#GMNI NTT

[wacananews]

Komersialisasi Vaksin COVID-19, DPD GMNI NTT Pertanyakan Keberpihakan Negara Terhadap Rakyat

Komersialisasi Vaksin COVID-19, DPD GMNI NTT Pertanyakan Keberpihakan Negara Terhadap Rakyat

KUPANG, WacanaNews.co.id — Pemerintah berencana menerapkan vaksinasi COVID-19 dengan sistem berbayar untuk setiap orang yang ingin melakukan vaksin COVID-19 hal tersebut menuai pertanyaan DPD GMNI Nusa Tenggara Timur (NTT) soal keterpihakan Negara. Kebijakan ini telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/4643/2021 yang menyebutkan harga vaksinasi gotong – royong…

[nkripost]

GMNI NTT Gelar Kaderisasi Tingkat Menengah

GMNI NTT Gelar Kaderisasi Tingkat Menengah

GMNI NTT Gelar Kaderisasi Tingkat Menengah NKRIPOST KUPANG – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar kegiatan Kaderisasi Tingkat Menengah (KTM) yang melibatkan delegasi peserta dari 12 DPC GMNI yang ada di NTT. Kegiatan yang mengusung tema “Retooling Organisasi, Mewujudkan TriMantap GMNI” berlangsung di Biara Frateran Bunda…

[timorberita]

Kasus Pengeroyokan Wartawan Malaka "Parkir Lama" GMNI Belu Sorot Kinerja APH

Kasus Pengeroyokan Wartawan Malaka “Parkir Lama” GMNI Belu Sorot Kinerja APH

TimorBerita, Betun – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Belu, merasa kesal terhadap penanganan kasus pengeroyokan terdadap Yohanes Seran Bria, wartawan online yang bertugas di Kabupaten Malaka. Kasus dugaan pengeroyokan ini terkesan mati suri ditangan Aparat Penegak Hukum (APH). Pasalnya kasus yang dilimpahkan dari Polres Malaka, sejak Oktober 2020 kepada Polda NTT hingga…

[wartakanlah]

BIN Dikabarkan Suap Kelompok Cipayung, PP PMKRI Buka Suara

JAKARTA, dawainusa.com – Kabar tentang Badan Intelijen Negara atau BIN yang telah menyuap organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus yakni PB HMI, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI, IMM, Hikmabudhi, KMHDI, berhembus ke publik.

Kabar tersebut berawal dari sebuah akun Twitter yang menyebut dirinya Ghost Black Cyber U.S.A dengan nama akun @GhostBlackCyve2.

Akun tersebut menulis tentang organisasi mahasiswa yang menerima suap dari BIN sebesar Rp200 juta per bulan dan masing-masing Ketua Umum mendapat Rp20 juta per bulan.

Baca juga: Gubernur Viktor Laiskodat dan Posisi Pendatang di NTT

Pemberian suap tersebut dimaksudkan agar atas nama organisasi, kelompok Cipayung Plus tidak mengkritisi pemerintahan Jokowi, setidaknya sampai Oktober 2019. Tak hanya itu, akun tersebut juga meginformasikan adanya penggelontoran dana untuk deklarasi.

Dawainusa coba meminta komentar Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesi (PP PMKRI) Juventus Kogo, terkait kabar yang telah beredar luas di media sosial tersebut.

Dalam keterangannya pada Minggu (18/11) malam, Juventus membantah soal kabar tersebut. Menurutnya, informasi tersebut merupakan tuduhan yang tidak berdasar yang sangat berbahaya sekaligus menganggu spirit gerakan mahasiswa.

“Soal tuduhan-tuduhan yang lagi heboh di medsos, saya sangat menyayangkan sekali. Itu tuduhan tak berdasar. Saya anggap hoax yang berbahaya dan mengganggu spirit gerakan mahasiswa,” tegas Juventus.

Juventus juga menegaskan agar kelompok manapun tidak boleh memanfaatkan momentum politik untuk menebar fitnah dan isu-isu yang tidak berdasar.

“Kami harap jangan ada pihak-pihak yang memanfaatkan momentum politik untuk menebar fitnah dan isu-isu yang tak benar,” ungkapnya.

Dibantah BIN

Sebelumnya, BIN telah membatah kabar penyuapan tersebut. Jubir Kepala BIN, Wawan Hari Purwanto mengatakan, informasi tersebut telah mendiskreditkan pemerintah.

“Isu tersebut tidak benar dan mendiskreditkan pemerintah, dalam hal ini BIN. Jadi berita yang menyatakan BIN menyuap ormas mahasiswa agar tidak kritis kepada pemerintah adalah hoax” ujar Wawan melalui rilis yang diterima Dawainusa, Minggu (18/11).

Baca juga: Polisi Beberkan Kronologi Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi

BIN, ujar Wawan, tidak melarang siapapun mengkritisi pemerintah, sebab kritik dan saran adalah sarana evaluasi untuk kemajuan bangsa. Namun, kritik harus ada data dan fakta, serta diberikan solusi.

“Selama ini, kritik dan saran terus terjadi dan tidak masalah, sebab ada hak jawab yang diberikan UU secara berimbang (cover both side),” ujarnya menegaskan.

Menurutnya, Ormas tidak dilarang untuk menyuarakan sesuatu selagi dapat dipertanggungjawabkan dan tidak terjebak dalam hoaks dan fitnah.

“Ormas bebas menyuarakan sesuatu, tetapi tetap harus bertanggung jawab, bukan hoax, bukan fitnah, sebab mereka dapat terkena sanksi berdasarkan UU ITE. BIN membebaskan seluruh ormas dan warga negara untuk melakukan deklarasi maupun kampanye selama tidak melanggar UU,” tegasnya.*

Selengkapnya: BIN Dikabarkan Suap Kelompok Cipayung, PP PMKRI Buka Suara

https://www.dawainusa.com/bin-dikabarkan-suap-kelompok-cipayung-pp-pmkri-buka-suara/

[redaksikastra-blog]

Kemenristek Dikti Mengakomodir Tuntutan Eks Mahasiswa PGRI NTT

Jakarta, Kabarnusantara.net – Forum mahasiswa Universitas PGRI NTT, yang didampingi GMNI Komisariat Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta menggelar aksi di depan Kantor Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Jakarta Selatan, Senin, 11 Desember 2017.

Dalam orasinya Koordinator Umum FMU mengatakan bahwa masa aksi merupakan representasi dari mahasiswa dan beberapa alumni yang…

[wacananews]

GMNI Cabang Kefamenanu Resmi Melantik 160 Anggota Baru

GMNI Cabang Kefamenanu Resmi Melantik 160 Anggota Baru

TIMOR TENGAH UTARA, WacanaNews.co.id — Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kefamenanu secara resmi telah melantik 160 anggota baru yang bertempat di Sekretariat GMNI Cab, Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara Propinsi Nusa Tenggara Timur, Minggu (20/12/20). Anggota yang dilantik ialah mahasiswa/i yang telah melalui proses Pekan Penerimaan Anggota Baru (PPAB) dan seleksi anggota…

[wacananews]

GMNI NTT Menilai Pemerintah Gagal Mengurus Persoalan Tanah Adat

GMNI NTT Menilai Pemerintah Gagal Mengurus Persoalan Tanah Adat

KUPANG – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Nusa Tenggara Timur menilai pemerintah provinsi NTT belum mampu (gagal) menghadirkan solusi bagi masyarakat adat Besipae, Kecamatan Amanuban Selatan, kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT.

Hal ini dikarenakan, DPD GMNI NTT menilai tindakan pemerintah NTT yang menggunakan intimidasi dan kekerasan terhadap masyarakat…

[wacananews]

DPP GMNI Menyayangkan Adanya Tindakan Represif Terhadap Masyarakat Adat Besipae

DPP GMNI Menyayangkan Adanya Tindakan Represif Terhadap Masyarakat Adat Besipae

JAKARTA – Pemerintah Provinsi NTT mengklaim lahan adat Basipae, Desa Pubabu, Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timur Tengah Selatan melalui Dinas Peternakan dan Kehutanan dari tahun 2008.

Pemerintah melalui aparat menggunakan cara-cara represif untuk menggusur masyarakat yang mendiami tanah adat di wilayah tersebut. Sejak saat itu masyarakat terus melakukan penolakan namun, klaim pemerintah…

[wacananews]

GMNI Kefamenanu Minta Pihak UNIMOR Kaji Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020

GMNI Kefamenanu Minta Pihak UNIMOR Kaji Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020

KEFAMENANU– Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kefamenanu meminta agar Universitas Timor (Unimor) untuk melakukan kajian terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang GMNI…

[wacananews]

Batalkan Pembangunan Mall, DPD GMNI NTT Apresiasi Sikap Bupati Sikka

Batalkan Pembangunan Mall, DPD GMNI NTT Apresiasi Sikap Bupati Sikka

KUPANG – Setelah menuai kritik dan penolakan dari berbagai kalangan, Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo akhirnya memutuskan untuk menghentikan rencana pembangunan mall di Pasar Tingkat Maumere PT. Yasoonus Komunikata Indonesia (YKI).

Menanggapi pembatalan rencana pembangunan mall, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Nusa Tenggara Timur yang awalnya turut…

[redaksikastra-blog]

Ditjen Dikti : Wisuda Yang Diselenggarakan Hendrikus Djawa Ilegal

Jakarta, kabarnusantara.net – Forum Mahasiswa Universitas PGRI NTT bersama GMNI Cabang Jakarta Timur dan GMNI Universitas Kristen Indonesia menggelar aksi di Kementrian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi,  Jakarta Pada  (11/12/2017).

Aksi yang dimulai pada pukul 16:00 WIB tersebut bertujuan mempertanyakan nasib ribuan mahasiswa dan alumni Universitas PGRI NTT yang bermasalah.

Setelah hampir…