#Realisasi APBD

[bantennewscoid-blog]

Pemprov Banten Masuk 10 Besar Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah

SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten masuk dalam 10 daerah tertinggi dalam realisasi pendapatan dan belanja APBD Provinsi se-Indonesia Tahun Anggaran 2023. Hal tersebut berdasarkan data yang diolah Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per 1 Juli hingga 18 Agustus 2023 Pukul 18.00 WIB. Sebagai informasi, dalam realisasi…

[satu-komando]

Pimpin Rapat Evaluasi, Pj Wali Kota Jambi Harap Jajarannya Percepat Realisasi Fisik dan Keuangan APBD 2024

Jambi Satukomando.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi menggelar rapat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan Kota Jambi tahun 2024. Rapat yang berlangsung di Aula Telanaipura Bappeda Kota Jambi, Rabu (2/9/2024) itu di pimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih, didampingi Asisten Administrasi Umum Jaelani dan Kepala Badan Pengelola Keuangan…

[kantorberita]

Perluasan Lahan TPA di Kota Bengkulu Tertunda, Tahun 2025 Direalisasikan

Perluasan Lahan TPA di Kota Bengkulu Tertunda, Tahun 2025 Direalisasikan KANTOR-BERITA.COM, KOTA BENGKULU|| Rencana untuk Perluasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah seluas 5 hektar di Kota Bengkulu harus menunggu hingga tahun 2025. Kepala Bappeda Kota Bengkulu, Medy Pebriansyah, mengungkapkan bahwa realisasi anggaran untuk perluasan lahan tersebut belum memungkinkan pada APBD perubahan…

[kabartangsel]

Realisasi Belanja Pemprov Banten Capai 52,2% Hingga Akhir Juli 2024

Hingga 31 Juli 2024, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mencapai 52,20 persen atau sebesar Rp6,19 triliun dari total Rp11,87 triliun. Capaian itu lebih tinggi atau naik 6,33 persen bila dibandingkan pada triwulan 2 tahun 2023 lalu sebesar 45,87 persen. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina…

[hargo-news]

Merlan: Realisasi Keuangan dan Fisik Harus Dipacu

Hargo.co.id, GORONTALO – Organisasi perangak daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango diminta untuk terus memacu realisasi fisik dan keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2024. Permintaan ini disampaikan Bupati Bone Bolango, Merlan Uloli menyusul masih rendahnya realisasi fisik dan keuangan. Dimana, berdasarkan pelaporan penyerapan anggaran pada sistem…

[inspirasitala]

Pendapatan Daerah Tala 2023 Lampaui Target

TANAH LAUT, inspirasitala.co.id- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut (Tala) berhasil merealisasikan pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran (TA) 2023 sebesar Rp2.259.475.998.716,28 atau mencapai 129,91 persen per tanggal 31 Desember 2023.  “Realisasi pendapatan ini menunjukkan bahwa Pemkab Tala mampu mendatangkan pendapatan daerah dengan melampaui…

[rasiooid]

Serapan Masih Rendah, Rudy Susmanto Ingatkan Pemkab Bogor Efektif Gunakan APBD

  RASIOO.id – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, mengingatkan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk memastikan realisasi serapan anggaran sejalan dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Pernyataan ini disampaikan Rudy dalam rapat paripurna DPRD bersama Pemkab Bogor terkait penyampaian realisasi semester I APBD 2024 pada Rabu, 10 Juni 2024. “Anggaran yang sudah dialokasikan harus benar-benar…

[tintainformasi]

Realisasi APBD 2023 Disbunak Lampung Barat Rp 7,5 Miliar Terindikasi Korupsi.

[lidikcyber]

Pemko Tanjung Balai Terima Plakat dan Piagam Penghargaan Atas Capaian Realisasi Belanja APBD Terbaik se- Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023

  Lidikcyber.com, Medan – Walikota Tanjungbalai H Waris Tholib didampingi Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung mengikuti dan menghadiri acara Pembukaan Musrenbang RKPD tahun 2025 Provinsi Sumut, di Hotel Santika Premier Dyandra Medan, Jumat (8/3/2024). Pada momen tersebut Walikota Waris juga menerima Plakat dan Piagam Penghargaan atas capaian Kota Tanjungbalai terbaik se-Sumatera Utara dalam…

[realita-lampung]

Sekdaprov Buka Rakor Pengendalian Program Aplikasi Sistem Data Informasi Tahun 2023

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Fahrizal Darminto membuka Rapat Koordinasi Teknis Pengendalian Program/Kegiatan Pembangunan Daerah dengan Sumber Pendanaan (APBN/ APBD) serta Launching Pengembangan Aplikasi Si-Tapis (Sistem Data Pengendalian dan Informasi) Tahun Anggaran 2023, di Ballroom Hotel Horison, Bandar Lampung, Kamis (21/12/2023). Sekdaprov Fahrizal menyampaikan bahwa Rapat koordinasi ini lebih difokuskan pada persiapan Tahun 2024, dan mengevaluasi capaian-capaian di tahun 2023. “Sebagaimana laporan Kepala Biro Adminitrasi Pembangunan, bahwa bahwa sampai dengan November capaian realisasi belanja kita mencapai 82,2% di Provinsi dan Kabupaten/kota mencapai 75,6%. Semoga di Desember ini progresnya semakin lebih baik,” ujar Sekdaprov Fahrizal. “Diusahakan tahun depan kita bisa lebih awal melakukan persiapan-persiapan baik itu proses perencanaan dan proses administrasinya. Sehingga kita tidak kehilangan waktu,” tambahnya. Sekdaprov Fahrizal melanjutkan bahwa Bapak Presiden sudah memberikan arahan agar anggaran yang tersedia itu harus segera direalisasikan. “Supaya itu dapat menggerakkan roda perekonomian, dan pelayanan publik itu jalan. Itulah mengapa kita harus melakukan percepatan,” ujar Sedaprov Fahrizal. Dalam konteks administrasi, terdapat tiga aspek dalam pengendalian yaitu monitoring dan evaluasi, penilaian, dan pelaporan. “Kita perlu melakukan pengendalian terhadap perencanaan yang sudah kita susun dan anggaran sudah tersedia. Itu harus betul-betul kita arahkan,” ujar Sekdaprov Fahrizal. Fahrizal minta dipastikan kegiatan dan seluruh anggaran itu tepat untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu perencanaannya harus matang dan anggaran yang tersedia harus dimanfaatkan maksimal untuk mencapai tujuan. “Itu semua dalam rangka untuk mendukung visi kita bersama yaitu Rakyat Lampung Berjaya. Oleh karenanya sasarannya harus tepat dan pastikan manfaatnya benar, serta pastikan tepat waktu. Kalau sudah kita pastikan itu semua, maka kita juga harus pastikan tepat administrasi dan tepat dasar hukumnya. Ini harus kita lihat secara utuh, supaya pembangunannya berhasil,” tambahnya. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Adminitrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung Haris Kadarusman, menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini dalam rangka untuk mendorong realisasi belanja pemerintah, baik yang melalui sumber pendanaan APBN maupun sumber pendanaan APBD pada Pemerintah Provinsi Lampung maupun Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Adapun tujuan Rapat Koordinasi Teknis ini yaitu Pertama, Pengendalian Program/Kegiatan Pembangunan Daerah se-Provinsi Lampung serta launching pengembangan Aplikasi Si-Tapis. Kedua, memaksimalkan penyerapan anggaran baik APBD maupun APBN sesuai dengan Rencana Pencairan Dana. Kemudian, pengelolaan anggaran dalam meningkatkan kinerja anggaran melalui Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). “Rapat Koordinasi Teknis ini diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang mengelola DIPA Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP) APBN dan Perangkat Daerah Pengelola APBD serta Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung,” ujarnya. (Adpim) Read the full article

[bantennewscoid-blog]

Banten Peringkat 2 Realisasi Pendapatan dan Belanja se-Nasional

SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten masuk 2 besar daerah tertinggi dalam realisasi pendapatan dan belanja APBD Provinsi se-Indonesia tahun anggaran 2024. Demikian berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per 1 Januari hingga 13 Mei 2024. Dalam realisasi pendapatan, Provinsi Banten menempati urutan kedua…

[baliportalnews]

Kabupaten Jembrana Terima 778.72 Miliar Rupiah dari Alokasi Transfer ke Daerah

BALIPORTALNEWS.COM, JEMBRANA - Pemerintah Provinsi Bali melakukan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 untuk Provinsi dan 9 Kabupaten/Kota se-Bali bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (11/12/2023). Secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di serahkan langsung oleh Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya kepada Bupati Jembrana, I Nengah Tamba dan Bupati/Wali Kota Se-Bali. Pada kesempatan itu, Kabupaten Jembrana sendiri secara total mendapatkan alokasi anggaran TKD mencapai Rp778,72 miliar. Mengutip arahan Presiden RI, Pj Gubernur Mahendra Jaya menyampaikan, penyerahan DIPA dan TKD Tahun Anggaran 2023 Provinsi Bali sangatlah penting dalam rangka menjalankan tata pemerintahan serta kebijakan dan arahan Bapak Presiden RI. "Penggunaan anggaran harus dilakukan dengan disiplin, teliti dan tepat sasaran dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sehingga tidak ada celah untuk penyalahgunaan anggaran," ujarnya. Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya berharap agar anggaran yang didapat segera dijalankan mulai bulan Januari 2024 dengan tujuannya untuk menggerakkan pembangunan dan perekonomian yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, sesuai arahan Bapak Presiden. "Segera tindak lanjuti dokumen DIPA dan TKD Kabupaten/Kota Tahun 2024 untuk secepatnya diserahkan kepada masing-masing Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Lakukan pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel, tutup segala celah korupsi, kerja sama dengan APIP dan APH untuk monitoring dan evaluasi. Harus dikelola dengan profesional, efektif, dan efisien, sesuai dengan ketentuan namun tetap cepat dan responsif, mampu menjawab kebutuhan masyarakat, sebagaimana arahan Bapak Presiden," harapnya. Sementara itu, Bupati I Nengah Tamba mengungkapkan, bahwa penyerahan DIPA dan TKD yang lebih awal ini akan membuat pemerintah daerah bisa bergerak lebih cepat. Utamanya APBD untuk gerakkan ekonomi masyarakat. "Penyerahan DIPA dan TKD Tahun Anggaran 2024 yang dilakukan lebih awal, pastinya akan membuat kita di daerah bisa lebih cepat dalam pemanfaatannya dan bisa direalisasikan lebih cepat juga. Kalau realisasi anggaran ini cepat, artinya semakin cepat pula peningkatan putaran perekonomian bagi masyarakat," ungkapnya. Lebih lanjut Ia mengatakan, penyelenggaraan realisasi anggaran yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. "Pada tahun 2024 nanti astungkara Pemkab Jembrana sudah bisa merealisasikan anggarannya yang dilaksanakan secara bersama-sama. Selain itu secara konsisten, sesuai dengan aturan, dengan skala prioritas sesuai yang diharapkan pemerintah pusat, terutama dalam pemulihan ekonomi dan peningkatan sektor kesehatan serta pemanfaatannya berdampak maksimal bagi masyarakat," imbuhnya. Dilain sisi Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho mengatakan, secara nasional belanja pemerintah pusat akan diarahkan untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia, penuntasan infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, reformasi birokrasi dan aparatur negara serta pelaksanaan pemilu dan dukungan untuk pilkada. "TKD ke daerah dialokasikan sebesar Rp857,6 triliun meningkat 3,5% dibandingkan tahun 2023, alokasi TKD ke Provinsi Bali sebesar Rp11,609 triliun meningkat 5,6% dibandingkan tahun 2023," ungkapnya. Dikatakannya, peningkatan TKD ini diprioritaskan untuk mendukung penggajian PPPK terutama guru dan Nakes, peningkatan pelayanan publik, sektor pendidikan, serta penanggulangan kemiskinan ekstrem dan stunting. Pada kesempatan itu pula, rangkaian acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 ditutup dengan penandatanganan pakta integritas.(ang/bpn) Read the full article

[tangerangraya]

Realisasi Banprov Banten 68,57persen, Setiap Desa Bakal Terima Rp60 Juta

Banten – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Banten menyebut realisasi bantuan provinsi (Banprov) desa hingga 68,57persen. Dengan kata lain, dari 1.238 desa se-Provinsi Banten, baru 736 desa yang sudah menerima dana tranfer banprov. Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menganggarkan dana sebesar Rp 74,280 miliar yang masuk pada APBD Banten 2023 untuk banprov desa. Di…

[goriaucom]

Komisi I DPRD Riau Soroti Realisasi Program yang Rendah di Biro Adpim

PEKANBARU – Rendahnya realisasi program APBD 2023 di Biro Adpim Setdaprov Riau mendapat sorotan dari Komisi I DPRD Riau. http://dlvr.it/Sry4RQ

[hargo-news]

Realisasi Program Lampaui Target, Rudy Minta OPD Tak Cepat Berpuas Diri

Hargo.co.id, GORONTALO – Penjabat Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin meminta Pimpinan OPD tidak cepat berpuas diri atas capaian realisasi program yang melampaui target. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) penyerapan APBD dan APBN di Ruangan Dulohupa Kantor Gubernur Gorontalo, Selasa (2/7/2024). “Capaian ini sudah cukup baik, namun tidak berarti kita…