bicarafakta

[bicarafakta]

OBRAL JANJI DEMI AMBISI - SATU PARTAI, SATU KELUARGA, DUA MUKA! #AkuMemilih2

[bicarafakta]

Bagi teman-teman yang belum tahu profil calon pemimpin kita Jokowi JK silahkan melihat video ini dan jangan lupa di Share ya, biar yang lain juga bisa tahu. Terima Kasih. Profil Jokowi Jusuf Kalla Video Profil Jokowi Jusuf Kalla Capres Cawapres No 2

[bicarafakta]

Pak Jokowi Debat Capres 2014 Politik Internasional dan Ketahanan Nasional 4 Joko Widodo Jokowi JK Debat Capres 2014 Politik Internasional dan Ketahanan Nasional 4

[bicarafakta]

Video Terbaru pak Jokowi Debat Capres 2014 Politik Internasional dan Ketahanan Nasional 5 Debat Capres 2014 Politik Internasional dan Ketahanan Nasional 5

[bicarafakta]

Paparan Ide Ekonomi Kreatif Ala JOKOWI Original Video by http://ift.tt/1macn3U http://ift.tt/1miBS7J Paparan Ide Ekonomi Kreatif Ala JOKOWI

[bicarafakta]

Kampanye Prabowo-Hatta di GBK, Massa di Bayar 75 – 100 ribu

JAKARTA – Partai Gerindra Jakarta bisa dikatakan sukses dalam menggelar kampanye di Gelora Bung Karno (GBK) kemarin. Namun siapa sangka massa yang hadir dalam kampanye tersebut ternyata massa bayaran.

Ini diketahui setelah beberapa caleg Gerindra mengeluh karena dipaksa harus merogoh dana ratusan juta bahkan sampai miliaran rupiah untuk memobilisasi massa agar bisa hadir diajang kampanye tersebut.

Seperti diberitakan INDOPOS (Grup JPNN), Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta M Taufik membenarkan kalau dirinya mengintruksikan kepada semua caleg gerindra Jakarta agar bisa mengerahkan massa minimal 1.000 orang untuk bisa hadir dalam ajang kampanye Gerindra.

Bahkan Taufik juga mengakui, sebagai ketua partai dan juga Caleg Gerindra Jakarta, dirinya harus mengeluarkan dana Rp 1 miliar lebih untuk membayar 11 ribu massa, dengan bayaran per orang Rp 75 ribu sampai Rp 100 ribu.

”Dalam ajang kampanye ini saya tidak mau ngecewakan Pak Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Jadi memang gimana caranya pada ajang kampanye lapangan sepak bola GBK penuh,”jelas Taufik.

Parahnya lagi, Taufik pun mengatakan, demi bisa diselenggarakannya kampanye besar-besaran ini, dirinya mendesak pihak KPUD Jakarta untuk bisa mengubah jadwal kampanye yang sudah dijadwalkan, yang mana kemarin seharusnya tidak ada jadwal kampanye untuk Partai Gerindra.

”Ya, saya sempat protes kepada pihak KPUD, bisa gak jadwal kampanye Partai Gerindra diubah tidak hari kerja, tapi hari libur. Setelah melalui debat panjang dengan KPUD akhirnya KPUD mengizinkan untuk merubah jadwal kampanye partai Gerindra sehingga jatuh pada hari Minggu (23/3),” cetusnya.

Di tempat terpisah, Caleg Partai Gerindra untuk daerah pemilihan (dapil) Jakarta Timur Syarif membenarkan, kalau sejumlah Caleg Gerindra dipusingkan dengan kampanye akbar ini. Sebab menurut Syarif tidak semua Caleg Gerindra mempunyai dana besar untuk mengerahkan massa banyak.

”Bagi Caleg yang punya modal banyak mungkin gampang aja memobilisasi massa dengan jumlah ribuan. Tapi harus gimana lagi ini sudah intruksi partai, terpaksa cari sana cari sini,” tukas Syarif.

Senada diungkapkan Caleg Gerindra Jakarta lainnya, Agus Taufiqurahman. Caleg Gerindra daerah pemilihan (dapil) Jakarta Barat ini mengeluh karena tidak bisa menyiapkan ratusan bus untuk mengangkut massa ke GBK.

”Saya pusing belum dapet bus untuk angkut massa. Karena bus yang harus saya sediakan mengangkut massa jumlahnya tidak sedikit,” keluhnya.

Sementara itu, pantauan INDOPOS di ajang kampanye Partai Gerindra Jakarta di GBK kemarin (23/3), ternyata massa yang hadir tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta, M Taufik.

Sebelumnya Taufik, sesumbar kalau bangku duduk di GBK akan penuh diisi massa saat partainya kampanye. Tapi yang terlihat banyak bangku kosong terutama di bagian tribun GBK.

  Sumber JPNN

[bicarafakta]

Faktanya: Keputusan Pengadilan Niaga
No. 20/PKPU/2011/PN Niaga, membuat Prabowo menjadi satu-satunya calon Presiden dengan beban utang senilai Rp 7,6 triliun

Berikut fakta-faktanya:

Prabowo membeli perusahaan bermasalah bernama PT Kiani Kertas dari Bob Hasan.

PT Kiani Kertas kemudian diubah namanya menjadi PT Kertas Nusantara.

Praktek penggantian nama ini wajar dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang bermasalah.

Tanggal 18 Mei 2011 PT Multi Alphabet Dinamika mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit atas PT Kiani Kertas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register perkara 31/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

PT Kiani Kertas sendiri memohon PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) pada tanggal 1 Juni 2011 dengan nomor register perkara 20/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Hal ini merupakan teknik untuk menghindarkan diri dari kepalitian berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (2) jo. Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan PKPU.

Jika PT Kiani pailit, maka Prabowo tidak berwenang untuk mengatur kekayaannya di dalam PT Kiani.

Pengadilan Negeri Jakpus mengabulkan PKPU tersebut pada tanggal 9 Juni 2011.

Sialnya, PT Kiani Kertas diwajibkan untuk mengumumkan kasus kepailitannya ini di harian KOMPAS dan Kaltim Pos pada tanggal 20 Juni 2011.

Pengumuman tersebut memancing munculnya 191 pihak kreditur dengan maksud untuk menagih utang kepada PT Kiani Kertas, sehingga perkara berlanjut.

Proses rapat dan verifikasi yang panjang menyusutkan jumlah kreditur dari 191 pihak menjadi 121 pihak.

Rapat puncak verifikasi pada tanggal 14 Juli 2011 di mana 121 pihak kreditur hadir.

Perdamaian telah disepakati bersama dengan mekanisme voting oleh para kreditur.

Voting terpaksa dilakukan karena Prabowo menolak membayar bunga utang.

Rapat verifikasi sebelum rapat final: utang total PT Kiani adalah senilai Rp 14.288.684.006.767, 35 (hampir Rp 14,3 triliun).

Akhirnya PT Kiani Kertas hanya menanggung hutang pokok saja yakni senilai Rp 7.607.107.644.166, 64 (lebih dari Rp 7,6 triliun).

Utang disepakati untuk diselesaikan sampai 20 tahun ke depan, yakni sampai tahun 2031.

Bagaimana jika di tengah jalan PT Kiani Kertas gagal melaksanakan isi perjanjian perdamaian dengan 1 kali saja tidak membayar cicilan utang?

Jawaban: UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa PT Kiani Kertas dapat langsung dipailitkan jika ada kreditur yang mengajukan pembatalan perdamaiannya karena PT Kiani Kertas melanggar kesepakatan.

Jika terpilih, maka Prabowo akan menjadi Presiden RI dengan tanggungan hutang senilai lebih dari Rp 7,6 triliun.

Perusahaan bermasalah = pemilik bermasalah, perusahaan kaya = pemilik kaya.

PT Kiani bermasalah = Prabowo bermasalah, PT Kiani kaya = Prabowo kaya.

Ahli hukum bernama Lord Acton menyatakan bahwa “power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutly.”

Berdasarkan pendapat tersebut, Prabowo akan menggunakan kekuasaannya sebagai presiden untuk menyelesaikan permasalahan pribadinya.

SUMBER : TOLAKLUPA.COM

[bicarafakta]

Kenapa JOKOWI? Anies Baswedan Bicara

[bicarafakta]

UNDANGAN TERBUKA - DEKLARASI & LAUNCHING PROGRAM #JOKOWI

[bicarafakta]

Marzuki Alie Akui Prabowo Keliru

Wakil Ketua Dewan Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie mengakui angka kebocoran anggaran Rp1.000 triliun yang diungkapkan calon presiden (capres) Prabowo Subianto adalah salah. Sebab, hal itu tidak mendasarkan pada fakta dan analisa yang bisa dipertanggungjawabkan. "Kebocoran Rp1.000 triliun hanya potensi pendapatan yang hilang. Hal itu disebabkan kesalahan kontrak minyak dan gas, juga sumber daya alam lainnya," jelasnya di Jakarta, Kamis (19/6/2014). Ia menjelaskan, kebocoran anggaran atas sumber daya alam tersebut sangat merugikan negara. Juga akibat kelemahan kontrak kerja sama pengelolaan yang sepatutnya menguntungkan negara, malah merugikan. "Kontrak kerja sama antara pemerintah dan pengelola sumber daya alam khususnya migas merugikan negara. Kemudian yang dikatakan pak Prabowo tersebut sebetulnya bukan APBN, melainkan kerugian dari  kekayaan alam," sambungnya. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan, mungkin ada potensi kebocoran anggran, namun mesti dianalisa oleh ahli untuk memastikannya. "Kemudian hal itu tidak boleh dimasukan ke ranah politik, sebab tidak relevan karena belum pasti," ujarnya. Ia mengatakan, tuduhan yang diungkapkan Prabowo Subianto bukan merupakan ranah politik. Kemudian itu semua tidak pantas untuk dipaparkan karena sebatas asumsi semata. "Tidak boleh potensi kebocoran itu dimasukan ke ranah politik. Karena itu menjadi perdebatan dan tidak semestinya ada dimasa pertarungan politik seperti ini," katanya. Namun tuduhan atas kebocoran anggaran dari sumber daya alam oleh capres nomor urut 1 tersebut, sambungnya, tidak berkaitan dengan sikap politik kader Partai Demokrat. Sebab sampai saat ini secara nonformal mereka mendukung Prabowo Subianto. Menurutnya, tuduhan salah kelola sumber daya alam oleh Prabowo Subianto kepada pemerintahan saat ini, yang dipimpin oleh Presiden dari Partai Demokrat tidak mengubah sebagian kader Partai Demokrat yang telah mendukung Prabowo. "Karena kebocoran anggaran bukan sumber atas keputusan politik, itu belum mengubah sebagian kader yang telah mendukung Prabowo. Meskipun tidak secara formal melalui koalisi partai," pungkasnya. Dalam debat capres bertema Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial di Jakarta, Minggu (15/6/2014), Prabowo menjelaskan, jika terpilih sebagai presiden, ia akan menutup kebocoran APBN yang setiap tahun mencapai Rp1.000 triliun.  Prabowo pun menyatakan, bila mengacu angka yang dikatakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, kebocoran mencapai Rp7.200 triliun. Sedangkan Abraham Samad menjelaskan, angka itu bukan kebocoran negara, melainkan potensi penerimaan negara yang seharusnya bisa didapat. Hanya saja, lanjut dia, potensi itu tidak tercapai. Itu, lanjut Abraham, berbeda dengan kebocoran seperti pernyataan Prabowo. Abraham menjelaskan, bila sistem pengelolaan sumber daya alam diperbaiki, potensi penerimaan negara berkisar Rp1.000-Rp7.000 triliun. Angka tersebut, sambung Abraham, adalah estimasi yang dilakukan oleh KPK.

[bicarafakta]

Selamat Beristirahat siang dan #Salam2Jari #AkuMemilih2

[bicarafakta]

Atlet aja tau!!! Kita?????

[bicarafakta]

Luhut: Prabowo Harus Menjelaskan di Mana Para Aktivis yang Hilang

Jakarta - Mantan Panglima ABRI Wiranto buka-bukaan tentang surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang berisi rekomendasi pemecatan Prabowo. Ia menyebut penculikan aktivis tahun 1998 atas inisiatif Mantan Danjen Kopassus itu sendiri. Menurut Jenderal (Purn) Luhut Panjaitan, apa yang diungkap Wiranto itu adalah fakta sejarah. Tim Sukses capres/cawapres Jokowi-JK itu pun meminta Prabowo untuk menjelaskan ke publik di mana para aktivis 1998 yang hilang. "Menurut saya, yang paling sedih sebenarnya, Prabowo harus menjelaskan kemana yang 13 orang yang hilang itu. Karena dia yang menculik itu. Orang sudah tau," kata Luhut. Hal tersebut diungkapkan Luhut yang juga mantan Dewan Pertimbangan Partai Golkar itu kepada detikcom di Kelapa Gading Trade Center, Jakarta Utara, Kamis (19/6/2014) malam. Tak hanya Prabowo, Luhut juga meminta Mayjen (Purn) Kivlan Zen buka suara mengenai keberadaan para aktivis 1998 yang hilang. "Katanya Kivlan tau dimana dibuang kan? Kivlan kasih jawaban lah," imbuhnya. Luhut mengatakan, para keluarga aktivis 1998 yang hilang butuh kejelasan di mana anggota keluarga mereka. Ia meminta Prabowo bertanggung jawab dan membeberkan semua fakta. "Saya kira tidak perlu soal bicara HAM atau tidak HAM, yang paling penting, kemana orang yang hilang itu? Seperti si Wiji Thukul, anaknya itu tanya sampai hari ini, kalau dia mau ngisi siapa bapaknya dan di mana bapaknya, itu selalu dia mau nangis. Karena dia tidak tau bapaknya," ujarnya. "Kalau sudah mati, ya diberi tahu. Tapi jangan seperti ini. Itu yang saya pikir sedih. Pak prabowo harus bertanggung jawab itu," tegas Luhut. Sedangkan kubu Prabowo membantah pengakuan Wiranto. Prabowo disebut diberhentikan dengan hormat.

[bicarafakta]

Sebut Orang Timur Sering Berkelahi, Prabowo Dinilai Rasialis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pernyataan calon presiden Prabowo Subianto yang menyebut orang Indonesia timur kerap berkelahi mengundang kritik. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Victor Silaen, menilai pernyataan Prabowo itu berbau rasial. "Dia bilang kalau orang timur itu suka berkelahi, jadi cocok menjadi polisi atau tentara. Ini jelas pernyataan yang rasial, sangat diskriminatif," kata Victor dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (19/6/2014) siang. Selain rasial, menurut Victor, pernyataan Prabowo itu juga telah mencederai institusi TNI dan Polri. Hal tersebut dinilai ironis karena Prabowo merupakan seseorang yang lama berkarier di dunia militer. "Apakah tentara dan polisi itu memang suka berkelahi? Ini kan ngawur sekali, seolah-olah tentara dan polisi itu identik dengan kekerasan," ujar Victor. Dia juga menyoroti pernyataan Prabowo yang sebelumnya pernah mengatakan polisi harus cantik dan ganteng supaya disegani oleh masyarakat. (baca: Agar Polisi Disegani, Prabowo Sarankan Polri Hanya Rekrut yang Ganteng dan Cantik) "Itu juga adalah sebuah diskriminasi, apakah kalau jelek tidak bisa menjadi polisi?" ujarnya. Ke depannya, Victor menyarankan agar Prabowo lebih berhati-hati dalam melontarkan pernyataan-pernyataannya di depan publik. Menurut dia, pernyataan Prabowo yang kontroversial itu jelas bisa memengaruhi pilihan masyarakat pada pemilu presiden, 9 Juli mendatang. Sebelumnya, Prabowo mengaku tahu betul sifat-sifat orang yang tinggal di wilayah timur Indonesia lantaran ibunya merupakan keturunan Sulawesi Utara. Salah satunya disebutnya adalah orang Indonesia timur suka berkelahi. (baca: Prabowo: Orang Indonesia Timur Suka Berkelahi, Cocok Jadi Tentara dan Polisi) Beberapa waku lalu, Prabowo juga menilai, polisi saat ini tidak lagi disegani oleh sebagian besar masyarakat. Dia menilai, harus dipilih polisi-polisi yang berperawakan tampan dan cantik sehingga polisi kembali disegani oleh banyak orang.

[bicarafakta]

Wiranto Sebut Prabowo Menculik Aktivis atas Inisiatif Pribadi

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto kembali berbicara soal siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas kasus penculikan aktivis pada tahun 1997/1998. Wiranto menunjuk mantan Panglima Kostrad Letjen (Purn) Prabowo Subianto yang paling bertanggung jawab lantaran mengambil inisiatif sendiri melakukan aktivitas penculikan. Wiranto menjelaskan, kasus penculikan aktivis ini terjadi pada bulan Desember 1997-Maret 1998. Saat itu, kata Wiranto, Panglima ABRI masih dijabat Feisal Tanjung. Dia sempat bertanya kepada Feisal apakah dirinya pernah memberikan perintah melakukan penculikan terhadap aktivis dan melakukan tindakan yang represif. Ketika itu, sebut Wiranto, Feisal menyatakan bahwa ia tidak pernah memberikan perintah seperti itu. Menurut Wiranto, setelah dirinya menggantikan Feisal, perintah ABRI dijalankan dengan cara persuasif, dialogis, dan komunikatif. Cara kekerasan, lanjutnya, hanya bisa dilakukan dalam keadaan terpaksa dan atas perintah Panglima ABRI. "Tidak ada kebijakan dari pimpinan TNI yang ekstrem waktu itu untuk memerintahkan penculikan. Saat saya tanyakan, ke mana dan kenapa melakukan itu, saya yakin bahwa itu dilakukan atas inisiatif sendiri, atas analisis keadaan yang berlaku saat itu. Hasil analisis pribadi, bukan perintah Pangab atau atasan beliau," kata Wiranto. Wiranto mengaku perlu membuka hal ini lantaran banyak pembenaran yang terjadi atas peristiwa penculikan aktivis itu. Dia pun menegaskan, dirinya tidak terlibat dalam penculikan yang dilakukan Prabowo. Saat menjabat Panglima ABRI, Wiranto mengaku justru berusaha mengusut peristiwa kelam itu. Berdasarkan catatan Kontras, sebanyak 23 orang aktivis dihilangkan ketika itu. Dari angka itu, 1 orang ditemukan meninggal (Leonardus Gilang), 9 orang dilepaskan, dan 13 orang lainnya masih hilang hingga kini. Dari sembilan orang yang dilepaskan itu, ada yang bergabung bersama Prabowo ke Partai Gerindra, yakni Desmond Junaidi Mahesa dan Pius Lustrilanang. Atas peristiwa itu, TNI membentuk Dewan Kehormatan Perwira yang diketuai Kepala Staf Angkatan Darat saat itu, Jenderal (Purn) Subagyo HS. Hasil penyelidikan DKP, Prabowo dinyatakan bersalah lantaran tidak menaati perintah komando. Prabowo pun diberhentikan dari keprajuritan atas kasus ini.

[bicarafakta]

Wiranto: Prabowo Terbukti Terlibat Penculikan, Jangan Terjebak Istilah

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Menhankam/Panglima ABRI Jenderal TNI (Purn) Wiranto menilai istilah pemberhentian dengan hormat atau dipecat terhadap Prabowo Subianto dari ABRI tidak relevan untuk diperdebatkan. Menurut Wiranto, yang terpenting adalah substansi mengapa sampai Prabowo keluar dari militer.

"Diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat tidak lagi relevan diperdebatkan. Terpulang kepada masyarakat membuat istilah. Jangan terjebak istilah, tapi substansi," kata Wiranto saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (19/6/2014).

Hal itu disampaikan Wiranto ketika diminta penjelasan soal status Prabowo, apakah diberhentikan dengan hormat atau dipecat dari ABRI.

Wiranto mengaku tidak ingin terjebak dengan perdebatan istilah. Ia lebih memilih berbicara di wilayah normatif atau sebab akibat. Seorang prajurit, kata dia, diberhentikan dengan hormat bila sudah habis masa dinasnya, cacat akibat operasi, sakit kronis, atau atas permintaan sendiri dan diizinkan oleh atasan.

Di sisi lain, kata Wiranto, pemberhentian dengan tidak hormat ialah karena melanggar Sapta Marga, sumpah prajurit, etika, atau hukum.

"Prabowo sebagai Panglima Kostrad nyata-nyata oleh Dewan Kehormatan Perwira telah dibuktikan, beliau terbukti terlibat dalam kasus penculikan (aktivis 1998). Maka, tentu diberhentikannya dengan norma yang berlaku," kata Ketua Umum DPP Partai Hanura itu.

[bicarafakta]

HASIL SURVEY DARI 9 LEMBAGA SURVER TERBARU CAPRES 2014