#Masa Tenang Pemilu 2024

[bantennews]

Masyarakat dan Peserta Pemilu di Kabupaten Tangerang Diminta Jaga Kondusifitas Masa Tenang

KAB. TANGERANG – Pj Bupati Tangerang, Andi Ony Prihartono mengajak seluruh elemen masyarakat dan para kontestan pemilu untuk menjaga kondusifitas dan ketertiban memasuki masa tenang Pemilu 2024. Hal tersebut diungkapkan oleh Pj Andi Ony saat melakukan Apel Patroli Pengawasan Tahapan Masa Tenang yang digelar oleh Bawaslu Kabupaten Tangerang di Bizpoint Kecamatan Cikupa. Minggu (11/2/2024). “Dalam…

[kantorberita]

Pj Walikota Bengkulu Pimpin Apel Siaga Masa Tenang: Fokus Penertiban APK Jelang Pemilu

Pj Walikota Bengkulu Pimpin Apel Siaga Masa Tenang: Fokus Penertiban APK Jelang Pemilu KANTOR-BERITA.COM, KOTA BENGKULU|| Penjabat (Pj) Walikota Bengkulu, Arif Gunadi, memimpin Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) di Kantor Bawaslu Kota Bengkulu, Acara berlangsung pada Minggu, (24/11/24), di Jalan Terminal Regional Air Sebakul, Kelurahan Pekan Sabtu,…

[cinews-id]

Perludem Menemukan Dugaan Politik Uang di Pilkada Jakarta, Jateng, dan Sumut

JAKARTA, Cinews.id – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menemukan berbagai dugaan pelanggaran politik uang pada tahapan kampanye dan masa tenang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Temuan itu secara masif terjadi di tiga wilayah, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa tengah, dan Sumatra Utara. Peneliti Perludem Ajid Fuad Muzaki mengungkapkan, dugaan praktik politik…

[ingatlah]

Bawaslu Padang Pastikan Tidak Ada APK Tersisa di Masa Tenang Pilkada 2024

INGATLAH.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Padang bersama stakeholder terkait telah merampungkan penertiban seluruh Alat Peraga Kampanye (APK) pada hari ketiga masa tenang Pilkada 2024, Selasa (26/11/2024). Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi APK yang terpasang menjelang hari pemungutan suara pada Rabu (27/11/2024). Komisioner Bawaslu Padang, Rahmad Ramli, menyampaikan…

[rasiooid]

Bawaslu Kabupaten Serang Lakukan Patroli Gabungan Saat Hari Tenang Pilkada Serentak 2024

RASIOO.id – Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Serang melakukan patroli pengawasan selama masa tenang Pemilu. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan tidak ada pelanggaran kampanye dan menjaga kondusivitas menjelang hari pencoblosan. Diketahui, patroli bersama rombongan tiba di Kantor…

[intijatim2022]

Bawaslu Ngawi Gelar Apel Siaga Persiapan Pengawasan Pemilu

NGAWI | INTIJATIM.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ngawi menggelar apel siaga menyongsong persiapan pengawasan masa tenang dan pemungutan suara dalan Pilkada 2024. Apel ini melibatkan jajaran personil pengawas pemilu dari tingkat desa, kecamatan maupun tingkat kabupaten, bertempat di Alun Alun Merdeka Ngawi, Sabtu (23/11/2024). Ketua bawaslu Ngawi Yohanes Pradana menyampaikan dari 1817 tamu…

[kabarbritam1toto]

Pilkada 2024 sebagai arena adu ide atasi problematika rakyat

Siapa pun yang akan ikut bursa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota setidaknya mengenal betul geografis dan karakteristik masyarakat, termasuk kearifan lokal tempat mereka berlaga.

Dengan menguasai "medan tempur", mereka akan lebih mampu menuangkan ide/gagasan dalam visi dan misi serta program kerja yang lebih menitikberatkan pada kepentingan rakyat.

Solusi yang mereka tawarkan berpotensi mendapat sambutan positif calon pemilih karena menyentuh pada kebutuhan laten (tersembunyi), bukan sebatas memenuhi keinginan masyarakat semata.

Setidaknya program kerja 5 tahun ke depan menyentuh pada kebutuhan hidup layak seperti kecukupan akan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan untuk putra/putri mereka minimal sampai sekolah lanjutan tingkat atas, dan papan melalui program perumahan murah yang terjangkau.

Visi dan misi mereka tentunya tidak lepas dari kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, sehat, makmur, dan sejahtera. Oleh karena itu, bagi siapa pun yang bakal maju dalam pilkada, perlu menginventarisasi problematika yang terjadi di suatu provinsi, kabupaten, maupun kota seawal mungkin.

Di sinilah peran partai politik (parpol) sangat penting sebelum mendaftarkan mereka sebagai pasangan calon, baik pada pemilihan gubernur/wakil gubernur, pemilihan bupati/wakil bupati, maupun pemilihan wali kota/wakil wali kota.

Dalam penjaringan bakal pasangan calon, misalnya, tidak hanya berpatokan pada hasil survei. Akan tetapi, melihat sejauh mana mereka menguasai arena, kemudian menguji kemampuan mereka dalam mengatasi problematika di tengah masyarakat yang kelak mereka pimpin.

Dengan demikian, partai politik dan/atau gabungan parpol pengusung pasangan calon tidak sekadar kepentingan politik elektoral semata, tetapi melalui "rahim parpol" melahirkan calon pemimpin yang betul-betul mumpuni sekaligus selaras dengan ekspektasi rakyat.

Mumpung saat ini masih ada ruang dan waktu yang relatif cukup untuk menyeleksi bakal pasangan calon yang mendaftar ke parpol peserta Pemilu 2024. Sesuai dengan jadwal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru membuka pendaftaran calon peserta pilkada pada tanggal 27—29 Agustus 2024.

Setelah jadwal penetapan pasangan calon pada tanggal 22 September 2024, peserta pilkada setidaknya sudah mengantongi "jurus jitu" yang akan mereka tawarkan kepada calon pemilih pada masa kampanye, 25 September—23 November mendatang. Setelah masa tenang selama 3 hari, masyarakat menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2027.

Bahan kampanye

Agar rasa aman dan nyaman masyarakat tidak terusik akibat "banjir langganan" yang selalu menghantui mereka, pasangan calon sudah memetakan daerah rawan banjir sekaligus memberi solusi. Misalnya, pembangunan dam lepas pantai sepanjang pantai utara Jawa Tengah, membuat bendungan/tanggul, dan teknologi pencegah banjir lainnya.

Khusus di Jawa Tengah, daerah yang mengalami genangan akibat curah hujan tinggi, luapan air sungai, ataupun kerusakan bendung/tanggul yang mengancam areal persawahan, jalan, dan permukiman melanda di sejumlah daerah, antara lain, Kabupaten Demak, Grobogan, Kendal, Kota Semarang, Pati, Kudus, Brebes, Tegal, Pekalongan, Kebumen, Magelang, Purworejo, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Sragen, Karanganyar, Cilacap, Banjarnegara, Banyumas, dan Purbalingga.

Baik pasangan Pilgub Jateng maupun peserta pilkada di kawasan rawan banjir mulai memilih teknologi pencegah banjir yang sesuai dengan daerah masing-masing.

Begitu pula mereka yang berlaga di daerah rawan kekeringan seperti Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Jepara, Kudus, Blora, Rembang, Pati, dan Demak.

Peserta pilkada paling tidak menawarkan inovasi mengatasi kekeringan pada musim kemarau agar ketersediaan air untuk kebutuhan konsumsi masyarakat dan keperluan pertanian tetap terjaga. Apalagi, pada musim kering diperparah dampak perubahan iklim dan pemanasan global.

Pasangan calon yang bertarung di daerah yang masuk kawasan rawan letusan gunung berapi tampaknya perlu memitigasi bencana untuk mencegah korban jiwa.

Mereka setidaknya memiliki gambaran menyelamatkan penduduk di sekitar puncak gunung berapi yang rawan terhadap bahaya primer berupa lelehan lava, semburan api, luncuran awan panas piroklastik, gas vulkanis beracun dan bahaya sekunder berupa aliran lahar hujan, banjir bandang, dan longsoran material vulkanik.

Bahaya tersebut khususnya mengancam kawasan Gunung Merapi di Kabupaten Magelang, Boyolali, Klaten, Kota Magelang, dan Gunung Slamet di Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal, Brebes, dan Kota Tegal. (Sumber: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Buku I & II Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2021)

Khusus wilayah selatan Jawa Tengah merupakan kawasan rawan gempa bumi karena relatif lebih dekat dengan zona tumbukan lempeng benua dan terdapat sebaran garis-garis sesar aktif yang terdapat di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Klaten, dan Wonogiri.

Peristiwa gempa bumi signifikan terakhir terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 berkekuatan 6,3 skala Richter (skala magnitudo lokal), yang mengguncang bagian selatan Pulau Jawa dan berdampak hingga radius 95 km dari pusat gempa meliputi Kabupaten Klaten, Sukoharjo, Boyolali, Wonogiri, Purworejo, Magelang, Kebumen, Temanggung, dan Karanganyar.

Selain itu, sejumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah juga masuk kawasan rawan gelombang pasang seperti Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonogiri, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang, Pekalongan, dan Tegal.

Dalam program kerja masing-masing pasangan calon, tampaknya perlu pula ada langkah-langkah antisipasi yang riil, terutama di daerah rawan tsunami. Kawasan ini meliputi pesisir pantai selatan berhadapan dengan Samudra Hindia yang terdapat di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, dan Wonogiri.

Berdasarkan catatan Pemprov Jateng, tsunami terakhir terjadi pada tanggal 17 Juli 2006 akibat gempa bawah laut di Samudra Hindia dan menimbulkan jatuhnya korban jiwa, kerusakan sarana dan prasarana perikanan, serta kerusakan lingkungan pantai di Cilacap, Kebumen, dan Purworejo.

Beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah juga masuk kawasan rawan abrasi. Pengikisan tanah daratan kawasan pesisir pantai utara ini berakibat pada kerusakan kawasan pertambakan, pelabuhan, dan permukiman di Kabupaten Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal.

[britam1totoooo]

Pilkada era digital dan kegaduhan dalam senyap

Surabaya/Jatim (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang diawali dengan pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada 27 Agustus hingga 29 Agustus 2024.

Setelah itu, KPU melakukan penelitian terhadap persyaratan pasangan calon pada 27 Agustus 2024 hingga 21 September 2024. Setelah itu, KPU menetapkan pasangan calon pada 22 September 2024.

Setelah pasangan calon ditetapkan, KPU membuka masa kampanye dari tanggal 25 September hingga 23 November, kemudian masa tenang untuk persiapan pemungutan suara pada 27 November 2024.

Pilkada 2024 agaknya berbeda dengan pilkada sebelumnya, karena pilkada kali ini berlangsung pada era digital, yang pola dan sistemnya jauh berbeda, bahkan kampanye pun mungkin tidak seperti pada pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. Dalam konteks inilah, kearifan sikap dari kalangan masyarakat harus terus dijunjung tinggi, terutama menyikapi kampanye di dunia digital atau media sosial.

Pada pilkada kali ini, pengerahan massa kemungkinan tidak seramai sebelumnya, meskipun bukan berarti kemeriahan kampanyenya tidak akan terlalu gaduh. Perbedaan itu terlatak pada pola kampanye yang panggungnya bergeser dari panggung nyata ke ruang digital.

Meskipun panggung itu di dunia maya, tidak berarti suasana akan lebih sepi. Bahkan, kampanye daring itu bisa lebih ramai karena dunia digital bersifat anonim, sehingga orang menjadi lebih bebas beradu pendapat mengenai calon pemimpin tertentu yang akan berlaga dalam pemilihan kepala daerah itu.

Menurut kalangan akademikus, keramaian saat kampanye Pilkada 2024 itu kemungkinan tidak lagi terkait tema politik identitas yang sudah mulai ditinggalkan masyarakat, khususnya generasi muda yang merupakan penghuni utama dunia digital.

Apalagi, generasi Z lebih tertarik pada tema ekonomi yang langsung dirasakan dampaknya, sehingga tema politik identitas, khususnya yang memanfaatkan agama untuk penggiringan opini, tampaknya tidak akan laku.

Meskipun demikian, kegaduhan di dunia maya terkait kampanye pilkada itu harus tetap diwaspadai oleh semua pihak, termasuk masyarakat calon pemilih agar lebih berhati-hati menyampaikan pendapat terkait pemilihan maupun terkait pasangan calon tertentu.

Karena itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia (RI), sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilihan umum, telah memetakan kerawanan yang lebih tinggi berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilihan yang demokratis pada lima provinsi, yakni NTT, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Jawa Timur.

Bawaslu RI mencatat empat dimensi indikator kerawanan pemilu tersebut, yakni dimensi sosial politik atau partisipasi, dimensi pencalonan atau kontestasi, dimensi kampanye juga dalam ranah kontestasi, serta dimensi pungut hitung, juga masih terkait dengan kontestasi dan partisipasi publik.

Generasi nondigital

Potensi kerawanan atau gangguan terhadap Pilkada 2024 yang dipetakan Bawaslu RI itu agaknya tidak terkait tema/opini/pendapat dalam konteks dukung-mendukung, melainkan justru disebabkan perilaku generasi nondigital dalam pilkada di era digital.

Pada pilkada di era digital ini perlu diwaspadai mengenai peningkatan persebaran hoaks, fitnah, radikal digital (kelompok radikal kini merambah siaran digital teresterial dengan donasi), penipuan, dan ujaran kebencian atau adu domba serta pembocoran informasi secara "framing" di ruang digital, khususnya menjelang dan selama masa kampanye pilkada.

Menjaga ruang digital tetap sehat dan bebas dari konten-konten negatif semacam itu,  merupakan kunci untuk memastikan pilkada berlangsung dengan baik.

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informasi Publik Kemenkominfo Prabu Revolusi di Jakarta (28/8) menyatakan pihaknya siap menjaga ruang digital supaya sehat, yang salah satunya adalah kanal untuk bisa menginformasikan dan juga melaporkan temuan hoaks seputar pilkada yang cepat.

Upaya mencegah persebaran hoaks itu memang sangat penting, mengingat hoaks dapat menyebar hingga 20 kali lebih cepat dari klarifikasinya. Dunia digital kadang berbeda antara narasi dengan berita aslinya, kadang berbeda antara narasi dengan foto, kadang berbeda antara narasi dengan video, kadang hanya berupa potongan narasi, foto, video, dan seterusnya.

Bagi generasi nondigital yang lebih tua secara umur dari generasi milenial ada kecenderungan untuk asal "share" (membagi) informasi, tanpa  tahu bila isu yang dibagikan itu hanya bersifat gosip atau hoaks. Fakta itu tampak dari munculnya diskusi di ruang digital mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang seolah-olah lembaga pendidikan "harus" menyediakan alat kontrasepsi untuk pelajar.

Padahal, jika ditelaah dengan lebih teliti, tidak poin yang menyebutkan penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar itu, melainkan untuk pasangan (suami isteri) usia subur yang berisiko terkait kehamilan.

Terkait pola penggiringan opini melalui potongan informasi seperti itu, bagi kalangan anak muda yang merupakan penghuni utama ruang digital tidak terlalu menarik untuk dijadikan pro dan kontra. Justru kalangan generasi tua yang banyak tergiring oleh pembelokan itu.

Terkait fenomena itu, generasi milenial juga perlu mengambil peran tanggung jawab, setidaknya di lingkungan terdekatnya untuk mengingatkan orang tua atau generasi yang lebih tua agar tidak dengan mudah menyebarkan kembali potongan-potongan informasi yang berbasis pada fakta sebenarnya itu.

Para orang tua juga tidak perlu malu untuk mendiskusikan "informasi sepotong" yang diterimanya di media sosial, sebelum menyebarkannya kembali ke komunitas-komunitas lebih luas atau di grup-grup media sosial.

Mari kita sambut pilkada serentak dengan penuh kegembiraan dan menempatkan ikatan persaudaraan sesama bangsa di atas segalanya.

[bahaspolitikm1toto]

Empat lembaga bentuk gugus tugas pengawasan iklan kampanye

“Gugus tugas ini bagian dari upaya kami untuk menyehatkan kampanye kita, menyehatkan kampanye di pemberitaan, media sosial, media penyiaran, media cetak, dan seterusnya. Tentu peran Bawaslu, Dewan Pers, KPI, sangat penting dalam hal ini,”

Jakarta (ANTARA) - Empat lembaga yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menandatangani surat keputusan bersama (SKB) pembentukan gugus tugas untuk Pilkada 2024.

Gugus tugas itu secara lengkap bernama Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

“Gugus tugas ini bagian dari upaya kami untuk menyehatkan kampanye kita, menyehatkan kampanye di pemberitaan, media sosial, media penyiaran, media cetak, dan seterusnya. Tentu peran Bawaslu, Dewan Pers, KPI, sangat penting dalam hal ini,” kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Selasa.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa gugus tugas tersebut dapat melakukan tugas pengawasan terhadap seluruh konten dalam media, baik cetak maupun elektronik.

“Pengawasannya akan ada di KPI untuk media elektronik, TV dan radio, dan juga media cetak ada Dewan Pers,” kata Bagja.

Pada kesempatan itu, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu turut mengusulkan pembentukan kantor kerja bersama, baik fisik maupun virtual, agar kinerja antar lembaga tersebut dapat terkonsolidasi dengan baik.

Adapun Ketua KPI Pusat Ubaidillah menyatakan dukungan terhadap pembentukan gugus tugas tersebut.

“SKB merupakan hal yang dinantikan seluruh jajaran KPI di daerah karena KPI membutuhkan satu penyelarasan regulasi dari pemegang kepentingan yang nantinya ikut serta menjaga kondusifitas penyelenggaraan pilkada,” kata Ubaidillah.

Sebelumnya, KPI Pusat menerbitkan Surat Edaran (SE) KPI Nomor 6 Tahun 2024 tentang pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024.

Dalam SE KPI Nomor 6 Tahun 2024 itu, siaran kampanye dan iklan di lembaga penyiaran dilakukan mulai 10 - 23 November 2024. Kemudian, pelaksanaan masa tenang pada 24 - 26 November 2024. Adapun masa kampanye telah dilaksanakan sejak 25 September 2024.

[bantennews]

Masa Tenang Pemilu 2024, Bawaslu Tangsel Perolehkan Masyarakat Ikut Tertibkan APK

TANGSEL – Memasuki masa tenang Pemilu 2024, Bawaslu Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mulai menertibkan sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) yang masih terpampang di sejumlah titik. Penertiban APK itu sudah dimulai sejak hari pertama masa tenang, Minggu, (11/2/2024) dini hari oleh Bawaslu Tangsel dengan menggandeng pihak dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tangsel, Satpol-PP, Polres Tangsel, Dinas…

[mmc2023]

Pimpin Apel Kesiapan Pengawasan Dan Pengamanan Pemilu 2024, Ini Yang Ditegaskan Pj Bupati Jombang

MMCJATIM – Memasuki masa tenang jelang Pemilu 2024, Pemerintah Kabupaten Jombang menggelar Apel Kesiapan Pengawasan dan Pengamanan Pemilu Tahun 2024 pada Minggu (11/02/2024) pagi, di Alun Alun Kabupaten Jombang. Apel yang dipimpin langsung oleh Pj Bupati Jombang Sugiat S.Sos, M.Psi.T ini, dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Jombang, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo, Asisten,…

[ingatlah]

KPU Sumbar Tegaskan Larangan Kampanye di Masa Tenang

INGATLAH.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat menegaskan bahwa selama masa tenang, yang berlangsung pada 24 hingga 26 November 2024, seluruh aktivitas kampanye pasangan calon (paslon) kepala daerah harus dihentikan. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Sumbar, Ory Sativa Syakban, menyampaikan bahwa masa tenang merupakan momen penting bagi pemilih untuk…

[lintasbatasindonesia]

Pimpin Apel Karendalops OMB Harap Kamtibmas Bali Tetap Kondusif

  Bali-Karoops Polda Bali Kombes Pol Soelistijono, S.I.K., M.H., selaku Karendalopsda Operasi Mantap Brata 2024, harapkan situasi Kamtibmas Bali tetap aman dan kondusif, selasa 13/2/2024. Harapan tersebut disampaikan saat arahan apel siaga Satgas gabungan OMB hari terakhir tahapan masa tenang Pemilu 2024, di halaman depan Mako Polda Bali. KBP Soelis juga menyampaikan dalam rangka menjaga situasi…

[devirefriyantiputri]

Masa Tenang Pemilu 2024, Melanggar Sama dengan Disanksi

http://dlvr.it/T2g5cC

[romijuniandra]

Masa Tenang Pemilu 2024, Melanggar Sama dengan Disanksi

http://dlvr.it/T2g5cD