#Asesmen ASN

[bantennewscoid-blog]

BKPSDM Kabupaten Serang Terus Tingkatkan Kualitas SDM Pemkab Serang

KABUPATEN SERANG – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang. Bentuk dan upaya yang dilakukan diantaranya memetakan potensi dan kekurangan pegawai, hal tersebut dilakukan agar penempatan pegawai baik melalui mutasi, rotasi dan promosi bisa tepat sasaran. Kepala…

[katasandicom]

Asesmen Bakat Minat (ABM) 2024 : Prosedur, Tata Tertib Peserta, dan Petunjuk Pengerjaan Tes

Sobat ASN, Asesmen Bakat Minat (ABM) adalah tes yang mengukur potensi seseorang yang dirancang untuk memprediksi kemampuan peserta didik pada bakat di bidang-bidang khusus dan minat berdasarkan ketertarikannya pada suatu jenis kegiatan tertentu. Hasil dari Asesmen Bakat Minat diharapkan dapat memberikan gambaran kepada peserta didik pada bidang keahlian yang tepat sehingga menimbulkan motivasi…

[turisiancom]

TURISIAN.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan peninjauan secara setiap detil kesiapan Bandara Internasional Dhoho Kediri yang akan diresmikan  pada awal tahun 2024. Kunjungan Menteri tersebut bertujuan untuk mengawasi proses kalibrasi, tahap awal dalam penilaian komprehensif yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. "Kalibrasi menjadi langkah pertama dalam menilai kesiapan suatu bandara. Dimana, nantinya juga akan  diikuti oleh sejumlah asesmen lain terkait keselamatan dan keamanan penerbangan," kata Budi seperti dikutip dari siaran persnya di kanal resmi Kemenhub, Jumat 15 Desember 2023. Menteri menjelaskan bahwa dalam minggu mendatang, Bandara Dhoho akan melaksanakan pra operasi dengan menggelar serangkaian uji coba take off dan landing beberapa pesawat. BACA JUGA: Sepanjang Desember 2023, Gratis Naik Suttle ke Bandara Kertajati "Setelah semua asesmen selesai, kami akan mengeluarkan rekomendasi yang akan menjadi pedoman bagi pihak pengelola bandara," tambahnya. Langkah selanjutnya melibatkan pengajuan dari maskapai penerbangan untuk melayani rute dari dan ke Bandara Dhoho. Keputusan terkait maskapai dan rute akan ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan setelah seluruh rekomendasi diimplementasikan. "Targetnya, Bandara Dhoho akan beroperasi secara komersial pada akhir Januari atau Februari 2024," tandas Menteri. BACA JUGA: Aktivitas ke Bandara Kertajati Butuh Waktu Perjalanan, Kemana Cari Kuliner? Selanjutnya,  Budi Karya Sumadi sangat mengharapkan dukungan aktif dari pemerintah daerah Kediri dalam mempromosikan eksistensi Bandara Dhoho. Beliau yakin bahwa Bandara Dhoho akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata Kediri. Memiliki Landasan Pacu 3.300 Meter "Jawa Timur sebagai provinsi kedua dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, keberadaan bandara di sisi selatan merupakan kebutuhan mendesak," paparnya. "Bandara ini memiliki landasan pacu sepanjang 3.300 meter dan lebar 45 meter, mampu menangani berbagai jenis pesawat," sambung Menteri Budi. BACA JUGA: Destinasi Kuliner Terbaru di Seputar Bandara BIJB Kertajati, Apa Saja? Selain itu, Bandara Dhoho juga memiliki potensi untuk melayani penerbangan umrah dan haji. "Izin penerbangan umrah dan haji di Bandara Dhoho sudah kami rencanakan. Fasilitas penunjang seperti hotel dan lainnya di sekitar bandara juga sudah tersedia," sambung Menteri. Sementara itu, Budi juga memberikan apresiasi tinggi kepada PT Surya Dhoho Investama (SDHI). Anak usaha PT Gudang Garam, yang telah berinvestasi total Rp 13 Triliun untuk membangun Bandara Dhoho Kediri. Ini merupakan proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) unsolicited pertama di Indonesia, yang melibatkan peran aktif pihak swasta dalam mendukung konektivitas di Indonesia. BACA JUGA: Ini Alasan Penumpang Memilih Bandara Kertajati Jawa Barat "Ini adalah contoh nyata komitmen swasta untuk membangun infrastruktur yang berdampak besar bagi masyarakat," ujar Menteri. Dalam fase awal, Bandara Dhoho memiliki kapasitas terminal sebesar 1,5 juta penumpang per tahun. Namun, dengan pembangunan tahap kedua, kapasitasnya diharapkan meningkat menjadi 4,5 juta penumpang per tahun. Dan kapasitas akhir mencapai 10 juta penumpang per tahun. Manajemen Bandara Dhoho nantinya akan ditangani oleh PT Angkasa Pura I (AP I). BACA JUGA: Resmi Beroperasi, ASN Diminta Pakai Bandara Internasional Jawa Barat Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Direktur Jenderal Perhubungan Udara Maria Kristi Endah, Direktur PT SDHI Maksin Arisandi, Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa. Dan Direktur Utama PT Angkasa Pura I Faik Fahmi. Semua pihak sepakat bahwa Bandara Dhoho Kediri bukan hanya menjadi sarana transportasi. Tetapi juga merupakan tonggak penting. Khususnys, dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di kawasan tersebut. ***

[baliportalnews]

Rangkaian Hardiknas dan Hari Otonomi Daerah Ke-27, Bupati Bangli Gelar Apel

BALIPORTALNEWS.COM, BANGLI - Apel Peringatan Hari Pendidikan Nasional yang dirangkaikan dengan Hari Otonomi Daerah ke-27 di Kabupaten Bangli dilaksanakan di Alun-alun Bangli pada Selasa (2/5/2023) pagi. Apel dipimpin oleh Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, serta dihadiri oleh Wakil Bupati Bangl,i I Wayan Diar, Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika, Sekda Bangli, Ida Bagus Gde Giri Putra, Pimpinan Forkompinda, Pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Bangli, ASN, serta para siswa. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Tekhnologi RI, Nadiem Anwar Makarim dalam pidatonya yang dibacakan oleh Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta menyampaikan, selama tiga tahun terakhir, perubahan besar terjadi di sekitar kita, di mana-mana, dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Sebanyak 24 episode Merdeka Belajar yang sudah diluncurkan membawa kita semakin dekat dengan cita-cita luhur Ki Hadjar Dewantara, yaitu pendidikan yang menuntun bakat, minat, dan potensi peserta didik agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia dan sebagai anggota masyarakat. "Anak-anak kita sekarang bisa belajar dengan lebih tenang karena aktivitas pembelajaran mereka dinilai secara lebih holistik oleh gurunya sendiri. Para kepala sekolah dan kepala daerah yang dulu kesulitan memonitor kualitas pendidikannya sekarang dapat menggunakan data Asesmen Nasional di Platform Rapor Pendidikan untuk melakukan perbaikan kualitas layanan pendidikan. Para guru sekarang berlomba-lomba untuk berbagi dan berkarya dengan hadirnya Platform Merdeka Mengajar," jelasnya. Selain itu, guru-guru yang dulu diikat berbagai peraturan yang kaku sekarang lebih bebas berinovasi di kelas dengan hadirnya Kurikulum Merdeka. Sejalan dengan Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran mendalam untuk mengembangkan karakter dan kompetensi, seleksi masuk perguruan tinggi negeri pun sekarang fokus pada mengukur kemampuan literasi dan bernalar. Pada jenjang perguruan tinggi, adik-adik mahasiswa yang dulu hanya belajar teori di dalam kelas sekarang bisa melanglang buana mencari pengetahuan dan pengalaman di luar kampus dengan hadirnya program-program Kampus Merdeka. "Dari segi pendanaan, pencairan langsung dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) ke sekolah dan pemanfaatannya yang lebih fleksibel telah memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan perluasan program beasiswa, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi sekarang jauh lebih terbuka. Dukungan dana padanan untuk mendanai riset juga telah melahirkan begitu banyak inovasi yang bermula dari kolaborasi," paparnya. Selain itu, mekanisme Dana Indonesiana yang fleksibel dapat mewadahi gagasan-gagasan kreatif para seniman dan pelaku budaya sehingga mampu menghasilkan karya-karya hebat yang mendukung pemajuan kebudayaan. "Mari kita ingat, bahwa bersama-sama kita telah membuat sejarah baru dengan gerakan Merdeka Belajar. Transformasi yang masif ini sudah sepatutnya dirayakan dengan penuh syukur dan semarak, karena semuanya adalah hasil dari kerja keras dan kerja sama kita," tegasnya. Hari Pendidikan Nasional tahun ini adalah waktu yang tepat bagi kita semua untuk merefleksikan kembali setiap tantangan yang sudah dihadapi, juga setiap jengkal langkah berani yang sudah diambil. Dengan merefleksikan hal-hal yang telah kita lakukan sepanjang tiga tahun terakhir, kita dapat merancang arah perjalanan kita ke depan guna memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan gerakan Merdeka Belajar. Layar yang sudah kita bentangkan jangan sampai terlipat lagi. "Kita semua, para pendidik dan tenaga kependidikan, seniman dan pelaku budaya, juga peserta didik di seluruh penjuru Nusantara, adalah kapten dari kapal besar yang bernama Indonesia ini. Perjalanan harus kita lanjutkan, perjuangan mesti kita teruskan, agar semua anak bangsa merasakan kemerdekaan yang sebenar-benarnya dalam belajar dan bercita-cita," ungkapnya. Oleh karena itu, mari kita semarakkan hari ini dengan semangat untuk meneruskan perwujudan Merdeka Belajar, mendidik generasi Pelajar Pancasila yang cerdas berkarakter, dan membawa Indonesia melompat ke masa depan dengan pendidikan yang memerdekakan. (an/bpn) Read the full article

[aggilbewara]

57 Eks Pegawai KPK Dicalonkan Sebagai ASN, Berdasarkan Peraturan Polri

57 Eks Pegawai KPK Dicalonkan Sebagai ASN, Berdasarkan Peraturan Polri

Bewarajabar.com – Permasalan mantan pegawai KPK dipecat karena dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk menjadi ASN KPK,sudah ada titik terang. Peraturan Kepolisian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Khusus 57 Mantan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Aparatur Sipil Negara(ASN) Polri mengatur sejumlah syarat agar bisa diangkat…

[orideknews]

Melalui Asesmen RPL, Kementan Tingkatkan Kualitas Penyuluh PPPK

Melalui Asesmen RPL, Kementan Tingkatkan Kualitas Penyuluh PPPK

Orideknews.com, MANOKWARI, – Kepedulian Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) terhadap para penyuluh pertanian terus ditunjukkan. Melalui perguruan tinggi vokasi di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Kementerian Pertanian (Kementan) mengupayakan peningkatan kapasitas bagi penyuluh pertanian Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja…

[ayojalanterus]

[BREAKING] Novel Baswedan Dkk Ajukan Banding ke Jokowi, Minta Batalkan Pemecatan

 KONTENISLAM.COM - Sebanyak 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi dipecat pada 30 September 2021 lalu karena tidak lolos seleksi tes wawasan kebangsaan (TWK). Ternyata mereka belum menyerah begitu saja atas pemecatan yang dinilai sebagai kezaliman tersebut. Kini, para mantan pegawai KPK mengajukan banding administrasi ke Presiden Jokowi dan menuntut untuk membatalkan pemecatan. Dalam suratnya yang dilayangkan kepada Presiden Jokowi pada Kamis (21/10/2021), para mantan pegawai KPK itu menyampaikan alasan banding yang diajukan. Dasarnya yakni menggunakan putusan dan rekomendasi dari empat lembaga negara atas TWK. Yakni Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Ombudsman RI, dan Komnas HAM. Pada intinya menyimpulkan bahwa proses alih status Pegawai KPK menjadi ASN melalui Asesmen TWK hingga pelantikan pada 1 Juni 2021 diduga kuat sebagai bentuk penyingkiran terhadap pegawai tertentu dengan latar belakang tertentu. Namun demikian putusan dan temuan empat lembaga negara tersebut dinilai tak diindahkan oleh pimpinan KPK. 57 pegawai KPK tetap dipecat per 30 September 2021. Atas dasar tersebut, para mantan pegawai yang dipecat lantaran tak lolos tes TWK memohon kepada Jokowi untuk membatalkan keputusan pimpinan KPK. Berikut isi banding administrasi dan permohonan dari para mantan pegawai KPK: Berdasarkan uraian tersebut di atas, mendasarkan pada Pasal 25 ayat (1) dan pasal 53 UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , kami menyampaikan banding administrasi atas surat keputusan Pimpinan KPK tentang pemberhentian dengan hormat atas nama kami dan juga mohon kepada Bapak Presiden RI sebagai berikut: 1. Membatalkan Keputusan Pimpinan KPK tentang pemberhentian dengan hormat 57 pegawai KPK atas nama kami, di mana sama sekali tidak ada ayat dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mensyaratkan pemberhentian Pegawai KPK berdasarkan hasil TWK; 2. Memulihkan kembali hak dan nama baik 57 pegawai yang dikategorikan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi ASN, padahal didasarkan pada hasil TWK yang dilakukan secara malaadministrasi dan melanggar HAM berdasarkan temuan dan penyelidikan Ombudsman RI dan Komnas HAM RI; 3. Mengambil alih proses pelaksanaan alih status 57 pegawai KPK dan menetapkan/mengangkat 57 pegawai (yang diberhentikan dengan hormat oleh Pimpinan KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara di Komisi Pemberantasan Korupsi RI, sesuai dengan rekomendasi dari Ombudsman RI dan Komnas HAM RI. Surat tersebut ditandatangani oleh 42 mantan pegawai KPK. Mulai dari Ita Khoiriyah, Andre Nainggolan hingga Novel Baswedan. (Sumber: Kumparan)

from Konten Islam https://ift.tt/3B3ZR4d via IFTTT source https://www.ayojalanterus.com/2021/10/breaking-novel-baswedan-dkk-ajukan.html

[jurnalsultra]

Tiga Faktor Utama Membangun Manajemen Talenta ASN

Tiga Faktor Utama Membangun Manajemen Talenta ASN

Jakarta, JurnalSultra.com – Wakil Kepala BKN Supranawa Yusuf menyebutkan ada 3 (tiga) faktor utama untuk mengimplementasikan manajemen talenta (talent management) ASN. Pertama, tersedianya regulasi atau kebijakan pembentukan serta pelaksanan manajemen talenta. Kedua, komitmen seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi untuk melakukan talent pool untuk memetakan kompetensi pegawai melalui proses asesmen.…

[madurapost]

Mutasi OPD Sumenep, 14 Orang Akan Dapat Tempat Strategis. Siapa Saja Mereka ?

Mutasi OPD Sumenep, 14 Orang Akan Dapat Tempat Strategis. Siapa Saja Mereka ?

SUMENEP, MaduraPost – 14 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, akan menempati tempat strategis pada mutasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ke 14 orang tersebut merupakan peserta asesmen yang diselenggarakan Pemkan Sumenep. Dikabarkan, mutasi jabatan akan digelar Pemkab Sumenep pada bulan Oktober 2021 ini. Diketahui, Pemkab Sumenep…

[katasandicom]

Juknis Asesmen Bakat Minat (ABM) 2024

Sobat ASN, Petunjuk Teknis Asesmen Bakat Minat 2024 ini berisi tentang latar belakang, tujuan, petunjuk persiapan, dan pelaksanaan layanan ABM. Juknis ABM Tahun 2024 ini disusun untuk membantu satuan pendidikan yang melaksanakan ABM sehingga dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dinyatakan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Asesmen Bakat Minat 2024 bahwa Asesmen Bakat Minat…

[blorainfo]

Perang terbuka terkait pelaksanaan asesmen KPK yang berujung penonaktifan 75 pegawai

Perang terbuka terkait pelaksanaan asesmen KPK yang berujung penonaktifan 75 pegawai #asn #twk #bkn #kpk #jakarta

BKN menanggapi tentang tantangan perang terbuka yang disampaikan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi Jakarta, Sanghiyag — Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menanggapi tentang tantangan perang terbuka yang disampaikan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko terkait polemik tes wawasan kebangsaan…

[acehimagecom]

Tujuh Kasatgas KPK Dinonaktifkan

Tujuh Kasatgas KPK Dinonaktifkan

JAKARTA – Sebanyak tujuh Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani beberapa kasus dugaan korupsi kakap dinonaktifkan menyusul hasil asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Informasi tersebut dikonfirmasi langsung oleh penyidik senior KPK, Novel Baswedan. “Iya [tujuh Kasatgas]. Itu yang penyidik.…

[ikhlasberamal]

1.305 ASN Administrator Sembilan Kanwil Ikuti Asesmen Kompetensi

1.305 ASN Administrator Sembilan Kanwil Ikuti Asesmen Kompetensi

Jakarta (Kemenag) — Sebanyak 1.305 Aparatur Sipil Negara (ASN) di sembilan Kantor Wilayah Kementerian Agama mengikuti Asesmen Jabatan Administrasi secara daring. Kegiatan yang digelar oleh Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama ini berlangsung selama dua hari, 24-25 November 2020.

“Ini starting point Kementerian Agama untuk menyusun profil ASN, untuk selanjutnya kita menyusunt…

[eddysiswanto-blog]

Walau UU KIP Membolehkan, Kepala BKN: Pegawai KPK Tak Bisa Dapat Hasil TWK

Walau UU KIP Membolehkan, Kepala BKN: Pegawai KPK Tak Bisa Dapat Hasil TWK

JAKARTA, Transparanmerdeka.co – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyatakan bahwa pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa memeroleh data hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Bima Haria Wibisana menegaskan, hasil TWK alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) itu bersifat rahasia. “Tidak bisa. Sifatnya rahasia negara,” tegasnya, Rabu…

[ayojalanterus]

ICW Sindir KPK: 650 Hari Politikus PDIP Harun Masiku Masih Berkeliaran Bebas

 KONTENISLAM.COM - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pencarian buron kasus dugaan suap terkait penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024, Harun Masiku. KPK belum berhasil menangkap Harun yang merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu sejak menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) 8 Januari 2020 lalu. "Pada hari ini, genap 650 hari Harun Masiku belum dapat ditangkap oleh KPK," ujar Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, melalui keterangan tertulis, Selasa (19/10). Kurnia berujar fakta tersebut menguatkan dugaan masyarakat bahwa KPK tidak mempunyai niat menuntaskan kasus yang menjerat mantan calon legislatif PDI Perjuangan (PDIP) tersebut. Kurnia menuturkan setidaknya ada dua faktor yang menghambat KPK. Pertama,komitmen rendah pimpinan KPK. Penilaian itu muncul karena Firli Bahuri Cs sempat ingin memulangkan paksa penyidik perkara tersebut ke instansi asal yakni kepolisian. Penyidik dimaksud adalah Rossa Purbo Bekti. Kemudian juga saat KPK gagal menyegel kantor PDIP, serta pemecatan penyelidik dan penyidik yang menangani perkara dengan dalih gagal lulus asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) alih status Aparatur Sipil Negara (ASN). Faktor kedua, lanjut Kurnia, yakni dugaan mengenai kekuatan besar yang melindungi Harun Masiku. Sebab, perkara ini disinyalir melibatkan pejabat teras partai politik. "Sederhananya, jika Harun tertangkap, maka besar kemungkinan pejabat teras partai politik tersebut akan turut terseret proses hukum," ucap Kurnia. Kurnia lantas meminta Dewan Pengawas KPK segera memanggil pimpinan KPK dan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK guna menelusuri hambatan utama dalam pencarian Harun. "Jika ditemukan adanya kesengajaan untuk melindungi buron tersebut, Dewan Pengawas harus memeriksa dan menjatuhkan sanksi etik kepada mereka," pungkas Kurnia. Sebelumnya, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto,menyatakan proses pencarian Harun Masiku saat ini terkendala akibat pandemi Covid-19. Ia memang sempat mendengar keberadaan yang bersangkutan di luar negeri. Namun, pandemi menyebabkan proses penangkapan urung dilaksanakan. "Hampir sama informasi Harun Al Rasyid (penyelidik non aktif) dan kami, hanya saja karena tempatnya bukan di dalam, kita mau ke sana juga bingung. Pandemi sudah berapa tahun," ujar Karyoto dalam jumpa pers di kantornya, Selasa (24/8) lalu. Sementara Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, mengklaim pihaknya terus berupaya mencari keberadaan Harun Masiku baik di dalam dan luar negeri. Ia meminta kepada masyarakat yang mengetahui keberadaan buron tersebut untuk melaporkan ke penegak hukum. "KPK masih terus bekerja serius mencari keberadaannya baik di dalam maupun di luar negeri," kata Ali lewat keterangan tertulis, Senin (6/9). [cnnindonesia]

from Konten Islam https://ift.tt/3pfWiWc via IFTTT source https://www.ayojalanterus.com/2021/10/icw-sindir-kpk-650-hari-politikus-pdip.html