#Pendaftaran KPU Pilgub Banten

[bantennews]

Mulai Besok, KPU Buka Pendaftaran Pilgub Banten 2024

SERANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten, mulai besok, Selasa (27/8/2024), membuka pendaftaran bakal calon Gubernur dan bakal calon Wakil Gubernur Banten pada Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) Banten 2024. Dimana pendaftaran akan dibuka selama tiga hari yakni mulai 27 hingga 29 Agustus 2024. Ketua KPU Banten, Muhamad Ihsan mengatakan, sesuai dengan tahapan dan jadwal…

[rasiooid]

Pasangan Airin-Ade Resmi Daftar Pilgub Banten 2024 ke KPU

  RASIOO.id – Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi, resmi mendaftarkan diri untuk Pemilihan Gubernur Banten 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten, Rabu 28 Agustus 2024. Pada hari kedua pendaftaran jalur partai politik, pasangan ini menyerahkan formulir pengusungan beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya. Airin, yang dikenal…

[seputarbisnis]

Berharap Pilkada 2017 Lebih Berkualitas

Pilkada serentak 2017 akan diselenggarakan pada 15 Februari 2017. Ada 7 provinsi yang akan menyelenggarakan Pilgub yaitu Aceh, Papua Barat, Papua, Sulawesi Barat, Banten, DKI Jakarta dan Babel. Lalu ada 76 kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada bupati dan 18  Pilkada wali kota. Badan Pengawas Pemilu telah menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dalam penyelenggaraan Pilkada. Ditemukan tiga provinsi masuk ke dalam daerah rawan, yakni Aceh, Banten, dan Papua Barat. Kerawanan tinggi atas pertimbangan tiga unsur yakni menyangkut penyelenggara Pemilu, kontestasi peserta dan partisipasi pemilih. Berdasarkan kajian Perludem, ada tujuh tahapan yang diketahui paling sering membuat kekerasan pecah. Tahapan tersebut adalah pembentukan daerah pemilihan, pendaftaran calon, masa kampanye, masa tenang-masa pemungutan suara, pemungutan suara, penetapan hasil, hingga penetapan pasangan calon terpilih usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).  Lalu, ada  tahapan yang paling sering membuat gesekan antarmassa, pendukung. Pada masa kampanye, konflik sering pecah  dipicu  faktor ketersinggungan antarmassa pendukung calon.Itu sebabnya KPU dan Panwaslu mesti kerja keras mencegah titik singgung massa. Jadwal mesti ditata dengan baik dengan memerhatikan azas keadilan dan menindak tegas setiap pelanggaran kampanye. Sejauh ini, masih terdapat banyak permasalahan dalam persiapan Pilkada 2017.Antara lain  DPS sampai DPT tidak valid yang terjadi di beberapa daerah, pelanggaran kampanye Pilkada baik yang bersifat administratif maupun pidana, sengketa Pilkada yang masih berkelanjutan, bahkan berekses pada beberapa Pilkada yang hanya diikuti pasangan calon tunggal. Lalu ketidaknetralan aparatur sipil negara atau PNS yang terjadi di beberapa daerah dan permasalahan gangguan keamanan seperti adanya ancaman dan intimidasi. Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, DPR/DPD/DPRD, atau kepala daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye; menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; mengerahkan PNS lain; dan/atau sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Sepanjang 2016, KASN menyatakan telah menerima sebanyak 53 pengaduan pelanggaran netralitas ASN, yang 35 pengaduan di antaranya telah diselesaikan, sedangkan sisanya masih dalam proses. Mereka yang melanggar dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan, sedang hingga berat. Permasalahan DPS sampai dengan DPT disebabkan  beberapa faktor antara lain belum selesainya perekaman e-KTP terutama di kalangan pemilih pemula, banyaknya pemilih ganda dan ketidakakuratan data penduduk di Disdukcapil. Faktor lainnya seperti keengganan masyarakat untuk melaporkan ke lembaga penyelenggara Pilkada jika namanya belum ada di DPT. Kemendagri diharapkan mengutamakan proses perekaman e-KTP di daerah-daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada 2017. Kualitas Pilkada 2017 sangat tergantung kedewasaan sikap, emosi, tingkah laku dan motivasi elit politik agar dapat menggerakkan dan mengajak massanya ke arah pencapaian tujuan yang konstruktif, bukan destruktif. KPU, Bawaslu, Kemendagri termasuk aparat keamanan mesti lebih serius melakukan tugasnya masing-masing. Harapan besar masyarakat agar Pilkada serentak 2017 bisa dijadikan momentum untuk memangkas budaya pemerintahan turun-temurun yang dianggap sarat korupsi. Untuk itu memilih harus cerdas melihat rekam jejak kandidat, termasuk keluarga yang terafiliasi. Jangan lagi memilih hanya karena transaksional, untuk kepentingan sesaat.(**) http://dlvr.it/NBsx4Z

[bantennews]

Andra Soni Janji Tidak Korupsi Saat Menjabat Gubernur Banten

SERANG – Pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusuma (Andra-Dimyati) berjanji tidak akan menumpuk harta apalagi dari hasil korupsi. Andra bersama Dimyati berjanji akan menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dan bebas korupsi. “Yang harus dilakukan bagaimana membangun good goverment. Kita ada inspektorat, dan insya Allah Andra Soni (dan Dimyati Natakusumah) akan menjauhi korupsi,” kata Andra…

[bantennews]

Dokumen Airin-Ade Dinyatakan Lengkap, KPU Banten Akan Jadwalkan Pemeriksaan Kesehatan

SERANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten menyatakan dokumen pendaftaran bakal pasangan calon (Bapaslon) Gubenur dan Wakil Gubernur Banten, Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi (Airin-Ade), sudah lengkap. Seperti diketahui, pasangan Airin-Ade yang didukung Golkar, PDI-P, Partai Buruh, Partai Ummat, PKN, Partai Gelora, PKP dan Partai Masyumi menjadi pasangan pertama yang mendaftar ke KPU pada Pilgub…

[bantennews]

Airin-Ade Daftar ke KPU Banten Besok, Andra-Dimyati Kamis

SERANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten, hari ini, Selasa (27/8/2024), secara resmi membuka pendaftaran bakal calon Gubernur-Wakil Gubernur Banten pada Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) Banten 2024. Dimana, pada hari pertama pendaftaran belum ada satupun pasangan calon yang mendaftar. Berdasarkan informasi, pendaftaran calon Gubenur Banten dan wakil dibuka selama tiga hari…

[rasiooid]

Arief Wismansyah Tak Gentar Hadapi Andra Soni-Dimyati di Pilgub Banten

RASIOO.id – Bakal Calon Kepala Daerah (Bacakada) Arief R. Wismansyah menyatakan tidak khawatir terhadap dinamika politik yang terjadi menjelang Pilgub Banten. Menurut Arief, fokus utama timnya saat ini adalah menjalankan kerja-kerja politik yang efektif. “Kami lebih memilih fokus pada kerja-kerja politik daripada khawatir dengan dinamika yang ada. Jadwal pendaftaran resmi oleh KPU masih cukup…