#Komisi VIII
Explore tagged Tumblr posts
Text
Komisi VIII DPR Merasa Ironis Dengan Alasan Menag Yaqut Absen Lantaran Tak Dapat Tiket Pesawat
JAKARTA, cinews.id – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas kembali absen pada rapat kerja bersama Komisi VIII DPR dengan agenda evaluasi pelaksanaan haji 2024. Diketahui, Menag Yaqut tengah berada di Perancis lantaran tugas negara. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Gerindra, Abdul Wachid merasa ironis dengan alasan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang tak hadir…
0 notes
Text
Idul Fitri 1445 H, Pemprov Banten Sampaikan Mohon Maaf Lahir dan Batin
SERANG – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar melaksanakan Salat Idul Fitri 1445 H/2024 M di Masjid Raya Al Bantani, KP3B Curug, Kota Serang, Rabu (10/4/2024). Turut berjamaah, Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto, Anggota DPR RI Nuraeni, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten, serta warga masyarakat sekitar. Salat Idul Fitri…
View On WordPress
#fahmi hakim#Idul fitri#Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto#Masjid Raya Albantani#Pj Gubernur Banten Al Muktabar
0 notes
Text
Hoaks! Klasifikasi Undangan Anggota Dewan di Air Pura Kabupaten Pessel
PESSEL, Sumbartodaynews.com — Hoaks! Klasifikasi Undangan Anggota Dewan di Air Pura Kabupaten Pessel. Baru-baru ini beredar berita terkait undangan Anggota DPR RI Komisi VIII kepada warga untuk makan bersama. Dalam berita tersebut dikabarkan bahwa Dra. Hj. Delmeria mengundang Masyarakat untuk makan bersama yang kemudian disampaikan melalui pesan berantai dari pesan Whats App. Rabu,…
View On WordPress
0 notes
Text
Anggota DPR: KBIHU bantu perkuat layanan pembinaan jamaah haji
Anggota Komisi VIII DPR RI M Husni mengingatkan bahwa Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) berperan penting dalam membantu Kementerian Agama (Kemenag) memperkuat layanan pembinaan bagi jamaah haji.
“Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah merupakan mitra strategis Kementerian Agama dalam bidang pembinaan kepada jamaah haji. Keberadaan KBIHU sangat membantu Kemenag dalam penguatan layanan pembinaan jemaah haji,” kata dia di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VIII DPR dengan KBIHU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Dengan demikian, kata dia, kolaborasi antara Kementerian Agama dan KBIHU bernilai penting dalam memberikan pelayanan ibadah haji kepada jamaah.
Sejalan dengan hal itu, Husni meminta agar sinergisitas antara KBIHU dan Kementerian Agama dapat terus ditingkatkan demi meningkatkan kualitas layanan bagi jamaah haji dari Indonesia.
"Kami percaya pembinaan jamaah haji tanpa kehadiran KBIHU tidak akan berjalan lancar,” kata dia.
Menurut Husni, peran dari KBIHU untuk pelayanan haji luar biasa.
Dengan adanya KBIHU, kata dia, ada pihak membantu menangani masalah administratif, manasik, bahkan kesehatan.
Ia menekankan bahwa tanpa dukungan pemangku kepentingan, khususnya KBIHU, kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji tidak akan tercapai optimal.
Dalam kesempatan yang sama, ia mengingatkan KBIHU agar tidak terlibat dalam beragam penyelewengan atau masalah di dalam penyelenggaraan haji, seperti penggunaan data jamaah yang tidak valid.
“Saya minta KBIHU tidak terlibat dalam penggunaan data yang tidak valid seperti sebelumnya ditemukan oleh Pansus Haji terkait pelaksanaan ibadah haji 2024, apalagi peran KBIHU sangat penting dalam mendukung program pelaksanaan ibadah haji,” kata dia.
KBIHU merupakan lembaga berbadan hukum yang bekerja sama dengan pemerintah untuk membimbing serta mendampingi jamaah haji dan umrah.
Selain itu, KBIHU berperan mengedukasi jamaah haji dan umrah agar tidak memaksakan diri dalam beribadah.
0 notes
Text
Dana Efisiensi Penyelenggaraan Haji 2024 Mencapai Rp601 Miliar
Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR telah membahas laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan ibadah haji 2024 M. Dari pembahasan itu, diketahui dana efisiensi haji 2024 mencapai lebih dari Rp601 miliar. Dana efisiensi ini menjadi bagian dari laporan pertanggungjawaban yang disampaikan Menag Nasaruddin Umar dalam Raker bersama Komisi VIII DPR di Jakarta. Rapat diikuti juga oleh pihak…
0 notes
Text
Presiden Dapat Keluarkan Perppu Terkait Badan Penyelenggara Haji
Jakarta, BuletinNews.com – Pimpinan Komisi VIII DPR RI melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal dalam rangka membahas program kerja Komisi VIII DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025. Dalam Rakor tersebut, Pimpinan Komisi VIII melaporkan perlunya regulasi baru atas pembentukan…
0 notes
Text
Paripurna setujui ruang lingkup tugas pimpinan DPR 2024-2029
Jakarta (ANTARA) - Rapat Paripurna Ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui ruang lingkup tugas koordinator pimpinan DPR RI masa keanggotaan 2024-2029.
"Apakah ruang lingkup tugas pimpinan DPR RI sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui?” tanya Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Setelah itu, seluruh anggota DPR yang hadir menyatakan setuju terhadap penetapan tersebut.
Puan lantas membacakan bahwa dirinya akan membidangi tugas memimpin Rapat Konsultasi DPR RI dengan Presiden dan/atau Wakil Presiden serta lembaga negara lainnya.
"Dan mengkoordinasikan dan mensinergikan tugas yang mencakup semua bidang koordinasi," ucapnya.
Dia kemudian menyebut Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Adies Kadir membidangi tugas mengkoordinasi ruang lingkup tugas Komisi XI, Komisi XII, Komisi XIII, Badan Anggaran, dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).
Baca juga: Paripurna DPR setujui komposisi ketua dan wakil ketua setiap komisi Baca juga: Paripurna tetapkan ruang lingkup dan mitra kerja komisi DPR 2024-2029
Lalu, Wakil Ketua Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad membidangi tugas mengkoordinasi ruang lingkup tugas Komisi I, Komisi II, Komisi III, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), dan Badan Legislasi (Baleg).
Kemudian, Wakil Ketua Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Saan Mustopa membidangi tugas mengkoordinasi ruang lingkup tugas Komisi IV, Komisi V, Komisi VI, Komisi VII, dan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM).
Selanjutnya, Wakil Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal membidangi tugas Mengkoordinasi ruang lingkup tugas Komisi VIII, Komisi IX, Komisi X, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).
Berdasarkan catatan Kesetjenan DPR RI, dia menuturkan bahwa Rapat Paripurna tersebut dihadiri 431 anggota dan 6 anggota lainnya menyatakan izin.
"Sehingga total 437 orang anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian kuorum telah tercapai," kata Puan di awal saat membuka rapat.
0 notes
Text
Muhammad Fauzi, S.E. (lahir 6 September 1968) adalah seorang politikus Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai anggota DPR-RI sejak 2019 dan dari 2004 hingga 2009. Pada periode 2019–2024, ia mewakili daerah pemilihan Sulawesi Selatan III. Fauzi merupakan kader Partai Golongan Karya, ia duduk di Komisi VIII.[1] Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Anggota DPR-RI mewakili daerah pemilihan Aceh I dari 2004 hingga 2009.
0 notes
Text
Baru Kali Ini, Penyelenggaran Ibadah Haji Berakhir Tanpa Laporan Pertanggungjawaban Menteri Agama ke DPR
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan ibadah haji 2024 ke DPR RI. Jakarta (Riaunews.com) – Penyelenggaran ibadah haji 2024 berakhir tanpa penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kepada DPR. Komisi VIII DPR yang membidangi urusan agama sebelumnya sudah mengundang dan mengagendakan rapat evaluasi…
0 notes
Text
Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia Bukti Pengakuan Dunia bahwa RI adalah Negara Toleransi Beragama
INGATLAH.COM— Kunjungan apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia mendapat sambutan hangat dari elemen masyarakat. Kehadiran Kepala Negara Kota Vatikan itu dinilai sebagai cerminan pengakuan dunia terhadap Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi toleransi beragama. Anggota Komisi VIII DPR My Esti Wijayati menyampaikan, kunjungan Paus Fransiskus itu merupakan momentum berharga untuk…
0 notes
Text
Hari Terakhir Jelaskan Soal Haji di Raker Bersama Komisi VIII DPR, Menag Yaqut Kembali Absen
JAKARTA, cinews.id – Dalam rapat kerja (Raker) Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama RI, Menteri Perhubungan RI, dan Menteri Kesehatan RI, serta Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji di Kompleks Parlemen, Jumat (27/9/2024). Namun dalam dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR dengan agenda evaluasi pelaksanaan…
0 notes
Text
Dede Rohana Terima Surat Rekomendasi Bakal Calon Walikota Cilegon dari DPP PAN
CILEGON – Dede Rohana Putra menerima Surat Rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) untuk mencalonkan diri menjadi Bakal Calon Wali Kota Cilegon pada Pilkada Kota Cilegon 2024. Salah satu caleg DPRD Provinsi Banten dengan perolehan suara terbanyak itu mendapat Surat Rekomendasi dari DPP PAN yang diserahkan langsung oleh Wakil Ketua Umum DPP PAN, Yandri Susanto pada Kamis…
View On WordPress
#Bakal Calon Walikota Cilegon#Dede rohana putra#Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto#Partai amanat Nasional#Pilkot Cilegon 2024#Surat Rekomendasi DPP PAN
0 notes
Text
Hukuman Mati Anne Boleyn di muka umum Istana
Agar dapat menikahi Jane Seymour, Raja Henry VIII mencari cara untuk menyingkirkan Anne Boleyn dengan menuduhnya melakukan perselingkuhan. Untuk merekayasa perselingkuhan tersebut,Henry VIII dibantu oleh Thomas Cromwell, orang kepercayaan raja dan politisi modern yang bertentangan dengan Gereja Katolik. Thomas menulis surat kepada Percy untuk memaksa Percy mengakui hubungannya dengan Anne Boleyn masih berlangsung dan mereka berdua memiliki perjanjian pranikah. Namun, Percy tidak memberikan jawaban apapun yang memberatkan Anne.slotgacor
Di bulan April 1536, Francis Weston; William Brereton; Mark Smeaton; Henry Norris; dan adik Anne, George Boleyn, ditangkap dengan tuduhan memiliki hubungan gelap dengan Anne Boleyn. Thomas Wyatt juga ditangkap atas tuduhan serupa, meski kemudian dibebaskan, kemungkinan karena hubungan baik keluarganya dengan Cromwell. Selain itu, Anne juga diperiksa oleh komisi rahasia yang terdiri dari ayahnya sendiri, pamannya, dan Thomas Cromwell . Pada 2 Mei 1536, Anne ditangkap dan dinyatakan bersalah atas tuduhan memiliki hubungan gelap dengan lima pria, termasuk saudaranya sendiri.polagacor Pada saat-saat terakhirnya, Anne memberikan pidato yang berisi pujian terhadap Raja Henry VIII yang menyatakan bahwa Raja merupakan seorang yang baik, lembut, dan berdaulat. Anne dihukum mati pada Jum'at pagi,19 Mei 1536 dengan sekali tebasan pedang. Dia dimakamkan tanpa nisan di Kapel Saint Peter ad Vincula. Tulang-belulangnya diidentifikasi saat pemugaran kapel pada tahun 1876 pada masa kekuasaan Ratu Victoria dan kubur Anne sekarang ditandai dengan lantai marmer. Hanya sehari setelah hukuman mati Anne Boleyn, Henry bertunangan dengan Jane Seymour dan pasangan ini kemudian menikah pada 30 Mei 1536. Anak perempuan Henry dan Anne, Elizabeth, di kemudian hari naik takhta sebagai Ratu Inggris dan menjadi salah satu penguasa paling berhasil sepanjang sejarah Inggris.kartugg
0 notes
Text
Kemenag RI - DPR Bahas Penyesuaian Anggaran 2025
Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR RI mengadakan rapat kerja untuk membahas penyesuaian anggaran 2025. Rapat berlangsung di Gedung Parlemen DPR RI, Jakarta. Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan bahwa alokasi anggaran untuk Kementerian Agama pada 2025 telah ditetapkan sebesar Rp79.168.712.137.000,00. “Peningkatan anggaran sebesar Rp1.150.000.000.000,00 ini akan digunakan untuk…
0 notes
Text
Ketua DPR sebut pimpinan 11 komisi di DPR sudah ditetapkan
"Nama-nama pimpinan itu ditetapkan di komisi dan usulannya itu tadi sudah diusulkan oleh setiap fraksi ke kesekjenan,"
Jakarta (ANTARA) -
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pimpinan 11 komisi di DPR RI yang terdiri dari ketua dan wakil ketua sudah ditetapkan setelah komposisi pimpinan komisi disetujui dalam rapat paripurna. Namun pimpinan komisi yang ditetapkan baru dari Komisi I DPR RI hingga Komisi XI DPR RI, sedangkan pimpinan Komisi XII DPR RI dan Komisi XIII DPR RI bakal ditetapkan pada Rabu (22/10).
"Nama-nama pimpinan itu ditetapkan di komisi dan usulannya itu tadi sudah diusulkan oleh setiap fraksi ke kesekjenan," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, pemilihan atau penetapan pimpinan komisi atau alat kelengkapan dewan (AKD) dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat yang kemudian disetujui dalam rapat konsultasi dan rapat pimpinan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Walaupun sudah pimpinan dan para anggotanya sudah ditetapkan, menurut dia, komisi-komisi di DPR RI bakal mulai bekerja pada pekan depan. Karena, kata dia, masih ada beberapa mekanisme di internal DPR RI yang perlu dilakukan.
"Kita akan bekerja sebaik-baiknya bersama dengan eksekutif untuk bangsa dan negara," katanya.
Berikut nama-nama pimpinan komisi di DPR RI yang sudah ditetapkan:
Komisi I
Ketua: Utut Adianto
Wakil Ketua: Dave Laksono, Budisatrio Djiwandono, Ahmad Heryawan, Anton Sukartono
Komisi II
Ketua: Rifqinizamy Karsayuda
Wakil Ketua: Aria Bima, Zulfikar Arse, Bahtra, Dede Yusuf
Komisi III
Ketua: Habiburokhman
Wakil Ketua: Dede Indra Permana, Sari Yuliati, Rano Alfath, Ahmad Sahroni
Komisi IV
Ketua: Siti Hediati Soeharto
Wakil Ketua: Alex Indra Lukman, Abdul Kharis, Ahmad Yohan
Komisi V
Ketua: Lasarus
Wakil Ketua: Andi Iwan Darmawan, Syaiful Huda, Roberth Rouw
Komisi VI
Ketua: Anggia Erma Rini
Wakil Ketua: Adisatrya Suryosulisto, Andre Rosiade, Eko Hendro Purnomo
Komisi VII
Ketua: Saleh Partaonan Daulay
Wakil Ketua: Evita Nursanti, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Chusnunia Chalim
Komisi VIII
Ketua: Marwan Dasopang
Wakil Ketua: Abidin Fikri, Abdul Wachid, Anshori Siregar
Komisi IX
Ketua: Felly Estelita Runtuwene
Wakil Ketua: Charles Honoris, Putih Sari, Nihayatul Wafiroh
Komisi X
Ketua: Hetifah Sjaifudian
Wakil Ketua: Esti Wijayanti, Himmatul Aliyah, Lalu Hadrian Irfani, Mahfudz Abdurrahman
Komisi XI
Ketua: Muhammad Misbakhun
Wakil Ketua: Dolfie, Mohamad Hekal, Hanif Dakhiri
0 notes