#Proyek dana Hibah 2020

[madurapost]

Proyek Pokmas di Desa Tanjung Pademawu Diduga Rugikan Negara Ratusan Juta

Proyek Pokmas di Desa Tanjung Pademawu Diduga Rugikan Negara Ratusan Juta

PAMEKASAN, MaduraPost – Realisasi program Dana Hibah Provinsi Jawa Timur tahun 2020 untuk sejumlah Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu diduga telah merugikan negara ratusan juta. Hal itu disampaikan Khairul Kalam selaku pegiat anti korupsi dari LSM Jatim Corruption Watch (JCW) Jawa Timur. Jumat (08/10/2021) Menurut Khairul, Realisasi Proyek Pokmas di Desa Tanjung hanya…

[satuacehnews]

Proyek Bendungan In Take Tungel Terus Dipacu

https://tinyurl.com/yedp3ko7 Proyek Bendungan In Take Tungel Terus Dipacu SatuAcehNews – Gayo Lues | Proyek pengerjaan Pembangunan Bendungan Intake Tungel di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues terus dipacu, Senin (25/10/2021). Proyek yang didanai dengan sumber dana Hibah BPBN Pusat Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 23 miliar itu di bawah badan Bencana Alam dan tim t Baca lebih lanjut disini: https://tinyurl.com/yedp3ko7 ---------- Instal aplikasi android SatuAcehNews di GooglePlay s.id/SANapp Diterbitkan oleh Portal Berita SatuAcehNews.com

[ayojalanterus]

Di Sudan, Perusahaan China Gelembungkan Biaya Proyek Infrastruktur dan Suap Para Pejabat

 KONTENISLAM.COM - Ambisi Belt and Road Initiatives (BRI) China di Sudan telah dicoreng dengan adanya tindak pidana korupsi. Perusahaan konstruksi China yang bertanggung jawab atas sejumlah proyek di Sudan dilaporkan melakukan penggelembungan biaya hingga suap. Perusahaan itu adalah Fu Hong Contruction, Roads, and Bridges Enterprises. Fu Hong merupakan perusahaan milik pasangan China yang berbasis di Sobha, Khartoum. Menurut laporan The Hong Kong Post yang dikutip ANI News pada Senin (20/9), Fu Hong memiliki koneksi dengan Presiden Omar Al Bashir yang telah digulingkan. Mereka bertanggung jawab atas sejumlah proyek, terutama di lokasi-lokasi sensitif. Dalam laporannya, The Hong Kong Post menyebut Fu Hong mendapatkan keistimewaan karena tidak adanya pesaing asing. Namun lantaran itulah mereka mereka melakukan penggelembungan biaya proyek hingga mendapatkan jutaan dolar. Bahkan mereka juga membayar suap sebagai quid pro quo kepada beberapa pemimpin dari rezim Omar Al Bashir, termasuk sang presiden dan wakilnya. Penyelewenangan dana itu kemudian terendus oleh Komite Korupsi Sudan, yang kemudian melakukan penggerebekan ke Fu Hong pada Desember 2020. Ketika itu, Komite Korupsi menemukan emas dan uang tunai. Penggerebekan juga dilakukan pada Maret 2021, dengan Komite Korupsi menyita 138 ribu dolar AS. Tetapi komite dilaporkan menuntut 400 ribu dolar AS untuk membatalkan kasus tersebut. "Semua upaya ini dirahasiakan baik oleh perusahaan maupun oleh komite," tulis The Hong Kong Post. Meski begitu, kasus tersebut lantas ditemukan oleh Badan Intelijen Umum, dengan fakta bahwa jumlah dana yang dipulihkan tidak pernah diperhitungkan. Selain proyek infrastruktur, sejumlah ahli juga menyoroti dugaan korupsi skala besar yang dilakukan oleh berbagai perusahaan China di beberapa domain untuk lebih dari 200 proyek, termasuk pertanian, jasa, manufaktur, hingga pertambangan dan kesehatan. Sejauh ini, ada lebih dari 130 perusahan China yang terlibat langsung di Sudan. Semua berawal ketika Beijing memberikan banyak pinjaman dan hibah tanpa bunga kepada pemerintah Sudan, yang kemudian mendapatkan "imbalan" berbagai proyek. Sudan sendiri memiliki beban utang senilai sekitar 20 miliar dolar AS ke China. Angka ini sebenarnya masih diragukan oleh banyak ekonom. Sementara investasi langsung dan tidak langsung China di Sudan diperkirakan tidak kurang dari 29 miliar dolar AS. Dalam perkembangannya, pemerintahan Sudan tampaknya mulai meragukan entitas dari China, yang melakukan eksploitasi besar-besaran, seperti China National Petroleum Corporation (CNPC). Baru-baru ini, pemerintah Sudan melakukan peninjauan kembali perjanjian yang ditandatangani dengan China di masa lalu. (rmol)

from Konten Islam https://ift.tt/3zrrH9H via IFTTT source https://www.ayojalanterus.com/2021/09/di-sudan-perusahaan-china-gelembungkan.html

[radarx]

Pelaksanaan Proyek Bantuan Dana Hibah Jalan Lapen Terkesan Asal-asalan

Pelaksanaan Proyek Bantuan Dana Hibah Jalan Lapen Terkesan Asal-asalan

Jember, radar-x.net – Pelaksanaan proyek bantuan dana hibah provinsi jatim yang sudah berjalan satu bulan lebih satu hari tersebut progresnya masih mencapai 50%-an saja. Seperti yang disampaikan oleh Sigit ketua pokmas dana hibah tersebut pada awak media mengatakan bahwa, pelaksanaan proyek ini pertama mulai dikerjakan itu pada 28 Desember 2020 tahun kemarin. Namun hingga saat ini fisik proyek…

[satukanal]

Pendapatan Belanja Naik Selangit, DPRD Kabupaten Malang: RAPBD 2020 Kurang Bagus

https://www.satukanal.com/pendapatan-belanja-naik-selangit-dprd-kabupaten-malang-rapbd-2020-kurang-bagus/

Pendapatan Belanja Naik Selangit, DPRD Kabupaten Malang: RAPBD 2020 Kurang Bagus

Postur keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang tahun 2020 yang dituangkan dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) dinilai kurang bagus oleh DPRD Kabupaten Malang.

Pasalnya, dari RAPBD 2020 itu terlihat adanya grafik yang tak seimbang antara pendapatan dan belanja. Dimana, untuk pendapatan asli daerah (PAD) diklaim ada peningkatan dibanding tahun lalu. Tapi, peningkatan itu diikuti dengan penurunan terbilang besar dari dana alokasi umum (DAU) dengan angka sekitar Rp 200 miliar. Plus adanya grafik kenaikan belanja di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang juga tinggi.

Khususnya, dalam belanja tidak langsung yang komposisinya masih berada di angka 52 persen dibandingkan belanja langsung yang tertahan di angka 48 persen.

“Kondisi itu yang membuat RAPBD 2020 kita nilai kurang bagus. Ada defisit anggaran cukup besar,” kata Ketua DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto, Rabu (6/11/2019).

Didik Gatot melanjutkan, walau secara pendapatan mengalami kenaikan dibanding tahun lalu, yakni sekitar 11,09 persen atau tercatat sekitar Rp 4,6 triliun, belanja di berbagai pos yang juga jadi perhatian khusus DPRD Kabupaten Malang, terlihat membengkak.

Hal ini misalnya dipicu dengan adanya anggaran hibah untuk KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan Pilkada 2020. Dari total yang dianggarkan Rp 60 miliar, membengkak menjadi Rp 115 miliar. Selain itu adanya program pemberian anggaran Rp 1,5 miliar untuk setiap desa yang dicanangkan Bupati Malang, Sanusi pada tahun 2020 nanti.

Tak hanya itu defisit anggaran menjadi cukup besar juga dengan belanja di tiap OPD, misalnya di pos belanja program pelayanan administrasi perkantoran, terkait pagu jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, sekitar Rp 55,7 miliar.

Diikuti belanja alat tulis kantor (ATK) Rp 3,1 miliar, biaya makan dan minum (mamin) Rp 3,2 miliar.Belanja rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, juga terbilang besar dengan total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 11,2 miliar. Sedangkan untuk rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Rp 6,7 miliar.

“Termasuk juga ada beberapa kegiatan lain yang memang kebutuhan anggarannya cukup besar. Sehingga dalam RAPBD 2020, kelihatan defisit cukup besar,” ucap Didik Gatot.

Dengan postur keuangan itulah, DPRD Kabupaten Malang meminta Pemkab Malang untuk melakukan efisiensi anggaran. Serta lebih difokuskan pada program-program inovasi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain prioritas untuk memacu dinas-dinas penghasil pendapatan asli daerah.

Didik Gatot juga mengatakan, pihaknya akan melakukan pendampingan khusus di tiga OPD yang mendapat instruksi Sanusi terkait program aspirasi kepala desa (Askades). Yakni, Dinas PU Bina Marga, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya serta Dinas PU Sumber Daya Air.”Di tiga dinas ini perlu ada pendampingan dan evaluasi karena membutuhkan alokasi anggaran besar tahun 2020. Ini supaya kegiatan berjalan sinergis antara Pemkab Malang dan pemerintah desa,” ujarnya yang menegaskan dalam pendampingan anggaran, pihaknya meminta OPD tak hanya memberikan glondongan data.”Supaya pengawasan dan pendampingan jelas, dalam usulan RAPBD yang disampaikan oleh dinas, kami tidak mau dalam bentuk gelondongan. Tetapi minta per-item proyek harus dimunculkan,” imbuh Didik Gatot.Terpisah, Bupati Malang Sanusi juga membenarkan adanya kondisi keuangan dalam RAPBD 2020 itu. Dimana, dirinya menyatakan, bahwa memang ada penurunan bantuan keuangan dari pusat ke provinsi sebanyak Rp 1 triliun. Penurunan bantuan keuangan itu, secara langsung berekses juga ke Kabupaten Malang.”Kalau bantuan ke provinsi dikurangi, maka daerah juga dikurangi. Untuk Kabupaten Malang kisarannya Rp 180 miliar pengurangannya,” ujar Sanusi.Politisi PKB ini juga menegaskan, walau dengan kondisi seperti itu, masih dimungkinkan adanya pergeseran anggaran dalam pembahasan dengan DPRD. “Ini kan belum final. Jadi dimungkinkan akan ada perubahan. Yang pasti prioritas anggaran 2020 tetap pada pelayanan dasar,” tandasnya.

[bisnisjakarta]

GAC Tawarkan Hibah Dana Inovasi Responsif JAKARTA (Bisnisjakarta)-Proyek National Support for Local Investment Climates/National Support for Enhancing Local and Regional Economic Development (NSLIC/NSELRED), kemitraan antara Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas dan Pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada (GAC) mengundang 47 kabupaten/kota se-Indonesia yang termasuk dalam Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) untuk mengikuti seleksi  program Dana Inovasi Responsif atau Responsive Innovation Fund (RIF) tahap III periode 2020-2021.

[madurapost]

Oknum Ustad Asal Bekiong Sumenep, Diduga Garong Uang Pokmas Rp 500 Juta

Oknum Ustad Asal Bekiong Sumenep, Diduga Garong Uang Pokmas Rp 500 Juta

PAMEKASAN, MaduraPost – Proyek Dana hibah Provinsi Jawa Timur tahun 2020 untuk Pokmas Al-Baajuri di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan menjadi perhatian serius LSM Komando HAM. Hal tersebut disampaikan Amir, Bahwa investigasi yang dilakukan LSM Komando HAM terkait realisasi pengerjaan Pokmas Al-Baajuri tidak sesuai dengan RAB. Karena menurut Amir, Anggaran Rp 500 juga yang diterima…

[madurapost]

Proyek Dana Hibah Rp 500 Juta di Desa Bajur Diduga Jadi Bancaan Oknum Ustad

Proyek Dana Hibah Rp 500 Juta di Desa Bajur Diduga Jadi Bancaan Oknum Ustad

SUMENEP, MaduraPost – Proyek Dana Hibah provinsi Jawa Timur untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) menjadi salah satu alternatif sebagian oknum untuk menjadi kaya raya. Seperti halnya proyek Dana hibah untuk Kelompok Masyarakat yang berada di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan data yang dihimpun wartawan MaduraPost, salah satu kelompok masyarakat Desa Bajur pada tahun 2020…

[ayojalanterus]

Ternyata, Ekonomi Afghanistan Sudah 'Melarat' Sebelum Taliban Masuk

 KONTENISLAM.COM - Dilansir dari BBC pada Jumat (27/8), Afghanistan dikabarkan akan menerima sebanyak USD440 juta dari International Monetary Fund (IMF) yang sudah disiapkan sejak 23 Agustus lalu. Namun, karena Taliban mengambil alih kekuasaan, IMF mengumumkan pada pekan lalu bahwa Afghanistan tidak lagi bisa mengakses sumber daya dari IMF. Bahkan, Bank Dunia (WB) pun menunda semua pendanaan untuk proyek-proyek yang ada di Afghanistan. Hal ini karena WB resah terkait pemerintahan Taliban yang dikhawatirkan akan memengaruhi prospek perkembangan ekonomi Afghanistan, terutama bagi kaum wanita. Aksi penundaan pendanaan oleh WB ini juga mengikuti penundaan pendanaan dari IMF. Bahkan, Presiden AS Joe Biden pun telah membekukan aset-aset Bank Sentral Afghanistan yang disimpan di AS. Diketahui, Da Afghanistan Bank memiliki simpanan sebanyak USD9 miliar, yang mayoritas disimpan di AS. "Kami telah menunda pencairan dana dalam operasi-operasi kami di Afghanistan, dan kami melakukan monitoring secara dekat dan mengawasi situasi di sana sejalan dengan kebijakan dan prosedur internal kami," ujar juru bicara WB kepada BBC. Pihaknya akan terus melakukan konsultasi lebih dekat dengan komunitas internasional dan partner-partner pengembangan. "Bersama dengan para partner, kami mengeksplorasi cara dan solusi agar kami tetap bisa mempertahankan hasil pembangunan yang diperoleh dengan susah payah dan terus mendukung rakyat Afghanistan," terangnya. Aljazeera melaporkan, sebelum dikuasai oleh Taliban, ekonomi Afghanistan sendiri sudah sangat mengkhawatirkan. Hal ini karena ekonominya dibentuk oleh kerentanan dan ketergantungan akan bantuan luar negeri. Data WB mencatat bahwa 75% belanja publik dibiayai oleh dana hibah. Kendati demikian, bantuan ini sudah ditetapkan akan berkurang sekitar 20% tahun ini, dibandingkan dengan periode 2016-2020 karena beberapa donor utama hanya memberikan janji mereka selama satu tahun selama Konferensi Afghanistan 2020. Dukungan ini berlaku dengan catatan selama Pemerintah Afghanistan mencapai percepatan progres dalam upaya melawan korupsi, mengurangi kemiskinan, dan memajukan pembicaraan damai yang tengah berlangsung. Namun, dengan Taliban yang berkuasa, tidak ada kepastian apakah persyaratan itu akan dipenuhi atau tidak, yang semakin berpotensi mengurangi bantuan asing yang diandalkan ekonomi Afghanistan, termasuk dalam bentuk SDR (special drawing rights).[sindonews]

from Konten Islam https://ift.tt/38heGEx via IFTTT source https://www.ayojalanterus.com/2021/08/ternyata-ekonomi-afghanistan-sudah.html