#uu tapera

[nusatimesid]

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Ajukan Uji Materiil UU Tentang Tapera

Nusatimes.id- Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Undonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pada Sidang Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024, Pemohon mendalilkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal…

[rasiooid]

BEM Bogor Raya Demo Tolak Tapera, Ini Tuntutannya

  RASIOO.id – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kota Bogor Raya menggelar aksi menolak Undang-Undang (UU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Nomor 4 Tahun 2016 di Jalan Sudirman, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Kamis, 27 Juni 2024. Puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Bogor turun ke jalan, berorasi, dan membentangkan spanduk berisi pesan penolakan terhadap Tapera. Ketua BEM…

[imigrasibaubau]

Imigrasi Baubau Hadiri Pembukaan Pembekalan Calon Purnabakti Kemenkumham Tahun 2024

Baubau, Dalam rangka memasuki masa pensiun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 01 Agustus 2024 hingga 01 Oktober 2025, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Baubau, Kepala Kantor, M. Bakri dan jajaran menghadiri pembukaan Pembekalan Calon Purnabakti secara daring, bertempat di Ruang Aula Kanim Baubau pada Selasa (06/08). Pembekalan ini mengusung tema “Purnabakti Pengayoman Sehat, Bahagia, dan Sejahtera”.

Plh. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Min Usihen membuka langsung Pembekalan Calon Purnabakti. Dalam amanat Sekjen Andap Budhi Revianto, yang dibacakan Min Usihen menyampaikan, bahwa pensiun adalah suatu kehormatan yang diberikan oleh negara kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengabdikan hidupnya dengan baik untuk bangsa dan negara.

Selanjutnya, Min Usihen mengingatkan bahwa pensiun bukanlah akhir dari pengabdian, melainkan awal dari pengabdian dalam bentuk dan lingkungan yang berbeda. Min Usihen mengatakan, seseorang yang telah lama bekerja sebagai aparatur pemerintah, akan dipandang dan dipercaya telah memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan oleh masyarakat.

“Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh pegawai yang akan pensiun untuk tetap percaya diri, semangat dan produktif. Masyarakat masih sangat mengharapkan peran aktif dan pengabdian dari saudara-saudara, ujar Min Usihen. Plh Sekjen Min Usihen yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) menjelaskan, pembekalan calon purnabakti ini menunjukkan komitmen Kemenkumham dalam memberikan penghargaan dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik bagi para ASN yang akan memasuki masa pensiun.

“Kemenkumham tidak hanya berkomitmen dalam pelayanan Eksternal, juga berkomitmen dalam peningkatan dan inovasi layanan internal seperti halnya mewujudkan Pembinaan berupa Pembekalan Calon Purnabakti ASN Kemenkumham”, jelas Min Usihen.

Mengakhiri sambutannya, Min Usihen berharap pembekalan ini juga bisa menjadi forum komunikasi dan menjalin ikatan persaudaraan serta menambah relasi antar para peserta.

Sementara itu, Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Setjen Supartono mengatakan pembekalan yang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari ini bertujuan untuk memberikan motivasi, semangat, dan percaya diri kepada pegawai yang akan pensiun agar tetap aktif, sehat, dan bahagia agar dapat dilalui dengan menyenangkan serta memberikan manfaat kepada masyarakat.

“Dalam pembekalan ini, kami ingin memberikan informasi terkait hak dan kewajiban di hari tua, petunjuk praktis wirausaha, serta manfaat yang bisa diberikan purnabakti kepada masyarakat,” jelas Supartono.

Usai pembukaan, dilanjutkan dengan pembekalan oleh para motivator/psikolog/rohaniawan dan jajaran dari berbagai lembaga seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN), PT Tabungan Asuransi Pensiun (Taspen), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), PT Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), PT Bank Mandiri Taspen, dan Taspen Life secara virtual.

Kakanim Baubau, M. Bakri dalam kesempatan ini menyampaikan apresiasi terhadap pembekalan ini. Menurutnya, pembekalan ini sangat penting untuk memastikan para petugas yang telah mengabdikan diri selama bertahun-tahun dapat memasuki masa purnabakti dengan persiapan yang matang.

“Melalui pembekalan ini, Kanim Baubau berkomitmen menjalankan dengan sangat baik amanat Undang-Undang (UU) No 20/2023 kepada para Calon Purnabakti yang telah berjasa kepada Kemenkumham,” ujar Bakri.

[arrahmahcom]

UU Tapera Digugat ke MK

JAKARTA (Arrahmah.id) – Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang baru-baru ini menjadi perbincangan dan mendapat penolakan dari pekerja swasta digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan surat permohonan pada website MK yang dikutip, Sabtu (22/6), gugatan dilayangkan oleh Leonardo Olefins Hamonangan S.H selaku karyawan swasta (Pemohon I) dan Ricky Donny Lamhot Marpaung…

[kbanews]

Program KPR untuk Semua dari Anies, Pakar: Optimistis, Anies Punya Rekam Jejak di Jakarta

JAKARTA | KBA– Pakar yang juga pengamat perkotaan Marco Kusumawijaya mengaku optimis dengan program kerja Capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan terkait dengan program KPR untuk Semua. “Harus (optimis), karena rumah adalah HAM. Amanat UUD dan berbagai UU, dan sudah ada berbagai instrumen, termasuk TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat). Tinggal dijalankan dengan perbaikan dan ditambah hal hal…

[yesmediahukumindonesiablog]

(PP) Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Modal Awal Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat

(PP) Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Modal Awal Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat

JAKARTA , MHI – Dengan pertimbangan guna mendukung kegiatan operasional dan kegiatan investasi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang berdasarkan UU No.4 Tahun 2016 yang beralih dari Bapetarum-PNS menjadi BP-Tapera, pemerintah memandang perlu memberikan modal awal kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja…

[dheamfransisca]

Diskusi di kelas mata kuliah Kebijakan Perumahan di Indonesia dengan Dr. Ir. Eko D. Heripoerwanto, MCP saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan Kemenpera. Ada saja pertanyaan terkait dp 0% atau 0 rupiah yang diajukan ke beliau. Beliau tersenyum lalu menjawab dengan keilmuan selaku pemangku jabatan menyampaikan bahwa program tersebut kemungkinan dapat mengganggu likuiditas perbankan dan melanggar aturan BI. Karena fungsi down payment hakikatnya agar Bank bersedia memberikan kredit. Dari sisi developer, Dp merupakan salah satu faktor penentu arus kas. Noted ya ! Sistem penjualan KPR ke pembeli, ada DP yang diberikan oleh pembeli saja, developer masih harus putar otak agar cash flownya tetap terjaga sampai konstruksi hunian selesai dan selesai handover ke pembeli. Pembiayaan konstruksi yang didapat oleh Developer biasanya dengan mengajukan kredit konstruksi ke perbankan dan pemasukan dari pembeli. Beliau titip pesan di kelas. Kalau bisa sekalian sosialisasi soal TAPERA untuk tercapainya  program Pemerintah 1 juta Rumah. Ohiya 1 juta rumah itu yang subsidi ya FLPP. Saat ini Pemerintah  sedang menggodok Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) UU no. 4 tahun 2016 diundangkan tanggal 24 Maret 2016. Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untum pembiayaan perumahan. Selain itu simpanan TAPERA dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja, dimana ketentuan mengenai simpanan TAPERA diatura dalam Peraturan Pemerintah. Karena masalah pembiayaan perumahan itu rumit apalagi berurusan dengan subsidi, perbankan, dan instansi terkait. Secara garis besar mekanisme TAPERA sudah terbentuk tunggu saja... Salam, Dea M.F. Siswa yang masih harus banyak belajar pembiayaan perumahan.

[kisspoker88-blog]

Pemerintah Mulai Bentuk BP Tapera Demi Pekerja Mudah Beli Rumah

Pemerintah Mulai Bentuk BP Tapera Demi Pekerja Mudah Beli Rumah

Demi Pekerja Mudah Beli Rumah

Pemerintah Mulai Bentuk BP Tapera Demi Pekerja Mudah Beli Rumah

Tembak Ikan Joker – Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera disahkan tahun lalu, pemerintah segera mempercepat terbentuknya Badan Pengelola (BP Tapera) yang nantinya akan mengelola tabungan Tapera.

Sekretaris sementara Komite Taper, Maurin Sitorus, mengungkapkan, BP Tapera dibentuk untuk…

[portalrim-blog]

Gaji 180,3 juta pekerja swasta dan PNS akan dipotong 2.5% untuk iuran TAPERA

Gaji 180,3 juta pekerja swasta dan PNS akan dipotong 2.5% untuk iuran TAPERA

PortalRIM.com – Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) mewajibkan 180,3 juta pekerja swasta maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi peserta. Rancangan Undang-Undang (RUU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) akhirnya disahkan menjadi Undang-undang(UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR masa persidangan III tahun 2015-2016 di gedung DPR hari ini.

De…