#ciptakarya

[syam1974]

PRESIDEN JOKOWI RESMIKAN SPAM REGIONAL BANJARBAKULA Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Instalasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Banjarbakula di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (17\/3\/2023). Turut menghadiri dalam kegiatan tersebut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Diana Kusumastuti, dan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor. Hadir pula Kepala Daerah dari Wilayah Pelayanan SPAM Banjarbakula yaitu Wali Kota Banjarbaru M. Aditya Mufti Arifin, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, Bupati Banjar Saidi Mansyur, Penjabat Bupati Barito Kuala Mujiyat, dan Bupati Tanah Laut Sukamta.\nSPAM Banjarbakula merupakan SPAM pertama di Pulau Kalimantan yang dimanfaatkan secara regional dan dibangun dua tahap yaitu pada 2016 dengan kapasitas 250 l\/dt dan 2021 kapasitas 500 l\/dt sehingga total ada 750 l\/d dan sudah beroperasi dibawah BPAM Provinsi Kalsel. Presiden Jokowi menyampaikan Sumber air dari SPAM Banjarbakula diambil dari Intake Riam Kanan “ditarik ke sini, kira-kira 20 kilometer dibawa ke sini, diolah bersih, baru disuplai ke rumah tangga-rumah tangga. Secara keseluruhan pemanfaatan air SPAM Banjarbakula mencapai sambungan saat ini berjumlah 60.353 rumah tangga atau 301.765 jiwa.\n\n#puprsigapmembangunnegeri #ciptakarya #infrastrukturuntukindonesiamaju #AIRMINUM #Kalsel #BANJARBAKULA #BANJARMASIN #BANJARBARU #BANJAR #TANAHLAUT #BARITOKUALA (di Banjarbaru) https://www.instagram.com/p/Cp4w3bgvXs3/?igshid=NGJjMDIxMWI=

[itsmyridetshirt]

Bersantai sejenak sebelum lanjut ke kantor #b2w #btwinindonesia #b2windonesia #tamansuropati #morningcoffee #ciptakarya (at jln. Taman Suropati noo.7 Menteng Jakarta Pusat) https://www.instagram.com/p/BmFBF5pALDW/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=102elqwpb5kih

[paytreninaja-blog]

Di PayTren setiap kali anda bertransaksi otomatis anda ikut bersedekah. Ini perhitungan setiap transaksi anda bernilai sedekah : Mitra PayTren transaksi pulsa, maka PayTren mempunyai keuntungan dari penjualan pulsa tersebut Rp.500. Rp.500 dibagi bagi sbb: 1. Biaya Operasional Rp.66 2. Transaksi pribadi. Rp.75 3. Sponsor langsung Rp.50 4. Generasi 2-10. Rp.180 5. Profit Treni. Rp.67 6. Rabat Nasional. Rp.50 7. Sedekah. Rp.12 . Jadi nilai sedekah setiap kali mitra PayTren transaksi pulsa yakni Rp.12. . Saat ini mitra PayTren sudah lebih dari 1jt, misalkan saja ada 500.000 mitra PayTren yang transaksi pulsa, maka hasilnya Rp.12 x 500.000 = Rp.6.000.000 untuk sedekah . Itu hanya satu hari dari transaksi pulsa dan itu sekali transaksi, belum dari transaksi token listrik, PDAM, BPJS,Indovision,TV kabel, telkom, tiket pesawat dan kereta, leasing dll, bisa sampai puluhan bahkan ratusan juta untuk sedekah... . Jadi pantas kalau kita katakan bahwa PayTren bisnis yang penuh dengan keberkahan... . @paytren_official #PayTren #PokoknyaPayTreninAja #WeAreNotAlone #Fintech #FintechSyariah #AkuCintaIndonesia #Cashless #pekanbaru #riau #panam #ciptakarya #purwodadi Yuk pakai Paytren sekarang ! Rasakan manfaatnya Rasakan berkahnya Info : 081945601030 (di Pekanbaru)

[ayojalanterus]

Penipuan Rekrutmen Satpol PP DKI Terbongkar, Korban Setor Hingga Rp 25 Juta

 KONTENISLAM.COM - Satpol PP DKI Jakarta membongkar penipuan yang mengatasnamakan rekrutmen anggota Satpol PP DKI. Ada dua terduga pelaku inisial YF dan BA yang telah menipu 9 orang dengan mempekerjakan mereka layaknya anggota resmi Satpol PP. "Pada hari Senin, 26 Juli 2021, telah dilakukan pengungkapan kasus dugaan penipuan dan pemalsuan dokumen perekrutan tenaga kontrak/PJLP Satpol PP DKI Jakarta yang dilakukan oleh terduga saudara YF dan saudari BA," tulis akun Instagram resmi satpolpp.dki, Senin (26/7/2021). Satpol PP menjelaskan para korban ternyata diminta menyetor uang Rp 5-25 juta agar bisa masuk menjadi anggota resmi Satpol PP. Setelah itu para korban mulai bekerja layaknya anggota resmi Satpol PP sejak akhir Mei lalu. "Para terduga korban penipuan ada yang sudah menyetorkan sejumlah uang dengan nilai 5-25 juta. Para terduga korban secara bervariasi sudah mulai dipekerjakan sejak akhir bulan Mei 2021," tullisnya. Para korban ini kemudian diberikan penugasan oleh terduga tersangka di wilayah Jakarta Timur yang berbatasan dengan Jakarta Utara. Sebagian dari korban bahkan sudah mendapat gaji. "Dengan titik kumpul Pasar Modern Bekasi dan penugasan harian seperti anggota resmi yang melakukan kegiatan patroli untuk wilayah sekitaran Jakarta Timur yang berbatasan dengan Jakarta Utara, diantaranya juga ada yang sudah mendapatkan gaji/honor," tulisnya. Aksi penipuan ini ternyata tak berhenti sampai di sini. Satpol PP DKI bahkan mengendus adanya sejumlah nama lain di perekrutan ilegal ini seperti Dinas Ciptakarya dan Dinas Perhubungan yang akan dipekerjakan pada Januari 2022. "Informasi awal sementara terdapat data sejumlah nama lain calon dari beberapa instansi seperti Dinas Ciptakarya, Dinas Perhubungan dan PTSP yang akan dipekerjakan mulai Januari 2022 dan juga sudah menyetorkan sejumlah uang kepada terduga pelaku," tulisnya. Saat ini, kedua terduga pelaku yakni YF dan BA telah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Satpol PP menyita barang bukti nomor rekening dan bukti SK perjanjian kerja dari tangan kedua terduga pelaku. "Dua rang terduga pelaku penipuan dan pemalsuan dokumen dengan barang bukti beberapa catatan berisi nomor-nomor rekening, dan bukti copyan SK perjanjian kerja dan bukti transfer gaji," pungkasnya.(detik)

from Konten Islam https://ift.tt/3eZbwZS via IFTTT source https://www.ayojalanterus.com/2021/07/penipuan-rekrutmen-satpol-pp-dki.html

[lokerindonesia]

Lowongan Kerja Padang PT. Ciptakarya Mitra Mandiri Februari 2020 - PADANG JOBS

Lowongan Kerja Padang PT. Ciptakarya Mitra Mandiri Februari 2020 – PADANG JOBS

[ad_1]

Informasi Lowongan Kerja Padang PT. Ciptakarya Mitra Mandiri Februari 2020

PADANG JOBS – PT. Ciptakarya Mitra Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa perekrutan tenaga kerja (Outsourcing) skala nasional yang beralamat di Jl. Pasir Parupuk No. 175 Simpang Gia Tabing, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat.

Saat ini PT. Ciptakarya Mitra Mandiri Padang klien kami…

[noviany]

Pemerintah dan PKL: Sama-sama Berpikir

Di antara tahun 1811 sampai 1816, ketika kekuasaan administrasi daerah di Asia berada di tangan kolonial Inggris, Thomas Stamford Raffles membuat sebuah aturan untuk lalu lintas di Indonesia. Bunyinya sederhana, “tepi-tepi jalan harus membangun trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki berukuran lima kaki (five-feet).” Bertahun-tahun setelah Indonesia merdeka, trotoar kemudian dimanfaatkan sebagai lahan berjualan oleh rakyat pada masa itu. Ini adalah asal mula istilah Pedagang Kaki Lima (PKL), seperti dilansir dari laman web Komunitas Aleut.

           Hingga kini, permasalahan PKL di Kota Bandung masih terus berlanjut. Walikota telah berganti setiap periode dan setiap periode pula muncul permasalahan dari PKL. Memang, permasalahan itu tidak terlepas dari relokasi dan “bandelnya” PKL tersebut. Kini, dengan Walikota Ridwan Kamil, Bandung berangsur-angsur memberikan pendekatan berbeda dari sebelumnya untuk menertibkan PKL.

Pada 2011, pemerintah Kota Bandung mengeluarkan Peraturan Daerah No. 04 tentang Penataan dan Pembinaan PKL.Peraturan ini diberlakukan guna mengatasi masalah yang sering ditimbulkan PKL, baik kemacetan maupun terambilnya trotoar sebagai hak pejalan kaki. Dari data yang tercatat pada laporan kegiatan penataan PKL oleh Dinas Tata Ruang dan Ciptakarya Kota Bandung, ada 5435 PKL yang tersebar di berbagai kawasan Kota Bandung sejak tahun 2013 dan selalu meningkat tiap tahunnya. Jumlah pedagang terbanyak adalah di kawasan Monumen Perjuangan, sebanyak 2944 PKL.

Sebenarnya keberadaan PKL bukan untuk dibasmi atau dihilangkan. Bagaikan dua sisi mata uang di suatu kota, keberadaan PKL adalah fenomena yang akan selalu ada. Bahkan di negara-negara maju dengan tingkat kemakmuran yang tinggi sekalipun. Karenanya, pemerintah kota membuat peraturan yang sifatnya menata dan membina, bukan melenyapkan. Setahun setelah Perda No. 04 Tahun 2011 keluar, Walikota Bandung saat itu, Dada Rosada menetapkan Peraturan Walikota No. 888 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan perda tersebut.

Dituliskan dalam Perwal tersebut, ia membentuk tim Satuan Tugas Khusus (Satgasus) sebagai salah satu upaya penataan PKL demi Kota Bandung yang aman, bersih, tertib dan dapat menjadi kota tujuan wisata. Kini Satgasus yang diketuai Wakil Walikota Oded M. Danial beranggotakan 11 Dinas, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Camat, Lurah, sampai PD Pasar dan PD Kebersihan.

Staf Dinas Tata Ruang dan Ciptakarya (Distarcip) Irfan Febianto yang juga terjun langsung dalam penataan PKL ini menyebutkan bahwa setiap dinas dan anggota Satgasus memiliki bagian pekerjaannya masing-masing. Dengan satu semangat yang sama yaitu “Menata dengan Solusi”, Satgasus kini tidak lagi menggunakan cara-cara represif untuk menangani PKL. Alur penanganannya dimulai dari pendataan oleh bagian kewilayahan lalu dirapatkan oleh semua anggota Satgasus untuk dicari kemungkinan penanganannya dengan mempertimbangkan titik-titik wilayah prioritas. “Sebenarnya banyak cara (yang ditempuh) untuk menata PKL itu. Seperti relokasi, revitalisasi, dan penataan setempat. Kebetulan, memang yang terjadi di beberapa program penataan Kota Bandung diupayakan relokasi karena berkaitan dengan aturan zona berjualan,” terang Irfan.

Zona berjualan ini seperti yang dijelaskan dalam Pasal 12 Perda No. 4 tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima terbagi menjadi tiga zona. Zona merah, yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL, zona kuning yaitu lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat, dan zona hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL.

Dalam operasionalnya, Satpol PP-lah yang turun langsung merelokasi PKL yang berada di zona merah. Terkadang, muncul di benak masyarakat bahwa di mana ada PKL erat hubungannya dengan Satpol PP.  Mengingat yang dilihat oleh masyarakat adalah proses relokasinya. Bahkan, Satpol PP seakan menjadi “momok” tersendiri bagi PKL di Kota Bandung. Padahal, Kepala Seksi Operasi Satpol PP Satriadi Buana menjelaskan bahwa pekerjaan untuk merelokasi PKL oleh Satpol PP merupakan pekerjaan yang diberikan surat tugas. “(Relokasi) ada SOP. Mereka yang bertugas itu harus diberikan surat perintah, jadi tenang, kita tenang. Kita juga kan manusia biasa, ini punya hati nurani. Kalau lihat lapaknya diobrak-abrik, masyarakat kan pasti ‘aduh kok Satpol PP teh’. Di saat seperti itu kan kita lepas hal-hal yang berkaitan dengan pribadi,” kata Satriadi saat ditemui di Kantor Satpol PP Kota Bandung, Jalan R. A. A. Marta Negara No. 4 Bandung.

Relokasi tidak hanya berbicara mengenai pemindahan tempat berjualan PKL saja. Ada konsep tematik yang diterapkan pemerintah sebagai salah satu strategi pemasaran.Membuat setiap tempat memiliki ciri khas agar dapat menjadi objek wisata. Bantuan promosi dari pemerintah berupaya untuk membuat para PKL berhenti khawatir soal menurunnya jumlah pembeli bila mereka berpindah tempat dagang. Tidak selesai sampai di sana, Satgasus juga memiliki rencana pasca relokasi. “Sebenaranya tujuan utamanya adalah bagaimana membuat PKL yang sebelumnya adalah sektor informal menjadi sektor formal,” ujar Irfan. Karenanya setelah menyiapkan lokasi dan dilakukan relokasi, PKL kemudian diberikan pembinaan tentang bagaimana mengembangkan usaha mereka. Dibuatkan pula koperasi serta pemahaman strategi marketing dan cara penjualan yang efektif.

Meski tidak serumit projek relokasi, revitalisasi dan penataan setempatpun sudah dilakukan pemerintah Kota Bandung di beberapa lokasi. Seperti pasar Sarijadi dan Cihapit yang diperbaiki agar PKL bisa masuk berjualan di dalam pasar. Salah satu trik yang digunakan pemerintah adalah dengan menetapkan aturan yang juga tertulis di Perwal No. 888 Tahun 2012 bahwa, “setiap pelaku usaha modern wajib menyediakan lahannya 10% untuk tempat berjualan PKL.” Aturan main yang ditetapkan untuk menata PKL tidak dilakukan sepihak dari pemerintah. Mereka membuat memorandum of understanding (MOU), sebagai kesepatakan antara pemerintah dengan para pedagang. “Intinya agar mereka dapat menjaga diri mereka sendiri.Lebih gampang ‘kan begitu. Kita hemat energi, hemat tenaga, mereka juga bisa mandiri,” kata Irfan.

Menurut Satriadi, sebenarnya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menertibkan PKL ini sudah baik. Tinggal bagaimana praktik di lapangannya saja, yang terkadang Satpol PP hanya mendapatkan arahan untuk merelokasi saja tanpa adanya proses evaluasi. Sehingga, dengan minusnya evaluasi, beberapa relokasi yang dilakukan juga tampak sia-sia saja karena PKL kembali lagi berjualan di tempat asalnya. “Tempat relokasinya berkaitan dengan sarana dan pra-sarana yang tersedia. Menurut saya, di basement alun-alun, saya saja gak kuat lama-lama di sana karena sirkulasi udaranya kan kurang bagus. Tempat penataan yang sesuai harusnyakan,” imbuh Satriadi.

Jumlah pedagang kaki lima terhitung sejak tahun 2013 kian bertambah setiap tahun. Terakhir kali yang Irfan dengar, tahun ini bahkan sudah mencapai angka 16 ribu. “kemarin saya dengar asalnya 16 ribu menjadi 22 ribu sekarang,” tutur Irfan. Hal ini terjadi sebagai dampak dari penataan PKL di Kota Bandung yang mulai terasa. “Ada pemikiran di masyarakat bahwa berdagang di Bandung itu pasti akan ditata nantinya. Sehingga menjadi pemicu munculnya pendatang baru. Tapi itu sudah menjadi tekad kami di Satgasus untuk menjaga jumlah PKL,” sambung staf Dinas Tata Ruang tersebut.

Satriadi juga menyebutkan bahwa PKL di Kota Bandung tidak semuanya merupakan warga Bandung. Banyak juga pendatang yang mengadu nasib ke Kota Bandung sebagai PKL. Namun, ia menyampaikan tidak mengetahui berapa persisnya jumlah PKL yang warga Kota Bandung dan yang tidak. “Yang mendata PKL itu aparat kewilayahan, camat-lurah dan polisi. Kita tugasnya itu melaksanakan penertiban doang. Padahal, banyak PKL di Kota Bandung ini yang bukan warga Kota Bandung. Tapi kalau ini di-blow up, juga bisa menjadi isu negatifya. NKRI,kan Indonesia,” ujarnya.

Kemudian, Irfan mengakui kalau sebenarnya semua penataan yang direncanakan di Kota Bandung berjalan dengan baik. Meskipun yang terealisasi hanya sedikit. “Mungkin kelihatannya adem ayem saja. Tapi Satgasus itu kerja, penataan berjalan, tapi kami sedang memikirkan probabilitas-probabilitas yang mungkin dieksekusi,” tutur Irfan lagi.

Satriadi pun menambahkan bahwa sejak Ridwan Kamil menjabat dan memprioritaskan tentang permasalahan PKL dan K3, kini Kota Bandung sudah mulai tertata. Penataan ini menjadi lebih terlihat di beberapa ruas jalan Kota Bandung, seperti di Jalan Merdeka, Jalan Diponegoro, maupun Jalan Cihampelas. “Bukan berarti yang sebelumnya tidak baik, sebelumnya kan ada Gedebage juga itu juga berhasil,” tambahnya.

Di tahun 2013, terdapat empat titik lokasi yang ditata. Yaitu Jalan Cibadak, Cihapit, Taman Cihapit dan pedagang hewan di Jalan Radjiman. Jalan Cibadak yang banyak terdapat penjaja kuliner khas Tiong Kok di malam hari diproyeksikan menjadi objek wisata tersendiri. Perencaan di tahun 2016 memiliki jumlah titik lokasi terbanyak, termasuk kawasan jalan Merdeka, Tamansari Food Fest, Cicadas, dan Cikapundung. Kawasan Merdeka, Tamansari dan Cikapundung termasuk yang telah berhasil ditata. Bekerjasama dengan pihak Bandung Trade Center, mereka menyediakan 10% lahan untuk tempat berjualan PKL. Selain itu, sebenarnya masih banyak tempat yang belum berhasi direlokasi. “Yang belum terelokasi juga masih banyak, banyak sekali. Makanya ada yang namanya prioritas,” ujar Irfan.

Zona merah tentunya menjadi prioritas utama karena merupakan tempat-tempat ikon Kota Bandung yang biasanya menjadi tujuan utama wisatawan.“Biar kalau ada orang datang, mereka tidak melihat Bandung itu berantakan. Bertahap pelan-pelan sampai nanti akhirnya bisa beres semua,” tuturnya kemudian. Adapula yang tidak tercatat dalam laporan perencaan yakni dibangunnya Teras Cihampelas sebagai tempat relokasi PKL di kawasan itu. Dipicu oleh anggapan soal Cihampelas yang sudah awut-awutan, tercetuslah ide tentang pembangunan tersebut. “Jadi memancing trigger untuk gimana nih, agar pengunjung ramai lagi. Ya sudah sekalian, satu solusi tapi kita menepuk banyak hal. Pertama revitalisasi tempat tersebut, membangkitkan pariwisata lagi disitu, sekalian juga penataan PKL disana.” Jelas Irfan.

Proyek yang sampai saat ini masih getol digarap pemerintah adalah Kosambi dan Cicadas. Cicadas termasuk kawasan yang memiliki tingkat kesulitan tertinggi. Irfan mengatakan, “Cicadas itu sudah berganti-ganti Wali Kota, tapi belum bisa tertata saja. Itu merupakan target utamanya Satgasus sekarang.” Sementara revitalisasi Kosambi sendiri sekarang sudah mulai berjalan meski belum maksimal. Hal ini dikarenakan tanggung jawabnya inisiatif dibebankan pada PD Pasar sehingga Satgasus tidak banyak turun ke lapangan.

Bagai Api dengan Asap

Bagai Api dengan Asap. Dalam peribahasa Indonesia, artinya tidak dapat bercerai dan selalu bersama-sama. Peribahasa ini turut mewakili pemerintah Kota Bandung dengan PKL yang sedikit demi sedikit mulai bekerjasama untuk meenciptakan Kota Bandung yang rapi, aman, dan tentram. Meskipun belum sepenuhnya tercapai, usaha yang dilakukan Pemkot Bandung sudah memperlihatkan hasilnya di beberapa ruas jalan di Kota Bandung saat ini.

“Tidak mudah berbicara dengan PKL,” ujar salah seorang staf Dinas Tata Ruang dan Ciptakarya (Distarcip) Kota Bandung Irfan Febianto ketika berbicara soal kendala yang timbul di lapangan. “Mereka itu salah, lalu dibiarkan higga akhirnya terlalu nyaman. Jadi ketika mau dipindah, mereka tidak mau,” lanjutnya. Irfan mengakui tindak pembiaran itu memang kesalahan awal dari pemerintah. Kenyamanan yang didapat para pedagang dari kesalahan yang dibiarkan membuat PKL akhirnya tidak memiliki kemauan untuk berkembang. Bahkan menurut Irfan, kini bila mendengar kata relokasi disebut pasti pikirannya sudah langsung kontra tanpa mendengar penjelasan lebih lanjut dari pihak pemerintah.

“Padahal kami ‘kan tidak sembarang merelokasi. Kami memikirkan juga apakah bila dipindah mereka tetap bisa hidup, nanti kami bantu promosi, kami bantu tematikan agar orang mau datang membeli. Sulit memang, karena kami bermain dengan permasalahan orang yang istilahnya, mereka mencari makan disitu. Jadi ini sensitif sekali,” tutur Irfan.

Senada dengan Irfan, Kepala Seksi Operasi Satpol PP Satriadi Buana pun merasakan banyak permasalahan dan kendala yang dihadapi Satpol PP di lapangan. Ia menuturkan bahwa, menurut pendapat pribadinya, PKL sebenarnya bukan menginginkan gedung fasilitas yang serba “wow”. Dalam artian, PKL hanya ingin tempat berjualan yang terlihat jelas oleh masyarakat sehingga banyak yang membeli darinya.

“Memasuki 2016 ya, sampe sekarang masih (banyak kendala, red). Seperti halnya kemaren di Dalem Kaum, ya. Sok masuk, gak mau mereka. Mereka harus bayar kebersihan, listrik, mereka gak mau. Pajak pun kan masuk kalau di sana nanti,” jelas Satriadi.

Terkadang, antara PKL dan Satpol PP juga terdapat kepentingan-kepentingan pribadi sehingga banyak tingkah laku dan perbuatan yang tidak jujur dan kemudian menghambat proses relokasi dan revitalisasi PKL. Seperti yang diungkapkan oleh seorang koordinator PKL di kawasan BIP, Onay, sekelompok PKL kadang memiliki pelindung masing-masing. Pelindung ini ialah orang yang ada di belakang mereka yang membantu PKL, terdiri dari aparat dan pemerintah daerah.

“Ya, adalah punya kepentingan masing-masing. Backing-an saya juga masih ‘tetangga’ dari Ridwan Kamil,” ungkap Onay saat ditemui di basement BIP.

Satriadi menambahkan pula bahwa sebenarnya yang menjadi kendala Satpol PP di lapangan saat berhadapan dengan PKL juga berasal dari aparatnya yang lalai dalam menjalankan tugasnya alias tidak sesuai SOP (Standard Operating Procedure). Kebiasaan yang sudah lama ini, tambahnya, sudah mulai diperbaiki dengan harapan dapat melancarkan program penertiban PKL.

“Kemudian juga, apabila kagok karena kita sudah lama, anggota sudah lama, dan ngopi, pulang bawa duit. Sekarang kan udah gak boleh... . (Sekarang) kalau Satpol PP ada yang seperti itu, PKL ada juga, di-push up anggota kita itu,” tutur Satriadi meringis.

Dalam menghadapi kesulitan yang dihadapi di lapangan, menurut Satriadi, mungkin penyebutan PKL juga perlu dikaji-ulang. Sebab, menurutnya, PKL memiliki konotasi negatif di masyarakat. Seakan-akan PKL selalu tidak tertib dan Satpol PP semena-mena dalam merelokasi PKL. “Mungkin sebutannya bisa ditukar, misalnya unit usaha kecil atau unit usaha mikro. Kan merasa dihargai, lebih haluslah kita memperlakukan mereka sehingga lambat laun akan terkikis,” imbuhnya saat ditemui di kantornya pada pertengahan Maret lalu.

Dari segi tata ruang, pencarian lokasi juga tidak pernah menjadi hal mudah. Sebab kebanyakan tanah di Kota Bandung kini didominasi milik swasta. Pemerintah baru bisa menata dan membangun tempat relokasi apabila aset tersebut memang milik pemerintah. “Kalau harus menggunakan anggaran kita total dari awal sampai akhir, itu akan sulit direalisasikan,” ujar Irfan. Selain kepemilikan, kapasitas wilayah yang dapat menampung PKL pun menjadi masalah yang menghambat penataan.

Sementara Satriadi menuturkan bahwa sebenarnya Satpol PP tidak memiliki wewenang selain melakukan relokasi terhadap PKL. Ia juga menyampaikan bahwa banyak warga maupun PKL yang menganggap bahwa Satpol PP terlalu “keras” saat merelokasi PKL. “Kalaupun resikonya berat ya, jalani. Kata Pak Wali mah, Satpol PP itu kerjaannya berat Kalau kita kan dengan motto tiada hari tanpa penertiban ya, kita bekerja capeknya itu,” adu Satriadi.

Banyaknya PKL pendatang dari luar Kota Bandung pun ikut meramaikan ragam masalah penataan dan penertiban ini. Setelah mendata, rupanya pedagang yang ada di kawasan Alun-alun Bandung banyak yang merupakan warga asli Padang. Meski akhirnya, sebisa mungkin mereka menjaga untuk memprioritaskan tempat berjualan pada pedagang yang tercatat sebagai warga Bandung di Kartu Tanda Penduduk (KTP). “Aturannya memang ada di Perwal, tapi tidak pernah ada dijelaskan strategi tajam yang harus dilakukan itu seperti apa,” ujar Irfan. Komplain dari pedagang yang telah setuju berpindah tempat jualan pun kerap sampai di telinga para staf di dinas. Kebanyakan mempersoalkan tentang bagaimana menurunnya penghasilan mereka setelah pindah. Menurut Irfan, sebab utamanya adalah mental dan bagaimana cara mereka berjualan selama ini yang berusaha mendatangi konsumen, bukan sebaliknya. Irfan menganggap cara mereka berjualan tidak memiliki kapasitas untuk berkembang.

“PKL itu cuma se-per berapanya sih dari masyarakat?” tanya Irfan. “Mereka selalu menjadi merasa yang dirugikan. Padahal mereka tidak pernah berpikir bagimana perasaan pengguna jalan yang haknya mereka pakai. Hingga menimbulkan macet segala macam. Kita semua itu mengalah demi mereka padahal mereka cuma berapa persen dari masyarakat,” tambahnya.

Bila dilihat dari kasus per kasus, kendala yang ditemukan di setiap tempat penataan itu berbeda-beda dan cukup unik. Seperti penataan PKL di kawasan Dayang Sumbi ke Tamansari Food Fest. Meski pembangunannya hanya memakan waktu 6 bulan, tetapi lobi yang dilakukan pemerintah ke para pedagang sudah berlangsung selama 2 tahun. Proses terlama ada pada pencarian mufakat. Para PKL yang waktu itu tidak mau dipindah kemudian didukung oleh mahasiswa Institut Teknologi Bandung karena merasa PKL adalah bagian dari kebutuhan mereka. “Padahal cuma pindah berapa meter ‘kan, tapi mereka tetap tidak mau,” terang Irfan. Selama satu tahun setengah penolakan terus datang dari pihak PKL hingga akhirnya Ridwan Kamil, sebagai figur Wali Kota turun tangan dan menjelaskan langsung.

Irfan sudah mencoba meyakinkan para pedagang bahwa wilayah Tamansari tidak akan pernah sepi pengunjung. Sebagai jalur utama menuju Setiabudhi dari arah Dago, jalan Tamansari memang terbilang cukup ramai. Selain itu letaknya pun sangat dekat dengan ITB. Ia juga mengatakan tidak perlu takut bila Sabtu dan Minggu kemudian menjadi sepi karena mahasiswa libur. Karena Tamansari memiliki akses langsung dengan area Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) yang selalu ramai di akhir pekan. Konsep dari Tamansari Food Fest sendiri sebenarnya adalah student community center dimana mahasiswa bisa kapan saja berkumpul di sana. “Fasilitasnya ada, kami sediakan wifi supaya mahasiswa itu bisa mengerjakan tugas segala macam di sana, bahkan bisa sampai malam,” tambah Irfan.

Desi Yunita, S.Sos., M.Si pengajar Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran menilai apa yang telah dilakukan pemerintah sebenarnya sudah mendekati solusi yang ideal untuk permasalahan PKL di Kota Bandung. Mengambil contoh Teras Cihampelas, Desi menilai bahwa terobosan baru dari pemerintah bisa menguntungkan banyak pihak, yaitu PKL, pemerintah, warga, dan pengunjung yang datang ke Kota Bandung. “Relokasi itu boleh-boleh saja asal merupakan hasil dari suatu rekayasa sosial yang berfungsi untuk pemerintah, PKL, dan masyarakat di sekitar pedagang itu,” jelas Desi.

Irfan juga memberikan kiat khusus seperti mengadakan acara nonton bareng pertandingan olahraga, terutama Persib yang main dua kali setiap minggu. Atau mengundang mahasiswa yang memiliki band untuk manggung di sana. “Tapi ya begitu, merekanya manja. Selalu merengek tidak laku,” ujar Irfan lagi. “Padahal, kalau berpikir dari sisi masyarakat, mereka itu salah tapi sekarang difasilitasi. Luar biasa ‘kan dimanjanya.”

Sementara itu, koordinator PKL Tamansari Food Fest Tegar Mahardhika mengaku capek mengurusi para PKL di sana. Meski sudah memegang amanah untuk menjadi salah satu penanggung jawab ketertiban PKL di Tamansari Food Fest, ia merasa perlu ada koordinasi yang jelas dengan pemerintah. Banyak hal yang tidak bisa ditanganinya sendiri seperti rusaknya beberapa fasilitas di sana karena kecelakaan yang sering terjadi di belokan jalan tersebut. “Waktu itu juga sering sekali ada begal di sini, mengganggu keamanan,” cerita Tegar. Menurut Tegar, komplain yang selama ini ia lakukan bukan karena ingin terus menerus disuapi pemerintah. Ia hanya tidak ingin pemerintah lantas lepas tangan hanya karena mereka telah setuju di relokasi.

Tamansari Food Fest kini sudah berjalan selama 9 bulan sejak selesai dibangun. Proyek ini pun diakui Irfan sebagai relokasi yang sukses dilakukan pemerintah dan benar-benar merupakan aset bagi Kota Bandung.  “Itu ‘kan tanah punya kita. Kondusif juga PKLnya di sana. Walaupun proses perencanaannya itu sulit sampai dua tahun, tapi akhirnya sukses. Dan itu adalah salah satunya proyek yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung murni menggunakan APBD,” terang Irfan.

[arumamanis-blog]

Mau "Nikmati" Tempat Pemakaman Umum? Datang Saja ke Dinas Ciptakarya

Aruma Manis Mau "Nikmati" Tempat Pemakaman Umum? Datang Saja ke Dinas Ciptakarya Baru Nih Artikel Tentang Mau "Nikmati" Tempat Pemakaman Umum? Datang Saja ke Dinas Ciptakarya Pencarian Artikel Tentang Berita Mau "Nikmati" Tempat Pemakaman Umum? Datang Saja ke Dinas Ciptakarya Silahkan Cari Dalam Database Kami, Pada Kolom Pencarian Tersedia. Jika Tidak Menemukan Apa Yang Anda Cari, Kemungkinan Artikel Sudah Tidak Dalam Database Kami. Judul Informasi Artikel : Mau "Nikmati" Tempat Pemakaman Umum? Datang Saja ke Dinas Ciptakarya Sesuai target Dinas Ciptakarya mengoperasikan TPU di lahan seluas lebih kurang 2 hektare awal 2018 http://www.unikbaca.com

[inilahonline]

Ganjar Ingin Para CPNS Digojlok dan Lekas Menikah

Ganjar Ingin Para CPNS Digojlok dan Lekas Menikah

INILAHONLINE.COM, SEMARANG

Gelak tawa menggema saat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengulik kehidupan pribadi Tegar, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang bertugas di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Ciptakarya. Bagaimana tidak, segala pertanyaan dari orang nomor satu di Jateng di dijawab polos oleh Tegar, dari persoalan gaji hingga kos-kosan.

Perbincangan antara keduanya terjadi saat…

[itsmyridetshirt]

Edisi males cari parkir... 😀😀😀 #rockfordunity #unitedrockford #unitedbike #bicycle #biketowork #gowes #ciptakarya #carfreeday #cfd

[paytreninaja-blog]

Paytren Pekanbaru - Alamat Pendaftaran Terverifikasi Google Maps

Bagi teman-teman yang berada di Riau khususnya di Pekanbaru, kini telah hadir Google Bisnis untuk PENDAFTARAKAN MITRA BARU PAYTREN. Silahkan teman-teman search di google maps : PAYTREN PEKANBARU, nah pasti nanti akan ketemu seperti gambar dibawah ini :

Disana tertera No. HP atau NO Wa untuk pendaftaran calon mitra Paytren di Pekanbaru di : 081268454915

Berikut ini beberapa keunggulan Paytren Pekanbaru :

Anda bisa mendatangi langsung alamatnya dan bertanya panjang lebar soal Paytren

Diberikan penjelasan yang baik dan benar soal Paytren, bagaimana memulainya dan bagaimana cara promosinya

Diajari dengan baik setiap harinya dan kapan saja bisa bertanya

Menjalankan paytren lebih enjoy karena bertemu dengan komunitas Positif

Bisa terus menjalin silaturahmi

Semakin banyak saudara yang dikenal

Dijelaskan step by step bagaimana paytren, bonus, cashback dan manfaatnya.

Banyak lagi lainnya...

[goriau]

Lowongan Pramuniaga PT. Ciptakarya Mitra Mandiri (CMM) Pekanbaru https://www.smithjankerman.info/2018/08/lowongan-pramuniaga-pt-ciptakarya-mitra.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=tumblr&utm_campaign=go%20riau

[jokoinfo]

Lowongan Pramuniaga PT. Ciptakarya Mitra Mandiri (CMM) Pekanbaru https://www.smithjankerman.info/2018/08/lowongan-pramuniaga-pt-ciptakarya-mitra.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=tumblr&utm_campaign=joko%20info

[malangtoday-blog]

Penyidik: Tiga Pejabat Pemkot Batu Akui Dugaan Tindak Pungli

MALANGTODAY.NET - Sejumlah tiga pejabat dinas Pemkot Batu yang telah diamankan Satgas Saber Pungli, hingga kini masih menjalani pemeriksaan intensif di Mako Polres Batu, Jumat (25/8) sore. Berdasarkan pengakuan saksi tersebut, Kepala Operasi Tim Saber Pungli (Mabes Polri), Brigjen Widiyanto Poesoko menjelaskan dugaan tindak pungli ketiga pejabat ini telah dilakukan sebanyak 18 kali, kurang lebih dalam kurun waktu setahun ini. "Berupa potongan, fee proyek, dan pungutan-pungutan lain," ungkapnya kepada wartawan di sela pemeriksaan, Jumat (25/8). BACA JUGA: ASN Pemkot Batu Terjaring OTT Terima Pungutan Liar, Siapa? Hal ini didasarkan dari laporan sejumlah kontraktor, PT. GA sebagai pelaksana proyek yang merasa dirugikan. "Laporan dari Jakarta, hasil tindak lanjut kemarin ternyata A1. Ketiga pejabat telah kami amankan, kini masih dilakukan pendalaman lebih lanjut," imbuhnya. Dari informasi yang dihimpun, hingga kini pada Jumat (25/8) sore, ketiga pejabat Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Cipta Karya Kota Batu ini masih menjalani pemeriksaan secara intensif tim penyidik. Adapun, tiga staf pegawai diamankan sebagai saksi dengan inisial WN (Kabid Ciptakarya), FF (Kasi Bidang Perumahan), dan MH (Kasi Ciptakarya). Tidak menutup kemungkinan, sejumlah saksi penting lain juga akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.(azm/zuk)

Source : https://malangtoday.net/malang-raya/batu/penyidik-tiga-pejabat-pemkot-batu-akui-dugaan-tindak-pungli/

MalangTODAY

[lokerindonesia]

Lowongan Kerja Padang: PT. Ciptakarya Mitra Mandiri Oktober 2018 - PADANG JOBS

Lowongan Kerja Padang: PT. Ciptakarya Mitra Mandiri Oktober 2018 – PADANG JOBS

[ad_1]

Informasi Lowongan Kerja Padang: PT. Ciptakarya Mitra Mandiri Oktober 2018

PADANG JOBS – PT. Ciptakarya Mitra Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Outsourcing. Saat ini klien kami PT. Bank BTPN, Tbk membutuhkan tenaga kerja yang berkompeten untuk mengisi posisi sebagai berikut :

JURU BAYAR/ TELLER Kualifikasi :

Wanita

Umur maksimal 25 tahun

Belum menikah (single)

Ting…

[lokerpekanbaru-blog]

Lowongan PT. Ciptakarya Mitra Mandiri Pekanbaru Maret 2017

http://dlvr.it/NkLbgb

[envihsauinjkt]

Pengelolaan Sampah Dalam Aspek Pendidikan

Tim Penyusun: ➢ Anin Nadiyahtul Hilma ➢ Luthfi Rofiana​​ ➢ Nurul Fathiyah Urfa ➢ Risma Aprilia FOKASI (Forum Kajian dan Edukasi) ENVIHSA UIN Jakarta 2016/2017 KAJIAN ILMIAH PENGELOLAAN SAMPAH DALAM ASPEK PENDIDIKAN I. Pendahuluan Kondisi persampahan di negara Indonesia mulai menjadi perhatian publik sejak terjadinya tragedi longsor sampah di TPA Leuwi Gajah pada tanggal 21 Februari 2005 yang menyebabkan 141 orang meninggal dan 6 orang lainnya terluka. Selain menelan banyak korban, kejadian ini juga menimbulkan kerugian biaya mencapai 15 miliar rupiah. Kejadian tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN). Dengan dicetuskannya HPSN ini, diharapkan kepedulian dan peran aktif masyarakat di Indonesia dapat mengalami peningkatan demi mencapai impian Indonesia bebas sampah 2020. Mengatasi permasalahan sampah di masyarakat tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah saja, namun masyarakat sebagai penghasil sampah harus berperan aktif dalam mengelola sampahnya, minimal melakukan pemilahan sampah yang rutin di rumahnya masing-masing. Upaya meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan persampahan seharusnya sudah diberikan sejak dini baik melalui pendidikan formal di sekolah maupun non formal. Strategi pengelolaan sampah melalui aspek pendidikan bertujuan menumbuhkan sikap kepedulian masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap sampahnya sendiri. Bayangkan jika semua masyarakat di Indonesia memiliki sikap kesadaran dan kepedulian yang tinggi untuk bertanggung jawab terhadap sampahnya, maka dapat dipastikan upaya pengelolaan sampah di Indonesia dapat membuahkan hasil yang lebih maksimal. II. Hasil dan Pembahasan Data di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tahun 2010 menyebutkan, volume rata-rata sampah di Indonesia mencapai 200 ribu ton per hari. Daerah perkotaan menyumbang sampah paling banyak. Diperkirakan pada tahun 2020 volume sampah di Indonesia meningkat lima kali lipat. Berarti, 1 juta ton tumpukan sampah dalam sehari. Tanggal 21 Februari tahun 2017 ini kembali diselenggarakannya HPSN dengan tema “melaksanakan Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Gunung, Sungai, Kota, Pantai, Hingga Laut untuk mewujudkan Indonesia Bersih Sampah 2020.” Menurut surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang pelaksanaan peringatan HPSN tahun 2017, dengan diselenggarakannya peringatan HPSN ini dapat memberikan kesempatan kepada segenap pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah maupun kelompok masyarakat/komunitas/LSM se-Indonesia untuk saling merangkul menunjukan kepeduliannya dalam berbagai aktivitas peduli kebersihan walaupun tidak di kawasan pesisir dan laut. Salah satu strategi yang akan digencarkan dalam HPSN kali ini adalah mengenai solusi pengelolaan sampah dalam bidang pendidikan. Dunia pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam pembangunan di daerah. Sampai saat ini, belum ada satu pola perencanaan khususnya di lingkungan sekolah mengenai pengelolaan sampah. Solusi pengelolaan sampah ditinjau dari aspek pendidikan di kota Bandung salah satunya telah dilakukan oleh mahasiswa ITB dengan cara masuk ke dalam jalur pendidikan formal untuk siswa (SD, SMP, SMA) dan masyarakat. Berangkat dari permasalahan pemahaman masyarakat yang kurang mengenai lingkungan hidup, khususnya pengelolaan sampah, kegiatan ini berupa pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk menampung aspirasi dan pandangan dari setiap sekolah, khususnya dalam hal pengelolaan sampah. Strategi kegiatan ini dilakukan melalui kampanye dalam bentuk workshop dan demo bank sampah serta penggunaan bor biopori yang melibatkan guru, siswa, dan pegawai sekolah. Metode penyampaian dilakukan melalui mobile game untuk menjelaskan metode biopori, dan leaflet/poster untuk bank sampah serta reuse sampah kertas untuk kerajinan tangan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bersinergi dengan Pusat Pemberdayaan Perdesaan di Kota Bandung untuk membuat sekolah dan kampung binaan serta dan interaksi dengan beberapa LSM lingkungan hidup. Kegiatan ini memberi beberapa manfaat antara lain: 1. Membangkitkan kesadaran sekolah (guru, siswa dan pelaksana kebersihan) dan masyarakat untuk mengolah sampah organik dan anorganik dengan baik dan berkelanjutan. 2. Membuka peluang untuk kerjasama lebih lanjut berupa kegiatan monitoring dan sosialisasi terobosan atau inovasi berikutnya dalam pengolahan sampah atau limbah. 3. Membuka peluang kerjasama dengan LSM yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup Selain kota Bandung, beberapa sekolah di kota Depok juga memperkenalkan pelajaran di bidang pengelolaan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah ke dalam mata pelajaran khusus, yaitu Pendidikan Lingkungan Hidup. Kemudian beberapa sekolah (baik SD, SMP maupun SMA) di kota Depok juga menerapkan pengelolaan sampah, mulai dari pemilahan sampah organik dan anorganik, pengolahan sampah sesuai jenis sampah, sampai kepada pendirian bank sampah di kawasan sekolah. Beda halnya dengan negara tetangga Indonesia, yaitu Jepang yang sudah mulai lebih dulu menerapkan pengelolaan sampah di lingkungan pendidikan anak usia dini (PAUD). Program Gomi Zero yang diterapkan di universitas Hirosima, Jepang bertujuan mengajarkan kepada anak-anak didik untuk peduli dalam membersihkan sampah, terutama di lingkungan sekolah. Bukan hanya dilakukan di tingkat universitas saja, tapi program Gomi Zero ini mulai diterapkan pada tingkat taman kanak-kanak dan sekolah dasar. III. Kesimpulan dan Saran Pengelolaan sampah dari aspek pendidikan cenderung harus diperhatikan jika sasarannya adalah untuk memperbaiki dan membangun generasi peduli lingkungan. Permasalahan ini dapat ditangani jika masyarakat Indonesia dapat mengubah paradigma terkait pengelolaan sampah. Dalam proses pencapaiannya akan lebih efektif jika memperkenalkan cara pengelolaan sampah dengan baik kepada anak-anak sejak usia dini, sehingga kelak pada usia lebih dewasa mereka dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara benar. Kurikulum sekolah yang ada harus bisa menjawab keadaan dan perubahan yang terjadi pada waktu mendatang. Karena dengan begitu permasalahan terkait sampah akan terselesaikan dengan menyadarkan generasi muda tentang etika, bahaya dan efek buruk sampah. Saran ditujukan kepada pemerintah daerah maupun pusat yaitu setiap unit pendidikan harus memiliki kurikulum yang bermuatan pendidikan dalam pengelolaan sampah dan menerapkannya guna meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku para peserta didik dalam pengelolaan sanpah. Berbagai program pemerintah yang berhubungan dengan pengelolaan sampah hendaknya ditempuh secara terpadu baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal. Dimulai dari revitalisasi kurikulum jalur pendidikan formal dari tingkat prasekolah hingga perguruan tinggi hendaknya mendukung prigram pemerintah dalam pengelolaan sampah. Referensi: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. 2015. Pekerjaan: Kajian Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pengelolaan Persampahan. Jakarta: PT. Arkonin Engineering Manggala Pratama. Kementerian Pekerjaan Umum. 2014. Buletin Ciptakarya: Menuju Indonesia Bebas Sampah 2020. Edisi 02/Tahun XII/Februari 2014 Ninggarwati. Model Pengelolaan Sampah Perkotaan Ditinjau dari Bidang Pendidikan di Kota Depok. Politeknik Negeri Jakarta. Surat Edaran Nomor. SE.1/Menlhk-Setjen/Rokum/PLB.3/1/2017 Tentang Pelaksanaan Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2017. https://id.linkedin.com/pulse/memaknai-hari-peduli-sampah-nasional-21-februari-2017-parasian