#DewaIndra

[baliportalnews]

Sekda Dewa Indra Apresiasi Berita Resmi Statistik Sebagai Bentuk Transparansi Data Kepada Masyarakat

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra  menyampaikan apresiasi atas penyampaian berita resmi statistik oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, di Ruang Video Conference BPS Provinsi Bali, Kamis (1/2/2024). Lebih jauh Sekda Dewa Indra menyampaikan bahwasannya penyampaian berita resmi statistik ini sebagai bentuk keterbukaan terhadap informasi pemerintahan dan capaian-capaian yang telah diraih. Rilis data yang disampaikan akan memberi manfaat bagi banyak pihak yang berkepentingan. Dewa Indra menambahkan, bagi pemerintah daerah, rilis data yang disampaikan BPS akan memberi informasi terkait tingkat capaian dari kinerja pemerintah, sehingga masyarakat bisa menilai bagaimana pemerintah melaksanakan tugasnya, apakah kebijakan yang diambil telah tepat serta dengan data ini juga pemerintah bisa mengambil langkah strategis untuk kebijakan kedepannya. Tidak hanya bagi pemerintah, rilis data BPS ini juga memberi kontribusi besar bagi perguruan tinggi untuk melakukan penelitian ataupun survei lebih lanjut terkait data serta bermanfaat juga bagi masyarakat sehingga masyarakat bisa menilai kinerja pemerintah. “Data BPS ini akan memberi manfaat bagi kita semua sesuai kepentingannya masing masing, dan ini merupakan bentuk transparansi data kepada masyarakat dan tidak ada hal yang disembunyikan,” imbuhnya. Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Bali, Endang Retno Sri Subiyandani dalam berita resmi statistik 1 Februari 2024 menyampaikan lima hal yaitu terkait inflasi, transportasi, nilai tukar petani, pariwisata serta ekspor impor. Untuk tingkat inflasi, Kepala BPS Provinsi Bali menyampaikan bahwasannya pada bulan Januari 2024, secara m-to-m terjadi deflasi di Provinsi Bali sedalam -0,09%, inflasi y-on-y sebesar 2,61% dan deflasi y-to-d sedalam -0,09%. Sementara itu nilai tukar petani (NTP) Januari 2024 naik sebesar 0,66% menjadi 103,59. Terkait jumlah kunjungan wisman ke Bali kumulatif sampai Desember 2023, Endang Retno menyampaikan mengalami kenaikan 144,61% dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Demikian pula halnya dengan tingkat penghunian kamar hotel bintang di angka 62,19% dan tingkat penghunian kamar hotel non bintang sebesar 37,47%. Turut hadir pada kesempatan siang hari ini Deputi Kepala Perwakilan BI Bali, G.A. Diah Utari, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Gede Pramana, serta awak media.(bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Soal Penunjukan Plh. Ka BKPSDM, Sekda Dewa Indra: Niatnya Positif

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra memberikan penjelasan terkait arahan Penjabat (Pj.) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya untuk menunjuk Pelaksana Harian Kepala BKPSDM Provinsi Bali yang saat ini tugas-tugasnya masih dilaksanakan Pj. Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana. Penjelasan ini disampaikan dalam siaran persnya di Denpasar, Selasa (12/9/2023). “Duduk persoalannya adalah bahwa Penjabat Gubernur adalah pejabat yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri, tentu saja beliau sering mendengar arahan dari bapak Menteri Dalam Negeri yang selalu meminta kepada Kepala Daerah termasuk juga Penjabat Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota agar benar-benar fokus memberikan perhatian penuh terhadap tugas-tugas sebagai Kepala Daerah, seperti penurunan kemiskinan ekstrem di tahun 2024 harus bisa nol, pengendalian inflasi dan penurunan stunting,” ujar Sekda Dewa Indra membuka penjelasan. “Semua Kepala Daerah dan Penjabat Kepala Daerah diminta untuk melakukan upaya yang sungguh-sungguh, konsisten, berkelanjutan dalam pengendalian inflasi di daerah masing-masing sehingga inflasi tetap terkendali dengan baik, memimpin penurunan stunting terutama di daerah-daerah tertentu yang angka stuntingnya masih cukup tinggi, serta memimpin peningkatan penggunaan produk dalam negeri di daerah masing-masing baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat,” jelasnya lagi. “Itu beberapa arahan dari Bapak Presiden dilanjutkan lagi oleh Bapak Menteri Dalam Negeri kepada para Kepala Daerah dan juga Penjabat Kepala Daerah yang diingat betul oleh Pj. Gubernur kita, Bapak Sang Made Mahendra. Oleh karena itu beliau memberikan arahan supaya Pj. Bupati Buleleng fokus memberikan perhatian penuh, mencurahkan seluruh energi, pikiran dan waktunya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Presiden dan Mendagri, di Kabupaten Buleleng,” kata birokrat asal Singaraja. Ia menambahkan, tugas itu hanya mungkin terlaksana dengan baik apabila tugas-tugas yang lainnya dibebaskan, maka dari itu Pj. Gubernur memberikan arahan agar Pj. Bupati fokus di Buleleng, sedangkan tugas-tugas sebagai Kepala BKPSDM ditunjuk Pelaksana Harian. Hal ini sesuai dengan regulasi yang ada yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota. Dimana di dalam Permendagri ini sudah diatur bahwa Pejabat Tinggi Pratama atau Madya yang melaksanakan tugas sebagai Penjabat Kepala Daerah baik Bupati maupun Wali Kota, jabatannya agar diisi dengan Pelaksana Harian sesuai ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu maka arahan Pj. Gubernur untuk menunjuk Pelaksana Harian Kepala BKPSDM Provinsi Bali harus dimaknai secara baik dan positif yakni untuk memberikan waktu, energi, pikiran kepada Ketut Lihadnyana agar fokus melaksanakan tugas-tugas Penjabat Bupati di Buleleng, sedangkan tugas-tugas administratif di BKPSDM nanti dilaksanakan oleh Pelaksana Harian. “Jadi sekali lagi jangan dikembangkan kemana-mana karena ini adalah satu kebijakan yang positif, satu arahan yang positif supaya sekali lagi para Penjabat Kepala Daerah dapat melaksanakan tugasnya, mencurahkan segala pikiran, energi dan waktunya sebagai kepala daerah memimpin pelaksanaan program-program prioritas di daerah masing-masing,” imbuhnya. Terkait penunjukan Plh. Kepala BKPSDM, Sekda Dewa Indra mengatakan telah ditunjuk Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bali, I Dewa Putu Sunartha. Hal ini mengingat Asisten Administrasi dan Umum, job deskripsinya adalah mengkoordinasikan tugas-tugas beberapa perangkat daerah termasuk tugas-tugas BKPSDM, “Jadi sehari-hari memang koordinasi untuk Badan Kepegawaian dilaksanakan oleh Asisten Administrasi dan Umum,” pungkasnya.(bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Wagub Cok Ace Beserta Sekda Dewa Indra Turut Prosesi Nedunang Ida Bhatara Serangkaian Ida Bhatara Turun Kabeh di Besakih

BALIPORTALNEWS.COM, KARANGASEM - Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, didampingi Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra turut serta dalam Upacara Nedunang Ida Bhatara serta Nuur Tirta di Pelinggih Ida Bhatara Lingsir di Pura Agung Besakih, Kecamatan Rendang, Karangasem pada Minggu (2/4/2023) siang. Prosesi tersebut merupakan salah satu rangkaian Upacara Ida Bhatara Turun Kabeh Pura Agung Besakih, di area Penataran Agung yang puncaknya akan dilaksanakan bertepatan dengan Purnama Sasih Kadasa, 5 April 2023 mendatang. Upacara IBTK tahun 2023 ini sendiri akan dilaksanakan nyejer selama 22 hari untuk mengakomodasi masyarakat yang ingin ngaturang bakti. Wagub Cok Ace, yang dalam kesempatan tersebut juga didampingi Ny. Tjok Putri Ardhana Hariyani Sukawati mengawali rangkaian prosesi dengan persembahyangan di Pelinggih Ida Bhatara Lingsir. Dilanjutkan dengan Nedunang dan Nuur Tirta di Bale Pesimpenan Agung menuju Padma Tiga untuk selanjutnya distanakan di Bale Pesamuan Agung Penataran Agung Besakih, yang diiringi puluhan pemedek dan pengempon Pura. Selanjutnya, Wagub Cok Ace dan Sekda Dewa Made Indra didampingi pula Bupati Karangasem I Gede Dana,Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta serta Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta melaksanakan persembahyangan bersama di Pura Penataran Agung Besakih beserta segenap masyarakat/pemedek yang hadir langsung. Nampak pula dalam kesempatan tersebut, sejumlah Kepala OPD di lingkungan pemerintah provinsi Bali. Upacara IBTK di Pura Agung Besakih akan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 25 April. Dalam rangkaiannya akan ada upacara penganyar dari seluruh kabupaten/kota di Bali, dan juga dari panitia karya upacara Pura Agung Besakih. Untuk panyineban karya sendiri akan jatuh pada 26 April dan 29 April dengan upacara mejauman.(bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Sekda Dewa Indra Tegaskan Komitmen Pemerintah Provinsi dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Bali

BALIPORTALNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Daerah Provinsi Bali, menyampaikan bahwa daerah berkomitmen untuk  membuka seluas luasnya akses informasi publik sehingga apa yang menjadi hak masyarakat akan akses untuk mendapatkan dan memanfaatkan  informasi publik secara baik, benar dan sesuai mekanisme bisa terpenuhi. "Karena akses informasi publik adalah hak masyarakat," tandas Sekda Dewa Indra dalam Presentasi Uji Publik Serangkaian Monitoring dan Evaluasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik MONEV KIP oleh Komisi Informasi Pusat Tahun 2022 di Kantor KI Pusat, Jakarta pada Selasa (1/11/2022) pagi. Komitmen tersebut dalam rangka mendukung implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dan Peraturan Gubernur Bali No. 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan Pengelolaan Infomasi Publik di Lingkungan Pemerintah provinsi Bali. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Dewa Indra yang didampingi Kadis Kominfos Provinsi Bali, Gede Pramana juga memaparkan Strategi serta inovasi yang sudah dilaksnakan sedang dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh Pemprov Bali terkait akses dan keterbukaan informasi publik. Tiga inovasi dari keseluruhan yang sudah di develope mandiri dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terupdate tahun 2022 diantaranya aplikasi SiGapura, Love Bali dan Sistem Antrean Provinsi Bali. "Semua sudah dapat di akses melalui platform Android dan iOS," terang Birokrat asal Pemaron, Kabupaten Buleleng ini. Sekda Dewa Indra juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk memberikan hak dan akses seluas luasnya kepada masyarakat melaui media massa diantaranya, televisi, radio, website, media sosial bahkan media cetak berupa koran dan majalah. "Dan dari segi anggaran, pemerintah daerah secara kontinyu tetap menyediakan akses tersebut sesuai ketersediaan anggaran, demi terwujudnya keterbukaan Informasi dan akses informasi yang lebih baik di Bali," ujarnya. "Serta untuk lebih meningkatkan peran PPID dalam menyebarluaskan informasi publik kepada masyarakat, pemerintah Provinsi Bali selalu mengupadate dan membangun aplikasi yang bermanfaat bagi masyarakat umum," imbuhnya lagi. Terkait pertanyaan mengenai fasilitasi akses informasi untuk penyandang disabilitas, singkronisasi serta konektifitas media informasi daerah dengan Satu Data Indonesia dan komitmen memfasilitasi Komisi Informasi Daerah Bali, Sekda Dewa Indra menuturkan  Sebagian besar sudah di realisasikan pemerintah tetapi terkait fasilitasi Komisi Informasi Daerah terkait anggaran, karena pandemi Covid-19 melanda maka anggaran lebih banyak di arahkan ke penanganan kesehatan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. "Namun komitmen Pemerintah pada Tahun 2023 akan dianggarkan sesuai kondisi keuangan yang ada," tukas Sekda Dewa Indra, dihadapan 3 Panelis yaitu Komisioner KI Pusat Rospita Pici Paulyn, Praktisi Keterbukaan Informasi Publik Yosep Adi Prasetyo, dan Penggiat Komunikasi Freedom of Information Network Indonesia Ahmad Hanafi. Sementara itu, Komisioner KI Pusat, Rospita Pici Paulyn dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kehadiran para pimpinan tertinggi atau yang mewakili Badan Publik Pemerintah Provinsi masing-masing. Rosita juga menekankan bahwa penyelenggaraan Monev KIP tahun ini adalah untuk mengukur keterbukaan informasi Badan Publik, salah satunya di tingkat Pemerintah Provinsi pada pelaksanaan anggaran dan kegiatan satu tahun 2021 dan tahun kegiatan yang sedang berjalan 2022. "Pada Monev tahun ini dari seluruh Badan Publik Di Indonesia, Badan Publik Pemerintah Provinsi yang lolos  hanya setengah dari keseluruhan, salah satunya Pemerintah Provinsi Bali yang bisa lolos masuk sampai pada Presentasi Uji Publik," puji Rosita. Rosita juga mengharapkan hak informasi publik sebagai pintu masuk mengeliminasi kesenjangan antar wilayah. "Tanpa itu, gejolak akan permanen dan keamanan nasional terus dalam bahaya serta memastikan dukungan sumberdaya terutama manusia dan anggaran untuk mengoptimalkan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di masing-masing daerah," tegasnya. Pemerintah dikatakan Rosita, juga punya tanggungjawab untuk memastikan informasi publik termasuk perlindungan data pribadi dan rahasia negara terjaga. Serta Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengambil kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik, serta mengawal informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan di ruang-ruang publik. Pelaksanaan Presentasi Uji Publik terkait Monev KI Pusat Tahun 2022 diselengarakan secara Luring, dengan menghadirkan selutruh pimpinan tertinggi atau yang mewakili Badan Publik masing-masing di seluruh Indonesia. Rangkaian kegiatan lanjutan dari MONEV adalah visitasi ke beberapa daerah yang akan dijadikan sampling (random) terkait fakta pelaksanaan daerah masing-masing. Selanjutnya akan diumumkan pemeringkatan daerah masing-masing dengan kategori Tidak Informatif, Cukup Informatif, Menuju Informatif dan Informatif. Rangkaian akhir dari MONEV KI tahun 2022 ini adalah sejumlah Badan Publik yang mendapat kategori Informatif nantinya akan di undang langsung untuk hadir di Istana Kepresidenan Republik Indonesia untuk menerima pengahargaan.(bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Pemprov Bali Targetkan 80% Vaksinasi Hewan Ternak di Akhir Oktober 2022 Guna Capai Herd Immunity PMK

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Meskipun Bali mencatat zero case atau tidak ada lagi pelaporan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Provinsi Bali, namun gerak cepat Pemprov Bali Bersama dengan Satgas Pengendalian PMK getol dilaksanakan. Salah satunya adalah untuk mencapai Herd Immunity (Kekebalan Kelompok) pada populasi hewan ternak yang rentan terkena PMK. Sekitar 80% populasi hewan ternak ditargetkan rampung pada akhir Oktober 2022, mengingat perhelatan akbar Presidensi G-20 akan dilaksanakan pada November mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra saat wawancara setelah rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penanganan PMK di Provinsi Bali oleh Satgas PMK Nasional, bertempat di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, pada Rabu (28/9/2022). Birokrat asal Buleleng tersebut mengatakan jika saat ini pihaknya tengah menambah jumlah vaksinator untuk mengejar target tersebut. Dikatakannya pada dasarnya Pemprov Bali telah memiliki vaksinator yang cukup, namun karena target yang cepat serta jumlah populasi hewan yang cukup banyak untuk divaksin, maka Pemprov Bali memerlukan bantuan untuk menambah jumlah vaksinator. “Kita sudah koordinasi dengan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana serta dengan PDAI (Persatuan Dokter Hewan Indonesia-red) Bali, namun ada juga masukan untuk melibatkan TNI/Polri seperti saat kita vaksinasi Covid-19, dan hal tersebut sudah kita lakukan,” jelasnya seraya mengatakan pihaknya tengah menunggu data vaksinator dari TNI/Polri. Ia pun meyakinkan, jika vaksinator nanti tidak akan sembarangan menyuntik vaksin, namun akan dilatih terlebih dahulu oleh petugas medik veteriner. “Jikapun nanti petugas sudah diyakini siap untuk memvaksin, mereka juga di bawah supervisi para dokter hewan. Jadi kita benar-benar serius dan tidak sembarangan,” tegasnya. Ia berharap Provinsi Bali bisa mencapai target vaksinasi sesuai jadwal. Mengenai pembukaan pasar hewan, Dewa Indra mengatakan bahwa kewenangan tersebut sudah diserahkan kepada Kabupaten/Kota, asalkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Berbagai persyaratan tersebut seperti pengawasan ketat baik hewan ternak serta biosecurity hewan tersebut. “Jadi intinya hewan tersebut harus sudah divaksin atau sehat yang dinyatakan oleh dokter hewan, serta biosecurity harus bagus, yang artinya pengangkutan hewan dari kandang hingga pasar bahkan kebersihan pasar harus sesuai aturan, istilahnya harus sesuai prokes,” jabarnya. Jika nanti ditemukan kasus pada pasar hewan, ia mengatakan akan mengevaluasi lagi penyebab munculnya kasus, apakah karena biosecurity atau karena Kesehatan hewan itu sendiri. Menyambung pembukaan pasar hewan, ia juga membeberkan jika perdagangan babi sudah bisa dilakukan keluar Bali, karena sebelumnya ditemukan penjualan babi ilegal. Hal itu perlu dimaklumi karena banyak peternak yang memang sudah harus menjual karena terikat kontrak dengan pembeli di luar Bali. “Saya langsung menghadap Pak Menko Marves untuk meminta agar diijinkan. Akhirnya diijinkan dengan berbagai persyaratan seperti harus babi potong serta biosecurity yang memadai,” imbuhnya. Ia berharap melalui monev kali ini bisa menggabungkan berbagai masukan baik dari Kabupaten/Kota serta bisa dicarikan solusi oleh Satgas Nasional. Ia mengaku untuk data awalnya ada sedikit rancu, karena Pemerintah Kabupaten/Kota awalnya memang mendata secara periodik setiap semester. Namun, beberapa kabupaten seperti dijabarkan pada monev sebelumnya sudah memperbaiki data bahkan sudah ada yang lengkap. “Ini kita jalan beriringan, baik pengumpulan data serta vaksinasi,” tutupnya. Sementara sebelumnya Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia, Dr. Raditya Jati, S.Si., M.Si., mengatakan tujuan Monev Satgas Nasional PMK ke Bali adalah untuk mengetahui secara pasti permasalahan PMK di Bali sehingga bisa ditemukan solusi untuk menanggulanginya. “Bali akan menjadi tuan rumah acara Presidensi G-20, jadi kita harus gerak cepat menanggulangi masalah ini,” jelasnya. Adapun poin penting yang harus dilakukan untuk mengendalikan penyebaran PMK adalah vaksinasi, testing dan biosecurity. “Intinya, jika harus memenuhi target vaksinasi 80% di akhir Oktober, kita memerlukan petugas yang banyak. Dan monev kali ini juga untuk memecahkan hal tersebut,” tandasnya seraya mengapresiasi Pemprov Bali akan respon cepat dalam penanganan kasus PMK di Bali. Hadir pula dalam kesempatan rapat sore itu Satgas PMK Provinsi Bali serta Satgas PMK dari 9 Kabupaten/Kota se-Bali.(bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Komit Batasi Sampah Plastik, Pemerintah Provinsi Bali Terbitkan Edaran untuk Bersih Sampah Plastik

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Sebagai implementasi dan pelaksanaan Instruksi Gubernur Bali Nomor 11 tahun 2022, tentang Perayaan Rahina Tumpek Wayang dengan Upacara Jagat Kerthi dan/atau Atma Kerthi sebagai Pelaksanaan Tata Titi Kehidupan Masyarakat Bali berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Sad Kerthi dalam Bali Era Baru, Pemerintah Provinsi Bali mengajak seluruh lembaga dan instansi serta komponen masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan ‘Bersih Sampah Plastik’ yang akan diselenggarakan secara serentak di seluruh Bali pada Jumat (30/9/2022) mendatang mulai pukul 07.30 WITA. Hal tersebut dijelaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra dalam siaran pers-nya, Senin (26/9/2022). Dewa Indra mengatakan kegiatan ini sekaligus juga untuk menegaskan kembali  larangan penggunaan Plastik Sekali Pakai (Kantong Plastik, Sedotan Plastik, Styrofoam) dalam aktivitas kantor (Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Desa Adat dan Swasta), hotel, restoran, pengelola destinasi pariwisata, pertokoan, pusat perbelanjaan, pusat perdagangan, pasar, sekolah, perguruan tinggi, fasilitas pelayanan kesehatan, terminal, pelabuhan udara/laut, dan fasilitas umum lainnya. “Surat terkait hal tersebut, sudah diedarkan kepada seluruh komponen masyarakat mulai dari Pemkab, Pemkot, Desa Adat, Desa Dinas, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, Yowana hingga komponen pariwisata di Bali melalui OPD terkait,” jelas Sekda Dewa Indra, di Denpasar. Edaran ini juga mengacu pada komitmen Gubernur Bali, Wayan Koster serta Wakil Gubernur Bali, Tjok. Oka Artha Ardhana Sukawati yang telah menuntaskan tahun keempat kepemimpinan, untuk secara konsisten menjalankan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. Khusus dalam kaitannya dengan perayaan Hari Tumpek Wayang yang akan jatuh pada Sabtu (1/10/2022) mendatang, Sekda Dewa Indra juga menekankan kegiatan bersih-bersih sampah plastik ini juga merupakan salah satu kegiatan yang bersifat ‘Sakala’ dan berjalan beriringan dengan pelaksanaan kegiatan ‘Niskala’ yakni upacara dan upakara Tumpek Wayang (Upacara Jagat Kerthi dan/atau Atma Kerthi). “Jadi diharapkan kegiatan bersih-bersih sampah plastik secara serentak ini, bisa melibatkan seluruh ASN, Non ASN, aparat TNI dan POLRI, Karyawan, Mahasiswa, Pelajar, Desa Adat hingga pihak swasta dan komponen masyarakat lainnya di kantor atau lingkungannya masing-masing secara serentak pada 30 September mendatang mulai pukul 07.30 WITA,” tukasnya lagi. Lebih lanjut, birokrat asal Pemaron, Kabupaten Buleleng ini menerangkan pula akan dilaksanakan pencatatan terhadap sampah plastik yang terkumpul dari kegiatan bersih-bersih dan melakukan pengelolaan sampah tersebut oleh DLH/DLHK/DLHP di Kabupaten/Kota se Bali. Hasil pencatatan disampaikan melalui https://bit.ly/SAMPAHPLASTIK paling lambat 1 (satu) hari setelah kegiatan tersebut dan disampaikan ke Gubernur Bali melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. “Melalui kegiatan ini diharapkan akan dapat menumbuh-suburkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama mengelola sampah secara mandiri berbasis sumber dan mengurangi penggunaan bahan-bahan yang akan menciptakan sampah plastik serta tidak menggunakan Plastik Sekali Pakai seperti Kantong Plastik, Sedotan Plastik dan Styrofoam dalam aktivitas kantor,” ujar Dewa Indra seraya mengimbau kembali agar pada tanggal 30 September 2022 seluruh komponen masyarakat di seluruh Bali mengambil peran dalam gerakan bersih-bersih sampah plastik ini.(bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Terima Penghargaan Lencana Dharma Bakti, Dewa Indra Tekankan Pramuka Harus Siap di Segala Kondisi

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra yang sekaligus sebagai Sekretaris Majelis Pembina Daerah (Mabida) Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Bali, menerima penghargaan bergengsi dari Kwartir Nasional yaitu Lencana Dharma Bakti, atas kiprahnya yang sudah menyumbangkan pikiran, perbuatan, pengabdian dan kemajuan bagi gerakan pramuka. Selain Dewa Made Indra, Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bali I Made Rentin juga menerima Lencana Karya Bakti yakni tanda penghargaan yang diberikan kepada para anggota Gerakan Pramuka yang dengan keikhlasan, pengorbanan, disiplin, dan keberanaiannya telah terlibat langsung dan aktif dalam upaya penanggulangan bencana yang merupakan bencana nasional, sehingga bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara serta bagi Gerakan Pramuka. Penyerahan penghargaan tersebut dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat, bertempat di Gedung Kwarda Bali, pada Sabtu (21/8/2021). Dalam sambutannya, Sekda Dewa Indra menyampaikan terimakasih dan apresiasi terhadap penghargaan yang telah diberikan oleh Kwartir Nasional. Menurutnya, penghargaan tersebut bukan hanya simbolis semata, melainkan suatu bentuk tanggung jawab besar dalam meningkatkan pengabdian diri bagi kemajuan gerakan pramuka terlebih pengabdian untuk masyarakat. “Menjadi seorang pramuka harus siap disegala situasi dan medan, harus mampu mencari solusi dari setiap masalah, berbekal nilai-nilai dasar pramuka maka kita sebagai pramuka wajib memberikan contoh baik kepada masyarakat,” tutur Dewa Indra. Di samping itu, Dewa Indra juga menekankan bahwa sesuai dengan arahan Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka Presiden Joko Widodo, diharapkan Pramuka harus melaksanakan dua hal yaitu Disiplin Nasional dan Kepedulian Nasional. Menurut Dewa Indra, hal tersebut merupakan nilai dasar yang harus dimiliki oleh Pramuka, sehingga seorang pramuka sejati wajib mengamalkan dua hal tersebut. “Terlebih disituasi pandemi saat ini, pramuka dapat menjadi garda terdepan dalam penerapan disiplin protokol kesehatan, sebagai motor penggerak dalam kepedulian terhdap sesama, sehingga pramuka dapat membantu pemerintah untuk ikut hadir ditengah masyarakat dalam upaya memutus rantai pandemi Covid-19,” paparnya. Selanjutnya, Dewa Indra juga menekankan di era 4.0 yang serba digital saat ini, diharapkan pramuka juga mampu dalam menyesuaikan diri, dengan mengikuti perkembangan teknologi untuk kemajuan gerakan pramuka. Situasi pandemi yang membuat kegiatan menjadi terbatas, baik kegiatan belajar mengajar, kegiatan kepemerintahan, kegiatan perekonomian temasuk kegiatan kepramukaan. Untuk itu, dari keterbatasan tersebut, pramuka harus tetap bergerak maju dalam menjalankan program-programnya terutama dalam menggerakkan kedisiplinan dan kepedulian antar sesama. Perintah Provinsi Bali sangat mendukung semua program pramuka khususnya program yang berkaitan dengan kepedulian terhadap masyarakat terutama di masa pandemi ini. Untuk ke depannya,  program-program pramuka Bali diharapkan mampu berpartisipasi aktif sebagai garda terdepan dalam  mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Bali, yaitu Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, menuju Bali Era Baru, pungkas Indra. Sementara itu, Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bali, I Made Rentin menyampaikan bahwa kegiatan penyerahan penghargaan tersebut merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hati Pramuka ke-60. Untuk itu, diserahkan tiga jenis lencana diantaranya Lencana Melati, Dharma Bakti  dan Karya Bakti kepada anggota pramuka yang berasal dari Kwarcab Kab/Kota se-Bali dan Kwarda Bali. “Mari jadikan penghargaan ini sebagai pemantik semangat kita dalam mendarma baktikan diri untuk gerakan pramuka dan masyarakat, terlebih dalam upaya memutus rantai covid-19 sehingga dengan bergerak bersama pandemi ini akan cepat berlalu,” pungkas Kakak Made Rentin yang juga menjabat sebagai Kepala BPBD Bali.(bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Mulai 19 Juli, Layanan Vaksinasi di DPRD Provinsi Bali dan Gedung Nari Graha Dibuka Kembali

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Setelah sempat ditutup untuk sementara waktu pelayanan vaksinasi bagi masyarakat umum  di Wantilan DPRD Provinsi serta Gedung Nari Graha karena terjadinya kerumunan saat proses vaksinasi, maka per tanggal 19 Juli 2021 layanan vaksinasi akan dibuka kembali dengan penerapan pendaftaran vaksinasi secara online. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra di sela-sela kunjungannya memantau pelaksanaan vaksinasi bagi siswa SMA/SMK di SMKN 1 Denpasar, Jumat (16/7/2021). Lebih jauh Sekda Dewa Indra menyampaikan bahwasanya pemerintah terus berupaya dalam mengakselerasi pelaksanaan vaksinasi baik bagi masyarakat umum maupun pelajar. Untuk mengakomodir tingginya animo masyarakat mendapatkan vaksin serta menghindari terjadinya kerumunan maka Pemprov Bali telah meluncurkan aplikasi online SpeedID. Aplikasi ini akan membantu masyarakat untuk proses pendaftaran vaksinasi dimana masyarakat dapat memilih jadwal kunjungan serta datang sesuai dengan jam kunjungan yang tercantum didalam tiket. “Aplikasi ini sangat simple, mudah dan bersahabat, masyarakat yang akan vaksin tinggal download aplikasi SpeedID dan ikuti langkah langkahnya. Dengan aplikasi ini masyarakat tidak perlu antre lama apalagi datang subuh-subuh untuk mencari nomor antrean. Aplikasi ini tidak hanya memudahkan  masyarakat  untuk mendaftar H-3 atau H-7 dari jadwal yang diinginkan, bahkan  dari tiket digital yang diperoleh juga akan mencantumkan hari, jam bahkan menit kedatangan, semua disampaikan secara detail sehingga waktu akan lebih efisien dan tidak terjadi antrean panjang maupun kerumunan,“ imbuhnya. Dewa Indra menekankan agar masyarakat yang akan mengikuti vaksinasi taat dan datang tepat waktu sesuai dengan yang telah ditentukan dalam ticket aplikasi SpeedID guna mencegah terjadinya kerumunan serta tetap menerapkan prokes Covid-19. Ditambahkannya, target pencapaian vaksinasi diharapkan bisa dilaksanakan kurang lebih 300an orang per hari, baik di Wantilan DPRD maupun Gedung Nari Graha. Terkait peninjauan di SMKN 1 Denpasar, Sekda Dewa Indra yang juga menjabat Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Bali ini meminta kepada pihak sekolah untuk memastikan pelaksanaan vaksinasi berjalan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Sekda Dewa Indra juga mengingatkan para siswa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara disiplin meskipun sudah mendapatkan vaksinasi. Menanggapi hal tersebut, Kepala SMKN 1 Denpasar, I Ketut Suparsa, ST., MT., menyampaikan bahwasanya pelaksanan vaksinasi bagi 2.500 siswa-siswinya telah diatur pelaksanannya menjadi tiga gelombang pelaksanaan vaksin. Demikian pula saat pelaksanaan, pihaknya telah mengatur jalannya vaksinasi baik dari proses registrasi, screening hingga observasi dengan sangat baik sehingga tidak menimbulkan kerumunan. Para siswa pun mengikuti kegiatan vaksinasi dengan sangat tertib dengan penerapan prokes yang ketat.(bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Besok, Vaksinasi Covid-19 di Zona Hijau Dimulai

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Pemerintah Provinsi Bali terus berupaya melakukan akselerasi dalam upaya pemulihan kesehatan masyarakat sekaligus pemulihan ekonomi Bali. Salah satu upaya yang ditempuh dengan mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di seluruh kabupaten/kota se-Bali. Tidak hanya itu, pemerintah juga tengah mencanangkan program vaksinasi di tiga zona hijau. Kawasan yang dimaksud yaitu Ubud, Nusa Dua dan Sanur sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi dari sektor pariwisata. Pemberian vaksinasi bagi masyarakat di tiga zona hijau tersebut akan dimulai secara serentak besok, Senin (22/3/2021). Demikian disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dalam siaran persnya, Minggu (21/3/2021). Lebih jauh Dewa Indra yang juga Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 di Provinsi Bali menyampaikan bahwasanya konsep zona hijau yang merupakan gagasan dari Gubernur Bali Wayan Koster ini bermakna bahwa seluruh warga masyarakat  di tiga kawasan ini diberikan vaksin sehingga terhindar dari paparan Covid-19. Konsep ini mendapat dukungan kuat dari pemerintah pusat. Menurut Pejabat asal Pemaron Buleleng ini, Pemerintah pusat mendukung penyediaan vaksin sesuai kebutuhan yakni sebanyak 170.487 dosis yang terbagi kedalam 47.045 dosis untuk wilayah Ubud, 87.715 untuk Nusa Dua dan 35.727 dosis untuk wilayah Sanur. “Mewujudkan tiga kawasan zona hijau ini merupakan langkah cerdas dalam upaya membuka pariwisata Bali. Read the full article