#Ketua DPRD Sumenep

[madurapost]

H. Zainal Arifin Dilantik Sebagai Ketua DPRD Sumenep 2024-2029, Motto Ini Digaunggkan

SUMENEP, MaduraPost – Sidang paripurna pelantikan pimpinan DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, periode 2024-2029 berlangsung khidmat hari ini. Rabu, 9 Oktober 2024. Acara tersebut berlangsung di gedung baru DPRD Sumenep yang berlokasi di Jalan Trunojoyo, Gedungan, Sumenep, dan menjadi momen penting dalam politik lokal. Dalam sidang paripurna itu, H. Zainal Arifin dari PDI Perjuangan secara resmi…

[detikkota]

DPRD Minta Polisi Tangkap Mafia Pupuk Bersubsidi di Sumenep

SUMENEP, detikkota.com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep,Jawa Timur meminta pihak kepolisian segara menangkap mafia pupuk bersubsidi. Ketua Komisi II DPRD Sumenep, H Mohammad Subaidi mengatakan, demi keadilan siapapun itu segara diproses sebegaimana hukum yang berlaku. “Saya tidak melihat keterlibatan siapapun, kalau urusan penyimpangan harus segera diproses.…

[portalmaduracom]

Dewan Perpanjang Masa Pembahasan LKPJ APBD Sumenep 2019

PortalMadura.Com, Sumenep – Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, memperpanjang masa pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD tahun

Baca Selengkapnya di Source link

[limadetikcom]

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Sumenep Gunakan Bahasa Madura SUMENEP, limadetik.com — Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Jawa Timur, menggelar Rapat Istimewa dalam rangka memperingati Hari Jadi Sumenep yang Ke-750 Tahun, Kamis (31/10/2019).

[batasmedia99]

Akhirnya Pemkot kota Malang Batal Pengadaan Mobil Listrik

MALANG KOTA – Sejak Pemerintah Pusat menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 3 September lalu, biaya operasional untuk kendaraan dinas pejabat pemkot bakal membengkak. Sebenarnya, tingginya ongkos bensin untuk mobil dinas (Mobdin) bisa ditekan. Salah satu caranya adalah mengganti mobil bensin menjadi mobil listrik.

Namun wacana pengadaan mobil listrik untuk operasional pejabat batal direalisasikan. Alasannya, harga mobil listrik masih tinggi. ”Sekarang ini harga mobil listrik paling murah Rp 800 juta per unit. Anggaran kami belum mampu,” kata Wali Kota Malang Sutiaji saat dikonfirmasi, beberapa waktu lalu.

Selain itu, Sutiaji menilai, di Kota Malang perlu ada stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dalam jumlah banyak. Apalagi, katanya, jarak tempuh kendaraan listrik terbilang pendek, yakni rata-rata 300 kilometer. Artinya setiap 300 kilometer sekali kendaraan harus di-charge atau diisi ulang. Jika jumlah SPBU untuk mobil listrik terlalu sedikit, bahkan langka, Sutiaji khawatir bakal memicu persoalan lagi. Dengan demikian, sementara ini pemkot memilih risiko pembengkakan anggaran operasional ketimbang mobil tidak jalan lantaran kesulitan mendapatkan SPBU mobil listrik.

Mengacu anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2022, pemkot mengalokasikan anggaran Rp 17 miliar untuk operasional mobdin. Dana itu digunakan membeli bensin kendaraan pejabat. Jika harga BBM tidak turun, maka anggaran untuk biaya operasional kendaraan diperkirakan masih kurang.

Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Malang, pejabat di sejumlah pemerintah daerah (pemda) sudah mengganti kendaraan operasional, dari sebelumnya bensin menjadi listrik. Di antaranya adalah pejabat di Pemkab Sumenep, Madura.

Lantas langkah apa yang akan dilakukan pemkot untuk meminimalkan pembengkakan biaya operasional adalah menunda pengadaan mobdin baru. “Solusinya ya harus hemat BBM. Kenaikan anggaran BBM berarti bukan untuk pemborosan juga,” tegas Sutiaji.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengatakan, pihaknya memilih penundaan pengadaan mobin baru, terutama untuk wali kota, wakil wali kota, dan ketua DPRD Kota Malang. Sebab, kata Made, ada program lain yang lebih prioritas. Mulai dari penanganan banjir hingga macet. ”Kami sudah mau mengusulkan ke pemkot supaya untuk masalah kenaikan BBM bisa memprioritaskan rakyat dulu,” kata Made.

Politikus PDIP itu memandang, ke depan harga BBM yang naik juga akan menyebabkan kenaikan harga pangan. ”Maka harus ada anggaran cadangan yang disiapkan. Bisa melalui skema pencairan belanja tidak terduga (BTT) maupun mengalokasikan anggaran khusus,” ucapnya.

[kabarjatim]

Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD Sumenep tidak di Vaksin

Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD Sumenep tidak di Vaksin

SUMENEP: Bupati dan Wakil Bupati Sumenep serta Ketua DPRD Kabupaten Sumenep tidak divaksin dalam proses vaksinasi yang dilakukan di Kabupaten Setempat. Hal ini dikarenakan ketiga orang tersebut punya riwayat penyakit dan batas usia melebihi ketententuan. Bupati Sumenep, A. Busyro Karim mengatakan Perihal Dirinya tidak divaksin karena usianya sudah 60 tahun. Dia juga pernah terkonfirmasi positif…

[madurapost]

Resmi, DPRD Sumenep Bentuk 7 Fraksi Periode 2024-2029

SUMENEP, MaduraPost – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, periode 2024-2029 secara resmi membentuk fraksi-fraksi dalam sidang paripurna yang digelar pada Senin, 2 September 2024. Ketua Sementara DPRD Kabupaten Sumenep, H. Zainal Arifin menjelaskan, bahwa dalam sidang tersebut telah disepakati pembentukan tujuh fraksi di DPRD. “Hari ini, kami telah…

[detikkota]

Komisi I DPRD Sumenep Soroti AMDAL Dalam LKPJ Bupati 2022

SUMENEP, detikkota.com – Banyak hal yang disorot legislatif dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sumenep Tahun Anggaran 2022. Salah satunya, mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Ketua Komisi I Dewab Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Darul Hasyim Fath menyoal masalah lingkungan hidup yang dinilai belum sepenuhnya ideal.…

[portalmaduracom]

Ketua DPRD Sumenep Ajak Warga Lawan Corona dari Rumah

PortalMadura.Com, Sumenep – Semakin meluasnya peta sebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia mendapat perhatian serius dari Ketua DPRD Sumenep, M. Hamid. Ali

Baca Selengkapnya di Source link

[limadetikcom]

Sudah Terbentuk, Ini Nama-nama Ketua Fraksi DPRD Sumenep SUMENEP, limadetik.com — DPRD Sumenep, Jawa Timur, menggelar Sidang Paripurna, Senin (9/9/2019). Dalam Sidang Paripurna tersebut, dibacakan tujuh fraksi yang telah terbentuk sekaligus dengan masing-masing ketuanya.

[madurapost]

Paskibraka Sukses Kibarkan Merah Putih di HUT ke-79 Kemerdekaan RI, Begini Pesan Wabup Sumenep

SUMENEP, MaduraPost – Pemkab Sumenep, Madura, Jawa Timur, melangsungkan upacara bendera peringati HUT ke-79 Kemerdekaan RI. Sabtu, 17 Agustus 2024 pagi. Acara tersebut dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Sumenep dengan Wakil Bupati (Wabup) Sumenep, Dewi Khalifah, bertindak sebagai Inspektur Upacara. Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep, Hamid Ali Munir, diberikan kehormatan untuk membacakan teks…

[detikkota]

Pansus LKPJ Bupati 2022 Soal Pengelolaan PI PT. KEI

SUMENEP, detikkota.com �� Pengelolaan Participating Interest (PI) perusahaan minyak dan gas (migas) PT Kangean Energy Indonesia (KEI) menjadi salah satu topik yang disorot Panitia Khusus (Pansus) dalam pembahasan LKPJ Bupati TA 2022. Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Gunaifi Syarif Arrodhy menilai Pemerintah Kabupaten…