#Pengadaan barang dan jasa

[kantorberita]

Dugaan Korupsi Pengadaan Sekolah SMK/SMA Rp21,8 Miliar, Sabar Sinaga: APH Harus Transparan

Dugaan Korupsi Pengadaan Sekolah SMK/SMA Rp21,8 Miliar, Sabar Sinaga: APH Harus Transparan KBRN1 NASIONAL, KALIMANTAN BARAT|| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat (Kalbar) tengah menjadi sorotan atas dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan perlengkapan sekolah untuk siswa tidak mampu jenjang SMK/SMA pada tahun 2022, Proyek senilai Rp21,8 miliar ini memunculkan indikasi pelanggaran…

[madurapost]

RSUD Waluyo Jati Kraksaan: Proyek Tetap Terlambat Meski Gunakan Metode Modern

PROBOLINGGO, MaduraPost – Proyek konstruksi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waluyo Jati Kraksaan mengalami keterlambatan meski pengadaan dilakukan melalui sistem e-purchasing. Sistem ini dikenal lebih efisien dalam proses pemilihan barang atau jasa dibandingkan dengan lelang konvensional, karena menghemat waktu sehingga pengerjaan proyek bisa segera dilaksanakan. Wakil Direktur RSUD Waluyo Jati…

[bogorexpose]

Pj. Sekda: Peningkatan Kapabilitas SDM Pengadaan Barang dan Jasa Sangat Krusial

BOGOR – Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Suryanto Putra menyebutkan, peningkatan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pengadaan menjadi sangat krusial. Hal itu dikatakan Suryanto saat membuka Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dan Manajemen Risiko Pengadaan. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Horison Ultima Bhuvana,…

[kebumen24-com]

Pemkab Kebumen Raih Penghargaan Nasional di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa

KEBUMEN, Kebumen24.com – Pemerintah Kabupaten Kebumen kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional. Dalam ajang Procurement Award Indonesia Sustainable Procurement Expo 2025, Kebumen meraih penghargaan bergengsi di bidang pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-katalog. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP),…

[irwanduasisinews]

Presiden Prabowo Subianto Luncurkan Katalog Elektronik Versi 6.0,

Slawiraya.com ( Jakarta ) Presiden Prabowo Subianto meluncurkan katalog elektronik versi 6.0, sebagai bagian dari langkah strategis dalam mendorong transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Peluncuran tersebut dilakukan bersamaan dengan acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 di…

[hargo-news]

KPU Provinsi Gorontalo Gelar Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa

Hargo.co.id, GORONTALO – Plt. Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Risan Pakaya membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah pada KPU Provinsi Gorontalo, Minggu (4/8/20240). Dalam kegiatan tersebut, dirinya didampingi oleh Plt. Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo, R. Suryanto. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Fox, Kota Gorontalo ini berlangsung selama dua hari,…

[bantennews]

LKPP Beri Penghargaan Pemprov Banten untuk Pengadaan Tahun 2023 Kategori Transaksi UMK

SERANG – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) mengganjar Pemprov Banten dengan penghargaan peringkat terbaik dalam anugerah pengadaan tahun 2023. Bukan tanpa alasan, penghargaan itu didapat Pemprov Banten untuk kategori Pemerintah Provinsi dengan nilai transaksi UMK terbesar peringkat 3 tingkat secara Nasional. Penerimaan penghargaan diserahkan langsung Kepala LKPP Hendrar…

[jasagaransisuretybond]

Jasa bank garansi- 081368189857

Bank Garansi 2 % per tahun

Wa/Tlp: 0813-6818-9857

http://www.rate-termurahno1.com

Apa Itu Bank Garansi?Bank Garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak penerima jaminan (beneficiary), yang berfungsi sebagai pengganti jaminan tunai dalam suatu kontrak. Dalam hal ini, jika pihak yang dijamin (principal) gagal memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, bank akan membayar sejumlah dana sesuai dengan nilai yang tertera dalam bank garansi.Contoh skenario penggunaan bank garansi antara lain dalam proyek konstruksi, lelang, pengadaan barang dan jasa, serta kegiatan bisnis lainnya yang melibatkan kepercayaan dan risiko tinggi.Jasa Bank Garansi dari PT. Asia Winer SolusindoPT. Asia Winer Solusindo menyediakan layanan jasa bank garansi yang dirancang khusus untuk mendukung kelancaran transaksi bisnis Anda. Melalui jaringan kerja sama dengan bank-bank terpercaya, kami memastikan setiap penerbitan bank garansi sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan klien kami.Jenis-Jenis Bank GaransiAdapun beberapa jenis bank garansi yang umum digunakan dalam dunia bisnis, antara lain:Performance Bond: Jaminan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak.Advance Payment Bond: Jaminan pembayaran di muka dari pemberi proyek.Tender Bond: Jaminan keikutsertaan dalam proses tender.Payment Bond: Jaminan pembayaran kewajiban dari satu pihak kepada pihak lain.Syarat Pengajuan Bank GaransiUntuk mendapatkan layanan bank garansi dari PT. Asia Winer Solusindo, Anda perlu memenuhi beberapa syarat berikut:Dokumen Kontrak: Dokumen kontrak atau perjanjian kerja yang mengharuskan adanya bank garansi.Profil Perusahaan: Dokumen pendukung yang menggambarkan profil dan kredibilitas perusahaan.Agunan atau Jaminan Tambahan: Bergantung pada kebijakan bank penerbit, diperlukan agunan atau jaminan tambahan.Permohonan Bank Garansi: Pengajuan permohonan bank garansi yang sudah disetujui oleh pihak bank.Biaya Bank GaransiBesaran biaya bank garansi biasanya bergantung pada beberapa faktor, di antaranya nilai bank garansi, jangka waktu, serta kebijakan masing-masing bank penerbit. Secara umum, biaya jasa bank garansi berkisar antara 1% hingga 3% dari nilai bank garansi per tahunnya.Selain itu, terdapat biaya administrasi yang ditentukan oleh bank yang bersangkutan. Untuk informasi lebih lanjut terkait biaya yang lebih spesifik, Anda dapat langsung menghubungi PT. Asia Winer Solusindo.

[asulistianto]

Mengenal Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 jo Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No. 16/2018 jo Perpres 12/2021) sebagai pedoman baru pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ) membawa pokok-pokok perubahan yakni lahirnya pengaturan baru, adanya perubahan istilah dan perubahan definisi juga adanya beberapa perubahan pengaturan. Lahirnya pokok-pokok perubahan ini memberikan dampak pada berubahnya peran dan perubahan tugas dan tanggungjawab pihak-pihak yang terlibat dalam proses PBJ.

Berikut perkenalan singkat pihak-pihak dalam Proses PBJ menurut Perpres No.16/2018 jo Perpres No. 12/2021 :

1. PA (Pengguna Anggaran)

PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah (Pasal 1 ayat 7). Pengertian PA ini sama dengan pengertian Pengguna Anggaran dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Pembendaharaan Negara). Sama dengan Perpres sebelumnya, Perpres No. 16/2018 ini juga tidak menjelaskan secara rinci siapa saja yang memiliki kewenangan sebagai PA, sehingga penentuan PA dalam PBJ ini dikembalikan pada ketentuan dalam UU Perbendaharaan Negara.

UU Pembendaharaan Negara menentuakan bahwa PA untuk Kementerian adalah Menteri dari masing-masing Kementerian, sedangkan untuk Lembaga maka yang menjadi PA adalah pimpinan lembaga. Adapun PA perangkat daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

2. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)

KPA dalam Pepres No. 16/2018 terdiri atas dua jenis yakni KPA pada pelaksanaan APBN dan KPA pada pelaksanaan APBD. KPA pada pelaksanaan APBN merupakan pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan (Pasal 1 ayat 8). Sedangkan KPA pada pelaksanaan APBD merupakan pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah (Pasal 1 ayat 9). Kewenangan untuk mendelegasikan sebagian tugas pelaksanaan anggaran kepada KPA  adalah PA sehingga penentuan siapa yang menjadi KPA tidak dibatasi oleh Perpres No.16/2018.

3. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)

PPK merupakan pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah (Pasal 1 ayat 10).

4. Pejabat Pengadaan

Pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau E-purchasing (Pasal 1 ayat 13).

5. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

UKBJ merupakan unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan PBJ (Pasal 1 ayat 11). Unit ini merupakan gabungan dari fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang disertai dengan fungsi pendukung lainnya (LKPP).

6. Pokja Pemilihan (Kelompok Kerja Pemilihan)

Pokja Pemilihan merupakan sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia (Pasal 1 ayat 12). Sebelumnya Pokja Pemilihan ini dikenal dengan nama Pokja ULP.

7. Agen Pengadaan

Agen Pengadaan merupakan hal yang baru diatur oleh Perpres No. 16/2018. Dalam peraturan ini, Agen Pengadaan didefinisikan sebagai UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan PBJ yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan (Pasal 1 ayat 16)

8. Penyelenggara Swakelola

Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola (Pasal 1 ayat 17). Adapun yang dimaksud dengan swakelola menurut Perpres No.16/2018 ialah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

Pengaturan sebelumnya (Perpres No.54/2010) menentukan 3 tipe swakelola yakni swakelola tipe I dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi (K/L/D/I) Penanggung Jawab Anggaran, swakelola tipe II dilakukan oleh instansi pemerintah lain pelaksana swakelola dan swakelola tipe III adalah swakelola yang dilakukan oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Dalam Perpres No. 16/2018 diatur 4 Tipe Swakelola yakni dengan menambahkan swakelola Tipe III yang dilaksanakan oleh Organisasi Kemasyarakatan (Pasal 47).

9. Penyedia (Penyedia Barang/Jasa Pemerintah)

Penyedia merupakan salah satu pihak yang mengalami perubahan definisi, dimana dalam Perpres No.16/2018 ini, Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak (Pasal 1 ayat 28).

Perubahan yang dibawa oleh Perpres No. 16/2018 ini tidak membawa dampak perubahan yang signifikan secara menyeluruh terhadap peran dari pihak-pihak pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah, meski demikian perubahan yang ada mengandung hal-hal yang esensial dan patut untuk diketahui oleh para Pelaku Usaha yang hendak berkontestasi dalam PBJ.

[kantorberita]

Penerapan E-Katalog di Kabupaten Mukomuko: Hemat Anggaran dan Tingkatkan Transparansi

Penerapan E-Katalog di Kabupaten Mukomuko: Hemat Anggaran dan Tingkatkan Transparansi KANTOR-BERITA.COM, MUKOMUKO|| Kabupaten Mukomuko terus berupaya meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah. Salah satu langkah signifikan yang diambil adalah penerapan sistem pengadaan barang secara online melalui E-Katalog. Sistem ini tidak hanya bertujuan untuk memudahkan proses pengadaan barang…

[madurapost]

Proyek Dishub Jatim di Probolinggo Rugi, Kontraktor Soroti Permintaan Tak Lazim

PROBOLINGGO, MaduraPost – Seorang kontraktor asal Probolinggo berinisial HR mengaku mengalami kerugian setelah mengerjakan proyek pembangunan pos jaga Jalur Perlintasan Kereta Api (JPL) 172 di Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo. Proyek tersebut merupakan subkontrak dari Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur dengan nilai anggaran sebesar Rp149.935.131,00 yang dibiayai melalui…

[rupmoker]

Rupbasan Mojokerto Ikuti Rapat Pelaksanaan Efisiensi Belanja Satuan Kerja Pemasyarakatan

Rupbasan Mojokerto Ikuti Rapat Pelaksanaan Efisiensi Belanja Satuan Kerja Pemasyarakatan

Mojokerto – Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur mengikuti rapat daring melalui Zoom terkait Pelaksanaan Efisiensi Belanja Satuan Kerja Pemasyarakatan, pada (hari, tanggal). Rapat ini diselenggarakan dalam rangka optimalisasi penggunaan anggaran di lingkungan Pemasyarakatan guna memastikan efektivitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.(18/02)

Dalam rapat yang dipimpin oleh PPK Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, peserta diberikan arahan mengenai langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan belanja satuan kerja tanpa mengurangi kualitas layanan. Pembahasan utama meliputi penghematan anggaran operasional, efisiensi pengadaan barang dan jasa, serta strategi penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan kerja.

Kepala Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur , Sudarsomenyatakan bahwa pihaknya siap untuk menyesuaikan kebijakan efisiensi belanja dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik. "Kami akan mengimplementasikan langkah-langkah efisiensi ini secara optimal agar penggunaan anggaran tetap efektif, tanpa mengurangi kinerja dan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Rapat ini juga menjadi wadah koordinasi bagi satuan kerja dalam menyampaikan kendala serta mencari solusi terbaik untuk memastikan anggaran dapat digunakan secara akuntabel dan transparan. Dengan adanya kebijakan efisiensi ini, diharapkan seluruh satuan kerja Pemasyarakatan, termasuk Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, dapat mengelola anggaran dengan lebih baik serta mendukung prinsip tata kelola keuangan yang baik (good governance).

@kemenimipas @ditjenpas @ditjenpas.jatim @agusandrianto.id @gun2gunawan29 @kadiyono88 #Kemenimipas #guardandguide #Ditjenpas #Pemasyarakatan

[pilarsultra]

Abaikan Instruksi Dasco, Komisi XI DPR Tetap Rapat Anggaran Dengan K/L

PILARSULTRA.COM — Ketua Komisi XI DPR Misbakhun mengungkapkan pihaknya akan tetap menggelar rapat dengan tiga kementerian/lembaga (K/L) untuk membahas soal anggaran hari ini, Rabu (11/2/2025). Ketiga K/L yang dimaksud yakni, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah…

[hargo-news]

Terkait Pengadaan Barang dan Jasa, OPD Diminta Lihat Kondisi Masyarakat

Hargo.co.id, GORONTALO – Proses pengadaan barang dan jasa diminta agar disesuaikan dengan kondisi tatanan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofyan Ibrahim dalam sambutannya pada pelatihan kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Kamis (22/2/2024). Pelatihan yang dikhususkan untuk para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) itu berlangsung di Aula…

[cinews-id]

Imbas Efesiensi Anggaran, Kemenkop Bakal PHK 1.235 Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan

Jakarta, CINEWS.ID – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan, Kementerian Koperasi (Kemenkop) akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas 1.235 petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) akibat adanya efisiensi anggaran di Kementerian Koperasi. Menurut Budi, hal ini dikarenakan PPLK masuk dalam pengadaan barang dan jasa sehingga terdampak langsung oleh efisiensi…