#Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

[rasiooid]

Bukan Hanya Caplok Tanah Palestina, Proyek Donald Trump di KEK Lido Disegel Kementrian LH Efek Rusak Danau

RASIOO.id – Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) resmi menyegel dan menghentikan kegiatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido milik Presiden Amerika yakni, Donald Trump dan Hary Tanoesoedibjo. Penyegelan dilakukan dilakukan pada Kamis, 6 Februari 2025 atas perintah Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol…

[baliportalnews]

Penanaman Pohon Serentak Nasional di Bali Terpusat di Desa Blimbingsari

BALIPORTALNEWS.COM, JEMBRANA - Penanaman Pohon Serentak di Seluruh Wilayah Indonesia. Kegiatan itu bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim, pemulihan kualitas lingkungan hidup. Melalui kegiatan itu diharapkan sebagai percepatan rehabilitasi hutan dan lahan, dengan mengoptimalkan musim penghujan di sepanjang penghujung tahun 2023 dan awal 2024. Pelaksanaan penanaman pohon serentak ini dilakukan di setiap provinsi, khususnya di provinsi Bali, penanaman pohon serentak tahun 2024 dipimpin langsung oleh staf Khusus Menteri KLHK, Kelik Wirawan Wahyu Widodo didampingi Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra dan Bupati Jembrana, I Nengah Tamba yang dipusatkan di Dusun Blimbingsari, Desa Blimbingsari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Minggu (14/1/2024).   Adapun jenis pohon yang ditanam meliputi Bibit Durian, Alpukat dan Manggis sebanyak 250 pohon. Usai melaksanakan penanaman pohon, Bupati Jembrana, I Nengah Tamba apresiasi atas berbagai upaya dan komitmen dari Kementrian LHK serta para pihak dalam penyelenggaraan kegiatan penanaman pohon yang dilaksanakan di desa Blimbingsari. Menurutnya, kegiatan ini merupakan salah satu langkah bersama untuk mengatasi perubahan iklim, pemanasan global serta polusi yang sudah dirasakan secara nyata saat ini. “Sekarang ini saatnya kita untuk bertindak bukan lagi untuk terus berbicara tentang pentingnya menanam pohon. Bahwa kita tidak hanya lagi berkata-kata, tetapi ingin berbuat nyata. Saya mengajak budaya seperti ini terus kita kembangkan di kabupaten jembrana,” ujarnya. Lebih lanjut, Bupati asal desa kaliakah ini mengungkap bahwa pemerintah telah mencanangkan program kehutanan sosial dalam rangka melestarikan kawasan hutan sekaligus guna pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan. “Langkah ini memberikan kesempatan berusaha kepada masyarakat untuk memanfaatkan lahan negara agar memberikan nilai ekonomi kepada masyarakat sekitarnya. Program perhutanan sosial sejalan dengan konsep green ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan,” jelasnya. Bupati Tamba menambahkan, bahwa hutan yang ada di kabupaten Jembrana saat ini sudah memiliki 32 izin untuk pengelolaannya. “Hari ini hutan sudah mempunyai manfaat kepada masyarakat, karena sudah ada ijin pengelolaan hutan, dan hasilnya sungguh luar biasa.  Untuk itu saya merasa hari ini penanaman pohon sungguh menjadi spirit lagi, bahwa Jembrana harus tiada henti untuk menanam pohon untuk bermanfaat dalam kehidupan kita,” terangnya. Sementara itu, sambutan Menteri LHK, yang dibacakan Stafsus Kelik Wirawan Wahyu Widodo menyampaikan bahwa, kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan penanaman pohon yang telah dilakukan pada tanggal 30 Desember 2023. “Sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo untuk terus melakukan penanaman di sepanjang musim penghujan 2023/2024,” ujarnya. Kementerian LHK kata Kelik Wirawan, mengagendakan penanaman lanjutan akan dilakukan pada bulan Februari, Maret, dan April 2024 di seluruh Indonesia. “Hal ini merupakan langkah nyata untuk terus melakukan penanaman pohon bersama seluruh elemen masyarakat di seluruh wilayah Indonesia sepanjang musim penghujan,” tandasnya.(ang/bpn) Read the full article

[bantennews]

Polres Serang Kodim dan Pemkab Serang Gelar Penanaman Pohon

SERANG – Polres Serang bersama Kodim dan Pemkab Serang menggelar aksi penanaman pohon dalam program 10 juta pohon yang dicanangkan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di lapangan hijau Mapolres Serang, Rabu (15/11/2023). Kegiatan penanaman pohon ini merupakan kegiatan Polri bersama Kementerian Pertanian, Kementrian PMK dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Kegiatan penanaman…

[ternyatabegitucom]

Inovasi Ecoenzym dalam Penerapan Riset Pengabdian Masyarakat

Bagaimana cara membuat inovasi dari ecoenzym untuk kebermanfaatan masyarakat? Namun, sebelum itu apakah kamu sudah tahu ecoenzym itu apa? Mengutip dari website KLHK (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Ekoenzym merupakan produk ramah lingkungan yang mudah dibuat oleh siapapun dengan berbahan dasar limbah organik. Pembuatannya hanya membutuhkan air, gula sebagai sumber karbon, serta sampah…

[rioyotto]

Migas dan Imbang Tata Alam Hijaukan Lahan DAS Seluas 592 Hektar Di Meranti, Riau

Jakartakita.com – SKK Migas dan KKKS Imbang Tata Alam (ITA) menyerahkan penanaman rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) kepada pemerintah melalui Balai Pengelolaan DAS Indragiri Rokan, Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan demikian selanjutnya pengelolaan tanaman di kawasan tersebut akan dilakukan oleh pemerintah. Serah terima penanaman DAS tersebut diserahkan […] The post Migas dan Imbang Tata Alam Hijaukan Lahan DAS Seluas 592 Hektar Di Meranti, Riau appeared first on Jakartakita.com. https://jakartakita.com/2023/04/04/migas-dan-imbang-tata-alam-hijaukan-lahan-das-seluas-592-hektar-di-meranti-riau/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=tumblr jakartakita.com

[borobudurnews]

Fokus Hari Pers Nasional 2022, PWI Dorongan Ekosistem Mangrove

Fokus Hari Pers Nasional 2022, PWI Dorongan Ekosistem Mangrove

BNews–MAGELANG– Ekosistem mangrove memiliki fungsi sangat penting karena berperan sebagai sabuk hijau bagi area pesisir dan sebagai ekosistem dengan simpanan karbon terbesar. Tak hanya itu, melalui skema perdagangan karbon, Indonesia sebenarnya bisa mendapatkan pendapatan hingga 350 trilun rupiah dari transaksi jual beli sertifikat emisi karbon ini. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)…

[vanillatwlght]

DARURAT: Pemerintah Perlu Menjadikan Krisis Perubahan Iklim Sebagai Prioritas

Kalau kita perhatikan, sosial media di Indonesia dipenuhi hal viral yang tidak bermanfaat, misalnya orang tua marah-marah karena paket COD. Padahal, selain diambang kematian karena pandemi COVID-19, kita juga diambang kehancuran karena krisis perubahan iklim. Sama seperti COVID-19, masih banyak orang yang belum sadar, bahkan tidak percaya dengan krisis ini sehingga pemerintah tidak hanya punya PR untuk menangani pandemi ini dengan cepat, tapi juga perlu menangani perubahan iklim yang nyata.

Dilansir dari CNN Indonesia, Jokowi-Ma’aruf punya 7 misi mitigasi perubahan iklim ketika mereka mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin bangsa ini.

1. Pencegahan kebakaran hutan

2. Penanaman kembali lahan-lahan kritis

3. Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) berbasis potensi setempat serta ramah terhadap lingkungan

4. Melanjutkan konservasi lahan gambut

5. Mengurangi emisi karbon dan meningkatkan transportasi massal ramah lingkungan

6. Meningkatkan pendidikan konservasi lingkungan yang berkelanjutan dengan melibatkan komunitas masyarakat adat

7. Memperbanyak hutan kota dan ruang terbuka hijau

Lalu apakah misi tersebut sudah berjalan dengan baik? Saya bisa bilang bahwa mitigasi perubahan iklim bukanlah prioritas pemerintah Indonesia. Dalam APBN 2021, anggaran berfokus pada pemulihan ekonomi melalui pembangunan kawasan industri, pengembangan food estate untuk ketahanan pangan, serta infrastruktur padat karya. Padahal kita tahu, semakin banyak kawasan indsutri yang dibangun, semakin banyak lingkungan hidup yang akan tercemar. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahkan tidak termasuk dalam daftar 10 Kementrian/Lembaga yang menerima APBN 2021 terbesar sehingga menyulitkan program-program mitigasi perubahan iklim untuk dijalankan. Namun jika pemulihan ekonomi dengan membangun kawasan industri dapat membantu negara dalam melewati pandemi, mengapa saya tidak setuju?

Sungai Citarum adalah salah satu sungai di Jawa Barat yang memiliki predikat sebagai salah satu sungai yang paling tercemar di dunia. Sungai ini tercemar salah satunya akibat limbah industri. Dilansir dari ZDFinfo Dokus & Reportagen, Hilda Meutia, seorang mikrobiologi dari Greenpeace Indonesia mengeluhkan pipa air tanpa nama atau anonim. Terkadang beberapa pabrik industri berbagi pipa sehingga sulit untuk untuk menentukan siapa yang membuang limbah industri dan mencemari sungai Citarum. Kemudian menurut artikel yang diterbitkan oleh DAS UGM, pemerintah daerah dan pemerintah pusat telah merilis beberapa kegiatan untuk mengatasi pencemaran sungai Citarum, namun dalam pelaksanaannya sering kali terjadi kendala.

Masih ingat banjir di Kalimantan Selatan di awal tahun? Akibat curah hujan tinggi, Kalimantan Selatan terendam air setinggi 2-3 m. DW Indonesia melaporkan bahwa banjir ini disebabkan oleh kepentingan lahan industri seperti pembukaan lahan kelapa sawit dan deforestasi akibat proses pertambangan. Inilah alasan saya tidak setuju dengan pembangunan kawasan industri (lagi). Jika akan membangun kawasan industri, saya rasa pemerintah harus memperhitungkan resikonya bagi lingkungan hidup. Jika tidak ada solusi nyata atau perbaikan lingkungan hidup dijalankan begitu lambat, ini artinya pemerintah Indonesia tidak memprioritaskan atau tidak serius dalam menghadapi perubahan iklim.

Lalu apa yang terjadi jika kita terlambat dalam menangani perubahan iklim ini? Detiknews telah memaparkannya. Pada tahun 2030 hingga 2050, WHO memperkirakan bahwa perubahan iklim akan memicu kematian kurang lebih 250.000 jiwa setiap tahunnya akibat malnutrisi, malaria, diare, dan heat stress. Saya sendiri telah merasakan iklim panas dan hujan yang tak menentu. Apakah Anda juga? Lalu apakah Anda pikir Indonesia siap menghadapi krisis perubahan iklim tahun 2030? Silakan Anda menilainya sendiri.

Referensi

Herlinda, O. (2020, January 2020). Yang Terabaikan dalam Perubahan Iklim. Retrieved from detikNews: https://news.detik.com/kolom/d-4861160/yang-terabaikan-dalam-perubahan-iklim

Kemenkeu. (n.d.). Informasi APBN 2021: Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi. Retrieved from Kementrian Keuangan RI: https://www.kemenkeu.go.id/media/16835/informasi-apbn-2021.pdf

Loen, T. (2019, February 16). INFOGRAFIS: Visi Misi Jokowi-Ma'ruf Bidang Lingkungan Hidup. Retrieved from CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190215143749-35-369608/infografis-visi-misi-jokowi-maruf-bidang-lingkungan-hidup

Mcllvride, D. (Director). (2020). Gift im Trinkwasser. Wo die Textilindustrie die Umwelt zerstört[Motion Picture].

Redaksi. (2021, January 10). Tidak Sampai Tiga Pekan di Awal 2021, Bencana Alam Hantui Indonesia. Retrieved from Deutsche Welle: https://www.dw.com/id/awal-2021-indonesia-dihantui-bencana-alam/a-56264764

SG. (2020, June 20). Sungai Citarum, Predikat Sungai Tercemar di Dunia. Bagaimana Solusinya? Retrieved from Konservasi DAS Universitas Gadjah Mada: https://konservasidas.fkt.ugm.ac.id/2020/06/20/sungai-citarum-predikat-sungai-tercemar-di-dunia-bagaimana-solusinya/

[techuniverse]

SISTRACK (Smartech Integrated System Tracking), telah berpengalaman sejak 2011 menjadi penyedian GPS Tracker dan pengolahan data GPS Tracker (penyedia server monitoring). Sistrack sendiri merupakan rekanan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dipercaya memantau bahkan menganalisa ribuan kendaraan, yang telah ter-Integrasi dengan server SILACAK KLHK.   SISTRACK sebagai divisi usaha dibawah PT. Trimanunggal Caturipta, terus mengembangkan teknologi pelacakan dan layanan server GPS Tracker. Hal itulah yang membuat Sistrack terus berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Percayakan tracking unit kendaraan Anda bersama kami, SISTRACK GPS Tracker Indonesia terpercaya dan berpengalaman.

[getlosthimapa]

POLEMIK ANJURAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DARI TUJUH KEMENTRIAN UNTUK WORK FROM BALI

Sudah lebih dari satu tahun pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merebak di hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Pembatasan kegiatan fisik harus dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran wabah. Beberapa kegiatan seperti bekerja, sekolah, dan kegiatan-kegiatan lainnya harus dilaksanakan sceara daring dari rumah masing-masing. Istilah Work From Home (WFH) menjadi julukan yang sudah tidak asing lagi di tengah pandemi.

by Indah Wulandini | 25 Mei 2021

Staf Divisi Litbang Himapa Vitruvian

Pembatasan aktivitas fisik kemudian berdampak cukup signifikan terhadap industri pariwisata. Industri pariwisata merupakan industri yang bergerak di bidang jasa sehingga sangat erat sekali dengan kontak fisik antar manusia. Industri ini juga berkaitan erat dengan tingginya mobilitas manusia karena pariwisata identik dengan kegiatan perjalanan dan perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dengan adanya pembatasan kegiatan pariwisata berdampak sangat signifikan pada penurunan pendapatan bagi perusahaan transportasi, akomodasi, restoran, atraksi, menurunnya okupansi perhotelan, dan tidak sedikit pegawai pariwisata seperti tour guide yang kehilangan pekerjaan.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menggagas program Work From Bali (WFB) untuk 25% Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Kemenko Bidang Kemaritiman dan tujuh kementrian di bawahnya seperti Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementrian ESDM, Kemenparekraf, Kemenhub, Kementrian PUPR, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementrian Investasi. ASN dari beberapa kementrian tersebut akan menjalankan program WFB dengan menggunakan fasilitas dari total 16 hotel di kawasan The Nusa Dua yang dikelola oleh Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Harapannya dengan penerapan kebijakan untuk sebagian ASN dari beberapa kementrian yang melakukan WFB dapat meningkatkan nilai okupansi hotel-hotel yang ada di kawasan tersebut.

Berdasarkan pada pemaparan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Odo R.M. Manuhutu, dalam wawancara dengan CNN, tujuan dari adanya program WFB adalah para ASN dari ketujuh kementrian tersebut dapat melakukan perjalanan ke Bali untuk menciptakan kepercayaan masyarakat bahwasannya kondisi Bali sudah membaik dan untuk menjaga keberlangsungan ekosistem pariwisata di Bali. Hal ini didasari oleh status provinsi Bali yang menjadi provinsi dengan penurunan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 9,6% sehingga berdampak pada keterpurukan di Bali.

Kemunculan gagasan anjuran WFB bagi para ASN kemudian menjadi polemik yang cukup gencar dibahas sehingga memunculkan pro dan kontra. Pada waktu yang bersamaan, pemerintah mengimbau kepada masyarakat untuk membatasi mobilitas guna memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. Alasan lain yang juga menjadi polemik adalah permasalahan penggunaan anggaran yang seharusnya melakukan penghematan anggaran untuk digunakan sebagai pengadaan vaksin dan pemrograman vaksinasi nasional.

Beberapa kontra juga ditujukan untuk kebijakan WFB karena pemerintah dinilai hanya fokus pada kawasan Bali saja dan mengabaikan potensi kawasan lain seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan beberapa kawasan lain yang juga membutuhkan perhatian pemerintah. Selain itu, pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan WFB secara langsung akan diterima oleh hotel karena okupansi hotel yang meningkat. Akan tetapi, keuntungan ini belum tentu dirasakan secara langsung oleh masyarakat lokal dan UMKM setempat sehingga belum tentu berdampak secara langsung untuk mendongkrak ekonomi lokal. Beberapa pro kontra tersebut kemudian berdampak pada polemik mengenai WFB sehingga akan memicu timbulnya konflik.

Hingga saat ini kebijakan dan Memorandum of Understanding (MoU) mengenai WFB masih belum disahkan oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait. Wacananya program WFB bagi ASN Kementrian akan dilaksanakan mulai pertengahan tahun (Juli 2021) menyesuaikan dengan kondisi pandemi dan kesiapan Bali.

Berdasarkan pro dan kontra yang menjadi dasar polemik mengenai WFB seharusnya kebijakan ini akan berlangsung sesuai dengan tujuan yang sama yaitu penanganan pandemi sekaligus penanganan kondisi ekonomi, khususnya di kawasan Bali. Apabila kebijakan WFB segera ditetapkan maka diharapkan tujuan program dan dampak positif dapat dirasakan sesuai dengan rencana dan target sasaran. Akan tetapi, jika kebijakan ini dibatalkan maka diharapkan akan ada kebijakan lain yang akan menggantikan secara maksimal dan tidak ada penyalahgunaan kepentingan dan kebijakan.

Referensi

Aditya, Rifan. suara.com. (23 Mei 2021). Wacana PNS Work From Bali: Syarat, Tujuan dan Pro Kontra. Diakses pada 25 Mei 2021 melalui https://www.suara.com/news/2021/05/23/163913/wacana-pns-work-from-bali-syarat-tujuan-dan-pro-kontra?page=all

CNN Indonesia. 21 Mei 2021. Work From Bali", Solusi di Tengah Pandemi [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=vPhWscvIKKQ

Sandi, Ferry. cnbcindonesiacom. (25 Mei 2021). Work From Bali buat PNS ala Luhut Efektif Nggak?. Diakses pada 25 Mei 2021 melalui https://www.cnbcindonesia.com/market/20210525092737-17-248111/work-from-bali-buat-pns-ala-luhut-efektif-nggak

tvOneNews. 23 Mei 2021. ASN Diboyong ke Bali, Mungkinkah Pariwisata Akan Pulih Kembali? [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=5-hupRLDHjk

[marupmenulis]

Begini caranya GPS Tracking Awasi Limbah B3

Pastikan Awasi Limbah B3 dengan Aman!

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memperketat untuk menjadikan GPS awasi limbah B3, perlakuan khusus bagi bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) haruslah dimusnahkan atau diolah lebih lanjut, dikarena limbah ini tak boleh dibuang sembarangan ataupun diolah tanpa izin.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bagaimanapun Undang-undang ini disahkan sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, dan mencegah terjadinya pencemaran maupun kerusakan lingkungan yang diakibat dari pembuangan limbah B3.

UU diatas kemudian diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020. Tentang Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, pada Bab II, Alat Angkut Limbah B3, Pasal 5 ayat 2 disebutkan alat angkut wajib dilengkapi GPS Tracking dan terintegrasi dengan SILACAK.

Sumber: jdih.menlhk.co.id/permenlhk

GPS Tracking merupakan suatu sistem pemantauan atau pengawasan kendaraan jarak jauh yang menggunakan satelit GPS. Sistemnya apabila kendaraan telah terpasang tracker device (alat pelacak), selanjutnya memancarkan sinyal yang di tangkap oleh satelite GPS, dimana posisi kendaraan dapat diimplementasikan dalam bentuk peta digital, secara akurat dan real time (saat itu juga). GPS awasi Limbah B3 dalam kasus ini, dapat mengawasi pergerakan kendaraan pengangkut limbah B3.

Rekomendasi GPS Tracker

SISTRACK, sebagai penyedia layanan GPS Tracker JATENG, yang dipercaya Kementrian Lingkunngan Hidup dan Kehutanan, hadir memberikan solusi yang akan mempermudah segala perizinan dan pengintegrasian SILACAK. Bahkan, fitur yang dimiliki SISTRACK telah memenuhi syarat peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat, (DISHUB) nomor: KP.2081/AJ.801/DRJD/2019. Tentang petunjuk teknis alat pemantau pergerakan kendaraaan secara elektronik pada angkutan orang dan kendaraaan bermotor umum.

Mengapa SISTRACK?

SISTRACK memfokuskan diri pada produk GPS Tracker dan GPS Navigasi, sejak tahun 2011

Berbadan usaha yang jelas dan kantor tetap

Dilengkapi dengan ijin POSTEL.

Dual platform monitoring ( pc & Smartphone Android)

Menggunakan Bahasa Indonesia

Bergaransi 1 tahun

Fitur sesuai dengan aturan DISHUB

Dilengkapi dengan server ganda

Memiliki teknisi yang handal dan profesional

[baliportalnews]

Pertamina Wujudkan Sekolah Energi Berdikari di Denpasar

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - PT Pertamina melalui PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus sebagai subholding Commercial and Trading, kembali menunjukkan aksi nyata mempersiapkan generasi muda peduli lingkungan. Salah satunya melalui program Sekolah Energi Berdikari (SEB) Pertamina di SMA Negeri 8 Denpasar. Dengan tema 'Energizing Sustainable Community', program SEB ini bertujuan mendukung keterlibatan sekolah dan generasi muda dalam keberlanjutan lingkungan (environmental sustainability), serta mendorong para siswa untuk memberikan dampak lebih besar ke masyarakat sekitar melalui edukasi dan penggunaan energi terbarukan. Area Manager Comm., Rel. & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi mengatakan SEB sejalan dengan upaya Pertamina mendukung Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengimplementasikan nilai-nilai Adiwiyata. "Ini juga sejalan dengan komitmen kami mengimplementasian ESG (Environmental, Social, and Governance) dan Sustainability Development Goals (SDGs) poin 4 yaitu pendidikan berkualitas, poin 7 energi bersih dan terjangkau, dan poin 13, penanggulangan perubahan iklim," ujarnya dalam sambutan pembukaan acara, Kamis (11/1/2024). Sebagai wujud dukungan SEB, Pertamina juga menyalurkan bantuan instalasi solar panel. Dengan inisiatif ini, lanjut Ahad, pelajar akan mendapatkan edukasi terkait transisi enegeri dalam energi terbarukan. Selain itu solar panel ini diharapkan juga akan menciptakan lingkungan yang lebih baik di sekolah. Selain itu, dalam acara ini juga diselenggarakan sharing session oleh Billy Mambrasar selaku Staf Khusus Presiden Bidang Pendidikan dan Inovasi sekaligus ambassadors of SDG's Indonesia. Sharing session juga diisi oleh Perwira PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus dengan membawakan sejumlah materi di kelas-kelas. Rangkaian kegiatan SEB melibatkan lebih banyak pelajar SMA Negeri 8 Denpasar aktif, terutama melalui Upcycling Competition. Event Pertamina ini mendorong para pelajar untuk berinovasi dan menciptakan alat dengan semangat lingkungan melalui kegiatan daur ulang. Selain para pelajar, dalam kesempatan ini pula sejumlah pejabat yang hadir juga ikut aktif dengan melakukan penanaman pohon. "Kami mengucapkan terima kasih kepada Pertamina dan pemerintah  atas dukungannya kepada sekolah kami. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk upaya pencapaian kedamaian tujuan hidup. Jika kota berbuat baik kepada alam, sama halnya dengan kita berupaya mencapai kedamaian hidup kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu mari kita jaga lingkungan sebagai bentuk implementasi kegiatan pada hari ini," terang I Wayan Sucipta selaku Kepala SMA Negeri 8 Denpasar.

Pertamina Wujudkan Sekolah Energi Berdikari di Denpasar. Sumber Foto : Istimewa Pada kesempatan yang sama, Area Manager Comm., Rel. & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi menambahkan Pertamina selalu berupaya seimbang dalam menjalankan bisnis perusahaan. Demi menjaga kesinambungan bisnis perusahaan, Pertamina juga berupaya mengembangkan program TJSL terutama di sekitar wilayah operasional perusahaan. "Kesadaran terhadap pemanfaatan energi terbarukan mulai dipupuk dari generasi muda dengan ikhtiar bersama. Apa yang kita lakukan bersama hari ini akan diingat terus oleh generasi muda sehingga mereka akan menjaga bumi, peduli terhadap lingkungan, serta berperan mengurangi emisi karbon. Terima kasih kami ucapkan atas dukungan dari pemerintah daerah, kepala sekolah dan seluruh pihak atas berjalannya program ini," tutup Ahad.(tis/bpn) Read the full article

[jurnalgee]

Catatan Perjalanan

Sepelemparan batu dari fakultas, bus super high deck yang kami tumpangi sudah terjebak kemacetan perempatan Kentungan. Bukan suatu hal yang mengherankan, mengingat perjalanan kami mulai bertepatan dengan jam pulang kerja. Sekitar tiga puluh menit waktu terbuang untuk menikmati kemacetan perempatan Kentungan sampai akhirnya bus melanjutkan perjalanan panjang ke ibukota.

Riuh rendah rombongan perjalanan lainnya menyambut kami di sepanjang gerbang Masjid Istiqlal. Sekitar pukul empat pagi, bus kami berlabuh di pinggir jalan dekat salah satu pintu gerbang masjid, berbaris sejajar dengan bus rombongan lainnya. Sialnya, saat itu Istiqlal sedang dalam perbaikan. Bus tidak bisa parkir di dalam dan kami diharuskan berjalan dari luar pagar. Hal tersebut berbuntut pada kesialan lainnya, antrian kamar mandi. Renovasi memaksa kami berdesak-desakan dengan rombongan lainnya untuk sekadar mendapatkan kesempatan mandi. Kesialan lainnya, boleh disebut kesialan paling menyakitkan menimpa Zidan dan Salsa, yang hari itu mesti kehilangan gawainya. Sepanjang perjalanan dari tempat parkir bus sampai dengan lorong masuk ada begitu banyak orang yang menawarkan plastik kresek untuk menyimpan sandal yang kami bawa ketika masuk. Plastik kresek tersebut dijual dengan harga 2000 per lembar. Benar-benar harga yang gila. Sebenarnya Istiqlal telah menyediakan tempat penitipan sandal untuk jamaahnya. Membawa masuk sandal dengan plastik kresek atau yang lainnya merupakan opsi ketika kita tidak ingin buang-buang waktu, sebab kita bisa keluar dari pintu mana saja selepas urusan di masjid selesai. Lain halnya ketika menitipkan sandal, mau tidak mau kita mesti keluar dari pintu yang sama saat kita masuk untuk mengambil sandal. Untuk orang yang baru pertama kali berkunjung ke Istiqlal, agaknya sulit untuk menemukan pintu keluar yang sama dengan pintu ketika masuk. Mengingat Istiqlal merupakan masjid terbesar se-Asia Tenggara. 

Kembali lagi soal kesialan gawai yang hilang. Besar dugaan kami kalau kedua gawai tersebut raib karena dicopet, yang tak lain dan tak bukan adalah para penjaja plastik kresek sporadis tadi. Dugaan tersebut dilemparkan bukan tanpa alasan. Pertama, cara mereka menjajakan dagangannya agresif sekali. Kedua, tidak ada yang lebih gabut bermondar-mandir mengikuti arus pegunjung Istiqlal selain mereka. Peserta rombongan lain boleh jadi juga merupakan pelaku. Tetapi sulit rasanya berpikir kalau sesama rombongan perjalanan melakukan hal sialan seperti itu. Belum sampai sejam mereka menginjakkan kaki di ibukota, ucapan selamat datang yang mereka dapatkan pahit sekali, seolah berkata, “Ibukota keras, Bung! Jangan lengah.”

Setelah menghabiskan waktu untuk membersihkan diri, menunaikan ibadah pagi, sarapan dan hal-hal lainnya. Kami berangkat menuju Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Lebih tepatnya di Direktorat Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Kami disambut oleh direkturnya langsung, yaitu Bapak Dr. R. Bambang Widyatmiko, S.Si, M.T. yang juga merupakan ayah dari teman seangkatan kami di Pembangunan Wilayah UGM. Pak Bambang beserta rekan-rekannya memaparkan banyak hal terkait transmigrasi di Indonesia, bagaimana transmigrasi dijalankan mulai dari peninjauan lokasi transmigrasi, perencanaan, hingga pembinaan transmigran di kawasan transmigrasi. Transmigrasi bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan, dibutuhkan waktu yang panjang dan pertimbangan akan banyak aspek detail untuk bisa menyukseskan suatu program transmigrasi. Orientasi program transmigrasi yang dikembangkan saat ini sudah bergeser jauh dari zaman Orde Baru. Transmigrasi tidak lagi hanya berorientasi pada redistribusi kepadatan penduduk di Indonesia, tapi juga memperhatikan aspek pembangunan wilayah kawasan transmigrasi. 

Selain Kemendesa-PDTT, kami juga berkunjung ke Tokopedia, merasakan jadi penonton siaran langsung IniTalkShow di Net.TV, berkunjung ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta terakhir berkunjung ke Kawasan Kota Tua Jakarta untuk berdiskusi terkait ruang terbuka. 

Pengalaman dua hari mengikuti kunjungan kemarin benar-benar menjadi suatu hal yang sangat menyenangkan, membuka wawasan terkait masa depan, sekaligus menguntungkan karena banyak souvenir yang kami dapatkan dari instansi-instansi yang kami kunjungi.

Kunjungan di Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Kunjungan ke Kantor Tokopedia yang keren banget

Selepas siaran live IniTalkShow di Studio Net.TV

Pagi hari di Asrama Haji Bekasi, sebelum berangkat ke KLHK

Di halaman depan KLHK

Souvenir dari KLHK

Berfoto dengan Pak Dadang Rizki Ratman, Staf Ahli Bidang Pengembangan Usaha Kemenparekraf

Monumen Nasional

Kota Tua

[tvpapua-blog]

Konsultasi Publik Rancangan Zona Pengelolaan Taman Nasional Lorentz

Konsultasi Publik Rancangan Zona Pengelolaan Taman Nasional Lorentz

Caption : Staf Ahli Gubernur Papua, Bidang Kemasyarakatan dan SDM Johana OA Rumbiak , didampingi Provinchial Coordinator USAID Lestari Papua, Paschalina Rahawarin, Kepala Balai Taman Nasional Lorentz, Acha A.Sokoy dan Staf Kementrian LHK, Taufik Syamsudin, menabuh tifa ketika membuka acara Konsultasi Public Rancangan Revisi Zona Pengelolaan Taman Nasional Lorentz./ Cel

tvpapua.com, Jayapura, 27/07

[apidinginabadi]

Terima kasih KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BPDAS telah mempercayakan acnya di-maintenance oleh kami. Jasa layanan service ac makassar. SERVICE AC SUDIANG (PT. API DINGIN ABADI) Hubungi kami di 0821 9481 6507 #ptapidinginabadi #hvac #refrigerasi #pendingin #serviceac #serviceacmakassar #serviceacsudiang #cuciac #cuciacmakassar #cuciacsudiang #isifreonac #serviceac24jam #pasangac #pasangacmakassar #pasangacsudiang (di Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai BPDAS Jeneberang Walanae Makassar) https://www.instagram.com/p/Cpp_QstpYE2/?igshid=NGJjMDIxMWI=

[sepdum]

Sejak berdirinya kota Dumai, pada 20 April 1999 lalu, berbagai sejarah telah diraih oleh para pemimpin Kota Dumai, namun untuk penghargaan tertinggi di bidang kebersihan lingkungan perkotaan, baru bisa diukir di masa kepemimpinan Wali Kota Dumai, H. Paisal. Khidmat Kebersihan, merupakan salah satu program unggulan yang termaktub didalam Dumai Berkhidmat yang telah dicanangkan Wali Kota Dumai, H. Paisal dalam rangka mengatasi permasalahan sampah dan kebersihan lingkungan serta keindahan di Kota Dumai, berhasil mengantarkan Kota Dumai meraih penghargaan Adipura. Anugerah Adipura sendiri diterima langsung oleh Wali Kota Dumai, H. Paisal yang diserahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa (28/2/2023). Selepas menerima penghargaan Adipura, Wali Kota Dumai, Paisal mengaku sangat bersyukur sekali, yang mana, berkat kerja keras ‎stake holder terkait dan seluruh lapisan elemen masyarakat Kota Dumai, dalam mewujudkan Dumai Kota Idaman yang bersih dan asri melalui Khidmat kebersihan, kini berbuah hasil. "Khidmat kebersihan berbuah manis, dan alhamdulillah Kota Dumai yang kita cintai berhasil meraih penghargaan Adipura perdana, sejak kota Dumai berdiri," ungkapnya. Foto dan informasi dari @kominfo.dumai Informasi selengkapnya silahkan baca web.dumaikota.go.id dan diskominfo.dumaikota.go.id #dumaiberkhidmat #dumaiidaman #dumaimaju #dumaibersatu (di Kementrian Kehutanan RI (Gedung Manggala Wanabakti)) https://www.instagram.com/p/CpMeHNOvVHd/?igshid=NGJjMDIxMWI=

[newscakra]

Geger Kasus Ilegal logging di Pantai Wisata Wonogoro, Warga Minta Usut Tuntas Keakar Rumput

Geger Kasus Ilegal logging di Pantai Wisata Wonogoro, Warga Minta Usut Tuntas Keakar Rumput

Malang, NYINGINYI.COM – Ilegal Logging menjadi salah satu masalah yang masuk sekala global karena dampak yang dihasilkannya. Karena itu kasus Illegal Logging ini merupakan komitmen preoritas Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam aksi pemberantasan pembalakan liar guna menyelamatkan keanekaragaman hayati dari perusakan dan kepunahan. Pengertian illegal Logging sendiri, menurut…