#Deputi Bidang Pencegahan KPK

[irwanjaelani]

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Salah Satu Syarat Pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum

Beritalidik.com ( Jakarta ) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau setiap Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Cakada) dapat mulai menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)-nya, sebagai salah satu syarat pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala…

[bantennewscoid-blog]

KPK Bakal Manfaatkan Kecerdasan Buatan untuk Pantau Kekayaan Pejabat

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk memantau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebut, langkah itu diambil untuk memudahkan KPK memantau harta kekayaan pejabat negara yang berjumlah sekitar 380 ribu orang. Guna pemanfaatan…

[dandimariyogiraldo]

 Memahami Korupsi dalam Berbagai Dimensi: Webinar Denny JA Mengupas Habis

Pada tanggal 15 Agustus 2021, pengajar, penulis, dan aktivis sosial Denny JA mengadakan acara webinar yang menarik berjudul "Memahami Korupsi dalam Berbagai Dimensi". Acara ini menjadi ajang diskusi yang mengupas tuntas fenomena korupsi yang terjadi dalam berbagai bidang di Indonesia. Dengan penyajian yang menarik dan beragam perspektif yang dihadirkan, webinar ini berhasil menarik perhatian banyak peserta untuk ikut serta dalam diskusi tersebut. Dalam pembukaannya, Denny ja menyampaikan bahwa tujuan utama dari acara ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang korupsi serta mendorong upaya pencegahannya. Ia menekankan pentingnya melibatkan semua pihak dalam menghadapi permasalahan korupsi yang telah lama menjadi momok bagi bangsa Indonesia. Webinar ini menghadirkan narasumber ahli yang berpengalaman dalam memerangi korupsi. Mereka adalah Prof. Dr. H. Teten Masduki, Kepala Staf Kepresidenan RI, dan Dr. Laode M. Syarif, Deputi Bidang Pencegahan KPK. Kedua narasumber ini memberikan pemahaman mendalam tentang korupsi dari berbagai dimensi, termasuk aspek hukum, politik, dan sosial. Prof. Dr. H. Teten Masduki membahas peran pemerintah dalam memerangi korupsi. Beliau menjelaskan bahwa pemerintah telah mengambil berbagai langkah strategis, seperti reformasi birokrasi dan pemberantasan gratifikasi, untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Ia juga mengajak seluruh peserta webinar untuk ikut berperan aktif dalam pencegahan korupsi dengan menyuarakan aspirasi dan mengawasi kinerja pemerintah. Dr. Laode M. Syarif, Deputi Bidang Pencegahan KPK, mengulas upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas korupsi. Beliau menjelaskan bahwa KPK telah melakukan berbagai operasi tangkap tangan dan pengusutan kasus korupsi yang melibatkan para pejabat publik. Selain itu, KPK juga gencar melakukan kampanye pencegahan korupsi dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Pada sesi diskusi, peserta webinar juga diberikan kesempatan untuk bertanya kepada kedua narasumber. Hal ini menjadikan suasana diskusi semakin hidup dan interaktif. Peserta webinar aktif mengajukan pertanyaanpertanyaan menarik seputar korupsi di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Narasumber dengan sabar menjawab setiap pertanyaan dengan memberikan informasi yang relevan dan solusi yang mungkin diimplementasikan. Webinar ini tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang korupsi, tetapi juga memberikan inspirasi bagi peserta untuk berperan aktif dalam pencegahan korupsi. Peserta diberikan wawasan dan informasi yang berguna tentang langkahlangkah yang dapat diambil untuk melawan korupsi dalam kehidupan seharihari. Mereka diajak untuk menjadi agen perubahan yang memberantas korupsi di lingkungan sekitarnya, mulai dari keluarga, tempat kerja, hingga lingkungan sosial tempat tinggal. Webinar ini juga memberikan ruang bagi peserta untuk berbagi pengalaman dan pemikiran mereka tentang korupsi. Beberapa peserta menceritakan pengalaman mereka dalam menghadapi praktek korupsi dan bagaimana mereka berusaha untuk melawannya. Hal ini memberikan inspirasi bagi peserta lainnya untuk tidak tinggal diam dan turut berperan aktif dalam memberantas korupsi di sekitar mereka. Sebagai penutup, Denny ja menyampaikan terima kasih kepada semua peserta yang telah mengikuti webinar ini dengan antusias. Ia berharap bahwa setelah mengikuti webinar ini, peserta dapat menjadi agen perubahan yang berperan aktif dalam memerangi korupsi.

Cek Selengkapnya: Memahami Korupsi dalam Berbagai Dimensi: Webinar Denny JA Mengupas Habis

[baliportalnews]

Sinergi dengan 113 Pemda, DJP-DJPK Tanda Tangani Kerja Sama Pajak Pusat-Daerah Tahap V

BALIPORTALNEWS.COM, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) kembali bersinergi dengan pemerintah daerah (pemda) provinsi/kabupaten/kota dalam optimalisasi penerimaan negara melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tripartit Tahap V. Kali ini penandatanganan PKS diikuti oleh 113 pemda sehingga total pemda yang sudah mengikuti PKS sebanyak 367 pemda dari total 552 pemda seluruh Indonesia. Pada acara penandatanganan PKS yang diselenggarakan secara hybrid dengan 100 kepala daerah hadir luring dan 13 kepala daerah hadir daring tersebut, Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo kembali menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah. “Apabila kita ingin menuju negara yang lebih maju, maka kita harus terus berupaya meningkatkan tax ratio. Masih banyak ceruk yang dapat digali potensinya. Kita (pemerintah pusat dan daerah) memiliki subjek pajak yang sama, karenanya mari duduk bersama dan saling mempertukarkan data,” kata Suryo di Aula Cakti Buddhi Bhakti, Kantor Pusat DJP, Jakarta, Selasa (22/8/2023). Melalui kerja sama ini, pemerintah pusat dan daerah akan dapat saling menghimpun dan mengalirkan data dan/atau informasi perpajakan, melaksanakan pengawasan wajib pajak bersama, melakukan sharing knowledge proses bisnis pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan, serta memberikan dukungan kapasitas melalui bimbingan teknis penggalian potensi, sosialisasi terpadu, pendampingan penyusunan regulasi daerah, dan perbaikan tata kelola pengaliran data. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Luky Alfirman menambahkan bahwa pemerintah pusat berinisiatif membantu pemda untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara mandiri melalui PKS ini. “Sehingga PKS ini sifatnya win-win solution untuk mencukupi kebutuhan belanja pusat dan daerah,” katanya. Lebih lanjut, Suryo mengatakan, PKS tripartit ini disupervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena PKS ini juga bertujuan mendukung Program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Dalam kaitannya dengan pencegahan korupsi, Suryo mengajak para kepala daerah untuk mempertukarkan data dan informasi secara digital. DJP saat ini tengah melakukan reformasi perpajakan dan membutuhkan dukungan seluruh pemda terkait interoperabilitas sistem sehingga mengurangi interupsi manusia dalam pertukaran data. Hal itu sejalan dengan yang disampaikan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan. Pahala mengatakan bahwa KPK sangat antusias mendukung terlaksananya pertukaran data dalam PKS ini. “Kalau kita punya data PKB, data BPHTB, data PBB, izin-izin perkebunan, pertukarkan! Nah, yang kita bilang, dia harus digital. Yang kedua, biasakan semua data pakai NIK (Nomor Induk Kependudukan). Hanya NIK yang memungkinkan di-cross ke kiri dan ke kanan, kalau nama sulit,” ujarnya. Sejak PKS tahap I dilakukan pada tahun 2019, beberapa kegiatan bersama telah berhasil dilaksanakan. Kegiatan tersebut antara lain, pemberian data dan informasi atas omzet wajib pajak daerah dari 207 pemda, pemadanan dan tindak lanjut atas peredaran usaha wajib pajak, pengawasan bersama terhadap 8.277 wajib pajak dengan 207 pemda, dan peningkatan kapasitas aparatur pemda dengan bimbingan teknis baik oleh kantor wilayah DJP ataupun DJPK, termasuk di dalamnya kegiatan sosialisasi bersama untuk program tertentu atau aturan terbaru. Selain itu, telah diberikan persetujuan izin pembukaan data perpajakan oleh Menteri Keuangan sebanyak 15 kali untuk kebutuhan penggalian potensi penerimaan wajib pajak daerah yang terindikasi belum melaporkan pajak daerah dengan benar. “Akhirnya, kami berharap agar sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam PKS ini terus dijaga dan dipelihara sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan negara dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera,” pungkas Suryo.(bpn) Read the full article

[realita-lampung]

Pj Bupati Mesuji Tandatangani PKS Bersama Ditjen Pajak

Penjabat (PJ) Bupati Mesuji, Drs. Sulpakar, MM, mengikuti kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah bersama Ditjen Pajak. Penandatangan PKS itu berlangsung di Aula Cakti Buddhi Bakti, Gedung Marie Muhammad Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jalan Gatot Subroto Jakarta pada, Selasa (22/08/2023). Perjanjian tersebut bukan hanya antara Pemkab Mesuji tapi juga Kepala Daerah di Indonesia dengan Ditjen Pajak Ditjen Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Daerah. Sebagaimana diungkapkan Kaban Bapenda Kabupaten Mesuji, I Komang Sutiaka, MM, yang mendampingi Pj.Bupati Mesuji dalam kegiatan tersebut, penandatanganan perjanjian dilakukan Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bersama Gubernur, Bupati dan Walikota se-indonesia Kerjasama ini dilakukan dalam hal pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data dalam konteks kerahasiaan data perpajakan, serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan bersama atas wajib pajak, pendampingan dan dukungan kapasitas dalam bidang perpajakan serta mendorong Pemda dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah Melalui Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah, ujar komang Dalam sambutannya Direktur Jenderal Pajak Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti Menyampaikan bahwa terkait penerimaan pajak baik pusat dan daerah memang tidak bisa terlepas dari kerjasama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah di seluruh indonesia kerjasama ini saling melengkapi dan saling memberi baik dari kementerian keuangan dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Keuangan masing masing yang membutuhkan data dan informasi, saat ini pemda telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi pemerintah pusat. Sementara itu Direktur Jendral Pajak Suryo Utomo menyampaikan bahwa antara pusat dan daerah bertugas mengumpulkan pajak baik pusat dan daerah guna membiayai kegiatan yang ada di daerah karena sumber pajak tentunya ada di daerah masing masing diperlukan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengawasan wajib pajak. Sulpakar setelah menandatangani perjanjian PKS menyampaikan bahwa ke depan kita dapat lebih mengoptimalkan kebutuhan data obyek pajak yang menjadi kewenangan pusat dan daerah dan tentunya target Peningkatan PAD akan semakin maksimal karena adanya kolaborasi antara kabupaten atau pemerintah daerah dengan Ditjen Pajak dan akan terus bersinergi dalam melakukan pendataan, pemungutan yang maksimal serta pelaporan yang baik sesuai dengan perundangan undangan, ujar Sulpakar Karena apabila Penerimaan Pajak Pusat Besar maka DBH Melalui Transfer ke daerah juga akan semakin besar, selain itu harapannya kita bersama sama dapat melakukan pengawasan serta sosialisasi kepada wajib pajak serta dapat meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak sehingga dapat mewujudkan kemandirian keuangan daerah, karena penandatanganan PKS ini juga disaksikan Deputi bidang pencegahan dan monitoring komisi pencegahan Korupsi atau KPK, tutup Sulpakar. (Kmf/RD) Read the full article

[merahnews]

Unhas Lepas 4.073 Mahasiswa KKN

Unhas Lepas 4.073 Mahasiswa KKN

MERAHNEWS.COM | MAKASSAR – Universitas Hasanuddin secara resmi melepas 4.073 mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) gelombang 96 untuk tahun 2017. Acara pelepasan ini berlansung di Baruga A.P Pettarani, (5/7/2017). Kegiatan ini dihadiri lansung oleh rektor Unhas, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A, dan berlansung mulai pukul 08.00 WITA. Ribuan mahasiswa ini nantinya akan tersebar di 10 daerah…

[salmanania]

Pimpinan KPK datangi DPP PKS di Pasar Minggu

Salma Nania Pimpinan KPK datangi DPP PKS di Pasar Minggu Artikel Baru Nih Artikel Tentang Pimpinan KPK datangi DPP PKS di Pasar Minggu Pencarian Artikel Tentang Berita Pimpinan KPK datangi DPP PKS di Pasar Minggu Silahkan Cari Dalam Database Kami, Pada Kolom Pencarian Tersedia. Jika Tidak Menemukan Apa Yang Anda Cari, Kemungkinan Artikel Sudah Tidak Dalam Database Kami. Judul Informasi Artikel : Pimpinan KPK datangi DPP PKS di Pasar Minggu

Pada pertemuan ini, turut dihadiri pimpinan KPK, Laode M. Syarif dan Deputi Bidang Pencegahan, Pahala Nainggolan beserta jajarannya. Tim KPK akan disambut oleh Presiden PKS Sohibul Iman, Bendahara Umum dan sejumlah pengurus inti DPP PKS lainnya. http://www.unikbaca.com

[tobasatu]

  tobasatu.com, Jakarta | Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama dengan tiga lembaga tinggi negara lainnya memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta Selatan, Kamis (27/02).

Tujuan diadakannya pertemuan tersebut dalam rangka membahas tentang Penanggulangan berbagai persoalan bangsa, diantaranya korupsi, narkoba dan intoleransi. Deputi di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) turut hadir dalam pertemuan yang dipimpin langsung oleh Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan. Nantinya, empat lembaga tinggi negara ini akan berkolaborasi dalam satu kegiatan kampanye nasional.

Latar belakang pertemuan ini muncul ketika kunjungan Deputi Pencegahan KPK ke Kantor BNN beberapa waktu yang lalu.

Pada saat kunjungan tersebut, Deputi Pencegahan KPK diperlihatkan berbagai sarana pendukung media pencegahan yang dimiliki BNN, antara lain Social Media Center, dan Videotron.

Diwaktu yang sama saat kunjungan tersebut, Kepala BNN RI, Drs. Heru Winarko, SH menyampaikan gagasannya untuk berkolaborasi dengan melihat segmen atau sasaran pencegahan yang sama yaitu melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan kampanye.

Menanggapi masukan baik tersebut, tercetus pemikiran untuk mengajak stakeholder lainnya untuk berkolaborasi melalui program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan secara nasional.

Deputi Pencegahan BNN, Anjan Pramuka, memaparkan program dan kegiatan Pencegahan yang dapat dikolaborasikan dengan KPK maupun dengan BNPT dan BPIP.

“BNN telah bekerjasama dengan UNODC pada 2019 lalu, untuk mengusung Konsep Ketahanan Keluarga. Ini bisa dijadikan dasar sebagai pola bersama yang dapat disinergikan pada masing-masing lembaga.” ujar Jenderal bintang dua polri yang memiliki segudang pengalaman di bidang narkotika ini.

Konsep ini disambut antusias oleh para peserta pertemuan, sehingga diharapkan konsep Ketahanan Keluarga dapat dijadikan isu terbaik dalam kolaborasi pencegahan antara BNN, KPK, BNPT dan BPIP.

Selanjutnya, BNN mempersilahkan KPK maupun BNPT dan BPIP untuk memasukkan konten pencegahan di media yang dimiliki milik BNN antara lain Videotron.

Respon positif diberikan oleh Deputi Pencegahan KPK, dengan ditetapkannya rencana pengukuhan kolaborasi dalam suatu MoU. Harapan terbesar dari seluruh stakeholder yang hadir, kolaborasi ini dapat menjadi salah satu upaya penyelesaian permasalahan bangsa yang ditangani secara sinergi oleh berbagai komponen bangsa. (ts/rel)

The post Kolaborasi Cegah Narkoba, BNN Gandeng BNPT, KPK dan BPIP appeared first on tobasatu.com.

[kemocengrapi]

Antisipasi Korupsi, KPK Akan Gelar Pembekalan Pilkada di NTT

JAKARTA, dawainusa.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar program pembekalan ‘Pilkada Berintegritas’ bagi seluruh calon kepala daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang maju dalam pertarungan politik Pilkada 2018. Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Pencegahan KPK David Sepriwasa di Kupang, Selasa (13/3). David menerangkan, kegiatan pembekalan ini dijadwalkan akan diselenggarakan di Kota […]

Selengkapnya: Antisipasi Korupsi, KPK Akan Gelar Pembekalan Pilkada di NTT

#dawai

[nabire-baru]

Upaya PJS Gubernur Soedarmo Sukseskan Pilkada Papua

Jayapura, 3/3 (Antara) - Setelah resmi dilantik oleh Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai Pejabat sementara (Pjs) Gubernur Papua pada Senin (26/2) siang di Jakarta, Mayjen (Purn) Soedarmo langsung ke tempat tugasnya di Bumi Cenderawasih pada malamnya.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu tiba di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, pada Selasa (27/1) pagi didampingi istrinya Ida Yuliati beserta rombongan, disambut tari-tarian adat oleh ratusan warga yang dikoordinir oleh tokoh muda Papua Marthinus Werimon dan Dewan Adat Papua (DAP).

Alumnus AKABRI 1983 itu, langsung didaulat untuk menginjakkan kakinya di tikar dan piring batu yang disediakan oleh 'mama-mama Papua', dikalungkan bunga dan ikat kepala dari bulu burung kasuari oleh Ketua DAP Mananwir Babe Yan Pieter Yarangga sebagai tanda selamat datang dan bertugas di provinsi paling timur Indonesia itu.

Prosesi adat injak kaki di piring batu, merupakan salah satu bentuk penghargaan masyarakat adat pesisir di Papua kepada para tamu atau pejabat negara.

Di ruang VIP Bandara Sentani, Soedarmo yang memilih melanjutkan karier di pemerintahan sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Ideologi dan Politik di Badan Intelijen Negara (BIN) itu mengapresiasi penjemputan yang dilakukan oleh masyarakat adat dan pejabat di lingkup Pemerintahan Provinsi Papua.

Ia berkomitmen akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi serta melibatkan pihak adat dan para pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya selama menjadi Pjs Gubernur Papua, terutama membantu suksesi pilkada jilid III 2018 di tingkat provinsi dan tujuh kabupaten.

Pada momentum itu, ayah dari dua orang putra dan dua putri itu mengemukakan lima tugas yang diberikan oleh Mendagri kepadanya, selain menyukseskan pilkada yakni melaksanakan pemerintahan dengan bekerja sama dan melibatkan seluruh mitra yang ada, baik DPRP, MRP dan Forkompimda.

Bertanggungjawab atas seluruh Papua dalam hal menjaga kententeraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan pengisian jabatan apabila memang harus segera diisi, serta menetapkan perda jika diperlukan, yang tentunya dengan persetujuan atau izin Mendagri.

"Itulah lima tugas pokok yang diberikan kepada saya sebagai Pjs Gubernur Papua menggantikan sementara Pak Lukas Enembe yang melaksanakan cuti diluar tanggungan negara," katanya yang pernah menjalankan tugas sebagai prajurit TNI di Dilli, Timor Timur (Timor Leste) dan Irian Jaya bersama mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Ia juga meminta Apartur Sipil Negara (ASN) atau pun PNS di Papua untuk bersikap netral dan tidak memihak pada saat pelaksanaan pilkada.

Koordinasi Soedarmo yang pernah menjadi Kepala BIN Daerah (Kabinda) di Kalimantan Timur itu langsung bertemu dengan berbagai pihak untuk berkoordinasi dan konsolidasi sekaligus bersilahturami dengan pemangku kepentingan di Papua, di antaranya dengan jajaran Majelis Rakyat Papua beberapa jam setelah tiba dari Jakarta.

Didampingi oleh Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Dr Bahtiar M.Si dan Direktur Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Ditjen Polpum Drs Laode Ahmad P Balombo M.Si, Soedarmo memperkenalkan diri dan menjelaskan tugas yang diberikan kepadanya sekaligus meminta dukungan moril dan doa restu kepada lembaga kultur masyakarat adat Papua itu.

Pada hari kedua, tepatnya Rabu (28/2) sebagai Pjs Gubernur Papua, Soedarmo yang bernah bertugas di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura pada 1995-1998, serta Staf Bidang Hukum dan Keamanan KBRI Malaysia, kemudian Atase Pertahanan (Athan) di KBRI Bangkok, Thailand pada 2003-2006 langsung menggelar pertemuan Forkompimda di Gedung Sasana Krida, perkantoran gubernur Papua di Jalan Soa Siu, Kota Jayapura.

Pada pertemuan tersebut, mantan Direktur Sumatera dan Kalimantan Deputi II BIN itu mengimbau kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) di wilayah itu untuk mengedepankan koordinasi terpadu sehingga semua persoalan bisa diatasi bersama-sama secara terarah dan komprehensif, termasuk terkait pelaksanaan pilkada.

Namun sebelumnya, pada paginya Soedarmo menemui dan menghadiri doa bersama dengan para pejabat dan tamu undangan di Markas Kodam XVII/Cenderawasih yang terletak di Bukit Polimak III, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura.

Bertemu dengan tim koordinator dan supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna membicarakan kegiatan deklarasi penyelamatan sumber daya alam (SDA) Provinsi Papua dan pada malamnya berkunjung ke sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

"Saya perlu membangun kebersamaan, solidaritas, silahturahmi dan koordinasi, karena tak hanya pilkada yang wajib diselesaikan, tetapi juga menyangkut kebijakan serta program lainnya yang langsung ke masyarakat," katanya.

Di sekretariat KPU Papua yang masih masuk dalam kompleks perkantoran gubernur, Soedarmo bersama dua direkturnya dari Ditjen Polpum Kemendagri didampingi Karo Humas dan Protokol Setda Papua, Israel Ilolu mendengarkan paparan persoalan terkait Pilkada 2018 oleh Ketua KPU Adam Arisoy dengan tiga rekan kerjanya Beatrix Wanane, Musa Y Sombuk dan Isak R Hikoyabi.

Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam, mantan Plt Gubernur Aceh itu mendengarkan dengan seksama, satu persatu persoalan yang dikemukakan oleh para komisioner KPU, mulai dari keterlibatan kelompok kriminal bersenjata dalam pesta demokrasi, ketidakhadiran para pejabat pemerintah ketika pelaksanaan pemungutan suara ulang pada pilkada 2017, lalu persoalan dana hibah termin ketiga yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Papua.

"Soal kerawanan masa pilkada selalu ada, yang dimungkinkan daerahnya ada KKB itu nanti akan diperkuat dengan aparat keamanan, melibatkan TNI untuk membantu Polri dalam pengamanan. Terkait dana pilkada akan dikoordinasikan dengan bagian keuangan yang penting jangan sampai hambat pesta demokrasi," kata Soedarmo usai pertemuan dengan para komisiner KPU.

Selain berkoordinasi dan mengecek kesiapan penyelenggaraan pilkada di KPU Papua, pada hari kedua, Kamis (1/3), Soedarmo juga bertandang ke sekretariat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua guna mendengarkan langsung sejumlah persoalan yang ditangani oleh lembaga tersebut.

Anugrah Pata, anggota Bawaslu Papua yang menerima kedatangan mantan jenderal bintang dua itu memaparkan berbagai persoalan yang tengah dihadapinya dan yang telah dilaksanakan. Mulai dari penjelasan dana hibah sebesar Rp250 miliar yang digunakan untuk membentuk Panwas di 29 kabupaten/kota, menggelar rapat koordinasi dan rapat kerja bersama Gakkumdu baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Kemudian Bawaslu dan Panwas di 29 kabupaten/kota mendeklarasikan tolak politik uang dan politisasi SARA serta menerapkan pencegahan dan penindakan terkait netralitas ASN dengan mengundang Sekda Papua untuk mempertanyakan hal itu, juga termasuk sosialisasi kepada pemilih pemula dalam pilkada nanti.

"Memang dana hibah yang diberikan kepada Bawaslu sebesar Rp250 miliar, jauh dari yang diajukan sebanyak Rp450 miliar. Pak Pjs Gubernur apresiasi pemaparan kami dan beliau sampaikan bahwa akan terus memberikan dorongan moril kepada kami, sehingga pelaksanaan pilkada bisa sukses tanpa ada persoalan, termasuk memperhatikan anggaran Bawaslu," kata Anugrah Pata.

Dukungan Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pjs Gubernur Papua Soedarmo untuk menyukseskan pilkada jilid III 2018 yang dilaksanakan di tingkat provinsi dan di tujuh kabupaten itu ternyata mendapat dukungan dari masyarakat adat, bahkan sebelum kedatangannya juga.

Sejumlah tokoh adat yang tergabung dalam Dewan Adat Papua telah menyatakan sikap mendukung penuh Soedarmo dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat sementara sebelum terpilihnya pemimpin definitif di provinsi paling timur Indonesia itu.

Ketua DAP Mananwir Beba Yan Pieter Yarangga didampingi Plt Ketua I DAP Weynand Watori, Ketua DAP I wilayah Mamta Zadrak Taime, Sekretaris Adat Mamta Irenius Pepuho, dan Kabid Kerohanian DAP Mamta Ondo Abihud Yakadewa mengatakan, tugas DAP sebenarnya diminta atau tidak, sudah dilakukan sejak masa reformasi.

"DAP sebagai lembaga kultur orang asli Papua melaksanakan tugas pengawalan terhadap pembangunan demokrasi di tanah Papua, sejak awal. Berkaitan dengan pemilu DAP bersikap netral dan akan membantu Pjs Gubernur Papua untuk menyelenggarakan hal ini," kata Mananwir Beba Yan Pieter Yarangga. (Alvian Rumagit)

[majalahbidan]

Budi Sulistyono bersama KPK Launching e-Planning, e-Budgeting dan SIPPADU

Ngawi 28 November 2017 di Pendopo Wedya Graha Kabupaten Ngawi diselenggarakan Launching e-Planning, e-Budgeting dan SIPPADU. Hadir pada acara ini Bupati Ngawi Ir. Budi Sulistyono, Sekda Drs Sodiq Triwidianto. MS.i, Tri Darma Reva Deputi  I KPK bidang pencegahan, dan Arif Nurcahyo Kasatgas KPK Provinsi Jatim bidang pencegahan, Forkopimda, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Camat, Kepala […]

link asal…

[dinamikaonline]

Budi Sulistyono bersama KPK Launching e-Planning, e-Budgeting dan SIPPADU

Ngawi 28 November 2017 di Pendopo Wedya Graha Kabupaten Ngawi diselenggarakan Launching e-Planning, e-Budgeting dan SIPPADU. Hadir pada acara ini Bupati Ngawi Ir. Budi Sulistyono, Sekda Drs Sodiq Triwidianto. MS.i, Tri Darma Reva Deputi  I KPK bidang pencegahan, dan Arif Nurcahyo Kasatgas KPK Provinsi Jatim bidang pencegahan, Forkopimda, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Camat, Kepala […]

link asal…

[riniivanka-blog]

OTT Kepala Daerah Membuat Partai Politik Resah

Rini Ivanka OTT Kepala Daerah Membuat Partai Politik Resah Artikel Baru Nih Artikel Tentang OTT Kepala Daerah Membuat Partai Politik Resah Pencarian Artikel Tentang Berita OTT Kepala Daerah Membuat Partai Politik Resah Silahkan Cari Dalam Database Kami, Pada Kolom Pencarian Tersedia. Jika Tidak Menemukan Apa Yang Anda Cari, Kemungkinan Artikel Sudah Tidak Dalam Database Kami. Judul Informasi Artikel : OTT Kepala Daerah Membuat Partai Politik Resah Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan mengatakan maraknya operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah oleh KPK http://www.unikbaca.com