#Wakil Menteri Pertahanan RI

[realitajayasaktigroup]

Menhan Prabowo Terima Kunjungan Menhan Turki, Tekankan Transfer Pengetahuan

REALITANEWS.OR.ID, JAKARTA || Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan Turki H.E. Mr. Yaşar Güler, di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta, pada Kamis (22/8/2024). Menhan Turki tiba sekitar pukul 16.00 WIB dan disambut secara resmi dengan jajar kehormatan yang dipimpin oleh Wakil Menteri Pertahanan RI M. Herindra di lapangan BTI. Selanjutnya, Menhan…

[ypkm]

Hasril Chaniago: PDRI dan Peringatan Hari Bela Negara

Hari Bela Negara 19 Desember seyogyanya diperingati secara nasional di seluruh Tanah Air, sama dengan Hari Pahlawan 10 November atau Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Sebab, jika dilihat dari intensitas dan luasnya cakupan peristiwa, lama kejadian, dampak serta besarnya pengorbanan rakyat, tak diragukan lagi bahwa peristiwa Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berlangsung selama hampir tujuh bulan (19 Desember 1948-13 Juli 1949) jelas mengandung bobot sejarah.

PDRI muncul pada 19 Desember 1948, saat tentara Belanda melancarkan Agresi Militer II dengan menyerang Ibu Kota RI Yogyakarta dan Kota Bukittinggi di Sumatera Barat. Kedua kota utama basis perjuangan itu, terutama Yogyakarta, dengan mudah diduduki Belanda karena telah dikosongkan oleh TNI yang sudah siap bergerilya. Presiden Sukarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan para pemimpin lain ditangkap dan ditawan di Berastagi dan Bangka.

Sebelum ditangkap dan ditawan, Sukarno dan Hatta sempat mengirim kawat kepada Menteri Kemakmuran Sjafruddin Prawiranegara di Sumatera serta Menteri Luar Negeri AA Maramis dan Sudarsono di India.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Isinya, bila Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat menjalankan kekuasaannya, maka diberikan mandat kepada Sjafruddin untuk membentuk Pemerintah Darurat di Sumatra. Bila Sjafruddin tidak dapat melaksanakan mandat tersebut, Sudarsono diberi kuasa untuk membentuk pemerintah dalam pengasingan.

Telegram itu tidak pernah diterima Sjafruddin. Namun, Menteri kemakmuran itu berada di Bukittinggi adalah atas anjuran Hatta untuk mempersiapkan pemerintahan darurat bila Yogyakarta jatuh. Makanya, begitu mendengar berita radio bahwa Yogya telah diduduki Belanda serta Sukarno, Hatta dan sejumlah menteri ditawan Belanda, Sjafruddin langsung menggelar rapat darurat di kediaman Komisaris Pemerintah Pusat TM Hassan di Bukittinggi. Bersama Panglima Tentara Sumatera Kolonel Hidayat dan didukung Residen Sumatera Barat Mr. Sutan Mohammad Rasjid, mereka memutuskan untuk membentuk PDRI pada hari itu, 19 Desember 1948. Kabinet PDRI diumumkan Sjafruddin pada 22 Desember 1948 di Halaban.

Dengan terbentuknya PDRI, maka terpatahkanlah propaganda Belanda bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada. Sebab, melalui siaran radio, seperti dikutip dari penelusuran Mestika Zed, Sjafruddin berhasil menyampaikan pernyataan ke dunia internasional bahwa Indonesia masih ada.

Jatuhnya Yogya dan ditawannya sejumlah pemimpin menyebabkan kekuatan perjuangan Republik di Jawa sempat kacau. Tapi hal itu tidak lama karena para pemimpin militer di bawah komando Panglima Besar Soedirman dan pemimpin sipil seperti Sultan Hamengku Bowono IX, I.J. Kasimo, Soekiman Wirjosandjojo, dan Soesanto Tirtoprodjo, segera berhasil mengkonsolidasikan seluruh kekuatan perjuangan.

Pada 22 Desember 1948, tiga hari setelah membangun basis pertahanan di dekat Prambanan, Panglima Jawa Kolonel AH Nasution mengeluarkan maklumat tentang berdirinya pemerintahan militer di seluruh Jawa. Nasution mengangkat panglima-panglima divisi di Jawa sebagai gubernur militer di daerah masing-masing, seperti Kolonel Abimayu di Jawa Barat, Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah, dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur.

Prakarsa juga diambil oleh empat menteri yang berada di Solo. Mereka adalah Menteri Dalam Negeri Soekiman Wirjosandjojo, Menteri Kehakiman Soesanto Tirtoprodjo, Menteri Pembangunan dan Pemuda Soepeno, serta Menteri Kemakmuran dan Persediaan Makanan Rakyat IJ Kasimo. Mereka bersama tokoh sipil, anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), dan beberapa perwira militer berapat dan memutuskan pembagian pekerjaan pemerintah pusat.

Saat itu, para pemimpin di Jawa belum tahu bahwa PDRI telah berdiri di Sumatera. Setelah mereka tahu, maka struktur pemerintahan militer maupun sipil di Jawa menyatakan tunduk dan berada di bawah koordinasi PDRI. Hal ini secara resmi disampaikan melalui laporan Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel T.B. Simatupang kepada Ketua PDRI Sjafruddin dan Panglima Sumatera Kolonel Hidayat.

Setelah komunikasi yang intensif dan koordinasi, maka pada 31 Maret 1949 dilakukan penyempurnaan dengan memasukkan sejumlah tokoh, seperti Soekiman, IJ Kasimo, Jenderal Soedirman, Kolonel Hidayat, dan Kolonel A.H. Nasution ke dalam Kkabinet PDRI.

Selanjutnya, sudah dicatat dalam sejarah, PDRI berhasil menjalankan tugasnya "menyelamatkkan Republik" hingga kemudian Mr. Sjafruddin bersama Jenderal Soedirman menyerahkan kembali mandat yang tidak pernah diterima itu kepada Presiden Sukarno di Yogyakarta pada 13 Juli 1949.

Selama hampir tujuh bulan PDRI menjalankan fungsi pemerintahan RI dengan segala suka dan dukanya, terutama di Sumatera Tengah dan Jawa, para pemimpin sipil maupun militer serta para prajurit pejuang sama sekali tidak menerima gaji dari negara.

Mereka semua disokong dan dibiayai oleh rakyat di antaranya dengan menyediakan nasi bungkus dan dukungan logistik yang diperlukan untuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Itulah inti dari bela negara, di mana rakyat dengan ikhlas, tanpa pamrih dan tanpa janji-janji kampanye, menyerahkan harta benda bahkan nyawa untuk membela negara dan mempertahankan kemerdekaan bangsa dari bekas penjajah yang ingin kembali berkuasa.

Tertutup oleh Simbol Kekuasaan

Meskipun PDRI merupakan peristiwa sejarah yang telah menyelamatkan nyawa Republik Indonesia, tetapi selama nyaris setengah abad seolah-olah sengaja ditutupi, terutama di masa Orde Baru. Peristiwa yang begitu penting hanya dituliskan dalam kalimat pendek saja, terselip di antara ribuan halaman buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) yang disunting Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan-Balai Pustaka (1993).

Pada halaman 161 buku SNI jilid 6 soal PDRI hanya disinggung sambil lalu saja dalam rangkaian kalimat sebagai berikut: Yogyakarta ibukota RI berhasil direbut dan diduduki dengan menggunakan pasukan payung. Presiden dan Wakil Presiden serta sejumlah pembesar negara tidak menyingkir dan ditawan oleh tentara Belanda. Tetapi sebelumnya, Pemerintah telah memberikan mandat kepada Menteri Sjafruddin Prawiranegara yang berada di Sumatra untuk membentuk dan memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia.

Hingga 50 tahun Indonesia merdeka, nyaris tidak ada sejarawan yang peduli dengan PDRI. Pemerintah daerah Sumatera Barat melalui Gubernur Hasan Basri Durin pernah berusaha mengangkat masalah PDRI ke pemerintah pusat menjelang peringatan Ulang Tahun Emas Kemerdekaan RI (1995).

Sebagai salah seorang tim speech writer gubernur, saya ingat, Sekretaris Pribadi (Sespri) Gubernur, Gamawan Fauzi, pernah ditugaskan menyusun agenda yang akan diusulkan gubernur ketika menghadap kepada Presiden Soeharto. Salah satu agenda tersebut adalah mengusulkan sejarah PDRI dimasukkan dalam penulisan buku sejarah Indonesia.

Permintaan Gubernur Sumbar bertemu Presiden disetujui, tetapi agenda membicarakan masalah PDRI ternyata dicoret oleh Sekretaris Negara sehingga tidak pernah sampai kepada Presiden. Beberapa waktu kemudian, saya mendapat penjelasan dari Brigjen (waktu itu Kolonel) Dr Saafroedin Bahar, Staf Ahli Mensesneg Mayjen TNI Moerdiono. Beliau mengatakan kepada saya, bahwa selama Pak Harto masih jadi Presiden, PDRI tidak akan dapat tempat yang memadai dalam penulisan sejarah Indonesia. Lalu saya bertanya, kenapa begitu?

Menurut Dr Saafroedin Bahar, Pak Harto sebagai orang Jawa, memerlukan simbol-simbol tertentu berupa peristiwa sejarah untuk menopang kekuasaannya. Simbol yang disukai oleh Pak Harto itu di antaranya adalah tanggal 1 Maret dan 11 Maret. Tanggal 1 Maret mengacu kepada 'Serangan Umum 1 Maret 1949' terhadap Yogyakarta yang dipimpin oleh Letkol Soeharto sendiri. Sedangkan tanggal 11 Maret merujuk 'Surat Perintah Sebelas Maret' atau 'Supersemar' yang menjadi sumber 'legitimasi' pengalihan kekuasaan Presiden Sukarno kepada Presiden Soeharto.

Karena 'kecintaan' Pak Harto kepada dua tanggal bersejarah itulah maka selama masa Orde Baru Sidang Umum MPR sekali lima tahun selalu dimulai pada tanggal 1 Maret dan ditutup pada 11 Maret.

Lalu, apa hubungannya tanggal-tanggal tersebut dengan PDRI? "Kita harus ingat, Serangan Umum 1 Maret 1949 itu terjadi atas perintah Penglima Besar Jenderal Soedirman dalam rangka menunjukkan eksistensi PDRI kepapa dunia. Mengangkat sejarah PDRI tentu akan mengecilkan arti Serangan Umum 1 Maret. Ini akan menganggu kebanggaan Presiden Soeharto," kata Dr. Saafroedin Bahar.

Oh, begitu rupanya. Barulah saya paham, kenapa selama Orde Baru peristiwa PDRI harus diselubungi, termasuk dalam penulisan buku sejarah Indonesia. Karena membesarkan PDRI akan menganggu simbol-simbol dan kebanggaan milik pemimpin yang sedang berkuasa.

Reformasi dan Presiden SBY Membuka Kesempatan

Reformasi 1998 yang menandai berakhirnya era Orde Baru memberi kesempatan untuk mengubah banyak hal, termasuk penulisan sejarah PDRI. Bersamaan dengan itu, terbit buku hasil penelitian Mestika Zed berjudul Somewhere In The Jungle: Pemerintah Darurat Republik Indonesia sebuah mata rantai sejarah yang terlupakan. Buku yang menggambarkan secara komprehensif PDRI sebagai "Penyelamat Republik" ini dipilih Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta Ikapi sebagai buku terbaik 1998 di bidang ilmu-ilmu sosial.

Mestika Zed juga berjasa mengubah secara signifikan porsi PDRI dalam penulisan sejarah Indonesia. Sebagai penulis dan editor Jilid 6 buku Indonesia dalam Arus Sejarah (IDAS) (Departemen Pendidikakn dan Kebudayaan RI dan Ichtiar Baru van Hoeve, 2004), menurut sejarawan Asvi Warman Adam, Mestika berhasil menambah satu kalimat tentang PDRI dalam SNI menjadi puluhan halaman dalam buku IDAS.

Seingat saya, Fadli Zon yang kini menjabat Menteri Kebudayaan RI, termasuk tokoh yang giat dan aktif melakukan kajian, penelitian, dan mengangkat isu mengenai PDRI dan juga PRRI. Berkaitan dengan hal itu, saya sendiri pernah diundang Fadli Zon - melalui Institute for Policy Studies (IPS) yang dipimpinnya-sebagai narasumber bersama Mestika Zed dan Farid Prawiranegara dalam seminar PDRI yang diadakan di Padang tahun 2005.

Sementara itu, tersadar dari memori ketika menulis surat Gubernur kepada Presiden Soeharto tahun 1995, Gamawan Fauzi yang terpilih menjadi Gubernur Sumatera Barat dalam Pilkada langsung pertama tahun 2005, melihat momentum ketika daerahnya menjadi tuan rumah Pertemuan Bilateral Indonesia Malaysia di Bukittinggi tanggal 11-14 Januari 2006.

Pertemuan empat mata antara Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Perdana Menteri Malaysia Datuk Abdullah Ahmad Badawi hanya berlangsung selama 2 jam pada 12 Januari 2006. Sementara Presiden SBY berada di Bukittinggi selama empat hari tiga malam. Melihat ada peluang, Gubernur Gamawan Fauzi bersama Irman Gusman (waktu itu Wakil Ketua DPD RI, Senator dari Sumatera Barat) 'melobi' SBY untuk menerima tiga delegasi tokoh-tokoh masyarakat Sumatera Barat yang ingin bersilaturahmi dengan Presiden.

Melalui Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, Presiden SBY mengabulkan permintaan tokoh-tokoh Sumbar tersebut. Ketiga delegasi terdiri dari Kelompok Pejuang Angkatan 45 dan Yayasan Peduli PDRI dipimpin Thamrin Manan; Kelompok "Tigo Tunggu Sajarangan" terdiri dari Ketua LKAAM, MUI, dan Bundo Kanduang dipimpin H.KR. Dt. P. Simulia dan Rangkayo Hj. Nur Ainas Abizar; serta Kelompok 11 orang wartawan dan budayawan yang antara lain terdiri dari tokoh pers H. Basril Djabar, Ketua PWI Sumbar M. Mufti Syarfie, dan saya sendiri yang juga ditunjuk sebagai salah satu juru bicara.

Sebelum bertemu langsung Presiden SBY di Istana Negara Bung Hatta Bukittinggi, ketiga rombongan terlebih dahulu mengadakan pertemuan dan mengatur strategi bersama Gubernur Gamawan Fauzi. Selain merumuskan berbagai pernyataan, aspirasi, harapan dan permintaan kepada Presiden, setiap rombongan yang diterima dalam waktu berbeda sepakat menyampaikan satu permintaan yang sama. Yaitu, agar PDRI diberi tempat dan kedudukan dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Dalam rombongan wartawan dan budayawan, saya sebagai salah satu juru bicara dapat giliran bicara terakhir. Dalam kesempatan itu saya menyampaikan permintaan dengan kalimat kira-kira begini: "Bapak Presiden, kita mengetahui peristiwa PDRI mempunyai arti penting dalam perjalanan sejarah Republik Indonesia. Mohon kebijakan Bapak Presiden untuk menetapkan kedudukan PDRI dalam sejarah negara kita..."

Selesai saya bicara, Presiden SBY yang didampingi Gubernur Gamawan Fauzi, Wakil Ketua DPD Irman Gusman, dan Jubir Presiden Andi Mallarangeng, langsung merespon dengan spontan: "Ini kali ketiga saya menerima permintaan yang sama dari masyarakat Sumatera Barat. Saya faham, PDRI adalah peristiwa penting dalam sejarah bangsa kita," kata Presiden SBY.

Tak cukup sampai di situ. Malah Presiden langsung meminta Andi Mallarangeng menghubungkannya via telepon dengan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra yang berada di Jakarta. Setelah tersambung, masih di depan delegasi wartawan yang budayawan, Presiden SBY menyampaikan kepada Mensesneg bahwa beliau baru saja menerima aspirasi dari tokoh-tokoh masyarakat Sumatera agar menetapkan kedudukan PDRI dalam sejarah kenegaraan Indonesia.

Untuk itu, Presiden menginstruksikan dua hal kepada Mensesneg: pertama, mengundang para ahli sejarah bertemu Presiden untuk dimintai pendapat dan pandangan mengenai PDRI; kedua, mengadakan rangkaian seminar nasional tentang PDRI di beberapa perguruan tinggi terkemuka di Indonesia.

Arahan Presiden SBY tersebut langsung ditindaklanjuti Mensesneg. Di antaranya mengadakan seminar nasional di Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Universitas Andalas dengan narasumber para ahli sejarah seperti Taufik Abdullah, Anhar Gonggong, Mestika Zed, dan lain-lain.

Seminar juga menghadirkan pelaku PDRI yang masih hidup, termasuk putra-putra Alm. Sjafruddin Prawiranegara seperti Chalid dan Farid Prawiranegara. Bersamaan dengan itu, Gubernur Sumatera Barat juga mengirim surat kepada Presiden mengusulkan agar hari lahir PDRI tanggal 19 Desember 1948 ditetapkan sebagai "Hari Bela Negara".

Singkat cerita, tak sampai setahun, tatkala berkunjung ke Sumatera Barat pertengahan Desember 2006 dalam rangka acara peringatan Hari Nusantara, Presiden SBY memberi tahu Gubernur Gamawan Fauzi bahwa Kepala Negara sudah menanda tangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang PDRI.

Keppres Nomor 28 tanggal 18 Desember 2006 itu menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara, yaitu hari besar nasional bukan hari libur. Hari Bela Negara ini setara kedudukannya dengan hari nasional lainnya seperti Hari Pahlawan 10 November dan Hari Sumpah Pemuda 28 Okktober, yaitu sama-sama hari besar nasional bukan hari libur yang diperingati setiap tahun.

Penetapan hari lahir PDRI sebagai Hari Bela Negara secara tidak langsung kemudian menjadi dasar yang kuat pula bagi ditetapkannya Ketua PDRI Mr. Sjafruddin Prawiranegara sebagai Pahlawan Nasional dengan Keppres No. 113/TK/2011 tanggal 7 November 2011. Penetapan ini sekaligus mengakhiri kontroversi posisi Sjafruddin selaku Ketua PDRI yang juga selalu dikaitkan dengan keterlibatannya dalam Peristiwa PRRI.

Peringatan pertama Hari Bela Negara dilakukan pada 19 Desember 2006 di Bukittinggi dengan Inspektur Upacara Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro. Sejak itu sampai hari ini, peringatan Hari Bela Negara rutin dilakukan setiap tahun dan dipusatkan di Sumatera Barat. Sebagai inspektur upacara selalu berganti-ganti, kadang seorang menteri dan kadang Gubernur Sumatera Barat. Namun belum pernah peringatan Hari Bela Negara dengan inspektur upacara langsung Presiden RI.

Sebagai hari besar nasional, kedudukan Hari Bela Negara sebenarnya sama dengan Hari Pahlawan 10 November dan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober yang ditetapkan dengan Keppres No. 316 Tahun 1959. Bedanya, Hari Bela Negara adalah satu-satunya hari nasional yang dmerujuk peristiwa sejarah yang terjadi di luar Pulau Jawa. Hari nasional yang lain, ditetapkan berdasarkan peristiwa yang terjadi di Pulau Jawa.

Penetapan hari lahir PDRI sebagai Hari Bela Negara, telah membuka mata seluruh bangsa Indonesia bahwa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia di seluruh Tanah Air. Bukan hanya di Ibu Kota Negara atau di Pulau Jawa saja.

Sejak penetapan Hari Bela Negara pula, mata dunia pun tertuju ke Sumatera Barat, karena banyak kegiatan dan proyek yang berkaitan dengan peringatan PDRI dan Hari Bela Negara dialokasikan pemerintah di daerah ini. Salah satu yang terbesar dan terpenting adalah Museum PDRI yang telah menelan biaya ratusan miliar rupiah dari APBN, dan 19 Desember 2024 ini diresmikan oleh Menteri Kebudayaan RI Dr. Fadli Zon, M.Sc.

Meskipun hari lahir PDRI sudah ditetapkan sebagai Hari Bela Negara sejak 18 tahun silam, namun kalau kita mau jujur, belum terasa sebagai sebuah hari nasional. Peringatan Hari Bela Negara yang dipusatkan di Sumatera Barat, dengan inspektur upacara seorang menteri atau Gubernur Sumatera Barat, masih mengesankan Hari Bela Negara terbatas sebagai 'milik' Sumatera Barat. Tidak ada peringatan di provinsi lain di seluruh Indonesia.

Sebagai hari besar nasional, sama-sama ditetapkan dengan Keputusan Presiden, sudah seharusnya peringatan Hari Bela Negara sama derajat dan cakupannya dengan peringatan hari besar nasional lainnya seperti Hari Pahlawan dan Hari Sumpah Pemuda. Yaitu diperingati dengan Inspektur Upacara Presiden RI dan dilaksanakan secara serentak di seluruh daerah oleh semua instansi pemerintah, sekolah dan kampus di seluruh Indonesia.

Semoga harapan ini menjadi kenyataan pada peringatan Hari Bela Negara (HBN) di tahun-tahun selanjutnya, sehingga HBN benar-benar menjadi milik bangsa Indonesia.

Hasril Chaniago Wartawan senior pemegang Press Card Number One (PCNO) dan sertifikat Wartawan Utama Dewan Pers, penulis buku sejarah dan biografi, anggota Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Sumatera Barat.(rdp/rdp)

Sumber:

[belanegara4]

Para Menteri Prabowo Bangga Kenakan Seragam Komponen Cadangan, Apa Itu Komcad dan Tugasnya?

Para Menteri Prabowo Bangga Kenakan Seragam Komponen Cadangan, Apa Itu Komcad dan Tugasnya?

TEMPO.CO, Jakarta - Para menteri dan wakil menteri Anggota Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran terlihat mengenakan seragam Komponen Cadangan atau Komcad saat mengikuti pembekalan di Akademi Militer (Akmil). Mereka mengenakan seragam tersebut pada Jumat, 25 Oktober 2024. Mereka tampak bangga dala setiap pose foto yang disebakab melalui akun media sosial masing-masing.

Dilansir dari laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pertahanan komcad bukan wajib militer. Komponen cadangan salah satu program sukarela atau tidak wajib yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Setiap warga negara yang berusia 18-35 tahun, dengan latar belakang apa saja yang memenuhi persyaratan bisa secara sukarela mendaftar menjadi anggota Komcad.

Namun, setelah mendaftar, pelamar harus lulus seleksi ketat yang dilaksanakan oleh TNI. Setelah dinyatakan lulus seleksi, mereka akan mendapatkan pelatihan militer dasar selama 3 bulan di pusat-pusat pelatihan militer milik TNI, baik TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara. Program pendidikan pelatihan dasar kemiliteran Komcad dilaksanakan selama 3 bulan (600 jam pelajaran)

Komcad terbagi menjadi empat bagian, yakni Komcad sumber daya manusia (SDM), Komcad sumber daya alam, Komcad sumber daya buatan dan Komcad sarana dan prasarana. Semua bagian tersebut dipersiapkan untuk bisa dimanfaatkan ketika negara dalam kondisi darurat militer atau bencana alam. Mobilisasi Komcad hanya bisa dilakukan oleh Presiden atas persetujuan DPR RI untuk kepentingan pertahanan negara.

Dikutip dari laman resmi Komcad Kementerian Pertahanan RI, negara-negara besar lainnya, telah mengorganisir dengan baik Komcad mereka, Amerika Serikat melalui Garda Nasionalnya, Singapura pun demikian, bahkan jumlahnya jauh lebih besar.

Komponen Cadangan (Komcad) dibentuk atas adanya doktrin pertahanan yang diwarisi oleh para pendiri bangsa adalah Pertahanan Rakyat Semesta. Doktrin ini perlu diimplementasikan dan Komcad adalah salah satu implementasinya.

Selama ini, Indonesia disebut memiliki Komcad, tetapi belum diorganisir dengan baik dan benar. Akhirnya, melalui amanat UU No.23 Tahun 2019, Pemerintah mulai mengorganisir dan mengimplementasikan doktrin pertahanan rakyat semesta tersebut dengan konkret.

Memperkuat dan melakukan modernisasi alutsista dan profesionalisme prajurit TNI terus dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan TNI. Namun, dibentuknya Komcad untuk pertahanan adalah hal lain yang diamanatkan UU. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni memperbesar dan memperkuat kekuatan komponen utama yakni TNI.

Komcad disebut sebagai paket lengkap penguatan pertahanan negara bersamaan dengan upaya memperkuat alutsista, karena ketika ancaman perang berlarut datang atau bencana alam besar datang, dan Komponen Utama (TNI) sangat membutuhkan sokongan dari sumber daya manusia yang sudah terlatih dan terorganisir.

Tugas Komcad

Komcad setidaknya memiliki lima tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Komcad dikerahkan bila negara dalam keadaan darurat militer atau perang.

2. Komcad dimobilisasi oleh presiden dengan persetujuan DPR dengan komando dan kendali di bawah Panglima TNI.

3. Komcad hanya dipergunakan untuk kepentingan pertahanan dan negara.

4. Masa aktif Komcad tidak setiap hari dan tidak setiap saat.

5. Meski tidak aktif setiap saat, Komcad harus selalu siaga jika dipanggil oleh negara.

Selama menjalankan tugas dan kewajiban itu, Komcad yang telah dilantik dan ditetapkan juga berhak mendapatkan uang saku, tunjangan operasi saat mobilisasi. Ada pula perawatan kesehatan, perlindungan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan penghargaan.

ANANDA RIDHO SULISTYA | MUTIARA ROUDHATUL JANNAH | ACHMAD HANIF IMADUDDIN

foto © Copyright (c) 2016 TEMPO.CO

Sumber:

[m1totoslot]

Tujuh menteri berlatar militer kembali ke Akmil Magelang

Mungkin bagi mereka yang berlatar belakang TNI dan Polri, pulang ke Magelang seperti kembali ke asal mereka dibentuk dan ditempa menjadi prajurit terbaik

Jakarta (ANTARA) - Tujuh orang dari jajaran para menteri dan wakil menteri yang berlatar militer kembali ke Akademi Militer (Akmil) di Magelang, Jawa Tengah, Kamis, untuk mengikuti sesi pembekalan anggota Kabinet Merah Putih ala militer (Akmil).​​​

Selama empat hari, mereka akan diberi beragam materi dan kegiatan lain yang berguna untuk menempa kekompakan dan sikap persatuan, meski sebagian besar dari mereka mungkin akan tabu tentang pendidikan ala militer yang disajikan di Magelang.

Namun demikian, sebagian kecil dari mereka dipastikan tidak asing dengan model pembekalan seperti ini. Mereka yang dimaksud adalah menteri dan wakil menteri berlatar belakang sebagai TNI yang dahulu pernah mengenyam pendidikan di Magelang ketika menjadi siswa.

Mungkin bagi mereka yang berlatar belakang TNI dan Polri, pulang ke Magelang seperti kembali ke asal mereka dibentuk dan ditempa menjadi prajurit terbaik.

Baca juga: Komisi I: Pembekalan kabinet jangan dilihat dari lokasinya di Akmil

Berikut mereka-mereka yang berlatar belakang TNI dan Polri yang "pulang kampung" ke Magelang.

1. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin merupakan tokoh militer sekaligus orang dekat Presiden RI Prabowo Subianto yang berada di dalam Kabinet Merah Putih.

Sjafrie menempuh pendidikan taruna di Akademi Militer, Magelang, hingga lulus pada 1974. Sjafrie saat itu berhasil menyabet penghargaan lulusan terbaik Adhi Makayasa.

Selepas pendidikan, Sjafrie bersama Prabowo masuk ke Korps Baret Merah Komando Pasukan Sandi Yudha — yang saat ini dikenal sebagai Kopassus.

2. Menteri Luar Negeri Sugiono.

Sugiono merupakan salah satu menteri yang pernah berada di korps yang sama dengan Prabowo yakni Kopassus.

Pria kelahiran Aceh, 11 Februari 1979 ini merupakan alumnus SMA Taruna Nusantara yang lulus pada tahun 1997, satu angkatan dengan Agus Harimurti Yudhoyono.

Begitu menyelesaikan pendidikan di sana, ia melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi militer di Amerika Serikat melalui beasiswa yang dicanangkan oleh Prabowo yang kala itu berpangkat Mayor dan menjabat Danjen Kopassus.

Karir militernya tidak terlalu lama lantaran dia memilih keluar dari TNI untuk ikut bersama Prabowo membangun Partai Gerindra.

3. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

Agus Hari Murti Yudhoyono atau yang akrab di sapa AHY juga jadi salah satu menteri yang pernah mengenyam pendidikan di Magelang.

Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini mengenyam pendidikan di Magelang dan lulus sebagai lulusan terbaik peraih pedang Tri Saksi Wiratama dan mendali Adhi Makayasa pada 2000.

Di usia yang masih tergolong muda, AHY menanggalkan karir militernya dan memilih untuk terjun ke dunia politik. Salah satu langkah politik pertama yang dilakukan AHY yakni menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017.

Setelah gagal menjadi gubernur, AHY tetap melanjutkan karir politiknya hingga dia menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

4. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara.

Iftitah Sulaiman Suryanagara merupakan mantan petinggi militer yang telah mengabdikan dirinya untuk TNI AD selama 20 tahun.

Iftitah pernah mengenyam pendidikan di Magelang dan meraih gelar Adhi Makayasa ketika lulus pada 1999. Dirinya juga dikenal sebagai ahli di bidang Kavaleri ketika masih aktif sebagai pejabat TNI AD.

Adapun pangkat terakhir yang diterima sebelum pensiun yakni Letnan Kolonel. Usai pensiun, dia langsung terjun ke dunia politik bersama Partai Demokrat.

5. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus

Lodewijk merupakan salah satu tokoh jebolan Kopassus TNI AD yang masuk dalam lingkaran Kabinet Merah Putih.

Lodewijk diketahui mengenyam pendidikan Akmil di Magelang dan lulus pada 1981.

Selama bertugas di Kopassus TNI AD, dia sempat menjadi Komandan Detasemen Khusus 81 (penanggulangan teror) atau Sat-81/Gultor Kopassus pada tahun 2001. Satuan elit itu dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981.

Adapun karier tertinggi Lodewijk di militer salah satunya sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) ke-24 yang menjabat pada tahun 2009 hingga 2011.

6. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Ossy Dermawan

Ossy merupakan jebolan akademi militer di Magelang sekaligus program beasiswa S1 dari Norwich University, Military School of Vermont di Amerika Serikat

Beasiswa tersebut merupakan program pendidikan yang dibentuk oleh Prabowo Subianto yang kala itu menjabat sebagai Danjen Kopassus.

Karirnya begitu cemerlang di militer TNI AD hingga akhirnya dia pensiun dan terjun ke dunia politik dengan Partai Demokrat.

7 Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya

Mayor Teddy Indra Wijaya merupakan nama yang cukup akrab di telinga masyarakat lantaran kerap tampil mendampingi Prabowo Subianto semasa menjadi Menteri Pertahanan dan selama kampanye Pilpres 2024.

Kariernya dimulai pada tahun 2011 setelah lulus dari Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah, sebagai Komandan Peleton 3,2,1 di Kopassus sebelum ditunjuk menjadi Ajudan Kepala Staf Umum TNI dan beberapa jabatan militer lain, termasuk Asisten Ajudan Presiden Joko Widodo dan Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Tidak hanya lulusan Akademi Militer, Mayor Teddy juga meraih gelar S1 Program Studi Hubungan Internasional dari Universitas Jenderal Achmad Yani pada tahun 2012, kemudian gelar S2 Kajian Terorisme dari Universitas Indonesia di tahun 2021.

Selain pendidikan formal, dirinya juga sempat mengikuti berbagai kursus militer spesialis di Kopassus bahkan sekolah intelijen di Australia tahun 2015.

Selanjutnya, ia pernah mengikuti berbagai sekolah spesialis di Amerika Serikat seperti US Army Infantry School, Airbone School, Air Assault School, dan terutama Ranger School pada tahun 2020.

[bahaspolitikm1toto]

Menhan Sjafrie terima memorandum jabatan dari Presiden Prabowo

“Pertahankan tanah air dengan segala kekuatan yang anda miliki, sampai dengan nafas yang terakhir. Setia hingga terakhir”.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan (Menhan) Letjen TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin menerima memorandum jabatan dari pendahulunya yaitu Presiden Prabowo Subianto dalam upacara penyerahan dan penerimaan memorandum di Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Selasa.

Dalam rangkaian upacara itu, yang dihadiri sejumlah sesepuh perwira tinggi TNI, pejabat menteri Kabinet Merah Putih, Prabowo juga menuliskan pesan kepada jajaran komponen pertahanan disaksikan oleh Menhan Sjafrie, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI (Purn.) M. Herindra, dan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Amperiawan.

Dalam pesannya itu, Prabowo menuliskan: “Pertahankan tanah air dengan segala kekuatan yang anda miliki, sampai dengan nafas yang terakhir. Setia hingga terakhir”.

Prabowo kemudian membubuhkan tanda tangan di bawah tulisan itu beserta tanggal 22 Oktober 2024.

Sjafrie, Herindra, dan jajaran pejabat yang mengelilingi Presiden Prabowo kemudian bertepuk tangan atas peristiwa tersebut.

Dalam rangkaian upacara, sebelum Presiden tiba di Kompleks Kementerian Pertahanan, Sjafrie sempat berdiri di mimbar kehormatan dan memeriksa jajaran pasukan upacara yang terdiri atas taruna Universitas Pertahanan dan Komponen Cadangan.

Sjafrie, saat memeriksa pasukan, juga sempat memperbaiki posisi salah satu prajurit yang berbaris di lapangan pelataran gedung utama Kantor Kementerian Pertahanan.

Selepas memeriksa pasukan, Sjafrie kemudian menyalami satu per satu tamu undangan yang hadir mengikuti prosesi penyerahan dan penerimaan memorandum jabatan menhan hari ini. Beberapa tamu yang disalami Sjafrie mencakup Wakil Presiden Ke-6 Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno, mantan-mantan menteri pertahanan, yaitu Jenderal TNI (Purn.) Wiranto, Mahfud MD, Jenderal TNI (Purn.) Agum Gumelar, dan Purnomo Yusgiantoro. Dalam barisan itu, ada juga Jenderal TNI (Purn.) A. M. Hendropriyono. Sjafrie sempat berbincang-bincang dengan jajaran tokoh tersebut.

Kemudian, Menhan Sjafrie lanjut menyalami tiga kepala staf, yaitu Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono. Sjafrie juga menyalami Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, yang saat ini resmi menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan, kemudian mantan Panglima TNI Laksamana TNI (Purn.) Yudo Margono, dan ada juga mantan Panglima TNI sekaligus mantan menteri Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto, mantan ketua MK Jimly Asshiddiqie, Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Silmy Karim, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan juga Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Dalam sela-sela acara, Sjafrie juga sempat berbincang dengan Panglima TNI.

Tak lama setelah itu, iring-iringan Presiden tiba di Kantor Kemenhan menumpang mobil kepresidenan buatan dalam negeri PT Pindad, MV3 Garuda. Kedatangan Prabowo disambut meriah dengan iring-iringan musik drum band.

Prabowo, saat menghadiri acara di Kemenhan, didampingi Sekretaris Kabinet Mayor Inf. Teddy Indra Wijaya dan putra semata wayang Prabowo, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo.

Acara kemudian berlanjut dengan penghormatan kepada Presiden, setelah itu Prabowo masuk ke dalam ruangan.

Berselang waktu kurang lebih 30 menit, Prabowo meninggalkan Kantor Kemenhan juga disambut dengan iring-iringan musik dan jajaran pegawai Kemenhan. Prabowo kemudian melanjutkan perjalanan naik kendaraan taktis Maung juga buatan Pindad ditemani Menhan Sjafrie ke Istana.

Di sepanjang Jalan Merdeka Barat menuju Istana di Jalan Merdeka Utara, banyak warga juga antusias melambaikan tangan dan menyerukan nama Presiden.

[glitterymusicpoetry]

Ketika Budi Gunawan Ikut Pembekalan Calon Menteri Prabowo Usai Diberhentikan sebagai Kepala BIN...

Setelah diberhentikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari posisi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan menghadiri acara pembekalan calon menteri yang digelar di kediaman Presiden terpilih RI periode 2024-2029 Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024). Pemberhentian Budi Gunawan sebagai Kepala BIN diketahui saat Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (15/10/2024) di Kompleks Parlemen, Jakarta. DPR RI pun menyetujui Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra sebagai Kepala BIN menggantikan Budi Gunawan setelah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test pada 16 Oktober 2024. Sementara itu, kehadiran Budi Gunawan di Hambalang diungkapkan oleh Komandan Detasemen Pengawalan Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Letkol Inf G Borlak, saat dikonfirmasi wartawan. “Pak Budi Gunawan, yang terakhir,” kata Borlak saat ditemui di halaman depan Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Rabu.

Kehadiran Budi Gunawan saat pembekalan calon menteri cukup mengejutkan karena jenderal bintang empat tersebut tidak terlihat hadir saat Prabowo memanggil para calon menteri dan wakil menteri atau kepala badan pada 14-15 Oktober 2024. Namun, nama Budi Gunawan memang sempat santer terdengar bakal menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Posisi akan diumumkan Prabowo Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani pun menanggapi kehadiran Budi Gunawan saat pembekalan calon menteri di Hambalang. Pasalnya, Budi Gunawan memang dikenal dekat dengan PDI-P. Sebab, dia merupakan mantan ajudan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri saat menjabat sebagai Presiden ke-5 RI. Menurut Puan, posisi Budi Gunawan pada kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang, akan diumumkan oleh Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. "Ya kita tunggu presiden yang akan datang (Prabowo), nanti yang akan mengumumkan," kata Puan dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

Namun, Puan tidak mengatakan lebih jauh apakah masuknya Budi Gunawan ke kabinet Prabowo merupakan usulan PDI-P. Sebagaimana diketahui, PDI-P menjadi satu-satunya partai parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hanya saja, Megawati disebut bakal bertemu dengan Prabowo sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

Permintaan Prabowo Sementara itu, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa pemberhentian Budi Gunawan dari posisi Kepala BIN adalah permintaan Prabowo. Menurut Jokowi, pemberhentian ini merupakan masalah administrasi semata. Sebab, Presiden RI terpilih Prabowo Subianto ingin melantik menteri dan Kepala BIN baru secara bersamaan pada 21 Oktober 2024. "Oh itu administrasi saja. Administrasi artinya karena kepala BIN yang baru ini akan dilantik bersama-sama dengan menteri pada tanggal 21 (Oktober)," kata Jokowi usai meresmikan dua ruas tol di Sumatera Utara, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu.

[riaunews]

Herindra Resmi Jadi Kepala BIN Gantikan Budi Gunawan

Letnan Jenderal (Purn) TNI Muhammad Herindra jadi Kepala BIN. Jakarta (Riaunews.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal (Purn) TNI Muhammad Herindra, jadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), menggantikan Budi Gunawan. Hal tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (17/10/2024). Rapat Paripurna dihadiri 382…

[pamenan]

,,Breaking New's"

----------

GIBERAN TERJERAT KASUS NARKOBA PERABOWO WAJIB GAGAL DILANTIK JADI PRESIDENT RI

----------

UTUSAN RAKYAT : Perabowo Subianto wajib dibatalkan untuk dilantik menjadi President RI untuk Tahun 2024 ini. Karena pelantikan President harus tidak mempunyai kecacatan dalam pelanggarang Hukum. Sedangkan Perabowo bukan sedikit melakukan pelanggaran Hukum berkaitan peraturan Hukum Hak Azazi Manusia (HAM) perkara ini tercatat sebagai Fakta yang Terdata takala ketika Perabowo Subianto dalam ranah kancah Dunia Meliter. Sekarang Tuhan masih melintangi keinginan Perabowo Subianto untuk jadi President meskipun telah dua kali Tuhan gagalkan Perabowo berniat untuk menjadi President RI. Kali ini Tuhan melintangi keinginan Perabowo untuk jadi President RI dengan cara Tuhan menjerat Giberan Rakabuming Raka terjerat Kasus Narkoba sebagai manusia Morvinis musuh nomor satu negara Indonesia tetang perihal Narkoba.

Karena bilaman akan di adakan pelantikan President sebagai Kepala Pemerintahan negara Indonesia, wajib dalam peraturan Hukumnya bilamana seorang President akan dilantik harus mempunyai Wakilnya yang Resmi, serta President dan Wakilnya tidak mempunyai catatan pelanggaran Hukum untuk menjadi Kepala negara dan Wakilnya. Boleh seorang President itu melantik dan menon Aktivkan Wakilnya tetapi apabila seorang President itu telah secara Formal dinyatakan menjadi seorang President. Karena memang ada Wewenang President untuk melantik dan menon Aktivkan Wakilnya bila telah dinyakatakan Perabowo Subianto Resmi menjadi President RI.

Sedangkan dalam keadaan sekarang Perabowo Subianto bukanlah seorang President sebagai Kepala negara yang Resmi. Dan Perabowo Subianto hanya bersetatus secara Resmi sebagai Menteri Pertahanan negara Indonesia (Menhan) Perabowo hanya Aktiv sebagai Menteri dalam ranah Kabinet lingkungan Menteri President Jokowidodo alias Jokowi. Dan Jokowi walaulun Giberan Rakabuming Raka sebagai anak Kandung Jokowi, tidak punya Wewenang Jokowi sama sekali untuk melantik Giberan yang terjerat pelanggaran Hukum yang dibacakan dalam Pasal 114. Kasus Narkoba dalam catatan Pasal 114 dinyatak adalah tindakan kejahatan memiliki dan mengedarkan serta menyalah gunakan pemakaian Narkoba. Kecuali yang adanya Wewenang Jokowi sebagai President bisa mengutak katikan untuk menukar ganti Wakil President sebagai Pendamping Jokowi. Sedang perihal Perabowo Giberan jauh jarak Timba dan Perigi tidak terbakar yang di sangai karena jauh jarak Api dari pada Panggang bila perihal ini Jokowi turut campur tangan. - Editor By R.Pamenan

----------

Tipe Giberan Rakabuming Raka akibat banyak menelan Sabu Jenis Narkoba makanya bola Mata tidak bisa dibawak tidur

[kabartangsel]

Prabowo Subianto Dampingi Presiden Jokowi Terima Medali “Loka Praja Samrakshana”

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mendampingi Presiden RI Joko Widodo memimpin Apel Kesiapan Pengamanan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, di Markas Komando Korps Brigade Mobil (Mako Brimob), Kelapa Dua, Depok, pada Senin (14/10). Tiba di Gerbang Mako Brimob, Presiden Jokowi didampingi Menhan Prabowo menggunakan kendaraan taktis Maung Pindad menuju Mimbar…

[rasiooid]

Dukung Masa Depan Generasi Emas, Plh. Pj. Bupati Bogor Hadiri Upacara Pembukaan Pendidikan 898 Kadet Mahasiswa Baru di Unhan RI

RASIOO.ID – Plh. Pj. Bupati Bogor, Suryanto Putra hadiri Upacara Pembukaan Pendidikan 898 Kadet Mahasiswa Baru Program D3, S1, S2, S3 Universitas Pertahanan Republik Indonesia TA. 2024/2025, yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Pertahanan RI M. Herindra di Lapangan Upacara Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI), Kawasan IPSC, Sentul Bogor, Jawa Barat, Senin (2/9). Dikutip dari…

[realitajayasaktigroup]

Menhan Prabowo Terima Kunjungan Menhan Turki, Tekankan Transfer Pengetahuan

REKONFUNEWS.COM, JAKARTA  || Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan Turki H.E. Mr. Yaşar Güler, di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta, pada Kamis (22/8/2024). Menhan Turki tiba sekitar pukul 16.00 WIB dan disambut secara resmi dengan jajar kehormatan yang dipimpin oleh Wakil Menteri Pertahanan RI M. Herindra di lapangan BTI. Selanjutnya, Menhan…

[gooselacom]

Wamenhan M. Herindra Menetapkan 1.145 Anggota Komcad Matra Darat TA. 2024

Wamenhan M. Herindra Menetapkan 1.145 Anggota Komcad Matra Darat TA. 2024

Cilodong, Depok – Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI M. Herindra bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) dalam Penetapan Komponen Cadangan (Komcad) Matra Darat Tahun Anggaran 2024, yang bertempat di lapangan upacara Mako Divisi Infanteri 1/Kostrad, Cilodong, Depok, Jawa Barat, Rabu (18/9/2024). Kehadiran Wamenhan adalah guna mewakili Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, yang tengah…

[teliusyikwa]

Presiden terpilih Prabowo kunjungi Australia, HRW: Harusnya pemimpin Australia angkat isu HAM

Prabowo bertemu Perdana Menteri Anthony Albanese, dan Wakil Perdana Menteri, Richard Marles di Canberra 19-20 Agustus 2024. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (kiri) berjabat tangan dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese (kanan) selepas keduanya bertemu di Australian Parliament House, Canberra, Australia, Selasa (20/8/2024) -dok Jubi. Para pemimpin Australia seharusnya membahas…

[m1totoslot]

Komisi I DPR belum pastikan pembahasan kembali RUU TNI

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan pihaknya belum dapat memastikan akan kembali menggulirkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dave mengatakan pihaknya akan menunggu dilakukannya rapat dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin terlebih dahulu guna menentukan apakah RUU TNI perlu digulirkan kembali atau diakomodasi dalam peraturan presiden (perpres).

"Nanti tergantung. Kami tunggu rapat dengan Menhan, baru nanti Menhan akan menyerahkan drafnya untuk kami karena kemarin itu seperti dibahas, seperti revisi undang-undangnya, apakah mau dilanjutkan atau cukup dengan perpres. Nanti kami lihat seperti apa," kata Dave di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Hal itu disampaikan Dave Laksono menyoal penambahan nomenklatur kementerian pada kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran dan kaitannya dengan aturan penempatan anggota TNI di kementerian/lembaga mengingat aturan yang ada saat ini hanya memperbolehkan anggota TNI mengisi 10 kementerian/lembaga.

Baca juga: Megawati tak setuju UU TNI dan Polri direvisi

Dave menambahkan apabila RUU TNI digulirkan maka pembahasannya bisa dimulai dari awal atau melanjutkan pembahasan yang sempat bergulir di DPR RI periode 2019–2024.

"Tapi, bukan berarti mulai dari awal itu tidak mengambil yang lalu, bisa saja mengambil yang lalu langsung kita kerjakan lagi, tetapi kan pasti ada penyesuaian. Jadi, harus ditata ulang lagi, dipastikan pasal demi pasal, kata demi kata, agar jangan sampai ada multitafsir, hal ini yang penting," katanya.

Dave pun memastikan bahwa komisinya akan mulai bekerja dengan para mitra mulai pekan depan.

"Semua komisi sama. Semua komisi pasti akan memulai bekerja minggu depan," ucap dia.

Baca juga: Pemerintah diminta transparan soal pembahasan RUU TNI dan Polri

Sepuluh lembaga atau kementerian yang bisa diisi prajurit TNI aktif meliputi Badan Intelijen Negara, Kementerian Pertahanan, Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Narkotika Nasional, Sekretariat Militer Presiden, Mahkamah Agung, Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Dewan Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, dan Badan SAR Nasional.

Pada 26 Agustus 2024, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membatalkan pembahasan RUU TNI dan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

"Jadi, hari ini Baleg memutuskan akan menunda atau membatalkan pembahasan UU TNI-Polri," kata Ketua Baleg DPR RI periode 2019–2024 Wihadi Wiyanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/8).

Dia mengatakan Baleg DPR RI memutuskan menunda dan/atau membatalkan dahulu pembahasan revisi UU TNI-Polri untuk selanjutnya pembahasan dioper (carry over) kepada DPR RI periode 2024–2029.

[bahaspolitikm1toto]

Menteri Luar Negeri singgahi kampung halaman sebelum bertolak ke Rusia

"Terima kasih sekali. Tadinya hanya rencana transit saja, malah disambut di sini. Jadinya kunjungan pertama Menteri Luar Negeri Indonesia, ya ke kampung sendiri di Aceh,"

Banda Aceh (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Kabinet Merah Putih yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto, Sugiono menyempatkan diri mengunjungi kampung halaman Aceh sebelum melanjutkan kunjungan kerja ke Rusia.

Saat tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang Aceh Besar, Selasa (22/10). Sugiono disambut Plt Sekda Aceh, Muhammad Diwarsyah, dan didampingi Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat.

Sebagai informasi, Menteri Luar Negeri RI Sugiono dijadwalkan terbang ke Rusia. Di sana, ia mewakili Indonesia menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi BRICS, di Kazan, Rusia, yang berlangsung pada 22-24 Oktober 2024.

Sugiono mengatakan, rencana awal ia hanya ingin transit saja di Bandara SIM Aceh Besar, tetapi karena diberikan penyambutan, maka Aceh menjadi kunjungan kerja pertamanya sebagai Menteri Luar Negeri.

"Terima kasih sekali. Tadinya hanya rencana transit saja, malah disambut di sini. Jadinya kunjungan pertama Menteri Luar Negeri Indonesia, ya ke kampung sendiri di Aceh," kata Sugiono singkat.

Sugiono merupakan salah seorang putra Aceh yang dipercaya Presiden Prabowo Subianto mengisi posisi Menteri di Kabinet Merah Putih.

Selain Sugiono, ada juga putra Aceh lainnya yakni Teuku Riefky Harsya menjadi Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf). Serta Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi).

Sugiono sendiri lahir di Takengon, Aceh Tengah, pada 11 Februari 1979. Ia menempuh pendidikan dasar di SD di kota kelahirannya, Takengon, sebelum menghabiskan masa SMP di Banda Aceh.

Lalu, Sugiono menjadi alumnus SMA Taruna Nusantara yang lulus pada tahun 1997. Ia satu angkatan dengan Agus Harimurti Yudhoyono yang kini menjadi Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Begitu menyelesaikan pendidikan di sana, ia melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi militer di Amerika Serikat melalui beasiswa yang dicanangkan oleh Danjen Kopassus saat itu, Mayor Jenderal TNI Prabowo Subianto.

Ia kemudian mengikuti pendidikan calon perwira di Akademi Militer Magelang dan lulus dengan pangkat Letnan Dua di korps infanteri.

Sugiono, saat masih menjadi prajurit, pernah menjabat sebagai sekretaris pribadi Prabowo sebelum pembentukan Partai Gerindra. Ia sudah dipercaya untuk mendampingi Prabowo sejak lama.

Di Senayan, Sugiono menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR yang membidangi isu-isu pertahanan dan luar negeri sekaligus Ketua Fraksi Gerindra di MPR.

[turisiancom]

TURISIAN.com – Tokoh pariwisata Henry Husada menyebut salah satu tokoh asal Pandeglang Banten, Arif Rahman memiliki spirit kuat mengembangkan wisata Banten. Sekjen Pemuda Pancasila yang kini menjadi sebagai Anggota DPR RI terpilih Dapil Banten 1 itu memiliki mimpi Banten menjadi salah satu tujuan wisata favorit. Menurut Henry, sosok Arif Rahman memiliki pandangan yang luas dan visioner dalam mendorong tumbuhnya pembangunan di Provisi Banten. “Dalam pertemuan dengan beliau, banyak hal yang bisa diserap. Terutama, kaitannya dengan pengembangan usaha kecil mikro dan menengah (UMKM). Beliau ternyata juga sangat peduli dengan pengembangan usaha kecil,” kata Henry belum lama ini. BACA JUGA: Pantai Sawarna, Surga Tersembunyi Banten yang Memikat Hati Begitu pun dengan dengan pengembangan sektor pariwisata, Henry melihat, figur Arif juga memiliki semangat yang tinggi, bagaimana agar potensi pariwisata di Provinsi Banten bisa terus dikembangkan. “Tidak saja, sebagai destinasi tujuan wisatawan Nusantara (wisnu), tetapi juga bisa ditawarkan kepada wisatawan mancanegara (Wisman),” ungkapnya. Sebagaimana diketahui, Arif Rahman yang lahir di Jakarta pada 9 Desember 1975, terkenal sebagai aktivis, pemimpin, dan professional. Ia telah memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang. Kisah hidup Arif Rahman  dimulai di tengah keluarga yang mewarisi nilai-nilai keagamaan dan nasionalisme. BACA JUGA: Liburan ke Pantai Kelapa Warna Banten yang Bikin Ceria [caption id="attachment_21284" align="alignnone" width="706"] Henry Husada (kiri) Tokoh Pariwisata dan juga UMKM saat foto bersama dengan Arif Rahman Anggota DPR RI asal Pandeglang, Banten.( Foto: Turisian.com/Ist)[/caption] Memiliki Pondok Pesantren Tumbuh besar di lingkungan keluarga yang memiliki Pondok Pesantren Mathla’ul Anwar Linahdlatil Ulama (MALNU), yang didirikan oleh Buyutnya, Syeikh Arsyad, pada tahun 1916. Pendidikan Arif dimulai dari SDN 06 Semanan Kalideres, Jakarta Barat, dan berlanjut ke SMPN 45 Cengkareng serta SMA Negeri 94 Jakarta Barat. Arief mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Tarumanagara, Jakarta, dan melanjutkan studi di Universitas Krisna Dwipayana, Jakarta. Memulai kariernya sebagai penyiar radio di MS Tri FM pada tahun 2001 dan kemudian meraih posisi manajerial di beberapa perusahaan. BACA JUGA: Bendungan Cikoncang, Alternatif Tempat Liburan Akhir Pekan di Banten Kiprahnya dalam dunia pemerintahan dimulai saat ia menjabat sebagai Asisten Menteri Pertahanan RI Bidang Hubungan Antar Lembaga dari tahun 2015 hingga 2019. Selanjutnya, pada tahun 2020, Arif Rahman dipercayakan sebagai Staf Khusus Wakil Presiden RI. Selain dunia pemerintahan, Arif Rahman juga terlibat dalam berbagai organisasi dan kepemimpinan. Aktif dalam KNPI, PMII dan berbagai organisasi mahasiswa, Arif Rahman menunjukkan komitmen terhadap pembangunan masyarakat dan pendidikan. BACA JUGA: Mampir Dulu ke Pantai Ciantir Banten, Menikmati Indahnya Alam Prestasi dan kontribusi pria diakui dengan sejumlah penghargaan, termasuk Penghargaan Tanda Satya Pemuda Pancasila pada tahun 2019. Aktivis muda yang bergabung dengan Partai Nasdem pada tahun 2013 ini, kini memasuki dunia politik sebagai calon anggota DPR RI dari Dapil Banten 1. Arif Rahman ingin mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan, serta potensi wisata pantai dan religi di wilayahnya. ***