#Pusat Studi Hukum dan Kebijakan

[bantennews]

Larang Jurnalistik Investigasi, ICW dan Akademisi Untirta Kritisi RUU Penyiaran

SERANG – Sorotan publik terhadap Rancangan Undang-Undang Penyiaran kian menggema. Khususnya pada substansi Pasal 50 B ayat 2 huruf C terkait larangan penayangan eksklusif liputan investigasi yang malah memukul mundur perkembangan demokrasi di Indonesia. Koordinator kampanye publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Tibiko Zabar Pradano dalam siaran persnya bersama koalisi masyarakat sipil…

[britam1totoooo]

Baleg DPR rapat dengan tiga lembaga dengar masukan soal legislasi

Jakarta (ANTARA) - Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan tiga lembaga, yakni Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Indonesian Parliamentary Center, dan Komisi Nasional Perempuan, untuk mendengarkan masukan dalam menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Iman Sukri mengatakan bahwa saat ini regulasi di Indonesia terlalu banyak undang-undangnya sehingga perlu ada lembaga yang benar-benar paham mengenai regulasi guna menahan hal tersebut.

"Bahwa regulasi di Indonesia ini terlalu banyak, undang-undangnya terlalu over, kemudian soal monitoring legislasi juga tak berjalan," kata Iman saat memimpin rapat tersebut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Ia mencontohkan ada aspirasi untuk dimunculkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Persepakbolaan. RUU tersebut terlalu teknis dan seharusnya urusan sepak bolah masuk menjadi cabang dari RUU Olahraga.

"Ada ribuan, bahkan ada legislasi yang perlu dikaji ulang," kata Iman.

Menurut ia, ketiga lembaga yang mengikuti rapat dengar pendapat bersama Baleg DPR RI itu sudah mengusulkan sejumlah RUU untuk menjadi prioritas pada Prolegnas DPR RI periode 2024–2029.

Dalam paparannya, Direktur Advokasi dan Monitoring Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandi mengatakan saat ini Indonesia mengalami hiper-regulasi atau banyaknya regulasi.

Menurut dia, salah satu kendala dalam implementasi pembangunan itu karena ruwetnya regulasi, khususnya pada peraturan menteri.

"Kalau selama ini kita mendalilkan bahwa segala permasalahan itu harus diselesaikan dengan peraturan maka sesungguhnya pihak yang pertama kali kesulitan atau kewalahan itu justru pemerintah," kata Ronald.

Menurutnya, hal itu pun perlu dipikirkan agar tidak terjadi hiper-regulasi melalui RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Selain itu, ia mengatakan bahwa perencanaan pembangunan juga sering tidak sinkron dengan perencanaan legislasi.

PSHK mengusulkan agar DPR memasukkan empat RUU untuk menjadi prioritas pada tahun 2025, yakni RUU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, RUU Hukum Masyarakat Adat, RUU Perkumpulan, dan RUU Perampasan Aset.

Sementara itu, Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC) Ahmad Hanafi mengatakan ada dua RUU yang diusulkan kepada Baleg DPR RI, yaitu RUU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan RUU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3).

IPC juga mendorong DPR RI membahas lima RUU lainnya, yakni RUU Keadilan Iklim, RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan, RUU Pengadaan Baran dan Jasa, RUU Keterbukaan Informasi Publik, dan RUU Masyarakat Adat.

Sedangkan Komnas Perempuan mengusulkan agar DPR membahas sekitar 16 RUU untuk periode 2024–2029. RUU yang paling pertama disinggung oKomnas Perempuan adalah RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

[lampung7com]

ICW Sebut OTT KPK Menurun Drastis di Periode 2019-2024

Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), menyoroti adanya penurunan drastis perihal operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada periode 2019-2024. Hal ini disampaikan peneliti ICW, Diky Anandya dalam kegiatan Evaluasi Kinerja KPK periode 2019-2024 di Mangkuluhur Artotel Suites, Jakarta Selatan, Jumat (6/9). “Kami melihat bahwa ada penurunan yang cukup signifikan…

[sarnoarif]

Denny JA: Memperjuangkan Keadilan Sosial dengan Dedikasi Tinggi

Dalam dunia yang terus berkembang, pejuang sosial seperti Denny JA menjadi teladan yang menginspirasi. Denny JA, atau yang akrab disapa oleh banyak orang sebagai Denny Januar Ali, adalah seorang intelektual, penulis, aktivis, dan juga tokoh politik Indonesia yang terkenal karena perjuangannya dalam memperjuangkan keadilan sosial. Dedikasinya yang tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat membuatnya menjadi sosok yang dihormati dan diacungi jempol oleh banyak orang. Lahir pada tanggal 27 Mei 1952 di Yogyakarta, Denny ja tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang dan dididik dengan nilainilai yang kuat. Hal ini membentuk pribadinya yang peka terhadap ketidakadilan sosial yang dilanda masyarakat. Sejak usia muda, Denny JA telah menunjukkan ketertarikannya dalam membantu mereka yang kurang beruntung dan memperjuangkan hakhak mereka. Salah satu perjalanan panjang Denny ja dalam memperjuangkan keadilan sosial dimulai saat ia mendirikan Pusat Studi dan Advokasi Masyarakat (PUSADHAM) pada tahun 1983. Organisasi ini bertujuan untuk melakukan penelitian, pendidikan, dan advokasi dalam upaya mencapai keadilan sosial di Indonesia. Denny JA melihat adanya ketidakadilan sistemik yang perlu diperbaiki agar masyarakat dapat hidup dalam kehidupan yang lebih adil dan sejahtera. Di bawah kepemimpinan Denny JA, PUSADHAM telah berhasil melaksanakan berbagai program untuk membantu masyarakat yang terpinggirkan. Programprogram ini mencakup advokasi hukum, pengembangan kapasitas masyarakat, dan penyediaan akses terhadap pendidikan. Denny JA yakin bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah takdir seseorang dan memperjuangkan kesetaraan sosial. Oleh karena itu, dia giat dalam memastikan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa memandang latar belakang mereka. Denny JA juga berperan penting dalam mengadvokasi hakhak perempuan. Ia menyadari bahwa perempuan sering menjadi korban ketidakadilan sosial dan kekerasan gender. Oleh karena itu, ia memperjuangkan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan, serta pemberdayaan mereka melalui pendidikan dan pelatihan. Denny JA percaya bahwa ketika perempuan diberdayakan, mereka dapat berkontribusi secara positif dalam pembangunan masyarakat. Selain itu, Denny JA juga aktif dalam dunia politik. Ia adalah salah satu pendiri dan anggota Dewan Pengarah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Melalui partai ini, Denny JA berusaha untuk memperjuangkan keadilan sosial melalui perbaikan kebijakan publik dan legislasi yang berpihak kepada rakyat. Denny JA menganggap politik sebagai sarana untuk mengubah sistem dan menciptakan perubahan yang positif dalam masyarakat. Karyakarya tulis Denny JA yang beragam juga telah memberikan kontribusi signifikan dalam memperjuangkan keadilan sosial. Puisi EsaiPuisi Esai dan artikel yang ditulisnya menggambarkan ketajaman analisisnya terhadap berbagai isu sosial dan politik yang dihadapi bangsa Indonesia. Denny JA mengajak masyarakat untuk terlibat dalam perjuangan keadilan sosial, membangkitkan kesadaran kolektif, dan mempromosikan partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Tidak diragukan lagi, Denny JA adalah contoh nyata seorang pahlawan sosial yang berdedikasi tinggi. Melalui berbagai perannya sebagai intelektual, penulis, aktivis, dan tokoh politik, ia terus memperjuangkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dedikasinya yang tinggi, semangatnya yang tak kenal lelah, serta pemikirannya yang tajam membuatnya menjadi seorang inspirasi bagi banyak orang, terutama generasi muda.

Cek Selengkapnya: Denny JA: Memperjuangkan Keadilan Sosial dengan Dedikasi Tinggi

[reniaryanima]

Membahas Peran Denny JA dalam Mendorong Pemberdayaan Anak Muda dan Generasi Milenial

Dalam era perkembangan teknologi yang pesat, pemberdayaan anak muda dan generasi milenial menjadi salah satu hal yang sangat penting. Melihat pentingnya peran ini, tidak dapat dipungkiri bahwa Denny JA, seorang tokoh inspiratif di Indonesia, telah berkontribusi besar dalam mendorong pemberdayaan anak muda dan generasi milenial di negara ini. Denny ja, atau yang sering dikenal dengan nama lengkap Mohammad Jusuf Asary, adalah seorang tokoh yang memiliki pemikiran progresif dan berkomitmen untuk memajukan Indonesia melalui pemberdayaan anak muda dan generasi milenial. Melalui berbagai langkah dan aksinya, Denny JA telah membuktikan dirinya sebagai sosok yang memiliki peran penting dalam mendorong pemberdayaan anak muda dan generasi milenial di Indonesia. Salah satu peran penting Denny ja dalam mendorong pemberdayaan anak muda adalah melalui pendirian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) pada tahun 2003. PSHK menjadi lembaga yang menyediakan wadah bagi anak muda untuk mengembangkan potensi mereka dalam bidang hukum dan kebijakan. Melalui programprogram yang diselenggarakan oleh PSHK, anak muda diberikan kesempatan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum dan kebijakan secara lebih mendalam, serta melatih keterampilan yang dibutuhkan dalam bidang ini. Dengan demikian, Denny JA berhasil memberikan wadah yang sangat penting bagi anak muda yang ingin berkontribusi dalam membangun Indonesia melalui hukum dan kebijakan. Selain melalui PSHK, Denny JA juga aktif dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan anak muda dalam bidang ekonomi dan bisnis. Salah satu contohnya adalah dengan mendirikan Forum Merdeka Baraya (FMB) pada tahun 2009. FMB adalah sebuah komunitas yang bertujuan untuk memberikan ruang bagi anak muda Indonesia untuk belajar dan berdiskusi tentang ekonomi dan bisnis. Melalui FMB, Denny JA telah membantu anak muda Indonesia untuk memahami dan mengembangkan potensi mereka dalam bidang ekonomi dan bisnis. Dengan adanya FMB, anak muda Indonesia memiliki kesempatan untuk bertukar pengetahuan, berbagi pengalaman, dan meningkatkan keterampilan mereka dalam dunia bisnis. Selain itu, Denny JA juga terlibat dalam berbagai kegiatan yang mendukung pemberdayaan anak muda dan generasi milenial di bidang politik. Salah satu contohnya adalah melalui program "Muda Berpolitik" yang diluncurkan pada tahun 2014. Program ini bertujuan untuk melibatkan anak muda dalam proses politik dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya peran mereka dalam pembangunan negara. Melalui program ini, Denny JA telah memberikan kesempatan kepada anak muda untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik di tingkat lokal maupun nasional. Selain itu, Denny JA juga sering menjadi narasumber dan pembicara dalam berbagai seminar, diskusi, dan acara lainnya yang bertujuan untuk memberikan inspirasi dan motivasi kepada anak muda dan generasi milenial. Dalam setiap kesempatan, Denny JA selalu mengajak anak muda untuk berani bermimpi besar, berani mengambil langkah, dan berani berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Dengan katakata dan pengalaman inspiratifnya, Denny JA telah berhasil membawa semangat dan kepercayaan diri kepada anak muda dan generasi milenial di Indonesia. Melihat semua kontribusi dan peran penting yang telah dilakukan oleh Denny JA dalam mendorong pemberdayaan anak muda dan generasi milenial, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia telah banyak diuntungkan oleh kehadiran sosok inspiratif ini.

Cek Selengkapnya: Membahas Peran Denny JA dalam Mendorong Pemberdayaan Anak Muda dan Generasi Milenial

[fierautami]

Mengapa Denny JA Adalah Sosok Inspiratif dalam Menggiatkan Literasi Pada Generasi Muda

Dalam era digital yang serba canggih ini, literasi menjadi hal yang sangat penting bagi generasi muda. Kemampuan membaca dan menulis yang baik tidak hanya memberikan akses ke pengetahuan, tetapi juga meningkatkan pemahaman dan kreativitas. Dalam upaya menggiatkan literasi pada generasi muda, sosok yang tak dapat diabaikan adalah Denny JA. Denny ja, seorang intelektual, penulis, dan aktivis sosial, telah menyumbangkan kontribusi yang besar untuk meningkatkan literasi di Indonesia. Dikenal sebagai pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Denny JA telah berdedikasi untuk membangun kesadaran literasi sejak lama. Melalui berbagai inisiatif dan program yang dia jalankan, Denny JA telah menjadi sosok inspiratif bagi banyak generasi muda di Indonesia. Salah satu proyek yang paling terkenal dari Denny ja adalah Taman Bacaan Masyarakat (TBM). TBM adalah pusat literasi yang didirikan oleh Denny JA di berbagai daerah di Indonesia. Tujuan utama dari TBM adalah untuk memberikan akses yang mudah dan murah bagi anakanak dan remaja untuk membaca dan mengembangkan minat literasi. Melalui TBM, Denny JA telah menciptakan ruang yang aman dan menyenangkan bagi generasi muda untuk mengeksplorasi dunia tulisan. Selain mendirikan TBM, Denny JA juga sering mengadakan seminar dan lokakarya literasi di berbagai sekolah dan komunitas. Dia mengajarkan teknik membaca dan menulis yang efektif kepada siswa dan guru, serta berbagi wawasan budaya dan pengetahuan umum yang penting dalam dunia literasi. Melalui pendekatannya yang interaktif dan inspiratif, Denny JA telah berhasil memotivasi banyak generasi muda untuk lebih aktif dalam membaca dan menulis. Tidak hanya itu, Denny JA juga merupakan penulis produktif dengan puluhan Puisi Esai yang telah diterbitkan. Puisi EsaiPuisi Esai karyanya mencakup berbagai topik, mulai dari politik, budaya, hingga sastra. Denny JA tidak hanya menulis untuk kaum dewasa, tetapi juga untuk anakanak dan remaja. Puisi EsaiPuisi Esai karyanya tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan menginspirasi generasi muda untuk mencintai literasi. Selain menjadi seorang penulis dan aktivis literasi, Denny JA juga aktif dalam berbagai gerakan sosial yang berhubungan dengan pendidikan. Dia percaya bahwa literasi adalah pintu masuk ke dunia pengetahuan dan kesempatan yang lebih baik. Melalui perjuangannya, Denny JA berharap dapat menciptakan perubahan positif dalam masyarakat, terutama bagi generasi muda. Keberhasilan Denny JA dalam menggiatkan literasi pada generasi muda tidak hanya terlihat dari jumlah TBM yang telah didirikannya, tetapi juga dari penghargaan yang telah diterimanya. Denny JA telah menerima berbagai penghargaan bergengsi, seperti Penghargaan Bung Hatta Anti Korupsi dan Penghargaan Pendidikan Nasional. Penghargaan ini adalah bukti pengakuan atas dedikasi dan kontribusinya dalam meningkatkan literasi di Indonesia. Dalam menghadapi tantangan di era digital, Denny JA juga terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dia memanfaatkan media sosial dan platform digital lainnya untuk menyebarkan pesan literasi kepada generasi muda. Denny JA meluncurkan kampanye literasi online yang interaktif, di mana dia berbagi tips membaca dan menulis serta merekomendasikan Puisi EsaiPuisi Esai yang menarik untuk dibaca. Pendekatan ini telah membantu meningkatkan minat literasi di kalangan generasi muda yang terhubung dengan dunia digital. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, literasi menjadi kunci untuk mencapai kesuksesan dan pengetahuan yang lebih luas. Melalui dedikasinya yang tak hentihentinya, Denny JA telah menjadi sosok inspiratif bagi generasi muda dalam menggiatkan literasi di Indonesia.

Cek Selengkapnya: Mengapa Denny JA Adalah Sosok Inspiratif dalam Menggiatkan Literasi Pada Generasi Muda

[asilaniyablog]

Menggali Inspirasi dari Perjalanan Perjuangan Denny JA

Dalam perjalanan hidup, kita seringkali mencari sumber inspirasi untuk menghadapi tantangan dan membangun kesuksesan. Salah satu tokoh inspiratif yang patut dijadikan panutan adalah Denny JA, seorang intelektual dan aktivis yang telah memberikan kontribusi besar bagi Indonesia. Melalui perjalanan perjuangannya, Denny JA telah menginspirasi banyak orang dengan gagasannya yang brilian dan semangatnya yang membara. Denny ja, dengan nama lengkap Denny Januar Ali, lahir pada tanggal 2 Januari 1951 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sejak kecil, Denny JA telah menunjukkan kecerdasan dan minat yang tinggi terhadap dunia pengetahuan. Ia meraih gelar sarjana dalam bidang Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1976, dan kemudian melanjutkan studi pascasarjana di Universitas Illinois, Amerika Serikat. Setelah menyelesaikan studinya, Denny ja kembali ke Indonesia dengan semangat untuk berkontribusi dalam membangun bangsa. Ia terlibat dalam berbagai kegiatan dan organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Salah satu pencapaian awal yang menginspirasi adalah ketika Denny JA mendirikan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 1982. LSI menjadi lembaga survei yang terkenal dan dipercaya oleh banyak pihak untuk menghasilkan data yang akurat. Belum puas dengan pencapaian tersebut, Denny JA terus berjuang untuk memberikan kontribusi yang lebih besar. Ia aktif dalam bidang penelitian dan penulisan, dengan fokus pada isuisu politik dan sosial. Puisi EsaiPuisi Esai yang ditulisnya, seperti "Indonesia Menuju Masyarakat Ekonomi Milenium" dan "Indonesia 2014: The Year of Democratic Consolidation", menjadi acuan penting bagi pemikir dan pembuat kebijakan di Indonesia. Namun, perjuangan Denny JA tidak hanya berhenti pada dunia akademik dan penulisan. Denny JA juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan politik. Ia memainkan peran aktif dalam Gerakan Reformasi tahun 1998 yang berhasil menggulingkan rezim otoriter pada masa itu. Denny JA menjadi salah satu pemimpin intelektual yang memperjuangkan demokrasi dan kebebasan di Indonesia. Tidak hanya itu, Denny JA juga merupakan pendiri dan Ketua Umum Pusat Studi Konstitusi (Pusako). Organisasi ini bertujuan untuk mendorong pemahaman yang lebih baik tentang konstitusi dan hukum di Indonesia. Melalui Pusako, Denny JA berupaya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjunjung tinggi nilainilai demokrasi dan keadilan. Selain aktif dalam dunia akademik dan sosial, Denny JA juga merupakan sosok yang menginspirasi melalui keterlibatannya dalam dunia seni. Ia adalah seorang penulis dan sutradara teater yang sukses. Beberapa karya teaternya, seperti "Opera Jakarta" dan "Selamat Pagi, Kopi" telah sukses dipentaskan dan mendapatkan apresiasi yang tinggi. Melalui perjalanan perjuangannya, Denny JA telah menginspirasi banyak orang untuk berani bermimpi dan berani bertindak. Ia mengajarkan bahwa dengan pengetahuan, semangat, dan ketekunan, kita dapat mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Denny JA bukan hanya sekadar seorang intelektual dan aktivis, tetapi juga seorang visioner yang memiliki visi besar untuk Indonesia. Menggali inspirasi dari perjalanan perjuangan Denny JA berarti kita mengambil hikmah dan pelajaran berharga untuk menghadapi tantangan hidup. Ia mengajarkan kita untuk terus berjuang demi citacita yang lebih tinggi dan tidak pernah menyerah dalam menghadapi rintangan. Dalam setiap langkah perjalanannya, Denny JA telah menyemai benih kebaikan dan inspirasi yang terus tumbuh dan berkembang.

[rynn-1]

Tantangan dan Keberhasilan Kisah Denny JA yang Menginspirasi

Dalam perjalanan hidup, kita sering kali dihadapkan dengan tantangan yang mempengaruhi jalan yang akan kita ambil. Namun, bagaimana kita menghadapi dan mengatasi tantangan tersebut merupakan hal yang menentukan kesuksesan kita. Salah satu contoh inspiratif adalah kisah perjalanan hidup Denny JA, seorang tokoh inspiratif di Indonesia yang telah menghadapi berbagai tantangan dan meraih keberhasilan yang menginspirasi banyak orang. Denny ja, atau yang memiliki nama lengkap Denny Januar Ali, lahir pada 23 Januari 1954 di Lhokseumawe, Aceh. Dalam perjalanan hidupnya, Denny JA menghadapi berbagai tantangan dan rintangan yang tidak menghalangi langkahnya untuk meraih keberhasilan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapinya adalah ketika ia harus berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sejak kecil, Denny ja sudah menunjukkan minat dan bakatnya dalam bidang sastra. Namun, kesulitan ekonomi keluarganya membuatnya harus berjuang ekstra keras untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Meskipun demikian, Denny JA tidak menyerah dan terus berusaha mengatasi tantangan tersebut. Dengan semangat yang kuat dan tekad yang bulat, Denny JA berhasil meraih beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Selama kuliah, ia terus menunjukkan kecerdasan dan kegigihannya dalam mengejar impian dan membangun karier yang sukses. Setelah lulus kuliah, Denny JA memulai karier sebagai pengajar di beberapa perguruan tinggi ternama di Indonesia. Ia juga aktif menulis dan menjadi kolumnis di beberapa media massa. Ketekunan dan dedikasi Denny JA dalam dunia kepenulisan membuatnya semakin dikenal dan diakui sebagai salah satu intelektual terkemuka di Indonesia. Namun, tantangan tidak berhenti di situ. Denny JA juga menghadapi berbagai rintangan dalam berjuang untuk keadilan dan perubahan sosial di tanah air. Ia menjadi aktivis yang gigih dan memperjuangkan hakhak rakyat kecil, yang sering kali terpinggirkan oleh kepentingan politik dan ekonomi. Salah satu perjuangan terbesar Denny JA adalah ketika ia memimpin Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHKI) yang berperan dalam melakukan advokasi untuk masyarakat yang berkepentingan. Denny JA berhasil membawa isuisu penting ke hadapan publik dan menjadi suara yang dihormati. Meskipun menghadapi tekanan dan ancaman, ia terus berjuang untuk keadilan dan kebenaran. Keberhasilan yang diraih Denny JA tidak hanya dalam bidang pengajaran dan advokasi, tetapi juga dalam dunia politik. Ia pernah terlibat dalam beberapa partai politik dan menduduki jabatan strategis di pemerintahan. Melalui keterlibatannya dalam dunia politik, Denny JA mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan dan perubahan sosial di Indonesia. Keberhasilan Denny JA dalam menghadapi tantangan dan mencapai keberhasilan tidak hanya menginspirasi individu, tetapi juga masyarakat luas. Kisah perjalanan hidupnya menjadi bukti nyata bahwa dengan tekad yang kuat, kerja keras, dan semangat tak kenal menyerah, kita semua dapat mengatasi berbagai tantangan dan meraih keberhasilan yang luar biasa. Dalam menghadapi tantangan, Denny JA juga selalu menunjukkan sikap rendah hati dan keberanian untuk belajar dari pengalaman. Ia tidak pernah berhenti untuk terus berkembang dan mencari cara baru untuk berinovasi dan berkontribusi bagi masyarakat. Semangatnya yang gigih dan kepemimpinannya yang inspiratif membuatnya menjadi teladan bagi banyak orang. Kisah Denny JA mengajarkan kita untuk tidak menyerah dalam menghadapi tantangan dan berjuang untuk apa yang kita yakini.

Cek Selengkapnya: Tantangan dan Keberhasilan: Kisah Denny JA yang Menginspirasi

[centiview]

Menelusuri Kehebatan Denny JA, Pahlawan Zaman Now

Dalam era digital yang berkembang pesat seperti sekarang ini, banyak orang yang mencari inspirasi dan keberanian dari tokoh-tokoh yang dianggap sebagai pahlawan zaman sekarang. Salah satu tokoh yang kerap dianggap sebagai pahlawan zaman now adalah Denny JA. Denny JA dikenal sebagai seorang intelektual, penulis, dan aktivis sosial yang telah memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan Indonesia. Artikel ini akan menelusuri kehebatan Denny JA sebagai pahlawan zaman now. I. Latar Belakang Denny JA Denny JA lahir pada tanggal 6 Agustus 1956 di Jakarta. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan kemudian melanjutkan studinya di Universitas Paris II, Perancis. Denny JA memiliki keahlian dalam bidang hukum dan politik sehingga ia sering memberikan pandangan-pandangan yang kritis terhadap kondisi politik dan sosial di Indonesia. II. Kontribusi Denny ja dalam Dunia Sastra Selain sebagai seorang intelektual dan aktivis sosial, Denny JA juga dikenal sebagai seorang penulis. Ia telah menulis banyak buku yang menjadi bestseller di Indonesia. Buku-buku tersebut tidak hanya berisi pemikiran-pemikiran kritis dari Denny JA, tetapi juga memberikan inspirasi dan motivasi bagi pembacanya. Salah satu buku terkenal yang ditulis oleh Denny JA adalah "Prahara Cinta" yang mengisahkan tentang perjalanan cinta yang rumit dan penuh liku-liku. III. Peran Denny ja dalam Dunia Pendidikan Selain sebagai seorang penulis, Denny JA juga memiliki peran yang besar dalam dunia pendidikan di Indonesia. Ia aktif dalam mengadakan seminar dan diskusi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan di Indonesia. Denny JA juga mendirikan beberapa lembaga pendidikan seperti Pusat Pendidikan dan Studi Kritis Denny JA yang bertujuan untuk mencetak generasi muda yang kritis dan berpikiran terbuka. IV. Aktivisme Sosial Denny JA Dalam perjalanan hidupnya, Denny JA juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Ia terlibat dalam berbagai kampanye dan aksi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu-isu sosial yang ada di Indonesia. Salah satu kampanye yang pernah dilakukan oleh Denny JA adalah kampanye anti-korupsi yang bertujuan untuk memerangi korupsi yang merajalela di Indonesia. V. Pengaruh Denny JA dalam Dunia Politik Berkat keahlian dan pengalaman dalam bidang politik, Denny JA juga memiliki pengaruh yang besar dalam dunia politik di Indonesia. Ia sering memberikan pandangan-pandangan yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan menjadi suara yang dihormati dalam dunia politik. Denny JA juga pernah mencalonkan diri sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2004. VI. Kehebatan Denny JA sebagai Pahlawan Zaman Now Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Denny JA merupakan tokoh yang memiliki banyak kehebatan dan telah memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan Indonesia. Ia tidak hanya memiliki keahlian dalam bidang hukum dan politik, tetapi juga memiliki kepribadian yang inspiratif dan karisma yang membuat orang-orang terinspirasi olehnya. Denny JA adalah sosok pahlawan zaman now yang patut diacungi jempol. VII. Kesimpulan Dalam era digital yang serba cepat seperti sekarang ini, Denny JA merupakan sosok yang memberikan inspirasi dan keberanian bagi banyak orang. Melalui karya-karyanya yang menginspirasi dan pandangan-pandangannya yang kritis, Denny JA telah membantu membentuk pola pikir masyarakat Indonesia yang lebih terbuka dan kritis. Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa Denny JA adalah seorang pahlawan zaman now yang patut diapresiasi dan dihormati.

Cek Selengkapnya: Menelusuri Kehebatan Denny JA, Pahlawan Zaman Now

[sunrisesun01]

Denny JA 63: Menyelam ke Langit – Sebuah Analisis Profesional

Dalam artikel ini, kita akan membahas tentang Denny JA 63: Menyelam ke Langit secara profesional. Denny JA 63 adalah sebuah film Indonesia yang dirilis pada tahun 2021. Film ini disutradarai oleh Benni Setiawan dan diproduseri oleh Denny JA. Film ini mengisahkan perjalanan hidup Denny JA, seorang penulis, penceramah, dan aktivis sosial yang terkenal di Indonesia. I. Perkenalan Denny ja 63 Denny JA 63 adalah film biografi yang menggambarkan perjalanan hidup Denny JA. Dengan durasi lebih dari dua jam, film ini mengungkapkan berbagai aspek kehidupan dan kontribusi Denny JA dalam dunia sastra dan sosial di Indonesia. Film ini menjelajahi bagaimana Denny JA menjadi salah satu tokoh terkemuka di Indonesia. II. Latar Belakang dan Pengaruh Denny ja Denny JA lahir pada tanggal 3 Juli 1953 di Bali. Dia adalah anak kedua dari tiga bersaudara. Denny JA telah menginspirasi banyak orang melalui tulisannya yang kritis dan pemikirannya yang tajam. Dia juga dikenal sebagai pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) serta aktif dalam berbagai organisasi sosial di Indonesia. III. Kontroversi dan Kritik Terhadap Denny JA Seperti tokoh publik lainnya, Denny JA juga tidak terlepas dari kontroversi dan kritik. Beberapa orang menganggapnya sebagai tokoh yang terlalu kontroversial dan terlalu vokal dalam menyuarakan pendapatnya. Namun, banyak pula yang menghormatinya karena keberaniannya dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. IV. Pesan dan Nilai yang Dapat Dipetik dari Film Dalam film Denny JA 63, terdapat beberapa pesan dan nilai yang dapat dipetik. Pertama, film ini mengajarkan kita tentang pentingnya memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Denny JA merupakan contoh nyata seseorang yang berani berbicara terbuka tentang hal-hal yang dianggap sensitif. Kedua, film ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya kesetaraan gender. Denny JA adalah salah satu tokoh yang mendukung perempuan dalam mencapai kesetaraan dan hak-hak mereka. Ketiga, film ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak. Denny JA sendiri merupakan seorang pendidik yang berpengalaman dan melalui film ini, dia ingin menginspirasi generasi muda untuk terus belajar dan berkembang. V. Kesimpulan Dalam artikel ini, kita telah membahas film Denny JA 63 secara profesional. Film ini memberikan gambaran yang jelas tentang perjalanan hidup dan kontribusi Denny JA dalam dunia sastra dan sosial di Indonesia. Meskipun tidak lepas dari kontroversi dan kritik, Denny JA tetap menjadi salah satu tokoh terkemuka yang patut diapresiasi atas keberanian dan dedikasinya dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Semoga artikel ini memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pembaca.

Cek Selengkapnya: Denny JA 63: Menyelam ke Langit – Sebuah Analisis Profesional

[mampirminum]

Di Saat Negara Abai Akan Hak Atas Air

Sebagaimana hak-hak asasi manusia lainnya, negara wajib menjamin pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak atas air.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui air yang merupakan barang publik sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sebagaimana hak-hak asasi manusia lainnya, negara wajib menjamin pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak tersebut. Menurut Habibullah, anggota Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA), air berhubungan dengan hak hidup seorang manusia, sehingga air tidak bisa dilepaskan dalam kerangka hak asasi manusia.

Permasalahannya, air yang merupakan benda publik dipandang menjadi barang ekonomi yang lantas dikomodifikasi, diprivatisasi, dan dikomersialkan oleh tangan swasta. Kebijakan pemerintah berkenaan dengan privatisasi air ini pun tidak sejalan dengan amanat pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dr. Peter H. Gleick dalam bukunya The New Economy of Water: The Risk and Benefits of Globalization and Privatization of Fresh Water (2002) mengungkapkan bahwa komodifikasi adalah proses mengubah barang atau layanan yang sebelumnya merupakan subjek yang mengikuti aturan sosial nonpasar menjadi suatu subjek yang mengikuti aturan pasar dan menjadi barang. Untuk dapat menjalankan privatisasi dan komersialisasi, air harus diberlakukan sebagai barang ekonomi.

Dari sejarahnya, privatisasi di Indonesia dimulai dari keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan air bersih di Indonesia. Hal tersebut terjadi di tahun 1990-an seiring semakin menurunnya peran pendanaan dari pemerintah pusat.

Belanja negara untuk layanan air dan sanitasi terbilang sangat rendah. Data KRuHA mencatat belanja sektor air dan sanitasi di anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) selalu kurang dari 1 persen.

Negara malah tergiur menyerahkan kewajibannya kepada swasta melalui skema Bank Dunia bernama public private partnership. Sejak itu malapetaka warga negara dalam urusan air dan sanitasi kian menjadi-jadi.

Pada tahun 1991, Bank Dunia menawarkan pinjaman sebesar $92 juta kepada Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya di Jakarta untuk memperbaiki infrastrukturnya. Tujuannya, agar PAM Jaya menjadi lebih menarik bagi investor dan layak untuk diprivatisasi. Pinjaman ini dibarengi dengan pinjaman dari Pemerintah Jepang melalui Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) untuk membangun water purification plant di Pulogadung, Jakarta Timur.

Begitu pinjaman diberikan, dua perusahaan air raksasa, yaitu Thames Water Overseas dan Suez berebut untuk menguasai sistem air Jakarta. Pada tahun 1993, Thames beraliansi dengan Sigit Harjojudanto, anak dari Presiden Soeharto. Sementara Suez, langsung mendekati Anthony Salim, konglomerat yang merupakan kroni Soeharto. Akhirnya,  pelayanan air Jakarta dibagi dua dan masing-masing perusahaan mendapatkan porsi yang sama.

Atas permintaan Thames dan Suez, pada tahun 1995, Presiden Soeharto memberikan perintah kepada menteri pekerjaan umum waktu itu untuk memprivatisasi PAM Jaya. Pada tahun 1997, PAM Jaya dan kedua perusahaan tersebut menandatangani sebuah kontrak konsesi berjangka waktu 25 tahun. Baik Suez maupun Thames mendirikan perusahaan lokal dengan partner Indonesia mereka. Thames memegang 80 persen saham atas perusahaannya dengan Sigit. Sementara itu, Salim Group memberikan 40 persen sahamnya kepada Suez.

Dalam kontrak tersebut, seluruh sistem pelayanan air Jakarta diberikan kepada kedua perusahaan tersebut, yaitu menyediakan air bersih, treatment plants, sistem distribusi, pencatatan, dan penagihan, juga bangunan-bangunan kantor milik PAM Jaya. Imbalannya, kedua perusahaan swasta tersebut setuju untuk membayar utang PAM Jaya sebesar US$ 231 juta. Akhirnya, kedua perusahaan transnasional itu memiliki saham hingga 95 persen dan mendirikan perusahaan baru menjadi PT Thames PAM Jaya (PT Aetra Air) dan PT PAM Lyonnaise Jaya (PT Palyja).

Privatisasi air di Indonesia setelah era reformasi ditandai masuknya program Water Resources Sector Structural Adjustment Loan (WATSAL). Program ini dirintis Bank Dunia sejak April 1998 disusul perjanjian pinjaman US$ 300 juta. Dana pinjaman tersebut diberikan dalam tiga tahap.

Dalam hal ini, Bank Dunia menyatakan, manajemen sumberdaya air yang efektif  haruslah memperlakukan air sebagai barang ekonomi dan partisipasi swasta dalam penyediaan air umumnya menghasilkan efisien, peningkatan pelayanan, dan mempercepat investasi bagi perluasan jasa penyediaan.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air merupakan agenda privatisasi yang telah didesakkan oleh Bank Dunia terhadap negara debitur untuk menerapkan sebuah konsep hukum air yang baru, yang didasarkan empat prinsip dasar dalam Dublin Principles pada tahun 1992. Salah satu prinsip dalam Dublin Principles yang penting adalah air memiliki nilai ekonomi bagi semua penggunanya.

Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu, 18 Februari 2015, telah membatalkan secara keseluruhan UU Nomor 7 Tahun 2004 melalui pengujian yang dilakukan Muhammadiyah, Al Jami’yatul Washliyah, sejumlah organisasi massa, dan beberapa pemohon perseorangan. Ketua Hakim menilai UU Sumber Daya Air tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa sumber daya air sebagai bagian dari hak asasi. Sumber daya yang terdapat pada air juga diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti untuk pengairan pertanian, pembangkit tenaga listrik, dan untuk keperluan industri. Hal-hal tersebut tentu saja mempunyai andil penting untuk kemajuan kehidupan manusia dan menjadi faktor penting pula bagi manusia untuk dapat hidup layak.

Dengan pembatalan tersebut, MK menyatakan regulasi mengenai air dikembalikan ke UU nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan. Namun, pembatalan UU Sumber Daya Air dan diberlakukannya kembali UU Pengairan belum menjamin masyarakat dapat mengakses air secara layak. Maka dari itu, perlu political will (kemauan politik) yang kuat dari pemerintah untuk menjalankan amanah Pasal 33 UUD 1945.

MK pun sudah membuat pedoman bersamaan dengan dibatalkannya UU Sumber Daya Air, yang salah satunya membolehkan pemerintah mengizinkan usaha swasta melakukan pengusahaan atas air dengan syarat ketat. Sebelum memberi izin, pemerintah antara lain harus sudah memprioritaskan badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD), memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi, dan menjamin masih ada ketersediaan air.

“Dengan demikian, swasta tidak boleh melakukan penguasaan atas sumber air atau sumber daya air tetapi hanya dapat melakukan pengusahaan dalam jumlah atau alokasi tertentu saja sesuai dengan alokasi yang ditentukan dalam izin yang diberikan oleh negara secara ketat,” ujar Hakim Konstitusi Aswanto dalam pembacaan putusan MK.

Rakyat Harus Membayar Mahal Atas Air

Berdasarkan data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2012, hanya sekitar 20 persen dari total penduduk Indonesia yang dapat mengakses air bersih, itu pun di wilayah perkotaaan. Sementara sisanya, rakyat Indonesia masih mengonsumsi air yang tak layak secara kesehatan. Untuk diketahui, tingkat akses air bersih penduduk pedesaan di Indonesia adalah 69 persen, itu lebih rendah daripada Malaysia, 94 persen atau Vietnam, 72 persen, padahal Indonesia kaya sumber air.

Rumah tangga yang mempunyai akses terhadap air layak minum perpipaan yang disediakan pemerintah paling maksimal adalah 60 persen. Sementara itu, menurut Badan Kesehatan Dunia, ketersedian air bersih di Indonesia baru sekitar 50 persen. Dari cakupan tersebut, tak semua air bisa mengucur 24 jam. Parahnya sebagian besar air perpipaan tak layak minum. Target pemerintah, pada 2019 penduduk Indonesia sudah 100 persen dapat mengakses air layak minum.

Salah satu tokoh penggugat UU Sumber Daya Air, Marwan Batubara mengatakan, dampak privatisasi air menyebabkan hak masyarakat yang selama ini mengambil air dari sumber air di wilayahnya kian terancam. Mereka harus rela membagi air yang selama turun-temurun mereka ambil secara gratis, yang kemudian dikuasai swasta.

Bahkan, bukan tidak mungkin, mereka pun harus membayar, tergantung pada kebijakan pemerintah setempat. Fakta hari ini menunjukkan, pemerintah daerah kerap mendongkrak pendapatan asli daerahnya (PAD) ketimbang kebutuhan masyarakatnya. PDAM sebagai operator air negara harusnya go public, bukan berorientasikan untung-rugi.

Selain itu, studi-studi yang mengkritik privatisasi air menyebutkan bahwa privatisasi air dapat berdampak pada menurunnya produktivitas pertanian dan tidak terpenuhinya kebutuhan air bagi masyarakat. Masyarakat pun menjadi sangat dirugikan karena harus membayar mahal untuk memperoleh akses air bersih. Kerugian yang dialami tidak hanya kerugian ekonomi, namun juga kerugian ekologis.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Prof. Suteki pada acara Pengujian UU Sumber Daya Air pada medio Desember 2013 mengatakan, hendaknya negara dapat bercermin pada pengalaman buruk privatisasi PAM Jaya Jakarta. Di manapun tempatnya, privatisasi selalu diikuti dengan kenaikan tarif yang tidak selalu diikuti dengan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan.

Air minum kemasan pun akhirnya menjadi pilihan. Rakyat rela membayar (mahal), karena kepraktisan dan juga anggapan bahwa air kemasan lebih higienis dibanding air PDAM. Dari masyarakat perkotaan hingga pedesaan, bisa kita lihat sendiri jika ada hajatan akan lebih memilih air minum kemasan dibanding mendidihkan air sendiri yang lalu dipakai untuk minum.

Selama kurun waktu 14 tahun penggunaan air minum kemasan kian bertambah. Terbukti, bisnis air minum kemasan di Indonesia pada tahun 2014 tercatat sebesar 23,1 miliar liter. Catatan tersebut semakin bertambah dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 20,48 miliar liter. Pada 2015, berdasar data dari Asosiasi Perusahaan Air Minum, terjadi kenaikan sebesar 11 persen penjualan air minum kemasan, dengan produksi sebanyak 24 miliar liter air. Peneliti kebijakan air Mova al Afghani mengatakan, selama kualitas air minum dari perusahaan air minum pemerintah belum potable (dapat diminum) dan hanya sebatas air bersih, maka selalu ada permintaan air minum kemasan.

Air Menjadi Pusat Gravitasi Pembangunan

Mendiang Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Pertama Singapura mengatakan bahwa semua perencanaan pembangunan harus berpusat pada air sebagai barang sosial. “All development plans should follow water plan,” kata founding father negara yang berpisah dari Malaysia pada tahun 1965 itu.

“Arsitek” Singapura itu menjelaskan, seharusnya air mengatur bentuk pembangunan. Mau mendapatkan izin mendirikan bangunan, membangun permukiman, hydropower, pertanian, dan sebagainya, mesti melihat dulu tata kelola air, ketersediaan, dan konservasi air. Keseluruhan itu membutuhkan kapasitas sebuah negara untuk mengaturnya. Karenanya, Indonesia dengan pemerintahannya kini tak boleh berlama dalam situasi gamang antara menghidupkan retorika hendak memperbaiki kualitas sumber daya manusia, di saat yang sama terus meliberalisasi layanan dan infrastruktur air serta sanitasi dan mengorbankan kesehatan rakyat kepada mekanisme pasar. Setidaknya pemerintah bisa memperketat buasnya pasar dengan regulasi, penegakkan hukum, transparansi, dan partisipasi.

Arci Arfrian R.

[detikkota]

DPP SKPPHI Matangkan Rencana Pelantikan dan Siapkan Seminar Nasional

DPP SKPPHI Matangkan Rencana Pelantikan dan Siapkan Seminar Nasional

JAKARTA, detikkota.com – Dewan Pimpinan Pusat Studi Kebijakan Publik Penegakan Hukum Indonesia (DPP SKPPHI) mengundur waktu untuk pelaksanaan pelantikan karena kendala Pandemi Covid-19, meski Lembaga Studi Publik ini telah menjalankan berbagai program dan sosialisasi. Usai rapat koordinasi dan persiapan pada Selasa malam (26/07/2022), Ketua Umum DPP SKPPHI Ryanto Sirait, SH, MH saat dimintai…

[jendelahukum]

Dinilai Gagal Perbaiki Tata Kelola Regulasi, PSHK Desak Batalkan Pengesahan Revisi UU PPP

Dinilai Gagal Perbaiki Tata Kelola Regulasi, PSHK Desak Batalkan Pengesahan Revisi UU PPP

Jendelahukum.com, Jakarta – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menilai pembahasan RUU Perubahan Kedua UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Revisi UU PPP) kembali menjadi preseden buruk bagi praktik legislasi Indonesia. Pasalnya, sejak mulai dibahas di DPR pada 7 April 2022 tidak terlihat adanya upaya untuk menjadikan proses legislasi ini…

[ophiebabe17-blog]

Dress Code Baru Tombol Panas Untuk Houston Sekolah oleh Patricia Hawke

Banyak Houston sekolah administrator tidak menyadari hukum mengenai hal-hal tersebut, meskipun sebagian besar orang tua tidak ingin ada tindakan yang melampaui panggilan telepon. . Selain untuk menjaga kesopanan dalam sekolah, kode berpakaian sekarang ban geng pernak-pernik, warna dan simbol-simbol; kaos dengan tulisan; penutup kepala, dan lainnya seperti aksesoris yang telah dikaitkan dengan geng atau kekerasan di sekolah. Meskipun semua Houston sekolah memiliki kode berpakaian, masing-masing dari Houston sekolah mengembangkan toko murah temanggung kebijakan mereka sendiri. Dengan keragaman dirasakan oleh Houston sekolah dalam beberapa tahun terakhir, Houston sekolah kepala sekolah yang mencolok keseimbangan antara kebebasan beragama dan isu-isu keamanan pada peningkatan dasar. salah Satu contoh adalah Houston ISD kampus yang memiliki mahasiswa dari 72 negara. Sekolah gaun codes telah sekitar selama beberapa dekade, namun mereka memperoleh lebih menonjol di sekolah-sekolah dan lebih ketat dalam beberapa tahun terakhir dalam menanggapi perembesan geng dan kekerasan di dalam sekolah-sekolah di semua tingkatan. Des Moines Independent School District, pengadilan memutuskan, "Itu tidak bisa dikatakan bahwa baik siswa atau guru merontokkan hak konstitusional untuk kebebasan berbicara atau berekspresi di gerbang sekolah." Sejak putusan ini, sengketa dress code yang menjadi tuntutan hukum pada umumnya melihat putusan pengadilan dalam mendukung para mahasiswa, terutama ketika mereka menyangkut agama gaun. Meskipun sebagian besar kode berpakaian sengketa tetap dalam Houston sekolah, permintaan untuk pembebasan dan keluhan yang terus meningkat. Dia mengatakan panggilan telepon ke Houston sekolah kepala sekolah biasanya menyelesaikan masalah. Charles C. Pokok Steve Amstutz menerima banyak dress code pembebasan permintaan setiap tahun. Jika permintaan adalah asli dan berbasis agama, pembebasan diberikan. Dalam pengaturan preseden 1969 keputusan Mahkamah Agung Tinker v. kebijakan adalah untuk bertemu secara pribadi dengan seorang mahasiswa meminta pembebasan untuk membahas masalah ini. Ketika Houston sekolah siswa tradisi keagamaan dan menentukan konflik dengan sekolah gaun codes, pengecualian dapat dibuat. Satu hal yang semua Houston sekolah gaun codes telah di umum adalah penyisihan agama yang sempurna. Ia mencatat peningkatan ini disebabkan ketat dress code kebijakan untuk memastikan lingkungan yang lebih aman, serta pertumbuhan dan organisasi dari beberapa kelompok minoritas yang menjadi lebih vokal.

saksi-Saksi Yehuwa dan Advent Hari Ketujuh adalah yang pertama untuk sengketa dress code kebijakan Houston sekolah. Saat ini, umat Islam berada di garis depan, meskipun kelompok-kelompok lain, seperti Hindu dan Sikh, mulai organisasi, serta. Meskipun beberapa pakaian Islam dan tradisi yang tidak wajib, seperti laki-laki memakai jenggot, banyak ulama Islam yang merekomendasikan mereka. Muslimah (Islam perempuan) mengalami masalah ketika seragam yang diperlukan untuk dipakai atau sekolah tidak mengizinkan headwear. Banyak mahasiswa Islam melihatnya sebagai tugas mereka untuk mematuhi tradisi keagamaan mereka, terutama di sekitar liburan Ramadhan. Iliana Gonzalez, hak-hak sipil spesialis untuk Houston Council on American-Islamic Hak, ladang sekitar 35 keluhan setiap tahun dari Houston sekolah siswa mengenai dress code. Haynes, sarjana senior dengan Amandemen Pertama Pusat studi masalah agama pengecualian untuk dress code dan seragam sekolah. Bagi banyak orang, mereka memakai jubah Islam tradisional (jilbab atau abaya) dan hijab (jilbab)

[cafesukses-blog]

Dua perempuan etnis Uighur melewati polisi paramiliter China yang berjaga di luar Grand Bazaar di distrik Uighur di kota Urumqi di wilayah Xinjiang China pada 14 Juli 2009. (Foto: AFP/Peter Parks)

Berita VOA, Orchidmedianews.com - Seorang pejabat China awal pekan ini mengemukakan bantahan Beijing mengenai pemberlakuan program keluarga berencana paksa di kalangan perempuan dari kelompok masyarakat minoritas Muslim. Beberapa waktu sebelumnya muncul protes terkait cuitan Kedutaan Besar China di Washington, yang mengklaim pemerintah telah membebaskan perempuan dari kelompok etnik Uighur dari peran sebagai “mesin pembuat bayi.”

Xu Guixiang, deputi juru bicara pemerintah regional Xinjiang, mengatakan kepada wartawan bahwa keputusan mengenai program KB itu dibuat atas kemauan orang yang bersangkutan dan “tidak ada satupun organisasi atau individu

Menurutnya, dalam proses pelaksanaan program KB di Xinjiang yang sesuai dengan undang-undang adalah terlarang melakukan aktivitas ilegal, seperti aborsi pada usia kehamilan lanjut, memaksakan KB dan memaksakan pemeriksaan kehamilan.

"Apakah warga dari seluruh kelompok etnis melakukan KB, juga jenis kontrasepsi apa yang mereka pilih, semuanya diputuskan oleh individu tersebut atas kemauannya sendiri, dan tidak ada organisasi atau individu yang dapat mencampurinya. Tidak ada masalah sterilisasi wajib," katanya.

Baca Juga: Tagihan Listrik Membengkak sampai Rp 68 Juta Viral di Twitter, Penjelasan PLN Begini

Perempuan etnis Uighur meninggalkan sebuah pusat di mana pelajaran pendidikan politik diadakan di Kashgar, di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang, Cina 6 September 2018. (Foto: Reuters)

"Tingkat pertumbuhan populasi Uighur bukan hanya lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan populasi Xinjiang secara keseluruhan, tetapi juga lebih tinggi daripada di kalangan populasi etnik minoritas, dan secara signifikan lebih tinggi daripada populasi etnik Han yang mayoritas di China," kata Xu Guixiang, yang jabatan resminya adalah Deputi Dirjen di Departemen Publikasi Partai Komunis Xinjiang.

"Sementara bagi apa yang disebut sebagai memaksa perempuan etnik minoritas di Xinjiang untuk menggunakan IUD (spiral), menjadi tubektomi atau aborsi, ini tuduhan yang lebih ganas," tambahnya.

Suatu investigasi yang dilakukan Associated Press pada bulan Juni lalu mendapati bahwa pemerintah China memaksakan pemberlakuan program KB yang kejam terhadap warga keturunan Uighur, Kazakh, dan berbagai etnik minoritas lainnya di Xinjiang, termasuk pemasangan spiral, kontrasepsi lainnya, dan bahkan aborsi serta sterilisasi.

Langkah-langkah ini diperkuat oleh ancaman penahanan, di mana orang tua yang memiliki tiga anak atau lebih dibawa ke kamp-kamp dan penjara-penjara, apabila mereka tidak mampu membayar denda yang jumlahnya sangat besar.

Sebagai akibatnya, tingkat kelahiran di kawasan Xinjiang yang kebanyakan warganya dari etnik minoritas mengalami penurunan hingga lebih dari 60 persen dalam tiga tahun saja, meskipun Beijing sendiri telah melonggarkan restriksi kelahiran terhadap populasi etnik Han yang mayoritas, menjelang krisis demografis yang membayang.

China Bantah Tudingan Inggris Soal Kerja Paksa di Xinjiang

Twitter menghapus cuitan Kedutaan Besar China bertanggal 7 Januari lalu menyusul protes yang dilontarkan berbagai kelompok, yang menuduh Beijing berupaya menghapus budaya Uighur.

Para pengguna Twitter mengadu bahwa cuitan itu merupakan pelanggaran atas peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Twitter, yang diblokir di China bersama-sama dengan Facebook dan berbagai platform media sosial Amerika lainnya.

Nihad Awad, direktur eksekutif nasional Dewan Hubungan Amerika-Islam (Council on American-Islamic Relations), dalam suatu pernyataan yang dikirim melalui email mengemukakan, “Pemerintah fasis China kini secara terbuka mengakui dan merayakan penggunaan kamp-kamp konsentrasinya, kerja paksa, sterilisasi dan aborsi paksa, dan berbagai bentuk penyiksaan lainnya untuk menghapus minoritas etnik dan agama.”

China telah lama melancarkan kampanye bertahun-tahun melawan apa yang disebutnya terorisme dan fanatisme agama di Xinjiang. Cuitan kedutaan besar China di Washington mengacu pada kebijakan tersebut, dengan menyatakan, “Studi menunjukkan bahwa dalam proses memberantas ekstremisme, pikiran perempuan Uighur di Xinjiang dibebaskan, kesetaraan gender dan kesehatan reproduksi didorong, membuat mereka tidak lagi menjadi mesin-mesin pembuat bayi.”

Cuitan itu mengutip penelitian Li Xiaoxia, seorang peneliti di Akademi Ilmu Sosial Xinjiang, yang menegaskan bahwa program KB di Xinjiang bersifat sukarela.

Makalah Li pada masa lalu meletakkan landasan teoritis bagi pembenaran langkah-langkah KB massal.

AS: Perlakukan China terhadap Muslim Xinjiang “Mendekati” Genosida 

Baca Juga: Luncurkan Slogan 'Torang Bisa', Panitia Klaim Kesiapan PON XX Papua 2021

Dalam salah satu dokumen tahun 2017, Li mengatakan memiliki banyak anak merupakan pertanda bagi “ekstremisme agama dan separatisme etnik.”

Li khawatir distrik-distrik yang banyak dihuni etnik minoritas itu menjadi lahan subur bagi berkembangnya terorisme, dengan menyebutnya sebagai “risiko politik besar.”

Konferensi pers awal pekan ini merupakan upaya terbaru Beijing untuk menangkis kritik internasional yang kian meningkat terkait kebijakan-kebijakannya di Xinjiang, khususnya mengenai tuduhan kerja paksa dan penahanan lebih dari 1 juta warga Uighur, Kazakh dan yang lain-lainnya di fasilitas-fasilitas seperti penjara untuk menyampaikan indoktrinasi politik.

China menyatakan fasilitas-fasilitas itu dimaksudkan untuk memberantas ekstremisme dan mengajarkan keterampilan kerja. Tetapi para mantan penghuni fasilitas itu dan berbagai organisasi HAM menyatakan pemerintah China menarget Islam serta bahasa dan budaya kelompok etnis itu.

Alijan Anayat, juru bicara pemerintah regional lainnya, mengemukakan bahwa semua penghuni fasilitas itu telah “lulus” pada Oktober 2019. Ia membantah berbagai laporan bahwa China terus memperluas dan melanjutkan sistem tersebut.

Seorang petugas polisi China di pusat pendidikan kejuruan di Yining di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang, China, 4 September 2018. (Foto: Reuters)

"Per Oktober 2019, seluruh siswa yang berpartisipasi dalam mempelajari bahasa nasional bersama, pengetahuan hukum, keterampilan dan pendidikan deradikalisasi telah lulus. Dengan bantuan pemerintah, mereka telah mendapatkan pekerjaan yang stabil, kualitas hidup yang meningkat dan hidup secara normal. Sekarang ini tidak ada pendidikan dan pusat pelatihan di Xinjiang," paparnya.

Anayat juga menambahkan, aktivitas keagamaan warga Muslim dari seluruh kelompok etnik di Xinjiang dijamin sepenuhnya.

"Aktivitas keagamaan seperti mengaji, berdoa, salat, berkhotbah, berpuasa, merayakan berbagai acara keagamaan Islam sesuai dengan doktrin dan tradisi di masjid atau di rumah mereka sendiri dilakukan sepenuhnya, sesuai dengan keinginan pribadi mereka," tutur Anayat. [uh/ab]

Baca Juga: Pesta Pernikahan Warga Ngawi Dibubarkan Satgas Corona Karena Menimbulkan Kerumunan.

[noisy-collector-prince]

Percepat Revolusi Industri 4.0, FISIP UNDIP Dorong Publikisme Untuk Pembelajaran Mahasiswa

Demi  mengasah kemampuan berorganisasi mahasiswa melalui pengelolaan event atau kegiatan yang sifatnya terbuka dan melibatkan banyak pihak, Departemen Administrasi Publik Fisip Undip dorong  kegiatan publikisme untuk menguatkan proses pembelajaran.

Publikisme merupakan rangkaian acara besar yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik (HMJ AP) Fisip yang digelar sejak tahun 2014. Serangkaian acara mulai dari Seminar Nasional, Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa, Lomba Essay Siswa/i SMA sederajat, Temu Alumni, juga digelar pentas musik Publikustik, dan bazaar Public Super Sale dilakukan didalamnya.

Tahun ini, salah satu rangkaian yang diadakan adalah Webinar Nasional Publikisme dengan mengangkat tema “Kebijakan Ketenagakerjaan Era New Normal di Indonesia: Peluang dan Tantangan”.

Adapun tokoh yang diundang adalah Ir Abdul Kadir Karding SPi Msi (Anggota DPR RI),  Ketua Apindo Jateng Frans Kongi dan Ketua Pusat Studi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja (PSHIPTK) Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Dr Andarani Yurikosari SH MH.

Menurut Dekan Fisip Undip, Dr Hardi Warsono MTP,  program publikisme Fisip Undip semenjak diluncurkan sampai sekarang makin terlihat manfaatnya bagi para mahasiswa, sehingga fakultas sepakat untuk mempertahankan dan mengembangkan program tersebut.  Keterlibatan mahasiswa dalam penyelenggaraan event yang kajiannya relevan dengan kondisi aktual dinilai mampu memberikan wawasan dan pengalaman yang bermanfaat.

Apalagi sejak Covid-19 melanda perkembangan revolusi industri 4.0 semakin terlihat dan menjadi lebih cepat perkembangannya dibandingkan yang diperkirakan sebelumnya. Untuk itu mahasiswa sebagai calon tenaga kerja baru dituntut mampu adaptif pada era new normal dengan meningkatkan kapasitas diri agar tidak ketinggalan dan tidak terlunta - lunta saat terjun kedalam dunia kerja nantinya. 

Dari acara yang digelar pada 24 November 2020 lalu, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil mengenai ketenagakerjaan dalam era covid-19 yaitu :

1. Pertahunnya terdapat peningkatan angkatan kerja sebesar 2,9 Juta orang

2. Covid-19 telah menyebabkan 5 juta pekerja di-PHK

3. Pembahasan ketenagakerjaan harus mencakup tiga hal sekaligus, yakni buruh, perusahaan dan kebijakan, dalam hal ini pemerintah. Ketiganya harus dibahas detail agar bisa ditemukan solusinya.

4. Industri yang sangat berkembang pesat sejak covid-19 melanda adalah sektor kesehatan, makanan dan jasa online

5. Sebesar 28% industri padat karya telah melorot dari kapasitas normal

6. Lockdown yang dilakukan negera mitra, telah menyulitkan pengusaha yang berkecipung dinduia ekspor - impor

7. PSBB telah menyebabkana turunnya daya beli masyarakat

8. Banyak cash flow perusahaan yang tergangu akibat covid-19

9. Banyak perjanjian yang salah satu pihaknya wanprestasi, sehingga diperlukan pembaharuan baru (membuat perjanjian baru antar para pihak) untuk menyeimbangkan dengan keadaan yang baru ini (covid-19)

Sumber :

https://www.undip.ac.id/post/17062/fisip-undip-tradisikan-acara-publikisme-untuk-pembelajaran-mahasiswa.html