#Koordinator TPDI Petrus Selestinus

[yourtimordaily]

Cegah Radikalisme di NTT, Masyarakat Harus Diberdayakan Lakukan Aksi Kontra Radikalisme

Cegah Radikalisme di NTT, Masyarakat Harus Diberdayakan Lakukan Aksi Kontra Radikalisme

TIMORDAILY.COM – Maraknya jual beli bahan peledak untuk bom ikan di kalangan para Nelayan di NTT terutama di Sikka, mandegnya proses hukum bahkan barang bukti bahan peledak yang sudah disita dijual kembali oleh oknum Jaksa tanpa penindakan dan sikap aparat mencari pembenaran dengan berlindung di balik alasan bahwa bahan peledak hasil OTT bukan digunakan untuk bom, berkontribusi memperkuat…

[sempurnaa]

Dewan Kolonel Dinilai Jadi Duri Dalam Daging untuk PDIP

Dewan Kehormatan PDI Perjuangan telah memberikan sanksi keras kepada pencetus Dewan Kolonel. Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus mengatakan, pembentukan Dewan Kolonel merupakan duri dalam daging untuk PDI Perjuangan. REMIPOKERGG

"Pembentukan Dewan Kolonel sebuah organ baru di luar struktur PDIP yang diinisiasi oleh sejumlah kader partai, seperti Trimedya Panjaitan dan kawan-kawan, meski untuk mempopulerkan Puan Maharani di dapil para anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, namun langkah ini jelas sebagai tindakan insubordinasi untuk memecah belah sesama kader partai," ujar Petrus dalam keterangannya, Selasa (8/11/2022).Petrus mengatakan, PDIP juga sudah menegaskan Dewan Kolonel tidak ada dalam visi misi dan AD/ART partai.

1. Ada puluhan sayap partai yang tertulis dalam AD/ART PDIP, kenapa Dewan Kolonel yang dipilih?

Petrus kemudian mempertanyakan kenapa para anggota DPR RI Fraksi PDIP membentuk Dewan Kolonel. Padahal, dalam pembentukan AD/ART yang disahkan saat kongres disediakan puluhan sayap partai.

"Namun, mengapa kader-kader seperti Trimedya Panjaitan dan kawan-kawan enggan mengisi organ-organ partai yang sudah ada, sebut saja Komunitas Juang atau Satgas yang melembaga dalam struktur DPP PDIP," ucap dia.

Menurutnya, bila Dewan Kolonel ini tetap berjalan, bisa bermetamorfosa menjadi Dewan Jenderal. Beruntung, kata dia, Dewan Kolonel segera dihentikan karena tidak tercatat di dalam AD/ART PDIP. 303 LAPAK PUSAT

2. Dewan Kolonel kalau tidak dicegah, bisa jadi sarana mencari muka

Lebih lanjut Petrus mengatakan, Dewan Kolonel apabila tidak dicegah, bisa menjadi sarana cari muka. Terutama mereka yang ingin dekat dengan Puan Maharani.

"Ada yang lebih ekstrem menilai bahwa Dewan Kolonel ini berpotensi menjadi kekuatan pembangkangan yang sedang berproses mencari bentuk, membuat gimick seolah-olah mereka sebagai kader pejuang tetapi sesungguhnya mereka adalah pecundang yang memecah belah sesama kader," kata dia.

3. PDIP beri sanksi keras ke kader pencetus Dewan Kolonel loyalis Puan

Sebelumnya, Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, Komarudin Watubun, baru memberi teguran lisan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, terkait pernyataannya yang mengaku siap menjadi calon presiden (capres) 2024.

Selain itu, Bidang Kehormatan DPP PDIP juga memberi sanksi teguran keras kepada sejumlah kader yang mencetuskan Dewan Kolonel untuk mendukung Ketua DPR RI, Puan Maharani, sebagai capres 2024.

"Supaya sama dengan juga yang kami jatuhkan sanksi kepada teman-teman yang menamakan diri sebagai Dewan Kolonel, antara lain Pak Trimedya Panjaitan, kemudian Pak Johan Budi, Masinton, Pak Prof Hendrawan dan beberapa yang memang ada nama tapi mereka tidak terlibat langsung di media, kami akan panggil lakukan klarifikasi," ujar Komarudin di DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (24/10/2022). MAX WIN GACOR

"Kenapa mereka ini langsung dijatuhkan sanksi terakhir, sanksi keras dan terakhir? Karena mereka lakukan kegiatan di luar AD/ART partai, dan sudah pernah diberi peringatan pertama, kemudian ini peringatan ketiga keras dan terakhir," sambungnya.

4. Pencetus Dewan Kolonel

Diketahui, politikus PDIP Trimedya Pandjaitan mengakui pihaknya membentuk Dewan Kolonel untuk meningkatkan elektabilitas Puan Maharani menuju Pemilu 2024.

Trimedya mengaku, Dewan Kolonel dibentuk setelah rapat pengarahan Puan Maharani. Dia dan Johan Budi yang ada di ruangan, kala itu terpikir bagaimana cara meningkatkan elektabilitas Puan Maharani.

"Johan Budi bilang, kita loyalis Mbak Puan harus buat sesuatu, Dewan Kolonel. Kita tunjukan bahwa kita loyalis mbak Puan,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Selasa (20/9/2022).

Trimedya menjelaskan, ada keinginan dari internal PDIP yang mendukung keberlanjutan trah Sukarno di PDIP.

“Tapi kita merasa khawatir, kalau bukan darah Bung Karno ini nasib keluarga Bung Karno sama seperti nasib keluarga Soeharto di Golkar. Itu juga ada kekhawatiran,” ujar Trimedya.

Menurutnya, ada ketakutan apa yang terjadi pada keluarga Soeharto di Partai Golkar terjadi di PDIP.

“Lihat saja keluarga Pak Harto di Golkar kan seperti apa, padahal yang dirikan Golkar dari nol,” ujarnya.

[ayojalanterus]

Gugatan TWK Ditolak MA dan MK, Petrus: Presiden Jokowi Harus Mengabaikan Desakan yang Bersifat Politis!

 KONTENISLAM.COM - Rekomendasi Komnas HAM dan juga Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman, terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) alih status Pegawai KPK menjadi ASN, dianggap tidak tepat oeh sejumlah pihak. Salah satunya oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus. Sebabnya, dia melihat Mahkamah Agung (MA) dan Mahakmah Konstitusi telah menolak gugatan uji materi Peraturan Komisi (Perkom) 1/2021 yang menjadi landasan hukum KPK melaksanakan TWK.   "Segala peraturan perundang-undangan terkait TWK berikut proses pelaksanaannya telah diuji dan dibenarkan oleh MK dan MA dalam putusannya yang mengikat semua pihak," ujar Petrus kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (11/9). Karena itu, Petrus menilai sudah semestinya Presiden Joko Widodo tidak menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM ataupun LHAP Ombudsman yang terkait TWK KPK. "Segala rekomendasi yang dihasilkan Komnas HAM dan LHAP ORI terkait TWK, tidak memiliki dasar hukum apapun," katanya. "Oleh karena itu, Presiden Jokowi atas nama Pemerintah harus mengabaikan desakan sejumlah pihak yang bersifat politis," tandas Petrus.(RMOL)

from Konten Islam https://ift.tt/2XjiSll via IFTTT source https://www.ayojalanterus.com/2021/09/gugatan-twk-ditolak-ma-dan-mk-petrus.html

[kepoweb]

5 Berita Hari Ini: Calon Kapolri, Serie A dan Selebritas

5 Berita Hari Ini: Calon Kapolri, Serie A dan Selebritas

Catatan Tajam Kepada DPR Tentang Rekam Jejak Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo jpnn.com Calon Kapolri – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus berharap Komisi III DPR dapat membuka ruang partisipasi publik saat uji rekam jejak atau fit and proper test kepada Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis itu.Menurut Petrus,…

[redaksikastra-blog]

KPK Diminta Ungkap Transaksi Keuangan 5 Bacalon Bupati di Pilkada NTT

JAKARTA – KPK harus mengungkap transaksi keuangan dan LHKPN 5 bacalon Bupati dalam pilkada NTT 2018.

Hal ini diminta Koordinator TPDI dan Advokat Peradi, Petrus Selestinus melalui Press Release yang diterima Kabarnusantara.net, Jumat, 26/1/18.

Menurut Petrus KPK harus ungkap transaksi keuangan terkait Pilkada NTT 2018, terhadap 5 orang calon Bupati.

“Sesuai dengan himbauan KPK bahwa masyarakat…

[korandigital-blog1]

Kolaborasi Presiden Jokowi Kapolri dan Olivia Timu Berhasil Bongkar Human Trafficking Kolaborasi Presiden Jokowi Kapolri dan Olivia Timu Berhasil Bongkar Human Trafficking Ditulis oleh: Petrus Selestinus, Koordinator TPDI…

[riniivanka-blog]

Sikap Pengacara Setya Novanto Dinilai Justru Menjerumuskan Klien Lebih Dalam

Rini Ivanka Sikap Pengacara Setya Novanto Dinilai Justru Menjerumuskan Klien Lebih Dalam Artikel Baru Nih Artikel Tentang Sikap Pengacara Setya Novanto Dinilai Justru Menjerumuskan Klien Lebih Dalam Pencarian Artikel Tentang Berita Sikap Pengacara Setya Novanto Dinilai Justru Menjerumuskan Klien Lebih Dalam Silahkan Cari Dalam Database Kami, Pada Kolom Pencarian Tersedia. Jika Tidak Menemukan Apa Yang Anda Cari, Kemungkinan Artikel Sudah Tidak Dalam Database Kami. Judul Informasi Artikel : Sikap Pengacara Setya Novanto Dinilai Justru Menjerumuskan Klien Lebih Dalam Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia ( TPDI) Petrus Selestinus menganggap Fredrich Yunato terlalu berlebihan memainkan http://www.unikbaca.com

[rumahinjectssh]

AKSI 299 ANEH, Semestinya Bila Tolak PKI Juga Mendukung Perppu Ormas, Ini Tolak PKI Tapi Juga Tolak Perppu - FROM SUARASOSMED

SUARASOSMED -  Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) menilai ada yang aneh dan paradoksal dari agenda aksi 299 oleh kelompok Presidium Alumni 212 pada Jumat, 29 September 2017 mendatang. Aksi tersebut mendorong dua agenda penting, yakni "Perppu No. 2 Tahun 2017 Tentang Ormas" dan menolak "Kebangkitan PKI". "Ada sikap aneh di balik agenda aksi 299 yang sekaligus tolak Perppu Ormas dan kebangkitan PKI. Karena, Perppu Ormas jelas menolak kebangkitan PKI dan memudahkan pemerintah mengeksekusi Ormas manapun yang mendirikan dan menyebarkan Ideologi komunis dan Ideologi lain yang menentang Pancasila," ujar Ketua Task Force FAPP Petrus Selestinus di Jakarta, Rabu (27/9). Petrus menegaskan bahwa Soal PKI sudah final karena hukum positif negara sudah menutupnya rapat-rapat. Jika Presidium Alumni 212 punya bukti bahwa ada orang atau ormas yang mencoba-coba membangkitkan PKI, cukup laporkan dan serahkan bukti-bukti kepada Polri serta sebutkan siapa-siapa yang diduga membangkitkan PKI. "Hukum positif bangsa Indonesia baik KUHP, UU No. 27 Tahun 1999 Tentang Keamanan Negara, UU Partai Politik dan terakhir Perppu Ormas jelas melarang dan mengancam dengan pidana berat disertai pembubaran organisasinya bagi setiap orang atau ormas atau partai politik yang mengembangkan ajaran komunis di Indonesia," tandas dia. Menurut Petrus, sikap Alumni 212 yang menolak Perppu Ormas jelas bertolak belakang dengan sikapnya yang juga menolak bangkitnya PKI. Pasalnya, kelahiran Perppu Ormas dimaksudkan untuk membasmi ormas yang anti Pancasila termasuk yang ingin membangun Ideologi Komunis dengan kemasan ormas. "Logikanya, jika Alumni 212 menolak bangkitnya PKI, seharusnya mereka mendukung Perppu Ormas. Tetapi, jika mereka menolak Perppu Ormas, maka mereka membiarkan ormas anti-Pancasila termasuk PKI bangkit lagi. Sikap Alumni 212 jelas sikap ambigui yang paradoksal dan kontraproduktif," jelas Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) ini. [ads-post] Bertolak dari kenyataan tersebut, Petrus menduga aksi 299 dengan agenda tolak Perppu Ormas dan kebangkita PKI bermotif adu domba. PKI baik dalam bentuk parpol atau ormas jelas-jelas tidak diberi tempat lagi hidup di Indonesia. "Kegiatan Alumni 212 patut dicurigai sebagai kegiatan yang memiliki agenda politik untuk memberi pesan destruktif kepada publik seolah-olah Pemerintahan Jokowi-JK melalui Perppu Ormas akan membuka peluang bangkitnya PKI," tutur dia. "Atau pesan bahwa di era pemerintahan Jokowi-JK, PKI akan bangkit lagi. Ini tidak masuk di akal sehat publik dan justru membodohi masyarakat. Jangankan PKI bangkit, HTI dan ormas yang bertentangan dengan Pancasila saja, pemerintah bubarkan dengan menggunakan Perppu Ormas," pungkas dia menambahkan. Berita Atau Informasi Diatas Sudah Terlebih Dahulu Tampil Dan Ditayangkan Di Halaman Berikut Sumber Berita : BERITASATU Judul Asli :

Terima Kasih Telah Menggunakan Dan Menyebarkan Kembali Berita Dari suarasosmed-Media Informasi Terkini Yang Senantiasa Dan Selalu Terbuka Untuk Umum - Bookmark Wartabali.net Dan Dukung Terus Perkembangan Kami - Wartabali-Media Informasi Kita 

from Media Informasi Kita http://www.suarasosmed.com/2017/09/aksi-299-aneh-semestinya-bila-tolak-pki.html

[harianpublik-blog]

TPDI: Setnov Sudah Nyata-Nyata Kebiri Fungsi Pengawasan DPR

TPDI: Setnov Sudah Nyata-Nyata Kebiri Fungsi Pengawasan DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP sejak 17 Juli 2017. Namun, hingga kini Setnov tak kunjung ditahan.

Bahkan, ia masih memegang jabatan strategis sebagai Ketua DPR dan Ketua Umum DPP Partai Golkar.

‎Menurut Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus, kondisi itu memang sulit diterima akal sehat publik.

Pasalnya, para pemangku kepentingan di DPR masih membiarkan Setnov sebagai Ketua DPR RI meskipun telah berstatus tersangka korupsi berskala besar di Indonesia.

Apalagi, korupsi tersebut merupakan kasus lama yang terjadi saat Setnov masih menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar DPR RI tahun 2012. Menurutnya, adanya kasus ini menjadi bukti gagalnya DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan.

“Di sinilah sebenarnya Setya Novanto telah mengebiri fungsi pengawasan DPR dan menyalahgunakan fungsi pengawasan itu untuk tujuan lain di luar tujuan menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN,” ujar Petrus melalui keterangan tertulisnya kepada Kriminalitas.com, Selasa (29/8/2017).

Karenanya, Petrus tak segan menuding Setnov merupakan sosok yang ‘devisit kapasitas negarawan’. ‎Padahal, sebagai Ketua DPR RI, Setnov dituntut memiliki kualifikasi seorang negarawan.

“Karena sesungguhnya Setya Novanto adalah seorang politisi yang pragmatis, namun malah dipercaya untuk memimpin DPR RI yang dituntut memiliki integritas moral dan kejujuran yang tinggi,” tegasnya.

Dalam kondisi terjadi devisit kapasitas, serta tidak memiliki kualifikasi sebagai negarawan, maka DPR RI sesungguhnya berada pada titik nadir kehancuran moral, integritas, bahkan kehancuran legitimasi publik.

‎Oleh karena itu, Petrus meminta dukungan publik untuk menyelamatkan nama baik DPR. Di satu sisi, publik juga menunggu dengan harap-harap cemas langkah progresif KPK untuk memberkas perkara Setnov untuk segera dilimpahkan ke penuntutan di Pengadilan Tipikor.

“Seraya menunggu pemberhentian Setya Novanto dari seluruh jabatan negara yang melekat dalam dirinya,” pungkasnya.

kriminalitas

Sumber : Source link

[yourtimordaily]

Disposisi dan Rekomendasi Bupati Sikka untuk PT. YKI Sebaiknya Dibatalkan Karena Berpotensi Disalahgunakan untuk Penipuan

Disposisi dan Rekomendasi Bupati Sikka untuk PT. YKI Sebaiknya Dibatalkan Karena Berpotensi Disalahgunakan untuk Penipuan

TIMORDAILY.COM – Satu lagi permasalahan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Sikka, yang diduga bermasalah hukum atau Maladministrasi, karena Disposisi untuk mengeluarkan Rekomendasi kepada PT. YKI (sebuah Perusahaan yang mengaku sebagai Penyedia Menara Telekomunikasi), diduga diberikan tanpa dilengkapi data legal standing PT. YKI sebagai Rekanan Penyedia Menara Kamuflase BTS.

Bupati Sikka, Robi…

[infopangan]

"Secara Moral Politik, Seharusnya Prabowo Meminta Maaf Kepada Megawati, Bukan Arief" Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, mendesak Ketua Umum DPP Gerindra, Prabowo... Update: JITU NEWS Indonesia - Berita Nasional, Politik, Peristiwa, Pangan, Energi, Air, Dan Gaya Hidup

[infoair]

"Secara Moral Politik, Seharusnya Prabowo Meminta Maaf Kepada Megawati, Bukan Arief" : Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, mendesak Ketua Umum DPP Gerindra, Prabowo... @jitunews: JITU NEWS Indonesia - Berita Nasional, Politik, Peristiwa, Pangan, Energi, Air, Dan Gaya Hidup

[atadite]

"Secara Moral Politik, Seharusnya Prabowo Meminta Maaf Kepada Megawati, Bukan Arief": Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, mendesak Ketua Umum DPP Gerindra, Prabowo... http://www.jitunews.com/read/63455/quot-secara-moral-politik-seharusnya-prabowo-meminta-maaf-kepada-megawati-bukan-arief-quot @jitunews JITU NEWS Indonesia - Berita Nasional, Politik, Peristiwa, Pangan, Energi, Air, Dan Gaya Hidup #Jitunews #Pertanian #Energi #Air

[redaksikastra-blog]

Calon Bupati Sikka Joseph Ansar Rera Diminta Harus Klarifikasi Jumlah Kekayaan yang Dimiliki

JAKARTA – Uji kejujuran, bakal calon Bupati Sikka Joseph Ansar Rera diminta harus klarifikasi jumlah kekayaan yang dimiliki dan dilaporkan ke KPK.

Hal ini diungkapkan Koordinator TPDI dan Advokat Peradi Petrus Selestinus melalui Press Release yang diterima Kabarnusantara.net, Minggu (21/18).

Menurut Petrus, bakal calon Bupati Joseph Ansar Rera yang telah menyerahkan LHKPN kepada KPK guna memenuhi…