#Sensus Penduduk 2020

[cacatoto-2024]

Kabupaten Barito Kuala adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kotanya adalah Marabahan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.996,46 km² dan berpenduduk sebanyak 318.044 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2020). Sebagian wilayah Barito Kuala termasuk dalam calon Wilayah Metropolitan Banjar Bakula.[5][6] Kabupaten Barito Kuala berbatasan dengan provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di kabupaten Kapuas, dan lokasinya berada di tepi laut.

[sultratopmedia]

Tahun 2030, Jumlah Penduduk Sultra Dipredikasi Tembus 3 Juta Jiwa

SULTRATOP.COM, KENDARI – Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) diprediksi tembus 3 juta jiwa pada 2030. Data 2024 jumlah penduduk di Sultra sebanyak 2,79 juta jiwa. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra, hasil proyeksi Sensus Penduduk (SP) 2020 menunjukkan pada 2025 jumlah penduduk 2,83 juta jiwa, 2026 jumlah penduduk 2,87 juta jiwa, 2027 2,92 juta jiwa,…

[bidiktangsel]

Terjadi Penurunan Drastis Angka Kematian Bayi di Provinsi Banten

Serang, bidiktangsel.com – Dalam 20 tahun terakhir, terjadi penurunan drastis Angka Kematian Bayi di Provinsi Banten. Berdasarkan rilis Long Form Sensus Penduduk 2020 Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten (30/1/2023) dari 66 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup pada Sensus Penduduk 2000 turun menjadi 14 per 1000 kelahiran hidup. Statistisi Ahli Muda BPS Provinsi Banten Heri Purnomo…

[internet-based-human]

Kilas Balik Sensus Penduduk: Era Kolonial Belanda

Memasuki dekade kedua pada milenium kedua, segala aktivitas kian erat kaitannya dengan teknologi. Digitalisasi tak hanya mencakup kebutuhan primer, tetapi juga sudah merambah ke sekunder maupun tersier. Tak ingin ketinggalan, BPS sebagai lembaga statistik pemerintah pun memulai langkah besar dalam Sensus Penduduk 2020 ini dengan menambah metode pengumpulan data secara online[1]. 

Indonesia sebagai negara dengan populasi terbanyak ke-4 di dunia memiliki sejarah yang cukup panjang mengenai pendataan penduduknya, bahkan dari zaman kolonial Belanda. Saya yang pada dasarnya menyukai segala hal yang berbau sejarah, tertarik mengulik dan mengenal lebih dalam asal muasal Sensus Penduduk di Indonesia. Walau sempat mengalami sedikit kesulitan dalam riset dan pencarian data, sedikit banyaknya tulisan ini akan membawa pembaca kembali ke era kolonial Belanda.

Dari rekam jejaknya, riwayat pelaksanaan Sensus Penduduk di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu sebelum kemerdekaan (1815—1945) dan setelah kemerdekaan (1961—sekarang). Tepatnya pada tahun 1815, Sensus Penduduk pertama kali dilaksanakan di Jawa pada masa kolonial Thomas Stamford Raffles. Kemudian Sensus Penduduk kembali dilaksanakan pada tahun 1920 yang terbatas hanya di Pulau Jawa dan tahun 1930 yang sudah mencakup seluruh Hindia Belanda. Namun, dari sepuluh kali pelaksanaan Sensus Penduduk pada masa sebelum kemerdekaan, hanya pada tahun 1930 yang kualitas datanya cukup baik, sehingga banyak digunakan dalam analisis kependudukan di Indonesia. Pada tahun tersebut (1930), pelaksanaan Sensus Penduduk dipercayakan kepada Biro Pusat Statistik yang didirikan pada tahun 1925. Kemudian pada masa pendudukan Jepang, Sensus Penduduk dilakukan pada tingkat lokal, akan tetapi semua dokumen hasil pendataannya hilang—kecuali Provinsi Kalimantan Barat dan Pulau Lombok.

Data sudah mulai menjadi perhatian bahkan sejak awal abad ke-19, ketika permintaan penerbitan laporan perdagangan meningkat dan menjadi semakin diperlukan—khususnya di Jawa dan Madura. Masuknya statistik pada masa Hindia Belanda berawal dari percobaan pengumpulan dari beberapa informasi di wilayah Cirebon yang mencakup informasi mengenai area sawah, distribusi properti tanah, populasi, properti ternak, dan sebagainya. Berkat keberhasilan dari percobaan tersebut, berdirilah organisasi “Survei Statistik Jawa” yang ditindaklanjuti oleh Dinas pada tahun 1846. Pada tahun yang sama pula, “Biro Statistik” disematkan ke “Algemeene Secretarie” (Sekretariat Umum). Biro Statistik bertugas memperoleh data dan informasi statistik di Hindia Belanda.

Sempat beberapa kali dibubarkan, Biro Statistik akhirnya diorganisir kembali menjadi Biro Pusat Statistik pada tahun 1925. Terdiri dari empat subdivisi: 1) Statistik Pertanian, 2) Statistik Perdagangan, 3) Statistik Harga, Indeks, dan Biaya Hidup, dan 4) Statistik Umum Untuk Hindia Belanda, Biro Pusat Statistik dengan cepat meluaskan aksinya dan menjadi institusi yang memenuhi kepentingan-kepentingan mendasar khususnya di bidang kependudukan.

Biro Pusat Statistik juga turut ambil bagian penting dalam aktivitas berbagai komisi khusus, terutama berkaitan dengan tugas perbantuan dalam hal penyusunan data dan informasi statistik yang dibutuhkan oleh tiap komisi. Meskipun Biro Pusat Statistik belum berkembang luas sepenuhnya, namun keberadaannya sangat vital terutama berkaitan dengan penyajian data dan informasi yang dibutuhkan untuk proses-proses pengambilan kebijakaan di berbagai sektor. Dalam beberapa tahun ke depan diharapkan, BPS dapat berkembang menjadi organisasi yang lebih responsif berkaitan dengan pelayanan dan penyajian data-data dan informasi statistik serta mampu mengembangkan cakupan kewenangan yang lebih luas lagi.

Dikutip dari Buku “Hindia Belanda 1930″ oleh Dr. J. Stroomberg (halaman 392)

Pada tanggal 19 Mei 1997 ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, dimana Biro Pusat Statistik diubah namanya menjadi “Badan Pusat Statistik”[2]. Seiring berjalannya waktu, pelaksanaan Sensus Penduduk berevolusi dan mengalami pembaharuan menjadi semakin baik.

Badan Pusat Statistik adalah gudang data. Namun, data hanyalah sekadar angka yang diam jika tidak ada yang mengolahnya. Menjadi statistisi adalah tentang kita yang bisa mengolah dan menganalisis data sehingga bisa menceritakan maknanya. Jika menurut Presiden Joko Widodo data lebih mahal daripada minyak. maka statistisi merupakan pengolah sumber daya yang berlimpah ruah.

Referensi:

Tukiran. 2000. Sensus Penduduk di Indonesia, Vol 11 No 11. Pusat Penelitian Kependudukan. Universitas Gadjah Mada.

Stroomberg, J. 2018. Hindia Belanda 1930. Yogyakarta: IRCiSoD.

Situs Badan Pusat Statistik: bps.go.id

[realitajayasaktigroup]

Wabup Sebut Sensus Penduduk 2020 Lanjutan Bantu Sukseskan Program Pemerintah Daerah

Wabup Sebut Sensus Penduduk 2020 Lanjutan Bantu Sukseskan Program Pemerintah Daerah

Relasipublik.or.id, Pohuwato – Wakil Bupati Pohuwato, Suharsi Igirisa menyebut sosialisasi Sensus penduduk 2020 lanjutan dapat membantu untuk mensukseskan program Pemerintah Daerah. Dimana kegiatan ini diikuti unsur pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat se-Kabupaten Pohuwato dan dibuka Wakil Bupati Suharsi Igirisa, Selasa (31/05/2022) di MBR Marisa. Selain menyampaikan terimakasih,…

[gosulsel]

Sensus Penduduk Door to Door di Makassar Belum Capai Target, Ini Kendalanya - Gosulsel

MAKASSAR, GOSULSEL.COM - Pendataan sensus penduduk 2020 secara door to door berakhir hari ini, Jumat (25/09/2020). Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar mulai merampungkan data hingga 30 September nanti.Data sementara, total KK yang dirampungkan yakni 300.048. Sementara target yang harus...

https://gosulsel.com/2020/09/25/sensus-penduduk-door-to-door-di-makassar-belum-capai-target-ini-kendalanya/

#BPSMakassar #SensusPenduduk2020

[baliportalnews]

Bali Raih Penghargaan Response Rate Tertinggi Pertama dalam Sensus Penduduk Online 2020 BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Bali menerima penghargaan sebagai provinsi dengan Response Rate Tertinggi Pertama dalam Sensus Penduduk Online 2020 dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia Dr Suhariyanto.

[infokampusnews]

Sensus Penduduk 2020 Goes to UB, Mahasiswa Diharapkan Update Teknologi Informasi

INFOKAMPUS.NEWS – Bagian Kemahasiswaan Universitas Brawijaya (UB) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang menyelenggarakan kegiatan “SP2020 Goes to Campus”.

https://infokampus.news/sensus-penduduk-2020-goes-to-ub-mahasiswa-diharapkan-update-teknologi-informasi/

[radpribadi]

Mendata Penduduk Sambrawai bersama Verifikator Cilik

Malam Senin (17 Februari 2020), aku di Bapa Bamuskam. Awalnya aku hanya bantu beliau mencetak foto Mama Sonny yang hendak mengurus E-KTP. Di desa ini, yang punya E-KTP berlaku seumur hidup hanya Bapa Bamuskam seorang! Bapa Bamuskam baik sekali, karena dia mau mengurusi E-KTP Mama Sonny. Tak disangka, fasilitas mencetak dirumah Bapa Bamuskan cukup lengkap, ada kertas foto dan printer dan fasilitas lainnya. Lalu setelah itu, datanglah Pak Paulus, Sekretaris Desa. Beliau datang rupanya karena mau mendata nama-nama masyarakat, penduduk Sambrawai bersama Bapa Bamuskam. Data tersebut harus dicetak dan diberikan ke BPS besok harinya oleh Pak Kepala Desa. Oke lanjut: Akhirnya aku duduk didepan laptop, sambil Pak Bamuskam memegang buku akuntansi panjang yang isinya nama-nama KK di desa yang ditulis dengan pulpen. Aku mengetik, lalu Pak Bamuskam dan Pak Paulus mendiskusikan dulu validitas data keluarga di buku itu, apakah ada anaknya yang sudah pindah, apakah ada anaknya yang sudah menikah, apakah ada yang sudah meninggal, dan sebagainya. Bahkan, sekali Pak Paulus pergi menembus hujan dan kembali membawa secarik kertas nama-nama yang akan dimasukkan ke dalam data KK, nampaknya baru dia verifikasi. TEMUAN-TEMUAN UNIK: Nama-nama di desa juga unik-unik, ada yang namanya Samsudin, seperti nama orang Islam. Lalu sepanjang mengisi nama, aku sering mendengar ungkapan "Ah anak ini sudah diberi ke Bapak yang ini" atau "Ah, sekarang sudah jadi anak". Contohnya, aku baru tahu Salisa yang harusnya jadi cucu Bapa Boleh, rupanya secara administratif dihitung jadi anak Bapa Boleh karena tinggal dengan Bapa Boleh. Sekali lagi, keluarga nuklir hampir tidak ada artinya disini!!! Santai saja disini bilang "anaknya Pak X ini sekarang sudah dikasih ke Pak Y" dan sebagainya. Ikut mengisi data kependudukan menjadi kesempatanku menganalisis struktur masyarakat desa. Fam apa saja, lalu pendatang dari mana saja. Rupanya banyak pendatang dari Randawaya dan Menawi. YANG KOCAK: Ketika mengisi ini, seringkali Pak Bamuskam dan Pak Paulus lupa jika salah satu keluarga itu punya anak atau punya nama-nama lain tidak. Lalu mereka bertanya pada anak-anak kecil Pak Bamuskam (dan Weli yang sudah SMP kelas 3). Lucunya, anak-anak ini seringkali punya memori dan pengetahuan mengenai warga desa yang lebih luas dibanding Pak Bamuskam atau Pak Paulus, sehingga mereka-lah yang akhirnya memverifikasi dan memberikan jawaban kalau Pak Bamuskam dan Pak Paulus bingung. Aku tertawa dan tersenyum kalau mengingat ini, karena verifikator yang berperan dalam mengecek data kependudukan adalah anak-anak Pak Bamuskam! Sementara data ini akan diberikan ke BPS, dan bisa saja menjadi dasar untuk sensus 2020! Jadi beginilah sensus dan pendataan kependudukan di garis depan, rupanya tak lepas dari peranan anak-anak kecil (anak2nya pa Bamuskam) yang ingat nama-nama orang atau anak-anak lain di desa mereka sendiri. Arti lain, mereka adalah verifikator cilik!

[arinisngkt]

Bersama #MencatatIndonesia

Beberapa waktu lalu, saya iseng membuka salah satu email dari situs quora. Situs yang rame banget di twitter karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang dijawab dengan cerita menarik. Salah satu pertanyaannya, kira-kira begini, “Mengapa wanita Indonesia banyak yang kawin muda?”

Banyak jawaban-jawaban menarik tentang pertanyaan tersebut. Ini membuat saya mencoba untuk mengulik beberapa informasi terkait data kawin muda, salah satunya melalui data dari Badan Pusat Statistik. 

Di web tersebut, berdasarkan data Sensus Penduduk 2010, ternyata rata-rata perkawinan pertama di Indonesia untuk laki-laki ialah 25,7 tahun, sementara rata-rata usia kawin pertama untuk perempuan adalah 22,3 tahun. Pada tahun 2018, menurut data Susenas, dari seluruh perempuan di Indonesia yang pernah menikah, 47,73% tercatat menikah di usia 19-24 tahun. Ini cukup menunjukan ternyata memang benar, masyarakat Indonesia suka, nih, kawin di usia muda.

Sebenarnya, kawin muda tidak masalah karena mereka melakukannya diusia yang produktif untuk menikah. Tetapi, menikah diusia muda ditakutkan pelakunya masih belum matang dalam hal kedewasaan, emosi, karier, pendidikan, tanggung jawab, keputusan dalam mengambil sikap, dll. Nantinya berdampak pada perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kekurangan ekonomi, dsb.

Dari data-data inilah, pemerintah dapat membentuk berbagai macam kebijakan untuk Indonesia kedepannya, misalnya, batas minimal usia perkawinan.

Beberapa data ini dihasilkan dari survei kependudukan BPS. Hm, setelah 10 tahun ditinggalkan oleh Sensus Penduduk 2010, sekarang bagaimana ya data seluruh penduduk di Indonesia?

Tahun 2020 adalah tahun penyambutan Sensus Penduduk yang baru dengan segala metode menarik yang ia bawa. Untuk diketahui, kalau dulu hanya ada Sensus Penduduk offline, sekarang kita semua juga bisa berpartisipasi melalui Sensus Penduduk online, loh.

Di sensus online, semua orang bisa mengisi sendiri data diri serta data anggota keluarga/rumah tangganya. Hanya dengan mengakses web dari Badan Pusat Statistik, semua bisa berkontribusi dalam pembentukan pedoman pembangunan ini, dimanapun dan kapanpun. Bagi yang belum mengisi data diri secara online, petugas dari Badan Pusat Statistik akan mendatangi rumah-rumah kalian untuk mendata (offline). Jadi, kontribusi kalian tidak kalah dengan yang mengisi sendiri (online).

Setiap data yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik akan digunakan oleh pemerintah untuk mengatur dan membuat kebijakan yang lebih baik. Apalagi Sensus Penduduk, yang hanya ada 10 tahun sekali ini, akan digunakan sebagai pedoman perencanaan pembangunan untuk satu dekade kedepan.

Semua metode dan berbagai hal baik yang Sensus Penduduk 2020 ini bawa, tidak akan menghasilkan data yang maksimal apabila kita semua tidak mendukung dengan maksimal juga, contohnya, memberi data yang valid dan akurat. Seperti yang disampaikan Ir. Jokowi Dodo, Presiden Republik Indonesia, “Data yang valid dan akurat merupakan kunci agar kebijakan dapat berjalan tepat sasaran.”

Kesuksesan Sensus Penduduk tentu tidak tergantung pada petugas sensus saja, melainkan seluruh masyarakat Indonesia, kita semua. 

Bersiaplah kita untuk bersama #MencatatIndonesia.

[beritanews]

Bupati Luwu Minta Kepala Desa Akuratkan Data Penduduk tanpa Dendam Politik

Bupati Luwu Minta Kepala Desa Akuratkan Data Penduduk tanpa Dendam Politik

BERITA.NEWS, Belopa – Bupati Luwu, H Basmin Mattayang melantik dan mengambil sumpah/janji dua orang kepala desa terpilih dan 54 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa masa jabatan 2020-2026 dalam wilayah kabupaten Luwu di rumah jabatan Bupati Luwu, Kelurahan Pammanu Kecamatan Belopa Utara, Senin (9/3/2020)

Dua orang Kepala Desa yang dilantik adalah Kepala Desa Dampan dari Kecamatan Bastem…

[realitajayasaktigroup]

Wabup Sebut Sensus Penduduk 2020 Lanjutan Bantu Sukseskan Program Pemerintah Daerah

Wabup Sebut Sensus Penduduk 2020 Lanjutan Bantu Sukseskan Program Pemerintah Daerah

Relasipublik.or.id, Pohuwato – Wakil Bupati Pohuwato, Suharsi Igirisa menyebut sosialisasi Sensus penduduk 2020 lanjutan dapat membantu untuk mensukseskan program Pemerintah Daerah. Dimana kegiatan ini diikuti unsur pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat se-Kabupaten Pohuwato dan dibuka Wakil Bupati Suharsi Igirisa, Selasa (31/05/2022) di MBR Marisa. Selain menyampaikan terimakasih,…

[gosulsel]

Sensus Penduduk 2020 di Makassar Gagal Capai Target - Gosulsel

MAKASSAR, GOSULSEL.COM - Pengisian Sensus Penduduk 2020 di Makassar rupanya tak capai target. Tercatat baru 39.757 KK atau 48,86 persen yang saat ini terdata per hari ini, Kamis (28/0502020). Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar sendiri ditargetkan 81.370 KK yang harus terdata. Padahal,...

https://gosulsel.com/2020/05/28/sensus-penduduk-2020-di-makassar-gagal-capai-target/

#BPSMakassar #SensusPenduduk2020