#PK KSP Moeldoko

[kbanews]

Antisipasi Kecurangan dalam PK KSP Moeldoko, Kader Demokrat Siap Dampingi SBY dan AHY Turun ke Jalan

JAKARTA | KBA – Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Andi Arief bilang kader partai, simpatisan, dan rakyat pejuang demokrasi sedang mempersiapkan diri turun ke jalan. Hal ini akan dilakukan mendampingi Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jika ada yang bermain-main soal keadilan dalam perkara Peninjauan Kembali…

[realita-lampung]

DPD Partai Demokrat Lampung Sambut Gembira Putusan MA

DPD Demokrat Lampung menyambut gembira putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jendral (Purn) Moeldoko. Dalam kasus itu, Moeldoko menggugat Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). “Hari ini memutuskan menolak gugatan PK pihak Moeldoko terhadap partai demokrat. Demokrat Lampung sangat gembira atas putusan yang sangat adil walaupun sejak awal kita melihat gugatan tersebut hanyalah Dagelan yang coba coba ingin terus membe gal partai demokrat oleh moeldoko,”tegas Ketua Bakomstrada DPD Demokrat Lampung, Deni Ribowo pada, Kamis (9/8/2023). Deni mengatakan, Keputusan adil ini membuktikan bahwa peradilan dan hukum yang ada di negeri kita betul betul berpihak pada kebenaran.”Dan bagi kami partai demokrat Lampung ini merupakan sebuah kado istimewa terhadap ulang tahun ke 46 ketua umum partai demokrat AHY,”ucap Deni. Dengan adanya putusan MA itu sambung pria yang akrab di sapa DRB, menambah militansi kader partai besutan SBY yang ada di Bumi Rua Jurai. Apalagi tahapan Pemilu semakin dekat. “Semakin membuat kami para kader yang ada di daerah terutama di Lampung semakin militan dan semakin peduli terhadap kepentingan masyarakat sebagaimana diketahui pemilu semakin dekat tahapan tahapan Pemilu sudah semakin dekat dan partai demokrat Lampung siap memenangkan Pemilu siap memenangkan hati masyarakat,”ujarnya. Dia mengatakan, ditolaknya PK Moeldoko oleh MA menjadi bukti jika demokrasi masih dijunjung tinggi di Indonesia dan gagalnya upaya pihak Moeldoko dalam merampas hak-hak demokrasi partai demokrat. Kado istimewa di ulang tahun AHY yaitu putusan PK Moeldoko ditolak sehingga meyakinkan seluruh masyarakat Indonesia bahwa partai demokrat benar benar berjuang untuk masyarakat Indonesia.Dan demokrat Lampung sekali mengucapkan selamat hari lahir kepada Mas AHY, Putusan MA ini menjadi kado terindah, semoga terus kuat semoga semakin kokoh menjadi pemimpin partai dan insya Allah menjadi pemimpin Indonesia ke depan,”tandasnya. Diketahui, Upaya Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menggugat kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat kandas. Ini setelah Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) tersebut. Dalam kasus itu, Moeldoko menggugat Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Permohonan PK Moeldoko telah terdaftar dengan nomor perkara 128 PK/TUN/2023. Adapun, anggota majelis adalah Lulik Tri Cahyaningrum dan Cerah Bangun. "Panitera Pengganti Adi Irawan," demikian bunyi situs resmi MA tersebut. Sebagaimana diketahui, Moeldoko tiba-tiba mengeklaim menjadi Ketum Partai Demokrat ewat Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara. Namun, pendaftaran kepengurusannya ditolak oleh Menkumham. Moeldoko lalu memutar dengan menggugat AD/ART Partai Demokrat dengan Ketum AHY yang disahkan Menkumham ke PTUN Jakarta. Gugatan Moeldoko itu kalah di tingkat pertama, banding, dan kasasi. Moeldoko tidak tinggal diam dan mengajukan PK. Read the full article

[mediaban]

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menanggapi unggahan Pakar Hukum Tata Negara, Prof Denny Indrayana di media sosial Twitter, terkait pengambilalihan Partai Demokrat oleh KSP Moeldoko lewat upaya PK di Mahkamah Agung (MA). Presiden RI yang keenam ini mengaku mendapat informasi dari salah seorang mantan menteri. Menurut SBY, mengenai info adanya tangan-tangan …

[sultraperdetik]

Anies Baswedan Disemprot Moeldoko karena Pernyataan tentang Pembangunan Jalan

SULTRAPERDETIK, -Anies Baswedan, calon Presiden RI dari Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat, kembali mendapat kritikan dari Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Kritikan tersebut berkaitan dengan pernyataan Anies mengenai program pemerintah terutama pembangunan jalan. Moeldoko menjelaskan bahwa pembangunan jalan, khususnya jalan tol, di era kepemimpinan Jokowi juga ditujukan untuk masyarakat…

[gosulsel]

Lawan Manuver Moeldoko, Demokrat Maros Dampingi Ni'matullah ke PTUN - Gosulsel

MAROS, GOSULSEL.COM - Sepertinya KSP Moeldoko masih kukuh untuk mengambil alih partai Demokrat dari tangan anak Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) Agus Harimurti Yudhoyono(AHY). Hal itu setelah kepala staf kepresidenan itu mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan mahkamah konstitusi. Namun,...

http://gosulsel.com/2023/04/06/lawan-manuver-moeldoko-demokrat-maros-dampingi-nimatullah-ke-ptun/

#Demokrat

[tangerangraya]

Sikapi PK KSP Moeldoko, Demokrat Tangsel Tegaskan Siap Melawan

Tangerang Selatan – DPC Partai Demokrat Tangsel akan tetap loyal terhadap Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua DPD Banten Hj. Iti Octavia Jayabaya dalam menjaga marwah partai dari Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Hal tersebut diutarakan langsung oleh Ketua DPC Partai Demokrat Tangsel Julham Firdaus, ketika menyikapi Peninjauan Kembali (PK) dari KSP Moeldoko di Mahkamah Agung…

[ayojalanterus]

Adakah Yang Mau Mengudeta Ketua Umum PDIP?

 KONTENISLAM.COM - AKHIR-akhir ini banyak politisi dan pengamat politik ramai membicarakan kudeta yang dilakukan Jenderal TNI (Purn), Moeldoko, terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Di balik peristiwa tragis tersebut, adakah orang yang terinspirasi, berpikir atau merencanakan untuk mengkudeta Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri? Para kader muda Partai Banteng seperti Maruarar Sirait (Ara), Budiman Sujatmiko, Arif Budimanta, apakah Anda semua mempunyai rencana untuk menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) seperti yang telah dilakukan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko bersama kader Partai Demokrat yang kecewa dengan kepemimpinan AHY? Mosok nyali Anda kalah sama Moeldoko yang berumur lebih tua? Pada 2014, Maruarar Sirait gagal menjadi Menkominfo karena tidak disetujui oleh Megawati. Menurut informasi di kalangan politisi PDIP waktu itu, Ara dituduh sebagai salah seorang kader muda di Partai Banteng yang hendak menggulirkan KLB PDIP. Oleh karena itu, meskipun Ara sudah berada di Istana Kepresidenan untuk dilantik Jokowi sebagai Menkominfo, terpaksa dibatalkan hanya gara-gara tidak disetujui pimpinan partainya. Padahal waktu itu, Ara sudah lengkap mengenakan kemeja putih. Sebagai gantinya, diangkatlah Rudiantara, seorang profesional di dunia komunikasi yang juga pernah menjadi direksi di perusahaan BUMN yakni di PT Semen Gresik (sekarang PT Semen Indonesia) dan PT PLN. Tentu saja Ara merasa kecewa yang amat sangat. Waktu itu juga Ara segera meluncur dari Istana Presiden Kepresidenan menuju kediaman Ketua Umum PDIP di Jl Teuku Umar Jakarta. Dia mau menemui Megawati Soekarnoputri. Sayangnya, Ketua Umum PDIP tersebut tidak bisa ditemui Maruarae Sirait. Meskipun Ara adalah putra tokoh senior PDIP, Sabam Sirait, namun kalau Megawati sudah marah dengan kadernya, hal itu tampaknya tidak bisa diampuni. Petugas Partai Demikian juga Jokowi. Walaupun dia sebagai Presiden, tetapi di mata Megawati Soekarnoputri dia tetap sebagai ‘Petugas Partai’. Oleh karena itu, kewenangan yang dimiliki Jokowi sebagai Presiden, sesungguhnya bersifat semu. Dalam kenyataannya, Jokowi tidak berdaya manakala berhadapan dengan Megawati. Sejak Jokowi menjadi Presiden pada 2014, dalam berbagai kesempatan Megawati selalu menyatakan bahwa Jokowi adalah Petugas Partai. Atribut yang disandang inilah yang membatasi ruang gerak politik Jokowi sebagai Presiden. Kembali kepada peristiwa politik dramatis KLB Partai Demokrat yang dilakukan KSP Moeldoko. Banyak spekulasi yang menyebutkan bahwa Moeldoko hanya berperan sebagai pelaksana kudeta terhadap Partai Demokrat. Sementara master mind-nya adalah Jokowi. Apalagi, sampai sekarang Jokowi diam membisu atas perilaku bawahannya itu yang telah melakukan kudeta atas kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Diamnya Presiden ini seolah mengonfirmasi dugaan bahwa Jokowi-lah yang berada di balik KLB Partai Demokrat. KLB ini sesungguhnya tidak semata-mata untuk melengserkan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat (PD). Tetapi juga bertujuan untuk mereduksi pengaruh Susilo Bambang Yudhoyono di Partai Demokrat. Spekulasi politik lain menyebutkan bahwa skenario KLB PD ini merupakan bagian dari strategi PDIP dalam rangka semakin mengokohkan sebagai partai berkuasa menjelang Pemilu 2024. Oleh karena itu, kemudian dilakukan langkah politik untuk mengkerdilkan atau membonsai partai oposisi. Sejumlah pengamat menyebutkan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diperkirakan juga tidak akan luput dari operasi politik kotor yang akan dilakukan partai penguasa. Sebenarnya, pada Pemilu 2019 lalu, jumlah perolehan suara dan perolehan kursi di DPR untuk Partai Demokrat menurun dari posisi keempat pada 2014, menjadi posisi ketujuh dari 9 partai di DPR, dengan perolehan suara sebanyak 7,77 % suara nasional (10.876.507). Namun, hingga kini pengaruh SBY di partai berlambang Mercy itu masih sangat kuat. Oleh karena itu, PDIP berkepentingan untuk menghilangkan pengaruh Presiden RI keenam itu. Pelaksanaan KLB Partai Demokrat yang digelar Jumat 5 Maret 2021 lalu, adalah untuk meruntuhkan kekuasaan SBY di Partai Demokrat. Mereka yang telah melakukan kudeta terhadap AHY, bisa saja menyatakan bahwa langkah politik yang mereka lakukan itu untuk memutus dinasti politik. Padahal, sesungguhnya mereka ingin memutus pengaruh politik SBY di Partai Demokrat. Kalau benar politisi muda Indonesia saat ini risau dengan dinasti politik, maka PDIP juga merupakan parpol yang masih memberlakukan dinasti politik. Sejak akhir Orde Baru sampai sekarang, PDIP masih dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri. Dia sudah lebih dari 20 tàhun menjadi Ketua Umum PDIP. Apakah para politisi muda di PDIP tidak bosan dipimpin Megawati? Saya yakin masih banyak para kader muda dan politisi energik di PDIP yang masih memiliki idealisme dan integritas serta loyalitas kepada partai. Saya yakin para politisi muda di PDIP sudah paham implikasi dari adanya dinasti di tubuh parpol. Dinasti politik di tubuh Parpol bisa menghambat regenerasi dan kaderisasi partai. Apalagi sekarang usia Megawati sudah tidak muda lagi seperti dulu. Dia sudah berumur 74 tàhun, lahir 23 Januari 1947. Sementara SBY berumur 71 tàhun, lahir 9 September 1949. SBY sebenarnya sudah mengalihkan tongkat kepemimpinan partai kepada kader muda yakni AHY, kendati Ketua Umum PD ini adalah putranya sendiri. Sementara PDIP, sampai sekarang masih dipimpin Ketua Umum yang sudah lanjut usia. Sangat boleh jadi, Megawati sedang galau atau dilanda kebingungan, apakah estafet politik akan diserahkan kepada Puan Maharani atau Prananda. Keduanya adalah putra putri Megawati Soekarnoputri dari suami yang berbeda. Muhammad Prananda Prabowo, biasa dipanggil Prananda. Saat ini Prananda Prabowo dipercaya sebagai Ketua DPP PDIP bidang Ekonomi Kreatif periode 2019-2024. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Ruang Pengendali dan Analisis Situasi PDIP. Sosok yang satu ini tidak pernah muncul ke permukaan apalagi tampil di media massa. Sebaliknya, Puan Maharani, lebih banyak dikenal publik karena begitu Jokowi berkuasa pada 2014, dia langsung diangkat sebagai menteri meskipun banyak kalangan yang meragukan kemampuan dan kapasitasnya. Nah pada periode kedua Jokowi sebagai Presiden ini, Puan Maharani sengaja ditempatkan sebagai Ketua DPR RI. Meski Prananda tidak pernah muncul ke permukaan, namun di internal PDIP sendiri dia memiliki faksi sendiri yang berbeda dengan kelompok Puan Maharani. Menurut seorang politikus, kepentingan politik Prananda dan Puan Maharani berbeda. Misalnya, dalam kasus dugaan korupsi Bansos yang melibatkan Wakil Bendahara PDIP Juliari Batubara, lebih banyak terkait dengan kepentingan Puan Maharani dan kroninya. Sementara itu, Prananda dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, lebih banyak mengurus proses rekrutmen dan seleksi kader partai yang akan ditempatkan di lembaga legislatif. Termasuk proses seleksi untuk para calon kepala daerah dari PDIP. Meski demikian, proses rekrutmen dan seleksi calon kepala daerah PDIP, juga tidak sepi dari praktik suap dan korupsi. Menurut catatan SETARA Institute, kader PDIP menjadi penyumbang terbanyak dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK sepanjang 2018. Delapan kepala daerah dari partai berlambang banteng moncong putih itu terjerat kasus korupsi. Kedelapan orang tersebut antara lain mantan Bupati Ngada Marianus Sae, mantan Bupati Bandung Barat Abubakar, mantan Bupati Purbalingga Tasdi, dan mantan Walikota Blitar Samanhudi Anwar. Kemudian yang lebih tragis adalah OTT KPK pada pekan terakhir November 2020 hingga pekan pertama Desember 2020. Hanya Dalam waktu sepuluh hari, KPK sukses menjaring tiga kader PDIP. Ketiga kader PDIP yang terjaring KPK itu adalah Walikota Cimahi yang juga Ketua DPC PDIP Kota Cimahi Ajay Priatna (27 November 2020), Bupati Banggai Laut yang juga Ketua DPC PDIP Banggai Laut Wenny Bukamo (3 Desember), dan Menteri Sosial yang juga Wakil Bendahara Umum PDIP Juliari Batubara (6 Desember). Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, PDIP menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. “Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapapun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tersebut,” ujar Hasto sebagaimana dikutip dari laman resmi PDIP, Minggu (6/12). Nah, dengan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan kader PDIP, apakah ada di antara kader muda Partai Banteng ini yang berkeinginan menggelar KLB seperti yang dilakukan di tubuh Partai Demokrat? Kita tunggu saja keberanian dan nyali dari para politisi muda PDIP untuk bisa menggulingkan Megawati Soekarnoputri dari kursi Ketua Umum PDIP. Tjahaja Gunawan Wartawan Senior (rmol.id)

source https://www.kontenislam.com/2021/03/adakah-yang-mau-mengudeta-ketua-umum.html source https://www.ayojalanterus.com/2021/03/adakah-yang-mau-mengudeta-ketua-umum.html

[kbanews]

Kritik PK Moeldoko, Din Syamsuddin: Pembajakan Demokrasi

JAKARTA | KBA – Guru Besar Politik Islam FISIP UIN Jakarta, Din Syamsuddin mengatakan, adanya pengajuan Peninjauan Kembali (PK) oleh KSP Moeldoko atas kasus klaim kepemimpinan Partai Demokrat patut dinilai merusak demokrasi Indonesia. Bagaimana tidak, kata mantan Ketum PP Muhammadiyah itu, seseorang yang bukan anggota partai dan tidak memiliki kartu anggota yang sah dapat merebut keketuaan…

[malangtoday-blog]

Pak Moeldoko Akui Presiden Jokowi Sedang Puyeng Hadapi Banyak Pihak

Presiden Jokowi bersama Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko, di Istana Merdeka, Kamis (26/9). Foto: M Fathra Nazrul Islam/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengonfirmasi info soal Joko Widodo (Jokowi) sedang puyeng menyusun kabinet untuk pemerintahan mendatang. Menurut Moeldoko, Presiden Ketujuh RI itu harus menghadapi banyak pihak dalam menyusun kabinetnya.

Moeldoko menyampaikan hal itu saat dimintai tanggapan tentang pernyataan Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid soal Presiden Jokowi sedang puyeng membagi kursi menteri kepada parpol pendukungnya. “Pastilah, menghadapi orang banyak kan ya puyeng,” ujar Moeldoko di kantornya, Rabu (16/10).

Sebelumnya, Hidayat yang juga wakil ketua MPR mengaku diberitahu soal keinginan Jokowi bertemu Presiden PKS M Sohibul Iman. Namun, Hidayat menganggap saat-saat ini bukan momentum tepat untuk mempertemukan Jokowi dengan Sohibu.

“Timing juga dipentingkan. Nanti jangan sampai kesannya ada pertemuan, kemudian artinya mau koalisi, mau gabung, minta menteri. Ribet lagi nanti jadinya. Karena Pak Jokowi saja saya kira hari-hari ini cukup puyeng memikirkan porsi kementerian untuk seluruh partai pendukungnya. Kan partai pendukung beliau tidak sedikit,” tutur Hidayat.

Politikus yang akrab disapa dengan panggilan HNW itu menambahkan, Presiden Jokowi merancang kabinet dengan komposisi 45 persen menteri dari partai politik, sedangkan 55 persen profesional. Dengan demikian, jatah kursi untuk parpol sekitar 16.

Di sisi lain, ada enam parpol yang sejak awal mendukung Jokowi. “Pasti tidak mudah membagi,” tukasnya.(fat/jpnn)

Source : https://malangtoday.net/flash/nasional/pak-moeldoko-akui-presiden-jokowi-sedang-puyeng-hadapi-banyak-pihak/

MalangTODAY

[dulurganjar]

MENCARI CAPRES ALTERNATIF 2024 DARI MOELDOKO, GANJAR PRANOWO, AIRLANGGA HARTARTO, PUAN MAHARANI, PRABOWO, AHY HINGGA ANIES BASWEDAN DAN RIDWAN KAMIL.

Oleh: Saiful Huda Ems.

Terdapat banyak lembaga survei yang telah merilis hasil surveinya mengenai Calon-calon Presiden R.I 2024, namun anehnya masing-masing lembaga survei antara satu dengan yang lainnya berbeda jauh mengenai popularitas dan elektabilitasnya terhadap sosok atau figur yang dimunculkannya. Kadang yang teratas diduduki oleh Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dll., namun kadang pula tiba-tiba lembaga survei lainnya mendadak berubah, yakni Anies Baswedan di posisi teratas, kemudian Agus Harimurti Yudhoyono, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dll. Dari sini kita bisa menyimpulkan, bahwa survei-survei itu sepertinya tidak objektif, tidak akurat, tidak kredibel, dan terkesan sesuai kepentingannya sendiri-sendiri.

Meskipun demikian saya melihat ada beberapa point penting mengenai klasifikasi masing-masing figur yang akan muncul di pertarungan Pilpres 2024 mendatang ditinjau dari sisi ideologinya. Dan baru setelah itu saya akan mencoba mengelompokkan figur-figur tersebut dalam kecenderungan karakter dari kelompoknya masing-masing. Pertama bisa saya golongkan sebagai kelompok Nasionalis Religius, yang kedua kelompok Nasionalis Abangan, dan yang ketiga kelompok Islam Politik. Di bagian kelompok Nasionalis Religius ini ada sejumlah nama yang berbanding lurus dengan model atau karakter Presiden Jokowi, yakni Moeldoko, Ganjar Pranowo dan Airlangga Hartarto. Untuk kelompok Islam Abangan ada figur seperti Prabowo, Agus Harimurti Yudhoyono dan Puan Maharani, sedangkan untuk kelompok Islam Politik ada figur seperti Anies Baswedan dan Ridwan Kamil.

Nasionalis Religius adalah sebuah ideologi politik yang berciri khas memadukan antara unsur-unsur nasionalisme dan keagamaan. Nasionalisme Abangan adalah ideologi politik yang memadukan antara unsur-unsur nasionalisme dan kepercayaan, sedangkan Islam Politik adalah ideologi politik yang menjadikan agama sebagai jargon atau kamuflase untuk meraih kepentingan politiknya. Dari pengelompokan ideologi dan figur-figur politik yang tergolong di dalamnya itu, kita bisa menarik kesimpulan akan adanya tiga kekuatan besar yang akan bertarung di Pilpres 2024 kelak. Yang menjadi persoalan kemudian, bagaimana dengan kans para figur tersebut untuk memenangkan pertarungan di Pilpres 2024. Mari kita telaah satu persatu:

1. Moeldoko: Beliau ini merupakan figur dari kalangan militer namun sangat berjiwa sipil dan nyantri. Meskipun beliau seorang mantan Panglima TNI namun beliau sekarang menduduki jabatan dan ketua-ketua di organisasi kemasyarakatan. Selain menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) R.I, beliau juga menjadi Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan beberapa Ormas lainnya. Selain itu Moeldoko juga pernah mendirikan Masjid di Jombang, dan sangat dekat dengan para Ulama dan tokoh agama lainnya. Meskipun demikian, Moeldoko nyaris tidak pernah mempolitisasi agama untuk kepentingan politiknya, bahkan semua orang tau beliau merupakan figur pejabat publik yang selalu terdepan melawan radikalisme di Indonesia ini. Kekurangan yang dimiliki oleh Moeldoko sampai saat ini hanyalah belum mantabnya posisi beliau di partai politik, akan tetapi jika nantinya Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang dimenangkannya, haqul yakin beliau akan menjadi figur sentral Capres R.I 2024. Bagaimana jika kemudian Partai Demokrat KLB nantinya kalah? Tidak masalah, masih banyak parpol besar lainnya yang tidak memiliki figur populer dan memiliki kemampuan leadership setangguh Moeldoko, karena itu kelak Moeldoko akan dipinang oleh Parpol-Parpol lainnya untuk menjadi Capres 2024.

2. Ganjar Pranowo: Selain menjadi Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo dikenal sebagai aktivis Marhaenis. Karena itu, masyarakat pecinta Bung Karno kelak akan memberikan dukungan penuh untuk Ganjar Pranowo. Selain itu Ganjar Pranowo di Jateng terlihat sangat mesra sekali dengan warga Nahdliyin, dengan demikian, selain mendapatkan dukungan dari kelompok Nasionalis, Ganjar juga akan banyak mendapatkan dukungan dari kelompok santri. Namun sayangnya seperti halnya Moeldoko, posisi Ganjar Pranowo di Partai Politik juga belum benar-benar mantab, karena di internal PDIP masih ada tokoh lain yang akan diusung jadi Capres atau Cawapres yakni Puan Maharani.

3. Airlangga Hartarto: Beliau selain memimpin Golkar, juga dikenal aktif mereformasi sistem kepartaian. Karena itu bisa kita lihat, ketika partai-partai lain sibuk mencari figur untuk Capres dari kalangan partainya, Golkar fokus membangun sistem partainya sendiri, hingga Golkar nampak lebih modern dari partai-partai lainnya. Sayangnya, untuk kondisi Indonesia hal tersebut belum bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia, olehnya Golkar kalah cepat dibanding Gerindra yang banyak menjual figur, namun setidaknya ini masih dalam konteks untuk Indonesia kontemporer. Kalau untuk Indonesia paska 2024, mungkin partai yang fokus memperbaiki sistem seperti Golkarlah yang akan memimpin. Oleh karena itu satu-satunya yang akan menjadi andalan kemenangan Airlangga Hartarto kedepan hanyalah kinerja mesin partai Golkar sendiri, kecuali jika Airlangga Hartarto berkoalisi dengan Moeldoko yang akan banyak didukung oleh kelompok-kelompok mantan Relawan Jokowi-MA dan Ormas lintas agama, atau Ganjar Pranowo yang akan banyak didukung oleh kelompok Soekarnois dan Islam Nasionalis.

4. Prabowo: Selain menjadi Menhan, Prabowo juga konon disukai oleh banyak purnawirawan TNI. Namun sayangnya Prabowo yang bolak-balik nyapres dari Pemilu ke Pemilu dan selalu kalah ini akan membuat para pendukungnya bosan. Selain itu dengan masuknya Prabowo ke lingkaran Kabinet Indonesia Maju yang berarti telah berkoalisi dengan musuh bebuyutan politiknya, yakni Jokowi, maka menjadikan para pendukung Prabowo telah menyebrang ke Anies Baswedan. Olehnya, jika Prabowo kembali maju nyapres di 2024, bakal dipastikan banyak kehilangan suara.

5. AHY: Selain praktis hanya mengandalkan ketokohan ayahnya (SBY) yang pernah menjabat sebagai Presiden RI dua periode, AHY juga pernah kalah dalam pertarungan politik di tingkat lokal (PILKADA DKI Jakarta 2017). Oleh karena itu sangat susah sekali untuk mendongkrak AHY agar menang di Pilpres 2024. Meskipun demikian, AHY ini cukup beruntung, bahwa setelah Jokowi tak bisa lagi mencalonkan sebagai Capres 2024, masyarakat Indonesia hanya mengenal sedikit nama tokoh politisi populer selain Prabowo yang dikenal dengan Capres gagal. Akan tetapi karena banyaknya elit politik yang sudah trauma dengan karakter SBY dan Partai Demokratnya yang tak pernah setia jika diajak koalisi, maka AHY di PEMILU 2024 hanya akan menjadi figur yang untuk rame-remean Pemilu saja, dalam artian AHY hanya akan menjadi Capres figuran 2024 belaka dan ia tak akan pernah jadi Capres yang lolos verifikasi KPU.

6. Puan Maharani: Selain menjadi Ketua DPR R.I Puan merupakan anak kesayangan Megawati yang sangat dikenal oleh masyarakat, baik di tingkat elit, kelas menengah maupun bawah. Berkat ibunya yang memimpin PDIP, Puan pasti akan memiliki keunggulan lobi struktural. Sayangnya, Puan terlanjur terjebak bermain api dengan Ganjar Pranowo, akibatnya kekuatan struktural dan kultural PDIP atau kaum Nasionalis akan terpecah, dimana kelompok struktural akan berada di pihak Puan Maharani sedangkan kelompok kulturalnya akan berada di pihak Ganjar Pranowo. Maka kalau Puan mau maju jadi Capres 2024, pasti akan melakukan kalkulasi politik terlebih dahulu. Jika sudah terlihat peta politik sesungguhnya, maka Puan nantinya akan menyerah dan mempersilahkan Ganjar Pranowo yang maju jadi Capres 2024 atau sebaliknya.

7. Anies Baswedan: Gubernur DKI Jakarta ini memang sangat terkenal tangkas bersilat lidah, juga sangat mahir memprovokasi massa yang dimabok agama. Karena itu semua lawan-lawan politik Anies tidak ada yang meragukan kans Anies untuk maju di Pilpres 2024. PKS pasti sudah memesan duluan untuk menjagokan Anies di Pilpres 2024, bahkan NASDEM pun sepertinya sudah lama menjajaki untuk menjagokan Anies. Namun setau saya sejarah di Indonesia ini belum pernah menunjukkan kemenangan kelompok Islam Politik yang sekarang direpresentasikan melalui figur Anies, setiap pertarungan dari Pemilu ke Pemilu Nasional selalu dimenangkan oleh kelompok Nasionalis yang berkoalisi dengan kelompok Religius (NU). Oleh karena itu berat sekali bagi Anies untuk menang di Pilpres 2024, kecuali kelompok Nasionalis Religius di negeri ini sudah tertidur pulas dan tak pernah terjaga untuk menghadang kelompok-kelompok radikal.

8. Ridwan Kamil (RK): Selain menjadi Gubernur Jawa Barat, RK merupakan figur politik yang suka main kiri-kanan. Ideologi politiknya yang sangat labil ini untuk jangka pendek memang terbukti sangat manjur hingga RK pernah menang dalam pertarungan Pilkada Bandung dan di Pilkada Jabar. Namun masyarakat Indonesia nampaknya semakin lama semakin faham dengan prilaku RK yang berideologi Nano-Nano ini. Pagi idealis sore kompromis, musim hujan Soekarnois musim kemarau Riziekis, sangat labil sekali. Meski demikian semua politisi akan mencatat mengenai pundi suara pemilih Jawa Barat yang terbesar di Indonesia, oleh karena itu baik buruknya RK akan tetap menjadi pertimbangan para Capres 2024 untuk menjadi pendampingnya (sebagai Cawapres).

Peta Politik PILPRES 2024 bersama semua plus minus masing-masing figur sudah saya kemukakan tanpa adanya motif kepentingan apa-apa selain keinginan untuk terwujudnya Kejayaan Negara Republik Indonesia. Pilihan sepenuhnya saya serahkan pada pembaca. Demikian. Wallahu a'lamu bissawab...(SHE).

7 Juni 2024.

Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Pemerhati Politik.

[ayoeseksina-blog]

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Sebut Peran Projo Seperti TNI, Tanggapan Ketua DPP PKS Mardani

Ayoe Seksina Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Sebut Peran Projo Seperti TNI, Tanggapan Ketua DPP PKS Mardani Artikel Baru Nih Artikel Tentang Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Sebut Peran Projo Seperti TNI, Tanggapan Ketua DPP PKS Mardani Pencarian Artikel Tentang Berita Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Sebut Peran Projo Seperti TNI, Tanggapan Ketua DPP PKS Mardani Silahkan Cari Dalam Database Kami, Pada Kolom Pencarian Tersedia. Jika Tidak Menemukan Apa Yang Anda Cari, Kemungkinan Artikel Sudah Tidak Dalam Database Kami. Judul Informasi Artikel : Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Sebut Peran Projo Seperti TNI, Tanggapan Ketua DPP PKS Mardani Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera turut berkomentar atas pernyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Purnawirawan Moeldoko http://www.unikbaca.com

[kbanews]

Jamiluddin Ritonga: MA Harus Tegakkan Keadilan Menolak Gugatan PK KSP Moeldoko

JAKARTA | KBA – Mantan Wamenkumham Denny Indrayana mencuit bahwa Mahkamah Agung (MA) akan mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terkait legalitas Partai Demokrat. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai seharusnya MA menolak upaya tersebut. “Sebab, yang dijadikan obyek gugatan judicial review atau…

[kbanews]

MA Tolak PK Moeldoko, AHY: Partai Demokrat akan Selalu Bersama Koalisi Perubahan

JAKARTA | KBA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sangat bersyukur bahwa Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan kubu Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. AHY menegaskan, masyarakat berharap Partai Demokrat masih tetap berlayar bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies Rasyid Baswedan dalam Pilpres 2024. “Terima…

[kbanews]

PK Moeldoko Ditolak 18 Kali, AHY: Putusan MA Rasional

JAKARTA |  KBA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) rasional berdasarkan hati nurani karena telah memenangkan Partai Demokrat secara telak 18-0 dan menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan kubu Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. “Semoga yang mulia mendapatkan pembalasan setimpal atas komitmennya penegak hukum di negeri ini,…