#Organisasi Perangkat Daerah

[tangerangraya]

Waduh! Kerja 14 Dinas di Tangsel Disoal Nih, Kenapa Ya?

Tangerang Selatan – Empat Belas (14) Organisasi Perangkat Daerah di Kota Tangsel mendapatkan sorotan dari Komisi II DPRD Tangsel. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Coffe Morning bersama Pokja Wartawan DPRD Tangsel, Jumat, (27/12/2024). 14 OPD tersebut terdiri dari, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas…

[madurapost]

Komisi IV DPRD Pamekasan Tancap Gas Gelar Sidak ke Lima OPD

PAMEKASAN, MaduraPost – Sejak terbentuknya alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Pamekasan yang baru, Komisi IV DPRD Pamekasan langsung bergerak cepat dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja. Komisi yang dipimpin oleh Halili Yasin ini terbilang paling aktif dalam mengawasi kinerja OPD di Pamekasan, menunjukkan keseriusan untuk memastikan…

[kantorberita]

Pembinaan Statistik Sektoral di Bengkulu Tengah: Tingkatkan Kualitas Data, Wujudkan Kebijakan Tepat Sasaran

Pembinaan Statistik Sektoral di Bengkulu Tengah: Tingkatkan Kualitas Data, Wujudkan Kebijakan Tepat Sasaran KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU TENGAH|| Penjabat Bupati Bengkulu Tengah Dr. Heriyandi Roni, M.Si., secara resmi membuka acara Pembinaan Statistik Sektoral dengan tema “Pembinaan Metadata Statistik bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).” Acara yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS)…

[hargo-news]

Kinerja Pimpinan OPD Pemkab Gorontalo Dievaluasi

Hargo.co.id, GORONTALO – Memasuki kuartal enam bulan kedua tahun anggaran 2024, Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo melakukan evaluasi kinerja para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo. Evaluasi kinerja dilakukan pada rapat pimpinan yang dilangsungkan di aula Madani Kantor Bupati Gorontalo, Senin (1/7/2024). Menurut Nelson Pomalingo,…

[detikkota]

Bupati Sumenep Lakukan Safari Ramadhan Perdana ke Pulau Giligenting

SUMENEP, detikkota.com – Bupati Sumenep, Achmad Fauzi beserta jajaran melakukan Safari Ramadhan perdana ke Pulau/Kecamatan Giligenting. Kegiatan dipusatkan di Balai Desa Gedugan, pada Kamis (13/4/2023). Ikut dalam rombongan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sumenep, Edy Rasiyadi, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Jajaran Muspika Giligenteng, Kepala Desa se-Kecamatan…

[asulistianto]

Mengenal Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 jo Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No. 16/2018 jo Perpres 12/2021) sebagai pedoman baru pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ) membawa pokok-pokok perubahan yakni lahirnya pengaturan baru, adanya perubahan istilah dan perubahan definisi juga adanya beberapa perubahan pengaturan. Lahirnya pokok-pokok perubahan ini memberikan dampak pada berubahnya peran dan perubahan tugas dan tanggungjawab pihak-pihak yang terlibat dalam proses PBJ.

Berikut perkenalan singkat pihak-pihak dalam Proses PBJ menurut Perpres No.16/2018 jo Perpres No. 12/2021 :

1. PA (Pengguna Anggaran)

PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah (Pasal 1 ayat 7). Pengertian PA ini sama dengan pengertian Pengguna Anggaran dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Pembendaharaan Negara). Sama dengan Perpres sebelumnya, Perpres No. 16/2018 ini juga tidak menjelaskan secara rinci siapa saja yang memiliki kewenangan sebagai PA, sehingga penentuan PA dalam PBJ ini dikembalikan pada ketentuan dalam UU Perbendaharaan Negara.

UU Pembendaharaan Negara menentuakan bahwa PA untuk Kementerian adalah Menteri dari masing-masing Kementerian, sedangkan untuk Lembaga maka yang menjadi PA adalah pimpinan lembaga. Adapun PA perangkat daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

2. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)

KPA dalam Pepres No. 16/2018 terdiri atas dua jenis yakni KPA pada pelaksanaan APBN dan KPA pada pelaksanaan APBD. KPA pada pelaksanaan APBN merupakan pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan (Pasal 1 ayat 8). Sedangkan KPA pada pelaksanaan APBD merupakan pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah (Pasal 1 ayat 9). Kewenangan untuk mendelegasikan sebagian tugas pelaksanaan anggaran kepada KPA  adalah PA sehingga penentuan siapa yang menjadi KPA tidak dibatasi oleh Perpres No.16/2018.

3. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)

PPK merupakan pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah (Pasal 1 ayat 10).

4. Pejabat Pengadaan

Pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau E-purchasing (Pasal 1 ayat 13).

5. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

UKBJ merupakan unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan PBJ (Pasal 1 ayat 11). Unit ini merupakan gabungan dari fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang disertai dengan fungsi pendukung lainnya (LKPP).

6. Pokja Pemilihan (Kelompok Kerja Pemilihan)

Pokja Pemilihan merupakan sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia (Pasal 1 ayat 12). Sebelumnya Pokja Pemilihan ini dikenal dengan nama Pokja ULP.

7. Agen Pengadaan

Agen Pengadaan merupakan hal yang baru diatur oleh Perpres No. 16/2018. Dalam peraturan ini, Agen Pengadaan didefinisikan sebagai UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan PBJ yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan (Pasal 1 ayat 16)

8. Penyelenggara Swakelola

Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola (Pasal 1 ayat 17). Adapun yang dimaksud dengan swakelola menurut Perpres No.16/2018 ialah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

Pengaturan sebelumnya (Perpres No.54/2010) menentukan 3 tipe swakelola yakni swakelola tipe I dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi (K/L/D/I) Penanggung Jawab Anggaran, swakelola tipe II dilakukan oleh instansi pemerintah lain pelaksana swakelola dan swakelola tipe III adalah swakelola yang dilakukan oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Dalam Perpres No. 16/2018 diatur 4 Tipe Swakelola yakni dengan menambahkan swakelola Tipe III yang dilaksanakan oleh Organisasi Kemasyarakatan (Pasal 47).

9. Penyedia (Penyedia Barang/Jasa Pemerintah)

Penyedia merupakan salah satu pihak yang mengalami perubahan definisi, dimana dalam Perpres No.16/2018 ini, Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak (Pasal 1 ayat 28).

Perubahan yang dibawa oleh Perpres No. 16/2018 ini tidak membawa dampak perubahan yang signifikan secara menyeluruh terhadap peran dari pihak-pihak pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah, meski demikian perubahan yang ada mengandung hal-hal yang esensial dan patut untuk diketahui oleh para Pelaku Usaha yang hendak berkontestasi dalam PBJ.

[caturprasetyanews]

Berkah Di Bulan Ramadhan 1444 H Bakti Sosial UPTD Puskesmas Geureudong Pase Adakan Kegiatan Sunat massal

LHOKSUKON | Catur Prasetya News- Dalam Rangka menyemarakkan Amal Ibadah Puasa Ramadhan 1444 Hijriah. salahsatu Desa Terpencil Di Kabupaten Aceh Utara, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas kesehatan (Dinkes) Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui UPTD Puskesmas Geureudong Pase menggelar kegiatan sunat massal di aula Puskesmas setempat ,Senin, (03 /4/ 2023)

Menurut amatan Tim Media Catur Prasetya News dilapangan Kegiatan Sunnat Massal tersebut dalam Rangka Bakti Sosial dalam bulan Ramadhan dengan Jumlah anak yang di sunat sebanyak 20 orang berasal dari 11 desa di Wilayah kerja PKM Geureudong Pase.

Kepala UPTD Puskesmas Geureudong Pase, Ns Jasroni , S. Kep , saat di konfirmasi media ini menyebutkan, kegiatan sunat massal ini diperioritaskan kepada Anak yatim piatu dan anak fakir miskin dari keluarga yang kurang mampu dengan harapan bisa mengurangi beban ekonomi keluarga sekaligus menunaikan kewajiban yang di perintahkan dalam agama islam, tutur Jasroni.

Lanjut dalam kesempatan itu Jasroni juga menyampaikan rasa terimakasih dan apresiasi yang setinggi tinginya kepada seluruh staf PKM dan muspika Geureudong Pase yang telah berpartisipasi baik dana maupun tenaga sehingga kegiatan ini bisa berjalan sesuai harapan.

Kepala UPTD Puskesmas Geureudong Pase Mengharapkan mengharapkan kegiatan seperti ini menjadi kegiatan rutin setiap tahunnya dibulan Ramadhan bisa terus berjalan oleh karena itu kita butuh dukungan dari semua pihak dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. "Alhamdulillah, kegiatan berjalan lancar dan setiap anak yang disunat mendapat bingkisan dan sumbangan dari petugas UPTD Puskesmas Geureudong Pase, " pungkas Jasroni.

Di kesempatan yang sama Camat Geureudong Pase, Mardani, S. sos juga menyampaikan bahwa kegiatan ini hendaknya menjadi event tahunan untuk membantu anak anak saudara kita yg kurang mampu ini sebagai bentuk kepedulian kita sesama muslim dibulan ramadhan dan ini harus dipertahankan agar tetap berjalan disetiap tahunnya, "tutup camat.

Report Rasyiddin, Editor Redaksi, Voice Over Chandra

Geredong Pase, 4/4/23

[lampung7com]

Visi Maju Lampung: Gubernur Mirza Rilis 18 Program Kerja untuk Pembangunan 5 Tahun ke Depan

LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan visinya, “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”, serta 18 program kerja unggulan saat memimpin Briefing Perdana bersama Wakil Gubernur Jihan Nurlela. Acara yang berlangsung di Lantai III Balai Keratun, Bandar Lampung, ini diikuti oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Dalam…

[turisiancom]

TURISIAN.com - Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata atau Disporapar Kota Malang terus menggenjot strategi untuk menarik lebih banyak wisatawan ke kota pendidikan ini. Kepala Disporapar Kota Malang, Baihaqi, menegaskan bahwa kolaborasi semua pihak menjadi kunci utama dalam meningkatkan daya tarik wisata Kota Malang. "Peran semua elemen sangat penting, mulai dari kelompok sadar wisata hingga pengelola hotel dan restoran. Semua memiliki keterkaitan yang saling mendukung," ujar Baihaqi, Kamis, 27 Februari 2025. Langkah strategis yang ditempuh Disporapar adalah memperkuat promosi pariwisata dengan melibatkan pelaku usaha dan organisasi terkait. Baihaqi menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor, termasuk agen perjalanan, perhimpunan hotel, hingga badan promosi pariwisata. Tak hanya itu, Disporapar juga menggandeng organisasi perangkat daerah lain, seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup. "Pariwisata itu bergerak secara menyeluruh. Dari penyediaan sarana prasarana, pengaturan lalu lintas, perawatan jalan, hingga keindahan taman kota. Semuanya berkontribusi dalam menciptakan pengalaman terbaik bagi wisatawan," katanya. Berdasarkan catatan Disporapar, sepanjang 2024, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Malang mencapai 3,1 juta orang. BACA JUGA: Kartu Multi Trip Kini Hadir di Stasiun Kota Malang, Seperti Ini Bentuknya Angka ini menjadi pijakan bagi pemerintah untuk terus berinovasi dalam mengembangkan potensi wisata lokal. Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang, Agoes Basoeki, menyambut baik upaya ini. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha harus terus ditingkatkan demi menjaga keberlanjutan industri pariwisata. "Kolaborasi ini bukan sekadar mendatangkan wisatawan, tetapi juga menciptakan rasa aman dan nyaman bagi mereka," ujar Agoes. "Dalam beberapa tahun terakhir, kami melihat dampak positif dari sinergi ini bagi masyarakat Kota Malang," sambungnya. Dengan semangat kebersamaan, Disporapar optimistis dapat menjadikan Kota Malang sebagai destinasi wisata yang semakin diminati. Kota yang dikenal dengan udara sejuk dan ragam destinasi menarik ini pun bersiap menyambut lebih banyak wisatawan di masa mendatang. ***

[kabartangsel]

Gubernur Banten Andra Soni Ingatkan Pelayanan Pendidikan Berkualitas

Gubernur Banten Andra Soni mengingatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan sebaik mungkin. Ia mengatakan, program dan kegiatan harus dirasakan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. “Kita pastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu milik rakyat, bukan miliki OPD maupun Gubernur dan Wakil Gubernur. Maka…

[rasiooid]

Pulang Retret di Magelang, Gubernur Banten Andra Soni Tancap Gas Pimpin Rapat Koordinasi

RASIOO.id – Gubernur Banten Andra Soni pimpin Rapat Koordinasi Pimpinan Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan BUMD Pemerintah Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Minggu, 2 Maret 2025. Ia mengingatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan sebaik mungkin. program dan kegiatan harus dirasakan dan…

[tangerangraya]

Pengawasan Sangat Penting, Waka DPRD Tangsel Tegaskan APBD Hak Rakyat!

Tangerang Selatan – Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel, Wanto Sugito, meminta pers berperan aktif untuk bersama-sama mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangsel Tahun 2025, sebesar Rp 4,8 triliun. Menurut politisi PDI Perjuangan ini, duit rakyat yang dikelola oleh Pemkot Tangsel, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD)-nya adalah untuk peningkatan pelayanan kepada…

[pilarsultra]

Gubernur Sultra Akan Menilai Kinerja OPD Secara Objektif, Bukan ‘Background’ Politik

PILARSULTRA.COM — Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen (Pur) TNI Andi Sumangerukka menegaskan bahwa tidak merombak terhadap jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang kini bertugas di Sultra. Gubernur Sultra Andi Sumangerukka saat ditemui di Kendari, Sabtu mengatakan bahwa dalam pemerintahannya akan mengedepankan persatuan dan kerja sama tanpa membeda-bedakan latar belakang politik. Ia…

[kantorberita]

Pemkot Bengkulu Targetkan 10 Besar Lomba Inovasi Daerah IGA 2024

Pemkot Bengkulu Targetkan 10 Besar Lomba Inovasi Daerah IGA 2024 KANTOR-BERITA.COM, KOTA BENGKULU|| Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu menargetkan kembali masuk dalam 10 besar Lomba Inovasi Daerah atau Innovative Government Award (IGA) tahun 2024. Untuk mencapai target ini, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Eko Agusrianto memberikan arahan khusus dalam acara bimbingan kepada seluruh…

[hargo-news]

Mampu Tingkatkan Perolehan DAK, OPD Harus Diberi Reward

Mampu Tingkatkan Perolehan DAK, OPD Harus Diberi Reward #LegislatorMenara #DPRDKabupatenGorontalo #JayusdiRivai #Reward #OPD

Hargo.co.id, GORONTALO – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Gorontalo, Jayusdi Rivai menyarankan kepada pihak eksekutif untuk memberikan reward kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang mampu meningkatkan perolehan dana alokasi khusus (DAK). “Karena biasa ukuran keberhasilan penambahan dana (DAK) itu, karena dia berhasil mengelola, merencanakan dengan baik. Maka, seharusnya…

[detikkota]

Bupati Fauzi Imbau Pejabat OPD Tak Hambat Kerja Wartawan

SUMENEP, detikkota.com – Bupati Sumenep, Achmad Fauzi meminta seluruh pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sumenep untuk tidak memperlambat kerja-kerja wartawan. “Jangan sampai wartawan susah mendapatkan informasi karena Kepala OPD-nya tidak dapat ditemui atau susah dihubungi untuk dikonfirmasi,” ingat Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, Sabtu (8/4/2023). Bupati Fauzi…