#Kemiskinan Ekstrem

[borobudurnews]

Komitmen Pemkab Magelang Entaskan 18 Ribu Lebih Warga Miskin Ekstrem di Wilayahnya

BNews-MAGELANG_ Plt Bupati Magelang Sepyo Achanto, didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang; membuka acara Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Tahun 2024 yang diselenggarakan di Ruang Rapat Bina Karya, Setda Kabupaten Magelang, pada Jumat (14/06/2024). Dalam sambutannya, Plt Bupati Magelang Sepyo Achanto mengungkapkan bahwa kemiskinan merupakan masalah serius; yang…

[bantennews]

Zakat Berperan Penting Dalam Mengatasi Kemiskinan di Banten

SERANG – Zakat memiliki potensi besar dalam penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sangat strategis. “Peran Baznas, mengetuk yang punya kemampuan finansial untuk memiliki kesadaran menunaikan zakat. Karena Zakat wajib,” kata Pj Sekda Banten Virgojanti pada Bincang Seputar Zakat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Banten di Kota Serang, Minggu…

[gosulsel]

4.158 Warga Gowa Masuk Kriteria Miskin Ekstrem - Gosulsel

GOWA, GOSULSEL.COM — Jumlah warga Kabupaten Gowa yang masuk kriteria miskin ekstrem sebanyak 4.158 orang. Jumlah tersebut berdasarkan data hasil verifikasi dan validasi tahap kedua. "Saat ini data hasil verifikasi dan validasi tahap kedua yang masuk kriteria miskin ekstrem sebanyak 4.158 o...

http://gosulsel.com/2023/10/11/4-158-warga-gowa-masuk-kriteria-miskin-ekstrem/

#KemiskinanEkstrem #PemkabGowa

[kbanews]

Dari Desa Termiskin di Jawa Tengah, Anies Baswedan Ajak Relawan Bersatu Entaskan Kemiskinan

BREBES | KBA – Bakal Calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menyemangati ribuan relawan pada acara Jambore Kebangsaan Relawan yang digelar di Padepokan Kalisoga, Desa Slatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Senin 14 Agustus 2023. Anies mengobarkan semangat juang relawan untuk menghadirkan perubahan. Relawan berjuang bersama untuk sama-sama mengentaskan…

[kantorberita]

Pengendalian inflasi Daerah, Gubernur Bengkulu Pimpin High Level Meeting TPID

Pengendalian inflasi Daerah, Gubernur Bengkulu Pimpin High Level Meeting TPID KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU|| Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, memimpin rapat tingkat tinggi High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang berlangsung di Balai Raya Semarak pada Rabu (18/9/24), Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bengkulu Wahyu…

[hargo-news]

Tangani Stunting dan Kemiskinan Ekstrem, Merlan: Pemerintah Desa Wajib Biayai Program Kakanda

Hargo.co.id, GORONTALO – Program Kakanda atau kebun, kolam, dan kandang (Kakanda) menjadi salah satu program yang dibuat Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk menangani stunting dan kemiskinan ekstrem. Agar berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan tujuan program ini dibuat, Bupati Bone Bolango, Merlan Uloli menginstruksikan seluruh kepala desa di Bone Bolango untuk mengalokasikan anggaran…

[ingatlah]

Pemko Padang Panjang Gencarkan Upaya Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

INGATLAH.COM – Pemerintah Kota Padang Panjang terus menggencarkan upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui berbagai program strategis. Salah satu langkah tersebut diwujudkan melalui diskusi bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) pada Kamis (19/12/2024) di Ruang Rapat Lantai III Gedung BKPSDM/Bappeda. Rapat tersebut dipimpin oleh Penjabat Wali Kota, Sonny Budaya Putra, A.P,…

[suara-rakyat-blog]

𝙒𝙀𝙁 𝘿𝙚𝙥𝙤𝙥𝙪𝙡𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝘼𝙜𝙚𝙣𝙙𝙖: 𝙏𝙝𝙚 𝙒𝙚𝙖𝙥𝙤𝙣𝙨 𝙊𝙛 𝘾𝙝𝙤𝙞𝙘𝙚 1. Pengubahsuaian Cuaca: Bencana buatan direka untuk membiarkan seluruh populasi kebuluran. Tanaman, rumah, nyawa dihapuskan dalam semalam.

2. Imigresen Haram: Ini bukan tentang menyambut pelarian. Ia tentang merosakkan sistem, membebankan sumber, dan memaksa keruntuhan masyarakat. Kurang kestabilan = kurang kelahiran.

3. Fluorida: Mereka mendakwa ia untuk kesihatan anda, tetapi pendedahan jangka panjang menurunkan IQ dan kesuburan, melemahkan seluruh generasi.

4. DEI (Kepelbagaian, Kesaksamaan, Inklusi): Ia bukan tentang kesaksamaan. Ia direka untuk memecah belahkan, meruntuhkan nilai-nilai tradisional, menghancurkan perpaduan, dan melemahkan pertumbuhan populasi.

5. GMO: Makanan yang diubah secara genetik bukan sekadar sains pelik—ia telah dijadikan senjata. Penyakit kronik, ketidaksuburan? Bukan kebetulan.

6. Pewarna Makanan: Dipenuhi dengan racun dan karsinogen, ia adalah racun perlahan yang memastikan kematian awal anda.

7. Bahan Kimia Rambut: Pernah terfikir kenapa kadar ketidaksuburan meningkat? Ia terdapat dalam produk anda, diserap melalui kulit anda. Mereka mahu anda tidak subur. 8. Chemtrails: Disamarkan sebagai “penyemaian awan,” semburan ini adalah toksik. Mereka menurunkan kematian, mengurangkan jangka hayat dan populasi.

9. Jejak Karbon: Dasar "pengawalan iklim" hanyalah satu lagi alat untuk membuat anda kebuluran, mengawal tenaga dan sumber, meninggalkan orang ramai dalam kemiskinan.

10. Manipulasi Ekonomi: Melumpuhkan ekonomi adalah taktik yang disengajakan. Kemiskinan bermakna kurang anak, lebih banyak kematian. 11. Senjata biologi: Melepaskan penyakit yang secara khusus menyasarkan kumpulan tertentu, mencipta kekacauan global dan kematian beramai-ramai.

12. Media/Hiburan: Bukan kebetulan mereka mengagungkan gaya hidup tidak sihat, nihilisme, dan kemerosotan. Mereka menggalakkan penyakit mental dan mengurangkan pertumbuhan populasi. 13. Racun Alam Sekitar: Pencemaran? Tidak—agen kemandulan yang disengajakan, tersebar luas. 14. Kawalan Kelahiran: Langsung. Berkesan. Menjaga populasi dalam kawalan. 15. Farmaseutikal: Pil yang mereka berikan kepada anda direka untuk melemahkan sistem imun anda, memendekkan jangka hayat anda, dan menghentikan anda daripada membiak. 16. Racun Vaksin: Disamarkan sebagai kesihatan awam, tetapi sebenarnya? Ejen kemandulan, terus ke dalam aliran darah anda. 17. Pemusnahan Tanaman melalui Pengubahsuaian Cuaca: Kemarau, banjir, cuaca ekstrem—ia bukan kemalangan. Ia dirancang, memaksa seluruh populasi menuju kebuluran. 18. Kawalan dan Peraturan Tanah: Mengehadkan tanah pertanian, mendorong kekurangan makanan untuk membiarkan orang ramai kebuluran. Mereka mengambil tanah itu untuk agenda mereka sendiri. Semua ini bermula dari Rancangan Pengurangan Populasi Global 2000, yang dimulakan semasa Pentadbiran Carter. Genosid global ini berakar umbi dalam Club of Rome dan dirancang seawal tahun 1972. Mereka telah melaksanakan ini selama beberapa dekad, menarik tali dengan senyap, dan kini ia muncul ke permukaan. Agenda ini tidak lagi tersembunyi, ia berada tepat di depan kita—dan ia semakin cepat. Dari Porton Down ke deposit Litium di Wyoming dan North Carolina, mereka telah merancang ini selama bertahun-tahun. Klaus Schwab telah dilatih oleh Henry Kissinger, seorang pengikut Rockefeller, untuk melaksanakan rancangan pengurangan populasi ini. Bapa Schwab, seorang kolaborator Nazi, membantu membentuk warisan menakutkan ini. Hubungan ini tidak dapat dinafikan—semua jalan membawa kepada kawalan global dan pengurangan populasi. Bangunlah, mereka tidak menyembunyikannya lagi. Badai sudah tiba!

[toto7788-official-gacor-situs]

Sri Mulyani: Perubahan Iklim Bisa Bikin PDB Suatu Negara Turun hingga 10%

Sri Mulyani: Perubahan Iklim Bisa Bikin PDB Suatu Negara Turun hingga 10%

Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan iklim telah menjadi salah satu ancaman terbesar bagi stabilitas ekonomi global. Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, secara tegas menyatakan bahwa perubahan iklim bukan hanya tantangan lingkungan, tetapi juga merupakan ancaman serius bagi perekonomian nasional dan internasional. Menurut Sri Mulyani, dampak perubahan iklim dapat membuat Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara mengalami penurunan drastis, bahkan hingga 10%. Dampak ini tentu bukan sesuatu yang dapat diabaikan, mengingat PDB merupakan salah satu indikator utama dari kesehatan ekonomi suatu negara.

Sri Mulyani menyoroti bahwa perubahan iklim memiliki konsekuensi langsung pada stabilitas ekonomi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Bencana alam yang semakin sering terjadi, perubahan pola cuaca, serta risiko kesehatan akibat kualitas udara yang memburuk merupakan dampak nyata dari perubahan iklim yang langsung mempengaruhi sektor-sektor penting seperti pertanian, industri, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam artikel ini, kita akan membahas bagaimana perubahan iklim mempengaruhi PDB, apa saja sektor-sektor yang terdampak, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi dampaknya.

Dampak Perubahan Iklim terhadap PDB

Sri Mulyani menjelaskan bahwa perubahan iklim dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui berbagai cara, termasuk kerugian ekonomi akibat bencana alam, penurunan produktivitas pertanian, serta kenaikan biaya kesehatan. Ketika bencana alam seperti banjir, kekeringan, atau badai menghantam, sektor-sektor ekonomi yang terlibat langsung dalam rantai pasok pangan dan energi biasanya akan mengalami kerugian yang cukup besar. PDB negara yang bergantung pada sektor-sektor tersebut pun akan terdampak, terutama karena biaya pemulihan yang besar serta hilangnya produktivitas.

Sebagai contoh, sektor pertanian di Indonesia merupakan salah satu sektor yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Petani yang bergantung pada musim untuk menanam padi, jagung, dan komoditas lainnya mengalami gangguan besar ketika pola cuaca berubah. Kekeringan atau curah hujan yang tidak menentu akan mengganggu panen dan menyebabkan hasil pertanian menurun. Ketika produksi pangan menurun, harga-harga pun cenderung naik, yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat serta menurunkan PDB.

Selain sektor pertanian, perubahan iklim juga berdampak pada sektor pariwisata, terutama di negara-negara yang bergantung pada keindahan alam sebagai daya tarik utama. Naiknya permukaan air laut, kerusakan terumbu karang, serta risiko cuaca ekstrem seperti badai dapat mengurangi jumlah wisatawan yang datang. Jika sektor pariwisata mengalami penurunan, maka lapangan kerja dan pendapatan negara dari sektor ini juga akan berkurang, yang pada akhirnya berkontribusi pada penurunan PDB.

Sektor-sektor yang Terkena Dampak Perubahan Iklim

Perubahan iklim memengaruhi berbagai sektor ekonomi, dengan dampak yang berbeda-beda tergantung pada kerentanan masing-masing sektor. Berikut adalah beberapa sektor utama yang terdampak oleh perubahan iklim:

1. Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan

Sektor pertanian adalah sektor yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Suhu yang semakin panas, perubahan pola curah hujan, dan risiko kekeringan serta banjir mempengaruhi hasil pertanian, yang pada gilirannya mengganggu ketahanan pangan. Dalam jangka panjang, jika perubahan iklim tidak ditangani, produktivitas sektor pertanian akan terus menurun. Hal ini juga akan memicu inflasi pangan dan dapat meningkatkan angka kemiskinan di kalangan petani kecil yang bergantung pada hasil panen mereka.

2. Sektor Perikanan dan Kelautan

Kenaikan suhu laut dan perubahan ekosistem laut akibat perubahan iklim berdampak langsung pada sektor perikanan. Terumbu karang yang rusak, misalnya, mengurangi populasi ikan dan sumber daya laut lainnya. Negara-negara yang bergantung pada sektor perikanan untuk kebutuhan pangan dan ekonomi nasionalnya akan mengalami penurunan pendapatan akibat berkurangnya tangkapan ikan. Bagi negara-negara kepulauan seperti Indonesia, hal ini menjadi ancaman serius bagi perekonomian.

3. Sektor Energi

Perubahan iklim mempengaruhi ketersediaan energi, terutama energi yang bergantung pada sumber daya alam seperti air dan angin. Kekeringan yang berkepanjangan dapat mengurangi pasokan air untuk pembangkit listrik tenaga air, yang merupakan salah satu sumber energi utama di banyak negara. Dalam jangka panjang, ketidakpastian ini dapat meningkatkan biaya energi dan memengaruhi produktivitas industri.

4. Kesehatan Masyarakat

Perubahan iklim juga berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Suhu yang semakin panas meningkatkan risiko penyakit tropis seperti malaria dan demam berdarah. Kualitas udara yang buruk akibat polusi juga meningkatkan risiko gangguan pernapasan, yang akhirnya berdampak pada produktivitas tenaga kerja. Biaya kesehatan yang meningkat akibat dampak perubahan iklim akan membebani anggaran negara dan dapat mengurangi kontribusi sektor lain pada PDB.

5. Sektor Infrastruktur

Bencana alam yang semakin sering terjadi, seperti banjir, tanah longsor, dan badai, merusak infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan. Kerusakan ini memerlukan biaya besar untuk pemulihan dan pembangunan kembali. Selain itu, rusaknya infrastruktur juga mengganggu distribusi barang dan jasa, yang berdampak pada penurunan produktivitas dan efisiensi ekonomi.

[borobudurnews]

Ganjar Pranowo Dorong Bantuan Lebih Diprioritaskan pada Kemiskinan Ekstrem

BNews—JATENG— Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan mengizinkan kepala desa menggeser alokasi bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, untuk lebih memprioritaskan pada penanganan kemiskinan ekstrem di sejumlah wilayah. Tentu saja penggeseran alokasi bantuan harus disertai dengan data atau target sasaran yang pasti. “Saya lebih mendorong pada kemiskinan ekstrem. jadi, bantuannya boleh…

[konfrontasi]

Mensos Targetkan Turunkan Kemiskinan Ekstrem Hingga 0 Persen Dalam 2 Tahun

http://dlvr.it/TG1q3J

[kabarbritam1toto]

Tantangan mencapai kemiskinan ekstrem nol persen

Masalah kemiskinan masih menjadi isu krusial di banyak negara, termasuk Indonesia. Hal inilah yang membuat kemiskinan selalu menjadi salah satu prioritas nasional untuk diselesaikan.

Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan mencapai target yang telah ditentukan, termasuk upaya untuk mencapai target kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2024 ini.

Seperti kita ketahui, pemerintah Indonesia memang menargetkan menghapus kemiskinan ekstrem enam tahun lebih cepat dari target global yang tercantum dalam SDGs.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, pemerintah berupaya mencapai target nol persen tersebut melalui keterpaduan dan sinergi program serta kerja sama antarkementerian/lembaga dan seluruh pemerintah daerah. Upaya ini kemudian digariskan melalui tiga strategi besar percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, yang termuat dalam Keputusan Menko PMK Nomor 32 Tahun 2023.

Pertama, pengurangan beban pengeluaran warga miskin ekstrem. Strategi ini memastikan kelompok miskin ekstrem memperoleh program perlindungan sosial yang komplementer antara pusat dan daerah. Targetnya, terutama kelompok rentan, adalah penderita gangguan kesehatan permanen, penyandang disabilitas, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), warga lansia, anak sebatang kara, dan sebagainya.

Kedua, peningkatan pendapatan. Strategi ini ditujukan untuk warga miskin ekstrem yang masih produktif. Mereka dibukakan akses pada pekerjaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta akses dan kapasitas sebagai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk akses pembiayaannya. Melalui strategi ini diharapkan rumah tangga (RT) miskin ekstrem dapat naik kelas untuk mendapatkan program lanjutan, seperti pendampingan, pelatihan, dan permodalan.

Ketiga, pengurangan kantong-kantong kemiskinan ekstrem. Strategi ini ditujukan untuk peningkatan akses terhadap layanan dasar dan peningkatan konektivitas antarwilayah.

Penduduk miskin ekstrem adalah mereka yang pengeluarannya di bawah garis kemiskinan ekstrem 1,9 dollar AS per kapita per hari "purchasing power parity" (PPP). Pada Maret 2023, dengan garis kemiskinan ekstrem sekitar Rp351.957 per kapita per bulan, BPS mencatat bahwa persentase penduduk miskin ekstrem di Indonesia sudah mencapai 1,12 persen. Angka ini berkurang sebesar 0,92 persen poin dibandingkan kondisi Maret 2022.

Pencapaian ini bisa dibilang cukup besar dalam kurun waktu satu tahun. Jika pada tahun 2024 dapat berkurang sebesar itu juga, maka persentase penduduk miskin ekstrem pada 2024 tersisa sekitar 0,2 persen. Hanya saja, untuk mencapainya, tentu diperlukan upaya berkesinambungan.

Untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, tentunya banyak tantangan yang harus dihadapi. Tidak hanya melulu soal ekonomi yang harus tercukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar, namun banyak faktor yang pada akhirnya juga berpengaruh pada kemiskinan ekstrem itu sendiri. Faktor lingkungan, misalnya, adanya perubahan iklim yang diperkirakan akan meningkatkan frekuensi dan tingkat keparahan guncangan alam, secara tidak langsung dapat menjebak rumah tangga miskin ekstrem dalam siklus kemiskinan yang semakin parah.

Selain itu, ketergantungan para penduduk miskin ekstrem pada sektor pertanian juga masih menjadi permasalahan. Pasalnya, sektor ini seringkali tidak cukup produktif untuk mendukung upaya keluar dari kemiskinan. Padahal, BPS mencatat, sebesar 58,4 persen kepala rumah tangga miskin ekstrem bekerja di sektor pertanian.

Ya, mereka tidak menganggur, mereka bekerja, namun upah yang mereka dapatkan sangat sulit untuk melepaskan mereka dari kemiskinan. Bisa dibayangkan, jika saja sektor pertanian mampu memberikan kesejahteraan lebih, tentu akan lebih mudah bagi mereka untuk meningkatkan taraf hidup dan perlahan bisa lepas dari status miskin ekstrem.

Tantangan lain, seperti kondisi geopolitik global yang tidak menentu, juga berpengaruh pada kemiskinan. Hal ini karena berbagai konflik yang terjadi di dunia, biasanya akan mempengaruhi kenaikan harga pangan, dan pada akhirnya semakin menyulitkan para penduduk miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Para penduduk miskin ekstrem harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli kebutuhan pangan mereka.

Untuk menghadapi berbagai tantangan ini, ada beberapa langkah yang bisa diambil, yang mungkin berdampak panjang. Pertama, peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi bagi penduduk miskin ekstrem harus diprioritaskan. Dengan keterampilan yang lebih baik, mereka dapat mengakses pekerjaan yang lebih produktif dan memiliki potensi penghasilan yang lebih tinggi.

Kedua, memperkuat sektor pertanian dengan inovasi teknologi dan praktik pertanian yang lebih efisien. Pemerintah perlu menyediakan akses terhadap teknologi pertanian modern, pupuk berkualitas, dan penyuluhan yang intensif agar petani dapat meningkatkan hasil panen mereka. Selain itu, perlu juga didorong diversifikasi usaha di sektor pertanian agar pendapatan petani tidak hanya bergantung pada satu komoditas saja.

Ketiga, memperluas jaring pengaman sosial, seperti program bantuan langsung tunai (BLT), program keluarga harapan (PKH), dan program bantuan pangan nontunai (BPNT). Program-program ini harus menjangkau seluruh penduduk miskin ekstrem dengan lebih tepat sasaran dan efektif. Penyaluran bantuan juga harus diawasi secara ketat agar tidak terjadi penyelewengan.

Keempat, mendorong investasi di daerah perdesaan dan terpencil. Pembangunan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, listrik, dan akses internet dapat membuka peluang ekonomi baru dan menarik investasi. Dengan adanya investasi, lapangan pekerjaan akan tercipta, dan penduduk setempat bisa memiliki sumber pendapatan yang lebih stabil.

Kelima, memanfaatkan potensi ekonomi digital. E-commerce dan platform digital lainnya bisa menjadi sarana bagi penduduk miskin ekstrem untuk memasarkan produk mereka secara lebih luas dan efisien. Pemerintah bisa membantu dengan memberikan pelatihan digital dan menyediakan infrastruktur internet yang memadai di daerah-daerah terpencil.

Selain langkah-langkah tersebut, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting. Semua pihak harus berperan aktif dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem. Sektor swasta bisa berkontribusi melalui program corporate social responsibility (CSR) yang tepat sasaran, sementara masyarakat dapat terlibat dalam pemberdayaan komunitas dan pengawasan program-program pemerintah.

Mengupayakan kemiskinan ekstrem hingga nol persen tentu tidak mudah, dan sangat sulit untuk benar-benar hilang. Hal ini karena kemiskinan sendiri merupakan masalah yang multidimensional. Kebijakan yang diambil harus menyeluruh. Jangan sampai hanya fokus pada orang yang benar-benar miskin ekstrem, namun juga perlu diperhatikan yang rentan miskin ekstrem. Jangan sampai penduduk yang rentan miskin ekstrem ini juga jatuh ke miskin ekstrem di kemudian hari.

Dari sinilah, langkah-langkah di atas serta seluruh strategi yang telah disusun harus dilaksanakan semaksimal mungkin dan berkesinambungan. Kalaupun kemiskinan ekstrem nantinya tercapai nol persen, jaring pengaman sosial tentu harus tetap ada, dan semua kebijakan jangka panjang untuk mengentaskan kemiskinan harus tetap dijalankan.

*) Lili Retnosari adalah statistisi di Badan Pusat Statistik

[gosulsel]

Wabup Gowa Cek Data Warga Dengan Kondisi Kemiskinan Ekstrem - Gosulsel

GOWA, GOSULSEL.COM — Wakil Bupati Gowa, Abd Rauf Malaganni turun langsung mengecek data warga dengan kondisi kemiskinan ekstrem sesuai kriteria. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa terhadap kemiskinan ekstrem. Pengecekan data tersebut dilakukan di t...

http://gosulsel.com/2023/10/11/wabup-gowa-cek-data-warga-dengan-kondisi-kemiskinan-ekstrem/

#KemiskinanEkstrem #PemkabGowa

[kbanews]

Anies Baswedan Hadiri Jambore Kebangsaan Relawan di Brebes, Singgung Kemiskinan Ekstrem Jateng

BREBES | KBA – Bakal Calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menghadiri jambore relawan yang digelar di Padepokan Kalisoga, Desa Slatri, Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Senin 14 Agustus 2023. Ribuan relawan dari 250 simpul tampak antusias mengikuti menghadiri acara yang berlangsung selama tiga hari, 14-16 Agustus 2023 ini. Bendera parpol pengusung dan…

[m1totocsdua]

Peluang dan tantangan pemerintahan baru wujudkan ketahanan pangan

Jakarta (ANTARA) - Ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan adalah dua pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

Namun, pertanyaan yang muncul kemudian, apakah Indonesia sudah siap menghadapi tantangan global terkait krisis pangan?

Apakah kebijakan yang diterapkan pemerintah mampu mengatasi masalah ketimpangan sosial dan kemiskinan ekstrem yang masih banyak terjadi di daerah-daerah terpencil?

Bagaimana negara ini dapat memastikan bahwa semua rakyatnya, terutama yang paling rentan, memiliki akses terhadap pangan yang cukup dan berkualitas?

Tantangan global dalam hal ketahanan pangan kian meningkat, diperparah oleh perubahan iklim, konflik, dan gangguan rantai pasokan yang melanda berbagai negara.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar dan ketergantungan yang tinggi pada impor pangan, menghadapi risiko signifikan dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Sementara itu, upaya pengentasan kemiskinan belum sepenuhnya mencapai sasaran, dengan data terbaru menunjukkan bahwa 9,57 persen atau sekitar 26,36 juta penduduk Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan pada Maret 2023.

Peningkatan angka ini sebagian disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19, yang memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi.

Prioritas Prabowo

Dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden Indonesia pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto menegaskan pentingnya mencapai swasembada pangan sebagai salah satu prioritas utama pemerintahannya.

Ia menekankan bahwa Indonesia harus segera memastikan kemandirian dalam hal pangan dan tidak boleh bergantung pada impor, terutama dalam situasi krisis.

Hal ini bukan hanya soal ketahanan ekonomi, tetapi juga menyangkut keamanan nasional. Dalam situasi darurat, tidak ada negara yang akan bersedia menjual sumber pangannya kepada negara lain jika mereka sendiri kekurangan.

Oleh karena itu, fokus Prabowo adalah mempercepat pencapaian ketahanan pangan, dengan menitikberatkan pada peningkatan produksi domestik​.

Pentingnya ketahanan pangan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 2 (Mengakhiri Kelaparan) dan SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab).

Tantangan utama di sini adalah bagaimana meningkatkan produktivitas pangan dalam negeri sambil memastikan distribusi yang merata ke seluruh penjuru negeri, khususnya ke daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa meskipun produksi beras nasional meningkat, Indonesia masih mengimpor sekitar 1,1 juta ton beras pada 2023.

Hal ini mengindikasikan bahwa ketergantungan pada impor pangan masih menjadi tantangan besar yang harus diatasi dalam waktu dekat.

Untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, Prabowo merancang strategi nasional yang dapat mempercepat produksi pertanian, mengurangi ketergantungan impor, dan menciptakan sistem distribusi yang lebih efisien.

Di sisi lain, upaya diversifikasi pangan juga perlu diperkuat agar masyarakat tidak hanya bergantung pada beras sebagai sumber pangan utama. Inisiatif seperti ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian target SDG yang lebih luas, termasuk pengurangan kemiskinan.

Mengatasi kemiskinan

Selain ketahanan pangan, Presiden juga menegaskan pentingnya pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama.

Program subsidi bagi masyarakat miskin akan terus dilanjutkan, bersama dengan upaya pemberantasan korupsi yang dapat memperbaiki tata kelola pemerintah dan memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.

Dalam konteks ini, Presiden berkomitmen untuk melanjutkan Program Makanan Bergizi Sekali Sehari bagi masyarakat kurang mampu.

Program ini diharapkan dapat memberikan dampak langsung dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama anak-anak dan lansia, yang rentan terhadap masalah kekurangan gizi.

Namun, upaya pengentasan kemiskinan tidak bisa berhenti pada program-program bantuan sosial semata. Ketimpangan regional di Indonesia masih menjadi tantangan besar, terutama di wilayah Indonesia Timur yang memiliki angka kemiskinan lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya.

BPS mencatat bahwa pada Maret 2023, tingkat kemiskinan di Maluku dan Papua mencapai 19,43 persen atau jauh di atas rata-rata nasional.

Oleh karena itu, pemerintah harus berfokus pada pengembangan ekonomi di daerah-daerah tersebut melalui peningkatan infrastruktur, akses pendidikan, dan kesempatan kerja yang lebih luas.

Di sisi lain, langkah pemberantasan korupsi yang menjadi sorotan dalam pidato Presiden juga menjadi kunci penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintah.

Korupsi tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga menghambat distribusi bantuan sosial dan program-program pengentasan kemiskinan.

Dalam hal ini, Presiden menekankan pentingnya penguatan institusi hukum dan penerapan hukum yang tegas terhadap para pelaku korupsi.

Komitmen ini sejalan dengan SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh), yang menekankan pentingnya menciptakan institusi yang transparan dan akuntabel.

Tantangan global

Tantangan global yang dihadapi saat ini, termasuk perubahan iklim dan gangguan rantai pasokan pangan, semakin memperburuk situasi ketahanan pangan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

PBB memprediksi bahwa kelaparan global dapat meningkat tajam pada dekade berikutnya jika langkah-langkah mitigasi yang efektif tidak segera diambil.

Laporan FAO tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 735 juta orang di seluruh dunia menderita kelaparan, meningkat dari 690 juta pada 2022 .

Di Indonesia, dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian sudah mulai dirasakan, dengan hasil panen yang menurun akibat cuaca ekstrem seperti banjir dan kekeringan.

Perubahan iklim tidak hanya memengaruhi produksi pangan, tetapi juga memperburuk kemiskinan di daerah-daerah pedesaan yang bergantung pada sektor pertanian.

Oleh karena itu, pendekatan komprehensif yang mencakup adaptasi iklim dan peningkatan infrastruktur pertanian menjadi sangat penting. Pemerintah juga perlu mendorong penggunaan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sekaligus mengurangi dampak lingkungan yang merugikan.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, kerjasama internasional menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Indonesia harus terus memperkuat kemitraan dengan negara lain dan organisasi internasional dalam mengatasi isu-isu global seperti kemiskinan dan ketahanan pangan.

Partisipasi aktif Indonesia dalam forum-forum internasional seperti G20 dan ASEAN memberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan belajar dari negara-negara lain yang berhasil mengatasi masalah serupa.

Selain itu, program-program bantuan internasional, seperti yang difasilitasi oleh Bank Dunia dan Asian Development Bank, dapat membantu Indonesia dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan penguatan jaring pengaman sosial.

Dengan berbagai kebijakan yang telah dicanangkan, pemerintahan Prabowo Subianto menunjukkan komitmen yang kuat terhadap ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan.

Namun, keberhasilan implementasi kebijakan tersebut sangat bergantung pada tata kelola yang baik, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program-program pemerintah.

Sebagai pakar dalam Pembangunan Berkelanjutan dan pembuatan kebijakan berbasis data, penulis melihat bahwa upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan di Indonesia memerlukan strategi yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Data dan penelitian harus menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan, memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam hal ini, Indonesia perlu memperkuat kapasitas institusi riset untuk mendukung pengumpulan data yang akurat dan komprehensif, serta meningkatkan kolaborasi dengan berbagai lembaga internasional untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan selaras dengan standar global.

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara yang kuat dalam hal ketahanan pangan dan mampu mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan.

Namun, tantangan yang dihadapi tidak bisa dianggap remeh. Pemimpin yang visioner, tata kelola yang baik, serta partisipasi aktif masyarakat dan komunitas internasional adalah kunci utama dalam mewujudkan visi tersebut.

Dengan komitmen bersama, Indonesia dapat mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyatnya.

*) Penulis adalah Pakar Pembangunan Berkelanjutan, Riset, dan Pembuatan Kebijakan Berbasis Data.

Cobain main di Situs 𝐌𝟏𝐓𝐎𝐓𝐎 Gacor nya Viral banget Member baru wajib 𝐖𝐃

Link daftar : Klik disini