#Pemilukada Serentak

[kantorberita]

Rakornas Kesiapan Kepala Daerah: Memastikan Netralitas ASN di Pemilu 2024 di Jakarta

Rakornas Kesiapan Kepala Daerah: Memastikan Netralitas ASN di Pemilu 2024 di Jakarta KANTOR-BERITA.COM, JAKARTA|| Pemerintah Kabupaten Seluma, yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra H Hendarsyah, S.IP, MT, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) mengenai kesiapan kepala daerah dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Acara ini…

[humaspolressintang]

Polres Sintang Siagakan Personel Amankan Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT

Sintang – Polres Sintang menyiagakan personelnya dalam pengamanan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPT pada Pilkada Serentak 2024 yang berlokasi di Hotel Bagoes Sintang, Jumat (20/9). Rapat pleno terbuka ini sendiri merupakan bagian penting dalam persiapan Pemilukada yang dilaksanakan secara serentak sehingga setiap prosesnya perlu dikawal secara ketat. Kapolres Sintang AKBP I…

[gooselacom]

Sinergitas TNI – Polri Bersama Forkopimca Kapolsek Salak Laksanakan Pojok Pemilu

SALAK - Sinergitas antara TNI Polri dan Forkopimca yang di bangun di Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatra Utara tidak di ragukan lagi, Kapolsek Salak adakan Pojok Pemilu bertempat di Desa Ulu merah Desa Pardomuan Kecamatan STTU – JULU Kamis, 01 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 s/d 16.30 wib. Kapolres Pakpak Bharat AKBP Oloan Siahaan, S.I.K., M.H melalui Kapolsek Salak AKP Mulia P Simamora, S.H tujuan dari Pojok Pemilu merupakan cooling System untuk mengantisipasi/mendeteksi kerawanan jelang di laksanakannya Pemilukada 2024 yang serentak di seluruh Indonesia pada 27 November 2024. Di hadapan Forkopimca dan masyarakat di Desa Ulumerah dan Desa Pardomuan Kecamatan STTU – JULU Kapolsek Salak tak bosan-bosannya menghimbau secara Humanis kepada masyarakat untuk dapat mendukung pelaksanaan Pemilukada 2024 di wilayahnya, mulai dari menepis berita hoax, ujaran kebencian yang justru hanya memecah belah kerukunan antar umat beragama suku dan ras di wilayah kita ini, tegas Kapolsek Salak. ”Mari sama – sama kita semua seminimal mungkin untuk dapat menjaga Kamtibmas di wilayah kita agar tetap kondusif, mari kita jaga yang sudah baik agar tetap baik dan terus di tingkatkan. Harap Kapolsek. Pihaknya juga membuka diri jika masyarakat ingin menyampaikan keluh kesah terkait Kamtibmas di wilayahnya silahkan, bisa menghubungi via Hp, melalui bhabinkamtibmas, Babinsa atau aparat desa atau langsung ke kantor, karena kita juga butuh saran masukan dan informasi dari masyarakat untuk sama – sama sinergi menjaga dan membangun wilayah kita agar lebih aman dan maju, pungkas Kapolsek Salak. (Ezri)

Salak – Sinergitas antara TNI Polri dan Forkopimca yang di bangun di Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatra Utara tidak di ragukan lagi, Kapolsek Salak adakan Pojok Pemilu bertempat di Desa Ulu merah Desa Pardomuan Kecamatan STTU – JULU Kamis, 01 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 s/d 16.30 wib. Kapolres Pakpak Bharat AKBP Oloan Siahaan, S.I.K., M.H melalui Kapolsek Salak AKP Mulia…

[baliportalnews]

Pj Gubernur Mahendra Jaya Lantik Jendrika Sebagai Penjabat Bupati Klungkung

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Penjabat (Pj) Gubernur Bali, S.M Mahendra Jaya melantik dan mengambil sumpah jabatan I Nyoman Jendrika sebagai Pj Bupati Klungkung dalam prosesi pelantikan yang berlangsung di Ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Sabtu (16/12/2023). Jendrika yang sebelumnya menjabat sebagai inspektur di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengisi posisi sebagai Penjabat Bupati Klungkung hingga dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati definitif hasil Pemilukada Tahun 2024. Prosesi pelantikan diawali dengan pengucapan sumpah jabatan yang dipandu oleh Pj Gubernur Bali, dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah jabatan dan fakta integritas. Prosesi berikutnya adalah pemasangan tanda pangkat, penyematan tanda jabatan dan penyerahan SK Mendagri. Pj Gubernur Mahendra Jaya dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada Jendrika yang diberikan kepercayaan mengemban amanah sebagai Pj Bupati Klungkung. Menurutnya, kewenangan yang dimiliki oleh Pj Bupati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak berbeda jauh dengan pejabat definitif. Meskipun terdapat beberapa hal yang harus dilakukan dengan persetujuan Mendagri. Bahkan menurutnya seorang penjabat bupati mempunyai tugas dan tanggung jawab berat karena mengisi kekosongan jabatan di tahun politik. Lebih jauh ia menambahkan, bahwa pelantikan Pj Bupati adalah konsekuensi pelaksanaan Pemilukada serentak pada Tahun 2024. “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menegaskan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan bupati dan wakil bupati, diangkat penjabat bupati sampai dengan dilantiknya bupati hasil pemilihan serentak nasional pada Tahun 2024,” terangnya. Sesuai dengan SK Mendagri tertanggal 13 Desember 2023, Jendrika ditetapkan sebagai Pj Bupati Klungkung dengan masa jabatan paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Oleh sebab itu, Pj Bupati Nyoman Jendrika diminta memanfaatkan waktu sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan pengabdian maksimal untuk masyarakat Klungkung. Selanjutnya, Mahendra Jaya memaparkan sejumlah tugas utama yang harus diemban seorang Pj Bupati. Pertama, Pj Bupati bertugas menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan melanjutkan program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh kepala daerah sebelumnya, dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Kedua, seorang Pj Bupati harus mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung dengan baik sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Tugas utama yang ketiga adalah melaksanakan program-program prioritas nasional, diantaranya pengendalian inflasi, penuntasan kemiskinan ekstrem dan pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta mengatasi persoalan pengangguran. Dalam upaya mempercepat pencapaian target dari berbagai kebijakan prioritas tersebut, ia menyarankan Pj Bupati Klungkung menerapkan pola “ngrombo” atau bergotong-royong dengan menyertakan filantropis, pelaku usaha dan stakeholder lainnya. Tugas berikutnya yaitu mendukung dan memfasilitasi seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjaga stabilitas politik, pemerintahan, dan keamanan. Karena tanpa stabilitas yang kuat, program pemerintah akan sulit untuk dijalankan secara optimal. Ditambahkan olehnya, saat ini Pemilu Presiden telah memasuki tahapan kampanye dan ia bersyukur sejauh ini kondusifitas Indonesia dan Bali khususnya masih terjaga dengan baik. “Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh stakeholder, diimbangi karakter masyarakat Bali yang sangat patuh dengan norma, saling menghargai serta senang kedamaian. Situasi kondusif ini harus terus kita jaga bersama. Aparatur negara harus menjadi role model netralitas dan profesionalitas agar Pemilu dapat berjalan secara jujur dan adil,” paparnya. Tugas lainnya, Pj Bupati sebagai pimpinan Forkopimda di Kabupaten diharapkan mampu menjalin hubungan yang baik dengan pimpinan DPRD, Kepolisian, TNI, dan Kejaksaan di daerah serta membangun sinergi dengan Pemprov dan pemerintah pusat guna menyelaraskan pembangunan antar tingkatan pemerintahan. Masih dalam arahannya, Pj Gubernur Mahendra Jaya menyinggung upaya pengendalian inflasi jelang pergantian tahun. Menurutnya, pengendalian inflasi bisa dilakukan dengan menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pokok, memastikan kelancaran distribusi dan memastikan keterjangkauan harga. Menutup sambutannya, Mahendra Jaya menyampaikan terima kasih kepada I Nyoman Suwirta selaku Bupati Klungkung periode 2013-2018 dan 2018-2023. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada I Made Kasta yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati lanjut Plt. Bupati Klungkung. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pj Bupati Klungkung dihadiri oleh jajaran Perwakilan DPRD Bali, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Forkopimda Bali, Bupati/Walikota, Pimpinan OPD Pemprov dan Pemkab Klungkung.(bpn) Read the full article

[korem152]

Korem 152/Baabullah Dan Jajaran Melaksanakan Apel Gelar Pasukan Pengecekan Kesiapan Pengamanan Pemilu 2024

Ternate, -Korem 152/Baabullah dan jajaran mengikuti Apel gelar pasukan dalam rangka kesiapan pengamanan pemilu tahun 2024 secara virtual bertempat di lapangan apel Makorem 152/Baabullah Jl. Am. Kammarudin No.1 Kel. Sangaji Kec. Ternate Utara Kota Ternate Prov. Maluku Utara, Rabu (08/11/2023).

Turut hadir dalam apel gelar pasukan adalah Kasrem 152/Baabullah Kolonel Inf Ridwan Khoerul Anwar, S.I.P., M.Si, Dandim 1501/Ternate Letkol Arm Adietya Yuni Nurtono, S.H., Dandenpom XVI/1 Ternate Letkol Cpm Tigor Arnaldo, S.T., M.Si, Dandenbekang XVI-44-02 Ternate Letkol Coba Mulia Putra, Dandenpal XVI/1 Ternate Letkol Cpl Budi Santoso, Dandenkesyah 16.04.01 Ternate Letkol Ckm Ilham Sujair, A.Md.Fis,S.E. Danki Kompi D Yonif 732/Banau Lettu Inf Victor Moses Lekatumpessy dan Para PJU Korem 152/Baabullah serta para Personel lainnya.

Melalui virtual Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si mengamanatkan mengawali kegiatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di Monas dalam rangka mensukseskan pemilu 2024, selaku kepala Staf AD saya ucapkan selamat datang dalam apel gelar pasukan dalam rangka kesiapan pengaman pemilu 2024.

Kesiapan TNI AD dalam rangka mengawal pemilu dan Pemilukada tahun 2024 secara serentak diseluruh Indonesia nantinya kita sukseskan pemilu 2024 yang aman dan damai. Kami selaku TNI AD menghimbau kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat agar bersama - sama kita mensukseskan pemilu 2024 nantinya.

Setelah memberikan amanat Kepala Staf TNI AD selaku pimpinan apel menyapa para peserta apel gelar pasukan di seluruh Indonesia melalui virtual sekaligus menerima laporan.

Seusainya gelar pasukan secara virtual Kasrem 152/Baabullah Ridwan Khoerul Anwar, S.I.P., M.Si, memberikan pengarahan kepada para peserta apel yang intinya dalam menjaga netralitas, setiap anggota TNI perlu menghindari aktifitas atau pernyataan yang dapat diartikan sebagai dukungan atau keberpihakan terhadap salah satu kontestan pemilu. Hindari terlibat dalam kampanye politik, memberikan sumbangan atau dukungan finansial kepada partai politik ataupun calon, serta menghindari tindakan apapun yang dapat mengesampingkan kewajiban kita sebagai aparat negara yang netral.

Selain netralitas, pengamanan pemilu 2024 juga menjadi tanggung jawab kita sebagai abdi negara. Tugas ini melibatkan menjaga kelancaran dan keamanan proses pemilu, serta melindungi hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Kepada seluruh anggota, diharapkan agar menjunjung tinggi prinsip-prinsip profesionalisme dalam melaksanakan tugas pengamanan pemilu. Jadilah contoh yang baik dalam menjalankan tugas, patuhi peraturan dan instruksi yang diberikan, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk menciptakan kondisi yang aman dan kondusif selama proses pemilu.

Seluruh anggota juga diharapkan untuk senantiasa mengedepankan sikap humanis, menghormati hak asasi manusia, serta menjaga martabat setiap warga negara Indonesia dalam menjalankan hak politik mereka.

[kodimkaranganyarjawatengah]

Kodim Karanganyar Tingkatkan Sinergitas TNI-POLRI, Melalui Olah Raga Bersama

KARANGANYAR — Untuk menguatkan Sinergitas antara TNI dan Polri, Kodim 0727/Karanganyar dan Polres Karanganyar kembali melaksanakan olahraga bersama, bertempat di halaman Makodim, Jum'at 26 Mei 2023.

Olahraga ini dipimpin langsung oleh Komandan Kodim 0727/Karanganyar Letkol Inf Andri Army Yudha Ardhitama, S.I.P, di dampingi Wakapolres Karanganyar Kompol Purbo Adjar Waskito, S.I.K.,M.H., dengan mengusung tema "Melalui Olahraga Bersama, Kita Tingkatkan Sinergitas TNI-Polri Untuk Mewujudkan Kondusifitas Kemdagri Dalam Mengawal Tahun Politik 2024".

Dandim mengungkapkan tujuan diselenggarakannya kegiatan olahraga bersama seperti ini, sebagai sarana silaturahmi yang diharapkan dapat memberikan makna untuk membangun interaksi yang positif, untuk membangun hubungan komunikasi yang sehat dan saling pengertian yang tinggi antar kita semua.

Letkol Army berharap agar kegiatan ini benar-benar dapat menjadi media bagi terpeliharanya hubungan sinergis dan harmonis, sehingga perbedaan tugas secara fungsional tidak menjadi kendala dalam aplikasi tugas sehari-hari.

Substansi lain yang ingin dicapai melalui kegiatan bersama ini adalah membuktikan bahwa TNI dan Polri tetap solid. Kita memerlukan langkah-langkah nyata untuk menepis munculnya keraguan dan kebimbangan sebagian masyarakat terhadap kekompakan TNI dan Polri dalam mengawal keselamatan dan keamanan negara.

Terlepas dari itu, masalah soliditas dan solidaritas antara TNI dan Polri memang harus terus di jaga dan di tingkatkan sepanjang waktu. Sebab hanya dengan soliditas dan kekompakanlah, kita akan mampu menghadapi dan menyikapi setiap bentuk ancaman dan tantangan yang ada. Kalau kita dapat memelihara kekompakan maka apapun bentuk tugas dan seberat apapun bentuk tugas tersebut, akan dapat diatasi dengan baik.

Sebaliknya kalau kita tidak dapat memelihara kerjasama yang baik maka jalan menuju jurang perpecahan dan kegagalan tugas akan terbuka lebar.

Kita ketahui bersama bahwa tahun ini sudah memasuki tahun politik, untuk itu kita TNI-POLRI diperintahkan dengan tegas untuk tidak terlibat politik aktif dan dapat bekerjasama untuk menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di tengah masyarakat.

Kodim sampai dengan Koramil jajaran Kodim Karanganyar siap bersinergi dengan Polres Karanganyar, bahu membahu untuk berkomitmen bersama menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif aman dan damai. Sehingga pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada serentak tahun 2024 di kabupaten Karanganyar dapat berjalan dengan sukses dan aman sepertihalnya yang kita harapkan bersama.(Tr-Kra27)

[najihul]

Nada Sumbang Penyelenggaraan Pemilu 2024

Pengertian Pemilu menurut UU No. 7 Tahun 2017 adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Momen pemilu sering disebut sebagai pesta demokrasi rakyat, karena pada pelaksanaannya rakyat bisa menentukan pilihan terhadap partai maupun orang yang dipercaya dapat membawa aspirasi mereka baik di ranah legislatif maupun eksekutif pada pemilukada. Ritme pelaksanaannya secara periodik dilakukan lima tahun sekali dan pada tahun 2024 ditetapkan pemilu serentak yaitu pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, kemudian dilanjutkan pemilihan kepala daerah baik gubernur, bupati dan walikota.

Pemilu bisa diartikan sebagai sarana legitimasi kekuasaan. Oleh karena itu diperlukan para penyelenggara (KPU, Bawaslu dan DKPP) yang profesional, independen, mandiri (tidak partisan) dan berintegritas tinggi sehingga menghasilkan pemilu yang berkualitas secara tahap pelaksanaan maupun hasil.

Penyelenggara sebagai salah satu elemen penting dalam unsur pemilu, karena kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu ditentukan salah satunya oleh penyelenggara yang kredibel dan transparan. Maka dari itu proses perekrutan sebagai penyelenggara harus dikawal dengan baik guna memastikan keterpilihan penyelenggara yang sesuai kriteria, mumpuni dan menjaga integritas baik penyelenggara tingkat pusat maupun sampai di tingkat terbawah.

Akhir-akhir ini sering kita dengar suara-suara sumbang dalam pelaksanaan tahapan pemilu yang dialamatkan kepada penyelenggara lebih tepatnya kepada salah satu komisioner KPU yang “diduga” melakukan intimidasi terhadap petugas KPU Daerah. Meskipun baru “dugaan” namun tentu pemberitaan yang massif tersebut sedikit banyak mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu yang sudah semakin dekat.

Harapan kami sebagai masyarakat pemerhati pemilu adalah pihak bawaslu / DKPP memproses segala bentuk laporan dan segala indikasi kecurangan dengan pemeriksaan yang transparan, terbuka tanpa ada yang ditutupi, kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut diumumkan secara luas dan menyeluruh apapun hasilnya (terbukti / tidak), namun transparansi atau keterbukaan proses pemeriksaan adalah kunci yang ditunggu-tunggu masyarakat untuk bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara maupun pelaksanaan pemilu, sehingga dibutuhkan keberanian dan ketegasan dari pihak-pihak yang berwenang menindak segala temuan dan laporan tersebut dan memprosesnya dengan terbuka supaya tidak menjadi “bola liar” di masyarakat dan memantik opini atau wacana tentang penundaan pemilu 2024 yang sering didengungkan beberapa elit politik dewasa ini. Dari “dugaan” kejadian tersebut, wacana penundaan pemilu yang inkonstitusional seolah mendapat bahan bakar yang cukup untuk terus disuarakan karena penyelenggara pemilu yang tidak berintegritas.

Masyarakat menaruh harapan besar di pundak DKPP yang selama ini kurang terlihat peranan sebagai salah satu penyelenggara pemilu (selain KPU dan Bawaslu) karena memang pasif tugasnya, untuk berani membersihkan rumah dari sarang tikus bukan dengan membakarnya, namun secara selektif menyapu dan mengepel dari bangkai tikus yang sudah membusuk baunya. Tentu prosesnya harus transparan dan sesuai dengan bukti-bukti.

Dengan upaya tersebut semoga bisa memperbaiki dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara, penyelenggaraan dan hasil dari pelaksanaan pemilu 2024 dan menghasilkan pemilu yang berkualitas.

       Artikel pernah tayang di: 

Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Nada Sumbang Penyelenggaraan Pemilu 2024", Klik untuk baca: https://www.kompasiana.com/najihul/63a416e0375dd13eb75b4ef2/nada-sumbang-penyelenggaraan-pemilu-2024

Kreator: Najihul Himam

[infosriwijaya]

Gubernur Jatim Khofifah Lantik Rivalnya di Pilgub Jadi Walikota Pasuruan

Gubernur Jatim Khofifah Lantik Rivalnya di Pilgub Jadi Walikota Pasuruan

Di beberapa wilayah Indonesia, hari ini merupakan hari istimewa; terutama bagi pasangan yang berhasil memenangkan pemilukada dalam Pilkada Serentak 2020 kemarin. Seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada serentak 2020 di Tanah Air akan dilantik gubernur, hari ini, Jum’at (26/2/2021). Di Jawa Timur, ada 17 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik Gubernur Jatim…

[humaspolressintang]

Polres Sintang Lakukan Apel Gelar Pasukan Jelang Tahapan Pendaftaran Paslon

Sintang – Polres Sintang melaksanakan apel gelar pasukan operasi Mantap Praja Kapuas jelang Pemilukada 2024 serentak, Senin (26/8) Pagi. Gelar pasukan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Sintang AKBP I Nyoman Budi Artawan turut diikuti oleh personel gabungan TNI-Polri serta sejumlah unsur terkait. Kapolres menyebut pentingnya apel gelar pasukan ini sebagai salah satu tahapan krusial dalam…

[baliportalnews]

Serahkan Hibah NPHD Pendanaan Pemilukada, Pj Gubernur Bali Tekankan Pentingnya “Cooling System”

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Penjabat (Pj) Gubernur Bali, S.M Mahendra Jaya secara langsung melakukan penandatanganan dan penyerahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) secara serentak (seluruh Kabupaten/Kota di Bali), yang menjadi salah satu penanda kesiapan melaksanakan tahapan Pilkada di Bali, terkait anggaran untuk kebutuhan Pilkada 2024 yang sudah tersedia. Penyerahan dilakukan di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (9/11/2023). Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur menekankan, bahwa Pemilu dan Pilkada adalah pesta rakyat, maka sewajarnya semua pihak termasuk masyarakat memiliki peran dan bertanggungjawab untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Untuk itu, penting adanya “cooling system” yaitu sistem pendinginan yang dalam mengelola perbedaan-perbedaan, sehingga tidak terjadi keterbelahan di masyarakat apalagi terjadi konflik terbuka, sehingga tujuan dari Pemilu dan Pilkada diantaranya adalah melanjutkan kesinambungan pemerintahan, pembangunan tercapai dan bergerak maju. “Saya percaya, kita semua sepakat untuk tidak memberikan ruang kepada oknum atau kelompok yang tidak menginginkan Pemilu dan Pilkada yang aman dan damai. Masyarakat di Bali adalah masyarakat yang shanti (damai), sebagaimana doa Parama Shanti: “Om Shanti, Shanti, Shanti, Om”, yang diucapkan ketika mengakhiri suatu kegiatan, merupakan pesan perdamaian yang luar biasa, berdamai dengan diri kita, dengan lingkungan kita, dan selalu berdamai. Pemahaman tentang hal ini merupakan modal dasar dan utama untuk tidak ada konflik, tidak ada permusuhan atau niat buruk terhadap orang lain tanpa melihat perbedaan pandangan, partai, dan pilihan,” ujarnya. Lebih jauh, Mahendra juga menekankan, bahwa dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang akan kita hadapi di tahun 2024 nanti, setidaknya ada empat kunci sukses yang menjadi faktor utama, yaitu Pertama faktor penyelenggara Pemilu dan Pilkada, dalam hal ini adalah KPU dan BAWASLU untuk menjaga integritas dan netralitas, kedua faktor peserta Pemilu, dalam hal ini terdiri dari partai politik peserta Pemilu bersama para calon legislatif dan calon kepala daerah, dalam hal mana peserta pemilu juga dituntut memiliki integritas, patuh dan taat terhadap regulasi yang ada serta tidak memantik politik sara/identitas. Ketiga faktor masyarakat atau pemilih yang juga harus memiliki integritas, karena seorang pemilih memiliki hak yang dijamin oleh undang-undang yang harus digunakan dengan penuh tanggung jawab. Keempat, adalah faktor stakeholder seperti Kepolisian, TNI, ASN dan aparat lainnya yang harus menjaga netralitasnya. Lebih lanjut, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengatakan, kepada awak media usai acara berlangsung, bahwa sesuai ketentuan setelah penandatanganan NPHD maka realisasi pencairannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja yang direalisasikan tahap pertama yaitu 40% dari total anggaran pada tahun anggaran 2023 dan tahap kedua 60% dicairkan tahun anggaran 2024. NPHD kali ini ditujukan untuk KPU dan Bawaslu saja sedangkan untuk pengamanan Pilkada TNI dan POLRI dilaksanakan tahun depan, namun besaran dana hibahnya sudah disepakati. Ditegaskan oleh, Dewa Indra bahwa pendanaan Pemilu sepenuhnya didanai oleh APBN, sedangkan Pilkada didanai oleh APBD. Sementara itu, Laporan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Wiryanata, mengatakan, bahwa Penandatanganan NPHD Pendanaan Kegiatan Pemilukada Tahun 2024 secara Serentak di Provinsi Bali yang dihadiri oleh Wali Kota di 9 Kabupaten/Kota se-Bali, beserta Ketua KPUD dan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali. Hadir pula Forkopimda Provinsi Bali, Pimpinan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali. Adapun Pendanaan Kegiatan Pemilukada Tahun 2024 dibebankan pada APBD masing-masing Pemerintah Daerah secara proporsional sesuai dengan beban kerja masing-masing Daerah. Adapun rinciannya, adalah KPU dan Bawaslu Provinsi Bali total dana hibah yang diperoleh sebesar Rp197.074.168.000, KPU dan Bawaslu Kabupaten Bangli jumlah total sebesar Rp37.334.792.900, KPU dan Bawaslu Kabupaten Buleleng jumlah total Rp55.578.337.700, KPU dan Bawaslu Kabupaten Jembrana jumlah total Rp37.033.382.200, KPU dan Bawaslu Kabupaten Klungkung jumlah total Rp31.974.394.000, KPU dan Bawaslu Kabupaten Tabanan jumlah total Rp50.384.791.000, KPU dan Bawaslu Kota Denpasar jumlah total Rp43.693.000.000, KPU dan Bawaslu Kabupaten Badung jumlah total Rp48.746.986.000, KPU dan Bawaslu Kabupaten Karangasem jumlah total Rp48.400.000.000. Besaran anggaran tersebut sudah disepakati bersama oleh masing-masing Pemerintah Daerah dengan KPUD dan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota serta sudah dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan. Sesuai ketentuan dalam SE Mendagri, maka pada Tahun Anggaran 2023 direalisasikan sebesar 40% dari jumlah yang disepakati dan sisanya yang 60% akan direalisasikan di Tahun Anggaran 2024, kecuali Kabupaten Badung yang direalisasikan sekaligus 100% di Tahun Anggaran 2023.(bpn) Read the full article

[kodimkaranganyarjawatengah]

Jam Pimpinan TNI-POLRI Jawa Tengah Tahun 2023 KARANGANYAR — Dalam pelaksanaan apel bersama TNI-Polri ini dengan tujuan memiliki visi yang sama yaitu untuk menciptakan pembagian tugas yang jelas dalam mendukung program dan kebijakan pemerintah, serta menjaga situasi kondusif di tengah masyarakat. Sesuai dengan tema apel bersama jam pimpinan TNI-POLRI jawa tengah tahun 2023 “TNI-POLRI Jateng Hadir Siap Mendukung Agenda Nasional, Internasional Tahun 2023 dan Pemilu 2024, Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Bahwa tahun ini sudah memasuki tahun politik, untuk itu kita TNI-POLRI diperintahkan dengan tegas untuk tidak terlibat politik aktif, dan dapat bekerja sama untuk menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di tengah masyarakat. Ditambahkan Dandim 0727/Karanganyar Letkol Inf Andri Army Yudha Ardhitama, S.I.P., beserta anggota Kodim sampai dengan Koramil jajaran siap bersinergi dengan Polres Karanganyar, bahu membahu untuk berkomitmen bersama menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif aman dan damai, sehingga pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada serentak tahun 2024 di kabupaten Karanganyar dapat berjalan dengan sukses dan aman, sepertihalnya yang kita harabkan bersama. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita sekalian dalam mempersembahkan karya terbaik bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. "SELAMAT BERTUGAS DAN TETAP SEMANGAT", tegas Dandim (Aw-Kra27) https://www.instagram.com/p/CpecVRjvRKl/?igshid=NGJjMDIxMWI=

[humaspolressintang]

Simulasi Sispamkota, AKBP I Nyoman: Polres Sintang Siap Amankan Pilkada 2024

Sintang – Polres Sintang menggelar simulasi sistem pengamanan kota (sispamkota) Operasi Mantap Praja Kapuas jelang hadapi pengamanan Pilkada serentak 2024, Sabtu (24/8) Pagi. Dengan kompleksitas pengamanan pada Pemilukada mendatang, Kapolres Sintang AKBP I Nyoman Budi Artawan mengatakan simulasi ini dilakukan untuk menguji kesiapan Polri dalam mengantisipasi potensi gangguan yang dapat timbul…

[kliksamarinda]

Sekda Samarinda: Pejabat Jangan Pertontonkan Pelanggaran Prokes

KLIKSAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kembali mengingatkan kepada penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Samarinda agar dengan ketat menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam perhelatan Pilkada Serentak 2020 yang berlangsung 9 Desember 2020 mendatang. Pasalnya, pelaksanaan Pilkada ini berlangsung di masa pandemi Covid-19. Sekretaris Kota Samarinda Sugeng Chairuddin menyatakan, Wali Kota Samarinda telah memerintahkan agar pelaksanaan Pilkada di Samarinda mematuhi protokol kesehatan. Sugeng juga menegaskan agar tidak sampai ada pejabat Pemerintah Kota mulai dari Lurah hingga pejabat lainnya yang mempertontonkan aktivitas yang bertentangan dengan prokes. “Ini perintah langsung dari Presiden yang berturut-turut turun sampai ke Walikota dengan ancaman apabila ada terlihat Kepala Daerah berada di kerumunan (membuat aktivitas yang mengumpulkan massa) akan langsung dipecat oleh pusat,” ujar Sugeng Chairuddin dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda Kota beserta Camat dan Lurah melalui video conference di tempat masing-masing, Selasa malam 24 November 2020. Walikota, lanjut Sugeng berpesan kegiatan Pilkada yang berlangsung pada tanggal 9 Desember nanti juga harus mematuhi Prokes. Oleh karena itu, KPU menurut Sugeng harus membuat dan mendesain pelaksanaan Pemilukada agar nantinya benar-benar sesuai dengan prokes. Ketua KPU Kota Samarinda, Firman Hidayat dalam laporannya mengatakan persiapan logistik masih terus berjalan. Read the full article

[baliportalnews]

Pastikan Pilkel Serentak Berjalan Baik, Pj Bupati Lihadnyana Pantau Langsung ke Sejumlah TPS

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG – Kabupaten Buleleng melaksanakan pemungutan suara Pemilihan Perbekel (Pilkel) serentak Tahun 2023 pada Minggu (24/9/2023). Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Buleleng, Ketut Lihadnyana, turun untuk memantau dan memastikan Pilkel Serentak berjalan dengan baik dan Kondusif. Hal tersebut disampaikannya saat ditemui usai memantau pelaksanaan Pilkel Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berlokasi di SDN 1 Sangsit. Lihadnyana menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilkel diharapkan menghormati pilihan masing-masing dan menjunjung demokrasi. Hal yang utama, adalah bersama-sama menjaga ketertiban, stabilitas dan jangan sampai mengganggu keharmonisan hubungan antar masyarakat. Karena pelaksanaannya berdekatan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Lihadnyana menghadapkan agar kondisi yang aman bisa diteruskan. ”Yang kita harapkan itu adalah bagaimana demokrasi ditingkat desa yang sekarang ini sudah berjalan lancar astungkara, itu bisa diketok tularkan pada saat pemilu dan pemilukada,” ungkapnya. Terkait pemetaan kerawanan selama Pilkel, Lihadnyana menegaskan bahwa dirinya tidak berasumsi dan telah memantau persiapannya dengan ketat. Termasuk memastikan kondisi sedari persiapan hingga tahapan usai, dari dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), hingga camat, dan SKPD terkait lainnya. ”Logistiknya seperti apa, pengaturan tempatnya seperti apa, penghitungannya seperti apa, astungkara tidak ada masalah,” tegasnya Ditanya tentang antisipasi dari minimnya pemilih, Lihadnyana memaparkan bahwa banyak dari masyarakat Kabupaten Buleleng adalah perantau. Alasan pemilihan Pilkel dilaksanakan pada Hari Minggu, adalah memudahkan pemilih yang merupakan perantau bisa pulang dan menggunakan suaranya. Namun, tetap harus dimaklumi jika banyak dari masyarakat Buleleng tinggal di luar daerah dan akhirnya tidak bisa menggunakan suaranya. Demikian, ke depan perlu dipikirkan bersama mengenai strategi untuk menarik lebih banyak pemilih agar mau memberikan suaranya. ”Coba kalau itu di Pemilukada dengan KPU. Karena orang Buleleng banyak sekali yang merantau. Coba, berapa jumlah kehadiran pemilih ? 70 % sudah luar biasa kan?” imbuhnya. Terkait dengan pengamanan selama penyelenggaraan Pilkel Serentak, Kapolres Buleleng AKBP I Made Dhanuardana menyampaikan persiapannya sudah dilakukan dengan maksimal. Pihaknya menyatakan, bahwa dari Polres Buleleng sudah menurunkan masing-masing 1 anggota di setiap TPS. Dalam melakukan pengamanan, anggota POLRI bekerja sama dengan Satpol PP, pecalang, serta dari TNI. Total ada 120 120 personil yang bertugas untuk Pilkel Serentak. ”Tinggal menunggu berjalan dengan baik. karena semuanya sudah tergelar dari sebelum pencoblosan hari ini. Rangkaian-rangkaiannya juga kita kawal terus,” imbuhnya. Pilkel serentak dilakukan di 11 Desa dari di Kabupaten Buleleng. Desa-desa tersebut adalah Tukadsumaga, Musi, Banyupoh, Pangkungparuk, Sepang Kelod, Dencarik, Sidetapa, Tukadmungga, Sangsit, Bondalem, dan Sembiran.(bpn) Read the full article