#HariBesarKeagamaanNasional

[baliportalnews]

Bupati Tamba Hadiri High Level Meeting Bersama TPID dan TP2DD Provinsi Bali

BALIPORTALNEWS.COM, JEMBRANA - Upaya menjaga laju inflasi tetap terkendali jelang akhir tahun 2023, khususnya pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Bali menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kantor BI Perwakilan Provinsi Bali, Senin (18/12/2023). High Level Meeting TPID tersebut dipimpin langsung Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya. Hadir langsung Bupati Jembrana, I Nengah Tamba sekaligus memaparkan kondisi dan capaian pengendalian inflasi di Kabupaten Jembrana. Bupati I Nengah Tamba mengataka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah, penting wujud sinergi dan kerjasama dalam upaya menekan dan mengendalikan angka inflasi di masing-masing daerah. "Mendukung perekonomian Kabupaten Jembrana yang sehat berkelanjutan dengan tingkat inflasi yang stabil diperlukan koordinasi pengendalian inflasi daerah. Hal ini juga sudah kita berikan arahan disemua jajaran OPD serta kewilayahan di kabupaten Jembrana," ucapnya. Identifikasi masalah yang disinyalir dapat mempengaruhi fluktuasi harga dan ketersediaan bahan pokok dan bahan penting lainya di kabupaten Jembrana periode desember 2023 ini dikatakannya faktor cuaca ekstrim (El Nino) yang mengganggu hasil produksi pertanian. "Harga beras meningkat selain karena adanya penundaan musim tanam juga karena harga gabah ditingkat petani yang tinggi, meningkatnya biaya pakan ternak unggas mengakibatkan harga daging ayam dan telur meningkat serta adanya kenaikan harga BBM Non Subsidi per 1 September," imbuh Bupati Tamba. Dari hal tersebut Bupati Tamba menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui TPID Jembrana melaksanakan kebijakan pengendalian inflasi dalam upaya menjaga ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok. "Melaksanakan Operasi Pasar bekerja sama dengan bulog dan UMKM, Melakukan penyaluran cadangan pangan pemerintah tahun 2023, menjaga kelancaran kondisi lalulintas untuk memperlancar distribusi barang di Jembrana. Selain itu kami melakukan edukasi terhadap masyarakat tentang inflasi dan mengajak masyarakat untuk belanja bijak," tandasnya. Disisi lain, Penjabat Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya mengatakan HLM TPID ini digelar untuk melakukan koordinasi dan sinergi dengan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengendalian inflasi, terutama menjelang akhir tahun 2023, yang di dalamnya ada HBKN Natal dan Tahun Baru serta Galungan Dan Kuningan. Karena secara historis saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru, komoditas pangan akan terdorong naik. "Inflasi merupakan salah satu indikator penentu keberhasilan pembangunan ekonomi. Tingkat inflasi yang tinggi mengakibatkan daya beli masyarakat menurun terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan. Laju inflasi yang tinggi juga akan memberikan dampak terhadap peningkatan kemiskinan," ujarnya. Lanjut, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengatakan beberapa langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan dalam menjaga inflasi, terutama di tengah risiko-risiko yang dihadapi. "Pemantauan perkembangan harga dan persediaan (stok), terutama untuk komoditas pangan utama seperti beras, cabai rawit, bawang, dan gula Mendorong keberlanjutan pelaksanaan pasar murah khususnya komoditas beras untuk menjaga ketersediaan Keterjangkauan, dan ekspektasi masyarakat Optimalisasi kerja sama antar daerah untuk komoditas bahan pokok penting (bapokting), dan mendorong koordinasi TPID dengan stakeholders terkait, baik di daerah maupun di pusat untuk memantau perkembangan rencana revisi tarif batas atas tiket pesawat," ucapnya.(bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Tekanan Inflasi Pada April 2023 Terus Melandai

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali, inflasi gabungan dua  kota  di Provinsi Bali (Denpasar dan  Singaraja) pada  April 2023  sebesar 0,04% (mtm), lebih rendah  dibandingkan bulan sebelumnya (0,07%, mtm) dan lebih rendah  dari inflasi Nasional (0,33%, mtm). Rendahnya Inflasi April 2023 tidak terlepas dari pengaruh positif respons kebijakan moneter Bank Indonesia dan sinergi pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Dengan demikian, inflasi Provinsi Bali secara  tahunan terus melandai pada angka  4,45% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya 5,46% (yoy). Berdasarkan komoditasnya, terjadinya inflasi disebabkan oleh kenaikan harga pada angkutan udara, daging ayam ras, angkutan antar kota, dan beras. Kenaikan tarif angkutan udara dan angkutan antar  kota diakibatkan oleh tingginya permintaan selama periode libur Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri. Harga daging ayam ras naik akibat peningkatan permintaan dan kenaikan harga Day Old Chicken (DOC) dan harga pakan. Adapun kenaikan harga beras lebih disebabkan oleh belum meratanya musim panen padi di Bali. Namun demikian, inflasi yang lebih tinggi dapattertahan dengan menurunnya harga cabai rawit, canang sari, tongkol diawetkan, dan cabai merah.  Harga cabai rawit dan cabai merah turun didorong peningkatan produksi sejalan dengan periode musim panen. Sementara itu, penurunan harga tongkol sejalan dengan peningkatan hasil tangkapan, dan penurunan harga canang sari didorong oleh normalisasi permintaan pasca hari raya Nyepi. Pada Mei 2023, risiko yang perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan kenaikan inflasi yaitu berlanjutnya kenaikan harga beras meski musim panen semakin meluas, terutama akibat peningkatan permintaan beras baik di Bali maupun luar Bali. Di sisi lain, tren peningkatan produksi cabai merah yang tengah memasuki musim panen, kemudian penurunan harga BBM non-subsidi dan avtur, diprakirakan menjadi faktor penahan laju inflasi Mei 2023. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho dalam siaran pers, Rabu (3/5/2023) menjelaskan, TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali secara konsisten melakukan pengendalian inflasi melalui kerangka 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif). “Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain melalui kegiatan operasi pasar untuk komoditas pangan strategis, pemberian subsidi ongkos angkut untuk menekan kenaikan harga komoditas  pangan, serta monitoring dan sidak di pasar, distributor dan produsen,” ujar Trisno. Selain itu, TPID mendorong peningkatan kualitas data komoditas pangan yang keluar masuk Bali, peningkatan Kerja sama Antar Daerah (KAD) dalam provinsi Bali dan dengan wilayah di luar provinsi Bali, serta peningkatan komunikasi kepada masyarakat melalui berbagai media mengenai perkembangan harga dan ketersediaan pasokan pangan di Bali.(bpn) Read the full article