#Peringatan Hari Pahlawan

[kantorberita]

Sarasehan Hari Pahlawan Kota Bengkulu: Menggugah Nasionalisme di Era Digital

Sarasehan Hari Pahlawan Kota Bengkulu: Menggugah Nasionalisme di Era Digital KANTOR-BERITA.COM, KOTA BENGKULU|| Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan ke-65, Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu melalui Dinas Sosial (Dinsos) mengadakan sarasehan bertema “Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu” di Hotel Adeeva pada Rabu (13/11/24), Acara ini dibuka oleh Penjabat (Pj) Walikota Bengkulu, Arif Gunadi,…

[hargo-news]

Pimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan, Wakapolda: Kita Bukan Bangsa Pecundang

Pimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan, Wakapolda: Kita Bukan Bangsa Pecundang #Polri #PoldaGorontalo #Wakapolda #PimpinanUpacara #Peringatan #HariPahlawan

Hargo.co.id, GORONTALO – Wakapolda Gorontalo Brigjen Pudji Prasetijanto Hadi memimpin upacara memperingati Hari Pahlawan, Jum’at (10/11/2023). Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Mapolda Gorontalo itu turut dihadiri oleh Irwasda Polda Gorontalo dan pejabat utama. Wakapolda Gorontalo bertindak sebagai inspektur upacara peringatan Hari Pahlawan membacakan amanat Menteri Sosial RI Tri…

[salmancs]

PENDIDIKAN

mengobrol #1

HARI PGN ( Hari Pendidikan dan Guru Nasional )

Tanggal 2 Mei 2024 kemarin diperingati Hari Pendidikan Nasional,sebagai hari dimana di tetapkannya untuk memperingati salah satu pahlawan nasional kita ,beliau Ki Hajar Dewantoro ,ialah tokoh pelopor pendidikan di Indonesia sekaligus pendiri Pendidikan Taman Siswa.

Ada hal manarik yang dimana kala mendengar Hari Pendidikan Nasional selalu teringat juga Hari Guru, kala saat waktunya memperingati Hari Guru teringat juga hari Pendidikan Nasional

Yang mana Hari Guru pula diperingati setiap tahunnya pada tanggal 25 November untuk menghormati jasa-jasa guru dan mengenang berdirinya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pada tahun 1945.

2 hal yang sebenarnya tak terpisah kala dari kita jika benar benar memahaminya dalam membicarakan Sistem Pendidikan maupun Kualitas serta Kesejahteraan Guru.

Taun ke taun dengan perkembangan dinamika yang selalu berubah2 mendorong bagaimana sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan setiap generasinya, disamping memajukan sistem pendidikan yang lebih berkualitas tak lupa bagaimana menengok kualitas dan kapasitas setiap guru maupun kesejahteraan seorang guru yang ada.

Begitu pula kurikullum kian berubah² menyesuaikan dinamikanya,disamping memiliki kelebihan maupun kekurangan,pastinya ada tujuan lain yang diharapkan dari pengelola sistem di pendidikan kita yang mana pastinya untuk dapat memenuhi kemampuan setiap individual kala nanti dalam mempersiapan era dimana era bonus demografi.

Disamping bagaimana mencapai hal semua tersebut, terkadang setiap dari kita terlupakan.

Bagaimana mencetak/mengkaderisasikan

Bagaimana mengelola/memberdayakan

Bagaimana mengkaryakan/mensejahterakan

Begitu pula akhir akhir ini pasti berbagai isu maupun berita seharunya membuat kita sadar akan bagaimana kondisi pendidikan kita baik dari sistemnya, fasilitasnya,maupun kualitas ataupun kesejahteraan seorang tenaga pendidik.

Masih adanya beberbagai tindak pidana baik siswa maupun tenaga didik yang terjadi di berbagai sekolahan atau bahkan pondok pesantren yang akhirnya membuat kekhawatiran orang tua mensekolahkan di luar dan akhirnya memilih sistem home schooling.

Masih adanya fasilitas maupun kebutuhan yang seharusnya di setiap sekolah2 yang sangat memprihatikan di berbagai daerah terutama daerah 3T.

Masih adanya politisasi uang dalam sistem pendidikan di sebuah lembaga pendidikan,yang akhirnya memberatkan para pelajar maupun orang tua dalam menbiayai proses pendidikanya yang berakibat terhenti dalam meraih mimpinya, hingga pernah adanya statment "pendidikan hanya untuk orang kaya"..

Masih adanya kesejahteraan guru yang cukup memprihatikan ,seperti guru honorer baru menerima gaji setelah 7 tahun menunggu.

Dan mungkin masih banyak lagi pastinya

Dari hal hal tersebut menjadi suatu hal yang perlu dipahami ,yang akhirnya dan seharusnya moment peringatan hari pendidikan nasional maupun hari guru menjadi sebuah reminder penting bagi setiap diri kita terhadap kondisi pendidikan saat ini di indonesia. Bahwasanya masih perlu adanya perbaikan dari berbagai sektor yang ada serta yang terlibat dalam proses sebuah pedidikan.

Dan kedepan, 2 hari sekali disini , coba kembali kita mengobrol bertukar insight bersama akan esensi sebenarnya masing2 peran dalam dunia PENDIDIKAN ..baik selaku tenaga pendidikan,orang tua, lingkungan, pengelolaan sistem pendidikan dlsb.

Terimakasih Aku terima kasih Terimalah kasihku

#BISMILLAHRUMAHCENDEKIA2045

[irwansyamsir]

POLMAN (YANG) JAGO ATAU POLMAN (YANG) UPDATE?

Bagaimana cara merayakan ulang tahun tanah kelahiran di tengah iklim buruk dan rangkaian bencana yang mengancam nyawa orang-orang yang kita cintai?

         Desember selalu menjadi bulan yang ditunggu banyak orang karena mendekati perayaan akhir dan awal tahun.  Barangkali sebagai satu cara berterimakasih atas pencapaian mereka atau setidaknya masih diberi umur untuk hidup di tahun selanjutnya. Orang-orang  di seluruh penjuru kota menyiapkan pesta. Terlebih lagi, bila momen  itu bersamaan dengan hari jadi atau hari ulang tahun daerah tertentu. Polewali Mandar, salah satunya, tempat kelahiran saya.

         Sekitar 10 tahun  lalu, saya mengikuti euphoria perayaan hari jadi Polewali Mandar (Polman) di kota Polewali, ibu kota kabupaten. Kerlap-kerlip lampu, panggung mewah, pertunjukan budaya, stand ekonomi kreatif, lomba-lomba dengan hadiah tak sedikit dan antusias masyarakat yang meramaikan, menandai perayaan hari jadi Polman yang sukses. Itulah momen pertama saya merayakan hari jadi dan tak pernah menyaksikannya lagi selain lewat kanal media sosial yang masih  aktif mengabarkan prestasi Polman dalam berbagai bidang dan potensi. Ekonomi, wisata, budaya dan banyak lagi telah diakui secara nasional bahkan internasional. Layaklah kita mengapresasi daerah yang usianya sudah menginjak 63 ini dengan predikat jago.

Kata jago seringkali disepadankan dengan hero atau yang berarti pahlawan, tokoh unggul, atau patron, yang telah memiliki bekal pengalaman dan jam terbang, sehingga bisa menjadi lawan tanding, di satu sisi menjadi inspirasi. Polman bisa kita sebut karena sekian prestasinya, yang mungkin belum dicapai daerah lain, bisa memantik semangat untuk memiliki capaian yang sama  saat event, atau lomba-lomba antar daerah. Ini jagoanku, satu potongan dialog  yang lazim kita lihat dalam drama televisi untuk mendeklamasikan kehebatan dan keunggulan. Polman boleh boleh saja unjuk kejagoan. Tetapi sampai kapan jago itu bertahan?

Belum lama ini, tidak satu dua berita yang mengabarkan bencana di Polman. Banjir bandang, longsor dan gelombang tinggi, -- tinggal menambah kata Polman dan angka tahun ini, kita bisa mengetik di pencarian internet untuk membuktikannya dan berbagai link berita akan membawa kita melihat fakta-fakta yang terjadi. Ratusan rumah rusak bahkan sampai terisolir, akses terputus,  dan tentu puluhan keluarga terdampak dari masyarakat di pelosok-pelosok, di desa-desa kecil di Polman, yang jauh dari ibukota kabupaten. Ironi, nyaris semua rangkaian bencana itu terjadi di bulan desember ini, di waktu-waktu tinggal menghitung hari menuju perayaan hari jadi. Bagaimana merayakan hari ulang tahun tanah kelahiran  di tengah  iklim buruk dan rangkaian bencana yang mengancam orang-orang yang kita cintai?

Bulan Desember memang selalu identik dengan iklim yang memprihatinkan. Hujan deras, angin kencang dan gelombang tinggi selalu menjadi daftar warning atau informasi yang diperingatkan dari sekian lembaga berkompeten, seperti BMKG juga pakar-pakar lingkungan dari seluruh dunia. Namun, seringkali peringatan tersebut tidak diserap secara serius atau dipahami dengan baik oleh masyarakat kita sampai tiba-tiba bencana itu datang. Harus kita akui di Polman, salah satunya.

Apa yang dilakukan para pemangku kebijakan setiap kali bencana datang di Polman? Adakah kebijakan yang dicetuskan saat dan setelah bencana terjadi selain mengirim bantuan logistik sebanyak-banyaknya terhadap masyarakat terdampak?  Apakah mereka sudah merasa telah melunasi tanggung jawab dengan hal demikian? Sudah adakah semacam edukasi rutin atau program mitigasi di setiap desa-desa yang rawan bencana setiap tahunnya sehingga masyarakat bisa menyiapkan diri saat musim di bulan desember tiba?

Sayangnya, sepertinya tidak ada. Sekali lagi sepertinya. Masyarakat kita harus mengulang respon yang sama setiap bencana tiba di tiap tahun. Tidak ada mitigasi yang serius yang mestinya jadi program wajib dari daerah, dan bahkan harus disiapkan dari sekian bulan terutama untuk daerah yang rawan. Faktanya, tidak ada apa-apa di bulan desember selain pesta-pesta atau festival-festival. Tampaknya, pemerintah kita hanya sibuk memperkenalkan prestasi Polman di atas panggung padahal sesungguhnya cacat menangani hal urgent dari daerahnya sendiri, daerah yang dibangga-banggakan di setiap bulan desember, dirayakan di ibukota kabupaten, tepat pada saat masyarakat masih kalang kabut dengan hujan deras, longsor dan gelombang tinggi, yang mengancam tempat tinggal dan nyawa mereka. Tahukah anda, Polman, tidak hanya punya kota Polewali. Tetapi ratusan desa dengan warga yang mempertaruhkan hidup dan nasibnya. Masihkah kita ingin menyebut Polman jago?

Sampai hari ini masyarakat Polman belum lepas dari ancaman iklim akhir tahun dan begitulah seterusnya jika taka da pembenahan atau refleksi serius yang bisa diwujudkan dengan program-program edukasi bencana. Fakta bencana ini harus kita akui, bila tak punya waktu menelusuri di kolom pencarian internet atau malas membaca berita, cukup bukalah instagramnya Polman Update, satu akun yang sangat aktif menginformasikan peristiwa yang terjadi di Polman, termasuk bencana. Benar-benar akun update. Tetapi sayangnya belum bisa merepresantasekan Polman, sebagai daerah yang update, melek informasi, atau  cekatan terhadap pengetahuan akan persoalan bencana yang wajib jadi edukasi rutin terhadap masyarakat.

Kita belum lagi bicara bicara satu persoalan yang elementer dan justru cukup urgent yakni sampah, yang rasanya tidak kunjung tuntas diurus.  Tidak ada pembicaraan soal regulasi atau kebijakan yang serius mengenai hal ini. Pembicaraan sampah baru digencarkan saat masyarakat secara kolektif melakukan gugatan dan sampah sudah semakin menumpuk di tempat mereka. Seperti biasa, masyarakat lahsering disalahkan karena membuang sampah sembarangan sementara untuk hal konkret tidak disediakan tempat pembuangan untuk mereka.

Jadinya,  sungai  selalu menjadi tempat pilihan untuk membuang sampah yang nantinya akan berakhir di laut. Tahukah anda Polman punya dua DAS (Daerah Aliran Sungai) kritis yakni di Mapilli dan Tinambung, yang membentang luas dan panjang  Bisa dibayangkan apa yang terjadi saat desember tiba dengan curah hujan deras yang bisa berlangsung berhari-hari. Air sungai akan meluap mengepung kampung-kampung, turun jadi longsor, dan menenggelamkan rumah-rumah warga.

Begitulah terus siklusnya setiap tahun dan mungkin hingga akhir tahun berikutnya lagi, kita akan melihat Polman yang penuh kerlap-kerlip lampu, merayakan festival-festival untuk kelahirannnya, ketimbang melakukan refleksi terhadap segala persoalan di daerah.

(ket poto dari tribun sulbar)

[holopiscom]

Hari Bela Negara 2024, Refleksi Perjuangan Pahlawan Pertahankan Kedaulatan Negara

JAKARTA – Hari Bela Negara diperingati setiap tahunnya pada tanggal 19 Desember. Peringatan ini menjadi momen mengenang perjuangan para pahlawan yang telah gigih mempertahankan kedaulatan negara.  Peringatan ini juga menjadi momen pengingat bagi seluruh elemen bangsa Indonesia akan pentingnya semangat perjuangan dan persatuan dalam menjaga kedaulatan negara. Sejarah Singkat Hari Bela…

[ypkm]

Hasril Chaniago: PDRI dan Peringatan Hari Bela Negara

Hari Bela Negara 19 Desember seyogyanya diperingati secara nasional di seluruh Tanah Air, sama dengan Hari Pahlawan 10 November atau Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Sebab, jika dilihat dari intensitas dan luasnya cakupan peristiwa, lama kejadian, dampak serta besarnya pengorbanan rakyat, tak diragukan lagi bahwa peristiwa Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berlangsung selama hampir tujuh bulan (19 Desember 1948-13 Juli 1949) jelas mengandung bobot sejarah.

PDRI muncul pada 19 Desember 1948, saat tentara Belanda melancarkan Agresi Militer II dengan menyerang Ibu Kota RI Yogyakarta dan Kota Bukittinggi di Sumatera Barat. Kedua kota utama basis perjuangan itu, terutama Yogyakarta, dengan mudah diduduki Belanda karena telah dikosongkan oleh TNI yang sudah siap bergerilya. Presiden Sukarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan para pemimpin lain ditangkap dan ditawan di Berastagi dan Bangka.

Sebelum ditangkap dan ditawan, Sukarno dan Hatta sempat mengirim kawat kepada Menteri Kemakmuran Sjafruddin Prawiranegara di Sumatera serta Menteri Luar Negeri AA Maramis dan Sudarsono di India.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Isinya, bila Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat menjalankan kekuasaannya, maka diberikan mandat kepada Sjafruddin untuk membentuk Pemerintah Darurat di Sumatra. Bila Sjafruddin tidak dapat melaksanakan mandat tersebut, Sudarsono diberi kuasa untuk membentuk pemerintah dalam pengasingan.

Telegram itu tidak pernah diterima Sjafruddin. Namun, Menteri kemakmuran itu berada di Bukittinggi adalah atas anjuran Hatta untuk mempersiapkan pemerintahan darurat bila Yogyakarta jatuh. Makanya, begitu mendengar berita radio bahwa Yogya telah diduduki Belanda serta Sukarno, Hatta dan sejumlah menteri ditawan Belanda, Sjafruddin langsung menggelar rapat darurat di kediaman Komisaris Pemerintah Pusat TM Hassan di Bukittinggi. Bersama Panglima Tentara Sumatera Kolonel Hidayat dan didukung Residen Sumatera Barat Mr. Sutan Mohammad Rasjid, mereka memutuskan untuk membentuk PDRI pada hari itu, 19 Desember 1948. Kabinet PDRI diumumkan Sjafruddin pada 22 Desember 1948 di Halaban.

Dengan terbentuknya PDRI, maka terpatahkanlah propaganda Belanda bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada. Sebab, melalui siaran radio, seperti dikutip dari penelusuran Mestika Zed, Sjafruddin berhasil menyampaikan pernyataan ke dunia internasional bahwa Indonesia masih ada.

Jatuhnya Yogya dan ditawannya sejumlah pemimpin menyebabkan kekuatan perjuangan Republik di Jawa sempat kacau. Tapi hal itu tidak lama karena para pemimpin militer di bawah komando Panglima Besar Soedirman dan pemimpin sipil seperti Sultan Hamengku Bowono IX, I.J. Kasimo, Soekiman Wirjosandjojo, dan Soesanto Tirtoprodjo, segera berhasil mengkonsolidasikan seluruh kekuatan perjuangan.

Pada 22 Desember 1948, tiga hari setelah membangun basis pertahanan di dekat Prambanan, Panglima Jawa Kolonel AH Nasution mengeluarkan maklumat tentang berdirinya pemerintahan militer di seluruh Jawa. Nasution mengangkat panglima-panglima divisi di Jawa sebagai gubernur militer di daerah masing-masing, seperti Kolonel Abimayu di Jawa Barat, Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah, dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur.

Prakarsa juga diambil oleh empat menteri yang berada di Solo. Mereka adalah Menteri Dalam Negeri Soekiman Wirjosandjojo, Menteri Kehakiman Soesanto Tirtoprodjo, Menteri Pembangunan dan Pemuda Soepeno, serta Menteri Kemakmuran dan Persediaan Makanan Rakyat IJ Kasimo. Mereka bersama tokoh sipil, anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), dan beberapa perwira militer berapat dan memutuskan pembagian pekerjaan pemerintah pusat.

Saat itu, para pemimpin di Jawa belum tahu bahwa PDRI telah berdiri di Sumatera. Setelah mereka tahu, maka struktur pemerintahan militer maupun sipil di Jawa menyatakan tunduk dan berada di bawah koordinasi PDRI. Hal ini secara resmi disampaikan melalui laporan Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel T.B. Simatupang kepada Ketua PDRI Sjafruddin dan Panglima Sumatera Kolonel Hidayat.

Setelah komunikasi yang intensif dan koordinasi, maka pada 31 Maret 1949 dilakukan penyempurnaan dengan memasukkan sejumlah tokoh, seperti Soekiman, IJ Kasimo, Jenderal Soedirman, Kolonel Hidayat, dan Kolonel A.H. Nasution ke dalam Kkabinet PDRI.

Selanjutnya, sudah dicatat dalam sejarah, PDRI berhasil menjalankan tugasnya "menyelamatkkan Republik" hingga kemudian Mr. Sjafruddin bersama Jenderal Soedirman menyerahkan kembali mandat yang tidak pernah diterima itu kepada Presiden Sukarno di Yogyakarta pada 13 Juli 1949.

Selama hampir tujuh bulan PDRI menjalankan fungsi pemerintahan RI dengan segala suka dan dukanya, terutama di Sumatera Tengah dan Jawa, para pemimpin sipil maupun militer serta para prajurit pejuang sama sekali tidak menerima gaji dari negara.

Mereka semua disokong dan dibiayai oleh rakyat di antaranya dengan menyediakan nasi bungkus dan dukungan logistik yang diperlukan untuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Itulah inti dari bela negara, di mana rakyat dengan ikhlas, tanpa pamrih dan tanpa janji-janji kampanye, menyerahkan harta benda bahkan nyawa untuk membela negara dan mempertahankan kemerdekaan bangsa dari bekas penjajah yang ingin kembali berkuasa.

Tertutup oleh Simbol Kekuasaan

Meskipun PDRI merupakan peristiwa sejarah yang telah menyelamatkan nyawa Republik Indonesia, tetapi selama nyaris setengah abad seolah-olah sengaja ditutupi, terutama di masa Orde Baru. Peristiwa yang begitu penting hanya dituliskan dalam kalimat pendek saja, terselip di antara ribuan halaman buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) yang disunting Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan-Balai Pustaka (1993).

Pada halaman 161 buku SNI jilid 6 soal PDRI hanya disinggung sambil lalu saja dalam rangkaian kalimat sebagai berikut: Yogyakarta ibukota RI berhasil direbut dan diduduki dengan menggunakan pasukan payung. Presiden dan Wakil Presiden serta sejumlah pembesar negara tidak menyingkir dan ditawan oleh tentara Belanda. Tetapi sebelumnya, Pemerintah telah memberikan mandat kepada Menteri Sjafruddin Prawiranegara yang berada di Sumatra untuk membentuk dan memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia.

Hingga 50 tahun Indonesia merdeka, nyaris tidak ada sejarawan yang peduli dengan PDRI. Pemerintah daerah Sumatera Barat melalui Gubernur Hasan Basri Durin pernah berusaha mengangkat masalah PDRI ke pemerintah pusat menjelang peringatan Ulang Tahun Emas Kemerdekaan RI (1995).

Sebagai salah seorang tim speech writer gubernur, saya ingat, Sekretaris Pribadi (Sespri) Gubernur, Gamawan Fauzi, pernah ditugaskan menyusun agenda yang akan diusulkan gubernur ketika menghadap kepada Presiden Soeharto. Salah satu agenda tersebut adalah mengusulkan sejarah PDRI dimasukkan dalam penulisan buku sejarah Indonesia.

Permintaan Gubernur Sumbar bertemu Presiden disetujui, tetapi agenda membicarakan masalah PDRI ternyata dicoret oleh Sekretaris Negara sehingga tidak pernah sampai kepada Presiden. Beberapa waktu kemudian, saya mendapat penjelasan dari Brigjen (waktu itu Kolonel) Dr Saafroedin Bahar, Staf Ahli Mensesneg Mayjen TNI Moerdiono. Beliau mengatakan kepada saya, bahwa selama Pak Harto masih jadi Presiden, PDRI tidak akan dapat tempat yang memadai dalam penulisan sejarah Indonesia. Lalu saya bertanya, kenapa begitu?

Menurut Dr Saafroedin Bahar, Pak Harto sebagai orang Jawa, memerlukan simbol-simbol tertentu berupa peristiwa sejarah untuk menopang kekuasaannya. Simbol yang disukai oleh Pak Harto itu di antaranya adalah tanggal 1 Maret dan 11 Maret. Tanggal 1 Maret mengacu kepada 'Serangan Umum 1 Maret 1949' terhadap Yogyakarta yang dipimpin oleh Letkol Soeharto sendiri. Sedangkan tanggal 11 Maret merujuk 'Surat Perintah Sebelas Maret' atau 'Supersemar' yang menjadi sumber 'legitimasi' pengalihan kekuasaan Presiden Sukarno kepada Presiden Soeharto.

Karena 'kecintaan' Pak Harto kepada dua tanggal bersejarah itulah maka selama masa Orde Baru Sidang Umum MPR sekali lima tahun selalu dimulai pada tanggal 1 Maret dan ditutup pada 11 Maret.

Lalu, apa hubungannya tanggal-tanggal tersebut dengan PDRI? "Kita harus ingat, Serangan Umum 1 Maret 1949 itu terjadi atas perintah Penglima Besar Jenderal Soedirman dalam rangka menunjukkan eksistensi PDRI kepapa dunia. Mengangkat sejarah PDRI tentu akan mengecilkan arti Serangan Umum 1 Maret. Ini akan menganggu kebanggaan Presiden Soeharto," kata Dr. Saafroedin Bahar.

Oh, begitu rupanya. Barulah saya paham, kenapa selama Orde Baru peristiwa PDRI harus diselubungi, termasuk dalam penulisan buku sejarah Indonesia. Karena membesarkan PDRI akan menganggu simbol-simbol dan kebanggaan milik pemimpin yang sedang berkuasa.

Reformasi dan Presiden SBY Membuka Kesempatan

Reformasi 1998 yang menandai berakhirnya era Orde Baru memberi kesempatan untuk mengubah banyak hal, termasuk penulisan sejarah PDRI. Bersamaan dengan itu, terbit buku hasil penelitian Mestika Zed berjudul Somewhere In The Jungle: Pemerintah Darurat Republik Indonesia sebuah mata rantai sejarah yang terlupakan. Buku yang menggambarkan secara komprehensif PDRI sebagai "Penyelamat Republik" ini dipilih Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta Ikapi sebagai buku terbaik 1998 di bidang ilmu-ilmu sosial.

Mestika Zed juga berjasa mengubah secara signifikan porsi PDRI dalam penulisan sejarah Indonesia. Sebagai penulis dan editor Jilid 6 buku Indonesia dalam Arus Sejarah (IDAS) (Departemen Pendidikakn dan Kebudayaan RI dan Ichtiar Baru van Hoeve, 2004), menurut sejarawan Asvi Warman Adam, Mestika berhasil menambah satu kalimat tentang PDRI dalam SNI menjadi puluhan halaman dalam buku IDAS.

Seingat saya, Fadli Zon yang kini menjabat Menteri Kebudayaan RI, termasuk tokoh yang giat dan aktif melakukan kajian, penelitian, dan mengangkat isu mengenai PDRI dan juga PRRI. Berkaitan dengan hal itu, saya sendiri pernah diundang Fadli Zon - melalui Institute for Policy Studies (IPS) yang dipimpinnya-sebagai narasumber bersama Mestika Zed dan Farid Prawiranegara dalam seminar PDRI yang diadakan di Padang tahun 2005.

Sementara itu, tersadar dari memori ketika menulis surat Gubernur kepada Presiden Soeharto tahun 1995, Gamawan Fauzi yang terpilih menjadi Gubernur Sumatera Barat dalam Pilkada langsung pertama tahun 2005, melihat momentum ketika daerahnya menjadi tuan rumah Pertemuan Bilateral Indonesia Malaysia di Bukittinggi tanggal 11-14 Januari 2006.

Pertemuan empat mata antara Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Perdana Menteri Malaysia Datuk Abdullah Ahmad Badawi hanya berlangsung selama 2 jam pada 12 Januari 2006. Sementara Presiden SBY berada di Bukittinggi selama empat hari tiga malam. Melihat ada peluang, Gubernur Gamawan Fauzi bersama Irman Gusman (waktu itu Wakil Ketua DPD RI, Senator dari Sumatera Barat) 'melobi' SBY untuk menerima tiga delegasi tokoh-tokoh masyarakat Sumatera Barat yang ingin bersilaturahmi dengan Presiden.

Melalui Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, Presiden SBY mengabulkan permintaan tokoh-tokoh Sumbar tersebut. Ketiga delegasi terdiri dari Kelompok Pejuang Angkatan 45 dan Yayasan Peduli PDRI dipimpin Thamrin Manan; Kelompok "Tigo Tunggu Sajarangan" terdiri dari Ketua LKAAM, MUI, dan Bundo Kanduang dipimpin H.KR. Dt. P. Simulia dan Rangkayo Hj. Nur Ainas Abizar; serta Kelompok 11 orang wartawan dan budayawan yang antara lain terdiri dari tokoh pers H. Basril Djabar, Ketua PWI Sumbar M. Mufti Syarfie, dan saya sendiri yang juga ditunjuk sebagai salah satu juru bicara.

Sebelum bertemu langsung Presiden SBY di Istana Negara Bung Hatta Bukittinggi, ketiga rombongan terlebih dahulu mengadakan pertemuan dan mengatur strategi bersama Gubernur Gamawan Fauzi. Selain merumuskan berbagai pernyataan, aspirasi, harapan dan permintaan kepada Presiden, setiap rombongan yang diterima dalam waktu berbeda sepakat menyampaikan satu permintaan yang sama. Yaitu, agar PDRI diberi tempat dan kedudukan dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Dalam rombongan wartawan dan budayawan, saya sebagai salah satu juru bicara dapat giliran bicara terakhir. Dalam kesempatan itu saya menyampaikan permintaan dengan kalimat kira-kira begini: "Bapak Presiden, kita mengetahui peristiwa PDRI mempunyai arti penting dalam perjalanan sejarah Republik Indonesia. Mohon kebijakan Bapak Presiden untuk menetapkan kedudukan PDRI dalam sejarah negara kita..."

Selesai saya bicara, Presiden SBY yang didampingi Gubernur Gamawan Fauzi, Wakil Ketua DPD Irman Gusman, dan Jubir Presiden Andi Mallarangeng, langsung merespon dengan spontan: "Ini kali ketiga saya menerima permintaan yang sama dari masyarakat Sumatera Barat. Saya faham, PDRI adalah peristiwa penting dalam sejarah bangsa kita," kata Presiden SBY.

Tak cukup sampai di situ. Malah Presiden langsung meminta Andi Mallarangeng menghubungkannya via telepon dengan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra yang berada di Jakarta. Setelah tersambung, masih di depan delegasi wartawan yang budayawan, Presiden SBY menyampaikan kepada Mensesneg bahwa beliau baru saja menerima aspirasi dari tokoh-tokoh masyarakat Sumatera agar menetapkan kedudukan PDRI dalam sejarah kenegaraan Indonesia.

Untuk itu, Presiden menginstruksikan dua hal kepada Mensesneg: pertama, mengundang para ahli sejarah bertemu Presiden untuk dimintai pendapat dan pandangan mengenai PDRI; kedua, mengadakan rangkaian seminar nasional tentang PDRI di beberapa perguruan tinggi terkemuka di Indonesia.

Arahan Presiden SBY tersebut langsung ditindaklanjuti Mensesneg. Di antaranya mengadakan seminar nasional di Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Universitas Andalas dengan narasumber para ahli sejarah seperti Taufik Abdullah, Anhar Gonggong, Mestika Zed, dan lain-lain.

Seminar juga menghadirkan pelaku PDRI yang masih hidup, termasuk putra-putra Alm. Sjafruddin Prawiranegara seperti Chalid dan Farid Prawiranegara. Bersamaan dengan itu, Gubernur Sumatera Barat juga mengirim surat kepada Presiden mengusulkan agar hari lahir PDRI tanggal 19 Desember 1948 ditetapkan sebagai "Hari Bela Negara".

Singkat cerita, tak sampai setahun, tatkala berkunjung ke Sumatera Barat pertengahan Desember 2006 dalam rangka acara peringatan Hari Nusantara, Presiden SBY memberi tahu Gubernur Gamawan Fauzi bahwa Kepala Negara sudah menanda tangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang PDRI.

Keppres Nomor 28 tanggal 18 Desember 2006 itu menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara, yaitu hari besar nasional bukan hari libur. Hari Bela Negara ini setara kedudukannya dengan hari nasional lainnya seperti Hari Pahlawan 10 November dan Hari Sumpah Pemuda 28 Okktober, yaitu sama-sama hari besar nasional bukan hari libur yang diperingati setiap tahun.

Penetapan hari lahir PDRI sebagai Hari Bela Negara secara tidak langsung kemudian menjadi dasar yang kuat pula bagi ditetapkannya Ketua PDRI Mr. Sjafruddin Prawiranegara sebagai Pahlawan Nasional dengan Keppres No. 113/TK/2011 tanggal 7 November 2011. Penetapan ini sekaligus mengakhiri kontroversi posisi Sjafruddin selaku Ketua PDRI yang juga selalu dikaitkan dengan keterlibatannya dalam Peristiwa PRRI.

Peringatan pertama Hari Bela Negara dilakukan pada 19 Desember 2006 di Bukittinggi dengan Inspektur Upacara Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro. Sejak itu sampai hari ini, peringatan Hari Bela Negara rutin dilakukan setiap tahun dan dipusatkan di Sumatera Barat. Sebagai inspektur upacara selalu berganti-ganti, kadang seorang menteri dan kadang Gubernur Sumatera Barat. Namun belum pernah peringatan Hari Bela Negara dengan inspektur upacara langsung Presiden RI.

Sebagai hari besar nasional, kedudukan Hari Bela Negara sebenarnya sama dengan Hari Pahlawan 10 November dan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober yang ditetapkan dengan Keppres No. 316 Tahun 1959. Bedanya, Hari Bela Negara adalah satu-satunya hari nasional yang dmerujuk peristiwa sejarah yang terjadi di luar Pulau Jawa. Hari nasional yang lain, ditetapkan berdasarkan peristiwa yang terjadi di Pulau Jawa.

Penetapan hari lahir PDRI sebagai Hari Bela Negara, telah membuka mata seluruh bangsa Indonesia bahwa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia di seluruh Tanah Air. Bukan hanya di Ibu Kota Negara atau di Pulau Jawa saja.

Sejak penetapan Hari Bela Negara pula, mata dunia pun tertuju ke Sumatera Barat, karena banyak kegiatan dan proyek yang berkaitan dengan peringatan PDRI dan Hari Bela Negara dialokasikan pemerintah di daerah ini. Salah satu yang terbesar dan terpenting adalah Museum PDRI yang telah menelan biaya ratusan miliar rupiah dari APBN, dan 19 Desember 2024 ini diresmikan oleh Menteri Kebudayaan RI Dr. Fadli Zon, M.Sc.

Meskipun hari lahir PDRI sudah ditetapkan sebagai Hari Bela Negara sejak 18 tahun silam, namun kalau kita mau jujur, belum terasa sebagai sebuah hari nasional. Peringatan Hari Bela Negara yang dipusatkan di Sumatera Barat, dengan inspektur upacara seorang menteri atau Gubernur Sumatera Barat, masih mengesankan Hari Bela Negara terbatas sebagai 'milik' Sumatera Barat. Tidak ada peringatan di provinsi lain di seluruh Indonesia.

Sebagai hari besar nasional, sama-sama ditetapkan dengan Keputusan Presiden, sudah seharusnya peringatan Hari Bela Negara sama derajat dan cakupannya dengan peringatan hari besar nasional lainnya seperti Hari Pahlawan dan Hari Sumpah Pemuda. Yaitu diperingati dengan Inspektur Upacara Presiden RI dan dilaksanakan secara serentak di seluruh daerah oleh semua instansi pemerintah, sekolah dan kampus di seluruh Indonesia.

Semoga harapan ini menjadi kenyataan pada peringatan Hari Bela Negara (HBN) di tahun-tahun selanjutnya, sehingga HBN benar-benar menjadi milik bangsa Indonesia.

Hasril Chaniago Wartawan senior pemegang Press Card Number One (PCNO) dan sertifikat Wartawan Utama Dewan Pers, penulis buku sejarah dan biografi, anggota Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Sumatera Barat.(rdp/rdp)

Sumber:

[lintasbatasindonesia]

Sinergi TNI dan Masyarakat: Kodim 1008/tabalong Gelar Karya Bakti Pembersihan Taman Makam Pahlawan di Tabalong

  Tabalong – Kodim 1008/Tabalong menggelar kegiatan karya bakti berupa pembersihan area Taman Makam Pahlawan Tanjung Kencana yang terletak di Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong. Kegiatan ini diikuti oleh anggota Kodim 1008/Tabalong, Komcad, serta aparat pemerintah setempat, khususnya Kelurahan Mabuun.(10/12/2024) Acara ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang…

[nusatimesid]

Beri Penghormatan kepada Para Pahlawan Bangsa, Menteri Nusron dan Wamen Ossy Ikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan

Nusatimes.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid beserta Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan, Minggu (10/11/2024). “Pagi ini, di Taman Makam Pahlawan Kalibata saya hadir untuk melaksanakan upacara dan menabur bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan bangsa…

[sumbartodaynews]

PEMKAB DHARMASRAYA GELAR UPACARA HARI PAHLAWAN DAN HARI KESEHATAN NASIONAL DHARMASRAYA.

SUMBAR,SUMBARTODAYNEWS.COM — Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan yang diwakili oleh Sekda Dharmasraya, Adlisman bertindak sebagai Pemimpin Upacara pada Peringatan Hari Pahlawan ke-79 Tahun 2024 dan Hari Kesehatan Nasional ke-60. Upacara ini dilaksanakan di halaman kantor Bupati Dharmasraya, pada hari Minggu, (10/11/24). Sekda dalam kesempatan itu, membacakan sambutan Menteri Sosial…

[turisiancom]

TURISIAN.com - Bangunan ikonik Kota Bandung, Gedung Sate, kembali menjadi saksi momentum sebuah event bergengsi.  Ribuan masyarakat antusias memadati kawasan itu, Sabtu 23 November 2024, untuk mengikuti Fun Run dalam rangka peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum (PU) ke-79. Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, membuka kegiatan tersebut dengan pesan yang menggelitik kesadaran akan pentingnya hidup sehat. “Olahraga itu bukan cuma saat Fun Run. Kalau bisa, minimal 30 menit sehari, lima hari dalam seminggu. Ini cara kita mencegah penyakit sekaligus menjaga tubuh tetap bugar,” ujar Bey, penuh semangat. Peserta Fun Run diajak berlari sejauh lima kilometer, namun Bey mengingatkan agar tidak memaksakan diri. “Kalau sudah lelah, istirahat. Jangan buang sampah sembarangan di water station. Tetap semangat sampai garis finis!” katanya, menekankan pentingnya keamanan dan kebersihan. Tak hanya soal lari, acara ini juga memadukan semangat olahraga dengan aksi sosial dan pelestarian lingkungan. Donor darah, penanaman pohon, hingga kegiatan sosial lainnya menjadi pelengkap yang memperkaya makna peringatan ini. Bey pun tak ragu melayangkan apresiasi kepada perangkat dinas yang berkontribusi besar dalam penyelenggaraan acara. “Kegiatan ini luar biasa. Kombinasi antara olahraga, solidaritas, dan kepedulian sosial ini patut diapresiasi. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membuat peringatan Hari Bakti PU ke-79 ini lebih bermakna,” ungkapnya. Di tengah hiruk-pikuk peserta event bergengsi yang bersemangat, Bey juga mengingatkan tentang makna sejarah Gedung Sate. “Gedung ini bukan sekadar bangunan. Ada monumen di sini yang mengingatkan kita pada para pahlawan PU yang berjuang mempertahankannya di masa lalu,” imbuhnya, mengajak hadirin merenungkan nilai-nilai perjuangan. Dengan tema besar yang menyuarakan solidaritas, olahraga, dan pelestarian lingkungan, Fun Run ini tidak sekadar menjadi ajang lari bersama. Semangat yang tercipta menjadi benang merah untuk mempererat kebersamaan, memperkuat kepedulian terhadap kesehatan, dan menjaga alam. Sebuah pesan sederhana, namun berdampak panjang bagi masyarakat Jawa Barat. ***

[karanganyarkota]

KARANGANYAR — Komandan Kodim 0727/Karanganyar Letkol Inf Andri Army Yudha Ardhitama, S.I.P., diwakili Kapten Arm Agus Hermawan memimpin Do'a Syukur, dalam rangka peringatan Hari Pahlawan. Dengan mengusung tema "Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu", di Mushola Al Ikhlas Makodim.

[kantorberita]

Peringatan Hari Pahlawan 2024 di Bengkulu: RA Denni Ajak Masyarakat Teladani Semangat Juang Pahlawan di Era Modern

Peringatan Hari Pahlawan 2024 di Bengkulu: RA Denni Ajak Masyarakat Teladani Semangat Juang Pahlawan di Era Modern KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU|| Dalam memperingati Hari Pahlawan Tahun 2024, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Bengkulu, RA Denni, menjadi inspektur upacara yang digelar di halaman Kantor Gubernur Provinsi Bengkulu, Minggu, (10/11/24), Upacara berlangsung dengan…

[hargo-news]

Hadiri Peringatan Hari Pahlawan, Kapolda Gorontalo: Semangat Patriotisme Penting Dimiliki

Hadiri Peringatan Hari Pahlawan, Kapolda Gorontalo: Semangat Patriotisme Penting Dimiliki #Polri #PoldaGorontalo #Peringatan #HariPahlawan

Hargo.co.id, GORONTALO – Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Angesta Romano Yoyol hadiri upacara peringatan Hari Pahlawan ke-78, Jumat (10/11/2023). Kegiatan tersebut berlangsung di taman Makam Pahlawan Nani Wartabone, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango. Upacara ini dilaksanakan untuk menghormati jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan dan keutuhan negara. Kegiatan tersebut turut…

[kodimkaranganyarjawatengah]

KARANGANYAR — Komandan Kodim 0727/Karanganyar Letkol Inf Andri Army Yudha Ardhitama, S.I.P., diwakili oleh Pasipers Kapten Arm Agus Hermawan memimpin Do'a Syukur, dalam rangka peringatan Hari Pahlawan. Dengan mengusung tema "Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu", di Mushola Al Ikhlas Makodim.

[satu-komando]

Pj. Gubernur Lampung, Samsudin, Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2024: “Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu”

LAMPUNG – Penjabat Gubernur Lampung, Samsudin menjadi Inspektur Upacara Pada Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2024 bertempat di Lapangan Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, Senin (11/11/2024). Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Penjabat Gubernur Lampung, Samsudin menyampaikan bahwa Tema Peringatan hari Pahlawan Tahun 2024 adalah…

[lampung7com]

Upacara Hari Pahlawan, Firsada Beri Penghargaan Kepada Anggota Forkopimda Tubaba

Tubaba — Penjabat (Pj) Bupati Tulangbawang Barat (Tubaba) Drs. M. Firsada, M.Si., memberikan penghargaan, diantaranya kepada Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tubaba. Penghargaan tersebut diserahkan saat upacara peringatan ke-79 Hari Pahlawan, yang berlangsung di Halaman Kantor Pemda Kabupaten setempat, pada Senin (11/11/2024). Pj Bupati Firsada menyampaikan bahwa penghargaan…