#Parlementaria

[suarapenacom]

Novita Wijayanti Minta Pemerintah Bersiap Hadapi Mudik Lebaran Tahun Ini

Suarapena.com, JAKARTA – Novita Wijayanti, anggota Komisi V DPR RI, memberikan pujian kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) yang berlangsung dengan baik. Hal ini disampaikannya dalam rilis media kepada Parlementaria saat Rapat Kerja dengan Menhub, Menteri PUPR, Kepala BMKG, Kepala Basarnas, Kakorlantas Polri serta Operator…

[bogorexpose]

Jutaan Pekerja Bakal Terancam Kehilangan Kerja, Apa Langkah Pemerintah?

JAKARTA – Ancaman puluhan juta orang bakal kehilangan pekerjaan beberapa tahun ke depan mengusik anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher. Politisi Senayan ini mempertanyakan langkah pemerintah menghadapi ancaman tersebut. “Bagaimana dengan kita? Semoga pemerintah Indonesia tidak anteng-anteng saja menghadapi realita tersebut,” katanya, seperti dilansir Parlementaria, Rabu (19/7/2023). Sebab…

[karyakami]

Opini 2 (Zahra)

LGBT adalah singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender. Kampanye tentang LGBT menuai pro dan kontra. Orientasi kelainan seksual itu bertentangan dengan pancasila. Kenapa? Karena, LGBT sangat bertentangan dengan nilai-nilai pancasila di Indonesia, sesuai dengan sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa dan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Opini ini di tegaskan oleh anggota komisi II DPR RI Sodik Mujahid dalam rilisnya yang di terima parlementaria. Mayoritas agama di dunia ini sangat melarang perilaku kelainan LGBT dari agama Kristen, Yahudi, Hindu hingga Islam yang sudah pasti menentang keras LGBT. LGBT menurut agama Islam yaitu sudah ada contoh jelasnya melalui kisah kaum nabi Luth. Karena, kaum nabi Luth yang pertama kali melakukan perbuatan keji tersebut. Dalilnya yaitu:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ “Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?” Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.” (QS: Al-A’raf 80-81).   Sebenarnya orang-orang tuh tau tindakan LGBT ini salah dan mayoritas agama di dunia sangat menentang LGBT. Namun kelainan LGBT saat ini menjadi semakin kontroversial ketika ada organisasi dan gerakan yang terus memperjuangkan hak kebebasan dan normalisasi LGBT.  

[jurnalsultra]

Uji Coba Kendaraan Berbahan Bakar Gas Mendapat Apresiasi dari DPR

Jakarta, JurnalSultra.com – Uji coba kendaraan berbahan bakar gas yang dicanangkan PT. Pertamina Gas Negara (PGN) mendapat apresiasi dari Komisi VII DPR RI. Kendaraan hybrid antara BBM dan gas dicoba pada kendaraan motor dan mobil. Kendaraan ini disambut positif sebagai tren masa depan.  Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari saat ditemui Parlementaria di Kuta, Bali, dalam rangkaian…

[apsny-news]

DPR Berharap Program Kemensos Sentuh Masyarakat dan Tepat Sasaran

ANGGOTA komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti berharap program Kemensos kepada penyandang disabilitas, lansia dan anak-anak yatim langsung menyentuh kepada masyarakat dan tepat sasaran. Demikian disampaikan Endang kepada Parlementaria saat pertemuan tim kunker reses komisi VIII DPR dengan Sekjen Kemensos, Kepala BPKH, serta Asisten Administrasi umum Provinsi Kaltim beserta jajaran, Balikpapan,…

[insidemagz]

Sepanjang 2021, Tingkat Kemiskinan Belum Mampu Diturunkan

Sepanjang 2021, Tingkat Kemiskinan Belum Mampu Diturunkan

PARLEMENTARIA – Catatan penting sepanjang tahun 2021 adalah angka kemiskinan belum mampu diturunkan. Tingkat kemiskinan yang ditargetkan pada 9,2-9,7 persen di tahun 2021, ternyata masih berada di posisi 10,14 persen. Demikian dikemukakan Kapoksi Partai Gerindra di Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam siaran persnya, Selasa, 28 Desember 2021. Selain pertumbuhan ekonomi yang belum mencapau target,…

[kapol-id]

. Yod Mintaraga, Pemilu Usai Kini Saatnya Khusyuk Menjalani Puasa

. Yod Mintaraga, Pemilu Usai Kini Saatnya Khusyuk Menjalani Puasa

CIAWI, (KAPOL).-Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Yod Mintaraga mengajak masyarakat Jawa Barat, khususnya Kota dan Kabupaten Tasikmalaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelaksanaan pesta demokrasi yakni Pemilu 2019 untuk Pilpres dan Pileg telah usai dengan berjalan lancar dan damai.

Kini saatnya menyambut Ramadan…

[indonesia-24]

DPR dan Pemerintah Segera Revisi UU Ciptaker

Menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta agar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja direvisi, pemerintah dan DPR pun harus merespon putusan tersebut dengan bergerak cepat. Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai tenggang waktu 2 tahun dipandang pendek, karena pasal yang dibahas juga banyak. Putusan MK final dan mengikat, untuk itu harus dipatuhi. Dalam rentang waktu 2 tahun ini pemerintah tidak boleh membuat aturan turunan dan membuat regulasi yang didasari UU Ciptaker. "Pemerintah dan DPR harus mengambil keputusan. Pilihan terbaik adalah segera melakukan perbaikan. Waktu yang tersedia sangat sempit mengingat ruang lingkup dan jumlah pasal sangat banyak. Saya melihat putusan itu dari sisi positif. Dengan putusan ini, terlihat jelas independensi MK. Meskipun tidak dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, namun dengan putusan seperti ini fungsi MK sebagai pengawal konstitusi sangat terasa," kata Saleh dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Jumat (26/11/2021) Menurut Ketua Fraksi Partaio Amanat Nasional (F-PAN) DPR RI ini, putusan MK menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan DPR, karena pengalaman membuat omnibus law masih sangat baru di Indonesia. Sangat wajar jika MK memberikan koreksi dan perbaikan. Ke depan, jika ada agenda pembahasan RUU Omnibuslaw atau RUU lainnya, semua catatan yang mengiringi putusan MK ini harus diperhatikan. Misalnya, sambung legislator dapil Sumut II itu, keterlibatan dan partisipasi publik harus merujuk pada UU Nomor 12 Tahun 2011, berhati-hati dalam penyusunan kata dan pengetikan, serta catatan-catatan lain. "Saya berharap putusan MK ini tidak menyebabkan adanya saling tuding dan saling menyalahkan. Yang perlu adalah bagaimana agar pemerintah dan DPR membangun sinergi yang baik untuk memperbaiki. Tentu dengan keterlibatan dan partisipasi publik secara luas dan terbuka," tutup Saleh. Read the full article

[bangusinsembiring]

Sebelum Sessie kedua Reses berlanjut, kita take video untuk Dialog Parlementaria di BE Tv dengan Tema Kebangkitan dan Digitalisasi UKM dimasa Pandemi Covid19 bersama Ibu Elda kepala PLUT dan Ibu Merry UKM Edelwis (di Bengkulu, Bengkulu) https://www.instagram.com/p/CUsCB6nhZMq/?utm_medium=tumblr

[adjose]

Rajoy aseguró estabilidad parlamentaria España.- El presidente de España, Mariano Rajoy, este miércoles aseguró una estabilidad parlamentaria hasta el próximo 2019.

[harianpublik-blog]

Waduh! BPJS Kesehatan Terancam Collaps

Waduh! BPJS Kesehatan Terancam Collaps

Waduh! BPJS Kesehatan Terancam Collaps

Harianpublik.com – Menyusul anggaran BPJS Kesehatan yang terus defisit dari tahun ke tahun, maka lembaga penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) itu terancam collaps. Tren pengelolaan keuangannya selalu negatif.

Anggota Komisi IX DPR RI Andi Fauziah Pujiwatie Hatta mengatakan defisit ini bisa jadi bom waktu dan mempengaruhi layanan kesehatan bagi masyarakat.

Diketahui, BPJS Kesehatan mengalami defisit mencapai Rp 6,23 triliun pada 2015. Sementara pada 2016 sekitar Rp 8,6 triliun. Bahkan, pada 2018 diprediksi defisitnya mencapai Rp 10,05 triliun.

“Negara masih terus membantu menambal defisit dana yang tersedia di DJS. Seperti bom waktu, pada saatnya nanti dana di DJS tidak mencukupi lagi untuk menambal defisit yang ada,” kata Ichi sapaan akrab politisi Golkar itu seperti rilis Parlementaria, Rabu (31/5).

Ketika negara tidak lagi memberi bantuan, barulah akan terlihat BPJS Kesehatan kewalahan membiayai kebutuhan layanan kesehatan. Pemerintah diimbaunya untuk segera memberi perhatian pada persoalan defisit tersebut.

“Kalau tidak segera dilakukan antisipasi yang menyeluruh, BPJS bisa collaps dalam perjalanan mencapai universal health coverage (UHC),” tukas Ichi. [opinibangsa.id / rmol]

Sumber : Source link

[indonesiakomodo]

“ Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat  Dewan Perwakilan Rakyat source https://www.komodoindonesiaopentrip.id/#dc250d9693646372c76fb3cdd32334c4 via Tumblr https://ift.tt/30lOlk7” - http://indonesiakomodokita.blogspot.com/2020/07/komodo-labuan-bajo-open-trip_16.html via Tumblr https://ift.tt/3eJOW4F

http://indonesiakomodokita.blogspot.com/2020/07/parlementaria-terkini-dewan-perwakilan.html

[nonosijo]

Download Font Artistik Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat - Dewan Perwakilan Rakyat #desaingrafis #downloadfont #fontartistik #desainudangan #desainbrosur #percetakan #digitalprinting #downloadvektor

Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat  Dewan Perwakilan Rakyat source https://www.desainpremium.com/2019/03/download-ribuan-font-bagus-unik.html#bacedfa377a942229149079d3ef6f6c4

[pikirkanrakyat]

Asep Sopari: “Saya Ingin Peran Pengawasan DPRD Makin Diperkuat”

Asep Sopari: “Saya Ingin Peran Pengawasan DPRD Makin Diperkuat”

PARLEMENTARIA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya periode 2019-2024, Asep Sopari Al Ayubi, menyoroti korelasi yang kuat antara tingkat IPM dengan pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Sedemikian jauh, ia menduga, boleh jadi semua berkorelasi juga dengan pengalokasian APBD Kabupaten Tasikmalaya.

Pandangan itu disampaikan saat berkenan memenuhi…

[ctvsalitalnet-blog]

Chat 'La Botica': Fujimoristas acordaron votar en grupos para la cuestión de confianza

New Post has been published on https://www.ctvsatelital.net/chat-la-botica-fujimoristas-acordaron-votar-en-grupos-para-la-cuestion-de-confianza/

Chat 'La Botica': Fujimoristas acordaron votar en grupos para la cuestión de confianza

En las conversaciones también se refieren a la propuesta de la bicameralidad, tema del referéndum

Chat ‘La Botica’: Fujimoristas acordaron votar en grupos para la cuestión de confianza

30 de Octubre del 2018 – 08:28 » Textos: Redacción multimedia » Fotos: Andina/El Comercio

Nuevas conversaciones del chat ‘La Botica‘ salen a la luz. Resulta que los parlamentarios de Fuerza Popular realizaron coordinaciones para dividirse en grupos para votar la cuestión de confianza que solicitó el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, ante el Parlamento.

En las imágenes, reveladas por El Comercio, se puede apreciar que la parlementaria fujimorista Úrsulta Letona es quien marca la pauta para que sus colegas puedan votar tal como se acuerda.

“Amigos, definido, el sentido será así para que cada encargado oriente. Se quedan pocos verdes los ambas y salen los que pueden votar o verde si se requiere, o rojo si el mensajes es con las justas. Kari (Karina Beteta) tú te encargas del último grupo”, escribió ex vocera de Fuerza Popular.

Como se recuerda, el 19 de setiembre el Congreso de la República aprobó la cuestión de confianza al Ejecutivo. En Fuerza Popular se registró 32 votos a favor, 11 en contra y 13 abstenciones.

En las conversaciones, Úrsula Letona se refiere al tema de la bicameralidad, tema propuesto para el referéndum, e indicó que si aumentaban el número de legisladores, esa propuesta en la consulta popular no iba a pasar.

“Sí, pero es una oportunidad. Aumentaremos (el número de congresistas) y no pasará en el referéndum“, se lee en lo escrito por la parlamentaria en el chat ‘La Botica‘.

[kapol-id]

H. Ruhimat, PPP Masih Berkesempatan Duduk di Kursi Pimpinan

H. Ruhimat, PPP Masih Berkesempatan Duduk di Kursi Pimpinan

SINGAPARNA, (KAPOL).-Mantan Ketua DPC Partai Persatuan Pembanguna (PPP) Kabupaten Tasikmalaya, H. Ruhimat mengakui partainya kalah dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Tasikmalaya. Akibatnya, kekuasaan di gedung parlemen harus rela direbut oleh Partai Gerindra yang meraih kursi terbanyak yakni 9 kursi. Sementara itu, PPP harus puas dengan meraih 7 kursi atau turun 2 kursi dari jumlah sebelumnya.

“Ya,…