#pilkada serentak Pilgub Banten

[bantennewscoid-blog]

PKS All Out Majukan Banyak Kader pada Pilkada Serentak di Banten

SERANG – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) all out pada pilkada serentak 2024. Pada pilkada kali ini, PKS menurunkan banyak kader untuk maju berkontestasi pada pilkada di Provinsi Banten. Di Pilgub Banten, PKS menurunkan Dimyati Natakusumah mantan anggota DPR RI dari PKS sebagai bakal calon Wakil Gubernur Banten. Dimyati berpasangan dengan mantan Ketua DPRD Banten yang juga Ketua DPD Gerindra…

[tangerangraya]

Deklarasi Menangkan Airin dan Ben-Pilar di Pilkada, PWSTS: Terbukti Berhasil Membangun Wilayah

Tangerang Selatan – Puluhan orang yang tergabung dalam Paguyuban Warga Sunda Tangerang Selatan (PWSTS) mendeklarasikan dukungannya terhadap Airin Rachmi Diany sebagai Gubernur Banten dan pasangan Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) untuk menang dalam perhelatan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024…

[cs2m1totoo]

PSI targetkan menang pada Pilkada wilayah Banten 

kita akan menangkan satu putaran untuk Pilgub Jakarta yang mengusung Pak Ridwan Kamil-Suswono

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menargetkan untuk memenangi calon kepala daerah dukungannya di sejumlah wilayah, termasuk Provinsi Banten pada Pilkada serentak 2024.Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI), Kaesang Pangarep dalam kunjungan safari politik di Kabupaten Tangerang, Jumat.

Berita lengkapnya : Klik disini

[rasiooid]

Golkar Pilih Lawan Gerindra Cs Ketimbang Kehilangan Airin di Pilgub Banten

  RASIOO.id – Partai Golkar akhirnya memilih mengusung Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dalam Pilkada Serentak 2024, menggantikan pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah yang sempat mendapatkan dukungan. Ketua DPD I Partai Golkar Banten, Ratu Tatu Chasanah, mengonfirmasi bahwa keputusan ini telah diambil dan B1 KWK akan diberikan kepada pasangan…

[harianpublik-blog]

Ahok Effect, Jokowi Korban Berikutnya?

Ahok Effect, Jokowi Korban Berikutnya?

Ahok Effect, Jokowi Korban Berikutnya?

Harianpublik.com – Ahok-Djarot kalah telak pada Pilkada DKI putaran dua, 19 April silam. Selisih angkanya nyaris 16%. Anies-Sandi meraup 57,96 persen. Sedangkan paslon petahana cuma mengantongi suara 42,04%.

Ahok shok berat. Itu pasti. Ahok uring-uringan, sangat boleh jadi. Para Ahoker kalang-kabut. Mereka sulit move on. Beragam manuver pun mereka lakukan. Antara lain, membanjiri Balai Kota dengan karangan bunga dan balon. Tapi karena akhirnya terbukti ribuan karangan bunga itu dipesan oleh orang yang sama dari florist yang sama juga, maka sebagian kalangan menyebutnya sebagai “bunga karangan.”

Laiknya sebuah pertempuran, ada pemenang juga ada pecundang. Itu biasa, biasa banget. Umumnya para pecundang menderita luka-luka. Ada yang ringan, sedang , juga ada yang berat. Bahkan tidak sedikit juga yang nyawanya putus.

Nah, dalam deretan pasukan Ahok ini banyak juga yang menjadi korban. Mereka bisa individu, bisa juga institusi, lembaga atau parpol. Pastinya, kelompok Parpol pengusung dan pendukung adalah para korban. Mereka adalah PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PPP, dan PKB.

PDIP keok dimana-mana

Dari semua Parpol pendukung dan pengusung Ahok, korban paling parah tentu saja PDIP. Mereka bukan saja harus menelan pil pahit kekalahan telak tersebut. Sialnya lagi, mereka juga kena dampak buruk Ahok atau yang biasa disebut Ahok effect. Maklum, sepanjang berkuasa menjadi gubernur menggantikan Jokowi, mantan Bupati Belitung Timur itu meninggalkan rekam jejak yang amat buruk. Prilaku kasar, kata-kata kotor, kinerja jeblok, keberpihakan kepada pengembang yang kelewatan, dan terindikasi terlibat dalam seabrek kasus korupsi. Dan, tentu saja, yang sangat monumental adalah mulut comberannya yang menista surat Al Maidah ayat 51.

Efek negatif Ahok langsug menerjang PDIP. Indikasinya gampang sekali. Parpol pemenang Pemilu dengan suara sekitar 19 persen itu harus menerima kenyataan pahit. Dari Pilkada di 101 daerah (7 provinsi, 76 kabupatan, dan 18 kota) serentak 15 Februari 2017 silam, banyak , jagoannya yang tumbang.

Kekalahan telak partai Moncong Putih itu terjadi di Pilgub Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, dan Jakarta. Di ajang pemilihan walikota, PDIP keok di Payakumbuh, Pekanbaru, Tasikmalaya, Salatiga, Kendari, Kupang, Ambon, dan Kota Jogja selisih suara sangt tipis. Begitu juga saat bertarung di Pilbub. Calon-calon dari PDIP terkapar di Tapanuli Tengah, Kampar, Muaro Jambi, Pringsewu, Mesuji, Bekasi, Cilacap, Hulu Sungai Utara, Barito Kuala, Kep Sangihe, Banggai Kepulauan, Kolaka Utara, Buton, Lembata, Maluku Tenggara Barat, Halmahera Tengah, Sarmi, Kep Yapen, dan Jayapura.

Pertanyaannya, adakah fenomena ini menjadi bahan bacaan bagi Megawati dan para elit PDIP lainnya? Bagaimana mereka menyikapi bergelimpangannya jagoan PDIP yang keok dihajar lawannya?

PDIP hancur

Dalam sebuah obrolan santai, seorang pengurus pusat PDIP pernah mengeluhkan kondisi ini. Lelaki yang mengaku baru saja pulang dari keliling di sejumlah daerah mengatakan, rakyat sudah emoh kepada PDIP. Bahkan tidak terlalu keliru jika dikatakan rakyat sesungguhnya kecewa dan marah kepada Megawati dan PDIP.

“Rakyat menganggap PDIP adalah partai sarang koruptor, partai penampung PKI, tidak berpihak kepada wong cilik, terlalu mengutamakan pengusaha, khususnya para pemilik proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta. Rakyat juga kecewa karena PDIP mengusung Ahok yang menistakan agama orang lain,” ujarnya dengan masygul.

Kalau mau jujur, lanjut dia, faktor PDIP yang mengusung Ahok di Pilkada DKI menjadi paling dominan dari sederet persepsi negatif tadi. Inilah yang memberi andil besar bagi kekalahan calon-calon PDIP di banyak Pilkada. Inilah Ahok effect dengan dampak negatifnya yang sangat mengerikan!

Sejatinya, kekalahan Ahok memang pelajaran yang amat berharga bagi PDIP. Bagaimana mungkin partai pemenang pemilu 2014 bisa remuk-redam begitu rupa karena seorang Ahok. Rasa sakit itu kian terasa, manakala mengingat Basuki bukanlah anggota apalagi kader partai. Dia hanyalah politisi kutu loncat yang entah karena apa dan bagaimana, tiba-tiba saja mampu merebut menjadi pilihan Megawati.

Apakah tampilnya Ahok sebagai calon yang diusung mengkonfirmasi bahwa PDIP tidak punya kader yang mumpuni? Kalau jawabnya tidak, maka semestinya ada penjelasan yang masuk akal atas hal ini. Soal deal-deal khusus, misalnya. Tentang apa dan seperti apa deal-deal itu, mungkin hanya Mega-Ahok dan Allah Yang Maha Kuasa saja yang tahu persis.

Tapi terlepas dari itu semua, yang nyaris pasti, masa depan PDIP pada Pemilu dan Pilpres 2019 memang jadi sangat gawat. Pada Pemilu 2014 partai yang selalu membawa-bawa foto Soekarno dalam kampanyenya itu berhasil meraup 19 persen suara. Tentu angka ini menjadi dreaming day alias mimpi di siang bolong. Bukan mustahil suara partai ini bakal melorot ke 10-12 persen saja.

Suara PDIP bakal terjun ke 10-12 persen? Sepertinya terdengar sarkatis. Tapi sebetulnya tidak. Ini serius. Kekalahan telak Ahok di Pilkada DKI adalah sinyal yang amat kuat. Bagaimana mungkin pasangan yang begitu percaya diri karena backing dari segala penjuru bisa dikalahkan dengan demikian memalukan?

Siapa pun yang berakal waras dan berhati nurani pasti bisa melihat, betapa pasangan Basuki-Djarot (Badja) didukung oleh semua sumber daya yang ada. Taipan dengan dana yang nyaris tak terbatas bersama mereka. Jaringan media mainstream mendukung penuh, baik terang-terangan atau malu-malu kucing. Negara dengan seluruh birokrasinya bekerja ekstra keras untuk memenangkannya. Kecurangan dan politik uang dipertontonkan secara massif dan amat telanjang menjelang pada hari pencoblosan. Tapi toh, Allah berkehendak lain. Badja ternyata terjungkal dengan tragis.

Harus belajar

Penistaan agama Islam oleh Ahok memang jadi salah satu kontributor tumbangnya calon arogan ini. Itulah harga yang harus dia bayar karena berani dengan pongah masuk ke wilayah paling sensitif, agama orang lain. Tapi kalau mau jujur, untuk Jakarta, pengaruh agama mungkin tidak sangat dominan. Mungkin porsi agama plus-minus sekitar 50% bagi penduduk DKI yang belakangan makin permisif dan sekuler.

Yang harus diingat, Pemilu melibatkan seluruh penduduk di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Buat orang di daerah, agama masih menjadi faktor amat penting. bisa dibayangkan, bagaimana nasib PDIP di mata rakyat kelak. Ingat, rakyat mengidentifikasi PDIP sebagai partai penampung PKI dan pendukung penista agama. Wuih…

Pada titik ini saya ingin mengingatkan Presiden Jokowi. Nasib mengenaskan serupa dengan PDIP bukan mustahil akan dialami pada Pilpres 2019. Maaf, ya, pak Presiden, rakyat kadung beranggapan anda membela dan melindungi Ahok. Paling tidak begitulah persepsi rakyat pada reklamasi Pantai Utara Jakarta dan kasus penistaan agama.

Sekarang semuanya terpulang pada anda, Pak Presiden. Anda harus bisa membuktikan persepsi publik tadi keliru. Caranya gampang saja. Jangan bela dan lindungi Ahok, apalagi memasukkan dia ke dalam kabinet yang konon akan segera ada kocok ulang lagi.

Ahok itu sumber masalah. Ahok itu ibarat kecoa beracun, yang kemana-mana menebarkan penyakit. Kecoa jenis ini tidak cukup disemprot dengan pestisida serangga. Ia harus diinjak sampai mejret. Itu pun dengan catatan, anda harus menggunakan alas kaki, supaya kuman dan baketeri si Ahok, eh kecoa tadi tidak menyusup ke pori-pori kaki. Semoga belum terlambat.

Oleh Edy Mulyadi, Direktur Prorgam Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

[opinibangsa.id / rmol]

Sumber : Source link

[npnewspeople-blog]

Apakah hasil Pilkada 2018 akan mencerminkan perolehan Pilpres 2019?

Hasil tiga pemilihan gubernur (pilgub) di Pulau Jawa pada 2018 dinilai bukan sebagai barometer perolehan suara pemilihan presiden tahun depan, meski menurut Komisi Pemilihan Umum, pada pemilu 2014 persentase pemilih di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur mencapai 48% suara nasional.

Jadi kemenangan telak di tiga wilayah itu dalam pilkada pada Juni mendatang -kata Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Firman Noor- bukanlah jaminan bagi partai atau koalisi di sana untuk mengantarkan kemenangan bagi calon presiden dukungannya.

"Naif jika menganggap Jawa penting dan tidak mengurus daerah yang lain. Artinya tetap dibutuhkan kontribusi suara dari daerah luar Jawa," kata Firman di Jakarta, Kamis (11/01).

"Pada akhirnya hasil akhir pilpres juga akan dipengaruhi berbagai faktor, antara lain ketokohan, dukungan finansial, jaringan politik, dan media massa," tambahnya.

Namun Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN, Yandri Susanto, menyebut kemenangan pada tiga pilgub di Jawa akan membuat pekerjaan partai politik dan calon presiden lebih ringan untuk menghadapi Pilpres 2019.

Kekalahan PDI-P dalam pilgub Banten dan DKI Jakarta tahun 2017, menurut pengamatan Yandri, membuat Presiden Joko Widodo terdesak.

Untuk pilpres tahun depan, Jokowi setidaknya sudah mendapat dukungan PDIP, Golkar, dan NasDem sehingga -tambah Yandri lagi- Jokowi berharap para kandidat gubernur dari PDI-P bisa memenangkan tiga pilgub di Jawa tahun 2018.

Di sisi lain, ia menyebut Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto berada di atas angin karena calon yang diusung partai pimpinannya berhasil memenangkan pilgub Banten dan DKI.

"Seandainya di Jawa Barat koalisi PAN-PKS-Gerindra yang nanti menang dan begitu pula di Jawa Tengah, saya kira Jokowi akan gemetar. Jadi dia pasti akan habis-habisan memenangkan calonnya tahun ini," kata Yandri.

Di Jawa Barat, koalisi Gerindra, PKS, dan PAN mengusung pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu sementara itu, PDI-P mencalonkan Tubagus Hassanudin-Anton Charliyan.

Bagaimanapun Ketua DPP PDI-P, Andreas Hugo Pareira, tidak sependapat dan menegaskan partai politik tidak dapat mematok hasil pilpres semata-mata dari hasil pilgub.

"PDIP menganggap seluruh daerah itu penting," ujarnya.

Keuntungan partai

Andreas menilai pilgub dan pilpres memiliki karakter yang berbeda semenara koalisi antarpartai politik dalam dua perhetalan itu pun, tambahnya, cenderung tidak tetap.

Misalnya saja PDI-P dan Gerindra yang berseberangan dalam pilpres 2014 namun malah sepakat mengusung kandidat yang sama untuk pilgub Jawa Timur dan Sulawesi Selatan untuk Pilkada 2018.

Lantas, apa keuntungan suatu partai jika memenangkan pilgub?

Menurut Firman, partai politik setidaknya dapat meraih dua modal penting apabila calon yang mereka usung memenangkan pemilihan kepala daerah, yaitu kedekatan dengan pengusaha dan juga menguasai jaringan birokrasi.

"Dukungan modal dari pengusaha dan birokrat yang berbudaya ewuh pakewuh(sungkan) terhadap pimpinan bisa dimanfaatkan partai politik secara langsung atau tidak langsung, baik legal atau ilegal," kata Firman.

Tidak sedikit kepala daerah, kata Firman, yang memerintahkan jajaran birokrat di tingkat akar rumput untuk mensosialisasikan program partai atau mempengaruhi suara pemilih walau hal itu sebenarnya bertentangan dengan undang-undang.

Lagipula -berdasarkan pengalaman sebelumnya- satu ajang politik di Indonesia tidak selalu menjadi barometer bagi hasil perhelatan politik berikutnya.

Firman menjelaskanpemilihan anggota DPR tahun 1955, misalnya, ketika Masyumi dan Partai Nasional Indonesia (PNI) sama-sama meraih 57 kursi. Namun dalam pemilihan anggota konstituante yang digelar tiga bulan berikutnya, kursi Masyumi (112) kalah dari perolehan kursi PNI (119).

Sementara dalam Pilpres 2009, pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono di provinsi Jawa Tengah, yang merupakan lumbung suara PDI-P yang dipimpin Megawati.

"Di Indonesia semua daerah merupakan battle ground. PDI-P pernah dihabisi Demokrat di basis suara mereka. Tidak ada jaminan suara partai kokoh di satu wilayah," kata Firman.

Masa pendaftaran calon peserta pilgub 2018 telah ditutup Rabu (10/01) dan setelah seleksi berkas dan kesehatan, maka KPUD akan menetapkan resmi para peserta pada 12 Februari mendatang.

Pencoblosan secara serentak -baik di tingkap provinsi, kabupaten, dan kota- akan digelar pada 27 Juni 2018.

Sementara itu, pengajuan bakal calon presiden akan dimulai pada Agustus 2018 atau setelah penetapan pemenang pilkada dengan pemungutan suara dijadwalkan pada 17 April 2019, bersamaan dengan pencoblosan Pemilihan Umum Legislatif.

Merujuk Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu yang dihimpun Kementerian Dalam Negeri, pemilik suara pada pemilu 2019 berjumlah sekitar 195 juta orang, atau meningkat dari 188 juta pemilih pada 2014.

[radarbanten]

Kalah di Pilgub Banten, Megawati Tidak Ingin Terjadi di Pilkada Serentak 2018

Kalah di Pilgub Banten, Megawati Tidak Ingin Terjadi di Pilkada Serentak 2018

SERANG – Kekalahan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten beberapa bulan lalu menjadi catatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal teresebut disampaikan Mega saat memimpin rapat konsolidasi di kantor DPD PDIP Provinsi Banten hari ini, Rabu (1/11).

“Pilgub dievaluasi oleh bu Mega, itu karena soliditasa dan kekompakan…

[bantennewscoid-blog]

Golkar dan Gerindra Isyaratkan Koalisi untuk Pilgub dan Pilkada di Banten

SERANG – Dua partai politik terbesar di tingkat Provinsi Banten, Partai Golkar dan Gerindra secara formal melakukan pertemuan tertutup di salah satu hotel daerah Kota Serang, Rabu (24/4/2024). Silaturahmi awal jelang pilkada serentak tersebut mengisyaratkan akan terjadi koalisi yang kuat di Pilkada Banten, antara dua parpol pemegang suara terbanyak pemilu legislatif ini. Berdasarkan informasi…

[rasiooid]

Airin Rachmi Diany Pakai Jalur "Keluarga" Berpasangan dengan Ade Sumardi PDIP di Pilgub Banten 2024

RASIOO.id – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi, resmi dideklarasikan oleh PDI Perjuangan pada Minggu, 25 Agustus 2024. Deklarasi ini berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Kabupaten Tangerang, sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pilkada serentak 2024. Keputusan ini menarik perhatian publik, terutama setelah DPP Partai…

[harianpublik-blog]

Usai Ahok Keok, PDIP Pertimbangkan Dukung Ridwan Kamil di Pilkada Jabar 2018

Usai Ahok Keok, PDIP Pertimbangkan Dukung Ridwan Kamil di Pilkada Jabar 2018

Usai jagoannya kalah di Pilkada DKI Jakarta dan Banten, PDI Perjuangan kini tengah melakukan evaluasi dan pembenahan untuk menghadapi pilkada serentak di 2018.

“Tentu dari dinamika Pilkada 2017 banyak hal yang harus dievaluasi, dibenahi. Kemudian kita menyiapkan institusi kepartaian, kader untuk pilkada 2018 nanti,” ujar politikus PDI Perjuangan Mansinton Pasaribu di Warung Daun Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/4/2017).

Kini, diakui Mansinton, partai berlambang kepala banteng itu tengah melirik Ridwan Kamil untuk maju dalam Pilgub Jawa Barat. Namun, dia menegaskan, partainya belum memutuskan secara resmi siapa yang akan dicalonkannya.

“Belum diputuskan, tapi ada beberapa yang sudah merapat ke PDI Perjuangan. Salah satunya Pak Ridwan Kamil,” kata Mansinton.

Dia juga mengatakan, selain rencana mengusung Ridwan Kamil, pihaknya juga mempertimbangkan opsi mendukung kader dari internal partai untuk maju di Pilkada Jabar 2018.

Dia menyebut beberapa nama seperti Rieke Dyah Pitaloka dan TB Hasanuddin yang menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, dianggap layak dicalonkan sebagai Gubernur Jabar.

“Ada banyak kader yang masuk ke dalam radar PDIP. Ada TB Hasanuddin, Rieke Diah Pitaloka, dan ada beberapa nama lain dan juga kepada daerah di Jabar, baik bupati maupun wali kota,” pungkas anggota Komisi III DPR RI itu.

Sebelumnya, Partai Nasdem telah mencalonkan Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil sebagai gubernur Jawa Barat 2018 hingga 2023.

Selain PDI Perjuangan, pria yang biasa disapa Emil itu juga dilirik beberapa Parpol, salah satunya PPP dan PAN. (l6)

Sumber : Source link

[rumahinjectssh]

Putaran Ke-2 Isu SARA Masih DIandalkan Untuk Menyerang Ahok. - FROM RUMAHINJECT

🙏 RUMAHINJECT 🙏

Inilah tanggapan mengenai analisa PILKADA Serentak dan tepatnya putaran ke-2 Pada PILGUB DKI nanti, tampaknya isu isu murahan isu SARA tetap dipakai untuk menyerang salah satu Paslon, simak analisanya

Isu SARA ditengarai mewarnai pelaksanaan pilkada serentak. Namun isu SARA tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap pemilih untuk kepentingan politik sesaat. "Sangat disesalkan. Karena itu, masyarakat jangan sampai terpengaruh oleh isu SARA yang dimainkan para elite politik dan kelompok politik swasta dalam pelaksanaan pilkada selanjutnya," kata peneliti Pusat Studi Perdamaian dan Keamanan Universitas Gadjah Mada Dr Zuly Qodir dalam diskusi 'Refleksi Pilkada Serentak 2017' di Yogyakarta, Selasa (21/2/2017). Menurut dia, pelaksanaan pilkada serentak merupakan arena pertarungan elite politik partai yang memiliki modal dari sisi ekonomi, politik, dan kekuasaan, serta muncul para broker politik untuk mempengaruhi pemilih. [ads-post] "Ada kekuatan politik partikelir atau politik swasta yang dulu tidak terbaca dengan baik. Kelompok ini bisa kita sebut semacam geng-geng politik," katanya. Menurutnya, kelompok politik swasta di luar partai ini mengangkat isu agama untuk mempengaruhi pemilih yang disebarkan lewat jejaring media sosial. Selain isu dogma agama, mereka membangun isu-isu agar muncul rasa kebencian pada agama dan etnis tertentu. "Ada labeling dan diskriminasi pada kelompok tertentu. Bahkan berusaha membangun kembali ingatan sosial masyarakat lewat isu komunisme," katanya. Dalam pandangan dia, isu SARA yang dimainkan para kelompok politik swasta tersebut ternyata tidak begitu berpengaruh pada pemilih. Dia menyayangkan, jika tidak ditanggulangi oleh pihak berwenang, isu SARA akan terus menjadi isu liar yang disebarkan agar menimbulkan rasa kebencian terhadap agama dan etnis tertentu. "Hal ini bisa berpotensi memecah belah masyarakat," katanya. Sementara itu, peneliti dari Flinders University, Australia, Dr Priyambudi Sulistianto, menambahkan, kekhawatiran munculnya politik keluarga atau dinasti politik dalam pilkada belum sepenuhnya terjadi. Meski ada beberapa daerah, seperti di Banten, yang menurutnya perlu ada kajian mengenai fenomena tersebut. "Fenomena yang terjadi sekarang baru dari suami ke istri atau ke anak," pungkas Priyambudi.[dtk]

eng ©Rumahinjectssh - This Post Is From Rumahinjectssh - Do Not Remove 

from Berita Menarik UntukMu http://rumahinjectssh.blogspot.com/2017/02/putaran-ke-2-isu-sara-masih-diandalkan.html

[radarbanten]

Hari Ini, Gugatan Pilgub Banten Diregistrasi

Hari Ini, Gugatan Pilgub Banten Diregistrasi

SERANG – Pasangan calon (paslon) Wahidin-Andika yang meraih suara terbanyak dalam Pilgub Banten 2017 belum bisa merayakan kemenangan sebelum ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Selisih suara 1,9 persen hasil rekapitulasi KPU Banten akan diuji di persidangan pada 16 Maret mendatang.

“Besok (hari ini-red) semua permohonan sengketa pilkada serentak 2017 diregistrasi. Mulai 16 Maret MK menggelar…

[seputarbisnis]

PDIP Kalah Pilkada di 44 Daerah

Jakarta (SIB)- Dalam perhelatan pemilihan kepala daerah serentak 2017 ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menderita kekalahan di 44 daerah atau 43,6 persen. Dari 101 provinsi, kabupaten dan kota yang menggelar Pilkada, partai berlambang banteng moncong putih itu menang di 57 daerah. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan ada dua faktor yang menyebabkan kader banteng moncong putih kalah. "Faktor internal antara lain kesiapan kandidat untuk fight seperti logistik yang terbatas, kurang rekatnya kandidat dengan struktur dan kader partai sehingga mesin partai tidak maksimal. Faktor eksternal antara lain kecurangan oleh kandidat lawan, atau maladministrasi penyelenggara pemilu," ujar Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira melalui pesan singkat, Senin (20/2). Menurut Andreas, prosentase kemenangan di atas 50 persen sudah cukup bagus. Namun, ia mengatakan angka tersebut tidak sepenuhnya memuaskan. "Prosentase kemenangan yang di atas 50% tentu cukup bagus, meskipun belum sepenuhnya memuaskan karena daerah penting seperti DKI dan Banten prosesnya belum selesai," jelas Andreas. Andreas mengungkapkan DPP PDIP akan menggelar rakor terkait evaluasi pilkada serentak. "Besok Rakor DPP dan DPD," pungkasnya. Beberapa daerah yang diklaim PDIP menang dalam Pilkada serentak 2017 di antaranya Aceh, DKI Jakarta, Sulawesi Barat, hingga Papua Barat. Sedangkan Pilgub Banten masih berpotensi sengketa pilkada. (detikcom/ r) http://dlvr.it/NRCyJZ

[dutamasyarakat]

Dhani-Pejawat Saling Klaim, Rano Peluang Kalah

Dhani-Pejawat Saling Klaim, Rano Peluang Kalah

Nasib Dua Artis Gaek di Pilkada Serentak 2017

  Pasangan pejawat (petahana) Neneng Hasana Yasin-Eka Supriatmaja dan salah satu rivalnya, Sa’duddin-Ahmad Dhani, saling klaim unggul versi hitung cepat Pilbup Bekasi, Rabu (15/2). Sedangkan Rano Karno berpeluang kalah dari anak Ratu Atut Chosiyah di Pilgub Banten.

Pasangan pejawat di pemilihan bupati (Pilbup) Bekasi unggul versi penghitungan cepat…

[bantennewscoid-blog]

Para Tokoh yang Santer Disebut Bakal Maju di Pilgub Banten

SERANG – Usai pemilihan legislatif dan pemilihan presiden/wakil presiden, politisi kini dihadapkan ajang kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan pada November 2024 mendatang. Sejumlah nama kini cukup santer disebut bakal maju di Pilgub Banten, bahkan beberapa di antaranya cukup massif memasang melakukan sosialisasi.   1. Rano Karno Nama Rano Karno cukup santer disebut…

[bantennewscoid-blog]

Soal Pencalonan di Pilgub Banten, Rano Karno Sentil Survei Airin Tak Kunjung Naik

TANGERANG – Anggota DPR RI dari Partai PDIP, Rano Karno mengaku siap kembali maju sebagai Calon Gubernur Banten pada Pilkada serentak 2024 mendatang. Namun demikian Rano Karno saat ini mengaku masih fokus pada pemenangan Pemilihan (Pilpres) 2024. Dimana saat ini PDIP mencalonkan Ganjar Pranowo – Mahfud MD pada Pilpres 2024 kali ini. “Insya Allah nyalon lagi (di Pilgub Banten 2024-red), tapi masih…