#pandangan fraksi-fraksi

[kantorberita]

DPRD Bengkulu Pacu Pembahasan RAPBD 2025: Fokus pada Transparansi dan Program Prioritas

DPRD Bengkulu Pacu Pembahasan RAPBD 2025: Fokus pada Transparansi dan Program Prioritas KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU|| Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu terus mempercepat proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025. Langkah ini dilakukan agar Raperda dapat segera…

[rupmoker]

Raker Perdana dengan Komisi XIII DPR RI, Supratman Bahas Fokus Kerja Kementerian Hukum

Raker Perdana dengan Komisi XIII DPR RI, Supratman Bahas Fokus Kerja Kementerian Hukum

Jakarta - Menteri Hukum, Supratman, menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Senin (4/11/2024). Ini merupakan rapat perdana Menteri Hukum bersama DPR sejak dibentuknya Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam raker ini, Supratman dan anggota Komisi III membahas fokus kerja Kementerian Hukum pasca pemisahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi tiga kementerian.

Supratman menyampaikan, bahwa saat ini Kemenkumham  sedang berada dalam masa transisi pasca pemisahan menjadi tiga kementerian. Tim transisi Kemenkumham menargetkan penyelesaian kelembagaan pada Juni tahun 2025.

Selain itu, pihaknya saat ini tengah fokus membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Upaya ini dimulai sejak perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hingga pembangunan sistem merit sebagai dasar pengembangan karir pegawai yang adil dan sesuai kompetensi.

“Memastikan rekrutmen CPNS yang saat ini sedang berlangsung dengan lancar, karena merupakan bagian awal penentuan kualitas SDM. Kualitas SDM menentukan keberhasilan organisasi,” ujar Supratman di ruang rapat Gedung Nusantara II DPR RI.

Di bidang regulasi, lanjut Supratman, Kementerian Hukum fokus melakukan reviu terhadap seluruh peraturan perundang-undangan agar selaras mendukung Indonesia Emas 2045.

“Kementerian Hukum melakukan reviu terhadap seluruh Undang-undang, peraturan pemerintah, agar dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi, supaya satu langkah menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi XIII, Al Muzzammil Yusuf, meminta Kementerian Hukum memperhatikan aspek meaningful participation dalam pembentukan Undang-Undang. Anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini mengingatkan bahwa partisipasi publik dalam pembentukan produk hukum telah menjadi putusan Mahkamah Konstitusi.

Di samping itu, anggota komisi XIII, Ali Mazi, menginginkan peningkatan fungsi pembinaan hukum nasional. Menurutnya, pembinaan hukum nasional memberikan dampak positif sejak tahun 1990-an.

Mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, turut menyampaikan pandangan dalam raker ini. Anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengharapkan penempatan pegawai-pegawai yang berintegritas dan memiliki pengetahuan luas pada setiap satuan kerja Kementerian Hukum, khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI).

“Kami menitipkan orang-orang yang kredibel, berintegritas, dan memiliki kedalaman pengetahuan. Jika orang tidak mempunyai integritas maka akan menimbulkan persoalan besar,” pinta Yasonna.

Menanggapi masukan dari anggota Komisi XIII DPR, Supratman memastikan bahwa Kementerian Hukum akan meneruskan kinerja baik yang telah diwariskan oleh menteri-menteri sebelumnya. Sebagai contoh, penyatuan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan menjadi Politeknik Pengayoman Indonesia. Ia menjelaskan, tim Kementerian Hukum sedang menyiapkan naskah akademik untuk menambahkan prodi baru, diantaranya terkait peraturan perundang-undangan, kekayaan intelektual, bahkan Hak Asasi Manusia.

“Semua yang baik pasti kami lanjutkan, termasuk keberadaan Politeknik Pengayoman Indonesia. Kementerian PANRB sudah menyetujui agar Politeknik berada dalam satu atap di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum. BPSDM sedang menyiapkan naskah akademik untuk menyiapkan prodi yang baru,” jelasnya.

[kabartangsel]

Pj Gubernur Al Muktabar Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Fraksi DPRD Banten Terkait Raperda APBD TA 2025

Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Banten menggelar rapat paripurna terkait Jawaban Gubernur Banten terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Banten atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Sabtu (26/10/2024). Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD…

[m1totoslot]

Pj Gubernur Banten ingin Raperda APBN 2025 lebih fokus layanan dasar

Jadi 2025 ini kami sangat fokus secara general terhadap layanan dasar.

Serang (ANTARA) -

Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menginginkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) 2025 lebih berfokus dalam menjawab pemenuhan layanan dasar.

"Jadi 2025 ini kami sangat fokus secara general terhadap layanan dasar. Layanan dasar ini di dalamnya ada pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia," ujar Al Muktabar dalam keterangannya pada rapat paripurna mengenai jawaban Gubernur Banten terhadap pandangan fraksi DPRD Provinsi Banten atas Raperda APBN 2025, di Serang, Sabtu.

Al Muktabar mengatakan Raperda APBD 2025 akan dibahas bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Banten dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten.

"Kita masih ada waktu dalam rentang ke depan untuk pembahasan itu, dan kita akan sangat fokus memastikan target program itu benar-benar menjawab apa yang dimandatkan untuk kesejahteraan rakyat," kata dia.

Al Muktabar mengatakan, pada dasarnya penyusunan Raperda APBD Tahun Anggaran 2025 telah mengacu terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, dengan target dari akselerasi hal tersebut dalam mengoptimalkan pelayanan dasar kepada masyarakat.

"Prinsipnya akselerasi itu mengacu kepada peraturan perundang-undangan, dan target dari semua itu adalah untuk rakyat," ujar Al Muktabar.

Al Muktabar juga menuturkan dalam penyusunan Raperda APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 ini juga menyelaraskan terhadap kebijakan nasional. "Dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, kami juga mengacu kepada APBN atau kewenangan-kewenangan yang dimandatkan secara nasional," ujar dia  pula.

[beritahangat7788]

APBN 2025 berdayakan Indonesia keluar dari "middle income trap"

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan tanggapan pemerintah saat rapat paripurna ke-4 Masa Persidangan I tahun sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara II, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2024). Rapat paripurna tersebut mencakup tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi di DPR terkait RUU APBN tahun anggaran 2025 beserta nota keuangannya. ANTARA FOTO/Fauzan/nym.

Jakarta (ANTARA) - Middle income trap adalah kondisi di mana suatu negara mengalami kesulitan untuk bertransisi dari ekonomi pendapatan menengah ke ekonomi pendapatan tinggi. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dalam beberapa dekade terakhir, menghadapi tantangan ini.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dirancang untuk mengatasi tantangan ini dan mendorong Indonesia keluar dari middle income trap melalui strategi yang mencakup investasi infrastruktur, reformasi pendidikan, stimulasi investasi, dan pengembangan sektor industri dan teknologi.

Adapun postur APBN 2025 dirancang dengan target penerimaan Rp2.996,9 triliun dengan besaran belanja Rp3.613,1 triliun atau terdapat defisit anggaran Rp616,2 triliun.

APBN 2025 menargetkan investasi besar-besaran dalam infrastruktur, termasuk transportasi, energi, dan telekomunikasi. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan konektivitas, efisiensi logistik, dan produktivitas ekonomi. Menurut Dollar et al. (2004), investasi dalam infrastruktur mendukung pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan akses pasar.

Investasi tak kalah penting adalah dalam proyek infrastruktur terintegrasi. Proyek infrastruktur terintegrasi, seperti pembangunan jalan tol dan pelabuhan, bertujuan untuk menghubungkan wilayah-wilayah ekonomi dan memperlancar aliran barang dan jasa. Proyek-proyek terintegrasi ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi regional dan mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah.

Robert Solow dalam Teori Pertumbuhan Neoklasik menjelaskan bahwa peningkatan modal dan teknologi akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, negara yang terjebak dalam middle income trap sering mengalami stagnasi dalam pertumbuhan produktivitas. APBN 2025 bertujuan untuk mengatasi masalah ini dengan fokus pada peningkatan produktivitas melalui investasi infrastruktur dan peningkatan efisiensi sektor-sektor penting.

Strategi berikutnya adalah reformasi di sektor pendidikan dan keterampilan. APBN 2025 mencakup rencana untuk reformasi pendidikan dengan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Studi yang dilakukan oleh Hanushek dan Woessmann (2008) menunjukkan bahwa kualitas pendidikan berhubungan langsung dengan pertumbuhan ekonomi karena pendidikan yang berkualitas meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan produktivitas.

Investasi dalam program pelatihan keterampilan dan pengembangan sumber daya manusia untuk sektor-sektor strategis, seperti teknologi informasi dan industri kreatif, juga merupakan bagian penting dari APBN 2025. Program ini dirancang untuk memenuhi tuntutan pasar tenaga kerja yang terus berubah.

Teori Pertumbuhan Endogen yang dikemukakan oleh Paul Romer (1990), menekankan pentingnya inovasi dan investasi dalam sumber daya manusia sebagai faktor penentu pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam konteks APBN 2025, investasi dalam pendidikan dan penelitian serta pengembangan teknologi menjadi fokus utama.

Stimulasi investasi

Untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, APBN 2025 juga mencakup insentif untuk investasi asing dan domestik, termasuk pajak dan subsidi, untuk meningkatkan aliran modal dan teknologi.

Di samping itu, diperlukan reformasi regulasi untuk memperbaiki iklim bisnis dengan mengurangi hambatan birokrasi dan meningkatkan kemudahan berbisnis. Reformasi regulasi dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dan menarik lebih banyak investasi.

Sejalan dengan teori stimulasi investasi yang menggarisbawahi pentingnya stimulasi investasi domestik dan asing untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, APBN 2025 mencakup berbagai kebijakan untuk menarik investasi asing langsung (FDI) dan mendorong investasi domestik melalui insentif dan reformasi kebijakan.

Strategi lain untuk keluar dari middle income trap adalah dengan mengembangkan sektor industri dan teknologi. Dalam teori ekonomi struktural, transformasi struktural ekonomi untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang menjadi hal penting. Negara perlu melakukan reformasi struktural, seperti diversifikasi ekonomi dan peningkatan kapasitas institusi, untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah.

APBN 2025 mencakup rencana untuk reformasi struktural dalam sektor-sektor kunci, seperti industri dan pelayanan publik. Anggaran negara ini berfokus pada dukungan untuk industri teknologi dan inovasi, termasuk fasilitas riset dan pengembangan serta dukungan untuk startup teknologi. Studi menyatakan bahwa inovasi teknologi adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dan memperluas basis ekonomi diperlukan strategi berupa diversifikasi ekonomi. Ini penting untuk menghadapi fluktuasi pasar dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan.

Studi kasus

Korea Selatan adalah contoh negara yang berhasil keluar dari middle income trap dengan fokus pada pendidikan, inovasi, dan reformasi industri. Studi yang dilakukan Lee (2019) menunjukkan bahwa kebijakan Korea Selatan yang mendukung riset dan pengembangan serta reformasi pendidikan memainkan peran penting dalam transisi ekonomi mereka.

Vietnam juga mengalami transisi yang signifikan dengan memfokuskan pada investasi infrastruktur dan reformasi pasar. Bank Dunia  melaporkan bahwa reformasi regulasi dan investasi besar-besaran dalam infrastruktur mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat di Vietnam.

Berdasar penelitian yang dilakukan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) pada 2022, negara-negara yang berhasil menghindari middle income trap sering kali menerapkan kebijakan yang mendorong investasi, inovasi, dan pendidikan. Penelitian ini mendukung strategi-strategi yang diadopsi dalam APBN 2025.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Asia (ADB) pada 2023 menunjukkan bahwa reformasi struktural dan peningkatan kualitas pendidikan adalah kunci untuk transisi keluar dari middle income trap. Penelitian ini memberikan dasar bagi kebijakan yang diusulkan dalam APBN 2025.

Berdasarkan teori ekonomi seperti Teori Pertumbuhan Endogen dan Neoklasik, serta pengalaman negara-negara lain dan penelitian terkini, strategi-strategi yang diadopsi dalam APBN 2025 berpotensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan transisi menuju ekonomi pendapatan tinggi.

Namun, keberhasilan implementasi kebijakan ini akan tergantung pada efektivitas pelaksanaan dan koordinasi antara berbagai pihak terkait.

*) Lucky Akbar adalah ASN pada Kementerian Keuangan RI

[rasiooid]

Harga Material Naik, DPRD Kota Tangerang Minta Anggaran Bedah Rumah APBD 2025 Ditambah

  RASIOO.id – Sejumlah fraksi di DPRD Kota Tangerang mengusulkan kenaikan anggaran perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau bedah rumah pada APBD tahun 2025. Ketua Fraksi Golkar Syaiful Millah dalam pandangan fraksi mengatakan anggaran sebesar Rp20 juta untuk satu unit rumah tidak cukup karena harga material bahan bangunan mengalami kenaikan. “Dari nilai Rp 20 juta per unit agar dievaluasi…

[sumbartodaynews]

Fraksi DPRD Kabupaten Dharmasraya Sampaikan Pandangan Terkait Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Dharmasraya-Sumbar, Sumbartodaynews.com — Usai laksanakan penyampaian Nota Penjelasan Bupati terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Dharmasraya pada Kamis,19 September 2024 kemarin. Pembahasan Perubahan APBD ini kembali dilanjutkan dengan agenda…

[sumbarlivetv]

Bupati Dharmasraya Sampaikan Jawaban Terhadap Pandangan Fraksi DPRD Terkait Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024

Dharmasraya,Sumbarlivetv.com – Pandangan umum yang disampaikan oleh tujuh Fraksi DPRD pada rapat paripurna Jum’at, 20 September 2024 kemaren memberikan informasi, masukan serta saran terkait Perubahan APBD Kabupaten Dharmasraya yang menjadi representasi dari harapan dan keinginan dari masyarakat. Dari hasil pandangan Fraksi DPRD tersebut Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, S.E, M.A.P…

[topikberitaco]

Dalam Rapar Paripurna, Pj Wako Usulkan Penunjukan Plt Kepala BKPSDM Prabumulih

PRABUMULIH, TOPIKBERITA.CO – DPRD Prabumulih bersama Pemkot kembali mengelar rapat paripurna terkait jawaban Wako Prabumulih terkait pandangan Fraksi mengenai Raperda APBD Perubahan 2024. Ketua DPRD Prabumulih, Sutarno SE MIKom bersama Wakil I, Ir Dipe Anom dan Wakil II, H Ahmad Palo SE disaksikan Pj Wako, H Elman ST MM dan para Anggota DPRD dan OPD di lingkungan Pemkot memimpin rapat paripurna…

[kantorberita]

Rapat Paripurna DPRD Kota Bengkulu: Walikota Tanggapi Pandangan Umum Fraksi Mengenai Raperda APBD 2025

Rapat Paripurna DPRD Kota Bengkulu: Walikota Tanggapi Pandangan Umum Fraksi Mengenai Raperda APBD 2025 KANTOR-BERITA.COM, KOTA BENGKULU|| Pada Selasa, 22 Oktober 2024, Ketua DPRD Kota Bengkulu, Herimanto, didampingi Wakil Ketua I, Rahmat Widodo, dan Wakil Ketua II, Riduan, secara resmi membuka rapat paripurna yang digelar di Ruang Ratu Agung DPRD Kota Bengkulu. Rapat ini menjadi kelanjutan dari…

[rupmoker]

Pencabutan TAP MPRS Bukti Keadilan Bagi Bung Karno

Jakarta - Pimpinan MPR RI menggelar silaturahmi kebangsaan dengan Presiden Republik Indonesia (RI) Ke-5 Megawati Soekarnoputri, sekaligus menyerahkan surat pimpinan MPR tentang dicabutnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (TAP MPRS) RI, Nomor 33/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas menyampaikan, dengan tidak berlakunya TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 merupakan momen yang sangat penting dan memiliki makna mendalam bagi bidang hukum, politik, dan juga sejarah kebangsaan. Hal ini juga menjadi bukti nyata dalam sebuah penegakan keadilan.

"Melalui tidak berlakunya TAP MPRS ini, kita bersama telah menegaskan bahwa tuduhan-tuduhan dalam TAP MPRS tersebut, yang ditujukan kepada Bung Karno, telah gugur dan tidak terbukti," tegas Supratman, saat menghadiri kegiatan Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR RI dengan Presiden Republik Indonesia ke-5 di Gedung Nusantara MPR RI, Jakarta (09/09/2024).

Pada kesempatan tersebut, Supratman mengapresiasi adanya respon dari MPR terkait surat permohonan dari Menkumham terkait dasar hukum TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967, yang tidak lagi berlaku sebagai tindak lanjut pencabutan TAP MPRS tersebut.

"Saya mendukung penuh upaya Pimpinan MPR RI untuk mengeluarkan surat resmi yang ditujukan kepada ahli waris Bung Karno. Surat ini bukan hanya sebagai bentuk administratif, tetapi juga sebagai simbol penghargaan dan pemulihan martabat Bung Karno sebagai salah satu pilar founding father bangsa in ," ucap pria asal Sulawesi ini.

Menkumham menegaskan, bahwa pemerintah telah melakukan berbagai hal untuk mengembalikan harkat martabat Presiden Soekarno. Diantaranya dengan penetapan hari lahir pancasila dan pemberian gelar pahlawan nasional bagi Presiden Soekarno.

Di akhir sambutannya, Menkumham juga mengajak semua pihak baik MPR, Pemerintah, maupun pihak terkait lainnya untuk bersinergi menjaga agar proses ini berjalan secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan nilai-nilai demokrasi untuk memastikan bahwa kebenaran sejarah diakui dan dilestarikan.

"Tugas kita tidak berhenti di sini. Proses ini membutuhkan koordinasi yang kuat antar lembaga negara. Kerjasama yang baik, komunikasi yang terbuka, dan rasa saling percaya antar lembaga adalah kunci untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan bahwa langkah ini diterima dengan baik oleh semua pihak", tutup Supratman.

Silaturahmi Kebangsaan pimpinan MPR RI dengan Presiden RI ke-5 merupakan rangkaian kegiatan silaturahmi kebangsaan ke berbagai tokoh bangsa menjelang transisi politik kepemimpinan nasional.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo, mengatakan bahwa silaturahmi kebangsaan kali ini menjadi sangat istimewa karena bukan hanya berbagi pandangan dan masukan tentang masalah kebangsaan saja. Melainkan menjadi momen bersejarah pemberian dokumen pencabutan Tap MPRS bagi Presiden Soekarno.

"Hari ini bapak/ibu semua menjadi saksi penyerahan dokumen tidak berlakunya Tap MPRS. Semoga dengan ini bisa memulihkan kembali nama baik Bung Karno sebagai Bapak Proklamator yang berjasa bagi Bangsa Indonesia", ujar pria yang akrab dipanggil Bamsoet ini.

Pada kesempatan yang sama, Guntur Soekarno sebagai perwakilan keluarga Bung Karno menyampaikan terima kasih atas dikeluarkannya surat pimpinan MPR tentang tidak berlakunya lagi Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967.

"Setelah menunggu penantian panjang kurang lebih 50 tahun, akhirnya bisa dibuktikan bahwa tuduhan terhadap bung Karno gugur dan tidak terbukti. Saya mewakili keluarga dan seluruh bangsa Indonesia, menyampaikan terima kasih banyak kepada semua pihak, yang telah mendudukan kembali Bung Karno ke tempat semestinya," ujar Guntur.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Para pimpinan tinggi MPR, Sekretaris Kemenko Polhukam, Menkumham periode 2014 - 2024, Yasonna H. Laoly, anggota fraksi PDIP dan keluarga besar Bung Karno.

[dpntiimes]

Paripurna ke-10, Pemerintah Jawab Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Nunukan

DPNTimes.com, Nunukan – Rapat paripurna ke-10 masa persidangan lll tahun sidang 2023 – 2024. Jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Nunukan tahun 2023. Rabu (17/07/2024). Memimpin rapat paripurna, Ketua DPRD Nunukan, Hj Leppa didampingi wakil ketua DPRD H. Sale S,E dan Burhanuddin serta, Sekertaris daerah Serfianus dan…

[bantennewscoid-blog]

Fraksi PKS Soroti PAD Cilegon Turun Rp18 Miliar Pada APBD-P 2024

CILEGON – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti soal turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon pada perubahan APBD 2024 sebesar Rp18 miliar. Hal itu tertuang dalam dokumen pandangan umum Fraksi PKS DPRD Cilegon yang disampaikan pada Rapat Paripurna Penyampaian Raperda tentang Perubahan APBD 2024 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Cilegon, Senin (26/8/2024). Ketua Fraksi PKS DPRD…

[tangerangraya]

Fraksi PKS Wanti-wanti Rawan Pemborosan APBD-P 2024, Pemkot Tangsel Janji Efisiensikan Anggaran

Tangerang Selatan – Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie menjawab atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024. Benyamin sampaikan jawabannya pada Rapat Paripurna DPRD Tangsel pada selasa, 20 Agustus 2024. “Kami mengucapkan terima kasih kepada…

[lampung7com]

Juru Bicara Fraksi PKS Berpantun di Pandangan Akhir Fraksinya

LAMPUNG SELATAN — Perubahan APBD tahun anggaran 2024 harus sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan berkurangnya proyeksi pendapatan daerah harus diformulasikan dalam kegiatan-kegiatan yang menyesuaikan prioritas kebijakan pembangunan, terutama kegiatan-kegiatan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat secara efektif dan…