#pandangan fraksi-fraksi

[kantorberita]

DPRD Bengkulu Pacu Pembahasan RAPBD 2025: Fokus pada Transparansi dan Program Prioritas

DPRD Bengkulu Pacu Pembahasan RAPBD 2025: Fokus pada Transparansi dan Program Prioritas KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU|| Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu terus mempercepat proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025. Langkah ini dilakukan agar Raperda dapat segera…

[hargo-news]

Fraksi PDIP Kabgor Berharap APBD 2025 Dapat Dioptimalkan

Hargo.co.id, GORONTALO – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) berharap agar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 nanti dapat dioptimalkan pemerintah daerah. Hal Ini diungkapkan Ketua Fraksi PDIP Asni U .Menu dalam pembacaan pandangan fraksi, Senin (14/10/2024). “Pengoptimalan tersebut diharapkan dapat dilakukan melalui berbagai sumber penerimaan daerah, khususnya…

[sumbartodaynews]

Fraksi DPRD Sampaikan Jawaban/Tanggapan Atas Pandangan Bupati Terkait 2 Ranperda Inisiatif DPRD.

DHARMASRAYA-SUMBAR, SUMBARTODAYNEWS.COM — Melalui Rapat Paripurna, 7 (tujuh) Fraksi DPRD sampaikan tanggapan atas pandangan bupati terkait 2 Ranperda Inisiatif DPRD yakni Ranperda tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Ade Sudarman,S.Pd dan dihadiri oleh Bupati Dharmasraya yang diwakili oleh Sekretaris…

[sumbarlivetv]

Fraksi DPRD Sampaikan Jawaban/Tanggapan Atas Pandangan Bupati Terkait 2 Ranperda Inisiatif DPRD

Dharmasraya, Sumbarlivetv.com — Melalui Rapat Paripurna, 7 (tujuh) Fraksi DPRD sampaikan tanggapan atas pandangan bupati terkait 2 Ranperda Inisiatif DPRD yakni Ranperda tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Ade Sudarman, S.Pd dan dihadiri oleh Bupati Dharmasraya yang diwakili oleh Sekretaris Daerah H.…

[pilarsultra]

Fraksi Gerinda Ingatkan Pemprov Sultra Lima Hal Krusial Dalam RAPBD 2025

PILARSULTRA.COM, Kendari — Fraksi Gerindra Indonesia Maju DPRD Sulawesi Tenggara menyampaikan lima hal krusial dalam pandangan umum Fraksi-Fraksi Dewan Rapat Paripurna Nota Keuangan Ranperda RAPBD 2025 Sultra yang telah disampaikan Pj. Gubernur Sultra pada Senin malam 25 November 2024. Fraksi Gerindra Indonesia Maju Sultra melalui juru bicaranya meminta penjelasan Pemerintah Provinsi Sulawesi…

[lampung7com]

Dra. Bayana, M.Si., Sampaikan Raperda TK I APBD Tahun 2025

Tubaba — Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah Tulang Bawang Barat (Tubaba) Dra. Bayana, M.Si., sampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Tubaba pada Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I Atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2025, di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat. Senin (25/11/2024). Pada kesempatan tersebut, Dra. Bayana menanggapi perihal pandangan umum dari 7 Fraksi DPRD Tubaba…

[journalartanews]

Pj Wali Kota Pangkalpinang Beri Tanggapan Pandangan Umum Fraksi DPRD Terkait 3 Raperda

PANGKALPINANG, JOURNALARTA.Com – Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama memberikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Pangkalpinang ke-V masa persidangan I tahun 2024 di ruang sidang setempat, Senin (11/11/2024). Adapun ketiga Raperda kota Pangkalpinang yang…

[rupmoker]

Raker Perdana dengan Komisi XIII DPR RI, Supratman Bahas Fokus Kerja Kementerian Hukum

Raker Perdana dengan Komisi XIII DPR RI, Supratman Bahas Fokus Kerja Kementerian Hukum

Jakarta - Menteri Hukum, Supratman, menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Senin (4/11/2024). Ini merupakan rapat perdana Menteri Hukum bersama DPR sejak dibentuknya Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam raker ini, Supratman dan anggota Komisi III membahas fokus kerja Kementerian Hukum pasca pemisahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi tiga kementerian.

Supratman menyampaikan, bahwa saat ini Kemenkumham  sedang berada dalam masa transisi pasca pemisahan menjadi tiga kementerian. Tim transisi Kemenkumham menargetkan penyelesaian kelembagaan pada Juni tahun 2025.

Selain itu, pihaknya saat ini tengah fokus membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Upaya ini dimulai sejak perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hingga pembangunan sistem merit sebagai dasar pengembangan karir pegawai yang adil dan sesuai kompetensi.

“Memastikan rekrutmen CPNS yang saat ini sedang berlangsung dengan lancar, karena merupakan bagian awal penentuan kualitas SDM. Kualitas SDM menentukan keberhasilan organisasi,” ujar Supratman di ruang rapat Gedung Nusantara II DPR RI.

Di bidang regulasi, lanjut Supratman, Kementerian Hukum fokus melakukan reviu terhadap seluruh peraturan perundang-undangan agar selaras mendukung Indonesia Emas 2045.

“Kementerian Hukum melakukan reviu terhadap seluruh Undang-undang, peraturan pemerintah, agar dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi, supaya satu langkah menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi XIII, Al Muzzammil Yusuf, meminta Kementerian Hukum memperhatikan aspek meaningful participation dalam pembentukan Undang-Undang. Anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini mengingatkan bahwa partisipasi publik dalam pembentukan produk hukum telah menjadi putusan Mahkamah Konstitusi.

Di samping itu, anggota komisi XIII, Ali Mazi, menginginkan peningkatan fungsi pembinaan hukum nasional. Menurutnya, pembinaan hukum nasional memberikan dampak positif sejak tahun 1990-an.

Mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, turut menyampaikan pandangan dalam raker ini. Anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengharapkan penempatan pegawai-pegawai yang berintegritas dan memiliki pengetahuan luas pada setiap satuan kerja Kementerian Hukum, khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI).

“Kami menitipkan orang-orang yang kredibel, berintegritas, dan memiliki kedalaman pengetahuan. Jika orang tidak mempunyai integritas maka akan menimbulkan persoalan besar,” pinta Yasonna.

Menanggapi masukan dari anggota Komisi XIII DPR, Supratman memastikan bahwa Kementerian Hukum akan meneruskan kinerja baik yang telah diwariskan oleh menteri-menteri sebelumnya. Sebagai contoh, penyatuan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan menjadi Politeknik Pengayoman Indonesia. Ia menjelaskan, tim Kementerian Hukum sedang menyiapkan naskah akademik untuk menambahkan prodi baru, diantaranya terkait peraturan perundang-undangan, kekayaan intelektual, bahkan Hak Asasi Manusia.

“Semua yang baik pasti kami lanjutkan, termasuk keberadaan Politeknik Pengayoman Indonesia. Kementerian PANRB sudah menyetujui agar Politeknik berada dalam satu atap di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum. BPSDM sedang menyiapkan naskah akademik untuk menyiapkan prodi yang baru,” jelasnya.

[kabartangsel]

Pj Gubernur Al Muktabar Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Fraksi DPRD Banten Terkait Raperda APBD TA 2025

Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Banten menggelar rapat paripurna terkait Jawaban Gubernur Banten terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Banten atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Sabtu (26/10/2024). Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD…

[m1totoslot]

Pj Gubernur Banten ingin Raperda APBN 2025 lebih fokus layanan dasar

Jadi 2025 ini kami sangat fokus secara general terhadap layanan dasar.

Serang (ANTARA) -

Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menginginkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) 2025 lebih berfokus dalam menjawab pemenuhan layanan dasar.

"Jadi 2025 ini kami sangat fokus secara general terhadap layanan dasar. Layanan dasar ini di dalamnya ada pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia," ujar Al Muktabar dalam keterangannya pada rapat paripurna mengenai jawaban Gubernur Banten terhadap pandangan fraksi DPRD Provinsi Banten atas Raperda APBN 2025, di Serang, Sabtu.

Al Muktabar mengatakan Raperda APBD 2025 akan dibahas bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Banten dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten.

"Kita masih ada waktu dalam rentang ke depan untuk pembahasan itu, dan kita akan sangat fokus memastikan target program itu benar-benar menjawab apa yang dimandatkan untuk kesejahteraan rakyat," kata dia.

Al Muktabar mengatakan, pada dasarnya penyusunan Raperda APBD Tahun Anggaran 2025 telah mengacu terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, dengan target dari akselerasi hal tersebut dalam mengoptimalkan pelayanan dasar kepada masyarakat.

"Prinsipnya akselerasi itu mengacu kepada peraturan perundang-undangan, dan target dari semua itu adalah untuk rakyat," ujar Al Muktabar.

Al Muktabar juga menuturkan dalam penyusunan Raperda APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 ini juga menyelaraskan terhadap kebijakan nasional. "Dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, kami juga mengacu kepada APBN atau kewenangan-kewenangan yang dimandatkan secara nasional," ujar dia  pula.

[kantorberita]

Rapat Paripurna DPRD Kota Bengkulu: Walikota Tanggapi Pandangan Umum Fraksi Mengenai Raperda APBD 2025

Rapat Paripurna DPRD Kota Bengkulu: Walikota Tanggapi Pandangan Umum Fraksi Mengenai Raperda APBD 2025 KANTOR-BERITA.COM, KOTA BENGKULU|| Pada Selasa, 22 Oktober 2024, Ketua DPRD Kota Bengkulu, Herimanto, didampingi Wakil Ketua I, Rahmat Widodo, dan Wakil Ketua II, Riduan, secara resmi membuka rapat paripurna yang digelar di Ruang Ratu Agung DPRD Kota Bengkulu. Rapat ini menjadi kelanjutan dari…

[sumbartodaynews]

Fraksi DPRD Sampaikan Pandangan Umum Terkait Nota Penjelasan Bupati Tentang Ranperda APBD TA 2025.

DHARMASRAYA-SUMBAR, SUMBARTODAYNEWS.COM — Sebanyak tujuh Fraksi DPRD Kabupaten Dharmasraya Sampaikan Pandangan terhadap Nota Penjelasanya Bupati Terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD tahun 2025. Pandangan umum ini disampaikan melalui Rapat Paripurna DPRD yang dipimpin oleh Ade Sudarman,S.Pd selaku Wakil Ketua DPRD. Selasa,(12/11/2024). Pandangan umum ini diawali dengan…

[sumbarlivetv]

SUTAN RISKA SAMPAIKAN JAWABAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI DPRD TENTANG RANPERDA APBD TAHUN 2025

DHARMASRAYA, Sumbarlivetv.com  –Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan menghadiri Rapat Paripurna DPRD memberikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap Nota Penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025. Paripurna ini dilaksanakan pada hari Rabu, (13/11/24). Menurut Bupati, memahami beban…

[pilarsultra]

Fraksi PDIP Sultra: Optimalkan Potensi Pajak MBLB, Air Permukan dan Kendaraan Bermotor

Rapat Paripurna DPRD Sultra: Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dalam Dewan Atas Ranperda APBD Provinsi Sultra Tahun Anggaran 2025 PILARSULTRA.COM, Kendari — Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara menekakan pentingnya optimalisasi potensi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)…

[rasiooid]

Harga Material Naik, DPRD Kota Tangerang Minta Anggaran Bedah Rumah APBD 2025 Ditambah

  RASIOO.id – Sejumlah fraksi di DPRD Kota Tangerang mengusulkan kenaikan anggaran perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau bedah rumah pada APBD tahun 2025. Ketua Fraksi Golkar Syaiful Millah dalam pandangan fraksi mengatakan anggaran sebesar Rp20 juta untuk satu unit rumah tidak cukup karena harga material bahan bangunan mengalami kenaikan. “Dari nilai Rp 20 juta per unit agar dievaluasi…