#Melaksanakan Rakor Pendampingan

[gooselacom]

KPU Sumut Melaksanakan Rakor Pendampingan untuk Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 di Kantor KPU Sumut

KPU Sumut Melaksanakan Rakor Pendampingan untuk Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 di Kantor KPU Sumut

Medan – KPU Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) pendampingan penyusunan laporan keuangan semester I tahun 2024 di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Sumut. Rakor tersebut dilaksanakan di aula Kantor KPU Provinsi Sumut, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 35 Medan, Kamis – Minggu, (18-21/7/2024). Rakor secara resmi dibuka oleh Sapran Daulay Sekretaris…

[transpublikid]

KPU Sumut Melaksanakan Rakor Pendampingan untuk Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 di Medan

KPU Sumut Melaksanakan Rakor Pendampingan untuk Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 di Medan

MEDAN – KPU Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melaksanakan rapat koordinasi (rakor) pendampingan penyusunan laporan keuangan semester I tahun 2024 di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Sumut yang dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 21 Juli 2024, di aula Kantor KPU Provinsi Sumut. Rakor secara resmi dibuka oleh Sapran Daulay Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara, yang didampingi oleh…

[mediajiwalangit]

Menuju Cimahi Kota Layak Anak

Cimahi, MJL | Pada tanggal 13 Juni 2022, Pemerintah Daerah Kota Cimahi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) pembinaan dan pendampingan Gugus Tugas Kota Layak Anak tahun 2024 bersama perangkat daerah terkait. Kepala DP3AP2KB Cimahi, Fitriani Manan, dalam laporannya menyampaikan tujuan dari diadakannya rakor ini adalah:   - Meningkatkan koordinasi dalam gugus tugas kota layak anak dan menyamakan persepsi terkait capaian indicator kota layak anak tahun 2024. - Menginformasikan instrument penilaian KLA kepada perangkat daerah. - Melakukan evaluasi, monitoring, dan persamaan persepsi mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan dalam memewujudkan kota layak anak.   Sementara itu, Pj. Wali Kota Cimahi, Dicky Saromi, menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan Cimahi selama 20 tahun kedepan juga fokus pada pembangunan SDM yang unggul, berdaya saing, berkarakter, berketahanan social budaya yang tangguh. Sejalan dengan visi tersebut, kota layak anak menjadi bagian penting karena merupakan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.   Untuk mewujudkan kota layak anak di Kota Cimahi, sinergitas dan kolaborasi seluruh stakeholders diperlukan. Bappelitbangda memegang strategis untuk mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan kota layak anak dalam perencanaan pembangunan kota. Dicky berharap tahun 2024 ini Kota Cimahi dapat kembali meraih predikat kota layak anak sebagai komitmen dalam pemenuhan hak anak. Evaluasi dari tahun sebelumnya menjadi langkah penting dalam meningkatkan standard dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam penilaian Kota Layak Anak diminta untuk menyiapkan kelengkapan data-data yang diperlukan untuk penilaian Kota Layak Anak Tahun 2024.   (Red) https://mediajiwalangit.my.id/anggota-dprd-kbb-deni-setiawan-dari-fraksi-pdi-p-sudah-selesai-melaksanakan-reses-masa-persidangan-ii-tahun-sidang-ke-iv-dprd-kbb/ Read the full article

[realita-lampung]

Dalduk KB Lampung Utara Rakor Percepatan Penanganan Stunting

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk KB) Kabupaten Lampung Utara menggelar rapat koordinasi Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Tahun 2023 di ruang Siger Pemkab setempat, Kamis (14/12/2023). Kegiatan dipimpin Seketaris Daerah Lekok didampingi Kepala Dinas Dalduk KB Muzarin Daud dan dihadiri Kepala Bappeda Andi Wijaya serta beberapa kepala dinas, kepala badan, kabag, dan camat se-Kabupaten Lampung Utara. Dalam kesempatan itu, Kepala Dalduk KB Lampung Utara, Muzarin Daud mengatakan kegiatan dilakukan berdasarkan peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Kemudian, peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 21 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia tahun 2021-2024. Selain itu, keputusan Bupati Lampung Utara Nomor B/269/38-LU/HK/2022 tentang Perubahan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor B/146/38-LU/HK/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Lampung Utara tahun 2023. "Kegiatan ini juga meningkatkan efektivitas pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Lampung Utara,” ujar Muzarin. Sekdakab Lampung Utara, Lekok mengatakan rapat koordinasi yang dilaksanakan dinilai sangat penting. Untuk mengevaluasi dan meningkatkan sinergi dalam percepatan penurunan stunting. "Berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia(SSGI) yang dikeluarkan Kementrian Kesehatan tahun 2023, dalam rapat kerja Nasional BKKBN Januari 2023 lalu, menyebutkan prevalensi stunting di Indonesia turun dari 24,4 % menjadi 21,6 %. Hasil SSGI untuk Lampung Utara justru terjadi kenaikan stunting sebesar 4,5%. Dari sebelumnya berada di angka 20,2% menjadi 24,7%. Karena itulah berbagai program dan kegiatan percepatan penurunan stunting terus dilakukan ,” kata Sekda Lekok. Lekok melanjutkan, Wapres RI Makruf Amin mengingatkan kepada pemerintah daerah agar memaksimalkan aksi nyata penurunan stunting di daerahnya, guna mencapai target prevalensi stunting turun menjadi 14 % pada tahun 2024. Itu merupakan target capaian dari RPJMN 2020- 2024. "Dalam arahanya Wapres minta kepala daerah untuk berkerja keras, berkerja cerdas, berkerja kolaboratif dalam percepatan penurunan angka sunting, " kata Sekda. Selain itu, lanjut Lekok, beberapa objek yang akan dijadikan locus stunting diantaranya, pencegahan pernikahan dini guna mengurangi angka keturunan stunting. Kemudian, memaksimalkan pola asuh anak dalam keluarga. Pengoptimalan peran kader Bina Keluarga Balita. Pemanfaatan bahan pangan sederhana murah dan bergizi dalam usaha pencegahan stunting seperti halnya pemanfaatan daun kelor dan lain lain. Lekok berharap, kepada tim yang tersebar di 23 kecamatan agar melaksanakan pendampingan kepada keluarga sasaran, baik kepada calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca persalinan, baduta, balita melalui aplikasi ”ELSIMIL” juga bagi Posyandu di desa -desa. "TPPS harus lebih aktif,melakukan pendataan dan melaporkan perkembangan baduta dan balita ke puskesmas atau ke kecamatan, " kata Lekok. Read the full article

[koramil18pajangan]

Serka Agus pamungkas babinsa Koramil 18 pajangan melaksanakan rakor SOS pendampingan anak anak kala triwidadi https://www.instagram.com/p/ClXWRrXPxU0/?igshid=NGJjMDIxMWI=

[seputarbisnis]

Gubsu Targetkan Swasembada Daging di Sumut

Medan (SIB)- Pemerintah Provinsi Sumut berupaya untuk mengejar target swasembada daging di Sumut. Hal ini bukan tidak mungkin mengingat Sumut memiliki sumber daya alam yang baik. Karenanya Gubsu Tengku Erry Nuradi mengharapkan Sumut tidak lagi mengimpor daging dari luar sehingga harga daging di Sumut dapat ditekan. "Dengan luas areal padang penggembalaan dan perkebunan seluas lebih kurang 1,2 juta Ha, seharusnya dapat menjadi potensi usaha budaya ternak sapi," ujar Erry dalam Rakor Upaya Khusus Sapi/Kerbau Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) di Hotel Garuda Plaza Medan, Rabu (19/4). Gubsu menjelaskan, dengan konversi dua ekor per hektare sapi tentu bisa mencapai 2,4 juta ekor. Sementara saat ini populasi sapi di Sumut hanya 654.185 ekor. "Dari potensi ini terlihat bahwa peluang Sumut masih sangat besar untuk meningkatkan pendapatan melalui usaha budi daya ternak secara intensif dan pola integrasi ternak dan perkebunan," kata Erry. Dalam kesempatan itu Erry juga mengatakan, pembangunan peternakan merupakan bagian dari pembangunan pertanian. Sehingga kemajuan pembangunan pada sektor ini menjadi kemajuan bagi ketahanan pangan Sumut. Karenanya, kata dia, dengan sumber daya alam yang terbatas maka perlu penerapan 3 G yaitu, Good Farming Practises yaitu pengelolaan budi daya yang baik, Good Handling Practises yaitu penanganan pasca panen yang baik dan Good Manufacturing Practises yaitu pengolahan hasil yang baik. "Di sinilah peran para petugas lapangan terutama para inseminator yang tersebar di seluruh kabupaten/kota sangat diharapkan dalam transfer ilmu dan teknologi, yang mampu meningkatkan usaha budidaya ternak para peternak yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan kesejahteraan mereka," sebutnya. Dikatakan Erry, untuk capaian target UPSUS SIWAB maka pemerintah pusat diharapkan tetap menggelar program ini secara berkesinambungan. Sehingga target swasembada daging nasional dapat tercapai. Selain itu tim pendamping pusat dan provinsi agar berkoordinasi dan melakukan pendampingan secara lebih intensif di kabupaten/kota. Selain itu kata Gubsu, para petugas inseminator fokus melaksanakan inseminasi buatan, sekaligus menyosialisasikan program UPSUS SIWAB. "Ikatan Inseminator Indonesia cabang Sumut diharapkan dapat berperan aktif mendukung UPSUS SIWAB, sehingga target kelahiran sebanyak 68 ribu ekor anak sapi dan kerbau dapat tercapai," paparnya. Selain membuka Rakor, Erry juga berkesempatan penyerahan secara simbolis kepada tiga orang mewakili kepala dinas yang membidangi peternakan kabupaten/kota berupa kontainer depo, kontainer lapangan, semen beku, N2 cair, hormone, penandaan ternak dan kartu ternak. Selanjutnya pemberian KIT Inseminator yang terdiri dari plastic seath, plastic glove dan lainnya kepada Ketua Ikatan Inseminator Indonesia (IKINDO) Sumut. Lima orang perwakilan petugas inseminator juga mendapat satu buah power bank dan sepuluh eksemplar kalender Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan tahun 2017 untuk ditempelkan di masing-masing pos inseminasi buatan dan unit layanan inseminasi buatan kabupaten/kota. Selain itu Gubsu juga memberikan penghargaan kepada tiga petugas inseminator berprestasi tahun 2017. (A11/h) http://dlvr.it/Nx9Hsx

[lintasbatasindonesia]

Kulon Progo. Jum'at, 19 Juli 2019, pukul 13.00-15.00 WIB, bertempat di Aula Manunggal Koramil 08/Lendah, dilaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Rencana Penyuluhan KB, yang dipimpin oleh Kapten Inf MB. Berhen Suncoko, Danramil 08/Lendah, Kodim 0731/Kulon Progo, diikuti : Batituud, Babinsa dan Pengurus Persit KCK Ranting IX Koramil 08/Lendah serta Koordinator dan Petugas PLKB Kecamatan Lendah. Koordinator dan Petugas PLKB merencanakan bahwa dalam rangka penjaringan akseptor KB, akan melaksanakan penyuluhan ke dusun-dusun di seluruh Desa yang ada di wilayah Kecamatan Lendah, dengan sasaran Pasangan Usia Subur yang belum ber-KB. Danramil menegaskan bahwa seluruh Babinsa Koramil 08/Lendah, siap untuk melakukan pendampingan, setiap giat penyuluhan KB yang akan dilaksanakan oleh Petugas PLKB di wilayah. (Pendim 0731/KP).

http://tribunussatu.blogspot.com/2019/07/danramil-lendah-kodim-kulon-progo.html