#Pilkada Bupati Pandeglang

[rasiooid]

Kadisdukcapil Diduga Tak Netral di Pilkada Bupati Pandeglang, Ini Respons Bawaslu

RASIOO.id – Beredar foto Pejabat Eseelon II di Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang diduga mendukung secara terang-terangan bakal calon Bupati Dewi Setiani dan Iing Andri Supriyadi. ASN tersebut diketahui merupakan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Pandeglang.   Video terebut beredar luas di lini massa.  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang,…

[bantennews]

Fitron Dipastikan Maju Sebagai Calon Pandeglang Lawan Keluarga Dimyati

PANDEGLANG – Setelah sempat muncul 2 nama Kader Golkar yang akan maju sebagai Calon Bupati Pandeglang pada Pilkada Serentak tahun 2024 ini. Kini Fitron Nur Ikhsan dipastikan akan melenggang sendiri di Bursa Calon Bupati Pandeglang. Selain Fitron, sebelumnya Adde Rosi Khoerunnisa juga dikabarkan akan maju sebagai Calon Bupati Pandeglang namun niat itu sepertinya tidak akan dilanjutkan lantaran…

[beritawisata]

Cabup Pandeglang Nomor Urut 2 Bantah Lakukan Politik Uang

Cabup Pandeglang Nomor Urut 2 Bantah Lakukan Politik Uang

Calon Bupati Pandeglang nomor urut 2, [Nama Cabup], dengan tegas membantah tuduhan yang menyebutkan dirinya terlibat dalam politik uang selama masa kampanye. Dalam sebuah konferensi pers, Cabup yang juga didukung oleh sejumlah partai politik itu menegaskan bahwa ia berkomitmen untuk menjalankan kampanye yang bersih dan transparan sesuai dengan prinsip demokrasi yang berlaku.

Tuduhan tersebut muncul setelah beberapa pihak mengklaim bahwa ada upaya pemberian uang atau materi lain kepada pemilih dengan iming-iming memenangkan calon tertentu. Namun, [Nama Cabup] menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan merupakan bagian dari kampanye hitam yang berusaha mencoreng nama baiknya.

"Semua kegiatan kampanye yang saya lakukan selama ini berjalan sesuai aturan dan tidak ada yang melibatkan politik uang. Saya percaya bahwa pemilih Pandeglang cerdas dan tidak akan terpengaruh oleh hal-hal seperti itu," ujar Cabup nomor urut 2 tersebut.

Sebagai bentuk komitmen untuk menjaga integritas, Cabup ini juga mengajak seluruh pendukungnya untuk terus menjaga kondusivitas dan mengikuti aturan yang berlaku dalam pelaksanaan Pilkada. Ia menambahkan bahwa keberhasilannya dalam Pilkada nanti akan didasarkan pada program kerja yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Pandeglang.

Saat ini, pihak Bawaslu setempat sedang melakukan pemeriksaan terhadap isu politik uang tersebut, dan [Nama Cabup] menyatakan siap bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas.

[kabartangsel]

Menangkan Fitron Nur Ikhsan di Pilkada 2024, Golkar Pandeglang Siapkan Strategi

Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Pandeglang menyiapkan strategi pemenangan untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Salah satunya melalui acara konsolidasi dan silaturahmi dengan Fitron Nur Ikhsan, yang merupakan bakal calon bupati Pandeglang dari partai tersebut. Acara berlangsung pada Sabtu (22/6/2024) di Gedung DPD Partai Golkar Pandeglang. Ketua DPD Golkar Kabupaten…

[kbanews]

Ulama Pengagum Anies Calonkan Diri Jadi Bupati Pandeglang

JAKARTA | KBA – Seorang ulama yang menyatakan pengagum Capres Anies Baswedan berniat untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Pandeglang, Banten dalam Pilkada tahun depan. Dia mendapat dukungan dari para pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Simpul Relawan Anies Baswedan untuk Republik Indonesia 1 (ABRI-1) Kabupaten Pandeglang Ahdiar K Mandala menyatakan hal…

[mediaban]

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendeklarasikan koalisi partainya untuk Pilkada Kabupaten Pandeglang di Kantor DPW PPP Banten. Kedua partai itu mengusung Toni Mukhson sebagai bakal calon Bupati Pandeglang, Minggu (5/7/2020). Turut hadir pada acara itu politisi dari partai PPP, PKB, Gerindra, Perindo, dan Nasdem. Plt Ketua DPW PPP Banten Subadri Ushuludin mengatakan, hal ini merupakan kebahagiaan dan kehormatan yang luar biasa bagi pihaknya. Terlebih kondisi yang ada di Kabupaten Pandeglang harus lebih ditingkatkan lagi. Untuk itu kemajuan Pandeglang ada dipundak bersama. “Kebersamaan…

[rasiooid]

Dimyati Natakusumah Kantongi Tiket Calon Gubernur Banten dari PKS

RASIOO.id – Nama Dimyati Natakusumah resmi diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai calon Gubernur Banten pada Pilkada 2024. Dimyati telah menerima surat rekomendasi dari partai sebagai modal untuk maju dalam pemilihan gubernur tersebut. Kepastian tersebut disampaikan oleh Sekretaris MPW PKS Provinsi Banten, Najib Hamas. Najib mengatakan, suami dari Bupati Pandeglang tersebut kini…

[bantennews]

Antitesa Dunia Pilkada

Curhat Calon Bupati Pandeglang Jalur Perseorangan Uday Suhada Tak terbayangkan sebelumnya, saya berada di posisi saat ini: Calon Bupati Pandeglang 2024 dari Jalur Independen (Perseorangan) yang didampingi H. Pujiyanto sebagai Calon Wakil Bupati. Awalnya sedikit saja orang yang meyakini bahwa saya dan jaringan relawan militan yang dimiliki, akan mampu memenuhi kebutuhan dukungan di atas syarat…

[kabartangsel]

Dua Pejabat di Pandeglang Diduga Distribusikan Atribut Salah Satu Bakal Calon Bupati

Dua pejabat di Kabupaten Pandeglang diduga terlibat politik praktis. Mereka diduga mendistribusikan atribut salah satu bakal calon bupati di Pilkada 2024. Kedua pejabat itu yakni Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pandeglang Didi Mulyadi dan Sekretaris Camat (Sekmat) Menes Usep Sudarmana. Dugaan ini muncul setelah beredar video Didi Mulyadi dan Usep Sudarmana membagikan…

[radarbanten]

Irna Tinggalkan Demokrat

SERANG – Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Banten Iti Octavia Jayabaya tidak mempermasalahkan keputusan Irna Narulita (Bupati Pandeglang) meninggalkan Partai Demokrat, jelang pilkada serentak 2020.

Menurut Iti, keputusan Irna meninggalkan Partai Demokrat merupakan pilihan politik pribadi. Oleh karena itu, ia menghormati pilihan politik mantan rekannya tersebut. “Itu hak politik pribadi Bu…

[jono2nd]

Wakil Bupati Pandeglang geram mengetahui ada sosok ngaku dirinya menghubungi pengusaha tambang untuk minta dukungan politik. Tanto akan melaporkan sosok yang ngaku-ngaku dirinya ke Polres Pandeglang. (BantenHits.com/ Engkos Kosasih)

Pandeglang – Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban meradang, menyusul kemunculan sosok misterius mengaku dirinya, kemudian menghubungi seorang pengusaha tambang batu di Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang.

Tanto pun berencana akan melaporkan pihak yang mengaku-ngaku dirinya ke Polres Pandeglang melalui bagian hukum Pemkab Pandeglang.

“Ini kan indikasi adanya dugaan penipuan by phone. Ini kan momen Pilkada. InsyaAllah kita akan teruskan ke Polres Pandeglang melalui bagian hukum. Saya sangat dirugikan, tapi saya percaya, insyaAllah Polres bisa menindaklanjuti bisa  menangkap oknum itu,” kata Tanto di ruangannya, Senin, 20 Januari 2020.

BACA JUGA: DLHK Banten Akan Lakukan Audit Lingkungan Galian C Ilegal di Cigeulis

Tanto mengetahui kejadian itu setelah mendengar laporan dari salah satu pejabat yang dihubungi oleh Fery Iskandar, pengusaha tambang yang dihubungi sosok yang ngaku wakil bupati.

Tanto tampak geram saat menceritakan peristiwa pencatutan namanya itu. Apalagi menjelang Pilkada 2020, khawatir hal itu dapat mencoreng namanya.

Menurut Tanto, langkah hukum harus segera diambil supaya tidak ada korban dari ulah oknum tersebut. Nantinya juga Pemkab Pandeglang akan menginstruksikan kepada para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para camat agar berhati-hati.

“Nanti kita intruksi langsung melalui sekda,  bukan hanya wabup termasuk nanti bupati juga, karena ini momen kritis khawatir banyak dimanfaatkan hal-hal yang tidak baik oleh oknum supaya tidak ada korban,” ujarnya.

Tak Minta Uang

Fery Iskandar mengungkapkan, sosok yang mengaku wakil bupati Pandeglang itu menelepon dirinya pada Kamis, 16 Januari 2020.

Awalnya, Fery tidak menaruh rasa curiga terhadap oknum yang meminta ketemu dengannya itu. Namun, setelah Fery berkomunikasi dengan salah seorang pejabat di Pandeglang, Fery baru merasa curiga.

“Dia itu nanya banyak hal terkait pertambangan Fery, pas Fery tanya ini dengan siapa? Dia ngakunya Wakil Bupati Pandeglang,” kata Fery kepada wartawan, Senin, 20 Januari 2020.

Menurut Fery, tidak ada permintaan uang disampaikan sosok itu dalam percakapan dengannya. Fery hanya diminta untuk menghadap ke bupati atau wakil bupati Pandeglang.

Selain itu juga, lanjutnya, oknum tersebut begitu vugar terkait Pilkada Pandeglang tahun 2020, dimana dia menyebut akan maju lagi dengan Bupati Pandeglang Irna Narulita.

“Kalau permintaan khusus gak ada, dia cuma minta saya ketemu dengan ibu bupati dan wakil bupati, kalau permintaan finansial enggak sih. kalau mau ketemu, harus buat surat dan dimasukan ke protokoler, susunannya udah bener,” jelasnya.

“Cuman ya kita juga tetap hati-hati khawatirnya Fery datang ke situ dengan niatan ingin silaturahim, takut ada yang menyalahgunakan kebijakan,” tandasnya.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana

[merisaseana-blog]

Krisyanto Jamrud Ingin Jadi Bupati Pandeglang: Biar Bisa Vokal Memprotesnya Lebih Leluasa Saja

Merisa Seana Krisyanto Jamrud Ingin Jadi Bupati Pandeglang: Biar Bisa Vokal Memprotesnya Lebih Leluasa Saja Artikel Baru Nih Artikel Tentang Krisyanto Jamrud Ingin Jadi Bupati Pandeglang: Biar Bisa Vokal Memprotesnya Lebih Leluasa Saja Pencarian Artikel Tentang Berita Krisyanto Jamrud Ingin Jadi Bupati Pandeglang: Biar Bisa Vokal Memprotesnya Lebih Leluasa Saja Silahkan Cari Dalam Database Kami, Pada Kolom Pencarian Tersedia. Jika Tidak Menemukan Apa Yang Anda Cari, Kemungkinan Artikel Sudah Tidak Dalam Database Kami. Judul Informasi Artikel : Krisyanto Jamrud Ingin Jadi Bupati Pandeglang: Biar Bisa Vokal Memprotesnya Lebih Leluasa Saja Vokalis grup rock Jamrud Krisyanto berencana untuk mencalonkan dirinya sebagai Bupati Pandeglang, Banten, dalam pilkada serentak pada 2020 mendatang. http://www.unikbaca.com

[anginsepoisepoi-blog1]

Indonesia dan Keterpurukan Demokrasi

Demokrasi telah mengukir cerita panjang dalam sejarah Indonesia mulai dari demokrasi parlementer sampai dengan demokrasi reformasi. Asam pahit asin manis telah dicicipi tetapi belakangan ini demokrasi di Indonesia seperti terpuruk kembali, terpuruk dalam arti kata pengikisan nilai-nilai hakiki demokrasi. Demokrasi sangat terikat dengan namanya rakyat, Dari untuk dan oleh.

Kata “oleh rakyat” dalam definisi demokrasi memiliki gap terbesar dalam sistem demokrasi di Indonesia, sebuah pertanyaan pun muncul karena kekeruhan tersebut “Telah sejauh mana rakyat terlibat ?”. Dalam realitas demokrasi sekarang, rakyat semata hanya terlibat sebatas “kotak suara", bukan dalam pembuatan peraturan (decision-making) dan pemerintahan (governing) dimana makna “oleh” yang berarti sesungguhnya. Memang pada dasarnya para pemangku jabatan berasal dari rakyat, tetapi perlu kita sadari untuk label rakyat yang menempel pada diri mereka, berasal dari rakyat manakah mereka?. Melihat lika liku pemerintahan saat ini Dinasti politik dibangun kokoh oleh satu keluarga di wilayah tertentu, seakan tak tersentuh oleh pemerintah pusat. Gubernur, bupati, sampai pemimpin DPRD dijabat oleh orang-orang yang menjalin kekerabatan. Bak kerajaan di dalam Republik. Coba kita sejenak membaca kisah nan unik dari tanah para jawara.

Awal mula

Atut merupakan putri almarhum Haji Tubagus Chasan Sochib –pengusaha, sesepuh, dan jawara yang merintis bisnisnya dari pedalaman Banten pada 1960-an. Chasan menyuplai logistik bagi Komando Daerah Militer VI Siliwangi, dan pada akhirnya mendapat banyak keistimewaan dari Kodam VI Siliwangi serta pemerintah Jawa Barat.

Chasan menjadi orang berpengaruh di Banten dan mendapat banyak proyek besar pemerintah, hingga akhirnya mendirikan perusahaan sendiri yang terutama bergerak di bidang konstruksi. Kamar Dagang dan Industri Banten serta sejumlah organisasi bisnis lainnya dia kuasai.

  Pascareformasi, Chasan mendukung Banten lepas dari Jawa Barat, menjadi provinsi sendiri. Dia membantu gerakan pemekaran Banten. Setelah Banten resmi menjadi provinsi, Chasan mendorong keluarga besarnya, termasuk Atut, aktif berpolitik.

Atut menjadi Wakil Gubernur Banten pertama pasa Oktober 2000. Lima tahun kemudian, Oktober 2005, Atut menggantikan Gubernur Banten Djoko Munandar yang semula dia dampingi, sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Banten menyusul kasus korupsi yang menjerat Djoko.

Menggurita

Atut resmi menjadi Gubernur Banten pada 2007 setelah memenangi pilkada. Setelah menjadi orang nomor satu di Banten, Atut pun memiliki ruang cukup luas untuk memasukkan keluarganya ke dalam ranah politik praktis –persis seperti yang dilakukan sang ayah.

Adik ipar Atut, Airin Rachmi Diany, mencalonkan diri menjadi wakil bupati Tangerang mendampingi Jazuli Juwaini pada 2008, namun kalah dari petahana Ismet Iskandar dan Rano Karno.

Pada tahun yang sama, adik Atut, Haerul Zaman, terpilih menjadi Wakil Wali Kota Serang, Banten, mendampingi Bunyamin. Tiga tahun kemudian, 2011, Haerul naik menjadi Wali Kota Serang menggantikan Bunyamin yang meninggal dunia.

Pada 2010, adik Atut yang lain, Ratu Tatu Chasanah, terpilih menjadi Wakil Bupati Serang mendampingi Taufik Nuriman. Sementara ibu tiri Atut, Heryani, menjadi Wakil Bupati Pandeglang pada 2011 mendampingi Erwan Kurtubi.

Di 2011 itu Airin kembali maju dalam Pilkada Kota Tangerang. Tak seperti kegagalannya pada pertarungan di Kabupaten Tangerang, kali ini ia mujur. Istri adik Atut, Tubagus Cheri Wardhana (Wawan), itu berhasil menjadi Wali Kota Tangerang Selatan berpasangan dengan Benyamin Davine.

Keluarga Atut bahkan melebarkan sayap ke pusat. Almarhum suami Atut, Hikmat Tomet, merupakan anggota Komisi V DPR periode 2009-2014. Anak lelaki Atut, Andika Hazrumy, menjadi anggota DPD RI. Sementara istri Andika, Ade Rossi Kharunnisa, membantu melestarikan klan Atut di Banteng dengan menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Serang.

Atut memperkokoh cengkeramannya atas tanah leluhurnya pada 2011 dengan kembali memenangkan Pemilihan Gubernur Banten. Bersama Rano Karno sebagai wakilnya, mereka meraih suara mayoritas. (Sumber: CNN Indonesia)

Contoh diatas hanyalah segelintir dari banyaknya kebobrokan pakta demokrasi. Megahnya panggung demokrasi yang dipuja-puja sudah semakin rapuh, rayap-rayap kecil sedikit demi sedikit menggerogoti pondasi nan kokoh. “Apa selanjutnya yang terjadi ?” Konsekuensi dari kebobrokan demokrasi itu adalah timbulnya sebuah pradigma baru yaitu populisme.Dalam kamus sosiologi, populisme diartikan sebagai “suatu bentuk khas retorika politik, yang menganggap keutamaan dan keabsahan politik terletak pada rakyat, memandang kelompok elit yang dominan sebagai korup, dan bahwa sasaran- sasaran politik akan dicapai paling baik melalui cara hubungan langsung antara pemerintah dan rakyat, tanpa perantaraan lembaga-lembaga politik yang ada” (Abercrombie et. al., 1998).

Populisme bisa mendapatkan persemaian yang subur di tengah masyarakat yang menghadapi krisis. Situasi krisis ini secara akurat didefinisikan oleh Christa Deiwiks (2009) dalam tiga bentuk. Pertama, kondisi krisis ekonomi, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pertumbuhan, dampak globalisasi, eksploitasi sumber daya alam dan lain- lain menjadi humus yang subur bagi lahirnya klaim-klaim populisme. Kedua, sebagaimana ditegaskan Canovan (1999: 2), populisme merupakan kritik tajam atas kegagalan representative democracy. Ketiga, kesenjangan ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat plus ketimpangan janji-janji demokrasi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pemimpin-pemimpin populis untuk retorika politik yang melenakan.

Menurut Margaret Canovan (1981, dalam Mahasin, 1994) populisme terbagi menjadi tiga bagian. Di Indonesia telah berkembang dua populisme dari tiga yang dikatakan Margaret Canovan.

Pertama

Populisme “wong cilik.” Populisme jenis ini berorientasi kepada petani, borjuasi kecil, kooperasi antarpengusaha kecil dan selalu memasang prasangka dan kecurigaan terhadap usaha besar dan pemerintah. Populisme ini percaya bahwa ada skenario besar pengusaha dan penguasa untuk menindas “wong cilik.” Konon tipe populisme ini tidak begitu antusias dengan ide-ide kemajuan (progress) entah itu urbanisasi, industrialisasi dan kapitalisme karena dinilai berdampak pada kemerosotan moral. Populisme “wong cilik” suka menoleh ke masa lampau dan menangisi masa kini. Dalam konteks politik, populisme ’wong cilik’ cenderung anti-politisi dan intelektual menara gading dan merindukan orang-orang kuat yang memiliki ideologi populis. Beberapa contonya adalah Partai Populis Amerika di tahun 1890-an, partai-partai petani di Eropa dan Partai Kredit Sosial Kanada pada awal abad dua puluh (Mahasin, 1994). Salah satu contoh adalah ketika penertiban kalijodo jakarta, sebelum penertiban terjadi banyak sekali pro dan kontra didalam lingkup masyarakat dan jika pemerintahan saat itu tidak bisa memberikan solusi yang solutif mungkin saja akan terjadi pergolakan yang cukup masif dari masyarakat untuk “menampar” pemerintah.

Kedua populisme revolusioner yang merupakan idealisasi kolektif atas penolakan terhadap elitisme dan ide-ide tentang kemajuan. Pranata politik dan desain institusi politik dinilai tak lebih dari pengejawantahan dari dominasi elit atas rakyat, dan karenanya harus dibongkar dan ditundukkan melalui perebutan kekuasaan oleh rakyat dan sokongan penuh kepada pemimpin revolusioner yang mewakili kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit.

Populisme yang kedua ini yang sedang subur berkembang di masyarakat saat ini, isu-isu seperti toleransi menjadi pupuk penyubur belum lagi keadaan politik yang sedang memanas. Mungkin sebagian rakyat saat mulai sudah tidak percaya dengan kinerja pemerintahan, mulai dari kebijakan pro-asing, pembangunan industri yang memakan lahan masyarakat, blunder politik dan lain sebagainya.

Pada ahkhirnya Karena ketakutan melawan arus opini publik, pemerintah gagal mengirimkan sinyal yang jelas untuk menjamin kebinekaan dan kemajemukan. Politisi kita malah terkesan bersikap sesuai arah mata angin. Mereka enggan bersikap tegas karena takut kehilangan popularitas. Jika demikian, populisme bukan lagi menjadi madunya demokrasi. Di tangan para pemimpin dan politisi yang tidak berani melawan arus, populisme berubah menjadi “racun” yang akan membunuh demokrasi secara perlahan, tapi pasti.

“Ingatlah wahai pemerintah, kekuasaan tertinggi ditangan rakyat” -Anonim

Bogor, 24 Februari 2017

Mahasiswa Pojok Asrama

[bantennews]

Paslon Dewi-Iing Targetkan Suara 80 Persen di Pilkada Pandeglang

PANDEGLANG – Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani-Iing Andri Supriadi menjadi bakal pasangan calon ketiga yang mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pandeglang. Sebelum pasangan ini, pasangan Uday Suhada-Pujianto dan Fitron Nur Ikhsan-Diana Jayabaya sudah terlebih dahulu mendaftar diri. Bakal Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani mengatakan, untuk…

[bantennews]

Fitron-Diana Jadi Pasangan Kedua Daftar ke KPU Pandeglang

PANDEGLANG – Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang, Fitron Nur Ikhsan dan Diana Jayabaya menjadi pasangan kedua yang mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang untuk berlaga di Pilkada 2024. Fitron-Diana tiba di KPU Pandeglang pada pukul 11.00 WIB dengan diiringi arak-arakan para pendukungnya. Berbeda dengan Uday dan Pujianto, pasangan ini…