#Kebijakan rencana program

[kantorberita]

Pj Sekda Kota Bengkulu Buka Bimtek KLHS dan RPJMD 2025-2029: Dorong Pembangunan Berkelanjutan

Pj Sekda Kota Bengkulu Buka Bimtek KLHS dan RPJMD 2025-2029: Dorong Pembangunan Berkelanjutan KANTOR-BERITA.COM, KOTA BENGKULU|| Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Eko Agusrianto, secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2025-2029. Acara ini berlangsung di Aula Hotel…

[azizulumar]

Locus KAMMI

KAMMI hari ini telah meneguhkan eksistensinya menjadi salah satu organisasi mahasiswa yang dapat survive dengan pergolakan zaman. Kabar mengenai semakin minimnya minat berorganisasi dari mahasiswa zaman sekarang tak membuat KAMMI lekang dan tertinggal. Justru dengan perkembangan yang terjadi membuat KAMMI lebih kuat dikarenakan proses adaptasi yang dilakukan. Proses ini muncul sebab adanya keresahan yang terjadi bercampur dengan keinginan untuk terus menjaga nilai gerakan. Alhasil berbagai ide muncul dengan berbagai konsep yang dinilai cocok dan dapat meningkatkan integritas KAMMI.

Di lain sisi, dalam upaya penjagaan integritas KAMMI dan eksistensinya, KAMMI perlu terus meningkatkan kepaduannya dalam program kaderisasi. Program kaderisasi inilah yang kemudian menjadi hal penting yang perlu diperhatikan KAMMI. Kesungguhan dalam perekrutan, pemaksimalan pemberdayaan dan memantapkan pembinaan perlu digodok dengan matang. Permasalahan ini menjadi salah satu gembok yang membuat KAMMI kesulitan dalam membuka pintu inovasi baru dalam bergerak. Inovasi ini berkaitan dengan pendekatan yang dilakukan dalam proses perekrutan terlebih dahulu dan persiapan mentor dalam konsep pembinaan yang baik. Kemudian, program kerja yang dilakukan dapat dimaksimalkan sebagai proses berkembang(pemberdayaan) kader.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses ini, yaitu analisis mengenai kondisi internal dan eksternal KAMMI. Kondisi ini akan mempengaruhi poin dari setiap langkah/rencana yang akan dijalankan. Perencanaan ini perlu ditinjau dari berbagai sisi, terutama pada prospek berjangka. Setiap program tersebut perlu adanya program yang berkelanjutan dan analisis mendalam apabila memerlukan pembaharuan.

Melihat hal tersebut, maka diperlukan program yang dapat menjadi lahan pemberdayaan kader merangkap sebagai penjagaan citra KAMMI dalam eksistensi kebaikan dan gerakan. Program tersebut dilakukan dengan pembangunan locus atau kelas khusus KAMMI. Ada 3 locus yang saya tawarkan, yaitu :

- Kelas Juara

- Lembaga Sosial

- Tim Analisi Siyasi

1. Kelas juara

Bagi saya pemberdayaan kader harus memerlukan sebuah bukti nyata. Maka penghargaan atau juara dapat menambah nilai KAMMI di mata mahasiswa. Prestasi menjadi lahan dakwah yang kurang terjamah dari organisasi dakwah. Maka KAMMI perlu memperhatikan lahan ini sebagai bentuk pemberdayaan kader. Akan tetapi, perlu diperhatikan juga bahwa perlombaan bukan melulu soal juara tetapi sikap percaya diri untuk tampil dan berkompetisi adalah poin plus yang dapat diraih.

2. Lembaga Sosial

Dulu saya sempat melihat ada IG dengan nama akun Rumah KAMMI Peduli. Menurut saya, ini adalah hal yang perlu dilanjutkan dan diteruskan. Akan tetapi dengan melihat rencana, jaringan dan program yang lebih fleksibel. Sosial masyarakat menjadi salah satu program atau bidang yang menonjol di KAMMI. Keunggulan yang terjadi ini perlu dipertahankan dalam bentuk yang lebih profesional agar peluang manfaat semakin tersebar. Selanjutnya, program lembaga sosial ini dapat disesuaikan dengan sasaran yang dituju. Apakah dalam proses mengentaskan kemiskinan, lingkungan hidup, nilai religius pemuda, dan masih banyak lagi. Maka dengan adanya berbagai peluang yang dapat dilakukan, dirasa perlu adanya pengembangan lebih mengenai proyek sosial KAMMI.

3. Tim Analisis Siyasi

KAMMI sebagai gerakan politik ekstraparlementer dan gerakan yang turut andil dalam berbagai aksi pro rakyat harus senantiasa menjaga nafas gerakan siyasinya. Program ini menjadi salah satu program yang saya kira bisa menjadi identitas KAMMI. KAMMI perlu memainkan peran dalam berbagai isu politik dalam berbagai tingkatan wilayah. Selain itu KAMMI dalam proses untuk terus berdakwah amar makruf nahi mungkar, perlu meluaskan jaringannya dengan turut andil dalam pengambilan kebijakan secara adil. Tim ini juga bersifat sebagai ranah pengembangan kader dalam siyasi KAMMI kedepan. Untuk ab 2 atau selanjutnya, tim ini cocok untuk menjadi tim diskusi dan pengambilan kebijakan siyasi KAMMI dalam berbagai tingkatan wilayah.

Ketiga locus tersebut bisa terlaksana dengan adanya konsisten dan komitmen kader terutama BPH dalam menggerakkan program ini. Tak lupa, program locus tersebut perlu ditunjang dengan pembinaan yang matang sebagai pondasi kader KAMMI di setiap waktu.

[suara-muslim]

MENILIK TRACK RECORD DAN WACANA KONVERSI

Penulis: Salsabilla Fasta'in Billah

Rencana Pemerintah RI mengkonversi BBM ke listrik kian dimatangkan. Pemerintah mengagendakan subsidi Rp 6,5 jt yang diberi untuk membeli kompor listrik. Faktor pendorong agenda ini adalah supaya konsumsi BBM yang menyedot APBN berkurang.

Pemerintah juga berwacana akan membagikan 680.000 unit rice cooker kepada masyarakat dengan gratis dengan anggaran sebanyak 300 miliar. Dengan tujuan agar dapat menghemat subsidi LPG 3 kg mencapai Rp 52,2 miliar dengan jumlah biaya pengadaan Rp 240 miliar pada tahun depan(Tirto 1-12-2022).

Walaupun masih dalam wacana, setiap agenda kebijakan pemerintah tersebut mesti perlu dikritisi. Karena secara track record, pemerintah selalu gagal dalam memberikan solusi yang pas dan tepat untuk rakyatnya.

Djoko Setijowarno, pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), memperingkatkan bahwa penggunaan kendaran listrik di masa depan itu tepat . Akan tetapi masih menurutnya, memberikan subsidi ke motor listrik dengan tujuan peralihan termasuk cara yang tidak benar. Seyogyanya, anggaran subsidi itu digunakan untuk pembangunan dan juga perbaikan transportasi umum. Dengan harapan mengurangi polusi dan kemacetan.

Sementara itu, Fahmy Radhi pengamat ekonomi energi UGM mengkritik bahwa pengurangan penyerapan listrik dengan menggunakan rice cooker, tidak berarti jika misi untuk menuntaskan over supply listrik berujung penghematan. Karena konversi LPG 3 kg yang dilakukan dengan bagi-bagi rice cooker berbeda dengan kompor listrik. Rice cooker untuk menanak nasi saja, sedang memasak tetap menggunakan kompor.

Wacananya kurang matang akan menyebabkan problem yang sudah lalu belum usai diselesaikan, sudah bingung menindak problem baru.

Selain itu, penggunaan motor listrik belum didukung dengan prasarana yang memadai. Misalnya, berapa banyak bengkel listrik yang layak dan tersebar di berbagai wilayah. Ketersediaan bengkel-bengkel motor listrik yang memuaskan dengan harga terjangkau belum mencukupi dengan jumlah motor listrik.

Sangatlah mengherankan jikalau masyarakat membeli motor listrik bersubsidi, ingin mengisi ulang baterainya namun langka, dan bagaimana bila motornya butuh perbaikan, bengkel ya sangatlah minim. Belum lagi bagaimana menangani limbah baterainya. Sehingga jangan sampai kebijakan yang awalnya dirancang untuk menciptakan kendaraan yang ramah lingkungan, justru akan menambah banyak permasalahan.

Intinya masyarakat sangatlah membutuhkan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar dan kepastian kerja bagi kepala keluarga. Padahal sangat jelas yang paling diuntungkan atas hal ini adalah pengusaha. Sebagai contoh, konversi ini jelas sangat membutuhkan perusahaan yang akan memproduksinya secara massal.

Pemerintah juga menetapkan beragam kebijakan yang mendorong masyarakat untuk mengonsumsi penggunaan listrik, seperti menaikkan daya pelanggaran 450 VA dan 900 VA, rice cooker, kompor listrik, dan mobil listrik. Diupayakannya hal ini supaya terserapnya over supply listrik PLN.

Oleh karena itu, pemerintah merilis program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW pada Mei 2015 lampau, yang mana dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian dan kekayaan energi, namun yang terjadi justru sebaliknya. Indonesia malah banyak bergantung pada swasta untuk mewujudkan kebijakannya.

Inilah salah satu potret diantara potret-potret kebijakan yang diambil dengan berasaskan sistem kapitalisme. Apapun yang mendatangkan keuntungan bagi korporasi maka akan dilakukan semuanya.

Padahal makna mandiri berarti mampu mengurus diri sendiri dengan tidak bergantung pada orang lain.

Seharusnya dalam mewujudkan kemandirian yang bersifat esensial, maka negara wajib merubah industri konsumtif ke strategis, yaitu dengan membuat industri berat yang dapat mendorong industri lain agar berkembang.

Negara harus dapat mengelola harta umum dan tidak boleh diberikan kepada pihak swasta (asing). Perubahan industri ini hanya bisa diwujudkan jika pengelolaan SDA ditangung jawabkan kepada syari'at Islam.

Kemandirian energi hanya akan ada apabila politik ekonomi berasaskan Islam.

Yang dapat menyaingi otoritas kedaulatan kapitalisme hanyalah Islam, sebab Islam sudah dapat banyak membuktikan selalu mewujudkan negara yang mandiri, dan kokoh. Perwujudan negara mandiri hanya bisa tercapai dengan Islam.

Wallahu a'lam bisshawwab

[rupmoker]

Pengalihan Kewenangan Rupbasan, Rupbasan Mojokerto Hadiri Rapat Audiensi Bersama Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bahas Secara Virtual

Pengalihan Kewenangan Rupbasan, Rupbasan Mojokerto Hadiri Rapat Audiensi Bersama Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bahas Secara Virtual   Mojokerto - Kepala Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Sudarso bserta seluruh pegawai Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timurmengikuti rapat audiensi secara daring dengan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, yang melibatkan peserta dari seluruh Rupbasan yang ada  di Indonesia. Senin(25/11/2024). Rapat ini membahas terkait rencana perpindahan sumber daya manusia (SDM) dan aset Rupbasan ke Kejaksaan Agung, yang melibatkan 64 Rupbasan di seluruh Indonesia dengan total pegawai (SDM) mencapai 1.442 orang termasuk Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur. Dalam rapat tersebut, Silmy Karim menjelaskan bahwa meskipun ada rencana pengalihan kewenangan, pegawai akan memiliki pilihan untuk tetap berada di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau berpindah ke Kejaksaan Agung. Hal ini menimbulkan berbagai pandangan di antara pegawai. Wakil Menteri juga menyoroti pandangan beragam dari pegawai Rupbasan terkait kebijakan ini. Ada pegawai yang menyatakan keinginan untuk tetap berada di bawah naungan Imigrasi dan Pemasyarakatan, namun ada pula yang memilih untuk bergabung dengan Kejaksaan. Selain itu, perhatian juga diberikan pada masa depan karier pegawai setelah perpindahan ini, dengan harapan agar setiap langkah yang diambil tetap memperhatikan kesejahteraan dan pengembangan karier pegawai. Sebelumnya, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa pengalihan ini bertujuan untuk efisiensi dalam pengelolaan manajemen Rupbasan, mengingat Kejaksaan Agung telah membentuk Badan Pemulihan Aset. Beliau menegaskan bahwa alih fungsi pegawai tidak akan merugikan mereka dari segi eselonisasi, penempatan, maupun tunjangan kinerja. Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memastikan proses transisi yang adil dan terarah bagi semua pihak yang terdampak. Kepala Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur menyatakan siap mengikuti arahan dan kebijakan pemerintah demi mendukung kelancaran pelaksanaan program ini.

Saat ini, petunjuk teknis (juknis) terkait perpindahan ini masih menunggu finalisasi. Diskusi juga mencakup prospek karir ke depan bagi pegawai Rupbasan, dengan harapan bahwa perubahan ini akan memberikan manfaat yang lebih baik dalam pengelolaan barang bukti dan aset negara.

#KumhamPASTI #kemenkumhamRI #supratmanandyagtas #kemenkumhamjatim #kakanwilkemenkumhamjatim #heniyuwono #RupMokerPrima #WBKPasti #menpanrb #rupbasanmojokerto #jatimpastihebat @kemenkumhamri @Ditjenpas @kumhamjatim @sipp_menpan @anugerahasn_menpan @diary_kemenkumham @rbkunwas

[magangtkjmalangraya]

Hub:0819-4343-1484 panduan magang RPL Malang

Panduan Magang RPL Malang: Menapaki Karier di Dunia Teknologi

Magang merupakan salah satu cara efektif untuk mendapatkan pengalaman praktis dalam dunia profesional, terutama bagi mahasiswa yang mempelajari Rekayasa Perangkat Lunak (RPL). Bagi mahasiswa di Malang, panduan magang RPL Malang menjadi langkah awal untuk memasuki dunia kerja yang penuh tantangan. Program magang ini menawarkan kesempatan bagi para mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan teknis, memperluas wawasan industri, dan membangun jaringan profesional yang kuat.

1. Mengapa Magang RPL Itu Penting?

Magang RPL memberikan pengalaman langsung dalam mengembangkan perangkat lunak dan aplikasi, yang sangat dibutuhkan oleh industri teknologi. Bagi mahasiswa, ini adalah kesempatan emas untuk menerapkan teori yang dipelajari di bangku kuliah ke dalam proyek nyata. Selain itu, banyak perusahaan teknologi terkemuka di Malang yang menawarkan program magang ini, sehingga mahasiswa bisa bekerja dengan profesional di bidangnya, mengasah keterampilan, dan meningkatkan daya saing di pasar kerja.

2. Langkah-langkah Menyusun Rencana Magang RPL

Untuk memulai perjalanan magang RPL di Malang, pertama-tama mahasiswa perlu mengetahui perusahaan atau lembaga yang menawarkan program magang. Banyak perusahaan di sektor teknologi di Malang yang membuka lowongan magang setiap tahun. Mahasiswa dapat mencari informasi melalui website perusahaan, platform magang universitas, atau bahkan menghubungi langsung pihak perusahaan. Panduan magang RPL Malang akan memandu mahasiswa untuk mengidentifikasi peluang yang sesuai dengan minat dan tujuan karier mereka.

Setelah menemukan tempat yang sesuai, mahasiswa perlu mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, seperti Curriculum Vitae (CV), portofolio proyek terkait, serta surat motivasi yang menunjukkan minat dan kemampuan di bidang RPL. Persiapkan juga untuk mengikuti seleksi atau wawancara yang sering diadakan oleh perusahaan.

3. Jenis Program Magang yang Tersedia

Program magang RPL di Malang beragam, mulai dari magang penuh waktu hingga part-time, tergantung pada kebijakan perusahaan. Beberapa perusahaan besar menyediakan program magang selama 3-6 bulan, yang biasanya bertepatan dengan semester liburan. Selain itu, ada juga program magang yang fleksibel dengan jadwal yang bisa disesuaikan dengan jadwal kuliah. Dengan adanya berbagai opsi jadwal ini, mahasiswa dapat memilih waktu yang paling tepat sesuai dengan kesibukan akademik mereka.

Magang juga bisa dilakukan secara remote atau daring, yang memudahkan mahasiswa yang tinggal jauh dari pusat kota Malang atau yang lebih memilih bekerja dari rumah. Banyak perusahaan teknologi saat ini menawarkan program magang online yang tetap memberikan pengalaman belajar langsung dari para profesional.

4. Keuntungan yang Diperoleh dari Magang RPL

Magang RPL di Malang memberikan berbagai keuntungan. Selain keterampilan teknis, mahasiswa juga bisa mempelajari bagaimana berkomunikasi secara efektif dalam tim, mengelola proyek, dan menghadapi tantangan yang ada di dunia profesional. Sebagian besar program magang menawarkan bimbingan langsung dari mentor yang berpengalaman, memberikan kesempatan untuk belajar dari para ahli di bidang perangkat lunak.

Salah satu aspek yang tidak kalah penting adalah membangun jaringan. Melalui magang, mahasiswa dapat memperluas koneksi mereka di dunia profesional, yang kelak dapat membuka peluang kerja setelah lulus. Banyak perusahaan yang merekrut peserta magang sebagai karyawan tetap setelah mereka menyelesaikan program magang.

5. Bagaimana Mengakses Informasi Magang?

Untuk informasi lebih lanjut mengenai panduan magang RPL Malang, mahasiswa dapat menghubungi pihak penyelenggara program atau langsung menghubungi perusahaan yang menyediakan kesempatan magang. Banyak perusahaan yang menyarankan calon peserta untuk menghubungi Hub:0819-4343-1484 untuk memperoleh detail mengenai program magang yang mereka tawarkan.

Kesimpulan

Magang RPL di Malang adalah kesempatan berharga bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilan dan mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja yang kompetitif. Dengan mengikuti panduan magang RPL Malang, mahasiswa dapat memilih program magang yang sesuai dengan minat dan tujuan karier mereka, serta mendapatkan pengalaman berharga yang akan mendukung kesuksesan di masa depan.

[cinews-id]

Dinilai Ada Akrobat Ketidak Adilan, DPP KNPI Minta Rencana Kenaikan PPN 12% di 2025 Dibatalkan

JAKARTA, Cinews.id – Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menilai ada akrobat dalam kebijakan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai menjadi sebesar 12 persen di tahun 2025. Ketua Umum DPP KNPI, Tantan Taufiq Lubis meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membatalkan rencana kenaikan pajak PPN 12 persen pada Januari 2025 dan program pengampunan pajak atau…

[hamdanramizi]

Profil Alex Denni dan Warih Sadono Pemimpin Baru di Kementerian BUMN

Menteri BUMN Erick Thohir terus menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Negara. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan menunjuk Alex Denni dan Warih Sadono sebagai pejabat baru di Kementerian BUMN pada 3 Maret 2020. Penunjukan ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 yang menetapkan struktur baru Kementerian BUMN. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya restrukturisasi untuk menciptakan tata kelola yang lebih efisien.

Siapa Alex Denni? Penggerak Transformasi SDM BUMN

Alex Denni, kelahiran Lintau, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, pada 27 Desember 1968, adalah seorang profesional yang telah malang melintang di dunia pengelolaan sumber daya manusia. Sebelum bergabung dengan Kementerian BUMN, Alex menjabat sebagai Direktur Human Capital dan Transformasi di PT Jasa Marga (Persero) Tbk sejak 2018. Dalam perannya ini, ia berhasil mendorong berbagai inisiatif transformasi organisasi yang berfokus pada peningkatan kapabilitas talenta.

Alex juga pernah menjabat sebagai Chief Human Capital Officer di PT Bank Negara Indonesia (BNI) pada 2016-2018 dan Chief Learning Officer di PT Bank Mandiri. Rekam jejaknya memperlihatkan keahliannya dalam memadukan teknologi dengan pengembangan SDM.

Pendidikan Alex tidak kalah mengesankan, di mana ia menyelesaikan:

Sarjana Manajemen Agro Industri di Institut Pertanian Bogor (1990).

Magister Manajemen di Universitas Atma Jaya (1997).

Doktor Human Capital di Institut Pertanian Bogor (2011).

Warih Sadono: Ahli Hukum dan Pengawasan

Warih Sadono memiliki latar belakang yang kuat di bidang hukum. Pria kelahiran Tegal, Jawa Tengah, pada 1 Maret 1963 ini dikenal atas pengalamannya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia pernah menjabat sebagai Direktur Penuntutan KPK, Deputi Penindakan, dan merangkap sebagai Deputi Penyidikan KPK antara 2012 hingga 2015. Sebelum bergabung dengan Kementerian BUMN, Warih menjabat sebagai Inspektur IV di Kejaksaan Agung, di mana ia bertugas mengawasi jalannya kebijakan hukum di institusi tersebut.

Pengalaman panjang Warih di bidang hukum membuatnya dipercaya untuk menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Implementasi Kebijakan Strategis di Kementerian BUMN. Ia diharapkan dapat mengawal transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola BUMN.

Strategi Erick Thohir dalam Merampingkan Struktur BUMN

Sebagai bagian dari reformasi besar, Erick Thohir merampingkan jumlah deputi di Kementerian BUMN dari tujuh menjadi hanya tiga. Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan struktur organisasi yang lebih efisien dan terfokus. Deputi yang baru ditunjuk, termasuk Alex Denni, diharapkan dapat mengintegrasikan rencana kerja dengan strategi jangka panjang BUMN.

Erick juga menegaskan pentingnya membangun akhlak, loyalitas kepada negara, dan kerja sama tim sebagai landasan dalam pengelolaan BUMN. Ketiga nilai ini menjadi pedoman utama bagi pejabat Eselon I, termasuk Alex dan Warih, dalam menjalankan tugas mereka.

Peran Alex Denni dalam Pengembangan SDM BUMN

Sebagai Deputi SDM, Alex Denni memiliki tanggung jawab besar dalam mengembangkan talenta berkualitas di lingkungan BUMN. Erick Thohir menyebutkan bahwa pengembangan SDM merupakan salah satu dari lima prioritas utama BUMN hingga 2024. Dengan nilai akhlak sebagai fondasi, Alex diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan SDM yang tidak hanya efektif tetapi juga berbasis integritas.

Alex telah menunjukkan kepemimpinannya di berbagai posisi sebelumnya, di mana ia berhasil mengintegrasikan program pengembangan talenta dengan teknologi dan strategi transformasi organisasi.

Warih Sadono dan Tantangan Implementasi Kebijakan Strategis

Sebagai Staf Ahli di bidang Implementasi Kebijakan Strategis, Warih Sadono akan berfokus pada upaya penguatan sistem tata kelola di Kementerian BUMN. Dengan pengalamannya di bidang penegakan hukum, Warih diharapkan mampu memastikan bahwa kebijakan strategis yang dicanangkan Kementerian BUMN berjalan dengan transparan dan akuntabel.

Kesimpulan: Membangun Masa Depan BUMN yang Lebih Baik

Penunjukan Alex Denni dan Warih Sadono merupakan bagian dari langkah besar Menteri Erick Thohir untuk memperbaiki tata kelola BUMN. Dengan rekam jejak yang mengesankan, keduanya memiliki potensi besar untuk membawa perubahan signifikan dalam manajemen dan strategi di Kementerian BUMN. Peran mereka menjadi bagian dari upaya transformasi yang lebih luas untuk menciptakan BUMN yang lebih kompetitif dan berdaya saing di tingkat global.

[constumerm1toto]

Kapolri respons cepat laksanakan arahan Presiden Prabowo

Segera buat rencana jangka pendek, menengah, dan panjang

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo merespons cepat dalam melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto, yaitu mendukung misi Astacita serta berbagai program dan kebijakan pemerintah lainnya.

Dilansir dari keterangan resmi di Jakarta, Rabu, arahan itu disampaikan Kapolri kepada seluruh jajarannya mulai dari tingkat polres hingga mabes melalui video conference pada hari pertama setelah mengikuti retret Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah.

Berita lengkapnya : Klik disini

[turisiancom]

TURISIAN.com – Pengusaha Henry Husada melakukan pertemuan penting dengan Ketua Badan Kehormatan DPRD Jawa Barat, Sabil Akbar, di Bandung baru-baru ini. Pertemuan tersebut difokuskan pada pengembangan sektor pariwisata di Jawa Barat, yang memiliki potensi besar. Potensi ini yang dinilai,  membutuhkan inovasi serta pengelolaan yang lebih baik untuk meningkatkan kunjungan wisata. Termasuk, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam diskusi tersebut, Sabil Akbar menyampaikan pandangannya tentang pentingnya memperkuat infrastruktur pariwisata. BACA JUGA: Desa Wisata Kaduela, Destinasi Potensial Pariwisata Jawa Barat Kini Bertarung di ADWI 2024 Termasuk transportasi, akomodasi, dan fasilitas publik di lokasi wisata utama. Menurutnya, perbaikan infrastruktur akan meningkatkan kenyamanan wisatawan. Baik domestik maupun mancanegara. Sehingga,  mereka dapat menikmati keindahan alam dan budaya Jawa Barat dengan lebih baik. Henry Husada, yang memiliki pengalaman luas dalam industri pariwisata, menambahkan bahwa pengembangan pariwisata di Jawa Barat tidak hanya bergantung pada infrastruktur. Namun juga perlu memperhatikan aspek keberlanjutan. Ia mengusulkan kolaborasi dengan komunitas lokal untuk menciptakan atraksi wisata berbasis kearifan lokal. BACA JUGA: Menteri Pariwisata Widiyanti dan Wawenpar Ni Luh Duet di Acara Konsolidasi Quick Win Serta mendorong usaha kecil menengah (UKM) dalam menyediakan produk-produk khas daerah. Henry juga mengungkapkan rencana untuk mengadakan program pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha pariwisata lokal. Hal ini agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan. “Kami berharap langkah ini akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat,” ujar Henry. Sementara itu, Sabil Akbar merespons positif gagasan tersebut dan berjanji akan mengawal kebijakan yang mendukung pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan. BACA JUGA: Pariwisata Yogyakarta Makin Bersinar, Ada Penataan Fasilitas di Beberapa Destinasi Menciptakan Regulasi "Sebagai putra daerah, Pak Henry yang memiliki bisnis di bidang property diharapkan bisa memajukan sektor pariwisata," kata Sabil. “Kami di DPRD Jawa Barat juga  berkomitmen untuk menciptakan regulasi yang memudahkan investasi di sektor pariwisata. Sambil, tetap menjaga aspek lingkungan dan sosial,” ujarnya. Pertemuan ini diharapkan menjadi awal dari kolaborasi yang solid antara pelaku bisnis, pemerintah, dan masyarakat. Khususnya,  dalam memajukan pariwisata Jawa Barat. BACA JUGA: Kemenparekraf Terus Mempekruat Sektor Pariwisata dengan Peningkatan Kualitas ASN "Pak Sabil ini politis muda yang sangat energik. Sejak 5 tahun lalu, ia sudah menjadi anggota DPRD. Ia juga sangat concern dalam pengembangan pariwisata," ungkap Henry. Oleh sebab itu, hasil pertemuan ini pemikiran-pemikirannya dapat segera diimplementasikan dan memberikan dampak positif bagi pariwisata Jawa Barat dalam beberapa tahun ke depan. ***

[kabarbritam1toto]

Eco-vision calon kepala daerah menuju masa depan berkelanjutan

Kelestarian lingkungan hidup menjadi isu strategis yang kian mengemuka, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan mengelola sumber daya alam secara bijak.

Kondisi lingkungan yang baik tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga menjadi salah satu tolok ukur dalam menilai suatu kepemimpinan.

Visi lingkungan calon kepala daerah memegang peranan kunci sebagai peta jalan menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Seiring makin dekatnya pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, visi lingkungan yang jelas, terukur, dan dapat diimplementasikan secara konsisten menjadi tuntutan mutlak.

Visi tersebut harus mampu mengintegrasikan kepentingan pembangunan ekonomi dengan upaya pelestarian lingkungan, sehingga tercipta keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan generasi saat ini dan masa depan.

Seorang pemimpin daerah perlu memahami bahwa lingkungan hidup yang lestari merupakan modal utama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan.

Hutan yang hijau, udara yang bersih, sumber air yang melimpah, dan ekosistem yang sehat adalah aset berharga yang perlu dijaga kelestariannya.

Setiap calon kepala daerah harus menunjukkan komitmen nyata terhadap upaya pelestarian lingkungan. Ini bisa dimulai dengan mengintegrasikan kebijakan ramah lingkungan dalam setiap aspek perencanaan dan pembangunan daerah.

Kebijakan tersebut mencakup pengelolaan sampah yang efisien, pengurangan emisi karbon, pelestarian hutan, dan konservasi sumber daya air.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta bertanggung jawab menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup (Pasal 3).

Selain itu, undang-undang ini mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah (Pasal 14).

Ini berarti bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan kepala daerah ke depan harus mempertimbangkan dampak lingkungannya dan berupaya untuk meminimalkan kerusakan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mewajibkan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan (Pasal 19). Sumbernya dan memanfaatkan kembali sampah yang dapat didaur ulang juga diatur dalam Pasal 22. Undang-undang ini juga mengharuskan pemerintah daerah untuk mengurangi sampah.

Hanya saja, hingga saat ini, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada tahun 2020, Indonesia menghasilkan sekitar 67,8 juta, dengan sebagian besar sampah tidak dikelola dengan baik dan juga masih banyak daerah belum memiliki sistem pengelolaan sampah yang efisien.

Hal ini menekankan pentingnya sistem pengelolaan sampah yang efisien dan ramah lingkungan.

Untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah, pemerintah daerah perlu menerapkan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan teknologi. Ini termasuk pengelolaan sampah rumah tangga dengan pemilahan dan daur ulang.

Pemerintah daerah juga harus membangun infrastruktur pengolahan sampah yang modern dan meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya pengurangan sampah plastik.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara mengatur bahwa instansi atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab pada daerah tertentu harus mengembangkan strategi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara.

Ini menunjukkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menangani masalah polusi udara dan perubahan iklim.

Emisi karbon dari sektor transportasi dan industri di Indonesia terus meningkat. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melaporkan emisi GRK sektor industri di Indonesia mencapai 238,1 juta ton CO2e pada 2022. Hal ini terjadi karena berbagai faktor, salah satunya adalah kurangnya implementasi kebijakan untuk mengurangi emisi karbon.

Pemerintah daerah harus mendorong penggunaan energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin, serta mengembangkan transportasi umum berbasis listrik. Selain itu, pemerintah daerah perlu memberlakukan regulasi yang ketat terhadap industri untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Hasil analisis Auriga Nusantara menunjukkan deforestasi Indonesia tahun 2023 mencapai 257.384 hektare, dominan terjadi dalam kawasan hutan negara. Deforestasi yang tidak terkendali dan konversi lahan tanpa izin dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem dan penurunan keanekaragaman hayati.

Selain itu, kerusakan juga terjadi pada air. Laporan World Resources Institute (WRI) menunjukkan bahwa beberapa wilayah di Indonesia mengalami kekurangan air bersih akibat pencemaran dan pengelolaan yang buruk. Kurangnya tindakan untuk melindungi dan mengelola daerah aliran sungai (DAS) yang tidak sejalan dengan prinsip perlindungan lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Maka dari itu dalam upaya pelestarian hutan, pemerintah daerah harus menghentikan deforestasi ilegal dan memperketat pengawasan terhadap konversi lahan.

Kerja sama dengan komunitas lokal untuk program reboisasi dan konservasi hutan serta mempromosikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan sangat diperlukan. Selain itu, konservasi sumber daya air serta pemerintah daerah juga perlu membangun infrastruktur pengelolaan air yang efektif, seperti bendungan dan sistem irigasi yang efisien. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi air dan mengimplementasikan praktik pertanian yang hemat air juga merupakan langkah penting dalam memastikan ketersediaan air bersih bagi semua.

Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan tidak bisa diabaikan. Calon kepala daerah harus mampu memberdayakan komunitas lokal melalui program-program pendidikan lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam upaya pelestarian alam. Kampanye penghijauan, program adopsi pohon, dan pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah adalah beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menggariskan hak setiap orang untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini juga melindungi individu yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dari tuntutan pidana maupun gugatan perdata (Pasal 66).

Selain itu, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemulihan lingkungan, termasuk kampanye penghijauan dan konservasi tanah dan air.

Kampanye penghijauan yang melibatkan masyarakat terbukti efektif dalam meningkatkan tutupan lahan hijau dan mengurangi dampak perubahan iklim. Partisipasi masyarakat dalam menanam pohon membantu menambah area hijau dan memperbaiki kualitas udara. Program adopsi pohon yang diinisiasi di beberapa daerah juga menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan kesadaran lingkungan.

Masyarakat yang terlibat dalam program ini lebih cenderung menjaga dan merawat pohon yang mereka adopsi, yang pada gilirannya meningkatkan kelestarian hutan dan ruang terbuka hijau.

Selain itu, penelitian dari UNESCO menunjukkan bahwa pendidikan lingkungan yang diterapkan di sekolah-sekolah dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan siswa tentang pentingnya menjaga lingkungan. Siswa yang terlibat dalam program pendidikan lingkungan lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian lingkungan di komunitas mereka.

Visi lingkungan calon kepala daerah juga harus berfokus pada pembangunan berkelanjutan, yang mana setiap keputusan yang diambil mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masa depan generasi mendatang.

Pembangunan berkelanjutan melibatkan penggunaan sumber daya alam secara bijaksana agar kebutuhan masyarakat saat ini terpenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pembangunan berkelanjutan juga merupakan faktor kunci. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait proyek-proyek pembangunan yang berdampak pada lingkungan akan memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Dengan pendekatan ini, calon kepala daerah dapat membangun dukungan yang kuat dari masyarakat untuk menjaga lingkungan, memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

*) M. Azrul Tanjung, S.E., M.Si. adalah Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah

[toto7788-official-gacor-situs]

Dukung Program Prioritas Prabowo, Menko Polkam Bentuk 7 Desk Lintas Kementerian, Ini Tugasnya

Dukung Program Prioritas Prabowo, Menko Polkam Bentuk 7 Desk Lintas Kementerian

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) baru-baru ini mengumumkan pembentukan tujuh desk lintas kementerian untuk mendukung program prioritas Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden mendatang. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong program-program strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat stabilitas nasional. Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai tujuan pembentukan desk ini, struktur organisasi, dan tugas masing-masing desk.

Latar Belakang

Penekanan pada Program Prioritas

Dalam setiap pemilihan umum, program prioritas menjadi salah satu faktor utama yang menjadi sorotan masyarakat. Prabowo Subianto, sebagai salah satu kandidat presiden, memiliki sejumlah program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat keamanan nasional. Untuk memastikan bahwa program-program ini dapat dilaksanakan dengan baik, pembentukan desk lintas kementerian menjadi langkah strategis.

Pentingnya Koordinasi Antar Kementerian

Dalam pemerintahan, sering kali terdapat tumpang tindih atau kurangnya koordinasi antar kementerian dalam pelaksanaan program-program tertentu. Dengan adanya desk lintas kementerian ini, diharapkan koordinasi akan menjadi lebih efektif, sehingga setiap kementerian dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian tujuan bersama.

Struktur Organisasi Desk

Pembagian Tugas

Pembentukan tujuh desk ini melibatkan berbagai kementerian yang memiliki tanggung jawab di bidang masing-masing. Setiap desk akan diketuai oleh pejabat tinggi dari kementerian terkait dan melibatkan tim yang terdiri dari perwakilan dari kementerian lain. Hal ini diharapkan dapat menciptakan sinergi dan kolaborasi yang lebih baik dalam pelaksanaan program.

Daftar Desk yang Dibentuk

Desk Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat: Fokus pada pengembangan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, dan program kesejahteraan sosial.

Desk Keamanan dan Ketertiban: Bertugas untuk memastikan keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Indonesia, serta menangani isu-isu keamanan yang muncul.

Desk Infrastruktur dan Pembangunan Daerah: Bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antar daerah.

Desk Pendidikan dan Kesehatan: Berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat.

Desk Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam: Mengelola isu-isu terkait lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Desk Kebudayaan dan Pariwisata: Mendorong pengembangan kebudayaan dan pariwisata sebagai salah satu sektor pendorong ekonomi.

Desk Hukum dan HAM: Menangani isu-isu hukum dan hak asasi manusia untuk memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Tugas Masing-Masing Desk

1. Desk Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

Desk ini bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Mereka juga akan memonitor pelaksanaan program-program sosial yang mendukung masyarakat kurang mampu.

2. Desk Keamanan dan Ketertiban

Dengan meningkatnya tantangan keamanan, desk ini akan berfokus pada koordinasi antara berbagai lembaga keamanan untuk menangani masalah-masalah seperti terorisme, kejahatan lintas negara, dan gangguan keamanan domestik.

3. Desk Infrastruktur dan Pembangunan Daerah

Desk ini akan merancang program pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta memastikan bahwa pembangunan tersebut berjalan sesuai rencana dan tidak mengabaikan aspek keberlanjutan.

4. Desk Pendidikan dan Kesehatan

Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama desk ini. Mereka akan merumuskan kebijakan untuk memastikan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang merata di seluruh Indonesia.

5. Desk Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Desk ini akan menangani isu-isu lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam, dengan fokus pada keberlanjutan dan perlindungan lingkungan hidup. Mereka juga akan berkoordinasi dengan kementerian terkait dalam menjaga keanekaragaman hayati.

6. Desk Kebudayaan dan Pariwisata

Desk ini akan mendorong pengembangan sektor pariwisata dengan mengedepankan potensi kebudayaan lokal. Mereka juga akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mempromosikan destinasi wisata di Indonesia.

7. Desk Hukum dan HAM

Desk ini akan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak melanggar hukum dan hak asasi manusia. Mereka juga akan berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak masyarakat.

Dampak yang Diharapkan

[britam1totoooo]

Kapolri perintahkan jajaran tindak lanjuti instruksi Prabowo di retret

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh jajaran tingkat Mabes, Polda, hingga Polres untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam kegiatan retret di Magelang, Jawa Tengah.

Dilansir dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa, instruksi yang disampaikan Presiden Prabowo di kegiatan retret adalah Indonesia merdeka untuk menjadi negara yang kuat dan terhormat serta disegani karena rakyatnya hidup sejahtera dan berkontribusi positif pada kehidupan bangsa-bangsa.

Sebagai bentuk respons cepat, Sigit pun memerintahkan seluruh jajarannya untuk mendukung misi Astacita Presiden Prabowo serta berbagai program dan kebijakan pemerintah lainnya dengan menyusun program berdasarkan instruksi tersebut.

“Segera buat rencana jangka pendek, menengah, dan panjang,” kata dia.

Lebih lanjut, Sigit juga memberikan arahan lainnya kepada seluruh jajaran, mulai dari mencegah kebocoran keuangan negara sampai dengan melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap kasus-kasus yang menjadi perhatian pemerintah seperti judi daring, korupsi, narkoba, dan penyeludupan.

Selain itu, Sigit memerintahkan jajarannya untuk memberikan dukungan terhadap upaya swasembada pangan dengan melaksanakan berbagai program, termasuk rencana rekrutmen ahli pertanian dan ahli gizi sebagai personel Polri.

Ia memaparkan, untuk mempercepat pelaksanaan dukungan program swasembada pangan dari Polri, akan dilaksanakan kerja sama dengan Kementerian Pertanian.

Selain itu, Polri juga akan melaksanakan rekrutmen personel yang memahami tentang pertanian untuk mendukung program tersebut.

Terkait program Makan Bergizi Gratis yang menjadi prioritas pemerintah, kata Sigit, Polri akan melakukan rekrutmen ahli-ahli yang memahami gizi melalui jalur Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) maupun Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus).

Senada dengan Kapolri, sebelumnya, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan bahwa Polri akan menerima lulusan SMK pertanian dalam Rekrutmen Polri Tahun Ajaran 2025 jalur Bakomsus sebagai bentuk komitmen mendukung visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Selain melalui rekrutmen, dalam rangka mendukung ketahanan pangan, Dedi juga memerintahkan seluruh Polda jajaran untuk wajib menanam jagung yang rencananya akan dilakukan serentak.

Arahan Dedi tersebut disambut baik Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

“Gagasan dari Irjen Pol. Dedi luar biasa. Kami keluarga petani seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya,” kata Andi.

[suara-muslim]

*Siapa yang Diuntungkan Dalam Pembagian Rice Cooker Gratis dan Subsidi Motor Listrik?*

Penulis : Far_Q

Rencana konversi kendaraan bermotor ke listrik terus bergulir. Untuk pembelian motor listrik pemerintah berencana memberikan subsidi sebesar Rp 5,6 juta. Faktor penggerak dari rencana ini adalah untuk mengurangi konsumsi bahan bakar yang menurut pernyataan pemerintah menghabiskan APBN. Dalam perhitungan pemerintah, penggunaan konversi maupun baru, 2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik akan menghemat BBM sampai 8,1 juta kilo liter dan mengurangi emisi CO sebesar 17,6 juta. Sebanyak 680ribu unit rice cooker juga akan dibagikan secara gratis untuk masyarakat dari pemerintah. Dan anggarannya mencapai Rp.300 miliar. Berdasarkan perhitungan kementerian ESDM, program itu dapat menghemat subsidi LPG 3 kg mencapai Rp52,2 miliar dengan total biaya pengadaan Rp240 miliar tahun depan.

Meski belum definitif, kebijakan ini patut untuk dikritisi. Karena track record pemerintah selalu gagal untuk menyelesaikan permasalan yang berkaitan dengan kebutuhan rakyat secara tepat. Terhadap kebijakan konversi tersebut, jika kita perhatikan ada beberapa hal yang perlu kita pertanyakan tentang kebijakan di atas.

Yang pertama, strategi yang tidak tepat. Menurut Djoko Setijowarno, pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia, ia menilai penggunaan kendaraan listrik pada masa depan adalah hal yang baik. Namun, menurutnya, peralihan subsidi ke motor listrik sebagai strategi bukanlah cara yang tepat.

Kedua, pemborosan. Selain mengada-ada, tampaknya kata pemborosan juga cocok untuk menggambarkan kebijakan bagi-bagi rice cooker yang direncanakan pemerintah. Fahmy Radhi, pengamat ekonomi energi UGM menilai bahwa pengurangan konsumi listrik dengan memakai rice cooker tidak signifikan jika tujuannya untuk mengatasi over supply listrik.

Ketiga, perencanaan kurang matang. Semestinya, penggunaan motor listrik ditopang dengan infrastruktur yang mendukung. Tentu lucu jika orang membeli motor listrik bersubsidi, tetapi untuk mengisi ulang baterainya atau jika motornya mau diperbaiki, bengkelnya sangat minim.

Keempat, biaya konversi listrik mahal. Sebagian besar masyarakat enggan melakukan konversi kendaraan ke motor listrik karena harganya yang mahal.

Selain itu, biaya perawatan dan pengisian ulang kendaraan listrik belum banyak sehingga kurang fleksibel bagi mereka yang bergantung pada sepeda motor BBM untuk mencari nafkah. Masyarakat sebenarnya membutuhkan hal lebih dari motor listrik atau rice cooker, yaitu jaminan pemenuhan kebutuhan pokok dan kepastian kerja bagi kepala keluarga.

Pemerintah memang berupaya menggenjot penggunaan listrik untuk mengatasi over supply yang terus menerus terjadi selama sembilan tahun. Hal Ini karena kebijakan ambisius pemerintah yang meluncurkan program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW pada Mei 2015 lalu. Maksud hati adalah untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan energi, tetapi yang terjadi justru malah sebaliknya.

Inilah potret tata kelola dan kepengurusan negara dengan landasan sistem kapitalisme. Konsep ekonomi pasar bebas yang digagas kapitalisme melahirkan kebijakan yang meningkatkan konsumsi, investasi, dan ekspor impor. Investasi dianggap baik selama mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena memang dalam sistem kapitalis negara hanya menjadi objek pasar industri kapitalistik.

Kemandirian adalah kemampuan mengatur diri sendiri dan tidak bergantung pada pihak lain. Kalau di tinjau dari definisi ini, posisi Indonesia sangat jauh dari aspek mandiri energi, karena sumber energi diantaranya batu bara yang harusnya milik rakyat dan di kelola sebaik baiknya oleh negara untuk kepentingan rakyat pada kenyataannya telah di kuasai oleh segelintir korporasi. Untuk mewujudkan kemandirian hakiki, negara harus merevolusi industri dari industri konsumtif menjadi industri strategis, yaitu membangun industri alat-alat berat yang nantinya menyokong industri lainnya untuk berkembang. Negara harus menjadi pengelola harta milik publik, seperti batu bara yang digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Jadi, tidak ada cerita bahwa PLN ngos-ngosan membeli batu bara dari swasta untuk menyediakan listrik ke masyarakat.

Tidak akan ada cerita dan peristiwa negara bersaing dengan swasta untuk memastikan pasokan energi untuk penduduk seperti kasus saat ini terjadi di sektor hulu dan hilir Sumber Daya Alam di negara Indonesia. Revolusi industri ini hanya dapat dicapai jika pengelolaan SDA di bawah hukum syariat Islam. Kemandirian energi hanya tercipta ketika negara menerapkan kebijakan politik ekonomi berdasarkan syariat Islam.

Syariat Islam mewajibkan Sumber Daya Alam yang terkategori kepemilikan publik wajib dikuasai oleh negara dan haram diberikan kepada swasta baik itu swasta asing maupun swasta lokal. Sumber alam harus dikelola oleh negara secara maximal dengan tanpa memperhatikan aspek pasar. Negara mengelola Sumber Daya Alam hanya untuk rakyatnya. Rakyat dapat menikmati hasil dari pengelolaan Sumber Daya Alam yang notabenenya milik publik secara gratis atau cuma cuma. Bahkan andaipun membayar maka dengan biaya yang relatif ringan sebatas biaya keperluan operasional.

Sungguh hanya Islam dengan sistemnya yang menjadi rahmatan lil 'alamin telah terbukti mampu menandingi dan menangkal berbagai kerusakan sebagai akibat dari hegemoni sistem kapitalis. Secara historis Islam pernah mencatatkan prestasi sebagai menciptakan negara mandiri, kuat, dan berdaulat . Hal hal tersebut sudah teruji dan terbukti.

Wallahu a'lam

[m1totocsdua]

Kepemimpinan baru diminta lanjutkan perjuangan isu perempuan dan anak

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengajak aktivis isu perempuan dan anak dari seluruh Indonesia melanjutkan komitmen dalam mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan bagi perempuan dan anak hingga ke pelosok Tanah Air.  

"Saya menyampaikan apresiasi terhadap komitmen rekan-rekan aktivis perempuan dan anak yang telah mendampingi saya dan jajaran KemenPPPA selama lima tahun ini. Meski begitu, lima tahun merupakan waktu yang singkat untuk menyelesaikan permasalahan perempuan dan anak yang kompleks dan multi sektoral. Oleh karenanya, kami membutuhkan masukan dan komitmen lebih lanjut dari rekan-rekan agar bisa dititipkan kepada kepemimpinan berikutnya," kata Bintang Puspayoga dalam webinar di Jakarta, Minggu.

Menteri PPPA menyampaikan selama lima tahun sudah banyak program dan kebijakan yang diupayakan oleh KemenPPPA, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di akar rumput.

Pihaknya mencontohkan mulai dari Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang telah tersebar di lebih dari 2.000 desa, dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dengan tata kelola one stop services bagi korban kekerasan sesuai dengan mandat UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), hingga digelontorkan-nya Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dan Fisik bagi Perlindungan Perempuan dan Anak.

"Kami menitipkan kepada rekan-rekan untuk dapat mengawal pendampingan bagi korban kasus kekerasan. Sejak tahun 2021 kami sudah menggelontorkan DAK PPA Non Fisik yang bisa digunakan untuk penjangkauan, pendampingan hukum, hingga visum bagi korban kekerasan. Di tahun 2025, kami juga menggelontorkan DAK PPA Fisik sebesar Rp122 miliar yang dapat digunakan untuk renovasi rumah aman dan UPTD PPA di daerah masing-masing," kata Bintang Puspayoga.

Pihaknya mencatat keberhasilan dalam menangani isu perkawinan anak melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yakni 8,74 persen dengan capaian di tahun 2023 mencapai 6,92 persen.

Pencapaian tersebut tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi dengan aktivis, tokoh adat, dan tokoh agama di berbagai daerah untuk memberikan pemahaman pada masyarakat. Meski angka perkawinan anak berhasil diturunkan, permasalahan dispensasi kawin dan kawin tangkap di daerah masih ditemukan, sehingga masih perlu dikawal bersama untuk menuntaskan-nya.

"Saya merasa masih banyak pekerjaan rumah dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tapi kita sudah melihat praktik baik di berbagai daerah, bahkan hingga ke daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Kita sesama perempuan harus terus bekerja sama dan mendukung satu sama lain agar dapat mewujudkan kesetaraan bagi seluruh warga negara termasuk perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya,” kata Bintang Puspayoga.

[m1totoslot]

Pengamat harap Prabowo bentuk Badan Penerimaan Negara usai dilantik

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Kebijakan Publik Indonesia Development Policy and Local Partnership (IDP-LP) Riko Noviantoro berharap Presiden Terpilih Prabowo Subianto bisa segera merealisasikan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara usai dilantik.

Pasalnya, kata dia, pelembagaan khusus dan fokus dalam mengurus penerimaan negara akan berdampak positif pada keuangan negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta meningkatkan pendapatan negara secara lebih optimal.

"Pembentukan Badan Penerimaan Negara akan menunjukkan detail potensi negara yang selama ini terkesan abstrak atau semu, sekaligus bisa memetakan potensi pendapatan lain bagi negara," ucap Riko dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Nantinya, lanjut dia, Badan Penerimaan Negara bisa bekerja sama dengan kementerian teknis lain agar target peningkatan pendapatan negara dapat lebih optimal.

Riko menyampaikan tata organisasi tingkat kementerian memang tak bisa lepas dari aspek kepentingan politik. Namun, hal itu sebaiknya dapat diminimalisir dengan melihat aspek nasional.

Dengan demikian, ia menilai penataan organisasi tingkat kementerian sebaiknya menggambarkan prioritas kebijakan, bukan sebatas pemenuhan balas jasa politik.

Maka dari itu, dirinya berpendapat perubahan tata kementerian seperti pembentukan Badan Penerimaan Negara bukan hal mustahil karena dapat dilakukan sepanjang tujuan pemenuhan kepentingan nasional.

Pada hakikatnya, sambung dia, tata kementerian merupakan jawaban atas dinamika masalah negara, sehingga perlu perubahan.

Untuk memperkuat gagasan itu, Riko menyarankan agar dapat dilakukan kajian ilmiah atas perubahan yang terjadi sebagai cara mencegah adanya praktik balas jasa politik.

"Sekali lagi bukan untuk bagi-bagi kekuasaan,” katanya.

Pendirian Badan Penerimaan Negara yang baru dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 23 persen merupakan salah satu dari delapan program hasil terbaik cepat (quick win) yang diusung oleh Prabowo-Gibran.

𝐁𝐫𝐢𝐭𝐚 𝐋𝐞𝐧𝐠𝐤𝐚𝐩𝐧𝐲𝐚 : Klik disini

[toto7788officialsite]

Biden Ungkap Ada Peluang Akhiri Serangan antara Iran dan Israel

Peluang untuk Mengakhiri Serangan antara Iran dan Israel: Pandangan Biden

Pada bulan-bulan terakhir, ketegangan antara Iran dan Israel semakin meningkat, memunculkan kekhawatiran akan eskalasi yang lebih besar di kawasan Timur Tengah. Dalam konteks ini, Presiden AS Joe Biden mengungkapkan keyakinannya bahwa ada peluang untuk mengakhiri serangan antara kedua negara tersebut. Pernyataan ini mencerminkan pendekatan diplomatik yang ingin ditempuh oleh pemerintahannya untuk meredakan ketegangan dan mendorong perdamaian di kawasan.

Latar Belakang Ketegangan

Ketegangan antara Iran dan Israel telah berlangsung selama beberapa dekade, didorong oleh faktor-faktor seperti program nuklir Iran, dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok bersenjata di kawasan, serta kebijakan luar negeri agresif Israel. Serangan-serangan siber, pembunuhan ilmuwan, dan serangan udara menjadi bagian dari konfrontasi ini, menciptakan siklus balas dendam yang berpotensi merusak stabilitas regional.

Strategi Biden

Dalam menghadapi situasi ini, Biden menekankan pentingnya dialog dan diplomasi. Dalam pernyataannya, ia menggarisbawahi bahwa keterlibatan berbagai pihak, termasuk negara-negara di kawasan, sangat penting untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi negosiasi. Biden berusaha memperkuat aliansi dengan negara-negara Arab moderat dan Eropa untuk membangun konsensus yang dapat mendukung proses perdamaian.

Pendekatan Multilateral

Salah satu aspek kunci dari pendekatan Biden adalah fokus pada diplomasi multilateral. Dia percaya bahwa negosiasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk negara-negara Eropa dan negara-negara Teluk, dapat menciptakan tekanan yang lebih besar pada Iran untuk mengurangi ambisinya dan pada saat yang sama memberikan jaminan keamanan bagi Israel. Kerja sama internasional ini diharapkan dapat menghasilkan kerangka kerja yang lebih stabil dan mengurangi risiko konflik bersenjata.

Pembangunan Kepercayaan

Biden juga menekankan pentingnya membangun kepercayaan antara Iran dan Israel. Meskipun keduanya memiliki pandangan dan kepentingan yang sangat berbeda, langkah-langkah kecil seperti pertukaran informasi atau dialog informal dapat membantu menciptakan suasana saling pengertian. Ini bisa menjadi langkah awal yang penting sebelum memulai negosiasi formal yang lebih kompleks.

Tantangan dan Hambatan

Meskipun ada peluang untuk mengakhiri serangan antara Iran dan Israel, banyak tantangan yang harus dihadapi. Pertama, ada ketidakpercayaan yang mendalam antara kedua negara. Setiap pihak melihat langkah-langkah yang diambil oleh pihak lain dengan skeptisisme, membuat sulit untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Selain itu, dukungan dari pihak ketiga, seperti milisi yang didukung Iran di Lebanon dan Suriah, sering kali memperumit situasi. Ketika salah satu pihak merasa terancam, mereka mungkin merespons dengan serangan lebih lanjut, menciptakan siklus kekerasan yang sulit diputus.

Rencana Jangka Panjang

Biden juga menyadari bahwa pendekatan yang berhasil tidak dapat hanya bersifat sementara. Diperlukan rencana jangka panjang yang mencakup tidak hanya pengurangan ketegangan saat ini, tetapi juga upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah mendasar yang memicu konflik, seperti isu-isu terkait hak asasi manusia, program nuklir, dan pengaruh Iran di kawasan.

Kesimpulan

Dengan adanya peluang untuk mengakhiri serangan antara Iran dan Israel, pendekatan Biden yang berfokus pada diplomasi dan multilateral dapat menjadi langkah awal yang signifikan. Meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, keyakinan bahwa dialog dapat membuka jalan menuju perdamaian menunjukkan harapan akan masa depan yang lebih stabil di kawasan Timur Tengah. Kerja sama internasional dan upaya membangun kepercayaan antara kedua negara menjadi kunci untuk mencapai solusi yang langgeng.

Saat dunia menyaksikan perkembangan ini, harapan akan perdamaian tetap hidup, dan langkah-langkah ke arah tersebut patut dicatat dan didukung.