#Pengadaan barang dan jasa

[bogorexpose]

Pj. Sekda: Peningkatan Kapabilitas SDM Pengadaan Barang dan Jasa Sangat Krusial

BOGOR – Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Suryanto Putra menyebutkan, peningkatan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pengadaan menjadi sangat krusial. Hal itu dikatakan Suryanto saat membuka Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dan Manajemen Risiko Pengadaan. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Horison Ultima Bhuvana,…

[madurapost]

Proyek Dishub Jatim di Probolinggo Rugi, Kontraktor Soroti Permintaan Tak Lazim

PROBOLINGGO, MaduraPost – Seorang kontraktor asal Probolinggo berinisial HR mengaku mengalami kerugian setelah mengerjakan proyek pembangunan pos jaga Jalur Perlintasan Kereta Api (JPL) 172 di Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo. Proyek tersebut merupakan subkontrak dari Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur dengan nilai anggaran sebesar Rp149.935.131,00 yang dibiayai melalui…

[kantorberita]

Penerapan E-Katalog di Kabupaten Mukomuko: Hemat Anggaran dan Tingkatkan Transparansi

Penerapan E-Katalog di Kabupaten Mukomuko: Hemat Anggaran dan Tingkatkan Transparansi KANTOR-BERITA.COM, MUKOMUKO|| Kabupaten Mukomuko terus berupaya meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah. Salah satu langkah signifikan yang diambil adalah penerapan sistem pengadaan barang secara online melalui E-Katalog. Sistem ini tidak hanya bertujuan untuk memudahkan proses pengadaan barang…

[hargo-news]

KPU Provinsi Gorontalo Gelar Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa

Hargo.co.id, GORONTALO – Plt. Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Risan Pakaya membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah pada KPU Provinsi Gorontalo, Minggu (4/8/20240). Dalam kegiatan tersebut, dirinya didampingi oleh Plt. Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo, R. Suryanto. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Fox, Kota Gorontalo ini berlangsung selama dua hari,…

[bantennewscoid-blog]

LKPP Beri Penghargaan Pemprov Banten untuk Pengadaan Tahun 2023 Kategori Transaksi UMK

SERANG – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) mengganjar Pemprov Banten dengan penghargaan peringkat terbaik dalam anugerah pengadaan tahun 2023. Bukan tanpa alasan, penghargaan itu didapat Pemprov Banten untuk kategori Pemerintah Provinsi dengan nilai transaksi UMK terbesar peringkat 3 tingkat secara Nasional. Penerimaan penghargaan diserahkan langsung Kepala LKPP Hendrar…

[jasagaransisuretybond]

Jasa bank garansi- 081368189857

Bank Garansi 2 % per tahun

Wa/Tlp: 0813-6818-9857

http://www.rate-termurahno1.com

Apa Itu Bank Garansi?Bank Garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak penerima jaminan (beneficiary), yang berfungsi sebagai pengganti jaminan tunai dalam suatu kontrak. Dalam hal ini, jika pihak yang dijamin (principal) gagal memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, bank akan membayar sejumlah dana sesuai dengan nilai yang tertera dalam bank garansi.Contoh skenario penggunaan bank garansi antara lain dalam proyek konstruksi, lelang, pengadaan barang dan jasa, serta kegiatan bisnis lainnya yang melibatkan kepercayaan dan risiko tinggi.Jasa Bank Garansi dari PT. Asia Winer SolusindoPT. Asia Winer Solusindo menyediakan layanan jasa bank garansi yang dirancang khusus untuk mendukung kelancaran transaksi bisnis Anda. Melalui jaringan kerja sama dengan bank-bank terpercaya, kami memastikan setiap penerbitan bank garansi sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan klien kami.Jenis-Jenis Bank GaransiAdapun beberapa jenis bank garansi yang umum digunakan dalam dunia bisnis, antara lain:Performance Bond: Jaminan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak.Advance Payment Bond: Jaminan pembayaran di muka dari pemberi proyek.Tender Bond: Jaminan keikutsertaan dalam proses tender.Payment Bond: Jaminan pembayaran kewajiban dari satu pihak kepada pihak lain.Syarat Pengajuan Bank GaransiUntuk mendapatkan layanan bank garansi dari PT. Asia Winer Solusindo, Anda perlu memenuhi beberapa syarat berikut:Dokumen Kontrak: Dokumen kontrak atau perjanjian kerja yang mengharuskan adanya bank garansi.Profil Perusahaan: Dokumen pendukung yang menggambarkan profil dan kredibilitas perusahaan.Agunan atau Jaminan Tambahan: Bergantung pada kebijakan bank penerbit, diperlukan agunan atau jaminan tambahan.Permohonan Bank Garansi: Pengajuan permohonan bank garansi yang sudah disetujui oleh pihak bank.Biaya Bank GaransiBesaran biaya bank garansi biasanya bergantung pada beberapa faktor, di antaranya nilai bank garansi, jangka waktu, serta kebijakan masing-masing bank penerbit. Secara umum, biaya jasa bank garansi berkisar antara 1% hingga 3% dari nilai bank garansi per tahunnya.Selain itu, terdapat biaya administrasi yang ditentukan oleh bank yang bersangkutan. Untuk informasi lebih lanjut terkait biaya yang lebih spesifik, Anda dapat langsung menghubungi PT. Asia Winer Solusindo.

[asulistianto]

Mengenal Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 jo Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No. 16/2018 jo Perpres 12/2021) sebagai pedoman baru pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ) membawa pokok-pokok perubahan yakni lahirnya pengaturan baru, adanya perubahan istilah dan perubahan definisi juga adanya beberapa perubahan pengaturan. Lahirnya pokok-pokok perubahan ini memberikan dampak pada berubahnya peran dan perubahan tugas dan tanggungjawab pihak-pihak yang terlibat dalam proses PBJ.

Berikut perkenalan singkat pihak-pihak dalam Proses PBJ menurut Perpres No.16/2018 jo Perpres No. 12/2021 :

1. PA (Pengguna Anggaran)

PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah (Pasal 1 ayat 7). Pengertian PA ini sama dengan pengertian Pengguna Anggaran dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Pembendaharaan Negara). Sama dengan Perpres sebelumnya, Perpres No. 16/2018 ini juga tidak menjelaskan secara rinci siapa saja yang memiliki kewenangan sebagai PA, sehingga penentuan PA dalam PBJ ini dikembalikan pada ketentuan dalam UU Perbendaharaan Negara.

UU Pembendaharaan Negara menentuakan bahwa PA untuk Kementerian adalah Menteri dari masing-masing Kementerian, sedangkan untuk Lembaga maka yang menjadi PA adalah pimpinan lembaga. Adapun PA perangkat daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

2. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)

KPA dalam Pepres No. 16/2018 terdiri atas dua jenis yakni KPA pada pelaksanaan APBN dan KPA pada pelaksanaan APBD. KPA pada pelaksanaan APBN merupakan pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan (Pasal 1 ayat 8). Sedangkan KPA pada pelaksanaan APBD merupakan pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah (Pasal 1 ayat 9). Kewenangan untuk mendelegasikan sebagian tugas pelaksanaan anggaran kepada KPA  adalah PA sehingga penentuan siapa yang menjadi KPA tidak dibatasi oleh Perpres No.16/2018.

3. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)

PPK merupakan pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah (Pasal 1 ayat 10).

4. Pejabat Pengadaan

Pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau E-purchasing (Pasal 1 ayat 13).

5. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

UKBJ merupakan unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan PBJ (Pasal 1 ayat 11). Unit ini merupakan gabungan dari fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang disertai dengan fungsi pendukung lainnya (LKPP).

6. Pokja Pemilihan (Kelompok Kerja Pemilihan)

Pokja Pemilihan merupakan sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia (Pasal 1 ayat 12). Sebelumnya Pokja Pemilihan ini dikenal dengan nama Pokja ULP.

7. Agen Pengadaan

Agen Pengadaan merupakan hal yang baru diatur oleh Perpres No. 16/2018. Dalam peraturan ini, Agen Pengadaan didefinisikan sebagai UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan PBJ yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan (Pasal 1 ayat 16)

8. Penyelenggara Swakelola

Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola (Pasal 1 ayat 17). Adapun yang dimaksud dengan swakelola menurut Perpres No.16/2018 ialah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

Pengaturan sebelumnya (Perpres No.54/2010) menentukan 3 tipe swakelola yakni swakelola tipe I dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi (K/L/D/I) Penanggung Jawab Anggaran, swakelola tipe II dilakukan oleh instansi pemerintah lain pelaksana swakelola dan swakelola tipe III adalah swakelola yang dilakukan oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Dalam Perpres No. 16/2018 diatur 4 Tipe Swakelola yakni dengan menambahkan swakelola Tipe III yang dilaksanakan oleh Organisasi Kemasyarakatan (Pasal 47).

9. Penyedia (Penyedia Barang/Jasa Pemerintah)

Penyedia merupakan salah satu pihak yang mengalami perubahan definisi, dimana dalam Perpres No.16/2018 ini, Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak (Pasal 1 ayat 28).

Perubahan yang dibawa oleh Perpres No. 16/2018 ini tidak membawa dampak perubahan yang signifikan secara menyeluruh terhadap peran dari pihak-pihak pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah, meski demikian perubahan yang ada mengandung hal-hal yang esensial dan patut untuk diketahui oleh para Pelaku Usaha yang hendak berkontestasi dalam PBJ.

[banbsi]

Asuransi Pemeliharaan Bank Eximbank Pengadaan Barang KLIK https://wa.me/6282289894442, DP Asuransi Intra Asia LPSE POLRI, Retensi Bank Eximbank Proyek APBN, Down Payment Bank Bukopin E Katalog BUMN, Uang Muka Asuransi ASEI LPSE Mabes AD, Pendamping Bank Bukopin Syariah LPSE Mabes AL

Kenalkan kami dari PLN Consultant, spesialis broker asuransi yang didukung oleh perusahaan asuransi terkemuka, baik dari sektor swasta maupun BUMN. Kami hadir dengan solusi Bank Garansi yang dapat diandalkan dan diterima oleh berbagai instansi, termasuk BUMN, BUMD, Pertamina, TNI, POLRI, dan banyak lagi. Bank Garansi yang kami tawarkan juga tanpa agunan (Non-Collateral) dengan prosedur mudah dan cepat.

Beberapa layanan unggulan yang kami tawarkan meliputi:

- Bid Bond (Jaminan Penawaran) - Performance Bond (Jaminan Pelaksanaan) - Advance Payment Bond (Jaminan Uang Muka) - Maintenance Bond (Jaminan Pemeliharaan) - Payment Bond (Jaminan Pembayaran) - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) - Jaminan lainnya

Selain itu, kami juga menawarkan berbagai produk asuransi, seperti:

Custom Bond, Asuransi Cargo, Construction All Risk (CAR) Public/Product Liability, Erection All Risk (EAR), dan banyak lagi

Kami bekerja sama dengan perusahaan asuransi terpercaya seperti PT. Asuransi Perisai Listrik Nasional (APLN), PT. BRI Insurance PT. Askrindo, PT. Jamkrindo, PT. Jasa Raharja Putera, dan lainnya, serta didukung oleh bank-bank besar seperti BRI, Mandiri, BTN, DKI, dan Sinarmas.

Jadi, tunggu apa lagi? Segera hubungi kami untuk solusi asuransi dan jaminan terbaik! Kami siap mendukung bisnis Anda dengan layanan cepat, tepat, murah dan terpercaya.

Hubungi Kami: . PLN Consultant Bpk. Pandu WA : 0822-8989-4442 . Website : plnconsultant.id

#pelaksanaanbankbnipengadaanbarangpemerintah, #retensiasuransijasaraharjaputeralpsekementerian, #pelaksanaanbankbtnpengadaanbarangmabestni, #dpasuransijasaraharjaputeralpseapbd, #dpasuransijasindokonstruksi, #uangmukaasuransijasindolpse, #downpaymentbankbsipengadaanbarang, #dpbankbcakonstruksi, #downpaymentbankpermatalpse, #downpaymentbankpermataproyek

[rupmoker]

Rupbasan Mojokerto Ikuti Pengarahan Pengadaan Pra DIPA TA 2025 Via Zoom

Rupbasan Mojokerto Ikuti Pengarahan Pengadaan Pra DIPA TA 2025 Via Zoom Mojokerto (19/11) – Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur berpartisipasi dalam kegiatan pengarahan pengadaan Pra DIPA Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Biro Pengelolaan BMN dan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Hukum dan HAM. Kegiatan yang berlangsung via zoom.

Pengarahan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam terkait mekanisme dan prosedur pengadaan barang dan jasa pada tahap Pra DIPA. Dalam sesi ini, Biro Pengelolaan BMN dan Pengadaan Barang/Jasa memaparkan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran, termasuk transparansi dan akuntabilitas. Hal ini diharapkan dapat mendukung penyelarasan kebutuhan operasional dengan perencanaan anggaran di Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur. Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dalam kegiatan ini merupakan wujud komitmen untuk memastikan setiap tahapan administrasi anggaran berjalan sesuai aturan. “Melalui pengarahan ini, kami berharap dapat mempersiapkan pengadaan barang dan jasa tahun mendatang dengan lebih optimal,” ujar Budi

Dengan berlangsungnya kegiatan ini secara interaktif, para peserta diberi kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan kendala teknis yang sering dihadapi dalam pengelolaan anggaran. Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur optimis dapat mengimplementasikan langkah-langkah strategis yang telah disampaikan, sehingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di tahun 2025 dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan.

#KumhamPASTI

#kemenkumhamRI

#supratmanandyagtas

#kemenkumhamjatim

#kakanwilkemenkumhamjatim

#heniyuwono

#RupMokerPrima

#WBKPasti

#menpanrb

#rupbasanmojokerto

#jatimpastihebat

@kemenkumhamri

@Ditjenpas

@kumhamjatim

@sipp_menpan

@anugerahasn_menpan

@diary_kemenkumham

@rbkunwas

[mimbarnusantara]

TIM penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Bagian Protokol Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Rensi Sitorus (RS). RS dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa terkait…

[madurapost]

Kepala IBAB Probolinggo Larang Wartawan Meliput Proyek Rehabilitasi

PROBOLINGGO, MaduraPost – Kepala Instalasi Budidaya Air Payau (IBAB) Probolinggo di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Timur, Dodik Heriadi, melarang wartawan melakukan peliputan terkait rehabilitasi gedung dan kolam di IBAB. Larangan ini mencakup pengambilan gambar maupun kegiatan jurnalistik lainnya. Menurut Dodik, pelarangan ini merupakan instruksi langsung dari DKP Jatim. “Wartawan…

[kantorberita]

Pemkab Bengkulu Utara dan Mukomuko Sinkronisasi Pengadaan Barang: Kolaborasi untuk Efisiensi Layanan

Pemkab Bengkulu Utara dan Mukomuko Sinkronisasi Pengadaan Barang: Kolaborasi untuk Efisiensi Layanan KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU UTARA|| Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara menyambut kunjungan kerja (kunker) dari Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Mukomuko yang bertujuan untuk melakukan sinkronisasi dan koordinasi terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten…

[sobirinkuliner7788]

Jakarta kemarin, penggunaan produk dalam negeri hingga posko narkoba

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita seputar Jakarta pada Senin (15/7/2024) masih layak untuk disimak hari ini, mulai dari pelaksana proyek pembangunan diajak menggunakan produk dalam negeri hingga polisi mendirikan posko edukasi bahaya narkoba di kawasan Kali Pasir.

Berikut berita selengkapnya:

1. Pelaksana proyek pembangunan diajak gunakan produk dalam negeri

Pemprov DKI Jakarta mengajak para pemangku kebijakan dan pelaksana proyek pembangunan, khususnya untuk pengadaan barang dan jasa dapat meningkatkan komitmennya dalam penggunaan produk dalam negeri.

Baca di sini

2. Museum Kebaharian kenalkan sosok Ir Djuanda melalui penamaan ruangan

Unit Pengelola (UP) Museum Kebaharian Jakarta mengenalkan sosok Ir Djuanda sebagai pahlawan bahari melalui penamaan salah satu ruangan ke publik di museum sejarah kelautan nusantara Jakarta Utara itu.

Baca di sini

3. Apartemen dinilai jadi kendala Pantarlih untuk coklit data pemilih

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menilai bahwa ada sejumlah apartemen di daerah itu menjadi kendala bagi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) karena sulit diakses untuk melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih sementara (DPS).

[hargo-news]

Terkait Pengadaan Barang dan Jasa, OPD Diminta Lihat Kondisi Masyarakat

Hargo.co.id, GORONTALO – Proses pengadaan barang dan jasa diminta agar disesuaikan dengan kondisi tatanan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofyan Ibrahim dalam sambutannya pada pelatihan kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Kamis (22/2/2024). Pelatihan yang dikhususkan untuk para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) itu berlangsung di Aula…

[constumerm1toto]

KPK pastikan penyidikan Bupati Situbondo tidak terpengaruh Pilkada

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tidak akan menunda penyidikan dan penahanan terhadap Bupati Situbondo Karna Suswandi (KS), meskipun yang bersangkutan saat ini sedang maju pada Pemilihan Kepala Daerah 2024.

"KPK tidak menunda ya, kami sudah sering menyampaikan proses di penyelidikan dan penyidikan itu tetap berjalan sesuai rencana penyidikan, tidak menunggu praperadilan, tidak menunggu pilkada," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Penyidik KPK telah menetapkan Bupati Situbondo Karna Suswandi sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dalam alokasi dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Namun, hingga saat ini pihak KPK belum melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan.

Baca juga: KPK panggil Bupati Situbondo Karna Suswandi sidik korupsi dana PEN

Terkait hal itu, Tessa mengatakan saat ini prosesnya masih berjalan dan Karna Suswandi belum ditahan karena proses penyidikan tersebut belum rampung.

[m1totocss2]

"KPK juga telah menerbitkan surat perintah penangkapan dan larangan bepergian ke luar negeri atas nama Sahbirin Noor per tanggal 07 Oktober 2024,"

"KPK juga telah menerbitkan surat perintah penangkapan dan larangan bepergian ke luar negeri atas nama Sahbirin Noor per tanggal 07 Oktober 2024,"

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerbitkan surat penangkapan terhadap Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor (SHB) terkait penyidikan dugaan suap pengadaan barang dan jasa terkait tiga proyek pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan."KPK juga telah menerbitkan surat perintah penangkapan dan larangan bepergian ke luar negeri atas nama Sahbirin Noor per tanggal 07 Oktober 2024," kata Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Berita lengkapnya : Klik disini