#pelanggaran perizinan

[realitajayasaktigroup]

Peredaran daging beku, izin KBLI, izin BPOM, perdagangan daging ayam, Kalimantan Barat, kontainer daging ayam beku, pelanggaran perizinan, OSS BPOM, usaha frozen food, investigasi media, Kalbar, Pontianak, #DagingBeku, #IzinBPOM, #PeredaranDagingAyam, #KBLI, #KalimantanBarat, #InvestigasiMedia, #KontainerDaging, #Kalbar, #Pontianak,

ASPIRASINEWS.NET, PONTIANAK KALBAR ||  Peredaran daging beku di Kalimantan Barat kini menjadi sorotan publik setelah terungkap adanya dugaan ketidakpatuhan terhadap standar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Investigasi yang dilakukan oleh Tim Gabungan Mata Elang dari awak media menemukan adanya distribusi daging ayam beku tanpa izin…

[bogorexpose]

Melawan Aturan, DPRD Desak Pemkot Bogor Tutup Gerai Mie Gacoan

BOGOR – Dinilai kerap melawan dan tak ikuti aturan, gerai Mie Gacoan di Kota Bogor menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Bahkan Ence Setiawan, anggota Komisi 1 DPRD Kota Bogor, dengan tegas meminta Satpol PP kota Bogor mengirimkan SP3 dan disegel jika memang tak diindahkan. “Saya harap Sat Pol PP segera melaksanakan atau menjalankan SOP mulai dari SP 1, 2, atau 3. Kalau tidak…

[imigrasibaubau]

Tingkatkan Tusi Intelijen, Imigrasi Baubau Hadiri Monev Pengamanan Keimigrasian Oleh Ditintelkim

Direktorat Jenderal Imigrasi menggelar monitoring dan evaluasi dengan tema Pengamanan Keimigrasian di wilayah sulawesi tenggara. Kegiatan tersebut diinisiasi Direktorat Intelijen digelar di Ruang Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari, Kamis (18/07/2024) Monev ini dihadiri Kepala Kantor Imigrasi Kendari, Soesilo; kabid inteldak kanwil, Bpk Amar; dan koordinator keamanan keimigrasian, Bpk Rakha; Plh Kasi inteldak Kanim Baubau, Bpk Indra kusuma serta pejabat struktural yang membawahi fungsi intelijen pada upt se-sultra. Soesilo dalam sambutannya menyampaikan pemahaman perihal Tusi Intelijen Kemigrasian harus secara rutin dan berkala terus diinternalisasi. “Dinamika permasalahan Kemigrasian jadi tantangan yang wajib direspon cepat personel Imigrasi,” tuturnya, Rakha menambahkan Pencegahan penyimpangan, penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran kode etik menjadi dinamika yang harus diantisipasi dini agar tidak timbul masalah dalam pelaksanaan tusi. Sementara Amar mengungkapkan sebuah kebijakan dan sistem yang dibuat tentu tidak akan memberikan kontribusi optimal bahkan cenderung gagal. Yaitu jika tidak dibarengi dengan pengelolaan SDM yang efektif dan efesien. “Dibutuhkan sikap Profesionalisme, Integritas dan Komitmen Insan Imigrasi dalam melaksanakan tusi Jadikanlah ini sebagai modal dasar dan langkah awal ransformasi organisasi kearah yang lebih baik,” tuturnya. Pada pengisian pengamanan keimigrasian ini harus berkolaborasi bersama seluruh seksi pada upt terkait tusi, pengamanan personel, pengamanan produksi, pengamananDirektorat Jenderal Imigrasi menggelar monitoring dan evaluasi dengan tema Pengamanan Keimigrasian di wilayah sulawesi tenggara. Kegiatan tersebut diinisiasi Direktorat Intelijen digelar di Ruang Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari, Kamis (18/07/2024) Monev ini dihadiri Kepala Kantor Imigrasi Kendari, Soesilo; kabid inteldak kanwil, Bpk Amar; dan koordinator keamanan keimigrasian, Bpk Rakha; Plh Kasi inteldak Kanim Baubau, Bpk Indra kusuma serta pejabat struktural yang membawahi fungsi intelijen pada upt se-sultra. Kegiatan akan dilaksanakan selama 2 hari yang nantinya akan dilakukan pendampingan kepada masing-masing upt untuk dapat melaporkan pengamanan keimigrasian pada upt masing-masing untuk semester I pada Tahun Anggaran 2024. Soesilo dalam sambutannya menyampaikan pemahaman perihal Tusi Intelijen Kemigrasian harus secara rutin dan berkala terus diinternalisasi. “Dinamika permasalahan Kemigrasian jadi tantangan yang wajib direspon cepat personel Imigrasi,” tuturnya, Rakha menambahkan Pencegahan penyimpangan, penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran kode etik menjadi dinamika yang harus diantisipasi dini agar tidak timbul masalah dalam pelaksanaan tusi. Sementara Amar mengungkapkan sebuah kebijakan dan sistem yang dibuat tentu tidak akan memberikan kontribusi optimal bahkan cenderung gagal. Yaitu jika tidak dibarengi dengan pengelolaan SDM yang efektif dan efesien. “Dibutuhkan sikap Profesionalisme, Integritas dan Komitmen Insan Imigrasi dalam melaksanakan tusi Jadikanlah ini sebagai modal dasar dan langkah awal ransformasi organisasi kearah yang lebih baik,” tuturnya. Pada pengisian pengamanan keimigrasian ini harus berkolaborasi bersama seluruh seksi pada upt terkait tusi, pengamanan personel, pengamanan produksi, pengamanan BMN, pengaduan masyarakat, pengamanan perizinan dan mitigasi resiko. BMN, pengaduan masyarakat, pengamanan perizinan dan mitigasi resiko.

[maklonherbalalmanar]

Pabrik maklon herbal keamanan teruji Almanar Herbafit 62 853 2959 7550

Al-Manar Herbafit adalah sebuah perusahaan yang memiliki kompetensi di bidang produksi obat tradisional atau yang lebih dikenal sebagai jamu. Sejak berdiri pada tahun 2004, kami telah menunjukkan dedikasi yang kuat untuk menyediakan layanan maklon herbal yang berkualitas dan terpercaya bagi para pelanggan kami.

Dalam era di mana kesadaran akan pentingnya kesehatan secara alami semakin meningkat, kami melihat adanya peluang yang besar dalam industri obat tradisional. Masyarakat semakin sadar akan potensi efek samping dari penggunaan obat-obatan kimia dan cenderung mencari alternatif yang lebih alami. Inilah yang mendorong kami untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik dalam menghasilkan produk-produk herbal yang aman dan berkualitas.

Produk Maklon Kami: Beragam Pilihan untuk Kesehatan Anda

Kami menawarkan berbagai jenis produk maklon herbal, termasuk:

Ekstrak Kapsul: Untuk kemudahan konsumsi sehari-hari.

Serbuk Oral: Bisa dicampurkan dengan minuman favorit Anda.

Cairan Obat Dalam: Untuk penggunaan yang lebih praktis dan efisien.

Cairan Obat Luar: Untuk perawatan kulit dan pengobatan luar tubuh.

Setiap produk yang kami hasilkan telah melalui proses seleksi dan pengujian ketat untuk memastikan kualitasnya. Kami berkomitmen untuk memberikan produk-produk yang aman digunakan dan memberikan manfaat yang optimal bagi kesehatan Anda.

Layanan dan Biaya: Transparansi dan Kepuasan Pelanggan

Biaya Sampel: Menguji Kualitas Produk Anda

Sebelum memutuskan untuk melakukan produksi dalam skala besar, kami menyediakan layanan pengambilan sampel produk. Dengan biaya sekitar Rp 1.500.000, Anda dapat memperoleh sekitar 30 botol produk sampel untuk pengujian kualitas dan khasiat. Investasi ini memungkinkan Anda untuk memastikan bahwa produk Anda memenuhi standar kualitas yang diharapkan sebelum dipasarkan secara luas.

Biaya Legalitas dan Sertifikasi: Kepercayaan Konsumen yang Terjamin

Legalitas produk herbal merupakan hal yang sangat penting dalam membangun kepercayaan konsumen. Kami menyediakan bantuan dalam proses perizinan produk dengan biaya sekitar Rp 10.500.000. Ini termasuk pendaftaran BPOM, sertifikasi HALAL MUI, dan uji laboratorium yang diperlukan. Dengan legalitas yang lengkap, Anda dapat yakin bahwa produk Anda memenuhi standar keamanan dan kualitas yang berlaku.

Biaya Per Produk: Fleksibilitas dan Kustomisasi

Biaya per produk di Pabrik Maklon Almanar Herbafit bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti jumlah bahan baku, bentuk sediaan, dan jenis kemasan. Dengan kisaran biaya antara Rp 30.000 hingga Rp 40.000 per produk, kami memberikan fleksibilitas dalam pemesanan sesuai dengan kebutuhan Anda. Minimal order quantity (MOQ) yang kami tawarkan adalah sebanyak 1000 pcs.

Biaya HKI (Hak Kekayaan Intelektual): Lindungi Brand dan Produk Anda

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hal yang penting dalam melindungi brand dan produk Anda dari tindakan pembajakan dan pelanggaran hak cipta. Kami menawarkan jasa pendaftaran HKI dengan biaya sekitar Rp 4.000.000. Dengan mengamankan HKI Anda, Anda dapat menjaga keunikan dan eksklusivitas produk Anda di pasaran.

Total Biaya Maklon: Investasi yang Terhitung

Saat mempertimbangkan layanan maklon di Almanar Herbafit, perlu dilakukan perhitungan yang cermat terhadap seluruh biaya yang terlibat dalam proses produksi. Dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang terjamin, kami percaya bahwa Almanar Herbafit merupakan pilihan terbaik untuk kesuksesan bisnis herbal Anda.

Kesimpulan: Almanar Herbafit, Mitra Terpercaya untuk Bisnis Herbal Anda

Al-Manar Herbafit tidak hanya menyediakan layanan maklon herbal yang berkualitas, tetapi juga menjadi mitra terpercaya bagi kesuksesan bisnis Anda. Dengan pengalaman dan komitmen kami untuk memberikan yang terbaik, kami siap mendukung Anda dalam memasuki dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Percayakan produksi herbal Anda kepada kami, dan mari bersama membangun masa depan yang lebih sehat bagi masyarakat Indonesia.

[bantennewscoid-blog]

Kemenkop UKM Ungkap Daftar Pelanggaran TikTok Shop

JAKARTA – Kementerian Koperasi dan UKM masih menaruh perhatian soal pelanggaran TikTok Shop. Platform asal China itu dinilai langgar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM, Fiki Satar menjelaskan, salah satu pelangggarannya…

[baliportalnews]

Kabupaten Buleleng Kini Miliki Satpol PP Pariwisata

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG - Keamanan dan ketertiban industri pariwisata menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng. Hal itu diwujudkan melalui pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pariwisata yang berwenang pada seluruh Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang tersebar di Kabupaten Buleleng. Kepala Satpol PP Kabupaten Buleleng, I Gede Arya Suardana saat ditemui pada Rabu (31/1/2024) mengatakan, tugas dan wewenang Satpol PP Pariwisata berbeda dengan Polisi Pariwisata. Jika Polisi Pariwisata melaksanakan penegakan hukum terhadap kasus pidana di wilayah pariwisata, maka Satpol PP Pariwisata melaksanakan penegakan peraturan daerah (Perda). "Pelanggaran pidana seperti pencurian, perampokan, kan masuk ranah pidana, maka kami lebih ke penegakan Perda yang utamanya pada segi keamanan dan ketertiban umum, pelanggaran di sana kan belum masuk ranah pidana, tetapi perlu ada aparat yang berwenang, untuk itulah Satpol PP Pariwisata dibentuk," jelas Suardana. Penegakan perda menurut Suardana meliputi menjaga keamanan dan ketertiban umum seperti polusi suara, gelandangan dan pengemis, pedagang liar, dan lain sebagainya. Selain itu, perda juga mengatur para pelaku pariwisata untuk berkontribusi terhadap daerah melalui pajak daerah dan perizinan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dioptimalkan melalui ketertiban dalam pembayaran pajak daerah dan perizinan oleh pelaku pariwisata. Khususnya wisatawan mancanegara, Satpol PP Pariwisata nantinya juga akan memberikan sosialisasi terkait norma dan budaya lokal, sehingga kelak wisatawan mancanegara tersebut dapat menghindari tindakan yang dianggap tidak menghormati budaya lokal, terutama pada tempat-tempat suci di Kabupaten Buleleng. Satpol PP Pariwisata di Kabupaten Buleleng kata Suardana terdiri dari 12 orang personel yang terbagi menjadi 2 regu, dilengkapi dengan 2 unit mobil untuk melaksanakan patroli. Satpol PP Pariwisata ini akan dilengkapi dengan baju seragam khusus dan emblem mengikuti Satpol PP Pariwisata Provinsi Bali. Untuk saat ini, personel yang ditugaskan masih dari internal pegawai Satpol PP Kabupaten Buleleng, namun dirinya tidak menutup kemungkinan ada perekrutan khusus untuk Satpol PP Pariwisata. (adv/bpn) Read the full article

[tangerangraya]

Kader PSI Tantang Fraksi Soal Banjir di Ciputat

Tangerang Selatan – Wakil Sekretaris DPW PSI Provinsi Banten Muhammad Bima Januri, meminta agar Anggota DPRD Tangsel di Fraksi mengawasi secara ketat izin-izin alih fungsi yang mungkin tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal itu dikatakan Bima, menanggapi adanya dugaan pelanggaran perizinan alih fungsi apartemen di wilayah Ciputat, yang menyebabkan banjir karena penyempitan badan sungai dan…

[titaninfrabatubara]

Meningkatkan Efisiensi Transportasi Batu Bara dengan Jalan Tol PT Servo Lintas Raya (Titan Group)

Sebagai pengelola jalan tol khusus batu bara di Sumatera Selatan, PT Servo Lintas Raya (SLR) berhasil menarik perhatian belasan perusahaan tambang batu bara di kabupaten Lahat dan Muara Enim. Bagaimana jalan tol sepanjang 113 kilometer ini menjadi tulang punggung kegiatan transportasi batu bara di wilayah tersebut?

Peningkatan Infrastruktur oleh Titan Infra Energy

Menurut Yayan Suhendri, External Relation Manager PT SLR, jalan tol ini bukan hanya sekadar jalur transportasi. Sejak tahun 2016-2017, Titan Infra Energy telah aktif memperbaiki jalan, meningkatkan ketinggian jalan, dan memperbaiki jembatan. Dengan panjang 113 kilometer dan lebar 14 meter, jalan tol ini menghubungkan Kabupaten Lahat, Muara Enim, hingga pelabuhan SDJ di PALI.

Keterlibatan PT Servo Lintas Raya (SLR) dan PT Swarnadwipa Dermaga Jaya (SDJ)

PT Servo Lintas Raya (SLR) dan PT Swarnadwipa Dermaga Jaya (SDJ), sebagai anak perusahaan Titan Infra Energy atau Titan Group, memiliki peran penting dalam menjaga kualitas layanan. Mereka mematuhi semua regulasi pertambangan yang ditetapkan pemerintah. Jalan tol ini melintasi 52 desa pada 11 kecamatan di empat kabupaten.

Ketaatan Terhadap Regulasi Pertambangan

Yayan menekankan bahwa sejak awal, perusahaan telah mematuhi semua tahapan sesuai ketentuan pemerintah, mulai dari perizinan usaha hingga lingkungan hidup. Pada 3 November 2023, ia membahas lampiran III Peraturan Menteri ESDM No. 5 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral.

Melibatkan Masyarakat dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Ruang Lingkup Kegiatan Pertambangan

Aturan tersebut mencakup berbagai kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemegang Ijin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP). Menurut Yayan, proses mulai dari survei hingga penggalian batu bara dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Semua kegiatan diawasi oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Yayan menegaskan bahwa SLR dan/atau SDJ selalu menekankan kegiatan usaha yang berbasis ketaatan terhadap seluruh ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), perusahaan ini telah merealisasikan 76 kegiatan pembagian program CSR kepada masyarakat di empat kabupaten, yakni Lahat, Muaraenim, PALI, dan Banyuasin.

Dampak Ekonomi dan Inovasi Teknologi

Dampak Ekonomi di Kawasan Operasional

Selain memberikan kontribusi pada sektor pertambangan, kehadiran jalan tol khusus batu bara ini juga memberikan dampak positif pada perekonomian di kawasan operasionalnya. Dengan tersedianya akses yang efisien, transportasi batu bara menjadi lebih lancar, mendukung produktivitas perusahaan tambang, dan pada gilirannya, menciptakan lapangan kerja.

Inovasi dan Teknologi dalam Kegiatan Pertambangan

Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam operasional jalan tol ini tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik. Mereka terus berinovasi dalam penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi kegiatan pertambangan. Penerapan teknologi canggih, seperti sistem pemantauan kendaraan dan pengelolaan logistik, tidak hanya meningkatkan keamanan operasional tetapi juga mengoptimalkan penggunaan sumber daya.

Kontribusi Terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Selain berkomitmen pada kepatuhan terhadap regulasi, perusahaan ini juga aktif berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, mereka terlibat dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. Dengan demikian, tidak hanya menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar kawasan operasional.

Sinergi antara Sektor Swasta, Pemerintah, dan Masyarakat

Peran Penting Pemerintah dalam Pengawasan

Keberhasilan operasional jalan tol khusus batu bara ini tidak terlepas dari peran penting pemerintah dalam pengawasan dan regulasi. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang baik, risiko pelanggaran dapat diminimalkan, memastikan bahwa kegiatan pertambangan berjalan sesuai dengan standar dan norma yang telah ditetapkan.

Proyek CSR: Menyentuh Hidup Lebih Jauh

Proyek CSR yang dilaksanakan oleh SLR dan SDJ tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penyentuhan kehidupan lebih jauh. Program bantuan seperti pemberian benih padi, pupuk, dan bantuan beras tidak hanya mendukung keberlanjutan pertanian lokal tetapi juga memberikan dampak positif pada ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Keterlibatan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

Dalam proses operasional jalan tol khusus batu bara ini, keterlibatan masyarakat setempat sangat dijunjung tinggi. Melalui dialog terbuka dan transparan, perusahaan berupaya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan operasional yang dapat memengaruhi lingkungan dan kehidupan sehari-hari mereka.

Masa Depan Pertambangan yang Berkelanjutan

Dalam pandangan jangka panjang, perbaikan dan pengembangan infrastruktur, seperti jalan tol khusus batu bara, bukan hanya sekadar investasi saat ini. Ini merupakan langkah strategis yang berpotensi memberikan kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah di masa depan.

Kesimpulan: Menyongsong Masa Depan Pertambangan yang Berkelanjutan

Dengan dioperasikannya jalan tol khusus batu bara sepanjang 113 kilometer ini, Sumatera Selatan tidak hanya mengalami kemajuan dalam sektor pertambangan, tetapi juga membuka peluang baru untuk pembangunan berkelanjutan. Dengan ketaatan pada regulasi, inovasi teknologi, dan komitmen pada tanggung jawab sosial, perusahaan-perusahaan terlibat tidak hanya menjadi pemain utama dalam industri ini tetapi juga agen perubahan positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Ke depan, sinergi antara sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat akan menjadi kunci untuk menyongsong masa depan pertambangan yang berkelanjutan di Sumatera Selatan.

[barisanyasaadisusanto]

Pengaduan Warga Bugbug Karangasem Yasa Adi Susanto: Tanggapan Serius BK DPD RI terhadap AWK

Dalam suasana yang penuh tegangan, Badan Kehormatan (BK) DPD RI merespons dengan serius pengaduan warga Desa Bugbug, Karangasem, terhadap Anggota DPD RI dapil Bali Aryaweda Karna (AWK). Ketua BK DPD RI, Leonardy Harmainy Dt Bandari Basa, didampingi Wakil Ketua BK DPD RI Dr. Made Mangku Pastika dan Habib Ali Alwi bersama 13 anggota BK, langsung melakukan rapat tertutup di Kantor DPD RI perwakilan Bali pada Kamis (16/11).

Pernyataan Meresahkan AWK

Perwakilan warga, I Nengah Yasa Adi Susanto, mengungkapkan bahwa pernyataan AWK dinilai meresahkan warga. Pernyataannya yang dianggap provokatif menjadi pemicu pengaduan ini, dan BK DPD RI diharapkan dapat memberikan sanksi berat sebagai respons atas perilaku tersebut.

Bukti yang Disampaikan

Dalam pertemuan tersebut, I Nengah Yasa Adi Susanto menyampaikan sebanyak 15 bukti kepada BK DPD RI. Ini termasuk 13 surat dan 2 rekaman video yang diharapkan dapat mempercepat proses verifikasi dan penanganan atas laporan warga. Pengacara yang turut serta dalam pertemuan ini, Jero Ong, menegaskan harapannya agar AWK dapat dihentikan jika terbukti melakukan pelanggaran berat, mengingat AWK sebelumnya telah mendapat peringatan 'sedang'.

Tanggapan Ketua BK DPD RI

Ketua BK DPD RI, Leonardy Harmainy, menegaskan bahwa pertemuan tersebut masih dalam tahap verifikasi terkait laporan warga. Meskipun belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa proses verifikasi merupakan langkah awal sebelum penentuan keputusan lebih lanjut.

Proses Verifikasi dan Keputusan Selanjutnya

Wakil Ketua BK DPD RI, Dr. Mangku Pastika, menambahkan bahwa setelah proses verifikasi, DPD RI masih akan membuka ruang untuk mendengar masukan-masukan sebelum mengambil keputusan final. Proses ini mencerminkan komitmen DPD RI untuk menjalankan proses hukum dengan adil dan transparan. Dari 19 anggota BK, 16 di antaranya hadir dalam pertemuan tersebut, menunjukkan seriusnya penanganan kasus ini.

Pengaduan Warga Desa Bugbug

Warga Desa Bugbug mengadukan AWK karena pernyataannya yang dianggap memprovokasi masyarakat dalam kasus perusakan resor. Pengaduan ini didukung oleh sejumlah bukti berupa surat-surat dan kerusakan yang terjadi di Resor Detiga Neano.

Dalam pertemuan dengan BK, Jero Ong merekomendasikan agar pihak terkait, termasuk Pemerintah Kabupaten setempat, diikutsertakan dalam proses penyelidikan. Hal ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan pembangunan vila terhadap hukum adat dan konstitusi, serta untuk meminta keterangan dari investor terkait perizinan.

Respons Positif dari Jero Ong

Jero Ong melihat respons BK DPD RI sebagai langkah positif. "Keputusan akhir BK akan kami dukung," katanya dengan keyakinan bahwa AWK yang diduga melanggar kode etik dan tata tertib akan dijatuhi sanksi.

Situasi di DPD RI Bali

Situasi di DPD RI perwakilan Bali terlihat cukup menegangkan selama pertemuan. Selain puluhan warga yang hadir, aparat keamanan juga turut berjaga-jaga, mencerminkan seriusnya isu ini dalam masyarakat.

Implikasi Hukum Terhadap AWK

Dalam konteks ini, penting untuk memahami potensi implikasi hukum terhadap AWK. Jika setelah proses verifikasi dan penyelidikan, BK DPD RI menemukan bahwa AWK bersalah dan melanggar kode etik, sanksi apa yang mungkin dijatuhkan? Sesuai dengan aturan internal DPD RI, sanksi dapat mencakup peringatan, penghentian sementara, atau bahkan pemecatan.

Keterlibatan Pemerintah Kabupaten

Rekomendasi Jero Ong untuk melibatkan Pemerintah Kabupaten dalam proses penyelidikan membuka pintu bagi keterlibatan lebih lanjut. Pemkab setempat memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pembangunan vila tidak hanya mematuhi regulasi resmi tetapi juga tidak melanggar hukum adat dan konstitusi. Dua surat dari Pemkab yang menyatakan bahwa pembangunan vila tidak melanggar hukum adat atau konstitusi juga menjadi bagian integral dari penyelidikan ini.

Tindak Lanjut Terhadap Kerusakan Resor

Selain kasus pengaduan terhadap AWK, fokus juga harus diberikan pada tindak lanjut terhadap perusakan resor. Bukti-bukti yang disampaikan oleh warga, termasuk kerusakan yang terjadi di Resor Detiga Neano, harus menjadi perhatian serius dalam proses penegakan hukum. Penanganan yang tepat terhadap pelaku perusakan harus diupayakan untuk memastikan keadilan bagi pemilik resor dan mencegah terjadinya tindakan serupa di masa depan.

Transparansi dan Keterbukaan

Proses penanganan kasus ini harus dilakukan secara transparan dan terbuka. DPD RI, melalui BK-nya, memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai perkembangan kasus ini. Hal ini akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan menunjukkan komitmen untuk menegakkan hukum dengan adil.

Kesimpulan

Pengaduan warga Bugbug Karangasem terhadap AWK menjadi sorotan serius BK DPD RI. Proses verifikasi dan penyelidikan yang sedang berlangsung menunjukkan bahwa lembaga ini mengambil langkah-langkah tegas dalam menangani kasus ini. Implikasi hukum terhadap AWK dan tindak lanjut terhadap kerusakan resor harus menjadi perhatian utama dalam menegakkan keadilan. Transparansi dan keterbukaan dalam penanganan kasus ini adalah kunci untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

[azrienamecca]

Memahami Varian Korupsi dalam Webinar Denny JA

Pada hari Rabu lalu, Webinar yang dipandu oleh tokoh terkemuka Indonesia, Denny JA, menghadirkan pembahasan menarik mengenai varian korupsi. Acara ini berhasil menarik perhatian ribuan peserta yang antusias untuk memahami lebih dalam mengenai isu yang krusial ini. Webinar dimulai dengan sambutan hangat dari Denny ja, yang mengungkapkan kegembiraannya melihat begitu banyak peminat yang ingin memahami varian korupsi. Denny JA, sebagai seorang pengamat sosial dan pemerhati isuisu politik di Indonesia, telah lama mengkaji fenomena korupsi dengan seksama. Ia berharap webinar ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada peserta tentang variasi kasus korupsi yang ada di Indonesia. Dalam sesi pertama, Denny ja membahas tentang korupsi administratif, salah satu varian korupsi yang sering terjadi dalam sektor publik. Ia menjelaskan bahwa korupsi administratif melibatkan praktik penerimaan suap dalam proses administrasi, seperti pemalsuan dokumen, perizinan ilegal, atau pelanggaran etika dalam tugas seharihari. Denny JA menyoroti pentingnya penegakan hukum yang tegas dalam membongkar kasus korupsi administratif, agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik yang adil dan berintegritas. Sesi kedua berkaitan dengan varian korupsi yang kerap terjadi di sektor ekonomi, yaitu korupsi dalam bentuk kolusi, nepotisme, dan kronisme (KKN). Denny JA menjelaskan bahwa KKN sering kali terjadi dalam hubungan antara pengusaha dan pemerintah, yang melibatkan pemberian keuntungan atau fasilitas khusus kepada pihak yang memiliki hubungan dekat dengan penguasa atau pejabat yang berwenang. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam bisnis dan pemerintahan, serta perlunya peraturan yang ketat untuk mencegah praktek korupsi semacam ini. Sesi ketiga mengupas varian korupsi yang berhubungan dengan sektor politik. Dalam hal ini, Denny JA menyoroti korupsi politik yang melibatkan penerimaan suap dalam pemilihan umum, praktik politik yang tidak etis, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ia mengajak peserta webinar untuk menjadi pemilih yang cerdas dan kritis, serta aktif dalam memantau dan mengawasi proses demokrasi untuk mencegah korupsi politik. Sesi terakhir adalah tentang korupsi dalam sektor sosial dan lingkungan. Dalam hal ini, Denny JA menggambarkan bagaimana korupsi dapat merusak sumber daya alam, mengurangi kualitas lingkungan hidup, serta menghambat pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Ia menekankan perlunya kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam menjaga sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta pentingnya peran lembaga pengawas dan penegak hukum untuk mengatasi kasus korupsi dalam sektor ini. Webinar ini tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang varian korupsi yang ada di Indonesia, tetapi juga mendorong peserta untuk turut berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Denny JA mengajak peserta untuk menjadi bagian dari perubahan positif dalam masyarakat, dengan mengedepankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam semua aspek kehidupan. Webinar ini berhasil memberikan wawasan baru bagi peserta mengenai varian korupsi yang ada di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang korupsi, diharapkan peserta dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di negara ini. Dalam mengakhiri webinar ini, Denny JA mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah ikut serta.

Cek Selengkapnya: Memahami Varian Korupsi dalam Webinar Denny JA

[realitajayasaktigroup]

Investigasi Tim Gabungan: Daging Beku Ayam di Pontianak Diduga Tak Berizin Lengkap

RELASIPUBLIK.OR.ID, PONTIANAK KALBAR  ||  || Tim Gabungan Mata Elang dari awak media melakukan investigasi di wilayah Pontianak Timur dan menemukan bahwa daging ayam beku yang beredar di Pasar Angrek diduga tidak memiliki izin lengkap. Temuan ini mencuat pada Senin, 14 Oktober 2024, saat tim menyaksikan langsung proses bongkar muat daging ayam beku dari sebuah kontainer yang berasal dari…

[jalidenroysukarman]

Mengapa Korupsi Semakin Merajalela di Indonesia: Sebuah Perspektif Profesional

Korupsi merupakan masalah serius yang terus merajalela di Indonesia. Fenomena ini telah menghancurkan kepercayaan publik, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan ketidakadilan sosial. Untuk memahami Mengapa korupsi semakin meluas di Indonesia, perlu dilihat dari perspektif profesional.

Salah satu alasan utama korupsi semakin merajalela adalah rendahnya gaji pegawai publik. Banyak pegawai pemerintah mendapatkan gaji yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kondisi ini membuat mereka rentan terhadap tawaran suap dari pihakpihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam situasi seperti ini, beberapa pegawai publik mungkin merasa terpaksa untuk menerima suap demi memenuhi kebutuhan seharihari mereka. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan juga menjadi faktor penting dalam meningkatnya korupsi di Indonesia. Kurangnya pengawasan yang efektif memungkinkan praktik korupsi terjadi tanpa rasa takut akan ditemukan. Pihakpihak yang terlibat dalam korupsi dapat dengan mudah menghindari pengawasan dan memanfaatkan celah dalam sistem untuk keuntungan pribadi mereka. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan yang ketat dan independen untuk memerangi korupsi. Tidak ada hukuman yang memadai bagi pelaku korupsi juga menjadi masalah serius di Indonesia. Sanksi yang lemah dan proses hukum yang lambat tidak memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Akibatnya, orangorang yang terlibat dalam praktik korupsi merasa bebas untuk melanjutkan tindakan mereka tanpa takut akan konsekuensi hukum yang serius. Peningkatan sanksi dan percepatan proses hukum perlu dilakukan untuk mencegah dan memberantas korupsi. Selanjutnya, budaya toleransi terhadap korupsi juga berperan dalam meluasnya praktik ini di Indonesia. Beberapa orang mungkin menganggap korupsi sebagai hal yang biasa dan tidak melihatnya sebagai pelanggaran serius terhadap hukum dan etika. Penting untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap korupsi melalui pendidikan yang tepat. Pendidikan yang mengajarkan nilainilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas penting dilakukan untuk membentuk budaya yang tidak mentolerir korupsi. Selain itu, kompleksitas birokrasi juga merupakan faktor yang tidak bisa diabaikan dalam memahami penyebaran korupsi di Indonesia. Proses birokrasi yang rumit dan berbelitbelit membuat praktik korupsi lebih mungkin terjadi. Korupsi dapat terjadi dalam bentuk suap atau pungutan liar untuk mempercepat proses birokrasi yang lambat, seperti perizinan atau pengadaan barang. Reformasi birokrasi yang menyederhanakan proses dan mengurangi peluang korupsi perlu dilakukan. Dalam menghadapi masalah korupsi yang merajalela di Indonesia, diperlukan upaya yang komprehensif. Pertama, peningkatan gaji pegawai publik harus dilakukan untuk mengurangi ketergantungan mereka pada suap. Kedua, sistem pengawasan yang kuat dan independen harus diperkenalkan agar praktik korupsi tidak bisa terjadi tanpa ada yang tahu. Ketiga, peningkatan sanksi dan percepatan proses hukum harus dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Keempat, upaya pendidikan terhadap masyarakat sangat penting untuk mengubah persepsi budaya terhadap korupsi. Terakhir, reformasi birokrasi yang menyederhanakan proses dan mengurangi peluang korupsi juga harus dilakukan.

Cek Selengkapnya: Mengapa Korupsi Semakin Merajalela di Indonesia: Sebuah Perspektif Profesional

[kantorhukummigunani]

Jenis Perkara yang Dapat Diselesaikan oleh Pengacara Solo

Pengacara solo, yaitu pengacara yang bekerja sendiri tanpa bergabung dalam firma besar, dapat membantu Anda dalam berbagai jenis perkara hukum. Berikut adalah beberapa jenis perkara yang bisa diselesaikan oleh pengacara solo, dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami:

Jenis Perkara yang Dapat Diselesaikan oleh Pengacara Solo

1. Perceraian dan Masalah Keluarga

Jika Anda memiliki masalah dalam hubungan pernikahan atau masalah lain yang melibatkan keluarga, pengacara solo dapat membantu. Mereka dapat memberikan nasihat tentang hak dan kewajiban Anda serta membantu dalam pembagian harta dan hak asuh anak.

2. Pidana Ringan dan Pelanggaran Lalu Lintas

Ketika Anda menghadapi tuduhan pelanggaran lalu lintas atau pelanggaran kecil lainnya, pengacara solo dapat memberikan panduan dan membantu Anda menghadapi proses hukum yang terlibat.

3. Pembelian atau Penjualan Rumah

Jika Anda ingin membeli atau menjual rumah, pengacara solo dapat membantu dengan proses hukum yang terkait. Mereka akan memeriksa kontrak, mengurus perizinan, dan memastikan semua prosedur hukum terpenuhi.

4. Perselisihan Kontrak

Apabila Anda terlibat dalam perselisihan kontrak dengan pihak lain, pengacara solo dapat membantu Anda memahami hak-hak Anda, merumuskan strategi penyelesaian, dan berbicara untuk kepentingan Anda.

5. Pekerjaan dan Hak Karyawan

Jika Anda mengalami masalah di tempat kerja, seperti pemutusan hubungan kerja yang tidak adil atau pelanggaran hak karyawan, pengacara solo dapat membantu Anda memahami hak-hak Anda dan memulai tindakan hukum jika diperlukan.

6. Perselisihan Bisnis Kecil

Bagi pemilik usaha kecil, pengacara solo dapat membantu dalam perselisihan bisnis, kontrak, atau masalah lain yang timbul dalam menjalankan usaha Anda.

7. Perencanaan Warisan dan Surat Wasiat

Jika Anda ingin merencanakan bagaimana harta Anda akan didistribusikan setelah Anda meninggal, pengacara solo dapat membantu membuat surat wasiat dan memberikan nasihat tentang perencanaan warisan.

8. Masalah Keuangan dan Hutang

Pengacara solo dapat membantu Anda mengatasi masalah keuangan, termasuk restrukturisasi hutang, negosiasi dengan kreditur, atau bahkan menyusun rencana kepailitan jika diperlukan.

9. Konsultasi Hukum Umum

Jika Anda memiliki pertanyaan hukum umum atau membutuhkan nasihat tentang berbagai hal hukum, pengacara solo dapat memberikan panduan dan informasi yang Anda butuhkan.

10. Advokasi dan Mediasi

Pengacara solo juga dapat berperan sebagai advokat Anda dalam negosiasi atau mediasi dengan pihak lain, membantu mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Ingatlah bahwa pengacara solo memiliki berbagai keahlian dalam bidang-bidang tertentu, jadi pastikan Anda memilih pengacara yang memiliki pengalaman dan keahlian sesuai dengan kasus Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan atau masalah hukum, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan pengacara solo yang berkualitas.

[goriaucom]

Sidak PT PHI di Kemang, DPRD Pelalawan Dapati Dugaan Pelanggaran, Perizinan, Limbah hingga Timbangan

PANGKALAN KERINCI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan temukan dugaan pelanggaran oleh PT Permata Hijau Indonesia (PHI) Unit Langgam di Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras, Pelalawan, Riau, Selasa (4/7/2023). http://dlvr.it/SrjHVD

[ktrindonesia]

Alat Bukti Terkait Kejahatan Walikota dan Mantan Walikota Tangsel Bersama PT JRP Sudah Lengkap Di Kemendagri, Poly Betaubun Tidak Akan Mundur dan Takut Hadapi Mafia Tanah Dan Mafia Perizinan

KTRINDONESIA.COM – Yatmi ahli waris alm Alin bin Embing telah menerima surat pemberitahuan perkembangan penanganan dumas (SP3D), terkait pelaporan pelanggaran kode etik oleh Kapolres Kota Tangerang Sealatan. Kuasa hukum ahli waris, Poly Betaubun mengungkapkan surat diterima pada hari ini, berdasarkan surat Nomor: B/15031/XII/RES.7.5./2022/Bareskrim tanggal 30 Desember 2022. ���Terima kasih…

[baliportalnews]

Pemkab Tabanan Gelar Sosialisasi Antikorupsi dan Penggunaan Media Pengaduan

BALIPORTALNEWS.COM, TABANAN - Korupsi adalah tindakan yang sangat merugikan yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi, sosial, dan politik yang serius. Sebab itu, sebagai salah satu upaya untuk optimalisasi pembangunan di daerah, Pemkab Tabanan menggelar kegiatan Sosialisasi Antikorupsi dan Penggunaan Media Pengaduan melalui SP4N Lapor di Kabupaten Tabanan yang bertempat di ruang rapat lantai III Kantor Bupati Tabanan, Rabu (13/9/2023) pagi. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Sekda I Gede Susila mewakili Bupati Tabanan dan diikuti para Asisten, Inspektur dan seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemkab Tabanan, Narasumber serta undangan terkait lainnya. Untuk diketahui bersama, korupsi mampu menimbulkan berbagai bahaya yang meliputi, kerugian keuangan, ketidaksetaraan, ketidakadilan, ketidakpercayaan publik, gangguan pembangunan, termasuk kerusakan lingkungan. Dalam sambutannya, Sekda I Gede Susila menyampaikan, korupsi sesungguhnya tidak hanya bentuk pelanggaran hukum dan etika, namun juga bertentangan dengan HAM dan keadilan. Korupsi merupakan ancaman terhadap kemanusiaaan, ancaman terhadap hak publik dan ancaman terhadap keberlangsungan Bangsa dan Negara, karena korupsi merusak sendi-sendi kehidupan. "Sebagai Bangsa yang religius dan berbudaya luhur, seharusnya menjadi pengingat yang kuat untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Semua Agama yamg dianut Bangsa Indonesia pada hakekatnya tegas melarang umatnya untuk melakukan korupsi. Korupsi bagi umat beragama merupakan bentuk pengingkaran terhadap kepercayaan dan amanah rakyat yang menginginkan keadilan dan kesejahteraan," ungkap Susila. Untuk menutup celah korupsi, Pemerintah telah melaksanakan reformasi birokrasi, perbaikan pelayanan publik, dan penguatan pengawasan secara lebih transparan dan akuntable. Dalam pemberian perizinan misalnya, pemerintah telah melakukan penyederhanaan birokrasi melalui transformasi organisasi, transformasi SDM Aparatur dan transformasi sistem kerja. Disamping itu, tata kelola manajemen ASN juga disampaikan Susila harus konsisten agar menjadi lebih profesional dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital sangat penting dilakukan melalui pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, seperti e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-catalog, e-payment, dan lainnya. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kepemimpinan, kegigihan dan konsistensi yang luar biasa. Disamping itu, perlu sinergi dan kolaborasi seluruh instansi dan komponen masyarakat. Dalam rangka penguatan, optimalisasi, dan internalisasi budaya antikorupsi, Susila minta kepada seluruh hadirin agar memanfaatkan kecanggihan teknologi, terapkan sanksi dan hukuman yang tegas serta bangun mindshet aparatur birokrasi yang berakhlak, juga gencarkan dan pupuk nilai-nilai antikorupsi agar menjadi karakter Bangsa.(bpn) Read the full article