#peserta kartu prakerja

[abidintoto88]

Inilah Cara Daftar dan Syarat Prakerja 2024 Gelombang 64

Bandarjitu.news - Untuk mengakomodasi tingginya minat pendaftar, pemerintah bakal membuka pendaftaran Kartu Prakerja 2024 Gelombang 64. Diketahui, pendaftaran Kartu Prakerja yang telah memasuki gelombang ke-63 dibuka pada Jumat (23/2/2024) hingga Senin (26/2/2024). Head of Communication Program Kartu Prakerja Lydia Maria Kusnadi menyampaikan, jumlah pendaftar Kartu Prakerja gelombang 63 mencapai 535.000 orang. Padahal, kuota peserta Kartu Prakerja yang disediakan pemerintah setiap gelombang hanya 100.000 orang. "Antusiasme masyarakat mendaftar Kartu Prakerja gelombang 63 sangat tinggi. Karena itu, peserta yang belum lolos bisa mencoba daftar di pembukaan gelombang selanjutnya (gelombang 64)," ujar Lydia kepada Kompas.com, Jumat (1/3/2024). Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 64 kapan dibuka? Lydia menyampaikan, pihaknya belum dapat memastikan kapan pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 64. Ia menganjurkan masyarakat yang ingin mendaftar Kartu Prakerja Gelombang 64 dapat menyimak jadwalnya melalui kanal media sosial resmi Prakerja. "Untuk cara, syarat, dan insentif masih sama seperti tahun lalu dan bisa dilakukan semua secara mandiri di prakerja.go.id," jelas Lydia. Syarat daftar Kartu Prakerja gelombang 64 Bagi masyarakat yang ingin mengikuti Kartu Prakerja, mereka perlu memahami apa saja syarat mendaftar program ini. Dilansir dari laman resmi Prakerja, Kamis (4/1/2024), berikut syarat mendaftar Kartu Prakerja gelombang 64: - WNI berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 64 tahun - Tidak sedang menempuh pendidikan formal - Sedang mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil - Bukan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, aparatur sipil negara, Prajurit TNI, anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa dan direksi/komisaris/dewan pengawas pada BUMN atau BUMD - Maksimal dua Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam satu Kartu Keluarga (KK) yang menjadi penerima Kartu Prakerja. Cara daftar Kartu Prakerja gelombang 64 Jika syarat-syarat di atas sudah dipahami, ikuti proses pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 64 yang dimulai dari pembuatan akun sampai bergabung dengan gelombang: Kunjungi laman www.prakerja.go.id Pilih menu "Daftar Sekarang" Isikan email dan password untuk pembuatan akun Prakerja Isi NIK, nomor KK, dan tanggal lahir Jika sudah, klik "Lanjut" Isikan data diri Pastikan data dan alamat sudah sama persis dengan kolom "Alamat" di KTP Pastikan nama lengkap dan nama ibu kandung sudah sesuai Ikuti proses verifikasi e-KTP Tunggu beberapa saat sampai foto KTP yang diunggah terverifikasi Lakukan verifikasi dengan memindai wajah Jawab pertanyaan yang diajukan Jika sudah, verifikasi nomor ponsel dengan cara mengeklik tombol "Kirim OTP" Isikan enam digit kode OTP yang dikirimkan melalui SMS Pilih "Verifikasi" Isi pernyataan pendaftar sesuai kondisi Mengikuti Tes Kemampuan Dasar (TKD) Pendaftaran akun Prakerja 2024 selesai Pantai kapan pembukaan gelombang Kartu Prakerja dibuka melalui laman atau media sosial resmi prakerja Jika pembukaan gelombang Kartu Prakerja sudah dibuka, klik "Gelombang" yang tersedia di dashboard Prakerja Pilih "Gabung Gelombang" Tunggu sampai pendaftar menerima notifikasi apakah mereka lolos sebagai peserta Kartu Prakerja atau tidak Pendaftar yang belum beruntung dapat mengikuti pendaftaran gelombang Kartu Prakerja pada periode berikutnya. Source : Kompas.com Read the full article

[tambahinfo]

Daftar Prakerja

Daftar Prakerja – “Cohorp 12 akan dibuka dengan kuota 600.000 peserta, sehingga sesuai dengan kemampuan teknologi Kartu Prakerja,” kata Airlangga seperti dikutip dari Jika Anda berada di salah satu pekerjaan di bawah ini, maka Anda tidak dapat mendaftar Program Kartu Prakerja: Daftar Prakerja Setelah melengkapi data diri, pemilik akun akan diminta untuk mengikuti tes awal berupa tes motivasi dan…

[radarbabel]

Edisi Lanjutan Program Kartu Prakerja 2023: Kucuran Insentif Peserta Naik Jadi Rp 4,2 Juta!

[jumatberkahcom]

Pendaftaran Peserta Kartu Prakerja Gelombang 18 Akan Dibuka #PrayForFreedom_HRS di #jumatberkah

Pendaftaran Peserta Kartu Prakerja Gelombang 18 Akan Dibuka #PrayForFreedom_HRS di #jumatberkah

Jakarta, CNN Indonesia — Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja menyatakan pendaftaran peserta Kartu Prakerja gelombang 18 akan segera dibuka dalam waktu dekat ini. Namun, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari belum mau membuka tanggal pastinya karena masih harus menunggu lampu hijau dari Komite Cipta Kerja. “Sobat Prakerja mohon sabar, Insyallah…

[bahasbersama]

Pendaftaran Program Kartu Prakerja Gelombang 21 Dibuka, Kuota 754.929 Ribu Peserta

Pendaftaran Program Kartu Prakerja Gelombang 21 Dibuka, Kuota 754.929 Ribu Peserta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang 21 akan dibuka pada Kamis (16/9/2021) jam 12.00 WIB dengan kuota 754.929 peserta. Kabar ini disampaikan oleh Head of Communications Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Louisa Tuhatu. “Hari ini jam 12.00 WIB, kami akan membuka pendaftaran gelombang 21 dengan kuota 754.929,” kata Louisa kepada wartawan, Kamis…

[infozseputarzkrianz]

Beberapa waktu terakhir masyarakat harap-harap cemas menanti pembukaan program Karti Prakerja Gelombang 11.

[fahdpahdepie]

TERIMA KASIH, BELVA!

Oleh Fahd Pahdepie

Hari ini (21/04) Belva Devara, salah satu dari tujuh Stafsus Milenial Presiden, secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Beberapa hari terakhir, sebagaimana kita tahu, polemik tentang staf khusus presiden terus menjadi perbincangan hangat di media. Bahkan sentimen negatifnya tak bisa dibendung.

Di tengah banyak hal yang harus diselesaikan presiden terkait penanggulangan wabah COVID-19 dan ancaman krisis ekonomi, polemik stafsus ini memang seolah menjadi kutu rambut yang tidak membahayakan tetapi sangat mengganggu kepala presiden. Masalahnya, presiden yang garuk-garuk kepala tentu tidak elok dipandang mata publik, bukan? Ada citra yang dipertaruhkan di sana.

Muasal Polemik Stafsus

Pada awalnya bukan Belva yang menjadi pusat perbincangan. Namun stafsus milenial yang lain, Andi Taufan Garuda Putra, yang juga CEO perusahaan ‘fintech’ Amartha. Pasalnya Andi melakukan tindakan yang dianggap melanggar aturan birokrasi sekaligus mencoreng citra lembaga kepresidenan.

Sebagai staf khusus, Andi atau siapapun hanya bisa bersurat ke dalam untuk memberikan rekomendasi terkait rencana kebijakan. Tidak boleh bersurat keluar apalagi menginstruksikan perintah kepada pejabat lain di struktur birokrasi pemerintahan tertentu. Staf khusus tidak memegang fungsi eksekutif semacam itu.

Masalah timbul ketika Andi Taufan menyurati para camat di seluruh Indonesia untuk membantu perusahaannya, PT Amartha Mikro Fintek, dalam melakukan edukasi pencegahan dampak COVID-19. Sesuatu yang disebut Andi dalam klarifikasinya sebagai inisiatif kerja cepat untuk membantu penanggulangan wabah corona. Benarkah demikian?

Problemnya, ada dua pelanggaran serius di sana. Pertama, ia bekerja melampaui kewenangannya dan itu merupakan pelanggaran birokrasi serius karena Andi memasuki ruang yang seharusnya di bawah jalur koordinasi Kementerian Dalam Negeri--meski Mendagri sekalipun tak akan mengirim surat langsung kepada para Camat. Sementara, surat yang dikirim Andi berkop Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Kedua, ada indikasi serius terkait penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan perusahaan yang dipimpin Andi. Sekalipun seandainya tidak ada kerugian negara di dalamnya, yang mengarah pada indikasi tindak pidana korupsi, tindakan Andi terlanjur tidak bisa melepaskan diri dari bias konflik kepentingan. Paling tidak, jika para camat se-Indonesia membantu relawan PT Amartha, ada potensi ‘big data’ yang bisa disalahgunakan di sana.

Untungnya publik merespons cepat dan Andi memutuskan untuk menarik surat itu serta meminta maaf kepada masyarakat. Desakan agar Andi mengundurkan diri atau presiden memecatnya pun menguat. Publik merasa permintaan maaf saja tidak cukup untuk menghapus pelanggaran berat yang terlanjur dibuat.

Bias Konflik Kepentingan

Dari sinilah barangkali episentrum polemik stafsus milenial presiden bergeser pada Belva Devara yang juga merupakan CEO Ruang Guru itu. Keterlibatan empat orang stafsus yang masih merangkap jabatan, termasuk Belva, dipersoalkan karena bias konflik kepentingan. Apalagi Skill Academy yang merupakan anak perusahaan Ruang Guru adalah salah satu penyedia jasa pelatihan daring dalam program Kartu Prakerja milik presiden.

Apakah ada keterlibatan Belva untuk ikut meloloskan Skill Academy sebagai salah satu penyedia jasa pelatihan di program Kartu Prakerja? Belva sudah membantahnya. Ia menyebut tak pernah hadir dalam seluruh rangkaian rapat bersama Kemenko Perekonomian dan Manajemen Pelaksana (PMO) untuk memutuskan lembaga atau perusahaan mana saja yang akan ditunjuk pemerintah.

Dalam serial ‘tweet’ yang ditulis Belva sebagai bentuk klarifikasi (15/04), ia menegaskan tidak ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Ia juga menyebut bersedia mengundurkan diri dari jabatannya untuk menghindari persepsi negatif dan asumsi keliru dari publik. Belva menegaskan komitmen bahwa posisinya sebagai staf khusus presiden  merupakan bentuk kontribusinya bagi bangsa dan negara.

Sebenarnya problem utama dari polemik ini adalah bias konflik kepentingan. Posisi empat orang stafsus milenial, Andi Taufan yang merupakan CEO Amartha, Belva Devara yang merupakan CEO Ruang Guru, Putri Tanjung yang merangkap CEO Creativepreneur dan Billy Mambrasar yang merangkap CEO Kitong Bisa, dikhawatirkan berpotensi merugikan negara. Posisi strategis mereka di lingkaran utama presiden rawan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun perusahaan.

Polemik yang menimpa Andi Taufan dan Belva Devara adalah contoh nyata bahwa rangkap jabatan itu berbahaya atau, paling tidak, potensial disalahgunakan. Dana besar yang disebut total mencapai 5,6 triliun (Rp1 juta dikali 5,6 juta peserta) untuk pelatihan Kartu Prakerja, meski tentu tidak semua dikerjakan Skill Academy by Ruang Guru, pasti menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan publik jika ada staf khusus presiden yang menjadi pemimpin perusahaan pemenang tendernya.

Sejumlah pengamat bahkan menyebut rangkap jabatan yang dilakukan staf khusus presiden ini bisa berbahaya bagi citra presiden sendiri. Presiden yang dikenal konsisten melawan korupsi, justru bisa dianggap memberi jalan untuk tindakan nepotisme di lingkaran utamanya. Bahkan muncul istilah ‘oligarki milenial’ untuk mengkritik fenomena ini, selain bahwa tindakan tidak etis yang dilakukan salah satu stafsus milenial presiden disebut ‘mempermalukan’ generasi milenial.

Belva Memberi Teladan

Malam ini (21/04) Belva Devara melalui surat terbuka yang diunggahnya di Instagram akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya. Keputusan itu pun disebut telah disetujui Presiden. Keputusan Belva harus kita apresiasi bersama, ia memberi teladan baik sebagai pemimpin milenial maupun sebagai pejabat publik.

Belva menunjukkan kepada kita bahwa kepentingan negara harus diletakkan di atas kepentingan pribadi, perusahaan, golongan atau apapun. Tidak boleh ada lagi ruang untuk potensi konflik kepentingan. Pengunduran dirinya menjadi salah satu pemecah kebuntuan polemik ini. Keputusannya bukan hanya tepat, namun sekaligus menjadi preseden yang baik bagi demokrasi dan politik kita ke depan.

Pejabat yang mengundurkan diri bukanlah sesuatu yang biasa di Indonesia. Sebagai milenial, Belva membuktikan bahwa ia berbeda. Bahkan ia berbeda dari stafsus milenial lainnya. Ia berusaha membuktikan integritasnya. Ia bisa melakukan ‘disrupsi’ bagi kultur dan tradisi politik yang mapan di negeri ini. Dan kesempatannya untuk berkontribusi lebih besar bagi bangsa dan negara justru semakin terbuka lebar, dengan respek dari masyarakat, tentu saja.

Apakah langkahnya perlu diikuti oleh stafsus yang lain yang memiliki potensi masalah yang sama? Ini mungkin ‘debatable’. Dan akan menimbulkan polemik lain. Presiden juga pasti memiliki pertimbangan tersendiri yang matang tentang ini, menghitung segala kemungkinannya.

Yang jelas, apa yang ditunjukkan Belva hari ini memberikan harapan kepada kita bahwa generasi milenial belum selesai. Bahwa generasi ini masih memiliki harapan luar biasa besar untuk bisa mewujudkan Indonesia gemilang di tahun 2025 dan waktu-waktu mendatang.

Terima kasih, Belva! Terima kasih karena telah menunjukkan teladan dan integritas. Mari kita terus berjuang untuk republik ini.

Tabik!

FAHD PAHDEPIE

[kilatnusantara]

Kejaksaan Tinggi dan Polda Papua: Kartu Prakerja Tak Boleh Disalahgunakan

Kejaksaan Tinggi dan Polda Papua: Kartu Prakerja Tak Boleh Disalahgunakan

Jayapura, // kilatnusantara.com Sosialisasi dan penyamaan visi mendukung keberlanjutan Program Kartu Prakerja pada 2023 terus berlanjut di antara aparat penegak hukum berbagai daerah, setelah Kota Semarang, Kota Lampung dan Kota Makassar, kali ini acara berlangsung di Kota Jayapura, Provinsi Papua dengan diikuti 70 peserta. Hadir dalam kesempatan ini Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara…

[lampung7com]

Kejaksaan Tinggi dan Polda Papua: Kartu Prakerja Tak Boleh Disalahgunakan

Kejaksaan Tinggi dan Polda Papua: Kartu Prakerja Tak Boleh Disalahgunakan

LAMPUNG7COM | Sosialisasi dan penyamaan visi mendukung keberlanjutan Program Kartu Prakerja pada 2023 terus berlanjut di antara aparat penegak hukum berbagai daerah. Setelah Kota Semarang, Kota Lampung dan Kota Makassar, kali ini acara berlangsung di Kota Jayapura, Provinsi Papua dengan diikuti 70 peserta. Hadir dalam kesempatan ini Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejaksaan Tinggi…

[kabartangsel]

Airlangga Hartarto: Pemerintah Lanjutkan Program Kartu Prakerja di Tahun 2023

Airlangga Hartarto: Pemerintah Lanjutkan Program Kartu Prakerja di Tahun 2023

Pemerintah akan melanjutkan program Kartu Prakerja di tahun 2023. Program ini akan lebih difokuskan pada bantuan peningkatan skill dan produktivitas angkatan kerja, berupa bantuan biaya pelatihan secara langsung kepada peserta dan insentif pascapelatihan dengan ragam pelatihan skilling, reskilling, dan upskilling. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon)…

[borobudurnews]

HORE !! Pendaftaran Program Kartu Prakerja Gelombang 26 Dibuka, ini Syaratnya

HORE !! Pendaftaran Program Kartu Prakerja Gelombang 26 Dibuka, ini Syaratnya

BNews–NASIONAL-–  Kambar gembira, Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 26 sudah dibuka mulai kemarin, Jumat (8/4). Program ini menyasar masyarakat yang ingin meningkatkan kemampuan dalam bidang pekerjaan yang diinginkan. Program andalan Presiden Joko Widodo ini telah bergulir sejak April 2020 lalu dan telah menerima 11,4 juta peserta dalam 22 gelombang. Dikutip dari laman prakerja.go.id,…

[fajarpendidikan]

Tips Lolos Prakerja Gelombang 24, Dibuka 17 Maret 2022 https://www.fajarpendidikan.co.id/tips-lolos-prakerja-gelombang-24-dibuka-17-maret-2022/?feed_id=5509&_unique_id=62318cfd9f779

[mediaini]

Ada 800 Ribu Kuota Kartu Prakerja Gelombang 20, Cek 5 Kelas yang Diminati - JAKARTA, MEDIAINI.COM - Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 20 segera diumumkan dalam beberapa waktu ke depan. Head of Communications Manajemen Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja, Louisa Tuhatu, mengatakan jumlah kuota peserta pada gelombang 20 sebanyak 800.000 peserta. Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 19 telah dubuka pada Kamis, 26 Agustus 2021, pukul 12.00 WIB. Pengumuman hasil seleksi pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 19 dilakukan sepekan setelahnya, yakni pada Rabu, 1 September 2021. Pada semester II 2021 ini, kuota peserta Kartu Prakerja direncanakan sebanyak 2,8 juta peserta. Nantinya peserta Kartu Prakerja akan mendapatkan insentif berupa bantuan dari pemerintah senilai Rp 3,55 juta dengan rincian sebanyak Rp 1 juta untuk uang bantuan pelatihan, Rp 600.000 adalah insentif pasca-pelatihan yang diberikan per bulan selama empat bulan, dan insentif survei sebesar Rp 50.000 untuk tiga kali survei. Kelas Paling Diminati, Peserta Kartu Prakerja Gelombang 20 Bisa Cek Ombak   View this post on Instagram   A post shared by Kartu Prakerja (@prakerja.go.id) Platfrom penyelenggara kursus online di Indonesia, Studilmu, jadi mitra resmi pemerintah dalam menyukseskan program kartu prakerja. CEO Studilmu, Berny Gomulya, mengatakan pihaknya akan membatu mengembangkan keterampilan masyarakat Indonesia dalam program kartu prakerja. "Kami hadir dengan misi EnlighteningIndonesia dengan menyediakan pengalaman belajar berkualitas tinggi, mudah diakses, dan dapat dijangkau oleh banyak orang, terutama pada masa program Kartu Prakerja berlangsung,” kata Berny Gomulya, dalam siaran persnya, Jumat (5/3/2021). Ada lima jenis kelas pelatihan Kartu Prakerja Gelombang 20 yang laris dan dapat dipilih di STUDiLMU jika lolos seleksi, yakni: 1. Pelatihan Pemilik Usaha Kecil Banyak dari peserta Kartu Prakerja merupakan pemilik dari usaha-usaha kecil. Namun, banyak dari mereka yang masih merasa kesulitan untuk mengembangkan bisnisnya. Di kelas ini, para peserta akan diajarkan untuk meningkatkan penjualan, berbagai strategi pemasaran digital, cara membuat database, dan lainnya. 2.Cara Ampuh Mendapatkan Penghasilan Saat Krisis Pada pelatihan ini, peserta prakerja akan mendapatkan informasi terkait jenis-jenis usaha yang dilakukan untuk memperoleh penghasilan di saat krisis. 3. Kiat Sukses Dalam Dunia Kerja Kelas ini sangat cocok untuk peserta yang baru saja hendak memulai karirnya dan masuk ke dunia kerja. Keterampilan yang didapatkan pun akan berhubungan dengan dasar-dasar bekerja, seperti menimbang dan menakar sebuah masalah, bekerja di dalam tim, hingga berbagai kiat-kiat sukses. Kelas ini juga bisa diikuti oleh peserta yang telah bekerja. 4. Kepuasan Pelanggan (Customer Service) Kelas customer service merupakan kelas yang tepat bagi peserta yang sering berinteraksi dengan pelanggan, seperti call center, pramuniaga toko, karyawan bank, dan lainnya. Dengan mengikuti kelas ini, peserta akan mempelajari berbagai teknik pelayanan pelanggan terbaik, mengetahui taraf-taraf kepuasan pelanggan, dan lain-lain. Setelah mengikuti kelas ini. 5. Digital Marketing Bagi peserta yang ingin mendalami pelatihan di bidang Marketing dan Service, kelas ini adalah pilihan tepat! Di kelas ini, para peserta akan diajarkan pentingnya terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi guna mengimbangi perubahan jaman. Disamping itu, STUDiLMU juga memiliki berbagai program GRATIS bonus Kartu Prakerja, yakni SiPECI, dan SiPEKA yang dapat diperoleh secara gratis dan dilakukan selama 10 hari secara intensif. Program Kartu Prakerja STUDiLMU 2021 dapat diperoleh di tiga mitra pembelian Kartu Prakerja pemerintah, yakni Tokopedia, Bukalapak, dan Pijar Mahir. (Alfahri)

[cakrawalarafflesiagroup]

Rekomendasi Rekening Kartu Prakerja 2022 dan Alasannya

Rekomendasi Rekening Kartu Prakerja 2022 dan Alasannya

CR — Meski gelombang 23 atau gelombang pertama program kartu prakerja tahun 2022 tapi pendaftaran peserta sudah mulai dibuka sehingga bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan diri bisa mengikuti langkah berikut ini. Seperti kita ketahui dimana insentif baik yang 600 ribu selama 4 bulan maupun 50 ribu setelah mengisi 3 survey akan dikirimkan melalui nomor rekening yang artinya seluruh peserta…

[fahdpahdepie]

MENGURAI BENANG KUSUT POLEMIK KARTU PRAKERJA

Oleh Fahd Pahdepie

Adamas Belva Syah Devara sudah mundur dari jabatannya sebagai staf khusus Presiden Jokowi (21/04), tetapi polemik kursus daring kartu prakerja belum usai. Publik masih menilai langkah ini belum cukup.

Seandainya Belva mengambil langkah yang lebih heroik sekalipun, misalnya justru mundur dari CEO Ruangguru dan bertahan menjadi stafsus yang terus mendampingi presiden, masalahnya tetap masih belum selesai. Karena problem utama polemik ini bukan pada pribadi Belva.

Namun, pengunduran diri Belva setidaknya menjelaskan dua hal yang kita tetap perlu berterima kasih karenanya. Mundurnya Belva dari jabatan strategis di lingkaran utama presiden membuka mata kita tentang sejumlah hal.

Pertama, bahwa bias konflik kepentingan itu nyata dan tak boleh diberi ruang lagi. Sebab seandainya tidak terjadi penyalahgunaan jabatan sekalipun, ada resiko robek citra yang besar di sana. Sementara persepsi dan asumsi negatif publik tak bisa disalahkan, karena memang tak bisa dielakkan. Stafsus atau pejabat lain yang masih rangkap jabatan perlu segera mengambil sikap.

Kedua, pernyataan Belva bahwa pengunduran dirinya dimaksudkan agar polemik seputar kursus daring Kartu Prakerja yang melibatkan anak perusahaannya, Skill Academy by Ruangguru, tidak mengganggu konsentrasi Presiden dan jajaran pemerintahannya untuk menanggulangi wabah COVID-19 di Indonesia, justru merupakan poin paling penting yang perlu kita garisbawahi bersama. Itu justru masalah utamanya.

Insensitivitas di Tengah Pandemi

Di antara problem utama carut-marut peluncuran kursus daring kartu prakerja di masa pandemi ini adalah ihwal insensitivitas kebijakan. Kebijakan yang sejatinya merupakan bentuk ‘pivot’ dari konsep aslinya, menyusul krisis akibat wabah corona yang mengharuskan setiap orang melakukan ‘physical distancing’, justru tidak terasa tepat sasaran menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi masyarakat.

Hari ini masyarakat tidak membutuhkan kursus ‘online’ yang disediakan pemerintah dengan dana triliunan rupiah. Di tengah masa pandemi dan ancaman krisis ekonomi seperti sekarang ini, masyarakat jauh lebih membutuhkan dukungan pemerintah untuk menjamin kebutuhan hidup dasar mereka yang terancam. Setidaknya untuk bertahan sampai wabah ini berakhir.

Lagipula, kebijakan program kartu prakerja dengan format kursus daring ini sangat bias kelas menengah dan justru cenderung menguntungkan ‘startup’ teknologi yang terlibat di dalamnya saja, mulai dari ‘platform’ penyedia kursus daringnya hingga fintek yang menampung uang saku penerima manfaatnya.

Belum lagi materi-materi atau kelas yang disajikan pun terasa tidak membumi. Sangat bias kelas menengah, mengajarkan para pengangguran untuk bangkit dari kemiskinan tetapi dengan alam pikiran dan cara orang kaya. Apalagi, materi-materi yang disajikan pun sebenarnya bertebaran secara gratis di Internet.

Apakah mereka yang lapar dan harus membiayai aneka kebutuhan dasar untuk besok akan selesai masalahnya ketika diberi kelas bisnis ‘online’ atau ‘digital copywriting’? Tentu tidak relevan.

Sekalipun ada uang saku yang diberikan untuk mereka, jumlahnya Rp2,55 juta yang dibagi selama empat bulan masing-masing Rp600ribu, masalahnya uang saku itu didistribusikan secara elektronik melalui saldo di rekening online seperti OVO, LinkAja, atau GoPay. Bisakah uang elektronik itu dibelanjakan di semua warung atau pasar di seluruh Indonesia?

Saya yakin asumsi bahwa dana Rp5,6 triliun dari total Rp20 triliun itu lari kepada ‘platform’ penyedia kursus daring seperti Skill Academy by Ruangguru, Tokopedia, Bukalapak, Pintaria atau Pijarmahir adalah pemahaman yang keliru. Tidak sesederhana itu cara membacanya. Tetapi saya kira kebijakan ini tetap perlu ditinjau ulang bahkan dibatalkan karena bias kelas menengah dan insensitif tadi.

Kita sepakat bahwa ‘startup’ teknologi anak bangsa harus didukung, meski sebenarnya banyak di antara mereka disokong penyedia modal asing juga. Tetapi daripada negara ikut-ikutan menjadi ‘venture capital’ yang memodali dan menguntungkan startup-startup ini, mengapa negara tidak menjadi pemberi modal usaha langsung bagi warganya saja? Tanpa syarat dan ketentuan yang dibuat seolah menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Atau bisakah dana Rp5,6 triliun yang tersedia itu tidak dialirkan untuk kursus daring? Tetapi dibagikan saja kepada Rp5,6 juta pengangguran dan orang miskin sebagai ‘basic income guarantee’ agar mereka bisa bertahan hidup di masa pandemi ini. Dana itu saja cukup untuk menjadi Rp1 juta untuk satu bulan atau Rp500 ribu untuk dua bulan biaya hidup.

Kembali Pada Konsep Awal

Apakah artinya program kartu prakerja adalah konsep yang buruk? Sama sekali tidak. Untuk saat ini, ia hanya disajikan ulang dalam format yang keliru dan di waktu yang salah saja. Jika kita kembali kepada konsep awalnya, program kartu prakerja ini sejatinya merupakan ide brilian yang luar biasa dari presiden.

Awalnya kartu prakerja akan dieksekusi dalam bentuk pelatihan-pelatihan keterampilan dan kewirausahaan dasar untuk warga yang masih menganggur. Harapannya, setelah mereka diberikan pelatihan atau kursus ini, mereka akan memiliki keterampilan yang siap pakai untuk bekerja atau memulai usaha.

Kursus-kursus itu diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah, tersebar di seluruh Indonesia. Para pemegang kartu ini kelak bisa memilih kursus-kursus apapun dari daftar yang disediakan pemerintah, semuanya gratis, berapapun biayanya. Lama waktu kursus itu sekitar satu atau dua bulan. Bahkan kursus-kursus itu mungkin bersertifikat resmi karena pemerintah bisa berkoordinasi dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), misalnya.

Selama mengikuti kursus-kursus itu, pemerintah memberi uang saku untuk mendukung biaya konsumsi dan transportasi peserta. Setelah lulus dari kursus, para pemegang kartu ini diberi waktu selama empat bulan untuk mencari kerja atau memulai usaha. Selama empat bulan itu, ada dana dukungan uang tunai yang diberikan pemerintah sebesar Rp600 ribu setiap bulannya.

Program yang disebut menganggarkan dana APBN sebesar Rp20 triliun ini, diharapkan bisa menyelesaikan masalah pengangguran terbuka yang jumlahnya mencapai 6,82 juta orang (data BPS Februari 2019). Apakah pemerintah bisa memodali mereka yang mau berwirausaha? Pemerintah bisa memfasilitasi upaya afirmasi pada program-program permodalan usaha rakyat yang telah berjalan selama ini, di antaranya KUR (Kredit Usaha Rakyat) atau PNPM Mandiri Perdesaan. Istimewa, bukan?

Saya kira, pada saatnya, kelak kalau situasi krisis akibat pandemi ini sudah berakhir, kita bisa kembali pada konsep yang luar biasa itu. Sekarang tak perlu memaksakan diri menjalankan program ini apalagi dengan pendekatan yang bermasalah, cenderung menguntungkan pihak swasta seperti ‘startup-startup’ teknologi ini.

Jika pemerintah perlu melakukan sesuatu saat ini, fokuslah pada pemberian stimulus ekonomi untuk warga miskin--termasuk di dalamnya para pengangguran. Mereka lebih butuh untuk bertahan hidup saat ini. Untuk sekarang, Bantuan Langsung Tunai (BLT) saya kira jauh lebih dibutuhkan masyarakat, tinggal kemasannya saja disesuaikan dengan nomenklatur dan tata cara yang lebih tepat.

Akhirnya, apakah kebijakan kursus daring kartu prakerja ini bisa dibatalkan? Saya kita bisa. Bahkan harus. Masyarakat akan memberi kredit yang luar biasa besar pada presiden dan jajarannya jika kebijakan insensitif ini ditunda dan ditinjau ulang.

Di sini pula, DPR perlu bersuara. Di masa pandemi ini, masyarakat miskin termasuk pengangguran lebih membutuhkan ‘basic income guarantee’ daripada kursus-kursus online. Dana pemerintah sebaiknya dialokasikan ke sana.

Setelah Belva mundur, ia bisa menjadi CEO Ruangguru kembali. Tetapi masyarakat miskin tetap cemas dan khawatir, bahkan kelaparan. Fokus utama perlu kita alihkan ke sana.

Tabik!

FAHD PAHDEPIE