#Pajak Kendaraan Bermotor
Explore tagged Tumblr posts
Text
Gubernur Banten Resmi Teken Pergub Pembebasan Pajak Kendaraan
RASIOO.id – Gubernur Banten Andra Soni resmi menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) Banten Nomor 170 Tahun 2025 tentang Pembebasan Pokok dan/atau Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kebijakan ini menjadi kado dari Pemerintah Provinsi Banten bagi masyarakat, khususnya menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah. “Berapa tahun pun masyarakat menunggak pajak kendaraan, pokok dan dendanya akan…
0 notes
Text
Pemprov Bengkulu Bentuk Satgas Optimalisasi Pendapatan, Targetkan Pajak Kendaraan Bermotor
Pemprov Bengkulu Bentuk Satgas Optimalisasi Pendapatan, Targetkan Pajak Kendaraan Bermotor Kantor-Berita.Com, Bengkulu|| Saat ini, kondisi ekonomi global dan nasional sedang menghadapi tantangan besar. Inflasi, ketegangan geopolitik, serta dampak perubahan iklim menjadi faktor utama yang memengaruhi stabilitas ekonomi, termasuk di Provinsi Bengkulu. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan…
#atasi stagnasi ekonomi#balik nama kendaraan#daerah Bengkulu#denda pajak#Evaluasi pajak kendaraan#Insentif pajak#Optimalisasi#Pajak Kendaraan Bermotor#Pendapatan daerah#Program bebas denda#Satgas Pendapatan Daerah#tingkatkan PAD#Pajak Kendaraan
0 notes
Text
BPRS Bhakti Sumekar Permudah Pembayaran Pajak Kendaraan dengan BBS Mobile
SUMENEP, MaduraPost – BPRS Bhakti Sumekar, tak henti-hentinya terus berupaya meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat. Salah satu inovasi terbaru mereka adalah penyediaan fasilitas pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui aplikasi BBS Mobile. Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar, H. Hairil Fajar mengungkapkan, bahwa layanan ini terwujud berkat kerja sama dengan Kantor Bersama Samsat…
#BBS Mobile#Berita Sumenep#BPRS bhakti sumekar#fitur#Layanan#Madurapost#masyarakat#Nasabah#pajak kendaraan bermotor#Sumenep
0 notes
Text
DBH PKB untuk Kabupaten/Kota Belum Terealisasi 100 Persen, Ini Penjelasan Badan Keuangan Provinsi
Hargo.co.id, GORONTALO – Dana bagi hasil (DBH) dari hasil pajak kenderaan bermotor (PKB) untuk kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo triwulan IV dikabarkan belum terealisasi 100 persen. Hal ini pun berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah kabupaten dan kota. Ya, kegiatan-kegiatan yang pembiayannya bersumber dari mata anggaran DBH, terancam tak akan teralisasi. Jika hal ini…
0 notes
Text
Mulai 2025, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Diberlakukan di Kebumen, Pemprov Jateng Siapkan Relaksasi Pajak
KEBUMEN, Kebumen214.com – Pemerintah secara resmi mulai memberlakukan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kabupaten Kebumen pada 5 Januari 2025. Kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Continue reading Mulai 2025, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor…
#Mulai 2025#Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Diberlakukan di Kebumen#Pemprov Jateng Siapkan Relaksasi Pajak
0 notes
Text
Pemutihan Pajak Kendaraan Banten 2025 Kapan Dibuka?
Gubernur Banten, Andra Soni, resmi menandatangani Peraturan Gubernur Banten Nomor 170 Tahun 2025 tentang Pembebasan Pokok dan/atau Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada 27 Maret 2025. Kebijakan ini menjadi kabar baik bagi masyarakat Banten sebagai bagian dari program kado Idul Fitri 1446 H dari Pemerintah Provinsi Banten. Pemutihan Pajak Kendaraan Banten 2025 Melalui kebijakan ini,…
0 notes
Text
Ini Provinsi yang Kasih Hadiah Lebaran, Hapus Tunggakan Pajak Kendaraan
JAKARTA – Lebaran 2025 membawa angin segar bagi masyarakat Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pemerintah kedua provinsi ini resmi mengumumkan program pemutihan pajak kendaraan, yang menghapuskan tidak hanya denda tetapi juga tunggakan pajak kendaraan bermotor. Program ini menjadi hadiah spesial bagi pemilik kendaraan yang ingin melunasi kewajibannya dengan lebih ringan. Dengan pemutihan ini, pemilik…
0 notes
Text
Pemprov Jabar Hapus Tunggakan Pajak Kendaraan, Mulai 20 Maret hingga 6 Juni 2025
Bandung, BuletinNews.com – Kabar gembira bagi pemilik kendaraan di Jawa Barat! Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar) menghapus seluruh tunggakan pajak kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, tanpa batasan jumlah tahun. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan bahwa kebijakan ini berlaku bagi seluruh kendaraan yang memiliki tunggakan pajak hingga tahun 2024…
0 notes
Text
Dedi Mulyadi : Pemutihan Pajak Kendaraan untuk Ringankan Beban Masyarakat
BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memutuskan menerapkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor bagi tunggakan tahun 2024 ke bawah. Langkah ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah. Kebijakan yang mulai berlaku pada 20 Maret hingga 6 Juni 2025 ini disambut antusias oleh masyarakat. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar…
0 notes
Text
Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Hingga Tahun 2024 Resmi Dihapus Gubernur Jabar
LOCUSONLINE, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan kebijakan baru untuk menghapus seluruh tunggakan pajak kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, bagi masyarakat yang belum membayarkan kewajiban hingga tahun 2024. Kebijakan ini berlaku bagi masyarakat dan badan usaha yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Jawa Barat dan Polda Metro…
0 notes
Text
PT Toyota Astra Motor (TAM) resmi mendapatkan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM) hybrid sebesar 3%. Subsidi ini berlaku untuk dua model asal Jepang tersebut, yaitu Kijang Innova Zenix dan Yaris Cross hybrid.
Sebelumnya, tarif PPnBM untuk Kijang Innova Zenix adalah 7%, namun sejak Januari 2025 turun menjadi 4%. Sementara itu, Yaris Cross hybrid mengalami penurunan tarif dari 6% menjadi 3%.
Jika dikonversi ke rupiah, penurunan ini mengurangi harga dua model tersebut masing-masing sekitar Rp10 juta hingga Rp13 juta.
Dikutip dari laman resmi toyota.astra.co.id, harga Kijang Innova Zenix Hybrid dibanderol mulai dari Rp467.700.000, sementara Yaris Cross Hybrid dijual dengan harga mulai dari Rp436.300.000.
Mengapresiasi kebijakan pemerintah terkait insentif untuk mobil hybrid. Menurutnya, langkah ini dapat memberikan dampak positif terhadap daya beli masyarakat.
Langkah ini diharapkan semakin memperkuat pasar EV di Indonesia dan memberi kontribusi yang signifikan dalam pencapaian target net zero emission yang dicanangkan pemerintah pada 2060 mendatang.
Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) tahun 2024, Toyota menguasai pasar di segmen hybrid dengan kontribusi sebesar 62,3%. Model paling laris adalah Kijang Innova Zenix Hybrid dengan penjualan 26.470 unit (75,12%), diikuti oleh Yaris Cross Hybrid sebanyak 4.144 unit (11,67%).
Selain itu, Toyota Alphard Hybrid mencatat penjualan 3.838 unit (10,89%), diikuti oleh Toyota Vellfire Hybrid dengan 510 unit, Toyota Camry Hybrid 152 unit, dan Toyota Corolla Cross Hybrid sebanyak 109 unit.
Dengan adanya insentif ini, diharapkan penetrasi mobil hybrid di Indonesia semakin meningkat, mendukung transisi menuju kendaraan ramah lingkungan serta mendukung target emisi nol pemerintah pada 2060.
#hybridtoyota #hargahybrid #toyota #innovazenixhybrid #yariscrosshybrid
More Info :
📞 call : 088211567518
*Member Of Astra*
PT Astra International Tbk
TSO - Auto2000 Sudirman Menara Astra
Jl. Jend Sudirman Kav 5 Jakarta Pusat
https://www.instagram.com/p/DHP7811Jv_D/?igsh=MXR4OWo1d3Zid2E4OA==

0 notes
Text
Catat! Pemutihan Pajak Sudah Berlaku Hari ini di Polres Bogor
RASIOO.id – Kepolisian Resor (Polres) Bogor menjelaskan keputusan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengenai kebijakan pembebasan tunggakan atas pokok dan denda pajak kendaraan bermotor yang berlangsung dari 20 Maret hingga 6 Juni 2025. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat No.970/Kep.154-Bapenda/2025. Kanit Regident Polres Bogor, Iptu Akhmad Sayogi, menyebutkan bahwa…
0 notes
Text
Pemprov Bengkulu Turunkan Tarif PKB dan BBNKB, Meringankan Beban Masyarakat
Pemprov Bengkulu Turunkan Tarif PKB dan BBNKB, Meringankan Beban Masyarakat KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU|| Plt Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, memberikan kabar baik bagi masyarakat Provinsi Bengkulu terkait pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pemerintah Provinsi Bengkulu secara resmi menetapkan kebijakan penurunan tarif PKB dan BBNKB untuk…
#Kebijakan pajak kendaraan#Pajak Kendaraan Bermotor#Penurunan tarif#Tarif BBNKB#tarif PKB Bengkulu#Pajak Kendaraan#Rosjonsyah
0 notes
Text
Peluang dan Tantangan Industri Asuransi Menurut Hengky Lim Ph.D, Bisakah ACPI Mencapai Target Pendapatan Premi?
Hengky Lim Ph.D menjelaskan bahwa PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia (ACPI) berencana mencapai pertumbuhan pendapatan premi sebesar 10% pada tahun 2025, dengan target meningkat dari sekitar 15 triliun IDR tahun lalu menjadi 16,5 triliun IDR. Namun, meskipun perusahaan memiliki keyakinan tinggi terhadap pertumbuhan di masa depan, kondisi pasar tetap penuh tantangan.
Saat ini, bisnis utama ACPI adalah asuransi kebakaran dan asuransi kendaraan bermotor, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hengky Lim Ph.D menunjukkan bahwa penurunan penjualan mobil dan lemahnya daya beli konsumen membatasi ruang untuk pertumbuhan asuransi kendaraan bermotor. Selain itu, meskipun pasar properti didorong oleh kebijakan stimulus pemerintah, kepercayaan pembeli dan tingkat aktivitas pasar masih memerlukan waktu untuk pulih. Oleh karena itu, untuk mencapai targetnya, ACPI perlu menemukan celah pertumbuhan melalui optimasi struktur bisnis, penyesuaian strategi pasar, dan dukungan dari kondisi ekonomi makro.
Hengky Lim Ph.D berpendapat bahwa meskipun ACPI menghadapi tantangan, masih ada banyak faktor positif di pasar, terutama dukungan kebijakan pemerintah yang dapat membawa peluang baru.
1.Bonus Pasar dari Rencana Pembangunan 3 Juta Unit Rumah Rencana Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, untuk membangun 3 juta unit rumah dapat menjadi faktor penting yang mendorong pertumbuhan kinerja ACPI. Hengky Lim Ph.D menekankan bahwa jika rencana ini berhasil dijalankan, hal itu akan langsung meningkatkan pasar properti dan secara tidak langsung meningkatkan permintaan untuk asuransi rumah. Aktivitas pasar properti biasanya diikuti dengan peningkatan kredit pemilikan rumah (KPR) dari bank, dan kerja sama antara perusahaan asuransi seperti ACPI dengan bank akan memungkinkan mereka untuk lebih langsung terlibat dalam ekosistem keuangan properti, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan pendapatan premi.
Selain itu, kebijakan pemerintah untuk memperpanjang stimulus pajak pertambahan nilai (DTP) di sektor perumahan hingga Desember 2024 ini, akan membantu menurunkan biaya pembelian rumah, yang pada akhirnya akan meningkatkan permintaan perumahan dan mendorong pertumbuhan pasar asuransi properti. Berdasarkan data, pada September 2024, pendapatan premi asuransi properti ACPI telah meningkat 5% dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan potensi pasar di sektor ini.
2.Lingkungan Suku Bunga Rendah Membantu Pertumbuhan Pasar Asuransi yang Stabil Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dan cenderung mempertahankan suku bunga rendah untuk mendukung pertumbuhan pasar properti dan konsumsi. Hengky Lim Ph.D berpendapat bahwa suku bunga rendah tidak hanya dapat menurunkan biaya kredit rumah, meningkatkan niat beli rumah, tetapi juga dapat memperkuat daya beli konsumen secara keseluruhan, yang membantu mempercepat penjualan produk asuransi.
Industri asuransi biasanya mendapatkan manfaat dari lingkungan suku bunga yang stabil, karena suku bunga rendah dapat meningkatkan aktivitas pasar keuangan dan meningkatkan tingkat pengembalian investasi produk asuransi. Selain itu, suku bunga yang lebih rendah juga berarti bahwa ACPI dapat memperoleh pembiayaan dengan biaya lebih rendah, yang membantu mengoptimalkan struktur modal dan meningkatkan kemampuan ekspansi bisnisnya.
Namun, meskipun peluang pasar cukup signifikan, Hengky Lim Ph.D juga mengingatkan bahwa asuransi kendaraan bermotor adalah salah satu sumber pendapatan utama bagi ACPI, sementara penjualan mobil di pasar Indonesia menunjukkan tren penurunan. Terpengaruh oleh pelambatan pertumbuhan ekonomi global dan penurunan daya beli konsumen, pasar penjualan mobil tidak sesuai harapan, yang mungkin memberikan tekanan pada bisnis asuransi kendaraan bermotor ACPI.
Di sisi lain, Hengky Lim Ph.D menyatakan bahwa daya beli konsumen di beberapa daerah Indonesia masih rendah, yang dapat mempengaruhi tingkat penetrasi produk asuransi. ACPI perlu merancang strategi pasar yang lebih terarah untuk memperluas cakupan asuransi mereka. Misalnya, mereka dapat bekerja sama dengan bank dan pengembang properti untuk meluncurkan lebih banyak produk asuransi properti yang cocok untuk kalangan berpenghasilan menengah ke bawah, dan menawarkan opsi pembayaran yang lebih fleksibel untuk meningkatkan penerimaan pasar.
Hengky Lim Ph.D menyarankan agar para investor memantau implementasi kebijakan stimulus pemerintah pada 2025. Jika pasar properti menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang signifikan, ekspektasi pertumbuhan bisnis ACPI akan semakin kuat, dan harga saham mereka mungkin akan mengalami kenaikan jangka pendek. Investor harus mengikuti dengan cermat kinerja pasar ACPI yang didukung oleh kebijakan pemerintah, serta menyesuaikan strategi investasi berdasarkan data pasar dan penyesuaian bisnis perusahaan.
0 notes
Text
Tim Pembina Samsat-Polda Bersinergi Optimalkan Layanan Pajak Kendaraan Bermotor
Tim Pembina Samsat-Polda Bersinergi Optimalkan Layanan Pajak Kendaraan Bermotor #Polri #PoldaGorontalo #TimPembina #Samsat #ProvinsiGorontalo #LayananPajak #KendaraanBermotor
Hargo.co.id, GORONTALO – Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi bersilaturrahim dengan Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Angesta Romano Yoyol, Selasa (07/11/2023). Tim pembina teresebut terdiri dari Direktur Lalu Lintas Polda Gorontalo Kepala Badan Keuangan Provinsi dan Kepala Perwakilan PT Jasa Raharja Cabang Gorontalo. Silaturahmi dini dilaksanakan sekaligus dengan melaporkan pelaksanaan kegiatan…

View On WordPress
#Bersinergi#Kendaraan Bermotor#Layanan Pajak#Polda Gorontalo#Polri#Provinsi Gorontalo#Samsat#Tim Pembina
0 notes
Text
Tunggakan Pajak Kendaraan di Kebumen Tembus Rp 61,5 Miliar, Tren Meningkat Tajam di 2024
KEBUMEN, Kebumen24.com – Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Kebumen terus mengalami peningkatan signifikan dalam enam tahun terakhir. Berdasarkan data per 31 Desember 2024, total tunggakan pajak kendaraan di wilayah ini mencapai Rp 61,5 miliar, dengan jumlah kendaraan yang menunggak sebanyak 164.011 unit. Continue reading Tunggakan Pajak Kendaraan di Kebumen Tembus Rp 61,5…
0 notes