#Peran GP Ansor

[kantorberita]

Plt Gubernur Sebut, GP Ansor Memiliki Peran Menjaga Stabilitas Jelang Pilkada Bengkulu

Plt Gubernur Sebut, GP Ansor Memiliki Peran Menjaga Stabilitas Jelang Pilkada Bengkulu KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU|| Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, memberikan harapan besar kepada Gerakan Pemuda (GP) Ansor, salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama (NU), agar berperan aktif dalam menjaga suasana damai dan harmonis di tengah masyarakat. Menjelang Pemilihan Kepala Daerah…

[erainspirasi]

Jelang Pilgub Sulsel 2024, Direktorat Intelkam Polda Sulsel Harap Peran Aktif GP Ansor Bulukumba Ciptakan Suasana Aman dan Damai

ERAINSPIRASICOM, MAKASSAR – Jajaran Polda Sulsel khususnya Direktorat Intelkam Polda Sulsel terus berupaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) disetiap daerah menjelang Pilkada dan Pilgub 2024. Salah satunya, dengan cara menggelar silaturahmi bersama tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda. Terbaru, Direktorat Intelkam Polda Sulsel menemui pengurus GP Ansor…

[kabartangsel]

Pilar Saga Ichsan Dorong GP Ansor Tangsel Ciptakan Entrepreneur Muda Peduli Ekonomi Syariah

Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, mengungkapkan apresiasi tinggi kepada GP Ansor Tangerang Selatan atas inisiatif dan aksi yang cepat dalam berbagai bidang bahkan sebelum resmi dilantik. Pilar mengakui bahwa organisasi pemuda ini telah menunjukkan peran strategis dalam berbagai sektor, termasuk penyediaan layanan masyarakat dan mediasi konflik. “Mudah-mudahan peran GP Ansor ke…

[seputarpapuacom]

TIMIKA | Penjabat Bupati Mappi, Provinsi Papua Selatan, Michael R. Gomar meminta GP Ansor untuk mengoptimalkan peran sebagai mitra pemerintah. Hal ini disampaikan saat menghadiri Diklat Terpadu Dasar dan Pelatihan Kepemimpinan Lanjutan (DTP-PKL) yang dilaksanakan GP Ansor Mappi, Jumat (1/7/2022). Pada kesempatan itu, Pj Bupati Mappi Michael Gomar juga memberikan materi kepada semua peserta DPTT…

[dafid-fuadi]

Kasyaf Karena Kasyaf (tersingkapnya hijab yang menutupi hati) mempunyai peran sentral dalam Tashawwuf dan bagi pengamalnya. Padahal hasil kasyaf seseorang tetap menjadi sesuatu yang sulit divalidasi, karena talbis dari hawa nafsunya dan Iblis adalah ujian terberat baginya, hanya orang2 yg dilindungi Allah yg bisa selamat dari talbis hawa nafsu dan Iblis. والعياذ بالله Oleh karena Al Quthub asy Syaikh Abul Hasan Asy Syadzili Radhiyallahu 'Anhu memberikan pedoman : "إذا تعارض كشفك مع الكتاب والسنة، ودّع الكشف، وقل لنفسك: إن الله – تعالى– ضمن لي العصمة في الكتاب والسنة، ولم يضمنها في جانب الكشف، ولا الإلهام، ولا المشاهدة، إلا بعد عرضه على الكتاب و السنة ". (التصوف بين الإفراط و التفريط لعمر عبد الله كامل : ٣١٢) "Jika hasil kasyafmu (terbukanya mata hatimu) bertentangan dg Al Qur'an dan As Sunnah, maka tinggalkan kasyaf. Katakan kepada dirimu : Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan jaminan penjagaan terhadap Al Qur'an dan As Sunnah , tapi tidak ada jaminan penjagaan terhadap kasyaf, ilham dan musyahadah, kecuali setelah dicocokkan dg Al Qur'an dan As Sunnah." ( At Tashawwuf Bainal Ifratd Wa Tafrid karya Umar Abdullah Kamil, hal. 312) *** Majelis Dzikir dan Rijalul Ansor PAC. GP. Ansor Kec.Badas dan Pelantikan Pengurus PR. GP. Ansor Desa Canggu di Masjid Al Falah Desa Bloran, Kec. Badas, Kab. Kediri, Sabtu malam Ahad 26 Maret 2022 M https://www.instagram.com/p/CboPdZhPIW_/?utm_medium=tumblr

[harianpublik-blog]

Ledakan Bom di Kampung Melayu Bukti BIN Lemah Deteksi Aksi Teror

Ledakan Bom di Kampung Melayu Bukti BIN Lemah Deteksi Aksi Teror

Gerakan Pemuda (GP) Ansor DKI Jakarta mengutuk peristiwa ledakan yang diduga bom, di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu malam (24/5).

Ketua GP Ansor DKI, Abdul Aziz mengatakan, pelaku yang mengakibatkan terjadinya ledakan tersebut merupakan perbuatan terkutuk.

“Siapapun pelakunya polisi diminta untuk melakukan penyelidikan secara mendalam sampai menemukan pelakunya dan modus di balik ledakan itu,” kata Aziz, kepada wartawan.

Aziz menyatakan, peristiwa ini terjadi tak lepas dari lemahnya peran BIN dalam mendeteksi aksi teror.

“Kami menilai ini adalah gerakan radikal dan kami melihat BIN lemah dalam mendeteksi kejadian ini, mestinya BIN sudah mendeteksi kejadian di Kampung Melayu ini,” kata Aziz.

GP Ansor, kata Aziz, berharap kepolisian melakukan penguatan pengamanan terhadap gerakan radikal agar tidak terulang lagi.

“Kami juga minta BIN agar lebih cepat mampu mendeteksi kejadian ini,” ujar Aziz.

Sebelumnya,Wakapolri Komjen Syafruddin mengatakan, ledakan yang terjadi di dekat halte busway, di Kapung Melayu, Jakarta Timur, Rabu malam (254/5), dipastikan bom.

“Malam ini, Bangsa Indonesia dan kita semua di TKP ini, Terminal Kampung Melayu, saya sampaikan rasa prihatin yang paling mendalam, dimana telah terjadi ledakan bom,” kata Wakapolri kepada wartawan di lokasi ledakan. 

rmolj

Sumber : Source link

[riniivanka-blog]

Maruf Amin Minta GP Ansor Lebih Aktif Terlibat Penguatan Ideologi Pancasila di Kalangan Pemuda

Rini Ivanka Maruf Amin Minta GP Ansor Lebih Aktif Terlibat Penguatan Ideologi Pancasila di Kalangan Pemuda Artikel Baru Nih Artikel Tentang Maruf Amin Minta GP Ansor Lebih Aktif Terlibat Penguatan Ideologi Pancasila di Kalangan Pemuda Pencarian Artikel Tentang Berita Maruf Amin Minta GP Ansor Lebih Aktif Terlibat Penguatan Ideologi Pancasila di Kalangan Pemuda Silahkan Cari Dalam Database Kami, Pada Kolom Pencarian Tersedia. Jika Tidak Menemukan Apa Yang Anda Cari, Kemungkinan Artikel Sudah Tidak Dalam Database Kami. Judul Informasi Artikel : Maruf Amin Minta GP Ansor Lebih Aktif Terlibat Penguatan Ideologi Pancasila di Kalangan Pemuda Wakil Presiden terpilih KH Maruf Amin berharap GP Ansor dan Nahdlatul Ulama memiliki peran yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara UNIKBACA.COM

[inanews-blog1]

Poster "Raja Jokowi" Dipasang Relawan Sendiri, PDIP Mencoba "Play Victim"?

Inanews - Pelaku pemasangan alat peraga kampanye (APK) berupa poster bergambar Jokowi yang memakai mahkota raja akhirnya berhasil diketahui identitasnya. Relawan Pro-Jokowi dan dan pengurus PDIP Kecamatan Bumiayu menemukan gudang atribut "Raja Jokowi" itu bersama dengan salah seorang pemasangnya, atas nama Ade Irmanus Sholeh. Menurut pengakuan Ade, alat peraga kampanye "Raja Jokowi" itu dipasang oleh organisasinya, Kaukus Anak Muda Indonesia yang sebelumnya sudah mendeklarasikan dukungannya pada pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. "Yang memasang itu anggota KAMI (Kaukus Anak Muda Indonesia) yang sudah deklarasi dukung Jokowi dua periode," tutur Ade, Sabtu (17/11/2018) siang. Sebelum dipasang, para pengurus KAMI diundang "pihak pusat" di Semarang. Selain acara deklarasi dukungan, acara itu juga membahas pemasangan alat peraga kampanye di seluruh wilayah Jawa Tengah. "KAMI semua koordinator kota dan kabupaten tidak dijelaskan secara gamblang dan jelas terkait spesifikasi gambar. Hingga akhirnya pengurus PDIP merasa keberatan dengan gambar Jokowi yang mengenakan mahkota dan logo partai," ungkap Ade. Sebelumnya, pihak PDIP menduga ada "orang besar" yang ikut bermain dalam kasus pemasangan poster "Raja Jokowi". Menurut Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto, ada kemungkinan pula pihak lawan yang memasang poster tersebut. "Tentu yang punya gawe (kepentingan) itu orang yang punya duit. Kalau (dibuat) pendukung Jokowi, maaf, pemahaman organisasinya rendah, pemahaman budayanya rendah. Tapi kalau lawan, dia jago, punya kecerdasan luar biasa, karena kalau keliru menurunkan (poster), isu tersebar PDIP turunkan gambar Jokowi, cari sensasi," ujar Ketua DPD PDIP Jateng Bambang 'Pacul' Wuryanto di Semarang, Rabu. Belakangan, setelah menangkap basah dan mengetahui pemasang poster tersebut adalah pendukung Jokowi, PDIP terlihat mengelak. Bambang Wuryanto mengaku tidak mengenal nama Kaukus Anak Muda Indonesia, yang disebut oleh pelaku pemasangan atribut tersebut. "Kami PDIP belum mengenal nama itu, dan baru dengar namanya saat ini ketika mereka mengklaim sebagai pemasang poster," ungkap Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto. Selain tak dikenal PDIP, Bambang memastikan nama kelompok KAMI juga tidak dikenal oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) dan Tim Kampanye Daerah (TKD) Joko Widodo-Ma'ruf Amin. "TKN pun tidak tahu dan tidak kenal, dan TKD tidak pernah bersentuhan," tambah politisi yang akrab disapa Bambang Pacul ini. Pernyataan Ketua DPD PDIP Jateng ini sangat aneh. Sepertinya PDIP tengah mencoba "play victim". Berusaha terlihat sebagai korban untuk meraih simpati masyarakat. Keanehan yang tampak nyata karena pada dasarnya KAMI justru dikenal oleh Tim Kampanye Nasional. pada 3 November 2018, Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Maman Imanulhaq dan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Diaz Hendropriyono menghadiri peresmian Posko Koalisi Nasional Relawan Muslim Indonesia (KN RMI) di jalan Slamet Riyadi No. 5 Jakarta Timur KN RMI merupakan gabungan dari organisasi kepemudaan dan relawan yaitu Ikatan Pemuda Tarbiyah Islamiyah (IPTI), Himmah al Washliah, Angkatan Muda MDI, Aliansi Masyarakat untuk Nawacita (Almaun), Sahabat Muslim Jokowi (Salim Jokowi), Forum Ulama dan Habaib Nusantara, Cendekia Muda Nusantara, Kaukus Anak Muda Indonesia (KAMI), Jaringan Matahari (JM), Relawan Merah Hati, GenMu, Millenial Muslim Indonesia, Laskar Santri Jokowi, Ikatan Alumi Menta (IKAM 58), Barisan Muda Masjid, Relawan Muslim Tionghoa Indonesia, Demi JOIN, Majelis Taklim Jokowi-Amin (MATA JOMIN), Kami JAMIN, dan Lingkar Adat Nusantara. Jauh hari sebelumnya, pada 16 Agustus 2018, KAMI juga pernah mengadakan acara diskusi publik yang dihadiri oleh antara lain H.Ya'qut Cholil Qoumas (Ketua Umum GP Ansor), Ilham Pramana (Ketua Umum PP AMPG), dan Prananda Surya Paloh (Ketua Bidang Pemuda, Olahraga, dan Mahasiswa DPP Partai Nasdem. Melihat fakta tersebut, pernyataan Ketua DPD PDIP Jateng yang menyebut KAMI tidak dikenal oleh Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf adalah sesuatu yang tidak benar. Memang benar, pemasangan poster "Raja Jokowi" yang mencatut logo PDIP kemungkinan besar tidak diketahui oleh PDIP sendiri. KAMI adalah organisasi di luar PDIP. Karena itu, wajar pula jika akhirnya PDIP merasa gusar atas pemasangan alat peraga kampanye tersebut. Tapi mengingkari keberadaan KAMI sebagai bagian dari ormas atau relawan yang mendukung kubu petahana bisa menjadi bukti PDIP tengah memainkan peran sebagai korban untuk meraih simpati publik. Pola play victim seperti ini memang cenderung bisa meraih simpati publik. Tipikal masyarakat kita mudah terserang sisi emosionalnya dan mudah merasa bersimpati pada seorang korban. Kita tentu ingat keberhasilan SBY yang sukses memainkan peran sebagai "Pihak yang dizolimi" oleh penguasa saat itu. Mengingat fakta ini, ada baiknya kita yang belum mengetahui kejelasan sebuah kasus, apalagi kasus itu masuk dalam ranah politik, tidak terburu-buru membuat berbagai analisa. Ketika analisis kita ternyata melenceng jauh dari kebenaran - terlebih ada tuduhan pada salah satu pihak, apakah kita berani meminta maaf, atau paling tidak menulis ulang analisa yang benar dan sesuai fakta? Read the full article

[sorotindonesia-blog]

Ansor Banser Diminta Tetap Istikamah Khidmat Pada Bangsa Dan Negara

Ansor Banser Diminta Tetap Istikamah Khidmat Pada Bangsa Dan Negara

Semarang, [ Sorot Indonesia ] -Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi meminta GP Ansor Kota Semarang tetap istikamah dalam berkhidmat (melayani) bangsa dan negara. Menurut Hendi, sapaan akrabnya, selama ini peran Ansor dan Banser Kota Semarang dalam ikut serta membantu kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dan masyarakat sudah tidak diragukan lagi.

“Kami mengapresiasi dan mengacungi jempol GP…

[humaskembangan]

Soal Video Pidato Kapolri, GP Ansor: Nggak Ada Masalah

Ketua umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor Yaqut Cholil Qoumas menilai video pidato Kapolri Jenderal Tito Karnavian adalah hal wajar. Menurutnya dalam pidato tersebut Kapolri hanya menyampaikan sejarah soal peran NU dan Muhammadiyah.

“Saya kira tidak ada masalah. Kapolri itu hanya menyampaikan jejak sejarah. Beliau katakan bahwa yang paling berjasa atas negeri ini adalah NU dan Muhammadiyah. Kalimatnya pahami dengan baik. Paling berjasa artinya ada juga kelompok lain yang berjasa tanpa menafikan kelompok lain,” kata Yaqut usai meresmikan lapangan bulutangkis GP Ansor, di Kantor GP Ansor, Jalan Kramat Raya, Sabtu (3/2/2018).

“Jadi saya kira nggak ada masalah dari pernyataan pak Kapolri. Orang hanya mencari masalah,” sambung Yaqut.

Yaqut menilai kalimat Kapolri memakai kata ‘paling’, berarti memiliki andil yang lebih banyak daripada ormas lainnya. Meski begitu ia juga mengakui ada peran ormas lainnya dalam membangun negeri.

“Saya kira bukan multitafsir. Jelas kok Kapolri bilang yang paling berjasa ya NU dan Muhammadiyah. Kan begitu ya, saya kira benar saja kalimatnya paling. Kalau kalimat paling kan ada yang biasa-biasa saja, itu kan hanya level,” ujarnya.

Dia mencontohkan sejarah pada pertempuran Surabaya. Yaqut menyebut saat itu NU mengeluarkan pernyataan jihad melawan pemerintah kolonial adalah wajib.

“Misalnya di sejarah 10 November pertempuran di Surabaya itu siapa yang kemudian menyatakan jihad itu wajib? NU. Jihad melawan pemerintah kolonial itu wajib siapa? NU. Itu penghargaan tanpa menafikan yang lain. Saya kira wajar,” imbuhnya.

Sebelumnya, Tito menyebut potongan video pidatonya soal ormas pendiri negara yang viral terjadi pada 2017. Menurut Tito, pidatonya tersebut berdurasi sekitar 24 menit tapi dipotong atau diedit menjadi 2 menit dan menyebabkan ada yang salah paham soal isi pidatonya.

“Itu sebetulnya kata sambutan saya cukup panjang, sekitar 24 menit. Tapi dipotong 2 menit dan 2 menit itu mungkin ada bahasa-bahasa yang kalau hanya dicerna 2 menit itu mungkin membuat beberapa pihak kurang nyaman,” jelas Tito di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (31/1) kemarin.

[polsektamborajakbar]

Polsek Tambora Ass wr wb.. selamat siang BINMAS DURI SELATAN MENGGANDENG TOKOH MASYARAKAT IKUTI DISKUSI YANG DIGELAR POLRES METROPOLITAN JAKARTA BARAT. Personel Unit Binmas Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat atas nama Aipda SUYATNO selaku Bhabinkamtibmas Kel. Duri Selatan dengan menggandeng dan mengikut sertakan 3 (tiga) Tokoh Masyarakat mengikuti DISKUSI yang digelar oleh Sat Binmas Polres Metro Jakarta Barat bertempat di Auditorium GOR Tanjung Duren Jl.Tanjung Duren IV No.10, Jakarta Barat. Diskusi yang dikemas dalam program FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) POLRES METRO JAKARTA BARAT, kali ini menghadirkan 3 (tiga) Narasumber sebagai pembicara yang mengangkat tema "PERAN POLRI DAN ULAMA DALAM MENCERDASKAN SERTA MENJAGA UMAT GUNA MENCIPTAKAN SITUASI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF" dengan peserta sekitar 130 (seratus tiga puluh) orang yang terdiri dari beberapa kalangan, diantaranya dari pemerintahan Kota Jakarta Barat, perwakilan FKUB, perwakikan beberapa DKM Jakarta Barat, perwakilan Pokdarkamtibmas, perwakilan FKDM, Ketua RW dan Ketua RT., beberapa Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, serta beberapa perwakilan GP. ANSOR dan KBPPP. Sementara perwakilan dari Polres Metro Jakarta Barat diantaranya Kanit Binmas Polsek se-Jakarta Barat beserta perwakilan beberapa Bhabinkamtibmas, serta dihadiri beberapa Pejabat Utama Polres, seperti Kasat Binmas AKBP LILIK HARIATI, SH, MH.,, Wakasat Binmas KOMPOL.HADI WIYONO, SIP dan Kapolsek Tanjung Duren KOMPOL. LAMBE PATABANG BIRANA, SIK. Tertib acara berjalan dibuka dengan Doa dan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Sambutan Kapolres yang diwakili Kasat Binmas, penyampaian bahan diskusi oleh tiga Narasumber, Diskusi/tanya jawab yang diselingi istirahat beberapa menit,, ramah tamah Makan bersama, Foto bersama dan Penutup. Sebelum pelaksanaan diskusi dan / tanya jawab, sebagai awal pembuka bahan diskusi disampaikan terlebih dahulu oleh pemateri, diantaranya tentang Peranan Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam Harkamtibmas terkait situasi yang tergambar dalam Medsos. Materi ini disampa #polisiindonesia #polisi #polisimetrojaya #polisi_indonesia #promoterpolri #polisihebat #police #polres_jakbar #poldametrojaya

[faktualnews]

Diklatsar Banser, Kasdim 0815 : Semangat Bela Negara Wajib Bagi Banser

MOJOKERTO, FaktualNews.co – Gerakan Pemuda Ansor PAC Trowulan dan Kodim 0815 Mojokerto menggelar Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) Barisan Ansor Serba Guna (Banser) di Balai Desa Panggih Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka kaderisasi di lingkup GP Ansor. Dalam acara tersebut, Kasdim 0815 Mojokerto Mayor Inf Nuryakin, memberikan materi Wawasan Kebangsaan bertajuk “Peran Ormas Kepemudaan Dalam Penguatan Ideologi Pancasila Demi Keutuhan NKRI”. Dalam materinya, Kasdim 0815 Mayor Inf Nuryakin mengupas tentang Pancasila yang merupakan perjanjian luhur, sebagai pandangan hidup sekaligus Ideologi dan Dasar Negara, sebagai cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara yang dapat mempersatukan Bangsa Indonesia. Dalam https://faktualnews.co/2017/10/17/diklatsar-banser-kasdim-0815-semangat-bela-negara-wajib-bagi-banser/42737/

[inanews-blog1]

Poster "Raja Jokowi" Dipasang Relawan Sendiri, PDIP Mencoba "Play Victim"?

Inanews - Pelaku pemasangan alat peraga kampanye (APK) berupa poster bergambar Jokowi yang memakai mahkota raja akhirnya berhasil diketahui identitasnya. Relawan Pro-Jokowi dan dan pengurus PDIP Kecamatan Bumiayu menemukan gudang atribut "Raja Jokowi" itu bersama dengan salah seorang pemasangnya, atas nama Ade Irmanus Sholeh. Menurut pengakuan Ade, alat peraga kampanye "Raja Jokowi" itu dipasang oleh organisasinya, Kaukus Anak Muda Indonesia yang sebelumnya sudah mendeklarasikan dukungannya pada pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. "Yang memasang itu anggota KAMI (Kaukus Anak Muda Indonesia) yang sudah deklarasi dukung Jokowi dua periode," tutur Ade, Sabtu (17/11/2018) siang. Sebelum dipasang, para pengurus KAMI diundang "pihak pusat" di Semarang. Selain acara deklarasi dukungan, acara itu juga membahas pemasangan alat peraga kampanye di seluruh wilayah Jawa Tengah. "KAMI semua koordinator kota dan kabupaten tidak dijelaskan secara gamblang dan jelas terkait spesifikasi gambar. Hingga akhirnya pengurus PDIP merasa keberatan dengan gambar Jokowi yang mengenakan mahkota dan logo partai," ungkap Ade. Sebelumnya, pihak PDIP menduga ada "orang besar" yang ikut bermain dalam kasus pemasangan poster "Raja Jokowi". Menurut Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto, ada kemungkinan pula pihak lawan yang memasang poster tersebut. "Tentu yang punya gawe (kepentingan) itu orang yang punya duit. Kalau (dibuat) pendukung Jokowi, maaf, pemahaman organisasinya rendah, pemahaman budayanya rendah. Tapi kalau lawan, dia jago, punya kecerdasan luar biasa, karena kalau keliru menurunkan (poster), isu tersebar PDIP turunkan gambar Jokowi, cari sensasi," ujar Ketua DPD PDIP Jateng Bambang 'Pacul' Wuryanto di Semarang, Rabu. Belakangan, setelah menangkap basah dan mengetahui pemasang poster tersebut adalah pendukung Jokowi, PDIP terlihat mengelak. Bambang Wuryanto mengaku tidak mengenal nama Kaukus Anak Muda Indonesia, yang disebut oleh pelaku pemasangan atribut tersebut. "Kami PDIP belum mengenal nama itu, dan baru dengar namanya saat ini ketika mereka mengklaim sebagai pemasang poster," ungkap Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto. Selain tak dikenal PDIP, Bambang memastikan nama kelompok KAMI juga tidak dikenal oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) dan Tim Kampanye Daerah (TKD) Joko Widodo-Ma'ruf Amin. "TKN pun tidak tahu dan tidak kenal, dan TKD tidak pernah bersentuhan," tambah politisi yang akrab disapa Bambang Pacul ini. Pernyataan Ketua DPD PDIP Jateng ini sangat aneh. Sepertinya PDIP tengah mencoba "play victim". Berusaha terlihat sebagai korban untuk meraih simpati masyarakat. Keanehan yang tampak nyata karena pada dasarnya KAMI justru dikenal oleh Tim Kampanye Nasional. pada 3 November 2018, Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Maman Imanulhaq dan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Diaz Hendropriyono menghadiri peresmian Posko Koalisi Nasional Relawan Muslim Indonesia (KN RMI) di jalan Slamet Riyadi No. 5 Jakarta Timur KN RMI merupakan gabungan dari organisasi kepemudaan dan relawan yaitu Ikatan Pemuda Tarbiyah Islamiyah (IPTI), Himmah al Washliah, Angkatan Muda MDI, Aliansi Masyarakat untuk Nawacita (Almaun), Sahabat Muslim Jokowi (Salim Jokowi), Forum Ulama dan Habaib Nusantara, Cendekia Muda Nusantara, Kaukus Anak Muda Indonesia (KAMI), Jaringan Matahari (JM), Relawan Merah Hati, GenMu, Millenial Muslim Indonesia, Laskar Santri Jokowi, Ikatan Alumi Menta (IKAM 58), Barisan Muda Masjid, Relawan Muslim Tionghoa Indonesia, Demi JOIN, Majelis Taklim Jokowi-Amin (MATA JOMIN), Kami JAMIN, dan Lingkar Adat Nusantara. Jauh hari sebelumnya, pada 16 Agustus 2018, KAMI juga pernah mengadakan acara diskusi publik yang dihadiri oleh antara lain H.Ya'qut Cholil Qoumas (Ketua Umum GP Ansor), Ilham Pramana (Ketua Umum PP AMPG), dan Prananda Surya Paloh (Ketua Bidang Pemuda, Olahraga, dan Mahasiswa DPP Partai Nasdem. Melihat fakta tersebut, pernyataan Ketua DPD PDIP Jateng yang menyebut KAMI tidak dikenal oleh Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf adalah sesuatu yang tidak benar. Memang benar, pemasangan poster "Raja Jokowi" yang mencatut logo PDIP kemungkinan besar tidak diketahui oleh PDIP sendiri. KAMI adalah organisasi di luar PDIP. Karena itu, wajar pula jika akhirnya PDIP merasa gusar atas pemasangan alat peraga kampanye tersebut. Tapi mengingkari keberadaan KAMI sebagai bagian dari ormas atau relawan yang mendukung kubu petahana bisa menjadi bukti PDIP tengah memainkan peran sebagai korban untuk meraih simpati publik. Pola play victim seperti ini memang cenderung bisa meraih simpati publik. Tipikal masyarakat kita mudah terserang sisi emosionalnya dan mudah merasa bersimpati pada seorang korban. Kita tentu ingat keberhasilan SBY yang sukses memainkan peran sebagai "Pihak yang dizolimi" oleh penguasa saat itu. Mengingat fakta ini, ada baiknya kita yang belum mengetahui kejelasan sebuah kasus, apalagi kasus itu masuk dalam ranah politik, tidak terburu-buru membuat berbagai analisa. Ketika analisis kita ternyata melenceng jauh dari kebenaran - terlebih ada tuduhan pada salah satu pihak, apakah kita berani meminta maaf, atau paling tidak menulis ulang analisa yang benar dan sesuai fakta? Read the full article

[rumahinjectssh]

SAH !! Ansor Dan Banser Serukan Instruksikan Gerakan Perlawanan Terhadap Ancaman ISIS - FROM RUMAHINJECT

WARTABALI.NET -  Gerakan Pemuda Ansor Kota Surabaya melakukan langkah antisipasi terhadap ancaman nyata teroris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan kelompok Islam radikal yang mulai tumbuh di Kota Surabaya. Ketua PC GP Ansor Kota Surabaya Alaik S Hadi, di Surabaya, Kamis (6/7) mengatakan pihaknya tidak takut terhadap ancaman yang mengatasnamakan ISIS menyusul pemasangan bendera ISIS di Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (4/7). "Kami sudah koordinasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah, aparat dan para ulama di Kota Surabaya," katanya.

Bahkan PW GP Ansor Jatim juga menginstruksikan kepada Ansor Surabaya untuk melakukan pengawasan dengan tindakan preemtif, preventif, dan langkah-langkah deradikalisasi yang menjadi bagian dari program GP Ansor. Menurut dia, upaya Pemerintah Kota Surabaya sudah berjalan merespons menguatnya ancaman terorisme dan radikalisme di Surabaya. "Sel-sel gerakan teroris dan radikal sudah kami petakan di Surabaya, berbagai langkah sudah kami siapkan, salah satunya adalah program deradikalisasi yang langsung menyentuh basis umat dengan bergandengan tangan bersama ulama dan pemerintah," katanya. Dia mengatakan, GP Ansor juga memobilisasi kekuatan siber Ansor dan Banser untuk mengantisipasi maraknya situs yang menyebarkan paham radikalisme dan terorisme. Begitu juga propaganda mereka tidak boleh dibiarkan begitu saja. Alaik mengatakan, gerakan ISIS telah menjadikan internet sebagai sarana untuk propaganda karena mudah diakses, tidak ada kontrol, punya audience yang luas, serta tidak bisa diketahui identitasnya. Internet bisa menjadi sumber pemberitaan para jurnalis. "Inilah yang akan kami lawan dengan membangun suasana damai di dunia maya," ujar Alaik. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebelumnya menyatakan bahwa melawan ancaman terorisme dan radikalisme tidak bisa hanya mengandalkan TNI, Polri, dan pemerintah sebab peran masyarakat sangat dibutuhkan. Sinergitas antara TNI, Polri, serta masyarakat Surabaya ditekankan Risma. Karena menurutnya, kekompakan adalah kunci terlepas dari teror. Selain itu, lingkup satuan kerja yang terkecil seperti RT pun harus selalu sigap. [ads-post] "Setiap saat kita harus bersama-sama mencegahnya dan jangan menunggu kejadian. Ini sangat penting agar lingkungan selalu terjaga dari ancaman kekerasan apa pun," kata Risma. Seperti diketahui, indikasi menguatnya ancaman terorisme di Surabaya yakni ditangkapnya dua terduga teroris pada Januari 2014. Selain itu terbitnya travel advisory dari Pemerintah Australia dan Amerika Serikat bagi warga negara mereka yang akan atau sedang di Surabaya. Terakhir adalah kasus delapan warga Surabaya yang hilang di Turki. [error title="SUMBER BERITA" icon="exclamation-triangle"]Anda Meragukan Informasi Yang Ada Dalam Tulisan Diatas ?? Atau Anda Melihat Ada Masalah Soal Postingan Diatas, Silahkan Cek Sumber Berita - Atau Anda Dapat Menghubungi Kami Di Halaman Contact - Mari Sama Sama Saling Cross Check Sumber Berita : MM Judul Asli : [/error]

WARTABALI.NET - Media Informasi Kita Bersama

from Media Informasi Kita http://www.wartabali.net/2017/07/sah-ansor-dan-banser-serukan.html

[seputarbisnis]

Komisi II DPR: Pembubaran HTI Sesuai Ketentuan UU Ormas

Jakarta (SIB) -Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy menyebut pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. HTI disebut tidak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. "Soal pembubaran itu yang tidak masuk kan normanya. Pembubaran karena dia mendukung khilafah atau anti-Pancasila, kan tidak masuk dalam normanya. Tetapi, di ketentuan umum, di pasal-pasal di atasnya menyatakan ormas harus berasaskan Pancasila," ujar Lukman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/5). "Dia memang tak leninisme, marxisme, tetapi dia kena yang di atas itu, (ormas harus) berasaskan Pancasila, negara UUD 1945, bukan karena dia marxisme, leninisme, itu sudah diatur," sambungnya. Lukman kemudian bicara soal Revisi UU Ormas terkait fenomena pembubaran HTI. Menurutnya, UU Ormas saat ini sudah jelas mengakomodasi segala tentang ormas. HTI disebut tak berasaskan Pancasila seperti yang tercantum dalam UU Ormas. Seperti diketahui, pemerintah melalui Menko Polhukam Wiranto akan mengambil langkah hukum untuk membubarkan HTI karena dianggap membahayakan NKRI. Pembubaran ormas tersebut ditempuh melalui jalur hukum lewat pengadilan dan prosesnya sedang dilakukan. Mantan Pangab itu mengatakan HTI tidak mengemban peran positif untuk ikut melaksanakan pembangunan. HTI, disebut Wiranto, juga melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. "Aktivitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI," tuturnya. Pemerintah Siap Bertarung Meski terus-menerus menyebut rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan wewenang Menko Polhukam, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly akhirnya angkat bicara. Yasonna menegaskan pemerintah siap bertarung dan membawa bukti-bukti ke pengadilan terkait hal ini. "Tentu (siap bertarung). Meyakinkan peradilan bahwa itu... dan masing-masing sudah kita serahkan. Itu kan sistem hukumnya. Tapi pemerintah pasti mengajukan bukti-bukti," kata Yasonna, Selasa (9/5). Yasonna menjelaskan 'pemerintah' yang dimaksud meliputi semua pihak yang terlibat, di antaranya Polri, BIN, Kemendagri, Kemenkumham, dan kejaksaan. "Yang bawa ke pengadilan pemerintah, artinya pemerintah di sini, baik Kemendagri, Kemenkumham, Kejaksaan, BIN, Polri, menyusun argumen-argumen. Formalnya dari sini menyurati kejaksaan. Kan data-data ada di polisi, data yang lain mungkin BIN ada informasi. Kita menghormati, negara hukum, kan," jelas Yasonna. Ditanya soal proses detail pengajuan ke pengadilan, Yasonna meminta masyarakat menunggu. Dia hanya minta masyarakat terus menjaga keberagaman dan tetap kompak dengan rencana pembubaran HTI ini. "Pokoknya melalui peradilan, kan itu saja. Bagaimana itu nanti, kita lihatlah. Harus langkah hukum, ya proses peradilan," ujar Yasonna. "Janganlah kita menghabiskan energi untuk hal-hal yang bisa membuat disintegrasi. Saya kira bangsa ini sangat heterogen. Maka kita sebagai anak bangsa sudahlah, kompak-kompak saja," tuturnya. GP Ansor Pantau Pemerintah berencana membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Gerakan Pemuda (GP) Ansor menunggu langkah hukum pemerintah terkait dengan rencana pembubaran tersebut. Hal itu diungkapkan Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas saat menghadiri apel akbar GP Ansor dan Banser Nahdlatul Ulama (NU) di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (10/5). Apel akbar tersebut dihadiri ratusan anggota GP Ansor dan Banser NU se-Jawa Barat serta Kapolda Jabar dan Pangdam III/Siliwangi. "Ini baru pernyataan politik dari pemerintah bahwa HTI akan dibubarkan. Kita tunggu langkah selanjutnya yang akan dilakukan pemerintah," ucap Yaqut kepada wartawan. Yaqut mendukung proses pembubaran dilakukan melalui mekanisme hukum, mengingat HTI sendiri sudah berbadan hukum. Pihaknya akan menghargai setiap keputusan hukum yang berlaku. "Ada proses hukum yang masih harus ditempuh agar sah dibubarkan. Kita tunggu proses hukum. Kalau hasilnya memang tidak dibubarkan, ya apa boleh buat, ini negara hukum, kita patuh terhadap hukum," tuturnya. Sambil menunggu langkah lanjutan dari pemerintah terkait dengan rencana pembubaran HTI ini, pihaknya sudah mengingatkan anggota GP Ansor dan Banser NU untuk tidak terpancing. Apalagi melakukan berbagai tindakan yang dapat merugikan semua pihak. "Kita sudah ingatkan jangan melakukan tindakan apa pun atas pernyataan politik pemerintah. Kita ikuti proses hukum yang dilakukan," katanya. Sementara itu, di tempat yang sama, Kapolda Jabar Irjen (Pol) Anton Charliyan mengatakan pihaknya menghormati kebijakan yang diambil pemerintah ihwal rencana pembubaran HTI. Polda Jabar, kata dia, akan mengamankan kebijakan tersebut di tingkat Jawa Barat. "Kalau harus dibubarkan ya akan kita bubarkan. Kalau dibekukan akan dibekukan. Tentu pemerintah melakukan ini punya alasan sendiri. Akan kita jaga amanah pemerintah ini," ucapnya. (detikcom/d) http://dlvr.it/P73mjm

[polrestribratanewsmajalengka]

POLRES MAJALENGKA,- Kapolres Majalengka AKBP Mada Roostanto S.E.,M.H Didampingi Kapolsek Argapura IPTU Sarjio Menghadiri Diklatsar Banser ank II Tingkat Kabupaten Majalengka Bertempat di Ponpes Al-Mubarok Desa Haurseah Kecamatan argapura kabupaten Majalengka.Jumat (05/05/2017)

Diikuti Sekitar 300 pemuda mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diklatsar) Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Majalengka Kegiatan tersebut merupakan gerbang awal untuk  menjadi kader Banser, diklatsar yang diisi materi-materi untuk meningkatkan kemampuan skill individu, fisik, mental, dan spiritua tersebut diikuti.

Ketua GP Ansor Kabupaten Majalengka Ahmad Cece Ashfiyadi dalam sambutannya menegaskan bahwa peran dan fungsi Banser merupakan garda terdepan dalam menjaga ulama dan bangsa.

Ia juga menegaskan bahwa organisasi pemuda NU tersebut akan tetap menjaga kedaulatan NKRI. “GP Ansor tidak seperti organisasi lain yang seolah-olah memiliki bangsa ini padahal mereka merongrong keutuhan NKRI dengan melakukan arabisasi,” katanya pada pembukaan kegiatan yang berlangsung.

Sementara Ketua Gp Ansor Ahmad Cece Ashfiyadi mengutarakan bahwa semangat kepemudaan harus tumbuh dan berkembang. Anggota Ansor, meskipun kelak menjadi tua, namun semangat harus tetap menggelora.

Kapolres Majalengka Menghadiri Pembukaan Diklatsar Banser Angkatan II POLRES MAJALENGKA,- Kapolres Majalengka AKBP Mada Roostanto S.E.,M.H Didampingi Kapolsek Argapura IPTU Sarjio Menghadiri Diklatsar Banser ank II Tingkat Kabupaten Majalengka Bertempat di Ponpes Al-Mubarok Desa Haurseah Kecamatan argapura kabupaten Majalengka.Jumat (05/05/2017)