#Kebijakan Umum Anggaran

[cyberdelusiondream]

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi Digelar, Bupati Tandatangani Nota Kesepakatan KUA Dan PPAS TA 2024

berantasonline.com (Sukabumi) Bupati Sukabumi, Marwan Hamami menyetujui serta menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2024 pada Rapat Paripurna DPRD, yang digelar di Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Sukabumi, Selasa (15/08/2023). Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan, bahwa penyusunan Kebijakan Umum…

[borobudurnews]

Ganjar Tanda Tangani Kesepakatan KUA-PPS APBD Tahun 2023

Ganjar Tanda Tangani Kesepakatan KUA-PPS APBD Tahun 2023

BNews–JATENG-– Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Sementara (KUA-PPS) APBD TA 2023, Rabu (16/11). Penandatanganan itu dilaksanakan dalam rapat paripurna legislatif Jawa Tengah di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah. KUA-PPS ini menjadi dasar Rancangan APBD TA 2023. “Ini tinggal pembahasan masing-masing…

[jejakpikiran]

Catatan Harian 7

SUDAH sekitar tiga bulan ini, Surabaya begitu panas; suhu mencapai 36°-37° celcius. Empat hari lalu, sempat mendung dan gerimis. Namun, angin segar itu tidak bertahan lama, sebelum kemudian kota ini menjadi panas lagi. Warkop Moro Seneng di Ketintang, memasang kipas angin tambahan agar tidak semakin banyak keringat yang membasahi baju.

Aku ingin mengatakan: kondisi bumi sedang kacau. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sarat konflik kepentingan; membantu Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden RI Joko Widodo, agar lolos menjadi Cawapers 2024. Megawati menghina pekerjaan tukang bakso, diikuti petugas partai PDIP Ganjar Pranowo menghina profesi jurnalis di interview Mata Najwa, hingga konflik pembangunan Bendungan Bener di Jawa Tengah yang menjadi borok.

Serta, fenomena bunuh diri atau suicide siswa SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi yang ditemukan di banyak daerah di Indonesia; Unnes, Unair, dan lain-lain. Mengenai korupsi Base Transceiver Station (BTS) yang melibatkan rombongan pejabat, KPK sebagai lembaga independen yang mulai melemah, kasus-kasus pelanggaran HAM Berat yang tidak diusut tuntas, serta nihilnya keadilan atas 135 korban tragedi di Stadion Kanjuruhan. Ditambah, kabar mengenai 24 orang meninggal akibat kelaparan di Papua.

Di sisi lain, Represi terhadap jurnalis masih mengerikan. Berbagai media mengabarkan sekitar 36 jurnalis telah gugur di Palestina dalam kurun 1 bulan terakhir. Sebagian jurnalis kehilangan anggota keluarga mereka, rumahnya ambruk dihantam bom milik Israel. PBB dan NATO justru memasok dukungan untuk Israel dalam bentuk kebijakan yang memiliki standar ganda, hingga menyediakan anggaran/peralatan perang untuk meratakan Palestina.

Lebih baru, Trio Pakel terkena vonis 5,5 tahun penjara akibat membela ruang hidupnya yang dirampas perkebunan skala besar, yaitu PT. Bumi Sari di Banyuwangi. Di tempat lain, kasus Rempang menyakiti ribuan warga yang tinggal puluhan tahun di sana, lahan mereka direbut dengan dalih-dalih pembangunan Rempang Eco City. Semua itu, untuk memudahkan investor China membangun usahanya di sini.

Terbang ke isu-isu Pemilihan Umum (Pemilu). Menurut temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terdapat 3.002 pelanggaran yang terjadi di Jawa Timur pada Pemilu tahun 2019. Sekitar 11 kasus terkait politik uang atau money politic, dari kasus itu tidak ada yang diproses ke jalur hukum atau Gakkumdu Provinsi. Hingga pada suatu tahap, kita melihat berbagai kebusukan penguasa terpampang jelas di depan mata! Namun, kita tidak bisa berbuat apa-apa selain melawan dengan berujung kekalahan. (*)

[suara-muslim]

MENILIK TRACK RECORD DAN WACANA KONVERSI

Penulis: Salsabilla Fasta'in Billah

Rencana Pemerintah RI mengkonversi BBM ke listrik kian dimatangkan. Pemerintah mengagendakan subsidi Rp 6,5 jt yang diberi untuk membeli kompor listrik. Faktor pendorong agenda ini adalah supaya konsumsi BBM yang menyedot APBN berkurang.

Pemerintah juga berwacana akan membagikan 680.000 unit rice cooker kepada masyarakat dengan gratis dengan anggaran sebanyak 300 miliar. Dengan tujuan agar dapat menghemat subsidi LPG 3 kg mencapai Rp 52,2 miliar dengan jumlah biaya pengadaan Rp 240 miliar pada tahun depan(Tirto 1-12-2022).

Walaupun masih dalam wacana, setiap agenda kebijakan pemerintah tersebut mesti perlu dikritisi. Karena secara track record, pemerintah selalu gagal dalam memberikan solusi yang pas dan tepat untuk rakyatnya.

Djoko Setijowarno, pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), memperingkatkan bahwa penggunaan kendaran listrik di masa depan itu tepat . Akan tetapi masih menurutnya, memberikan subsidi ke motor listrik dengan tujuan peralihan termasuk cara yang tidak benar. Seyogyanya, anggaran subsidi itu digunakan untuk pembangunan dan juga perbaikan transportasi umum. Dengan harapan mengurangi polusi dan kemacetan.

Sementara itu, Fahmy Radhi pengamat ekonomi energi UGM mengkritik bahwa pengurangan penyerapan listrik dengan menggunakan rice cooker, tidak berarti jika misi untuk menuntaskan over supply listrik berujung penghematan. Karena konversi LPG 3 kg yang dilakukan dengan bagi-bagi rice cooker berbeda dengan kompor listrik. Rice cooker untuk menanak nasi saja, sedang memasak tetap menggunakan kompor.

Wacananya kurang matang akan menyebabkan problem yang sudah lalu belum usai diselesaikan, sudah bingung menindak problem baru.

Selain itu, penggunaan motor listrik belum didukung dengan prasarana yang memadai. Misalnya, berapa banyak bengkel listrik yang layak dan tersebar di berbagai wilayah. Ketersediaan bengkel-bengkel motor listrik yang memuaskan dengan harga terjangkau belum mencukupi dengan jumlah motor listrik.

Sangatlah mengherankan jikalau masyarakat membeli motor listrik bersubsidi, ingin mengisi ulang baterainya namun langka, dan bagaimana bila motornya butuh perbaikan, bengkel ya sangatlah minim. Belum lagi bagaimana menangani limbah baterainya. Sehingga jangan sampai kebijakan yang awalnya dirancang untuk menciptakan kendaraan yang ramah lingkungan, justru akan menambah banyak permasalahan.

Intinya masyarakat sangatlah membutuhkan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar dan kepastian kerja bagi kepala keluarga. Padahal sangat jelas yang paling diuntungkan atas hal ini adalah pengusaha. Sebagai contoh, konversi ini jelas sangat membutuhkan perusahaan yang akan memproduksinya secara massal.

Pemerintah juga menetapkan beragam kebijakan yang mendorong masyarakat untuk mengonsumsi penggunaan listrik, seperti menaikkan daya pelanggaran 450 VA dan 900 VA, rice cooker, kompor listrik, dan mobil listrik. Diupayakannya hal ini supaya terserapnya over supply listrik PLN.

Oleh karena itu, pemerintah merilis program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW pada Mei 2015 lampau, yang mana dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian dan kekayaan energi, namun yang terjadi justru sebaliknya. Indonesia malah banyak bergantung pada swasta untuk mewujudkan kebijakannya.

Inilah salah satu potret diantara potret-potret kebijakan yang diambil dengan berasaskan sistem kapitalisme. Apapun yang mendatangkan keuntungan bagi korporasi maka akan dilakukan semuanya.

Padahal makna mandiri berarti mampu mengurus diri sendiri dengan tidak bergantung pada orang lain.

Seharusnya dalam mewujudkan kemandirian yang bersifat esensial, maka negara wajib merubah industri konsumtif ke strategis, yaitu dengan membuat industri berat yang dapat mendorong industri lain agar berkembang.

Negara harus dapat mengelola harta umum dan tidak boleh diberikan kepada pihak swasta (asing). Perubahan industri ini hanya bisa diwujudkan jika pengelolaan SDA ditangung jawabkan kepada syari'at Islam.

Kemandirian energi hanya akan ada apabila politik ekonomi berasaskan Islam.

Yang dapat menyaingi otoritas kedaulatan kapitalisme hanyalah Islam, sebab Islam sudah dapat banyak membuktikan selalu mewujudkan negara yang mandiri, dan kokoh. Perwujudan negara mandiri hanya bisa tercapai dengan Islam.

Wallahu a'lam bisshawwab

[britam1totoooo]

DPRD DKI sepakati KUA-PPAS APBD 2025 Rp91 triliun

Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2025 sebesar Rp91,1 triliun.

Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Khoirudin dalam keterangan di Jakarta, Senin, mengatakan tahapan selanjutnya yakni penandatangan kesepahaman (MoU) antara DPRD dan Pemprov DKI terhadap KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2025. Ini nantinya dilakukan melalui rapat paripurna pada Jumat (1/11).

“Pelaksanaan penandatangan MOU Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD tahun anggaran 2025 akan dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 1 November 2024,” ucap Khoirudin.

Berita lengkapnya : Klik disini

[widiru]

Mengembangkan Kepemimpinan Adaptif di Lingkungan Rumah, Kantor, dan Desa

Kepemimpinan yang adaptif, empatik, dan fleksibel sangat diperlukan untuk mengelola berbagai situasi yang penuh dinamika. Konsep-konsep seperti emotional aperture, komunikasi adaptif, pemikiran fleksibel, pencarian perspektif, gangguan strategis, dan kesadaran diri yang tangguh adalah elemen penting yang dapat diterapkan dalam lingkungan rumah, kantor, dan desa. Penerapan ini tidak hanya membantu membangun hubungan yang lebih harmonis, tetapi juga menciptakan suasana inovatif dan responsif terhadap perubahan. Berikut ini adalah pembahasan mengenai bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diterapkan pada ketiga lingkungan tersebut.

1. Emotional Aperture

Kemampuan untuk membaca emosi dan dinamika kelompok, yang disebut emotional aperture, sangat penting dalam memahami suasana hati dan ketegangan yang mungkin terjadi dalam suatu lingkungan. Di rumah, pemimpin keluarga dapat menggunakan kemampuan ini untuk memahami perasaan setiap anggota keluarga, baik melalui ekspresi wajah, nada suara, maupun gestur. Memahami emosi yang tidak diungkapkan secara langsung membantu orang tua menanggapi anak-anak atau pasangan dengan lebih bijaksana, misalnya dengan memberikan ruang atau dukungan yang dibutuhkan.

Di kantor, pemimpin dapat mendeteksi perubahan mood tim yang mungkin disebabkan oleh tekanan pekerjaan atau tantangan pribadi. Dengan mengamati hal ini, seorang pemimpin dapat memberikan pendekatan yang lebih empatik dan mungkin menyesuaikan beban kerja atau menawarkan dukungan tambahan. Di desa, kemampuan ini bermanfaat saat berinteraksi dengan masyarakat dalam forum-forum rapat atau musyawarah, di mana sering kali tidak semua orang merasa nyaman menyampaikan pendapat secara langsung. Memperhatikan suasana hati umum warga desa membantu pemimpin dalam menyeimbangkan antara keinginan warga dengan kebijakan yang diterapkan.

2. Adaptive Communication

Komunikasi adaptif adalah kemampuan untuk menyesuaikan gaya komunikasi berdasarkan audiens dan situasi. Di lingkungan rumah, orang tua bisa mendengarkan lebih banyak dan berbicara lebih sedikit, terutama ketika berinteraksi dengan anak-anak remaja yang mungkin lebih membutuhkan pemahaman ketimbang instruksi. Ini membantu membangun kepercayaan, karena anak-anak merasa didengarkan dan dihargai.

Di kantor, pemimpin yang adaptif akan menyesuaikan gaya komunikasi mereka sesuai dengan karakteristik anggota tim. Seorang karyawan baru mungkin membutuhkan arahan yang lebih mendetail, sedangkan karyawan yang lebih berpengalaman mungkin lebih membutuhkan diskusi kolaboratif. Di desa, seorang pemimpin dapat menyesuaikan gaya bicara untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga pesan tersampaikan dengan baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

3. Flexible Thinking

Pemikiran fleksibel adalah kemampuan untuk memegang dua ide yang bertentangan secara bersamaan dan tetap terbuka terhadap perspektif baru. Di rumah, fleksibilitas ini terlihat ketika orang tua mempertimbangkan keinginan anak-anak sambil tetap menjaga aturan dan nilai-nilai keluarga. Misalnya, dalam menghadapi permintaan anak untuk mendapatkan kebebasan lebih, orang tua bisa mempertimbangkan pemberian tanggung jawab tambahan sebagai bentuk kompromi.

Di kantor, pemikiran fleksibel memungkinkan pemimpin untuk menyeimbangkan antara tujuan jangka panjang dan kebutuhan jangka pendek tim. Hal ini juga berguna untuk mengakomodasi berbagai usulan tanpa harus berpegang pada satu solusi. Di desa, pemikiran fleksibel membantu pemimpin mengelola kepentingan yang berbeda, seperti saat memutuskan alokasi anggaran untuk proyek-proyek desa, sehingga aspirasi warga terpenuhi secara proporsional.

4. Perspective Seeking

Mencari perspektif adalah kunci untuk solusi yang kreatif dan bijaksana. Di lingkungan rumah, orang tua dapat mendorong anak-anak untuk berbagi pandangan mereka mengenai masalah keluarga, seperti bagaimana waktu keluarga dihabiskan atau keputusan besar lainnya. Dengan mendengarkan pandangan anak-anak, keluarga bisa mendapatkan ide baru yang menyatukan semua anggota.

Di kantor, pemimpin yang meminta pendapat dari berbagai anggota tim, terutama dari latar belakang yang berbeda, dapat memperoleh ide-ide yang lebih kreatif dan inovatif. Pencarian perspektif di desa juga sangat penting, terutama dalam musyawarah desa di mana pendapat dari berbagai kelompok (seperti pemuda, lansia, dan ibu rumah tangga) dapat dipertimbangkan untuk mencapai kesepakatan yang inklusif.

5. Strategic Disruption

Gangguan strategis atau strategic disruption adalah upaya untuk mempertanyakan dan memperbarui praktik-praktik yang usang. Di rumah, hal ini bisa berarti mengubah rutinitas atau tradisi yang tidak lagi relevan atau menambahkan kegiatan baru yang lebih bermanfaat. Misalnya, jika selama ini waktu makan bersama hanya sekadar formalitas, orang tua bisa menambahkan sesi diskusi ringan agar setiap anggota keluarga dapat berbagi cerita dan perasaan.

Di kantor, pemimpin yang mendorong inovasi akan selalu mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja tim. Ini mungkin melibatkan pemangkasan proses birokrasi atau pengenalan teknologi baru untuk menyederhanakan pekerjaan. Di desa, inovasi bisa dalam bentuk adopsi teknologi digital untuk administrasi atau pengelolaan keuangan desa, yang dapat mempercepat pelayanan dan meningkatkan transparansi.

6. Resilient Self-Awareness

Kesadaran diri yang tangguh adalah dasar bagi pemimpin yang efektif. Di rumah, orang tua yang mengetahui batasan dan kebutuhan mereka akan lebih mampu menjaga keseimbangan antara tanggung jawab dan kesehatan pribadi, sehingga mereka dapat hadir secara emosional bagi anak-anak. Dengan menjaga keseimbangan ini, orang tua memberikan contoh tentang pentingnya kesehatan mental dan kesejahteraan diri.

Di kantor, kesadaran diri membantu pemimpin untuk mengelola stres dan menghindari kelelahan kerja. Dengan menetapkan batasan yang sehat dan berani meminta bantuan saat dibutuhkan, pemimpin menciptakan budaya kerja yang peduli akan kesehatan karyawan. Di desa, seorang pemimpin yang memiliki kesadaran diri akan memahami kapan mereka membutuhkan dukungan dari warga atau pihak lain, serta tidak merasa ragu untuk mengungkapkan keterbatasan mereka.

Kesimpulan

Penerapan konsep-konsep kepemimpinan ini di lingkungan rumah, kantor, dan desa dapat membantu menciptakan suasana yang lebih inklusif, inovatif, dan mendukung kesejahteraan bersama. Dengan emotional aperture, komunikasi adaptif, pemikiran fleksibel, pencarian perspektif, gangguan strategis, dan kesadaran diri yang tangguh, seorang pemimpin mampu menghadapi berbagai tantangan dengan pendekatan yang empatik, terbuka, dan penuh kesadaran. Konsep-konsep ini tidak hanya membantu dalam mencapai tujuan bersama, tetapi juga membentuk hubungan yang lebih erat dan bermakna antara pemimpin dan mereka yang dipimpinnya.

[rkpublisherr]

Berapa Biaya Kuliah di STKIP PGRI Nganjuk? Ini Rinciannya!

Menempuh pendidikan tinggi merupakan salah satu investasi terbaik untuk masa depan. Bagi calon mahasiswa yang bercita-cita menjadi pendidik profesional, STKIP PGRI Nganjuk adalah salah satu pilihan yang layak dipertimbangkan. Selain menawarkan kualitas pendidikan yang unggul, STKIP PGRI Nganjuk juga menyediakan biaya kuliah yang terjangkau dengan berbagai pilihan pembayaran, sehingga semakin memudahkan mahasiswa dalam merencanakan studi mereka.

Sebagai salah satu kampus terkemuka di Kabupaten Nganjuk, STKIP PGRI Nganjuk memiliki lima program studi jenjang Sarjana (S-1) yang siap mencetak lulusan-lulusan terbaik di bidang pendidikan. Namun, sebelum memutuskan untuk mendaftar, penting untuk memahami rincian biaya kuliah yang dibutuhkan, mulai dari biaya pendaftaran hingga biaya per semester. Berikut ini adalah ulasan lengkap mengenai biaya kuliah di STKIP PGRI Nganjuk beserta berbagai informasi terkait.

1. Biaya Pendaftaran di STKIP PGRI Nganjuk

Langkah awal yang perlu diperhatikan oleh setiap calon mahasiswa adalah biaya pendaftaran. Untuk dapat diterima sebagai mahasiswa baru di STKIP PGRI Nganjuk, setiap pendaftar harus menyelesaikan proses administrasi awal, termasuk biaya pendaftaran.

Umumnya, biaya pendaftaran ini bersifat tetap setiap tahunnya. Namun, calon mahasiswa disarankan untuk selalu memeriksa informasi terbaru melalui Website: https://www.stkipnganjuk.ac.id atau menghubungi bagian pendaftaran di kampus.

Setelah melakukan pembayaran biaya pendaftaran, calon mahasiswa diharapkan menyimpan bukti pembayaran tersebut sebagai dokumen penting yang akan digunakan selama proses seleksi masuk.

2. Biaya Kuliah per Semester

Biaya per semester di STKIP PGRI Nganjuk tergantung pada program studi (prodi) yang dipilih. Meskipun rincian biaya ini dapat bervariasi dari satu prodi ke prodi lain, secara umum STKIP PGRI Nganjuk menetapkan biaya yang kompetitif jika dibandingkan dengan perguruan tinggi lainnya.

Beberapa program studi yang ditawarkan di STKIP PGRI Nganjuk adalah:

S-1 PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)

S-1 Pendidikan Ekonomi

S-1 Pendidikan Matematika

S-1 Pendidikan Bahasa Inggris

S-1 Pendidikan IPA

Masing-masing prodi memiliki struktur biaya yang disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan di bidang tersebut. Sebagai contoh, prodi seperti S-1 Pendidikan Matematika dan S-1 Pendidikan IPA mungkin memerlukan biaya tambahan untuk praktikum atau pengadaan alat-alat laboratorium. Oleh karena itu, penting bagi calon mahasiswa untuk mempertimbangkan biaya-biaya tambahan ini dalam anggaran mereka.

Selain itu, mahasiswa juga dikenakan biaya SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) per semester yang mencakup berbagai fasilitas kampus, seperti penggunaan perpustakaan, laboratorium, serta berbagai kegiatan akademik lainnya. Biaya SPP ini harus dibayarkan di awal setiap semester sebagai syarat untuk mengikuti perkuliahan.

3. Uang Pangkal dan Biaya Pembangunan

Selain biaya pendaftaran dan biaya per semester, ada juga komponen biaya lain yang perlu diperhatikan oleh calon mahasiswa, yaitu uang pangkal atau biaya pembangunan. Uang pangkal ini umumnya dibayarkan satu kali selama masa studi, biasanya pada saat awal penerimaan mahasiswa baru.

Fungsi dari uang pangkal ini adalah untuk mendukung pengembangan fasilitas kampus, baik dari segi infrastruktur maupun layanan akademik. Meskipun bersifat satu kali, nominal uang pangkal dapat berbeda antara prodi satu dengan yang lain.

Bagi mahasiswa yang mungkin memiliki kendala finansial, STKIP PGRI Nganjuk juga menyediakan opsi pembayaran uang pangkal secara bertahap, sehingga meringankan beban biaya pada awal kuliah. Informasi mengenai kebijakan pembayaran bertahap ini bisa didapatkan melalui bagian keuangan kampus.

4. Beasiswa KIP dan Program Bantuan Keuangan

Bagi calon mahasiswa yang berprestasi namun memiliki keterbatasan finansial, STKIP PGRI Nganjuk menawarkan berbagai program beasiswa. Salah satu yang paling populer adalah Beasiswa KIP (Kartu Indonesia Pintar). Program ini dirancang khusus oleh pemerintah untuk membantu mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu agar bisa melanjutkan pendidikan tanpa khawatir tentang biaya kuliah.

Untuk mendaftar Beasiswa KIP, calon mahasiswa harus mengikuti beberapa langkah berikut:

Mendaftar secara online di portal KIP Kuliah.

Memilih STKIP PGRI Nganjuk sebagai pilihan perguruan tinggi.

Menyertakan dokumen-dokumen pendukung seperti rapor, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), dan Kartu Keluarga.

Selain Beasiswa KIP, kampus juga menyediakan beberapa beasiswa internal yang berasal dari dana kampus atau kerja sama dengan lembaga-lembaga mitra. Beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa yang menunjukkan prestasi akademik atau non-akademik yang luar biasa selama masa studi.

5. Fasilitas yang Didapatkan Mahasiswa

Setelah mengetahui rincian biaya kuliah di STKIP PGRI Nganjuk, calon mahasiswa juga perlu mengetahui fasilitas apa saja yang akan mereka nikmati selama masa perkuliahan. Kampus ini telah membangun fasilitas yang lengkap dan memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, antara lain:

Ruang Kelas Modern: Semua ruang kelas dilengkapi dengan fasilitas audio visual yang menunjang proses pembelajaran interaktif.

Laboratorium Lengkap: Khusus untuk prodi seperti S-1 Pendidikan IPA dan S-1 Pendidikan Matematika, laboratorium yang tersedia dirancang dengan standar pendidikan tinggi untuk memenuhi kebutuhan praktikum mahasiswa.

Perpustakaan Digital: Dengan koleksi buku yang terus diperbarui, mahasiswa bisa mengakses berbagai literatur ilmiah baik secara fisik maupun digital melalui perpustakaan digital kampus.

Pojok Statistik: Sebagai hasil kerja sama dengan BPS Nganjuk, Pojok Statistik di kampus menjadi salah satu fasilitas unggulan yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk keperluan penelitian.

Akses Internet dan WiFi Gratis: Mahasiswa juga dapat menikmati akses internet yang cepat di seluruh area kampus, sehingga memudahkan mereka dalam mengerjakan tugas dan penelitian.

6. Opsi Pembayaran yang Fleksibel

Untuk memudahkan mahasiswa dalam mengelola biaya kuliah, STKIP PGRI Nganjuk juga menyediakan berbagai opsi pembayaran yang fleksibel. Mahasiswa dapat memilih untuk membayar biaya kuliah secara penuh di awal semester atau secara cicilan bulanan. Hal ini tentu menjadi solusi yang sangat membantu bagi mahasiswa yang ingin mengatur keuangan mereka dengan lebih baik.

Bagi mahasiswa yang memanfaatkan Beasiswa KIP atau beasiswa lainnya, sebagian besar biaya kuliah akan ditanggung oleh program beasiswa tersebut, sehingga mereka hanya perlu membayar sebagian kecil dari total biaya pendidikan.

7. Peluang Karier Setelah Lulus

Berinvestasi dalam pendidikan di STKIP PGRI Nganjuk tidak hanya memberi Anda gelar akademik, tetapi juga membuka peluang karier yang luas di bidang pendidikan. Lulusan dari kampus ini dikenal memiliki kompetensi yang mumpuni dan karakter yang kuat, sesuai dengan visi STKIP PGRI Nganjuk, yaitu "unggul dalam pengembangan sekolah tinggi untuk menghasilkan lulusan yang terampil dalam mendidik, profesional, dan berkarakter."

Dengan berbagai kerja sama yang dijalin oleh kampus dengan institusi pendidikan lain, baik di dalam maupun luar negeri, lulusan STKIP PGRI Nganjuk memiliki akses ke berbagai peluang kerja di sekolah-sekolah ternama, lembaga penelitian, serta berbagai institusi yang membutuhkan tenaga ahli di bidang pendidikan.

8. Kesimpulan

Kuliah di STKIP PGRI Nganjuk adalah pilihan yang tepat bagi Anda yang ingin menempuh pendidikan di bidang keguruan dengan biaya yang terjangkau. Dengan fasilitas lengkap, program studi unggulan, serta berbagai pilihan beasiswa, kampus ini menawarkan pengalaman belajar yang berkualitas tinggi.

Bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang biaya kuliah dan proses pendaftaran, Anda dapat mengunjungi Website: https://www.stkipnganjuk.ac.id atau menghubungi kampus melalui Telpon/Fax: (0358) 321477 – 330650.

[toto7788-official-gacor-situs]

Bahlil bakal Ubah Skema Subsidi BBM dan Listrik, jadi Apa?

Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia baru-baru ini mengumumkan rencana untuk mengubah skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik di Indonesia. Dalam upaya mendukung perekonomian, rencana perubahan subsidi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas alokasi anggaran negara, sekaligus mengurangi ketergantungan pada subsidi yang tidak tepat sasaran. Bahlil menyatakan bahwa rencana perubahan ini juga bertujuan untuk mengalokasikan subsidi langsung kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, daripada memberikan subsidi komoditas secara umum.

Berita ini menarik perhatian publik dan menjadi topik diskusi, mengingat subsidi BBM dan listrik telah lama menjadi bagian penting dari kebijakan ekonomi Indonesia, terutama untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, sistem subsidi yang ada saat ini seringkali dinilai tidak efektif karena lebih banyak menguntungkan kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.

Berikut ini penjelasan mengenai skema subsidi BBM dan listrik yang direncanakan oleh Bahlil, termasuk alasan di balik perubahan ini, dampaknya, dan respons masyarakat.

Latar Belakang: Masalah pada Skema Subsidi Saat Ini

Saat ini, subsidi BBM dan listrik diberikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan antara masyarakat berpenghasilan rendah dan tinggi. Hal ini menyebabkan subsidi yang seharusnya membantu masyarakat yang lebih rentan secara ekonomi malah turut dinikmati oleh mereka yang sebenarnya mampu membayar harga penuh. Subsidi yang tidak tepat sasaran ini membuat alokasi anggaran menjadi boros dan kurang efektif.

Selain itu, pemerintah mengeluarkan anggaran yang besar setiap tahunnya untuk subsidi energi. Pada 2023, misalnya, anggaran subsidi BBM mencapai angka yang sangat signifikan, dan sebagian besar dari anggaran ini justru dinikmati oleh masyarakat yang lebih mampu. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skema subsidi agar lebih adil dan berdaya guna.

Rencana Perubahan Skema Subsidi BBM dan Listrik oleh Bahlil Lahadalia

Bahlil Lahadalia mengusulkan perubahan dari skema subsidi komoditas menjadi skema subsidi langsung. Di bawah skema ini, subsidi akan diberikan langsung kepada masyarakat berpenghasilan rendah melalui bantuan langsung tunai (BLT) atau skema bantuan sosial lainnya, bukan dalam bentuk harga energi yang lebih rendah untuk semua lapisan masyarakat.

Bahlil menekankan bahwa perubahan ini bertujuan agar anggaran subsidi dapat dialokasikan secara lebih efektif dan mencapai masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dengan mengalihkan subsidi ke model bantuan langsung, pemerintah berharap subsidi dapat lebih tepat sasaran dan membantu meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah tanpa harus memberikan subsidi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dampak Perubahan Skema Subsidi BBM dan Listrik

Perubahan ini diperkirakan akan membawa dampak yang cukup signifikan bagi berbagai pihak, mulai dari masyarakat berpenghasilan rendah hingga sektor industri. Berikut adalah beberapa dampak utama yang mungkin terjadi akibat perubahan skema subsidi ini:

Efektivitas Alokasi Anggaran Dengan mengubah subsidi komoditas menjadi bantuan langsung, pemerintah dapat lebih mudah mengontrol anggaran dan mengalokasikannya untuk kelompok masyarakat yang memang membutuhkan bantuan. Hal ini diharapkan akan mengurangi beban anggaran negara sekaligus menghindari kebocoran subsidi yang selama ini dinikmati oleh golongan mampu.

Peningkatan Daya Beli Masyarakat Berpenghasilan Rendah Subsidi langsung akan memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan bantuan langsung tunai atau bantuan sosial lainnya, daya beli masyarakat diharapkan meningkat, sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan energi.

Kenaikan Harga BBM dan Listrik bagi Golongan Mampu Masyarakat golongan mampu kemungkinan akan merasakan dampak dari perubahan skema subsidi ini dalam bentuk kenaikan harga BBM dan listrik. Tanpa subsidi, harga energi bagi mereka akan mengikuti harga pasar. Hal ini dapat mendorong perubahan perilaku konsumsi energi, terutama bagi mereka yang menggunakan energi dalam jumlah besar.

Efisiensi dan Penggunaan Energi yang Lebih Bijak Tanpa subsidi pada harga komoditas, masyarakat diharapkan akan lebih bijak dalam mengonsumsi energi, baik BBM maupun listrik. Kenaikan harga energi akan mendorong masyarakat untuk menghemat penggunaan energi dan mencari alternatif yang lebih efisien. Efisiensi energi ini tidak hanya akan mengurangi beban anggaran negara, tetapi juga mendukung upaya pemerintah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Dampak pada Industri Bagi sektor industri, terutama industri yang sangat bergantung pada energi, perubahan skema subsidi ini mungkin akan menjadi tantangan tersendiri. Beberapa sektor industri mungkin akan menghadapi kenaikan biaya produksi akibat harga energi yang lebih tinggi. Pemerintah diharapkan akan memberikan solusi alternatif, seperti insentif atau kebijakan khusus, untuk menjaga daya saing industri dalam negeri.

[pelatihan-digital-marketingg1]

Berapa Biaya Kuliah Jurusan Hukum di Universitas STRADA?

Rincian Biaya Kuliah Jurusan Hukum Universitas STRADABiaya kuliah adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan pilihan perguruan tinggi. Berikut adalah rincian mengenai biaya kuliah jurusan hukum Universitas STRADA yang perlu diperhatikan oleh calon mahasiswa:1. Biaya PendaftaranSebelum memulai perkuliahan, calon mahasiswa diwajibkan untuk membayar biaya pendaftaran. Biaya ini biasanya bersifat satu kali dan tidak dapat dikembalikan. Rincian biaya pendaftaran di Universitas STRADA dapat berubah setiap tahunnya, sehingga disarankan untuk memeriksa informasi terbaru di situs resmi universitas.2. Biaya KuliahBiaya kuliah untuk program studi hukum di Universitas STRADA dapat bervariasi tergantung pada jenis program yang dipilih. Secara umum, berikut adalah estimasi biaya kuliah yang perlu dipertimbangkan:Biaya Kuliah Tetap: Biaya ini mencakup SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) yang harus dibayar setiap semester. Besaran biaya SPP dapat berbeda-beda, tergantung pada tahun masuk dan kebijakan universitas.Biaya Praktikum: Beberapa mata kuliah dalam program studi hukum memerlukan praktikum atau simulasi yang memerlukan biaya tambahan. Biaya ini biasanya diinformasikan secara terpisah.Biaya Kegiatan Mahasiswa: Selain biaya kuliah, mahasiswa juga diharapkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan kemahasiswaan. Biaya untuk kegiatan ini dapat bervariasi, tergantung pada jenis kegiatan yang diikuti.3. Biaya LainnyaTidak hanya biaya kuliah yang perlu diperhatikan, tetapi juga biaya lainnya seperti:Biaya Buku dan Materi: Mahasiswa perlu menyiapkan anggaran untuk buku dan materi kuliah yang diperlukan selama studi.Biaya Transportasi: Jika mahasiswa tinggal jauh dari kampus, biaya transportasi juga perlu dipertimbangkan.Biaya Akomodasi: Bagi mahasiswa yang memilih untuk tinggal di asrama atau kost, biaya akomodasi menjadi salah satu pengeluaran bulanan yang signifikan.

[celseaa]

Menelusuri Sejarah dan Perkembangan Pesawat Tempur: Dari Desain Awal hingga Teknologi Canggih yang Mengubah Strategi Militer di Era Modern

SELANJUTNYA

Pesawat tempur adalah salah satu inovasi paling signifikan dalam sejarah militer, memainkan peran krusial dalam strategi peperangan modern. Sejak diperkenalkan pada awal abad ke-20, pesawat tempur telah mengalami perkembangan pesat dalam desain, teknologi, dan kemampuan operasional, menjadikannya alat utama dalam konflik bersenjata di berbagai belahan dunia.

Awal mula pesawat tempur dimulai selama Perang Dunia I, ketika pesawat pertama kali digunakan untuk melakukan pengintaian dan serangan udara. Meskipun desainnya masih sederhana, keberadaan pesawat tempur seperti Sopwith Camel dan Fokker Dr.I menandai awal dari era baru dalam peperangan. Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi mesin, aerodinamika, dan senjata telah memungkinkan pesawat tempur untuk menjadi lebih cepat, lebih lincah, dan lebih mematikan.

Pada Perang Dunia II, pesawat tempur seperti Supermarine Spitfire, P-51 Mustang, dan Messerschmitt Bf 109 menjadi ikon dalam pertempuran udara. Dengan kemampuan dogfight yang tinggi dan daya jangkau yang lebih jauh, pesawat-pesawat ini tidak hanya bertugas untuk melindungi wilayah udara, tetapi juga melakukan serangan terhadap target darat dan laut. Perkembangan radar dan teknologi komunikasi juga meningkatkan efektivitas operasi pesawat tempur, memungkinkan mereka untuk bekerja dalam koordinasi dengan unit militer lainnya.

Setelah Perang Dunia II, teknologi pesawat tempur terus berkembang dengan diperkenalkannya jet tempur. Pesawat seperti Boeing B-17 dan McDonnell Douglas F-4 Phantom II menjadi standar baru dalam desain pesawat tempur, menawarkan kecepatan yang lebih tinggi dan kemampuan manuver yang lebih baik. Selain itu, penggunaan senjata berpemandu dan sistem avionik yang canggih telah mengubah cara pesawat tempur beroperasi, menjadikannya lebih efektif dalam pertempuran modern.

Pesawat tempur generasi terbaru, seperti F-22 Raptor dan F-35 Lightning II, menggabungkan teknologi stealth (siluman), kemampuan multirole, dan sensor yang sangat canggih. Pesawat-pesawat ini dirancang untuk mendominasi ruang udara, menghindari deteksi radar musuh, dan melakukan berbagai misi, mulai dari pengintaian hingga dukungan udara langsung. Keunggulan teknologi ini menjadikan pesawat tempur modern sebagai komponen penting dalam strategi militer negara-negara besar.

Namun, pengembangan pesawat tempur juga tidak lepas dari tantangan dan kontroversi. Biaya pengembangan dan pemeliharaan yang sangat tinggi sering kali menjadi perdebatan dalam kebijakan anggaran pertahanan. Selain itu, penggunaan pesawat tempur dalam konflik bersenjata juga memicu pertanyaan etika terkait dampak yang ditimbulkan terhadap warga sipil dan lingkungan.

Di era modern ini, pesawat tempur juga mulai beradaptasi dengan perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan drone. Pesawat tak berawak (UAV) telah menjadi bagian penting dari operasi militer, memberikan kemampuan pengintaian dan serangan tanpa risiko bagi pilot. Kolaborasi antara pesawat tempur dan UAV juga menjadi tren yang semakin umum, di mana pesawat tempur dapat memanfaatkan data yang dikumpulkan oleh drone untuk meningkatkan efektivitas misi.

Secara keseluruhan, pesawat tempur adalah simbol kemajuan teknologi dan inovasi dalam dunia militer. Perkembangannya mencerminkan perubahan dalam strategi dan taktik peperangan, serta tantangan yang dihadapi oleh negara-negara di era globalisasi ini. Dengan terus berkembangnya teknologi, masa depan pesawat tempur akan tetap menjadi bagian integral dari pertahanan dan keamanan global.

[karaokespeakersoundpro]

OPEN DISTRIBUTOR! (WA) 0851-7988-9353 Paket Speaker Aktif Elsound Audio di Warungmuncang Bandung

Speaker Aktif Rakitan: Pilihan Cerdas untuk Kualitas Suara yang Optimal

Dalam dunia audio, speaker aktif rakitan semakin populer di kalangan penggemar musik dan profesional audio. Memiliki kemampuan untuk merakit speaker sesuai kebutuhan dan preferensi pribadi memberikan fleksibilitas yang luar biasa. Artikel ini akan menjelaskan semua yang perlu kamu ketahui tentang speaker aktif rakitan, dari komponen yang dibutuhkan hingga tempat membeli komponen tersebut, termasuk beberapa pertanyaan umum yang sering diajukan.

Mengapa Memilih Speaker Aktif Rakitan?

1. Kustomisasi Sesuai Kebutuhan

Salah satu keuntungan terbesar dari speaker aktif rakitan adalah kemampuan untuk menyesuaikan setiap komponen sesuai dengan kebutuhan spesifik. Apakah kamu menginginkan bass yang lebih dalam, midrange yang lebih jelas, atau treble yang tajam? Dengan merakit speaker sendiri, kamu bisa memilih driver, amplifier, dan crossover yang paling sesuai.

2. Biaya yang Lebih Efisien

Meskipun ada biaya awal untuk membeli komponen, dalam banyak kasus, merakit speaker aktif bisa lebih ekonomis dibandingkan membeli speaker siap pakai dengan kualitas yang sama. Ini juga memberikan kesempatan untuk memahami lebih dalam tentang sistem audio.

3. Pengalaman Belajar yang Berharga

Merakit speaker tidak hanya memberikan produk akhir yang memuaskan, tetapi juga pengalaman belajar yang berharga. Kamu akan memahami bagaimana setiap komponen berfungsi dan saling berinteraksi, yang bisa sangat berguna jika ada masalah di masa mendatang.

Tempat Jual Komponen Speaker Aktif

Ketika memutuskan untuk merakit speaker aktif, penting untuk menemukan tempat jual komponen speaker aktif yang berkualitas. Berikut adalah beberapa rekomendasi lokasi:

1. Tempat Jual Speaker Aktif di Jakarta Barat

Di Jakarta Barat, ada banyak toko yang menyediakan komponen untuk speaker aktif. Cari toko-toko yang memiliki reputasi baik dan banyak pilihan komponen. Beberapa di antaranya juga menawarkan saran ahli mengenai komponen yang cocok untuk kebutuhanmu.

2. Tempat Jual Speaker Aktif 15 Inch

Jika kamu mencari komponen khusus untuk speaker aktif 15 inch, pastikan untuk mengunjungi tempat jual speaker aktif 15 inch. Biasanya, toko-toko ini memiliki stok driver dan amplifier yang sesuai untuk ukuran tersebut, sehingga kamu bisa mendapatkan suara yang optimal.

3. Tempat Jual Speaker Aktif Bandung

Bagi kamu yang berada di Bandung, ada berbagai tempat jual speaker aktif yang bisa kamu kunjungi. Toko-toko di Bandung sering kali menawarkan komponen berkualitas dengan harga bersaing. Pastikan untuk menanyakan tentang garansi dan kebijakan pengembalian.

4. Tempat Jual Speaker Aktif Murah di Jakarta Barat

Jika anggaran menjadi pertimbangan utama, carilah tempat jual speaker aktif murah di Jakarta Barat. Banyak toko yang menawarkan promo menarik, terutama saat ada event tertentu. Jangan ragu untuk membandingkan harga antar toko sebelum membeli.

Memilih Komponen untuk Speaker Aktif Rakitan

Saat merakit speaker aktif, pemilihan komponen yang tepat sangat penting. Berikut adalah beberapa komponen yang perlu dipertimbangkan:

1. Driver

Driver adalah bagian utama dari speaker yang memproduksi suara. Pilih driver yang sesuai dengan frekuensi yang ingin kamu capai. Driver 15 inci, misalnya, biasanya digunakan untuk menghasilkan bass yang lebih dalam.

2. Amplifier

Amplifier akan memberikan daya yang dibutuhkan oleh driver. Pastikan untuk memilih amplifier yang sesuai dengan spesifikasi driver yang kamu pilih. Sebuah amplifier yang terlalu kecil tidak akan memberikan suara yang optimal, sementara amplifier yang terlalu besar bisa merusak driver.

3. Crossover

Crossover berfungsi untuk membagi frekuensi audio antara driver yang berbeda. Ini memastikan bahwa setiap driver hanya menerima frekuensi yang sesuai, sehingga menghasilkan suara yang lebih bersih dan jernih.

FAQ: Pertanyaan Umum tentang Speaker Aktif Rakitan

1. Apa Itu Speaker Aktif dengan Fitur NFC?

Speaker aktif dengan fitur NFC (Near Field Communication) memungkinkan pengguna untuk terhubung secara nirkabel dengan perangkat lain hanya dengan mendekatkan perangkat tersebut ke speaker. Ini memudahkan dalam menghubungkan smartphone atau tablet tanpa perlu memasukkan kata sandi.

2. Bagaimana Cara Memperbaiki Speaker Aktif yang Mati Tiba-Tiba?

Jika speaker aktif kamu mati tiba-tiba, periksa koneksi kabel dan pastikan semua terhubung dengan baik. Jika semuanya tampak baik namun speaker tetap mati, mungkin ada masalah pada amplifier atau driver yang perlu diperiksa oleh teknisi profesional.

3. Apa yang Dimaksud dengan Frekuensi Respons pada Speaker Aktif?

Frekuensi respons adalah rentang frekuensi yang dapat dihasilkan oleh speaker. Misalnya, jika sebuah speaker memiliki frekuensi respons 20 Hz hingga 20 kHz, itu berarti speaker dapat memproduksi suara dari nada terendah hingga nada tertinggi yang dapat didengar manusia.

4. Bagaimana Cara Menghubungkan Speaker Aktif ke Perangkat Streaming?

Menghubungkan speaker aktif ke perangkat streaming bisa dilakukan dengan beberapa cara, tergantung pada jenis koneksi yang tersedia. Jika speaker memiliki koneksi Bluetooth, kamu bisa menghubungkannya melalui Bluetooth. Jika tidak, gunakan kabel audio untuk menghubungkan speaker ke perangkat streaming.

5. Apakah Speaker Aktif Bisa Digunakan untuk Podcasting?

Ya, speaker aktif sangat cocok digunakan untuk podcasting. Kualitas suara yang dihasilkan dapat meningkatkan pengalaman mendengarkan bagi pendengar. Pastikan untuk memilih speaker dengan kualitas audio yang baik dan cocok untuk suara vokal.

Kesimpulan

Speaker aktif rakitan memberikan kebebasan dan fleksibilitas yang luar biasa bagi para penggemar audio. Dengan kemampuan untuk menyesuaikan komponen sesuai kebutuhan, serta potensi untuk menghemat biaya, tidak heran jika banyak yang memilih untuk merakit speaker sendiri. Temukan tempat jual komponen speaker aktif terbaik dan mulailah petualangan audio kamu hari ini! Dengan pengetahuan yang tepat dan komponen berkualitas, kamu akan mendapatkan speaker aktif yang tidak hanya memenuhi ekspektasi tetapi juga meningkatkan pengalaman mendengarkan secara keseluruhan.

Kontak dan Pemesanan Hubungi 0851-7988-9353 ELSOUND AUDIO adalah produsen speaker no.1 di Indonesia. Produk asli Indonesia ini menyediakan berbagai jenis speaker dan komponen speaker seperti: speaker driver, speaker aktif, speaker pasif, power amplifier, audio mixer, tweeter, hingga microphone. Elsound Speaker dan Cipta Suara (main distributor AudioBulls produksi Elsound) siap melayani berbagai kebutuhan audio anda dengan harga terjangkau. tempat jual komponen speaker aktif,tempat jual speaker aktif di jakarta barat,tempat jual speaker aktif 15 inch,tempat jual speaker aktif bandung,tempat jual speaker aktif murah di jakarta barat

Kontak dan Pemesanan Hubungi

0851-7988-9353 https://wa.me/6285179889353

Klik link berikut untuk informasi lebih lanjut : https://linktr.ee/elsoundspeakers

Babakan Ciamis Bandung  Bandung,Karang Pamulang Bandung Bandung,Sindang Laya Bandung Bandung,Jl Pasir Putih Bandung Bandung,Simpang Sari Bandung Bandung,Jl. A.H. Nasution Kota Bandung Bandung,Jl. Garunggang Kulon Bandung Bandung,Jl. Adipati Bandung Bandun

paket speaker rumahan,salon karaoke terbaik,salon karaoke yang bagus,salon komputer yang bagus,salon yang bagus buat karaoke,set sound system karaoke,sound karaoke rumahan terbaik,sound rumahan 12 inch,sound system karaoke di rumah,sound system karaoke rumah

#paketspeakerrumahan #salonkaraoketerbaik #salonkaraokeyangbagus #salonkomputeryangbagus #salonyangbagusbuatkaraoke #setsoundsystemkaraoke #soundkaraokerumahanterbaik #soundrumahan12inch #soundsystemkaraokedirumah #soundsystemkaraokerumah

(WA) 0851-7988-9353 Paket Speaker Aktif Elsound Audio di Warungmuncang Bandung

lainnya :

[m1totoslot]

DPRD DKI masih kaji besaran kenaikan gaji PJLP Gulkarmat

Jakarta (ANTARA) - DPRD DKI Jakarta masih mengkaji besaran kenaikan gaji Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) karena menunggu kajian dari dinas terkait.

"Mengenai besarannya masih dalam kajian dari dinasnya," ujar Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Achmad Yani saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Komisi A DPRD DKI saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025, Jumat (25/10), menyetujui usulan kenaikan gaji PJLP di Dinas Gulkarmat.

Hal ini, menurut Yani, salah satunya karena pekerjaan para petugas tersebut sangat berisiko dan mengancam jiwa.

"Karena petugas PJLP Dinas Gulkarmat sangat berisiko dan mengancam jiwa maka usulan dari dinasnya untuk kenaikan tersebut kami setujui," kata dia.

Hal senada disampaikan Sekretaris Komisi A DPRD DKI Mujiyono. Dia mengatakan bahwa penyesuaian pendapatan PJLP Gulkarmat dilakukan sesuai dengan sertifikasi keahlian yang dimiliki.

Mujiyono berharap penambahan besaran gaji dapat meningkatkan kesejahteraan petugas.

Usulan kenaikan gaji tersebut disampaikan Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Satriadi Gunawan. Dia mengatakan selama ini, gaji anggota PJLP di Dinas Gulkarmat masih berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Merujuk data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, besaran UMP di Jakarta tahun 2024 sekitar Rp5.067.381 atau naik dari tahun sebelumnya, yakni Rp4.901.798.

"Anggota PJLP kami sebanyak 1.753 orang. Kami mohon kepada Komisi A bisa menyetujui usulan kami terkait dengan peningkatan penghasilan mereka," ujar Satriadi.

Dia menjelaskan penyesuaian gaji PJLP Gulkarmat dilakukan dengan mempertimbangkan keahlian yang dimiliki dan risiko tugas yang tinggi.

[suara-muslim]

TEPATKAH WACANA KONVERSI ENERGI BBM KE ENERGI LISTRIK?

Penulis: Mazaya A.Z

Rencana pemerintah mengonversi kendaraan motor dari energi BBM ke energi listrik terus dimatangkan. Pemerintah merencanakan akan menyubsidi Rp 6,5 juta untuk pembelian motor listrik sebagai pendorong rencana tersebut agar dapat mengurangi konsumsi BBM yang dalam anggapan pemerintah sangat menyerap APBN. Berdasarkan perkiraan pemerintah, penggunaan konversi mencapai 2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik sehingga dengan asumsi dapat menghemat BBM hingga 8,1 juta kilo liter dan mengurangi emisi CO sebesar 17,6 juta ton.

Selain itu sebagaimana dilansir dari situs berita Tirto.id,(01/12/2022), pemerintah juga telah merencanakan akan membagikan 680.000 set rice cooker dengan gratis kepada masyarakat dengan budget senilai Rp 300 miliar. Berdasarkan hitung hitungan dari Kementerian ESDM, program itu akan mampu menghemat subsidi LPG 3 kg mencapai Rp52,2 miliar dengan total biaya pengadaan Rp240 miliar tahun depan.

Meskipun rencana pemerintah tersebut belum terealisasi, kebijakan tersebut patut untuk dikritisi, karena pemerintah hampir bisa dikatakan selalu gagal ketika merumuskan masalah dan solusi untuk rakyat secara pas dan tepat. Kewajiban memenuhi kebutuhan rakyat sering sekali dijawab dengan kebijakan yang tidak matang dan penuh percobaan.

Mencermati fakta fakta di atas, terdapat beberapa persoalan yang perlu kita kritisi terkait kebijakan bagi-bagi rice cooker serta konversi ke motor dan mobil listrik.

Di antaranya, pertama, kebijakan tidak pas. Djoko Setijowarno, pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), menilai penggunaan kendaraan listrik pada masa depan merupakan pilihan tepat. Namun, menurutnya, pemberian subsidi ke motor listrik sebagai strategi transisi adalah cara yang kurang tepat. Ia mengatakan lebih baik pemerintah menggunakan anggaran subsidi tersebut untuk pembangunan dan perbaikan transportasi umum. Djoko menilai jika transportasi publik yang diperkuat, maka akan mengurangi kemacetan, polusi dan juga menekan inflasi.

Kedua, mubazir. Selain mengada-ada, sepertinya kata mubazir juga tepat untuk mengilustrasikan kebijakan bagi-bagi rice cooker yang direncanakan pemerintah. Fahmy Radhi, pengamat ekonomi energi UGM menilai pengurangan penyerapan listrik dengan memakai rice cooker tidak signifikan jika bertujuan untuk mengatasi over supply listrik. Menurutnya, penghematan LPG 3 kg dengan bagi-bagi rice cooker berbeda dengan kompor listrik. Rice cooker hanya untuk menanak nasi, sedangkan memasak tetap perlu memakai LPG 3 kg.

Ketiga, perencanaan kurang matang. Belum kelar masalah hulu, sudah sibuk mengurus hilir. Belum tuntas infrastruktur yang mendukung penggunaan motor listrik, mengapa pemerintah sudah mengobral subsidi pembelian motor listrik?

Harusnya, penggunaan motor listrik ditopang dengan infrastruktur yang mendukung. Misal, berapa banyak stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang memadai dan tersebar di banyak wilayah? Adakah bengkel-bengkel perawatan motor listrik yang memadai dan harganya terjangkau?

Betapa lucu jika masyarakat membeli motor listrik bersubsidi, tetapi untuk mengisi ulang baterainya sulit atau jika motornya ingin diperbaiki, bengkelnya sangat sedikit. Apa pemerintah juga sudah berpikir bagaimana penanganan limbah baterai yang dihasilkan dari penggunaan motor listrik tersebut? Jangan sampai kebijakan yang tujuannya menciptakan kendaraan ramah lingkungan justru menimbulkan masalah baru lainnya.

Keempat, biaya konversi listrik mahal. Banyak masyarakat tidak ingin melakukan konversi kendaraan ke motor listrik karena biaya yang mahal. Selain itu, biaya perawatan dan pengisian kendaraan listrik tidak banyak sehingga kurang fleksibel untuk mereka yang menjadikan motor BBM sebagai tumpuan dalam mencari nafkah. Masyarakat sesungguhnya membutuhkan hal yang lebih utama ketimbang motor listrik atau rice cooker, yaitu jaminan pemenuhan kebutuhan pokok dan kepastian kerja bagi kepala keluarga.

*Untuk Siapa?*

Sesudah gagal dengan rencana bagi-bagi kompor listrik, pemerintah tidak kehilangan akal. Mengapa mewacanakan kebijakan bagi-bagi rice cooker, padahal hal itu tidak terlalu berfungsi terhadap pengurangan penggunaan gas LPG? Jelas, yang paling diuntungkan atas hal ini adalah pengusaha. Pembagian rice cooker gratis tentu memerlukan perusahaan yang akan memproduksinya secara massal.

Bagi pemerintah, kebijakan bagi-bagi rice cooker diprediksi akan meningkatkan konsumsi listrik. Pemerintah memang sedang berupaya menggenjot penggunaan listrik untuk mengatasi over supply yang terus berjalan selama sembilan tahun terakhir. Selama periode 2013—2021 total pasokan listrik PLN (yang diproduksi sendiri plus dibeli dari pihak lain) jumlahnya selalu lebih banyak sekitar 28 ribu—30 ribu GWh ketimbang total listrik yang terjual.

Untuk itulah, pemerintah menetapkan berbagai macam kebijakan yang dapat mendorong masyarakat untuk mengonsumsi penggunaan listrik, seperti menaikkan daya pelanggaran 450 VA dan 900 VA, mobil listrik, motor listrik, dan kompor listrik, dan rice cooker. Hal ini dilakukan supaya over supply listrik PLN dapat terserap.

Ini akibat kebijakan ambisius pemerintah yang meluncurkan program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW pada Mei 2015 lalu. Isi hati ingin mewujudkan kemandirian dan kedaulatan energi, yang terjadi bahkan sebaliknya, Indonesia justru banyak bergantung pada swasta untuk merealisasikan kebijakannya.

Inilah potret pengurusan negara dengan sistem kapitalisme. Apa saja yang menbawa keuntungan bagi korporasi, semua dilakukan. Konsep ekonomi pasar bebas yang memulai kapitalisme melahirkan kebijakan yang meningkatkan konsumsi, investasi, dan ekspor impor. Investasi dianggap baik selama memajukan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, negara hanya sekadar objek pasar industri kapitalistik.

*Visi Kemandirian*

Kemandirian adalah suatu kemampuan mengatur diri sendiri dan tidak bersandar pada pihak lain. Dari definisi ini, di aspek manakah Indonesia mandiri energi? Batu bara yang sebenarnya milik rakyat, nyatanya dikuasai segelintir korporasi. Kebijakan bagi-bagi rice cooker dan konversi kendaraan ke listrik bisakah kita katakan kebijakan mandiri? Tatkala itu, realisasi kebijakannya membutuhkan campur tangan pihak ketiga. Mengingat, Indonesia belum memiliki bargaining position di hadapan negara besar. Posisi tawar Indonesia hanyalah sebatas penyokong industri korporasi.

Untuk mewujudkan kemandirian hakiki, negara harus merevolusi industri dari industri konsumtif menjadi industri strategis, yaitu membangun industri alat-alat berat yang nantinya akan menopang industri lainnya untuk berkembang. Negara harus menjadi pengelola harta milik umum, semisal batu bara yang menjadi bahan bakar pembangkit listrik. Kepemilikan dan pengelolaan harta milik umum tidak boleh diserahkan kepada swasta/ asing.

Jadi, tidak ada ceritanya PLN ngos ngosan membeli batu bara ke swasta untuk menyuplai listrik ke rakyat. Tidak akan ada cerita negara bersaing dengan swasta dalam memenuhi pasokan energi kepada rakyat sebagaimana yang saat ini terjadi di sektor hulu dan hilir SDA Indonesia.

Revolusi industri ini hanya bisa terwujud jika pengelolaan SDA dikembalikan pada syariat Islam. Kemandirian energi hanya tercipta jika negara menerapkan politik ekonomi berasakan Islam. Hanya Islam yang dapat menandingi hegemoni kapitalisme sebab prestasi Islam mewujudkan negara mandiri, kuat, dan berdaulat sudah teruji dan terbukti. Wallahualam.

[britam1totoooo]

DPRD DKI sepakati KUA-PPAS APBD 2025 sebesar Rp91,1 Triliun

DPRD DKI Jakarta telah melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025.

"Besaran KUA-PPAS APBD 2025 disepakati sebesar Rp91,1 triliun yang terdiri dari rancangan awal Rp84,32 triliun dan penyesuaian alokasi belanja atas penambahan pendapatan transfer Rp6,8 triliun," kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat.

Berita lengkapnya : Klik disini

[siaptv]

Tiga Pimpinan DPRD Kota Batu Terpilih Akan Segera Dilantik

Kota Batu, Siap TV - Perkembangan Pelantikan pimpinan DPRD kota Batu yang baru akan segera dilantik pasca Hari Jadi Kota Batu Ke - 23. Pelantikan rencana dilaksanakan pada Jum'at lusa ( 18 Oktober 2024 ) pukul 15.00.

Hal ini disampaikan wakil ketua DPRD Kota Batu sementara Punjul Santoso saat ditemui awak media usai Rapat Paripurna Istimewa, Rabu ( 16 Oktober 2024 ).

" Hari Jum'at tanggal delapan belas saya masih mau akan dilantik jam tiga sore menjadi pimpinan dewan, pimpinan dewan akan diundang ", ungkap Punjul Santoso.

Ditambahkannya, setelah pimpinan dewan dilantik akan dilanjutkan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan ( AKD ) pada hari Senin 20 Oktober 2024. Kepada awak media Punjul Santoso mengatakan, " Insya Allah hari Senin pembentukan AKD, namun ini tentatif hari Senin saya belum bisa memastikan, saya harus melakukan lobi - lobi bersama ketua - ketua fraksi. Karena mulai kemarin, hari ini dan dua hari akan datang kami melakukan orientasi di hotel Savana dan itu tidak diperkenankan keluar, hari ini hanya izin ".

Sementara itu, pembahasan Kebijakan Umum APBD ( KUA ) - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ) dan RSPBD 2025 setelah pimpinan dewan dilantik. " KUA - PPAS dua ribu dua puluh lima kemarin belum clear, tinggal persetujuan DPRD dan Pemerintah. Berikutnya baru kita pembahasan RAPBD ".

Ketiga Pimpinan Dewan diantaranya M. Didik Subiyanto ( Ketua ), Punjul Santoso ( Wakil Ketua I ) dan Ludi Tanarto ( Wakil Ketua II ) akan dilantik langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang Roshihan Juhariah Rangkuti, S.H., M.H di Gedung DPRD kota Batu

[turisiancom]

TURISIAN.com - Menhub Budi Karya Sumadi mengungkapkan langkah konkret untuk meredakan kemacetan di kawasan Bandung Raya. Ia menyebutkan, kehadiran transportasi umum massal menjadi kunci dalam menuntaskan masalah lalu lintas di wilayah ini. Dimana sekarang,  kondisinya  semakin padat akibat dominasi kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor. Dalam Budi Karya pun menguraikan beberapa moda transportasi massal yang akan segera direalisasikan. Hal itu ia sampaikan saat berbicara di seminar nasional Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Seminar bertajuk "Arah Kebijakan Transportasi Nasional dan Penguatan Angkutan Umum Perkotaan di Indonesia"  ini digekar di Kampus ITB, Bandung, Senin, 14 Oktober 2024 lalu. BACA JUGA: Rencana Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Bandung Dilanjutkan Menurut Budi, Kereta Rel Listrik (KRL), Bus Rapid Transit (BRT), Light Rail Transit (LRT), hingga Autonomous Rail Transit (ART) masuk dalam daftar solusi macet. Yakni, dengan integrasi rute yang diharapkan mampu meredam lonjakan kemacetan. “Kementerian Perhubungan sudah menyelesaikan elektrifikasi jalur kereta dari Timur ke Barat, Cicalengka hingga Padalarang," kata Budi. "Insya Allah, KRL Commuter Line Bandung Raya akan mulai beroperasi tahun ini,” sambung Budi Karya dengan optimistis. Tak hanya itu, Kementerian Perhubungan juga merencanakan pengoperasian ART—kereta otonom tanpa rel konvensional—yang sebelumnya telah dihadirkan di Ibu Kota Nusantara (IKN). BACA JUGA: 7 Tips Libur Sekolah Menggunakan Kereta Api ART ini dirancang untuk melayani rute Utara-Selatan Bandung Raya, yang diharapkan mampu mengurai kepadatan di poros tersebut. "Biayanya relatif terjangkau, sehingga pendanaannya bisa di-share antara pemerintah pusat dan daerah," tambahnya. Selain dukungan dari pemerintah pusat, World Bank turut memberikan suntikan dana sebesar Rp1,3 triliun untuk memperkuat infrastruktur transportasi umum di Bandung Raya. Anggaran ini akan digunakan untuk mengembangkan moda transportasi ramah lingkungan. Seperti kendaraan listrik (EV), serta mempercepat realisasi proyek BRT dan KRL. BACA JUGA: Wisata Belanja Pasar Baru Trade Center Bandung Dikunjungi Gibran, Suasana Jadi Heboh Pentingnya transisi mode transportasi "Bantuan ini juga menjadi edukasi penting bagi warga Bandung tentang pentingnya transisi ke moda transportasi yang lebih bersih dan efisien," tutur Budi Karya. Sementara itu, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin yang hadir dalam acara tersebut menyoroti tantangan besar yang dihadapi kawasan aglomerasi Bandung Raya. Ia menekankan, pertumbuhan penduduk yang pesat berbanding terbalik dengan minat masyarakat menggunakan transportasi umum, yang saat ini hanya mencapai 10 persen. "Sebagian besar warga masih bergantung pada sepeda motor (60 persen) dan mobil pribadi (30 persen). Ini jadi PR besar kita bersama," ujarnya. Dengan berbagai upaya tersebut, harapannya, Bandung Raya akan segera bertransformasi menjadi kota yang lebih nyaman.  Dan tentu saja juga bebas dari jeratan kemacetan. ***