#Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2024

[kantorberita]

Kick Off Meeting Pemprov Bengkulu: Dorong Pembangunan Infrastruktur Air dan Sanitasi

Kick Off Meeting Pemprov Bengkulu: Dorong Pembangunan Infrastruktur Air dan Sanitasi KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU|| Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar Kick Off Meeting terkait pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2024. Acara ini dilaksanakan di Hotel Mercure Bengkulu pada hari Rabu, (02/10/24), dan menjadi momentum…

[pronttku]

Berita Acara Musyawarah Dusun Kemiskinan Ekstrem Desa Sementara

Berita Acara Musyawarah Dusun Kemiskinan Ekstrem Desa Sementara | Prontt.com, Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Apa kategori seseorang dikatakan miskin ekstrem? Seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada di bawah garis kemiskinan esktrem; setara dengan USD 1.9 PPP (Purchasing Power Parity). PPP ditentukan menggunakan "absolute poverty measure" yang konsisten antar negara dan antar waktu. Atau dengan kata lain, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp. 10.739/orang/hari atau Rp. 322.170/orang/bulan (BPS,2021). Sehingga misalnya dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), memiliki kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya setara atau di bawah Rp. 1.288.680 per keluarga per bulan (BPS, 2021) Apa yang membedakan miskin ekstrem dengan kemiskinan biasa? Penduduk miskin ekstrem merupakan bagian dari penduduk miskin, karena mereka hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Siapa yang menentukan Garis Kemiskinan Ekstrem? Garis kemiskinan ekstrem disepakati oleh negara yang tergabung di PBB dan pengukurannya dilakukan oleh Bank Dunia. Di Indonesia garis kemiskinan ekstrem ditetapkan oleh BPS. Strategi apa yang dipersiapkan untuk mencapai target PPKE? Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran dilakukan melalui strategi kebijakan yang meliputi: - Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi yaitu kelompok program/kegiatan. - Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. - Ketiga, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar. Regulasi apa saja yang telah dikeluarkan terkait dengan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tersebut? Telah dikeluarkannya Inpres 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan Ekstrem. Turunan dari Instruksi Presiden ini adalah: - Surat Keputusan Menko PMK No.25 Tahun 2022 Penetapan Wilayah Prioritas Penghapusan Kemiskinan Ekstrem tahun 2022-2024. - Surat Keputusan Menko PMK No.30 Tahun 2022 tentang Penetapan Jenis dan Sumber Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). - Surat Keputusan Menko PMK Tentang Pedoman Umum Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. - Surat Keputusan Menko PMK Tentang Satuan Tugas Pengelolaan Data P3KE. - Ketentuan Menko PMK dan/atau kementerian/lembaga lainnya untuk dukungan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem Apa yang dimaksud dengan konvergensi dan komplementaritas program? Konvergensi atau yang biasa disebut keterpaduan adalah pendekatan atau penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir dan terintegrasi secara bersama-sama untuk menyasar penerima manfaat. Komplementaritas atau yang biasa disebut sinergi adalah pendekatan pada program yang sifatnya saling melengkapi atau menambah program yang sudah ada untuk intervensi kepada individu sasaran program kemiskinan ekstrem. Kriteria apa yang digunakan untuk menentukan suatu wilayah masuk kedalam wilayah prioritas miskin ekstrem? Penetapan wilayah prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2022-2024 didasarkan pada indeks kemiskinan ekstrem kabupaten/kota dengan mempertimbangkan: a. kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan ekstrem tinggi; dan b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk miskin ekstrem tinggi; (Merujuk surat keputusan Menteri Koordinator PMK No.25 Tahun 2022) Ada berapa instansi yang terlibat dalam program nasional ini? Terdapat 22 (dua puluh dua) Kementerian, 6 (enam) Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) (merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022). Dari mana sumber pendanaan untuk menjalankan program PPKE? Dalam melaksanakan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, menggunakan pendanaan yang bersumber dari: - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; - Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan - Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang. Data apa yang digunakan untuk program penghapusan kemiskinan ekstrem? Program penghapusan kemiskinan ekstrem memerlukan data terkini dan memiliki pemeringkatan status/tingkat kesejahteraan bagi seluruh penduduk dilengkapi nama dan alamat. Selanjutnya, data tersebut menjadi rujukan sasaran intervensi seluruh program. Selama belum tersedianya data yang termutakhirkan dan memiliki pemeringkatan status/tingkat kesejahteraan bagi seluruh penduduk, maka dapat menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Bagaimana mekanisme penyediaan data P3KE? Informasi lengkap mengenai data P3KE dapat diakses melalui laman http://p3ke.kemenkopmk.go.id Siapa yang melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di tingkat pusat maupun daerah? Di tingkat pusat dikoordinasikan oleh kementeriaan koordinator dan Kementerian/Lembaga terkait. Sedangkan, untuk di tingkat daerah dikoordinasikan oleh kepala daerah melalui TKPK di level Provinsi/Kabupaten/Kota. Informasi lengkap mengenai mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan dapat merujuk pada Bab 4 Pedoman Umum Pelaksanaan Program PPKE. Apakah daerah bisa membuat program sendiri untuk PPKE? Bisa, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di daerah dan memperhatikan program-program yang telah berjalan. Sifat dari program yang diberikan adalah memperluas cakupan program pusat, melengkapi program pusat, dan/atau dapat menambah besaran nilai bantuan (mempertebal) program pusat sesuai ketentuan yang berlaku. Apakah laporan hasil pemantauan dan evaluasi PPKE dapat digabungkan dengan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah? Bisa. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah juga berisi laporan pelaksanaan PPKE.   Apakah indikator pemantauan dan evaluasi untuk daerah bisa di sesuaikan dengan kondisi daerah? Bisa. Namun dengan tetap memperhatikan indikator pemantauan dan evaluasi yang digunakan di tingkat nasional. Kategori Warga Miskin Ekstrem: - Warga miskin ekstrem yang memiliki hampir seluruh kompleksitas multidimensi kemiskinan;CIRI: Lansia, tinggal sendirian, tidak bekerja, difabel, memiliki penyakit kronis/menahun, rumah tidak layak huni, tidak memiliki fasilitas air bersin dan sanitasi yang memadah - Warga miskin ekstrem yang masih dimungkinkan dapat melakukan aktualisasi diri untuk bertahan hidup;CIRI: Warga miskin ekstrem produktif (usia 15-64 tahun), tidak memiliki penyakit menahun, bukan golongan difabel. STRATEGI PENANGANAN WARGA MISKIN EKSTREM; - Memupuskan kemiskinan ekstrem menjadi 80% dilakukan pada level desa berbasis data mirko (bottom up) Subyek penanganan warga merujuk Satu Nama Satu Alamat (by name by address), maka tindakannya melalui pendekatan sensus, sehingga dapat menyasar kepada seluruh warga (no one left behind) - Penuntasan kemiskinana ekstrem pada level desa dilaksanakan dengan cara sekali- selesai dalam batas waktu yang ditentukan. - Tindak lanjut penanganan dapat disusulkan melalui Posyandu Kesejahteraan yang dikembangkan pada kantong kemiskinan ekstrem. TAHAP PENANGANAN WARGA MISKIN EKSTREM; - PEMETAAN AWAL; Mengecek hasil pendataan SDG’s Desa - PETA WARGA MISKIN EKSTREM/KAB; Jumlah menurut lokasi kecamatan, desa, RW/RT - PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAN PIC; Sesuai jenis kegiatan yang dibutuhkan, wewenang pembangunan/ pemberdayaan, lokasi - KONSOLIDASI DATA DAN LAPANGAN; Mengecek satu nama satu alamat, titik pembangunan setiap kegiatan. - RENCANA AKSI; Kegiatan, rencana kerja, milestone pemenuhan, anggaran, PIC. - IMPLEMENTASI; Pembangunan infrastruktur. Implementasi kegiatan berkelanjutan, Monitoring dan evaluasi - MONITORING BERKELANJUTAN; Memastikan tidak ada lagi warga miskin di Desa Tanpa Kemiskinan Ekstrem. Download Berita Acara Musyawarah Dusun Kemiskinan Ekstrem Desa Sementara Download form atau lampiran dokumen Berita Acara Musyawarah Dusun Kemiskinan Ekstrem Desa Sementara dalam bentuk format word.     Menarik Untuk Anda Baca   BA Musdes Dalam Rangka Penentuan Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Ekstrem Sementara - Berita Acara Musyawarah Desa Tentang Penyesuaian Badan Usaha Milik Desa BA Musdes Kelurahan Dalam Rangka Penentuan Daftar Rumah Tangga Miskin Ekstrem BA Musdus Dalam Rangka Penyusunan RPJM Desa Berita Acara Musyawarah Desa Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Merdeka Absensi Sekretariat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Revisi UU Desa: Poin-Poin Penting Dalam Perubahan Contoh SK Penghapusan Aset Desa Contoh Berita Acara Penghapusan Aset Desa SK Kades - Status Penggunaan Aset Desa Permendagri Nomor 1 Tahun 2016   Sekian artikel mengenai Berita Acara Musyawarah Dusun Kemiskinan Ekstrem Desa Sementara semoga bermanfaat. Salam. Prontt.com(***) Read the full article

[turisiancom]

TURISIAN.com – Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjanjikan kesenian Barongsai bisa tampil di Istana Negara. Budaya masyarakat Tionghoa di Indonesia tersebut selalu hadir mengiringi setiap perayaan Tahun Baru Imlek. "Kita akan terus lestarikan budaya dan tradisi yang baik. Dan Cap Go Meh serta Imlek akan kita ramaikan. Bahkan kalau perlu nanti kita laksanakan di Istana Negara," kata Cak Imin, saat menghadiri menghadiri acara Refleksi Imlek 2024, yang berlangsung di Season City Mall, Tambora, Jakarta Barat, baru-baru ini. Disambut Henry Husada selaku Deputi Inovasi sekaligus anggota Dewan Penasihat Timnas AMIN, Cak Imin tiba di Restoran Hao Di Fang bersama Bersama Sekjen PKB, Hasanuddin Wahid (Cak Udin). BACA JUGA: Antisipasi Cuti Bersama Imlek dan Isra Mikraj, PT KAI Tambah 10 Perjalanan Kereta Api Barongsai membuka acara dengan gemerlap menyambut Cak Imin, dan Indonesia Raya bersahut di antara sorakan pengunjung. Suasana semakin berkobar dengan Mars PKB yang menggema. Acara ini tak hanya sekadar menampilkan berbagai kebudayaan Tionghoa seperti kesenian Barongsai, tapi juga sarana Cak Imin menyampaikan harapannya di tahun naga kayu. Dengan penuh semangat, ia berharap keberkahan menyelimuti semua pihak. "Meskipun suara saya sudah serak, saya amat Bahagia. Bersyukur, bersama Bapak Ibu sahabat-sahabat seluruh keluarga besar organisasi yang bersama-sama merayakan Imlek yang penuh bersejarah tahun ini," ungkapnya. BACA JUGA: Pesona Imlek Kota Solo yang Penuh Warna di Acara Grebeg Sudiro 2024 Tingkatkan Perekonomian Indonesia Tidak hanya sekadar refleksi, Cak Imin juga membayangkan masa depan yang lebih gemilang. Dalam pidatonya, ia menyuarakan aspirasi untuk meningkatkan tingkat perekonomian Indonesia sejalan dengan kemajuan kesehatan dan pendidikan. Cak Imin bahkan membuka peluang perayaan Imlek di Istana Negara, apabila ia menjadi pemimpin Indonesia. Sebuah refleksi Imlek yang penuh makna, memperlihatkan pesona dan harapan dari seorang Cak Imin, menciptakan aura optimisme dan semangat di tengah-tengah masyarakat. BACA JUGA: Liburan ke Kota Bandung jangan Lupa Saksikan Pesona Budaya Barongsai, Catat Tempatnya Cak Imin juga mengungkit jasa pendiri PKB, Abdurrahman Wahid, yang ketika menjadi Presiden keempat RI. Dimana Gus Dur menganulir Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 yang menjadi senjata negara membungkam tradisi masyarakat keturunan Tionghoa. “PKB bersama Gus Dur dengan rasa nasionalisme dan kemanusiaan sejak tahun 2000 itu sungguh-sungguh ingin mewujudkan.  Bahwa nilai kemanusiaan, keberanian masing-masing, dengan kekuatan yang ada, kita abdikan untuk persatuan Indonesia tanpa diskriminasi satu sama lain,” jelas Wakil Ketua DPR itu. Terakhir, Cak Imin meminta dukungan kepada warga keturunan Tionghoa supaya bantu memenangkan dirinya dan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. ***

[baliportalnews]

Bertemu Moeldoko, Pj Gubernur Mahendra Jaya Sampaikan Progres Implementasi KBLBB di Bali

BALIPORTALNEWS.COM, JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur Bali, S.M Mahendra Jaya menghadiri rapat koordinasi terkait implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk Transportasi Jalan yang dipimpin langsung Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko, pada Rabu (17/1/2024) siang di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat. Pj Gubernur Mahendra Jaya yang pada kesempatan ini didampingi Kadis Perhubungan Provinsi Bali, I.G.W Samsi Gunarta, Kadis Ketenagakerjaan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan dan Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali, Arifin Efendi menyampaikan, langkah yang telah dilakukan untuk percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Listrik di Provinsi Bali diantaranya dengan telah dikeluarkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, kemudian terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050 sebagai tindak lanjut dari Perpres Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional. "Selain itu juga telah dikeluarkan Instruksi Gubernur Bali Nomor 11/Dishub/2021 tentang Pengadaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Kendaraan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Yang terbaru, Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengurangan Emisi Karbon Melalui Penggunaan Transportasi Ramah Lingkungan Setiap Hari Jumat Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali," ungkapnya. Dikatakan Mahendra Jaya, kendala yang dihadapi selama ini yakni tidak terimplementasikannya Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik tenaga Surya Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum sehingga berpengaruh terhadap penggunaan dan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Bali yang tidak masif. "Tidak optimalnya implementasi Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik dalam membangun pembangkit EBT skala besar di Bali. Selain itu juga akibat pandemi Covid-19, sehingga implementasi tidak sesuai dengan perencanaan awal sehingga perlu disesuaikan," jelasnya. Lebih lanjut untuk percepatan adopsi KBLBB di Bali yakni dengan pemberian insentif untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Tak hanya itu, juga dilakukan proyek pilot EV Shuttle di Ubud serta penggunaan kendaraan dinas KBLBB pada instansi pemerintah dan BUMN/BUMD. "Untuk mendukung semua itu, ketersediaan dan sebaran pengisian daya dan penukaran daya harus memadai. Tak hanya itu, sumber daya manusia juga harus disiapkan dengan baik," imbuhnya. Sementara itu, Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Bali yang telah menyambut progran KBLBB dengan baik dan telah berproses sangat maju dibandingkan daerah lainnya. "Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Bali yang telah menyambut baik hal ini. Bali selalu paling depan dari daerah lain. Bali merupakan kawasan wisata yang menjadi concern kita untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Karena ini akan menjadi value bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali,” ungkap Moeldoko sembari meminta Pj Gubernur Mahendra Jaya untuk terus melaporkan progres implementasi KBLBB di Bali.(bpn) Read the full article

[realita-lampung]

Pemilu 2024, Poin Penting Instruksikan Jaksa Agung untuk Insan Adhyaksa

Optimalisasi penegakan hukum dan meminimalisasi dampak penegakan hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024, Jaksa Agung ST Burhanuddin menginstruksikan jajarannya di bidang Intelijen dan pidsus agar segera menindaklanjuti semua arahan pimpinan. Instruksi itu disampaikan Jaksa Agung ST Burhanuddin menyambut pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) serentak yang semakin mendekati waktunya. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan, memorandum kepada jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen agar segera menindaklanjuti sesuai arahan pimpinan. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta kepada seluruh jajaran Insan Adhyaksa khususnya jajaran Intelijen dan Tindak Pidana Khusus di seluruh penjuru tanah air agar melakukan beberapa hal diantaranya. Penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota legislatif, serta calon kepala daerah perlu dilakukan secara cermat dan hati-hati.  Selain itu, perlunya mengantisipasi adanya indikasi terselubung yang bersifat “Black Campaign”, yang dapat menjadi hambatan terciptanya pemilu yang sesuai dengan prinsip serta ketentuan perundang-undangan. Guna menindaklanjuti angka 1 tersebut di atas, agar bidang Tindak Pidana Khusus dan bidang Intelijen menunda proses pemeriksaan terhadap pihak sebagaimana dimaksud, baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan sejak ditetapkan dalam pencalonan sampai selesainya seluruh rangkaian proses dan tahapan pemilihan. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi dipergunakannya proses penegakan hukum sebagai alat politik praktis oleh pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, kata Jaksa Agung ST Burhanuddin, agar jajaranya segera melaporkan hasil pelaksanaannya pada kesempatan pertama. Khusus bagi jajaran Intelijen, guna mengoptimalisasi peran intelijen Kejaksaan dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024. Untuk itu Jaksa Agung menyampaikan agar, segera melaksanakan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) dalam proses pemilihan umum sebagai bentuk deteksi dan pencegahan dini. Segera melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka menciptakan pelaksanaan pemilihan umum yang sesuai dengan prinsip serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Segera melakukan koordinasi dengan para stakeholders yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum. Segera melaporkan hasil pelaksanaannya pada kesempatan pertama. Sementara, bagi jajaran Tindak Pidana Umum, guna mengoptimalisasi penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024, Jaksa Agung menyampaikan agar pihaknya melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap segala bentuk potensi tindak pidana pemilihan umum, baik yang terjadi sebelum, saat pelaksanaan, maupun pasca diselenggarakannya pemilihan umum. Segera menyusun petunjuk teknis terkait penanganan tindak pidana pemilihan umum yang bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya disparitas dalam penanganan perkara dimaksud. Segera melaporkan hasil pelaksanaannya pada kesempatan pertama. Selanjutnya, Jaksa Agung mengingatkan Kejaksaan sebagai salah satu sub-sistem dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), harus aktif, kolaboratif, dan koordinatif dalam setiap penanganan laporan pengaduan tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus yang melibatkan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif, serta calon kepala daerah. “Hal ini perlu penanganan secara khusus dengan tetap mengedepankan kecermatan dan kehati-hatian guna mengantisipasi adanya indikasi terselubung yang bersifat black campaign yang dapat menghalangi suksesnya pemilu, serta untuk menghindari proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan, dapat dipergunakan sebagai alat politik praktis oleh pihak-pihak tertentu,” kata Jaksa Agung. Selain itu, Kejaksaan memiliki peran strategis untuk ikut mensukseskan gelaran pemilu yang akan dilaksanakan dalam hitungan bulan. Maka dari itu, Jaksa Agung berharap agar pejabat terkait (Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen) dapat mengolah dan menelaah masalah-masalah berdasarkan keahlian, guna memitigasi permasalahan, sebelum muncul ke permukaan. Jaksa Agung juga mengingatkan dalam perhelatan pemilu, Kejaksaan memiliki sikap yang tegas untuk berlaku netral, hal ini selaras dengan poin ketujuh Perintah Harian Jaksa Agung tahun 2023 untuk senantiasa menjaga netralitas personel dalam menyongsong pemilu serentak 2024. “Kejaksaan harus senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi netralitas dengan tidak memihak atau berafiliasi dengan partai politik ataupun kepentingan politik mana pun, terlebih dalam pelaksanaan tugas pokok fungsinya, khususnya dalam penegakan hukum,” ujar Jaksa Agung. Menjelang Pemilu 2024, Jaksa Agung menyampaikan bahwa banyak pihak merasa resah atas polarisasi yang semakin tajam di masyarakat. Hoaks dan fitnah terus disebarkan untuk menciptakan kebencian dan ketakutan. Hal-hal seperti ini kerap kali terjadi dalam negara demokrasi, namun jika terus dibiarkan dan tidak dilakukan mitigasi maka hal ini akan membesar menjadi konflik horizontal yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. (Rls/RD) Read the full article

[lasemgresiknews]

Capai Hampir 100% UHC, Kabupaten Gresik Diganjar Penghargaan Pemda Berstatus UHC

Lasem Gresik News - Program UHC Pemerintah Kabupaten Gresik sukses mendapatkan apresiasi tinggi dari pemerintah pusat. Program yang merupakan wujud nyata dari Nawa Karsa (Gresik Sehati) Bupati dan Wakil Bupati Gresik ini, diganjar penghargaan lantaran tingkat kepesertaannya sangat tinggi. Tidak main-main, sejak di launching awal Oktober 2022 lalu, kepesertaan UHC Gresik hingga saat ini telah mencapai 99,64%. Penghargaan tersebut, diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy kepada Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, di Balai Sudirman Jakarta, Selasa (14/03). “Terima kasih banyak kepada seluruh stakeholder, perusahaan dan seluruh masyarakat yang telah konsisten dalam membantu mendukung terlaksananya UHC. Penghargaan UHC ini kita persembahkan untuk hari ulang tahun Pemkab Gresik ke 49 dan hari Jadi Kota Gresik ke 536. Tentunya ini sangat berarti buat pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Gresik,” ujar Gus Yani sapaan akrabnya. Baca Juga : Pemberian PMT pada Balita dan Ibu Hamil dalam Upaya Pencegahan Stunting Pencapaian tersebut tentu menjadi sebuah kesuksesan besar program UHC di Gresik. Dalam kurun waktu yang terbilang singkat, Kabupaten Gresik telah berhasil memberikan payung perlindungan untuk mengakses layanan kesehatan kepada hampir seluruh warga Kabupaten Gresik. Terhitung per 1 maret 2023 kepesertaan UHC Gresik telah mencapai sekitar 1.284.392 jiwa dari total jumlah penduduk Kabupaten Gresik sebesar 1.284.863 jiwa. Progress ini sejalan dengan Inpres Nomor 1 tahun 2022, yang merupakan instruksi presiden kepada gubernur dan bupati/walikota dalam mendorong Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dimana salah satu targetnya adalah 98% penduduk Indonesia dapat terlindungi kesehatannya melalui program JKN-KIS pada tahun 2024. Dalam kesempatan yang sama, Gus Yani mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian UHC di Kabupaten Gresik. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan Cabang Gresik yang telah bekerja keras agar masyarakat Kabupaten Gresik bisa terjamin ke dalam Program JKN-KIS. “Dengan telah tercapainya UHC di Kabupaten Gresik maka fasilitas kesehatan juga harus kian optimal dalam melayani. Ke depan akan terus memastikan seluruh penduduk Kabupatem Gresik tetap terjamin akses layanan kesehatannya melalui Program JKN-KIS,” ujar Gus Yani sapaan akrabnya. Menurutnya, pelaksanaan UHC ini tentang rasa empati dan keseriusan, yang mana pemerintah hadir kepada seluruh masyarakat Gresik untuk memberikan jaminan atau perlindungan kesehatan secara gratis. Gus Yani juga menyebutkan, kesuksesan UHC juga berkat konsistensi masyarakat Gresik yang membayar BPJS secara mandiri. Baca Juga : Menuju Piala Dunia U-20 2023, Erick Thohir: Kondisi Rumput SUGBK Memprihatinkan “Kami juga sangat mengapresiasi kepada seluruh masyarakat Gresik yang membayar BPJS secara mandiri, Penghargaan ini juga berkat dukungan kalian semua. Maka, ayo kita terus membantu saudara kita melalui membayar BPJS secara mandiri. Biarkan UHC ini dinikmati oleh seluruh masyarakat gresik. Sukses selalu untuk Dinas Kesehatan dan seluruh dinas yang lain di Kabupaten Gresik.” Pungkasnya. Tidak sendirian, saat menerima penghargaan UHC, Gus Yani juga ditemani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Mukhibatul Khusnah dan Kepala BPJS Kesehatan Gresik, Janoe Tegoeh Prasetijo. (tlh/edited by Diskominfo Kab. Gresik) Read the full article

[mantappsindo]

Menganalisa Gestur di Debat Capres

#Gestur #DebatCapres2019 #Analisa Mantapps.com - Debat capres sesi pertama yang diikuti dua pasangan calon Joko Widodo atau Jokowi -Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di Jakarta, Kamis (17/1) malam, telah usai. Berbagai hal menarik tersaji melalui acara ini. Monica Kumalasari, pakar bahasa tubuh berbasis sains yang mendapat lisensi dari Paul Ekman, mengupas bahasa tubuh dua pasang calon pemimpin Indonesia periode 2019-2024. Raut wajah: "Mata itu jendela jiwa, dari sisi Jokowi terlihat alisnya bergerak turun naik ketika dia mau mengatakan penegasan," kata Monica di Jakarta, Kamis (17/1) malam. Pada Prabowo, yang terlihat adalah peningkatan kedipan mata yang lebih cepat dari biasanya. Penyebabnya bisa jadi dua hal yang berbeda. "Bisa stres, bisa juga udaranya dingin sekali jadi (berkedip) untuk membasahi mata," ucapnya seperti dilansir Antara. Ada perubahan gaya dari Jokowi dan Prabowo dalam debat perdana ini. Jokowi yang biasanya santai jadi lebih tegas, sementara Prabowo jadi lebih kalem. Para kandidat punya cara yang berbeda dalam menegaskan suatu argumen. Prabowo cenderung mengekspresikannya lewat gerak tangan menunjuk-nunjuk, sedangkan Jokowi menandakannya dengan mengulang-ngulang kata tersebut. "Juga bicaranya pakai tone suara perut," imbuh Monica mengenai Jokowi.

Dari gaya verbal, Jokowi banyak menyajikan data saat berargumen. Pesaingnya, Prabowo-Sandi dinilai lebih banyak mengutarakan soal persepsi daripada data. Contohnya, pernyataan "Yang kita ketemukan ada perasaan di masyarakat bahwa kadang-kadang aparat itu berat sebelah," yang diutarakan Prabowo. Ketika bicara, pasangan nomor urut 02 sering memakai kata "kami" atau "Prabowo Sandi" alih-alih "saya". Tapi ada juga gaya verbal Prabowo yang menekankan kata "saya", ketika bercerita tentang pembentukan pasukan antiteror pertama yang dilakukannya bertahun-tahun silam. Gaya itu menyiratkan dirinya merasa superior dibanding yang lain, ujar Monica, yang dipertegas dengan gestur menunjuk-nunjuk saat menekankan sesuatu, serupa seperti gaya memberikan instruksi. Pada umumnya, Sandiaga Uno terlihat tenang di atas panggung. Tapi ada satu kalimat yang menyiratkan tingkat kepercayaan diri yang mungkin rendah di persaingan ini. Ketika bicara soal kepastian hukum, dia bertanya pada Jokowi mengenai apa yang akan dia lakukan seandainya terpilih lagi jadi presiden selama lima tahun ke depan. Menurut Monica, Sandi terlihat grogi ketika tanpa sadar omongan itu spontan keluar dari mulutnya, yang berasal dari alam bawah sadar yang selama ini ditekan. Di sisi lain, Sandi terlihat paling ramah. Gayanya santai dan tidak terlalu "menyerang". Gestur dan kontrol emosinya bagus. Dia bisa menjalin hubungan interpersonal yang bagus, siapa pun pasangannya. Ketika berbicara, Sandi banyak memakai kata "kami" atau menyebut "Prabowo - Sandi". "Lebih humble," kata dia. Kesantunan Sandiaga terlihat juga dari caranya memberi salam pada Ma'ruf Amin, dengan mencium tangan beberapa kali. Prabowo joget, Sandi pijat bahu Dibandingkan Jokowi-Ma'ruf, pasangan Prabowo-Sandi memang terlihat lebih "mesra" karena mereka memang lebih lama menjalin "chemistry".

Prabowo terlihat kehilangan kesabaran saat Jokowi bertanya menyebut data ICW mengenai mantan koruptor yang jadi calon legislatif dari partai Prabowo. Sebelum waktunya dimulai, Prabowo tak sabar ingin menjawab. Ucapan "tidak boleh" yang tegas dari moderator Ira Koesno membuat seisi ruangan tertawa. Pada saat itu, Prabowo dianggap "lupa" untuk menahan diri sehingga "aslinya keluar". "Karena sepertinya dia memang ditahan oleh (tim sukses) untuk 'jangan kelihatan meledak-ledak' tetapi 'bocor' juga," Prabowo kemudian mengalihkannya berjoget, sementara Sandi memijat-mijat punggung Prabowo seakan memintanya untuk tenang. Pengalihan ini juga terjadi ketika Prabowo menjawab soal perempuan dalam struktur partai Gerindra, lalu Sandi diberi kesempatan untuk menambahkan argumen, tetapi ditolak karena dirinya bukan lagi bagian dari partai Prabowo. "Saya bukan Gerindra lagi pak, enggak bisa jawab, pak," ujar Sandi yang ditimpali Prabowo dengan permintaan maaf. Ekspresi malu dialihkan dengan senda gurau Prabowo-Sandi hingga akhirnya bel penanda waktu berbunyi. Soal Ratna Sarumpaet, ekspresi subtil campur aduk antara geram dan malu sekilas nampak di wajah Prabowo saat Jokowi menyebut soal juru kampanyenya yang mengaku babak belur dianiaya, padahal bekas operasi plastik. Jokowi bicara soal kebohongan Ratna Sarumpaet pada akhir 2018. Ketika kebohongan Ratna terkuak, Prabowo pun minta maaf karena menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Ekspresi subtil itu muncul kemungkinan karena Prabowo ingat dirinya pernah dibohongi, serta malu karena tak menyangka hal tersebut tiba-tiba diungkit.

Irit bicara Ma'ruf Amin bisa dibilang paling pendiam selama debat perdana karena panggung lebih didominasi oleh Jokowi. Pada awal debat, dia sempat diberi kesempatan untuk menambahkan argumen Jokowi, tapi memilih untuk diam. "Saya tidak menambah, saya mendukung pernyataan Pak Jokowi," ujar Ma'ruf. Monica melihat situasi itu memang sudah ditentukan sejak awal, di mana Ma'ruf memang berkontribusi pada tema-tema tertentu yang dia kuasai. Ketika menolak untuk menambahkan pernyataan Jokowi, Ma'ruf terlihat masih grogi karena panggungnya berbeda dari aktivitas ceramah. Namun, belakangan kegugupannya mereda dan dia menambahkan sedikit komentar di sana-sini. "Jokowi mendominasi, tapi Ma'ruf tetap dikasih kesempatan untuk bicara." Dibandingkan Prabowo-Sandi, interaksinya dengan Jokowi lebih terbatas. Monica berpendapat ini karena Jokowi bersikap hormat terhadap Ma'ruf sebagai seorang figur besar. Meski dinilai sebagai kandidat yang paling gugup, Ma'ruf dianggap banyak memperlihatkan senyum tulus selama debat berlangsung. "Ada senyum tulus, ada senyum sosial. Banyak senyum tulus yang terlihat dari Ma'ruf," tuturnya. Gulung lengan baju Jokowi menggulung lengan baju usai memberikan pernyataan penutup, menolak tawaran untuk menghabiskan jatah bicaranya yang masih tersisa. Menurut Monica, ini menyiratkan keinginannya untuk segera melanjutkan pekerjaan. Kedua kubu, meski dipersilakan untuk memberikan kata-kata penutup "menyejukkan" untuk mengapresiasi pesaing, memilih untuk tidak saling memuji. Namun, suasana dingin itu kembali menghangat ketika debat usai, di mana Jokowi berjalan lebih dulu ke arah Prabowo dan mereka saling berpelukan. Sumber: Antara Read the full article

[baliportalnews]

Pemprov Bali Konsisten Dorong Pertumbuhan UMKM di Bali

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra menekankan, bahwa pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Bali selalu mendukung dan mendorong pertumbuhan UMKM di Bali. Karena UMKM membantu pemerintah dalam pertumbuhan perekonomian di Bali. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pada acara Gebyar UMKM Bali dengan tema “Sosialisasi Peraturan Obat dan Makanan Pelaku Usaha UMKM”, bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama (WSU), Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Kamis (18/1/2024) pagi. Sekda Dewa Indra mengungkapkan, berbagai upaya pemerintah dalam membantu UMKM di Bali. “Salah satu program pemerintah dalam membantu permodalan UMKM adalah KUR. Nah jika UMKM kesulitan dalam penjaminan, Pemprov Bali membentuk Jamkrida Bali Mandara untuk membantu para UMKM yang terhalang penjaminan,” jelasnya. Selain itu, Pemprov Bali juga gencar serta mensosialisasikan para hotel dan restoran untuk menggunakan produk lokal yang diproduksi oleh UMKM Bali. Tidak hanya mensosialisasikan, bahkan hal itu sudah tertuang dalam Pergub Bali No. 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali. Untuk itu, ia pun memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada UMKM di Bali. Karena, salah satu tugas pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sudah dibantu oleh para pelaku UMKM. “Pelaku UMKM secara mandiri membuka usaha dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dalam hal ini pemerintah sudah sangat terbantu,” ujarnya. Ia pun berujar, agar para pelaku UMKM bisa mendapatkan informasi yang baik tentang standar produksi bahan pangan dan kosmetik, sehingga mereka menggunakan bahan-bahan yang tidak berbahaya bagi konsumen. “Para pelaku UMKM perlu mendapatkan pengetahuan yang benar tentang peraturan obat dan makanan, serta bagaimana cara mengolahnya dan mengemasnya,” tutupnya. Sementara sebelumnya, Kepala BPOM Denpasar, I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt melaporkan, bahwa kegiatan ini merupakan salah satu tindak lanjut dari Instruksi Presiden bahwa seluruh kementerian dan Lembaga harus mendampingi UMKM. “Karena BPOM ranahnya mengawasi obat, kosmetik dan pangan maka kami mengundang UMKM yang berkecimpung di bidang itu untuk mendapatkan wawasan tentang peraturan Obat dan Makanan,” ujarnya. Lebih jauh ia mengatakan, bahwa secara nasional BPOM telah memberikan kemudahan kepada UMKM di bidang registrasi sarana produksi maupun produk, bahkan UMKM dibantu hingga bisa mengeluarkan produknya. “Kami memberikan diskon 50% registrasi produk, sampai uji laboratorium gratis bagi UMKM yang registrasi di BPOM,” imbuhnya. Ia mengatakan hal tersebut sesuai dengan semangat BPOM untuk membantu UMKM mengeluarkan produk dengan target 26 UMKM pada tahun ini. “Jikapun lebih yang mendaftar tetap kita dampingi,” tambahnya. Untuk mendukung hal tersebut ia mengatakan sudah merekrut lima fasilitator di Bali untuk membentuk sekitar 25 fasilitator di seluruh Kabupaten/Kota di Bali. “Sehingga para fasilitator tersebut yang akan mendampingi para UMKM di Bali,” tutupnya.(bpn) Read the full article

[baliportalnews]

DPD Gerindra Bali-Relawan De Gadjah Gelar Bakti Sosial Kesehatan dan Pasar Murah

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - DPD Gerindra Bali bersama Relawan De Gadjah menggelar Bakti Sosial Kesehatan Dokter Umum Dokter Gigi dan Pasar Murah pada Minggu (14/1/2024). Kedua kegiatan tersebut dilakukan di tempat yang berbeda, di mana Bakti Sosial Kesehatan bertempat di Banjar Pelita Sari, Kelurahan Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat (Denbar), sedangkan Pasar Murah dilaksanakan di Jalan Palapa Gang XIV, Denpasar, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan (Densel). I Ketut Mangku Ardana, calon legislatif (Caleg) Gerindra untuk DPRD Kota Denpasar Dapil Denbar nomor urut 6, mengatakan kegiatan Bakti Sosial Kesehatan ini merupakan program Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto sejak lama dan pihaknya meneruskan ke masyarakat di wilayahnya. Tujuannya tidak lain agar masyarakat terjamin kesehatannya dan kesejahteraannya. Sejak pukul 08.00 WITA, warga sekitarnya berbondong-bondong mendatangi Banjar Pelita Sari untuk mendapat pelayanan dari dokter umum dan dokter gigi secara gratis. Dominan mereka yang memeriksa kesehatan diri tersebut adalah para lansia. "Warga yang hadir sekitar 200 orang. Mereka yang hadir selain dari pengumuman, juga tiba-tiba yang mendengar langsung datang yang kebanyakan lansia. Ke depan kami lihat minat masyarakat butuh dokter apa yang nanti kita bisa usul ke DPD memberikan layanan kesehatan yang lain," ungkap Ardana yang juga Kelian Adat Banjat Pelita Sari. Mangku Ardana berharap dari layanan Bakti Sosial Kesehatan ini masyarakat sekitarnya bisa mengenal dan memahami visi dan misinya sebagai calon anggota legislatif. "Tidak lain saya berharap jika terpilih nantinya, kesehatan, kesejahteraan dan kebersamaan warga akan terus diatensi," tandasnya. Sedangkan I Gede Tommy Sumertha selaku penanggung jawab kegiatan Pasar Murah di jalan Palapa, Sesetan mengatakan, dengan program ini setidaknya bisa membantu masyarakat untuk meringankan kebutuhan pokoknya. "Kita lakukan untuk membantu masyarakat dengan harapan mendidik masyarakat agar tidak hanya disusui, kita melatih dengan mengajak untuk berhemat pengeluaran mereka," sebut Caleg Gerindra untuk DPRD Kota Denpasar dapil Densel ini. Dari 1.500 kupon yang tersebut, antusiasme masyarakat membludak dari pukul 08.00 WITA sehingga habis dalam waktu yang singkat. Paket sembako berupa beras 5 kg dan 1 liter minyak goreng ini dihargai kupon sebesar Rp50 ribu sedangkan jika di pasaran riilnya bisa mencapai Rp80 ribuan. "Semua paketnya seharga Rp50 ribu jadi warga dapat diskon Rp30 ribu. Kegiatan Pasar Murah ini terselenggara bersama caleg Made Muliawan Arya alias De Gadjah untuk di DPRD tingkat provinsi, dan Dewa Agung Widiarsana di tingkat DPR RI, serta pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka," jelasnya. "Pasar murah ini diharapkan bisa disebarluaskan dan dimanfaatkan masyarakat dan tanggal 14 Februari 2024 mendatang mereka bisa menentukan pilihannya yang pasti," sebut Tommy sembari menambahkan masyarakat yang disasar kali ini adalah di seputaran Palapa terdiri warga Pegok, Tamansuci, Tamansari Suwung, da sesetan pada umumnya. Sementara, terkait kedua kegiatan ini, Ketua DPD Gerindra Bali, Made Muliawan Arya menuturkan, intinya semua dilakukan untuk masyarakat, karena kader Gerindra ditugaskan untuk melayani masyarakat, berada di tengah masyarakat, dan membuat masyarakat tersenyum. Ia menegaskan pelayanan kesehatan dan pasar murah ini ini tidak hanya dilakukan saat kampanye namun sejak 5 tahun secara berkesinambungan. "Karena kita ikuti instruksi dari Prabowo secara tersurat dan tersirat," ujar pria yang akrab disapa De Gadjah ini. Ia menambahkan pemeriksaan kesehatan gratis ini dilakukan sebagai bentuk aksi nyata paslon Prabowo-Gibran dalam menjamin kesehatan masyarakat di Indonesia. Prabowo pun, lanjutnya, memang concern dengan kesehatan dan tercantum sebagai salah satu visi dan misi Prabowo-Gibran. "Untuk di Gerindra sendiri program kesehatan sudah sejak lama diinisiasi dengan nama Kesehatan Indonesia Raya (Kesira), di mana program pengecekan kesehatan gratis secara rutin dilaksanakan setiap tahun bagi masyarakat," pungkasnya.(tim/bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Sambut Kontestasi Politik 2024, PDI Perjuangan Tabanan Gelar Pendidikan Politik dan Konsolidasi Kader DPC PDIP Tabanan 2023

BALIPORTALNEWS.COM, TABANAN - Menghadapi seluruh persiapan dalam menyambut kontestasi politik 2024, para Kader PDIP Kabupaten Tabanan, di bawah komando Ketua DPC PDI Perjuangan Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M gelar acara pendidikan politik dan konsolidasi Kader Partai DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tabanan tahun 2023 yang berlangsung di Wantilan Margarana, Desa Marga Dauh Puri, Kecamatan Marga, Sabtu (26/8/2023). Dalam pendidikan politik yang dilaksanakan sebagai salah satu kewajiban parpol, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan di bawah pengawasan Kesbangpol ini, nampak dihadiri oleh DPP PDI Perjuangan Korwil Bali, Perwakilan DPD PDI Perjuangan Bali, Anggota DPR Provinsi, Ketua DPRD Bali, Perwakilan DPD PDI Perjuangan Bali, Jajaran Pengurus DPC PDI Perjuangan Tabanan, PAC PDI Perjuangan, Ranting dan Anak Ranting se-Tabanan, Kepala BSPN Provinsi BALI, ketua KPU Tabanan, Ketua Bawaslu Tabanan, Kepala Badan Kesbangpol Tabanan, Tokoh masyarakat dan segenap kader partai. Sebagai persiapan pemenangan pemilihan Calon Presiden dan Calon Legislatif di kancah politik tahun mendatang, Ketua DPC PDI Perjuangan yang juga selaku Bupati Tabanan, Sanjaya, menekankan pentingnya solidaritas dan komunikasi efektif yang harus menjadi modal utama bagi seluruh kader. Hal tersebut disampaikannya dalam sambutan yang pada siang hari itu, disuarakan dengan penuh semangat. Beberapa poin penting yang menjadi tajuk utama pendidikan politik hari ini, disampaikan langsung oleh orang nomor satu di Tabanan itu. Yang pertama, partai PDI Perjuangan sebagai partai yang memiliki ideologi marhaneisme, ke depannya harus bisa betul-betul merespon dan meresapi alam pikir masyarakat saat ini. Sebagai wujud romantisme masyarakat terhadap partai PDI Perjuangan. “Selanjutnya, sikap militansi harus dimiliki kader PDI Perjuangan. Melalui pendidikan politik seperti sekarang ini, di mana kader diberikan sebuah pemahaman dan pencerahan politik, sehingga dapat menjadi bekal melewati proses politik. Sangat penting untuk memastikan para kader memiliki visi dan misi dalam 1 komando dan bsia bergerak membesarkan panji-panji kebesaran partai, di bawah komando Ibu Ketua Umum, Megawati Soekarno Putri, ikuti aturan partai dan ikuti instruksi yang sudah diberikan,” tegasnya. Pihaknya juga berharap, kader partai betul-betul telah mempersiapkan diri dalam menghadapi pemilu tahun depan. “Saya yakin kader-kader partai PDIP dari tingkat anak ranting, kader simpatisan semuanya bahkan ke tingkat DPP pun sering kita mendengarkan tahun 2023 nanti bagi partai PDI Perjuangan bisa hattrick memenangkan pemilu. Kuncinya adalah solid konsolidasi seperti sekarang,” imbuhnya. Kunci terpenting berikutnya adalah komunikasi dan koordinasi. “Karakter partai PDI Perjuangan yakni menyapa dan turun langsung ke masyarakat, begitu juga di Tabanan. bahkan saya selaku ketua DPC PDI Perjuangan dan pejabat eksekutif Bupati, metode saya turun menyalami masyarakat, berada di tengah-tengah masyarakat, meyerap aspirasi melalui program berkantor di desa. Tujuannya bukan menjadi beban desa, namun mendengar secara langsung apa yang dimintakan rakyat. Semua bisa kita koordinasikan dan komunikasikan dengan baik,” sambungnya lebih lanjut. Tetap bersatu dan kompak, menjadi pesan yang tak hentinya digaungkan kepada seluruh kader PDI Perjuangan siang itu. Sementara itu, Made Urip, Selaku DPP PDI Perjuangan Korwil Bali menyampaikan pesan, bahwa seluruh eksekutif, legislatif dan seluruh jajaran partai harus benar-benar bersiap menghadapi kontestasi politik di tahun 2024 mendatang. Di mana target politik ini adalah untuk memenangkan Pileg dan Pilpres ketiga kalinya. “Untuk meraih itu, tentu seluruh jajaran partai harus siap, seluruh jajaran partai harus solid bergerak dan harus dijaga betul,” ujarnya. Ia menambahkan, Sesuai dengan arahan Ibu Ketua umum, seluruh kader harus menggalang kekuatan, Trias Dinamika Partai. “Kalau kita baca dan pahami, yang pertama adalah pemetaan wilayah politik, kita harus menampilkan tokoh-tokoh yang memang harus bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, selanjutnya adalah bagaimana membumikan seluruh program kerja partai ini, terutama, apa yang menjadi kepentingan masyarakat, harus kita layani dengan baik,” tegasnya.(bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Serius Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Tabanan Raih Penghargaan UHC Award 2023

BALIPORTALNEWS.COM, TABANAN - Keseriusan dan Komitmen Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam mendukung program Pemerintah Indonesia guna menjamin kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Nasional, dibuktikan dalam keberhasilannya meraih Universal Health Coverage (UHC) Award. Dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Indonesia, K.H Ma’ruf Amin, penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Direktur Utama dan Dewan Pengawas BPJS serta Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan dan diterima oleh Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., di kantor Bupati Tabanan, pada Kamis (16/3/2023). Keberhasilan yang diraih oleh 22 Provinsi dan 334 Kabupaten dan Kota di Indonesia itu mendapat apresiasi yang sangat baik dari Wapres RI, khususnya dalam komitmen melaksanakan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program JKN, Hal tersebut disampaikan saat acara berlangsung Selasa (14/3) di Balai Sudirman, Jakarta. Sedangkan untuk Kabupaten Tabanan telah mencapai UHC sejak Agustus 2022 dengan capaian hingga Maret 2023 sebanyak 460.124 Jiwa atau sebesar 98,93% dari total jumlah penduduk 465.086 jiwa. Hal tersebut tentunya didukung oleh dana yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah Melalui APBD guna mendukung program JKN di Tabanan kurang lebih mencapai Rp75 milyar. Kehadiran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terbukti memiliki dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dengan sumbangsih berupa peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sebab, melalui program JKN, Rakyat Indonesia mendapatkan kesamaan akses pelayanan kesehatan secara adil dan merata sehingga, diharapkan dapat terciptanya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Wapres Ma’ruf Amin dalam arahannya menyatakan, sebagai salah satu program strategis nasional sejak 2014, JKN telah menjadi tonggak revolusioner dalam penataan layanan kesehatan masyarakat di Indonesia. Oleh karenanya patut berbangga, karena Indonesia menjadi salah satu negara dengan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan yang besar, sehingga hampir seluruh penduduk mendapat perlindungan kesehatan yang memadai. “Kedepan, kita harus terus dukung bersama pencapaian Universal Health Coverage yang ditargetkan RPJMN 2020-2024, yaitu sedikitnya 98 persen dari total populasi menjadi anggota JKN,” sebutnya. Pihaknya meminta kepada Pemerintah Daerah untuk mematangkan langkah strategis serta mengambil peran lebih dalam mendaftarkan penduduk rentan ke BPJS Kesehatan, utamanya yakni para penyandang disabilitas, warga usia lanjut dan masyarakat terlantar. Empat point penting disampaikannya sebagai landasan instruksi bagi para pemangku kepentingan. “Saya mengapresiasi komitmen penyediaan anggaran daerah untuk membayar iuran kesehatan, pendanaan yang kuat akan menjamin keberlanjutan program secara berkesinambungan,” lanjutnya. Kedua, pihaknya mengimbau, Pemerintah daerah harus memastikan seluruh pemberi kerja di wilayahnya untuk mendaftarkan peserta dan anggota keluarga sebagai peserta tanpa terkecuali. Selanjutnya, agar mendorong upaya peningkatan mutu layanan kesehatan melalui penyediaan fasilitas kesehatan termasuk SDM kesehatan, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang bermutu dan yang terakhir BPJS kesehatan agar terus meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh peserta Program JKN harus betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sekaligus membanggakan bagi bangsa Indonesia. Keberhasilan tersebut menjadi sebuah kebanggaan atas capaian yang berhasil diraih Tabanan dalam mengedepankan kesehatan masyarakat. Disampaikan oleh Bupati Sanjaya, angka yang mencapai hampir 99% ini merupakan kebanggaan di mana pemerintah Kabupaten Tabanan dalam menjalankan Visi Menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul dan Madani terbukti mampu memfasilitasi kebutuhan dasar masyarakat di Tabanan. “Buktinya kita sampai hampir 99%, ini artinya wujud yang nyata Pemerintah sudah sangat peduli dengan kesehatan masyarakat di Tabanan, kami ucapkan terima kasih kepada Pemerintah dan dari BPJS dan begitu juga Kepala Dinas dan OPD terkait, di mana kerja kerasnya selama ini sudah sangat luar biasa, kami dari Pemkab Tabanan ucapkan banyak terima kasih,” pungkas Sanjaya.(bpn) Read the full article

[ayojalanterus]

Minta Kader dan Pengurus Bersikap Awas Gerakan Moeldoko CS, AHY Keluarkan Instruksi

 KONTENISLAM.COM - Upaya pendongkelan yang masih diupayakan kubu Moeldoko Cs terhadap Partai Demokrat kepemimpinan Agus Harimurthi Yudhoyono. Seluruh pengurus serta kader di seluruh Indonesia diinstruksikan untuk setia dan waspada. Sekretaris Jendral (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya memeastikan narasi-narasi yang dibangun Moeldoko Cs tidak benar.   "Tidak ada konflik internal, apalagi dualisme kepemimpinan Partai Demokrat. Partai Demokrat yang diakui pemerintah hanya satu, pimpinan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)," ujar Riefky Harsya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis malam (7/10). Riefky Harsya memastikan, instruksi sudah dikeluarkan DPP dalam bentuk surat yang ditandatangani dirinya atas nama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurthi Yudhoyono, kepada jajaran pengurus serta kader di pusat maupun daerah. Dalam instruksi tersebut, Riefky Harsya menyebutkan poin seruan kepada para pengurus dan kader untuk memantau serta mengawasi penggunaan atribut-atribut Partai Demokrat secara ilegal. "Mengimbau agar seluruh elemen partai untuk merespons dengan cepat dan tepat berbagai perkembangan yang terjadi khususnya terkait acara pertemuan, konferensi pers, kehadiran di sidang pengadilan dan kegiatan-kegiatan lain dimana atribut Partai Demokrat dipakai oleh mantan kader, terutama mereka yang telah dipecat karena terlibat kudeta dalam Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD)," jelasnya. Untuk selanjutnya, Riefky Harsya menyatakan bahwa para pengurus dan kader diminta melaporkan penyalahgunaan atribut tersebut pada pihak yang berwajib dengan pasal pelanggaran hak cipta, serta melaporkannya juga pada tim Satgas DPP Partai Demokrat.   "Meski berada di luar pemerintahan, Partai Demokrat dan Ketum AHY terus memperoleh kenaikan elektabilitas yang konsisten dalam berbagai survei. Kenaikan tren itu dimanfaatkan oleh oknum penguasa, untuk mengambil alih Partai dan menjadikannya sebagai kendaraan politik menuju ajang kontestasi di tahun 2024," tuturnya. Upaya pengambilalihan itu. lanjut Riefky Harsya, terjadi sejak 1 Februari 2020, dengan memanfaatkan sejumlah mantan kader yang telah dipecat. Namun nyatanya, pemerintah menolak mengesahkan hasil KLB ilegal yang diselenggarakan Moeldoko Cs. "Penolakan pemerintah terhadap KLB ilegal itu sempat membuat lega masyarakat, khususnya elemen-elemen masyarakat sipil, ditengah terus turunnya kualitas demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia," tuturnya. Tapi, disebutkan Riefky Harsya, pihak KLB ilegal yang didukung dan melibatkan Moeldoko selaku Kepala Kantor Staf Presiden (KPS) rupanya belum jera, dan kini mencoba upaya hukum kembali ke mahkamah Agung (MA) dengan menggandeng advokat Yusril Ihza Mahendra menggugat AD/ART Partai Demokrat, walaupun di tengah jalan satu persatu pendukungnya rontok. "Upaya hukum yang melibatkan Yusril Ihza Mahendra ini juga dikritik para ahli hukum dari berbagai kampus di Indonesia karena tidak cermat, mengandung kesalahan logika (logical fallacy) sehingga berpotensi menimbulkan kekacauan hukum (legal anarchy), yang justru bisa menjadi bumerang bagi upaya pemulihan ekonomi yang sedang dilakukan pemerintah," tandas Riefky Harsya.(RMOL)

from Konten Islam https://ift.tt/3Fu3Nys via IFTTT source https://www.ayojalanterus.com/2021/10/minta-kader-dan-pengurus-bersikap-awas.html