#Pembayaran TPG

[kantorberita]

Tunjangan Profesi Guru Rp17,3 Miliar di Kota Bengkulu Tuntas Dibayarkan, Pemkot Tegaskan Tepat Waktu

Tunjangan Profesi Guru Rp17,3 Miliar di Kota Bengkulu Tuntas Dibayarkan, Pemkot Tegaskan Tepat Waktu KANTOR-BERITA.COM, KOTA BENGKULU|| Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu menegaskan bahwa Tunjangan Profesi Guru (TPG) telah selesai dibayarkan dengan total dana mencapai Rp17,3 miliar, Tunjangan yang dibayarkan meliputi TPG ke-13, ke-14, serta pembayaran TPG untuk bulan Desember tahap 1 dan tahap 2…

[nusatimesid]

Kemendikbudristek Respon Positif Usul Komisi III DPRD Gorut, TPG dan Tamsil Guru Ditransfer ke Rekening Pribadi

Nusatimes.id – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek RI) merespon positif usul Komisi III DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) guru langsung ditransfer ke rekening pribadi guru. Hal ini terungkap saat jajaran personil Komisi III DPRD Kabupaten Gorut berkunjung ke…

[hargo-news]

TGR Sertifikasi: Guru-guru Komplain, Inspektorat Sebut Tetap Harus Ganti Rugi

Hargo.co.id, GORONTALO – Tuntutan ganti rugi (TGR) atas pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) atau yang sebelumnya lebih dikenal sertifikasi di sejumlah SMA sederajat di Gorontalo menuai reaksi dari para tenaga pendidik yang kena TGR itu. Kuat dugaan para guru, TGR terjadi lantaran validator yang mengurus absensi para guru. Sebab, mereka merasa telah bekerja sesuai ketentuan. Selain itu pula,…

[lenterablog]

Anies Baswedan dan Masalah Pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG)

Dalam sebuah wawancara dengan Andy F Noya di acara Kick Andy, Anies Baswedan, salah satu bakal calon presiden yang diusung oleh koalisi perubahan untuk pemilihan presiden tahun 2024, berbagi pengalamannya saat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Kabinet Presiden Joko Widodo. Salah satu masalah yang dibahas adalah tentang pembayaran tunjangan profesi guru yang menjadi sorotan. Anies…

[arigreenery]

TERBAIK Cetak Sablon Kartu NUPTK Puruk cahu 0811 5239 490 WA

Hai sahabat Greenery yang perlu cetak Kartu NUPTK di Puruk cahu cepat murah berkualitas segera hubungi WA 0811 5239 490 kami siap membantu anda.

NUPTK adalah nomor induk yang diberikan bagi seorang pendidik (guru) dan tenaga kependidikan, baik dari kalangan PNS maupun Non PNS. Berfungsi sebagai nomor identitas resmi kependidikan Bapak/Ibu yang nantinya bisa digunakan sebagai identifikasi untuk berbagai program dan kegiatan peningkatan kompetensi dan mutu GTK.

NUPTK diberikan kepada seluruh GTK baik PNS maupun Non-PNS yang memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai dengan surat Direktur Jenderal GTK sebagai Nomor Identitas yang resmi untuk keperluan identifikasi dalam berbagai pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu guru …

Berikut ini 5 manfaat NUPTK bagi guru yang perlu diketahui, yaitu:

NUPTK menjadi syarat wajib mendapatkan beasiswa pendidikan dari Kemendikbud Salah satu contohnya yaitu beasiswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Microcredential bidang literasi bagi guru SD dan guru PAUD.

Dalam persyaratan pendaftaran beasiswa ini salahsatunya yaitu guru harus memiliki NUPTK atau nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan.

Apabila guru tidak memilikinya, maka guru yang mendaftar beasiswa tersebut akan menjadi kendala dan mengakibatkan tidak lulus.

NUPTK menjadi syarat wajib mengikuti PPG dalam jabatan Diketahui bagi guru yang mengkuti Pogram Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan harus memiliki NUPTK.

Dan apabila Anda mengikuti pretest dan dinyatakan lulus, para guru juga tidak dapat mengikuti PPG dalam jabatan ketika tidak memiliki NUPTK.

Hal ini dikarenakan sudah tercatat dalam regulasi Kemendikbud, atau dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2020.

NUPTK menjadi syarat honorer bisa menerima honorarium dari dana BOS Aturan ini berlaku apabila dalam situasi normal maksudnya adalah sudah tidak ada bencana lagi baik bencana alam maupun pendemi. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 2 Tahun 2022 tentang petunjuk juknis dan BOS dan dan BOP.

Dalam petunjuk junis dijelaskan bahwa pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada guru dengan beberapa persyaratan, salah satunya pada poin ke- tiganya yaitu memiliki NUPTK.

NUPTK menjadi syarat wajib pencairan tunjangan profesi guru NUPTK sangat berpengaruh dalam pencairan tunjangan profesi guru, karena apabila Anda sebagai guru tidak memiliki NUPTK, maka status TPG nya tidak akan valid.

Yang artinya tunjangan profesi guru tidak dapat dicairkan.

NUPTK sering menjadi syarat wajib mengikuti kegiatan Kemdikbud untuk guru

Keunggulan Cetak Di Greenery $ Terpercaya $ Berkualitas $ Cepat Tepat Waktu $ Harga Bersahabat

Segera Hubungi CS ADMIN Telp/WA 0811-5239-490 IG : greenery_printing Alamat : Jl.Cempaka no.23 (seberang telkom) Palangka Raya

cetakkartunuptkpurukcahu#purukcahu

[sambasnews]

Ribuan Guru PPPK Provinsi Jawa Barat Telah Menerima Tunjangan Profesi Guru Dan Tambahan Penghasilan, Terima Kasih Pemprov Jabar

Ribuan Guru PPPK Provinsi Jawa Barat Telah Menerima Tunjangan Profesi Guru Dan Tambahan Penghasilan, Terima Kasih Pemprov Jabar

Oleh : Rizki Safari Rakhmat Ketua Forum Guru Bersertifikasi Sekolah Negeri (FGBSN) Jawa Barat BANDUNG, SAMBASNEWS.ID – Sejumlah 3304 Guru ASN PPPK yang telah memiliki sertifikat pendidik di Provinsi Jawa Barat telah menerima pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan 7000 Guru ASN PPPK (bagi yang belum bersertifikat pendidik) juga telah menerima Tambahan Penghasilan (Tamsil) untuk pembayaran…

[acehimagecom]

Disdikbud Kota Banda Aceh Cairkan Tunjangan Profesi Guru

Disdikbud Kota Banda Aceh Cairkan Tunjangan Profesi Guru

BANDA ACEH – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh Dr. Saminan, M.Pd memberikan penjelasan tentang jadwal pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG), Kamis, 22 April 2021. Total ada 1.064 orang guru dan pengawas yang akan menerima dengan jumlah dana yang akan ditransfer sebanyak 4,2 milyar Sebagai informasi, ini merupakan kekurangan pembayaran bulan Desember tahun 2020 atau yang…

[miyem081705]

Sistem Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Sistem Online forumguruindonesia.com - Sistem Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Sistem Online. Dengan sistem pembayaran TPG dengan sistem baru, yaitu secara online, diharapakan tidak akan terjadi lagi keterlambatan pembayaran yang disalurkan.

[alissaads]

Sistem Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Sistem Online forumguruindonesia.com - Sistem Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Sistem Online. Dengan sistem pembayaran TPG dengan sistem baru, yaitu secara online, diharapakan tidak akan terjadi lagi keterlambatan pembayaran yang disalurkan.

[michelleads]

Sistem Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Sistem Online forumguruindonesia.com - Sistem Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Sistem Online. Dengan sistem pembayaran TPG dengan sistem baru, yaitu secara online, diharapakan tidak akan terjadi lagi keterlambatan pembayaran yang disalurkan.

[kantorberita]

Guru ASN Non Sertifikasi Kota Bengkulu Segera Terima Tunjangan Profesi dan Tamsil

Guru ASN Non Sertifikasi Kota Bengkulu Segera Terima Tunjangan Profesi dan Tamsil KANTOR-BERITA.COM, KOTA BENGKULU|| Kabar baik datang untuk para Guru ASN Non Sertifikasi di Kota Bengkulu yang selama ini menantikan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Diknas) Kota Bengkulu memastikan bahwa hak mereka akan segera dibayarkan,…

[forumguruindonesiacom]

Sistem Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Sistem Online forumguruindonesia.com - Sistem Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Sistem Online. Dengan sistem pembayaran TPG dengan sistem baru, yaitu secara online, diharapakan tidak akan terjadi lagi keterlambatan pembayaran yang disalurkan.

[arigreenery]

TERBAIK Cetak Sablon Kartu NUPTK Lamandau 0811 5239 490 WA

Hai sahabat Greenery yang perlu cetak Kartu NUPTK di Lamandau cepat murah berkualitas segera hubungi WA 0811 5239 490 kami siap membantu anda.

NUPTK adalah nomor induk yang diberikan bagi seorang pendidik (guru) dan tenaga kependidikan, baik dari kalangan PNS maupun Non PNS. Berfungsi sebagai nomor identitas resmi kependidikan Bapak/Ibu yang nantinya bisa digunakan sebagai identifikasi untuk berbagai program dan kegiatan peningkatan kompetensi dan mutu GTK.

NUPTK diberikan kepada seluruh GTK baik PNS maupun Non-PNS yang memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai dengan surat Direktur Jenderal GTK sebagai Nomor Identitas yang resmi untuk keperluan identifikasi dalam berbagai pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu guru …

Berikut ini 5 manfaat NUPTK bagi guru yang perlu diketahui, yaitu:

NUPTK menjadi syarat wajib mendapatkan beasiswa pendidikan dari Kemendikbud Salah satu contohnya yaitu beasiswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Microcredential bidang literasi bagi guru SD dan guru PAUD.

Dalam persyaratan pendaftaran beasiswa ini salahsatunya yaitu guru harus memiliki NUPTK atau nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan.

Apabila guru tidak memilikinya, maka guru yang mendaftar beasiswa tersebut akan menjadi kendala dan mengakibatkan tidak lulus.

NUPTK menjadi syarat wajib mengikuti PPG dalam jabatan Diketahui bagi guru yang mengkuti Pogram Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan harus memiliki NUPTK.

Dan apabila Anda mengikuti pretest dan dinyatakan lulus, para guru juga tidak dapat mengikuti PPG dalam jabatan ketika tidak memiliki NUPTK.

Hal ini dikarenakan sudah tercatat dalam regulasi Kemendikbud, atau dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2020.

NUPTK menjadi syarat honorer bisa menerima honorarium dari dana BOS Aturan ini berlaku apabila dalam situasi normal maksudnya adalah sudah tidak ada bencana lagi baik bencana alam maupun pendemi. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 2 Tahun 2022 tentang petunjuk juknis dan BOS dan dan BOP.

Dalam petunjuk junis dijelaskan bahwa pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada guru dengan beberapa persyaratan, salah satunya pada poin ke- tiganya yaitu memiliki NUPTK.

NUPTK menjadi syarat wajib pencairan tunjangan profesi guru NUPTK sangat berpengaruh dalam pencairan tunjangan profesi guru, karena apabila Anda sebagai guru tidak memiliki NUPTK, maka status TPG nya tidak akan valid.

Yang artinya tunjangan profesi guru tidak dapat dicairkan.

NUPTK sering menjadi syarat wajib mengikuti kegiatan Kemdikbud untuk guru

Keunggulan Cetak Di Greenery $ Terpercaya $ Berkualitas $ Cepat Tepat Waktu $ Harga Bersahabat

Segera Hubungi CS ADMIN Telp/WA 0811-5239-490 IG : greenery_printing Alamat : Jl.Cempaka no.23 (seberang telkom) Palangka Raya

cetakkartunuptklamandau#lamandau

[kabarjatim]

TPG Tak Cair, Kemenag Sumenep Berhutang Lagi ke Guru Madrasah

Sumenep – Tanggungan hutang pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) belum bisa lepas dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Saat ini Kemenag terhutang lagi ke guru madrasah. Ribuan para pengajar madrasah itu hingga saat ini belum menerima tunjangan profesi guru. Mayoritas mereka mulai khawatir dengan ketidakjelasan pembayaran dari Kemenag Sumenep.

Adapun para…

[satukanal]

Nadiem Makarim Dapat Jatah Anggaran Rp 35,7 Triliun, Untuk Apa?

https://www.satukanal.com/nadiem-bopong-rp-357-triliun-anggaran-pendidikan-untuk-apa-saja/

Nadiem Makarim Dapat Jatah Anggaran Rp 35,7 Triliun, Untuk Apa?

SATUKANAL, MALANG – Walau terbilang sukses di perusahaan lamanya, yaitu Gojek, Nadiem Makarim sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan 2019-2024 terus dipertanyakan berbagai pihak. Baik dari kalangan perguruan tinggi sampai masyarakat, bahkan warganet.

Berbagai artikel, permainan tagar di media sosial (medsos) yang menolak Nadiem, sampai pernyataan berbagai tokoh dilontarkan atas ketidaktepatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas hal itu.

Misalnya, Ketua Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) PBNU KH Agus Sunyoto yang menyatakan, di bawah kepemimpinan Nadiem, pendidikan Indonesia ke depan bisa saja menjadi kacau. Sebab, Nadiem tidak memiliki basic pendidikan.

“Kita sudah paham bahwa mendikbud sekarang ini orang yang tidak punya latar pendidikan. Dia hanya dicetak untuk mencetak teknologi teknokrat, bukan untuk mencetak manusia,” ucap Agus Sunyoto  Senin (28/10/2019) kemarin di UIN Maliki Malang.

Tak hanya itu. Anggaran pendidikan tahun 2020 dengan besaran Rp 35,7 triliun di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun tak luput menjadi sorotan.

Ada kekhawatiran ‘laten’ anggaran pendidikan yang sebagian besar bersumber dari rupiah murni (RM) yaitu 99,97 persen dari total serta sisanya 0,03 persen dari penerimaan negara bukan pajak, akan dibelanjakan untuk penguatan pendidikan sekuler.

Seperti belanja teknokrat-teknokrat dari Amerika, China, India, yang akan masuk ke berbagai kampus di Indonesia, seperti yang dikhawatirkan Agus Sunyoto dalam acara Pembukaan Festival Budaya 2019 dengan tema “Merawat Nusantara dengan Bahasa, Sastra dan Budaya” tersebut.

Lantas anggaran Rp 35,7 triliun tahun depan ini peruntukkan apa sajakah? Benarkah kekhawatiran peruntukan anggaran di bawah Nadiem nantinya akan lebih menguatkan konsep pendidikan sekuler serta lebih pro pada hasil, bukan proses.

Apalagi, sudah disampaikan dalam pidato Jokowi bahwa dirinya meminta seluruh pembantunya fokus pada hasil, bukan proses.

Dari berbagai data yang didapatkan, anggaran Kemendikbud tahun 2020 datang dibagi dengan skala persentase dalam pembelanjaannya. Pertama, dari total Rp 35,7 triliun, 24,9 persen untuk belanja pegawai.

Yaitu untuk gaji pegawai Kemendikbud serta pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) non-PNS. Selain itu sebanyak 31,5 persen untuk belanja barang, antara lain bantuan pemerintah yang digunakan untuk perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.

Untuk belanja modal 4,1 persen dan 39,5 persen untuk belanja bantuan sosial, di antaranya untuk Program Indonesia Pintar (PIP).

Pagu Rp 35,7 triliun ini difokuskan untuk melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan serta kompetensi murid. Rincian kegiatan dan nominal anggaran sebagai berikut:

Program Indonesia Pintar (PIP) Rp 17,9 triliun, sarana pendidikan antara lain untuk revitalisasi SMK dengan menggunakan pendekatan baru “Multiple treatments” yang dinamakan Paket Program Revitalisasi SMK Rp 3,6 miliar.

Untuk pembayaran TPG non-PNS Rp 212,3 miliar, sertifikasi guru Rp 40 miliar, penyelenggaraan ujian nasional Rp 8,4 triliun dan akreditasi satuan pendidikan Rp 85 miliar.

Tak hanya itu. Belanja untuk peningkatan sarana PAUD pun dialokasikan sebesar Rp 720 juta, Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) Rp 60 miliar, dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) Rp 60 miliar.

Untuk belanja beasiswa, dialokasikan sebesar Rp 8,15 miliar dengan rincian untuk beasiswa darmasiswa Rp 650 juta dan beasiswa unggulan sekolah Indonesia di luar negeri Rp 7,5 miliar.

Anggaran lainnya juga akan dialokasikan dalam menyelenggarakan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan (paket A, B dan C), sensor dan pengembangan perfilman, pengembangan kurikulum, pendidikan keluarga, pelatihan guru, serta menyelenggarakan pendidikan jarak jauh berbasis teknologi informasi seperti rumah belajar, tv dan radio edukasi.

Dari data tersebut, apakah dunia pendidikan di bawah kendali Nadiem akan benar-benar sempurna rebah dalam pelukan sistem sekuler. Ataukah akan membuat dunia pendidikan di era revolusi industri 4.0 ini semakin kuat bersaing dengan negara lainnya tanpa meninggalkan pembangunan karakter yang didengungkan sejak era Muhadjir Effendy sebagai mendikbud.

Hanya waktu yang akan menjawabnya, seperti yang diucapkan Nadiem saat banyak pihak mempertanyakan kapasitasnya mengemban jabatan berat tersebut.

[limadetikcom]

TPG Banyak Bocor, Dewan Jatim Minta Gunakan Sistem Online

TPG Banyak Bocor, Dewan Jatim Minta Gunakan Sistem Online

SURABAYA, Limadetik.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur kritisi kinerja Diknas Provinsi Jawa Timur terkait permasalahan kelebihan pembayaran pada tunjangan profesi guru (TPG) Diknas Prov Jatim.

Kritikan itu muncul dari Mathur Husyairi salah satu Anggota komisi E DPRD Jatim. Pria asal Bangkalan itu menilai Pemerintah Provinsi Jatim harus punya sistem atau aplikasi…