#pelantikan pejabat baru
Explore tagged Tumblr posts
Text
Pengamat: Perkuat penegakan hukum independen untuk berantas korupsi
“Lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaan harus benar-benar dibebaskan dari intervensi politik,"
Jakarta (ANTARA) - Pengamat hukum sekaligus pegiat antikorupsi Hardjuno Wiwoho menyarankan agar pemerintahan baru bisa memperkuat penegakan hukum yang independen untuk memberantas korupsi.
Pasalnya, kata dia, proses hukum terhadap pejabat tinggi dapat terganggu oleh tekanan politik atau kekuatan lainnya.
“Lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaan harus benar-benar dibebaskan dari intervensi politik," ucap Hardjuno dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Maka dari itu, dirinya mendukung penuh komitmen Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam memerangi korupsi dengan memperkuat pencegahan serta pemberantasan korupsi dan narkoba.
Dalam pidato pelantikan sebagai Presiden RI periode 2024-2029, Prabowo sempat menyinggung pentingnya pejabat negara untuk hidup bersih dan menjadi teladan bagi rakyat.
Menurut Hardjuno, hal tersebut merupakan ajakan yang sangat tepat di tengah situasi di mana masyarakat sering kehilangan kepercayaan terhadap para pemimpin mereka.
Maka dari itu, kata dia, pidato Prabowo merupakan pengingat keras bahwa pemimpin bukan hanya pengambil kebijakan, tetapi juga harus menjadi contoh moral dan etika bagi masyarakat.
"Ini bukan hanya soal kebijakan antikorupsi, tetapi juga tentang bagaimana pemimpin hidup dan menjalankan tugasnya sehari-hari,” ujarnya.
Untuk itu, ia menilai reformasi birokrasi dan penegakan hukum harus dimulai dari pemimpin. Apabila pemimpin berani mengambil berbagai langkah tegas terhadap korupsi, sambung dia, maka akan menjadi sinyal kuat bagi semua aparat di bawahnya.
Sebaliknya, dirinya berpendapat jika pemimpin terlihat lunak atau bahkan terlibat dalam korupsi, maka akan sulit bagi suatu sistem untuk berubah. Pasalnya, Hardjuno menekankan bahwa korupsi di Indonesia bukan hanya tentang perilaku individu, tetapi mencerminkan lemahnya sistem dan kurangnya teladan dari pemimpin.
Selain penguatan penegakan hukum independen, dia menekankan pembangunan budaya integritas sejak dini, terutama di kalangan pejabat publik, merupakan hal penting lainnya dalam memberantas korupsi.
Dengan demikian, diperlukan pembangunan sistem pendidikan dan pelatihan yang menekankan pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas.
"Hanya dengan cara ini kita bisa menciptakan generasi pemimpin yang lebih baik di masa depan,” kata Hardjuno.
Pemerintahan Prabowo-Gibran menjadikan pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai salah satu dari 17 program prioritasnya.
Keduanya meyakini korupsi merupakan biang kebocoran anggaran dan berbagai aspek pembiayaan dalam pembangunan negara, serta dapat merusak perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat.
Untuk pemberantasan korupsi, pemerintahan ke depan berencana menghilangkan keuntungan yang diterima pelaku sekaligus mengupayakan pemulihan keuangan negara.
Jika itu terwujud, Prabowo-Gibran optimistis ada manfaat ekonomi yang merata dan efisien, serta ada tambahan pembiayaan untuk percepatan kemajuan negara.
Adapun program tersebut merupakan turunan dari visi dan delapan misi Astacita Prabowo-Gibran, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
Dalam kontestasi Pilpres 2024, keduanya mengusung visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai visi itu, Prabowo-Gibran mencanangkan delapan misi yang disebut Astacita.
0 notes
Text
Dua personel Polri masuk Kabinet Merah Putih
Keduanya kini telah menyelesaikan statusnya dari Korps Bhayangkara
Jakarta (ANTARA) - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa dua personel terbaik Polri masuk kabinet Merah Putih, yaitu Agus Andrianto dan Purwadi Arianto.
Sebagai informasi, Agus Andrianto saat ini menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sebelumnya, pria kelahiran tahun 1967 itu menjabat sebagai Wakil Kapolri. Sementara itu, Purwadi Arianto yang sebelumnya menjabat sebagai Kalemdiklat Polri, dipercaya untuk menduduki jabatan Wakil Menpan RB.
"Keduanya kini telah menyelesaikan statusnya dari Korps Bhayangkara," ucap Trunoyudo, dilansir dari keterangan di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan bahwa telah dikeluarkan surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 99/Polri/Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perwira Tinggi Polri untuk Agus Andrianto.
"Dalam surat Keppres tersebut, telah diputuskan memberhentikan dengan hormat dari dinas Polri Bapak Agus Andrianto mulai tanggal 19 Oktober 2024 dengan hak pensiun Polri," kata dia.
Adapun Purwadi Arianto sudah memasuki masa purna-tugas per 2 Oktober 2024.
Baca juga: Agus Andrianto jadi menteri, Kapolri segera tunjuk Wakapolri baru Baca juga: Profil Komjen Pol Purwadi Arianto, calon wamen dalam kabinet Prabowo
Atas jasa keduanya selama bertugas di Korps Bhayangkara, Trunoyudo menghaturkan ucapan terima kasih untuk mewakili institusi Polri.
"Bapak Agus Andrianto dan Bapak Purwadi Arianto keduanya merupakan putra terbaik Polri. Terima kasih atas jasa dan pengabdian selama menjadi Bhayangkara Polri. Tentunya, Polri juga mengucapkan selamat mengemban tugas dan amanah baru untuk kemajuan bangsa dan negara," tuturnya.
Diketahui, pada Senin ini, Presiden Prabowo Subianto melantik 48 menteri dalam susunan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029 serta lima pejabat setingkat menteri di Istana Negara, Jakarta, pada pukul 10.00 WIB.
Pelantikan jajaran menteri berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.
Pada siangnya, Presiden Prabowo juga melantik 55 pejabat Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih.
Pelantikan itu didasari atas Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor Keppres Nomor 73/M Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 yang diteken Prabowo per 20 Oktober 2024.
0 notes
Text
Empat Pejabat Baru Pimpinan Tinggi Pratama Tala Resmi Dilantik
TANAH LAUT, inspirasitala.co.id – Empat pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tala resmi dilantik Pj Bupati Tanah Laut (Tala), H. Syamsir Rahman, Selasa (1/10/2024). Pelantikan dilaksanakan di Gedung Sarantang Saruntung Sekretariat Daerah (Setda) Tala. Empat pejabat yang dilantik tersebut diantaranya Zaki Yamani sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya…
0 notes
Text
Nomenklatur Berubah, Kepala Bapenda Dilantik Pj Bupati Jombang
MMCJATIM – Pj Bupati Jombang Sugiat S.Sos, M.Psi.T melantik 25 Pejabat dilingkup Pemkab Jombang pada Rabu (13/3 2024) sore, di ruang rapat Swagata, Pendopo Kabupaten Jombang. Pelantikan dilaksanakan dalam rangka perubahan nomenklatur pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jombang, sehingga bukanlah pejabat baru. Agenda Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Pimpinan Tinggi…
0 notes
Text
Imigrasi Baubau Hadiri Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kemenkumham
Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly melakukan penyegaran organisasi melalui mutase dan rotasi terhadap para pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan kemenkumham yang ditandai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, terpusat pada Graha Pengayoman Gedung Sekjen Kemenkumham, Rabu (14/08/2024). Plh Kepala Kantor Imigrasi, Indra Kusuma beserta jajaran ikut menghadiri kegiatan tersebut secara virtual pada Aula Kantor Imigrasi Baubau.
Pada Pembukaannya, Menkumham, Bapak Yasonna H Laoly menegaskan bahwa seorang pemimpin yang sukses adalah mereka yang mengedepankan kolaborasi dan responsif terhadap lingkungan. “Sebuah organisasi yang baik adalah ketika setiap individu merasa diikutsertakan, diberdayakan, dan diberi ruang untuk berkontribusi,” ucap Yasonna saat mengambil sumpah jabatan dan melantik 51 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Yasonna meyakini, bahwa bila kita bekerja yang dilandasi dengan kolaborasi, komitmen, dan dedikasi, para pejabat yang baru dilantik ini akan mampu membawa Kemenkumham ke arah yang lebih baik. “Ingatlah, misi kita adalah untuk menghadirkan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat,” tambah Yasonna di Graha Pengayoman.
Lebih lanjut Menkumham mengatakan, pelantikan ini bukan hanya sekedar tentang jabatan. Lebih dari itu, ini adalah sebuah tantangan untuk membuktikan diri sebagai pemimpin yang responsif terhadap lingkungan, perubahan yang terus terjadi, dan kebutuhan masyarakat yang begitu dinamis. “Tingkatkan kolaborasi antar divisi, gali potensi lokal, dan berikan inspirasi kepada tim untuk bersama-sama saling mendukung dalam mencapai visi dan misi organisasi. Mengorkestrasi di jajaran saudara-saudara,” kata Yasonna.
Menkumham mengingatkan, di zaman yang penuh dengan perubahan cepat, teknologi yang terus berkembang, dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, akan menuntut kita untuk lebih proaktif dalam menciptakan solusi dan memberikan pelayanan yang terbaik. “Pemimpin masa kini dituntut untuk memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi, serta inovasi dalam setiap langkah yang diambil,” kata menkumham.
“Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk tidak hanya menjadi follower dalam sistem yang ada, tetapi menjadi pemimpin yang siap mengambil langkah berani untuk membawa perubahan,” tutup Yasonna.
Dari 51 orang yang dilantik, sebanyak 24 pejabat diantaranya berstatus Eselon II.a dengan 7 diantaranya dalam jabatan kepala kantor wilayah dan 17 pejabat di Unit Kerja Eselon (UKE) I . Sedangkan lainnya dalam status Eselon II.b dengan jabatan 4 orang kepala unit pelaksana teknis (Ka. UPT) dan 23 kepala divisi.
0 notes
Text
Selter Pengisian Pejabat Eselon II Demak, Ricuh
KABARDAERAH.OR.ID,DEMAK II Paska di umumkan Tiga peserta dengan nilai tertinggi oleh Panitia Seleksi Terbuka (Selter), nasib pengisian pejabat Eselon II Demak semakin tidak menentu. Terjadi potensi geger (red) atau ricuh menjelang dilaksanakan nya pelantikan. Hal ini dikatakan oleh Bupati Demak Eistianah di kantor dewan baru-baru ini. Menurut Eistianah, faktor kondusifitas wilayah khususnya…
0 notes
Text
Tjandra Limanjaya Terima Penghargaan karena PLTA Kayan Beri Sumbangsih Berharga
Tjandra Limanjaya mendapat gelar Warga Kehormatan Adat Dayak karena punya kontribusi nyata dalam memajukan masyarakat adat lewat pembangunan PLTA Kayan di Bulungan, Kalimantan Utara.
Tjandra Limanjaya, sosok di balik PT Kayan Hydro Energi (KHE), menerima penghargaan bergengsi dari Majelis Adat Dayak Nasional (MADN). Beliau dianugerahi gelar Warga Kehormatan Dayak Nasional sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi dan kontribusinya yang luar biasa dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan di wilayah adat Sungai Kayan, Kalimantan Utara.
Penghargaan ini tertuang dalam Surat Keputusan Majelis Adat Dayak Nasional Nomor 239/VII/2023. Penyerahannya dilakukan pada tanggal 9 Desember 2023 dalam acara pelantikan dan rapat kerja Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Utara di Balai Adat Dayak Provinsi Kalimantan Utara. Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Ketua MADN Marthin Billa, Ketua DAD Provinsi Kaltara Johny Laing Impang, Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang, Wakil Gubernur Kaltara Yansen Tipa Padan, dan para kepala daerah di Kalimantan Utara.
Pembangunan PLTA Kayan diproyeksikan menjadi pusat ekonomi baru di wilayah tersebut dan diharapkan dapat membawa banyak manfaat bagi masyarakat Dayak. PLTA ini dibangun oleh PT KHE, perusahaan yang dipimpin oleh Tjandra Limanjaya.
Kontribusi Tjandra Limanjaya dalam pembangunan PLTA Kayan telah memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, di antaranya:
Peningkatan Ekonomi
Terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal, sehingga membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan.
Tumbuhnya usaha-usaha lokal di sekitar proyek, seperti sektor perdagangan dan jasa.
Peningkatan Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar, seperti meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas daerah.
Peningkatan Pendidikan dan Sosial
Pemberian beasiswa kepada ratusan anak di wilayah tersebut untuk mendukung pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal.
Pelaksanaan berbagai program sosial lainnya, seperti bantuan dalam bentuk kebutuhan dasar dan program pemberdayaan masyarakat.
Peningkatan Kualitas Lingkungan:
PLTA merupakan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan, sehingga proyek ini berkontribusi pada pengurangan emisi karbon dan mendukung upaya global untuk menanggulangi perubahan iklim.
Dedikasi dan kontribusi Tjandra Limanjaya dalam membangun PLTA Kayan dan memajukan masyarakat Dayak diakui oleh Dewan Adat Dayak Nasional melalui penghargaan ini. Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmennya dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Dayak.
1 note
·
View note
Text
Tjandra Limanjaya Majukan SDM Kaltara, Asosiasi Adat Dayak Nasional Beri Penghargaan
Presiden PT Kayan Hydro Energi (KHE) Tjandra Limanjaya mendapat penghargaan dari Dewan Adat Dayak Nasional karena kontribusi nyatanya terhadap warga sekitar yang tinggal di lokasi pembangunan PLTA Kayan.
Tjandra Limanjaya, sosok di balik PT Kayan Hydro Energi (KHE), dianugerahi penghargaan bergengsi dari Majelis Adat Dayak Nasional (MADN). Gelar Warga Kehormatan Dayak Nasional disematkan kepadanya sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi dan kontribusinya yang luar biasa dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan di wilayah adat Sungai Kayan, Kalimantan Utara.
Tjandra Limanjaya, pemilik PT Kayan Hydro Energi (KHE), mendapat pengakuan atas jasanya melalui Surat Keputusan Majelis Adat Dayak Nasional Nomor 239/VII/2023.
Penghargaan untuk Tjandra Limanjaya
Ia dianugerahi gelar Warga Kehormatan Dayak Nasional sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi dan kontribusinya dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan di wilayah adat Sungai Kayan, Kalimantan Utara. PLTA Kayan diproyeksikan menjadi pusat ekonomi baru di wilayah tersebut dan diharapkan dapat membawa banyak manfaat bagi masyarakat Dayak.
Penyerahan gelar kehormatan ini dilaksanakan dalam acara pelantikan dan rapat kerja Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Utara yang diadakan di Balai Adat Dayak Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 9 Desember 2023.
Acara penghargaan tersebut dihadiri oleh berbagai pejabat penting Kaltara, selain Ketua MADN Marthin Billa dan Ketua DAD Provinsi Kaltara Johny Laing Impan, turut hadir pula Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang, Wakil Gubernur Kaltara Yansen Tipa Padan, dan para kepala daerah di Kalimantan Utara.
Dampak Pembangunan PLTA Kayan Terhadap Warga Sekitar
Pembangunan PLTA Kayan memiliki dampak baik bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi dibangunnya pembangkit listrik tersebut. Beberapa dampak baik yang dimaksud adalah sebagai berikut.
1. Peningkatan Ekonomi
· Lapangan Pekerjaan: Proyek PLTA Kayan telah membuka banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Ini tidak hanya membantu mengurangi tingkat pengangguran, tetapi juga meningkatkan pendapatan warga sekitar.
· Usaha Lokal: Peningkatan kegiatan ekonomi di sekitar proyek juga mendukung pertumbuhan usaha-usaha lokal, termasuk sektor perdagangan dan jasa.
2. Peningkatan Infrastruktur
· Pengembangan Infrastruktur: Pembangunan PLTA memerlukan pengembangan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Infrastruktur ini meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas daerah.
3. Peningkatan Pendidikan dan Sosial
· Beasiswa: Tjandra Limanjaya dan PT KHE telah memberikan bantuan beasiswa kepada ratusan anak di wilayah tersebut, mendukung pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal.
· Program Sosial: Berbagai program sosial lainnya juga telah dilaksanakan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar, termasuk bantuan dalam bentuk kebutuhan dasar dan program pemberdayaan masyarakat.
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan
· Energi Bersih: PLTA merupakan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan, sehingga proyek ini berkontribusi pada pengurangan emisi karbon dan mendukung upaya global untuk menanggulangi perubahan iklim.
Beberapa kemajuan tersebut dianggap oleh warga lokal sebagai hal yang berharga sehingga wajar jika Tjandra Limanjaya mendapat penghargaan dari Dewan Adat Dayak Nasional.
1 note
·
View note
Text
Rektor Lantik Pejabat Fungsional Baru
Lampung – Universitas Lampung (Unila) menggelar pelantikan dan kenaikan jabatan fungsional di lingkungan kampus. Kegiatan dilaksanakan di ruang sidang lantai empat Rektorat Unila, Rabu, 10 Juli 2024. Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Mendikbudristek Nomor 58306/B/07/2024 tanggal 10 Juni 2024 tentang pengangkatan Jabatan Fungsional dan Pranata Komputer Surat Keputusan Mendikbudristek…
0 notes
Text
Rupbasan Mojokerto Ikuti Upacara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan dan Pelantikan Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkumham
Rupbasan Mojokerto Ikuti Upacara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan dan Pelantikan Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkumham
Mojokerto - Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur mengikuti Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara daring melalui Youtube pada hari kamis (17/10).
Kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berlangsung di Graha Pengayoman Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Dan HAM (Kemenkumham), Nico Afinta melantik 15 pimpinan tinggi pratama Kemenkumham, menyaksikan Penandatanganan Berita Acara Sumpah Jabatan dan Pakta Integritas dan Penyematan tanda jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada 15 pimpinan yang dilantik.
Dalam sambutannya, Nico Afinta menekankan pentingnya untuk adaptif dan responsif akan perubahan yang terjadi dilingkungan organisasi kepada para pejabat yang baru dilantik. Nico menyampaikan bahwa posisi sebagai Pimpinan Tinggi Pratama bukanlah sekadar jabatan, melainkan sebuah tanggung jawab besar dalam menjaga integritas serta meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan Kemenkumham.
Setelah Sambutan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Nico Afinta mengawalikegiatan dengan Pemberian ucapan selamat pada 15 pimpinan yang dilantik.Upacara ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh jajaran Kemenkumham, termasuk Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan profesionalisme dalam setiap tugas yang diemban.
#KumhamPASTI #kemenkumhamRI #supratmanandyagtas #kemenkumhamjatim #kakanwilkemenkumhamjatim #heniyuwono #RupMokerPrima #WBKPasti #menpanrb #rupbasanmojokerto #jatimpastihebat @kemenkumhamri @Ditjenpas @kumhamjatim @sipp_menpan @anugerahasn_menpan @diary_kemenkumham @rbkunwas
1 note
·
View note
Text
Kemarin, Presiden lantik kepala badan khusus hingga penasihat khusus
Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa politik pada Selasa (22/10) yang menjadi sorotan, mulai dari Presiden RI Prabowo Subianto melantik lima kepala badan khusus dan enam wakil kepala badan hingga tujuh orang sebagai Penasihat Khusus Presiden di Istana Negara Jakarta, Selasa.
Berikut rangkuman berita politik yang masih layak dibaca untuk informasi pagi ini.
1. Presiden lantik lima kepala badan khusus dan enam wakil di Istana
Presiden RI Prabowo Subianto melantik lima kepala badan khusus dan enam wakil kepala badan di Istana Negara Jakarta, Selasa.
Presiden melantik lima kepala badan, yakni Aris Marsudiyanto sebagai Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus; Muliaman Darmansyah Hadad sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara; Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji; Budiman Sudjatmiko sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan; dan Haikal Hassan sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
"Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, mengangkat Aris Marsudiyanto sebagai Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus," kata Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara Ninik Purwanti di Istana Negara Jakarta, Selasa.
Selengkapnya klik di sini.
2. Prabowo lantik tujuh Penasihat Khusus Presiden
Presiden RI Prabowo Subianto melantik tujuh orang sebagai Penasihat Khusus Presiden, di Istana Negara, Jakarta, Selasa.
Pelantikan tujuh Penasihat khusus Presiden itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 140P Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Penasehat Khusus Presiden.
"Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan dan seterusnya. Kesatu mengangkat Penasehat Khusus Presiden," kata Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara Ninik Purwanti di Istana Negara membacakan Keputusan Presiden tersebut.
Selengkapnya klik di sini.
3. Paripurna DPR setujui komposisi ketua dan wakil ketua setiap komisi
Rapat Paripurna DPR RI menyetujui komposisi pimpinan komisi yang terdiri dari 20 ketua dan 80 wakil ketua untuk setiap komisi atau Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yang terdiri dari 13 komisi dan 7 badan.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan sebelumnya telah disetujui bahwa komposisi keanggotaan pada setiap komisi atau AKD berjumlah 44-45 orang. Namun, menurutnya telah disepakati juga bahwa ada batas terendah jumlah anggota yakni sebanyak 41 orang dan batas maksimal sebanyak 49 orang.
"Sebagaimana ketentuan ambang batas minimal dan maksimal tersebut di atas dapat disetujui?" kata Puan yang dijawab setuju oleh para peserta rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Selengkapnya klik di sini.
4. Pengamat: Perkuat penegakan hukum independen untuk berantas korupsi
Pengamat hukum sekaligus pegiat antikorupsi Hardjuno Wiwoho menyarankan agar pemerintahan baru bisa memperkuat penegakan hukum yang independen untuk memberantas korupsi.
Pasalnya, kata dia, proses hukum terhadap pejabat tinggi dapat terganggu oleh tekanan politik atau kekuatan lainnya.
“Lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaan harus benar-benar dibebaskan dari intervensi politik," ucap Hardjuno dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Selengkapnya klik di sini.
5. Presiden Prabowo terima kunjungan utusan khusus UEA-Mesir di Istana
Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan dua utusan khusus dari negara Uni Emirat Arab (UEA) dan Mesir di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, sebagai upaya memperkuat hubungan bilateral dengan kedua negara.
Berdasarkan keterangan resmi dari Biro Pers Sekretariat Presiden di Jakarta, Selasa, Utusan Khusus Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahyan tiba terlebih dahulu sekitar pukul 13.00 WIB.
0 notes
Text
Rektor Lantik Pejabat Fungsional Baru
Bandar Lampung – Universitas Lampung (Unila) menggelar pelantikan dan kenaikan jabatan fungsional di lingkungan kampus. Kegiatan dilaksanakan di ruang sidang lantai empat Rektorat Unila, Rabu, 10 Juli 2024. Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Mendikbudristek Nomor 58306/B/07/2024 tanggal 10 Juni 2024 tentang pengangkatan Jabatan Fungsional dan Pranata Komputer Surat Keputusan…
0 notes
Text
Pengangkatan Pejabat Baru di Kejaksaan Tinggi NTT, Berikut Pesan Kajati
BERTUAHPOS.COM, Kupang – Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar acara Pengambilan Sumpah, Pelantikan, dan Serah Terima Jabatan sejumlah pejabat baru, Kamis (20/6/2024). Acara yang berlangsung di Aula Lopo Sasando ini dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Zet Tadung Allo, S.H., M.H., pada Kamis pagi. Dalam kesempatan ini, beberapa pejabat baru dilantik: 1. Hendry Marulitua, S.H., M.H. sebagai […] Berita Ini telah terbit di BertuahPos. http://dlvr.it/T8XNtT
0 notes
Text
Dilantik Jadi Pj Sekda Tala, Faried Siap Jalankan Amanah
TANAH LAUT, inspirasitala.co.id – Pj Bupati Tanah Laut (Tala), H. Syamsir Rahman secara resmi melantik Ir. M. Faried Widiyatmoko sebagai Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Tala. Pelantikan dilaksanakan di Gedung Sarantang Saruntung, Senin (13/5/2024) Dalam sambutannya, Syamsir Rahman menegaskan kepada Pj Sekda yang baru dilantik dan seluruh pejabat SKPD yang berhadir untuk memperkuat penanganan…
View On WordPress
0 notes
Text
Selter Pengisian Pejabat Eselon II Demak, Ricuh
RELASIPUBLIK.OR.ID II Paska di umumkan Tiga peserta dengan nilai tertinggi oleh Panitia Seleksi Terbuka (Selter), nasib pengisian pejabat Eselon II Demak semakin tidak menentu. Terjadi potensi geger (red) atau ricuh menjelang dilaksanakan nya pelantikan. Hal ini dikatakan oleh Bupati Demak Eistianah di kantor dewan baru-baru ini. Menurut Eistianah, faktor kondusifitas wilayah khususnya Kabupaten…
0 notes
Text
Kakanim Mamuju Ikuti Upacara Pelantikan Dan Serah Terima Jabatan Pimti Pratama Kemenkumham
Mamuju – Dari Ruang Timpora Kantor imigrasi Kelas II Non TPI Mamuju, Kepala Kantor Andi Zulpikar Rasdin beserta jajaran secara virtual mengikuti Upacara Pelantikan dan Serah Terima jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkumham yang diselenggarakan di Graha Pengayoman, Jakarta, dipimpin langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly, (18/03).
Yasonna berpesan kepada para Pejabat yang dilantik untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab dan berintegritas.
“pesan Saya, agar Saudara segera melakukan konsolidasi dengan seluruh jajaran dan segera mengambil langkah-langkah strategis guna mempercepat capaian kinerja organisasi”tegasnya.
Menkumham RI menambahkan bahwasannya diperlukan Pemimpin yang adaptif dan dinamis sesuai perkembangan zaman selama tidak menyalahi aturan yang berlaku.
"Diperlukan Pemimpin yang adaptif dan dinamis sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman selama tidak menyalahi aturan yang berlaku untuk dapat memberikan kontribusi positif kepada organisasi, " pungkasnya.
Menutup acara, Menkumham Yasonna memberikan pesan inspiratif kepada para pejabat yang baru dilantik. "Selamat bertugas, sukseskan berbagai program dan kegiatan dengan tekat dan kesungguhan serta teamwork yang tangguh, hadapilah seluruh tantangan dan berbagai persoalan jawablah dengan prestasi yang bisa diunggulkan. Jadikan sebagai contoh dan buatlah masyarakat Indonesia menjadi bangga dan percaya terhadap Kementrian Hukum Dan HAM," tutup Yasonna. Diketahui bahwasannya Pelantikan dan Serah Terima jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ini dihadiri secara langsung oleh Pimpinan Tinggi Madya, Staf Ahli Menteri, Staf Khusus Menteri serta diikuti secara virtual oleh seluruh jajaran Kemenkumham RI diseluruh Indonesia.
0 notes