#SekdaDewaMadeIndra

[baliportalnews]

Hadiri Peresmian Kantor Konjen Timor Leste, Sekda Dewa Made Indra Tawarkan Kerjasama Bidang Pendidikan dan Kesehatan

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra mewakili Pj Gubernur Bali, menghadiri kegiatan Peresmian Gedung Baru Kantor Konsulat Jenderal Timor Leste di Jl. Tukad Mas I No.4, Renon, Denpasar, Jumat (19/1/2024). Dengan diresmikannya Gedung Baru Konsulat Timor Leste di Bali, menurut Sekda Dewa Made Indra dalam sambutannya tidak hanya sekedar struktur fisik, melainkan bisa dimaknai sebagai simbol hubungan baik dan harmonis kedua pemerintahan. Tersirat adanya komitmen kuat dari Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste untuk menjalin hubungan bilateral yang semakin erat dan harmonis dengan Pemerintah Republik Indonesia. "Pemilihan Kantor Konsulat Jenderal Timor Leste di Bali tentu ada pertimbangan strategis, kami Pemerintah Daerah Bali pastinya sangat senang dengan keberadaan Kantor Konsulat Jenderal Timor Leste di Bali," ujar Sekda Dewa Indra. Lebih jauh, Dewa Made Indra menyampaikan, antara Indonesia dan Timor Leste memiliki kedekatan hubungan budaya dan historis secara emosional. Oleh karena itu, dirinya pun mengajak pemerintah Timor Leste bersama Indonesia khususnya Pemprov Bali untuk meningkatkan hubungan bilateral yang telah berjalan dengan baik selama ini. "Selain sebagai tempat wisata, saya pikir Bali dapat menjadi tempat dan sarana untuk memperkenalkan potensi-potensi yang ada di Timor Leste. Begitu pula sebaliknya, Bali juga memiliki potensi perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan. Ini dapat menjadi peluang bagi pengusaha di Timor Leste untuk mengambil produk Bali yang berlimpah guna dipasarkan di Timor Leste. Peluang kerjasama bidang kesehatan dan pendidikan juga terbuka lebar, yang kami harapkan dapat terbangun ke depannya. Karena Bali juga memiliki universitas/perguruan Tinggi yang memiliki kredibilitas baik, serta layanan kesehatan beberapa RS yang memiliki fasilitas sangat baik serta bertaraf internasional," pungkasnya. Hal senada juga disampaikan Konsul Jenderal Republik Demokratik Timor Leste, Aleixo da Silva, yang turut mengharapkan terbangunnya kerjasama yang semakin baik ke depan. Ia pun menyatakan apresiasi atas dukungan pemerintah Indonesia khususnya Pemprov Bali selama ini. Acara peresmian tampak dirangkaikan pula dengan penandatanganan prasasti oleh Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste, Kay Rala Xanana Gusmão.(bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Pemprov Bali Konsisten Dorong Pertumbuhan UMKM di Bali

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra menekankan, bahwa pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Bali selalu mendukung dan mendorong pertumbuhan UMKM di Bali. Karena UMKM membantu pemerintah dalam pertumbuhan perekonomian di Bali. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pada acara Gebyar UMKM Bali dengan tema “Sosialisasi Peraturan Obat dan Makanan Pelaku Usaha UMKM”, bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama (WSU), Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Kamis (18/1/2024) pagi. Sekda Dewa Indra mengungkapkan, berbagai upaya pemerintah dalam membantu UMKM di Bali. “Salah satu program pemerintah dalam membantu permodalan UMKM adalah KUR. Nah jika UMKM kesulitan dalam penjaminan, Pemprov Bali membentuk Jamkrida Bali Mandara untuk membantu para UMKM yang terhalang penjaminan,” jelasnya. Selain itu, Pemprov Bali juga gencar serta mensosialisasikan para hotel dan restoran untuk menggunakan produk lokal yang diproduksi oleh UMKM Bali. Tidak hanya mensosialisasikan, bahkan hal itu sudah tertuang dalam Pergub Bali No. 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali. Untuk itu, ia pun memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada UMKM di Bali. Karena, salah satu tugas pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sudah dibantu oleh para pelaku UMKM. “Pelaku UMKM secara mandiri membuka usaha dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dalam hal ini pemerintah sudah sangat terbantu,” ujarnya. Ia pun berujar, agar para pelaku UMKM bisa mendapatkan informasi yang baik tentang standar produksi bahan pangan dan kosmetik, sehingga mereka menggunakan bahan-bahan yang tidak berbahaya bagi konsumen. “Para pelaku UMKM perlu mendapatkan pengetahuan yang benar tentang peraturan obat dan makanan, serta bagaimana cara mengolahnya dan mengemasnya,” tutupnya. Sementara sebelumnya, Kepala BPOM Denpasar, I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt melaporkan, bahwa kegiatan ini merupakan salah satu tindak lanjut dari Instruksi Presiden bahwa seluruh kementerian dan Lembaga harus mendampingi UMKM. “Karena BPOM ranahnya mengawasi obat, kosmetik dan pangan maka kami mengundang UMKM yang berkecimpung di bidang itu untuk mendapatkan wawasan tentang peraturan Obat dan Makanan,” ujarnya. Lebih jauh ia mengatakan, bahwa secara nasional BPOM telah memberikan kemudahan kepada UMKM di bidang registrasi sarana produksi maupun produk, bahkan UMKM dibantu hingga bisa mengeluarkan produknya. “Kami memberikan diskon 50% registrasi produk, sampai uji laboratorium gratis bagi UMKM yang registrasi di BPOM,” imbuhnya. Ia mengatakan hal tersebut sesuai dengan semangat BPOM untuk membantu UMKM mengeluarkan produk dengan target 26 UMKM pada tahun ini. “Jikapun lebih yang mendaftar tetap kita dampingi,” tambahnya. Untuk mendukung hal tersebut ia mengatakan sudah merekrut lima fasilitator di Bali untuk membentuk sekitar 25 fasilitator di seluruh Kabupaten/Kota di Bali. “Sehingga para fasilitator tersebut yang akan mendampingi para UMKM di Bali,” tutupnya.(bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Pemerintah Provinsi Bali kembali Raih Predikat Sangat Baik dalam Evaluasi SPBE Tahun 2023

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Pemerintah Provinsi Bali kembali meraih predikat "Sangat Baik" dalam evaluasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2023. Indeks SPBE Pemerintah Provinsi Bali juga mengalami peningkatan yang signifikan, melonjak dari 3,68 pada tahun 2021 menjadi 4,07 dari skala 5,0 poin tertinggi pada tahun 2023. Penetapan ini diumumkan melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024, yang diumumkan pada Jumat (12/1/2024). Prestasi ini juga diikuti oleh tiga Pemerintah Daerah lainnya di Bali, yang turut meraih prestasi dengan predikat "Sangat Baik," yaitu Pemerintah Kota Denpasar (Indeks SPBE 3,80), Pemerintah Kabupaten Tabanan (Indeks SPBE 3,77) dan Pemerintah Kabupaten Badung (Indeks SPBE 3,66). Sementara itu, Pemerintah Buleleng (Indeks SPBE 3,45), Pemerintah Kabupaten Jembrana dan Gianyar (Indeks SPBE 3,14), dan Pemerintah Kabupaten Klungkung (Indeks SPBE 3,02) meraih predikat "Baik." Pemerintah Pemerintah Kabupaten Bangli (Indeks SPBE 2,48) dan Kabupaten Karangasem (Indeks SPBE 2,30) mendapatkan predikat "Cukup." “Indeks SPBE yang tinggi merupakan indikator penting dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Indeks ini juga erat kaitannya dengan peningkatan kualitas layanan publik melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra dalam siaran persnya di Denpasar, Minggu (14/1/2024). Evaluasi ini mencakup empat domain utama, yaitu Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen, dan Layanan, yang terdiri dari delapan aspek dan 47 indikator penilaian. Delapan aspek dimaksud mencakup Kebijakan Tata Kelola dan Perencanaan Strategis SPBE, Tata Kelola TIK dan Penyelenggara SPBE, Manajemen Penerapan SPBE dan Audit TIK serta tingkat penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik. “Keberhasilan ini mencerminkan kolaborasi yang erat antar instansi di Pemerintah Provinsi Bali, serta adanya pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan,” ujar Sekda Dewa Indra Tak hanya itu, Pemerintah Provinsi Bali telah berhasil mengintegrasikan layanan dengan berbagai entitas, termasuk Layanan Pemerintah Pusat, seperti Satu Data Indonesia, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). Selain itu, layanan kepegawaian yang terintegrasi dengan platform digital manajemen ASN (SI ASN) juga menjadi bagian dari capaian ini. Bali juga menjalin kerjasama dengan Pusat Data Nasional (PDN) untuk memaksimalkan pemanfaatan infrastruktur dan layanan yang ada. Penerapan Layanan Single Sign-On (SSO) di Pemerintah Provinsi Bali juga diakui sebagai best practice, bahkan menjadi acuan bagi beberapa Pemerintah Daerah di Indonesia. Saat ini, telah ada 57 layanan digital yang terintegrasi ke dalam SSO, dengan lebih dari 33 ribu pengguna yang terdaftar, termasuk Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Bali, 1.500 Desa Adat di Bali, sejumlah fasilitas kesehatan di Bali, serta beberapa Instansi Pusat/Vertikal di Bali. Penerapan ini telah menarik perhatian sejumlah instansi lain di Indonesia untuk melakukan studi tiru di Bali. Diantaranya Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tertarik untuk menerapkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dan mekanisme Layanan SSO di Bali untuk diterapkan di wilayah mereka. Bahkan, program Happy Digital X oleh Tsinghua University di United in Diversity Bali Campus (UIDBC) memasukkan penerapan Layanan SSO yang terintegrasi dengan Layanan Kepegawaian di Bali sebagai salah satu benchmarking dalam penerapan layanan serupa di Pemerintah Daerah lain, termasuk Pemerintah Kabupaten Sumedang. Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tahun 2023 melibatkan 621 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan tahapan evaluasi yang dimulai sejak Juni 2023. Prosesnya mencakup sosialisasi, penilaian mandiri, penilaian interviu, dan penilaian visitasi secara selektif. Penilaian mandiri dilaksanakan dengan intensitas tinggi yang melibatkan seluruh unit Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Bali. Selanjutnya, penilaian interviu dilaksanakan secara daring pada 26 September 2023 yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, bertempat di Ruang SPBE Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dengan partisipasi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bali. Sekda Dewa Indra mengatakan prestasi dengan Indeks SPBE sebesar 4,07 bukan hanya merupakan apresiasi, tetapi juga menjadi tantangan bagi seluruh Unit Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Daerah lainnya. “Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui perbaikan kebijakan, tata kelola yang lebih efisien, manajemen SPBE yang berkualitas, serta pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus. Dengan demikian, Indeks SPBE diharapkan akan menjadi alat penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel bagi seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia,” pungkasnya.(bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Per 2 Januari 2024 Jam Kerja Pegawai Pemprov Bali Berubah

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Terhitung sejak 2 Januari 2024, pegawai Pemerintah Provinsi Bali mulai melaksanakan jam kerja baru. Jam kerja ini mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2023 tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Instansi Pemerintah Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan telah disosialisasikan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali pada tanggal 27 Desember 2023 lalu. “Sudah diketahui dan disosialisasikan kepada semua pegawai secara daring,” kata Sekda Dewa Made Indra di Denpasar, Selasa (2/1/2024). Sekda Dewa Made Indra mengatakan, Pergub ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2023 Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Aparatur Sipil Negara. Perpres tersebut telah ditetapkan pada tanggal 17 April 2023. Sebelumnya jam kerja pegawai Pemprov Bali diatur dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 230 Tahun 2000. “Dengan ditetapkannya Perpres 21 tahun 2023, KepGub tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti,” kata birokrat asal Pemaron. Adapun sesuai Pergub yang baru, hari kerja instansi sebanyak lima hari kerja dalam satu minggu, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Sementara untuk Jam Kerja lnstansi Pemerintah dimulai pada pukul 07.30 WITA dan Jam Kerja Pegawai ASN sebanyak 37 jam 30 menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat. “Jadi pegawai dengan waktu kerja reguler yang sebelumnya pulang pukul 15.30, sekarang menjadi pukul 16.30 karena dipotong jam istirahat dari pukul 12.00 sampai 13.00 untuk memenuhi 8 jam kerja sehari, kecuali hari Jumat jam istirahatnya 90 menit dan jam kerjanya 5 jam 30 menit,” tambah Sekda Dewa Made Indra. “Tidak ada penambahan jam kerja dari aturan sebelumnya, tetap 37,5 jam seminggu. Hanya sekarang diberikan waktu istirahat yang pasti,” jelasnya. Sedangkan di bulan Ramadan, Jam Kerja Instansi Pemerintah dimulai pada pukul 08.00 WITA dan Jam Kerja Pegawai ASN di bulan Ramadan sebanyak 32 jam 30 menit dalam 1 minggu tidak termasuk jam istirahat. Bagi pegawai ASN yang melaksanakan jam kerja melebihi ketentuan, dapat dipertimbangkan sebagai kinerja pegawai. Hari Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja lnstansi Pemerintah dikecualikan bagi unit kerja pada instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan dukungan operasional instansi pemerintah dan/atau langsung kepada masyarakat. Bagi unit kerja yang dikecualikan tersebut hari kerja dan jam kerjanya ditetapkan oleh PPK atau pimpinan instansi setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri PANRB. Pegawai ASN dapat melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel, yang meliputi fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu. Dimana PPK atau pimpinan instansi dapat menetapkan jenis pekerjaan dan pegawai ASN di lingkungan instansinya yang dapat menerapkan fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu, yang akan diatur dengan Peraturan Menteri PANRB.(bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra Pastikan SP4N-LAPOR Terus Berlanjut di Bali

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra membuka Sosialisasi SP4N-LAPOR! dan FGD Strategi Keberlanjutan Implementasi Rencana Aksi SP4N-LAPOR bertempat di The Trans Resort Bali, Rabu (11/10/2023). Dalam kegiatan tersebut ia menyampaikan, bahwa akan memastikan kanal SP4N-LAPOR! akan terus berlanjut di Provinsi Bali. Dalam sambutannya membuka Sosialisasi SP4N-LAPOR! dan FGD Strategi Keberlanjutan Implementasi Rencana Aksi SP4N-LAPOR, Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengapresiasi pemanfaatan SP4N-LAPOR! di Provinsi Bali. Menurutnya, layanan aspirasi dan pengaduan online tersebut sangat membantu pemerintah sebagai penghubung dengan masyarakat. SP4N-LAPOR! atau Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat merupakan layanan satu pintu nasional dalam penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik dan tata kelola pemerintah. Melalui kanal SP4N-LAPOR! masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduannya terkait pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali. Dewa Made Indra menyampaikan, bahwa SP4N-LAPOR! dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat terkait kinerja pemerintah. "Rakyat mendapatkan keyakinan bahwa apa yang dikerjakan pemerintah sesuai dengan apa yang dikehendaki rakyat,” ujar Dewa Made Indra. Di sisi lain Asistenn Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik KemenPANRB, Yanuar Ahmad menyampaikan, bahwa ‘A Complaint is a Gift’ (keluhan adalah hadiah,red). Menurutnya, penyelenggara pelayanan tidak akan tahu bagaimana meningkatkan pelayanan jika tidak mengetahui apa yang perlu diperbaiki di samping keluhan juga dapat memberikan ide dalam melakukan inovasi dan perbaikan layanan. Ia menyampaikan, bahwa pengaduan dapat memberikan informasi mengenai apa yang dianggap penting oleh masyarakat. “Pengaduan yang ditindaklanjuti dapat memperbaiki citra dari instansi,” imbuhnya. Hal serupa disampaikan oleh Dewa Made Indra. Ia menyampaikan, bahwa seluruh aspirasi dan pengaduan wajib ditindaklanjuti untuk meningkatkan pelayanan pemerintah. Menurutnya, SP4N-LAPOR dapat menjadi media untuk me-review kebijakan pemerintah. Ia pun memastikan, bahwa pemanfaatan kanal pengaduan SP4N-LAPOR! akan terus berlanjut di Provinsi Bali sebagai media pengaduan dan aspirasi masyarakat guna peningkatan layanan pemerintahan di Provinsi Bali. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Head of UNDP, Siprianus Bate Soro, Deputy Country Director KOICA, Park Sooyoung, Kabid Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi Kemendagri, Rega Tadeak Hakim serta Perangkat Daerah Provinsi Bali.(bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Hadiri Pengukuhan Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Sekda Dewa Indra Harap Kerjasama dan Kolaborasi Tetap Terjalin Harmonis

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra menghadiri Pengukuhan R. Erwin Soeriadimadja sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali dalam prosesi yang dilaksanakan di gedung Graha Tirta Gangga Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, Denpasar pada Senin (7/8/2023). Erwin Soeriadimadja yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumatera Selatan, menggantikan Trisno Nugroho. Lahir di Jakarta pada tahun 1968, Erwin menyelesaikan pendidikan sarjana di Bidang Manajemen dari Universitas Trisakti pada tahun 1991 dan meraih gelar Master di Bidang Finance dari University of Illinois pada tahun 1998. Proses pengukuhan diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan petikan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia, yang kemudian diikuti dengan pengukuhan secara resmi oleh Gubernur Bank Indonesia. Dalam sambutannya, Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Trisno Nugroho selaku Kepala Perwakilan BI Wilayah Bali. Sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin antara Perwakilan BI Provinsi Bali dengan Pemerintah Provinsi Bali, terutama terkait Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dinilai sangat luar biasa terutama saat Pandemi Covid-19, dimana Trisno Nugroho dinilai sangat all out dalam mengkolaborasi dengan Pemprov Bali maupun Kabupaten/Kota dalam membangkitkan perekonomian Bali. Untuk itu, diharapkan kolaborasi yang telah terjalin dengan baik, dapat dipertahankan dan ditingkatkan oleh Kepala BI yang baru. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dalam sambutannya mengungkapkan, bahwa Trisno Nugroho telah tetap bertugas sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali selama periode pandemi Covid-19, memberikan sumbangsih tenaga dan pikiran untuk mengatasi tantangan tersebut serta mendukung visi Pemerintah Provinsi Bali. “Hal ini menunjukkan pentingnya kerja sama yang erat antara Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Bali dalam mengatasi berbagai tantangan ekonomi dan keuangan,” kata Perry Warjiyo yang mengaku sebagai sahabat baik dari Gubernur Bali, Wayan Koster. Lebih lanjut, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengucapkan terima kasih kepada Trisno Nugroho atas dedikasinya dalam menjabat sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali. Trisno Nugroho dikenal sebagai salah satu pemimpin terbaik di lingkungan Bank Indonesia. Sebelumnya, Trisno Nugroho telah memimpin Perwakilan BI Provinsi Bali sejak tahun 2019 hingga pensiunnya pada tahun 2023. Lahir di Cilacap pada tahun 1965, Trisno Nugroho menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang Manajemen dari Universitas Diponegoro pada tahun 1990. Selama kepemimpinannya, sinergi antara Perwakilan BI Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Bali terus diperkuat, terutama dalam mendukung UMKM dan pembangunan ekonomi daerah. Dengan pengukuhan Erwin Soeriadimadja sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, diharapkan kerjasama yang sinergis antara Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Bali akan terus ditingkatkan, menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan di wilayah Provinsi Bali.(bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Sekda Dewa Made Indra Jabarkan Strategi Lakukan Percepatan Penurunan Stunting

BALIPORTALNEWS.COM, BADUNG - Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra memaparkan sejumlah langkah dan strategi dalam penurunan jumlah stunting di Bali. Hal ini disampaikannya saat didaulat sebagai narasumber dalam Rapat Kerja Teknis Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Tahun 2023 Dalam Sharing Session dengan TPPS Provinsi Bali, di Hotel Harper Kuta, Badung, Senin (7/8/2023). "Masing-masing wilayah dengan luas dan jumlah penduduk yang berbeda tentu memiliki cara dan pola yang berbeda antara satu dengan yang lain dalam upaya menurunkan angka stunting. Contohnya di Bali, dengan jumlah penduduk yang lebih banyak dan luas wilayah Bali yang tergolong kecil, tentu kerjasama dan koordinasi antar lembaga yang lebih intens membantu memperbaiki kondisi kekurangan gizi pada anak yang sudah terdeteksi stunting," kata Sekda Dewa Indra Ditambahkannya, strategi yang dilakukan pemerintah Bali adalah bekerja sama dengan lembaga desa adat yang ada di masing-masing Kabupaten, Kecamatan, Desa hingga Banjar. Lembaga desa adat seperti pecalang dan kader desa memiliki peran strategis untuk mencari tahu data remaja yang akan menikah. Remaja yang akan menikah ini nantinya akan dikontak dan disosialisasikan tentang kesehatan diri, kesiapan pranikah, saat menikah dan pasca menikah terutama saat mengandung. Edukasi ini penting dilakukan agar calon pasangan pengantin paham dan mengerti tentang kondisi tubuh serta selanjutnya memahami bagaimana memenuhi kebutuhan tubuh saat hamil, sehingga janin yang sedang dikandung mendapatkan nutrisi gizi yang lengkap, dan mempengaruhi pertumbuhan janin dengan baik. Bali dengan luas 5.636,66 Km dihuni oleh 4.279.129 jiwa tersebar di 9 Kabupaten/Kota. Pengentasan stunting dilakukan dengan intensnya kerja sama dan koordinasi antara pemerintah dengan lembaga desa adat yang ada di 1.493 desa adat. Strategi percepatan penurunan stunting yang dilakukan yakni penguatan kelembagaan percepatan penurunan stunting, penganggaran, sinergitas lintas sektor dan pemanfaatan kearifan lokal Bali dalam percepatan penurunan stunting. Dengan menjadikan stunting sebagai salah satu prioritas utama pembangunan desa juga menjadi salah satu strategi yang dapat dipilih sehingga mampu memajukan kinerja instansi dan lembaga terkait. Berdasarkan data SSGI Tahun 2021 dan 2022, Bali merupakan provinsi dengan prevalensi stunting terendah di seluruh Indonesia. Walaupun masih terdapat Kabupaten yang memiliki prevalensi stunting di atas rata-rata Provinsi Bali (Jembrana 14,2%, Buleleng 11%, Karangasem 9,2%, Bangli 9,1% dan Tabanan 8,2%). Prevalensi stunting untuk Bali di Tahun 2022 adalah 8,0% telah melampaui target yang ditetapkan untuk Provinsi Bali yaitu 9,28%, sekalipun pada Kabupaten Buleleng dan Gianyar terdapat peningkatan prevalensi stunting dari tahun sebelumnya. Dijelaskannya lagi, bahwa penguatan kelembagaan dilakukan dengan cara pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting dari tingkat Provinsi hingga tingkat desa, yakni ditetapkannya oleh Gubernur yang terdiri atas perangkat daerah, dan pemangku kepentingan termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota terdiri atas perangkat daerah dan pemangku kepentingan termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), sementara di tingkat Kecamatan pembentukannya difasilitasi oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten/Kota, serta untuk ditingkat desa penetapan Tim Percepatan Penurunan Stunting dilakukan oleh Kepala Desa yang melibatkan tenaga kesehatan, PKB/PLKB, TP-PKK, PPKBD/Sub-PPKBD dan unsur masyarakat lainnya.(bpn) Read the full article