#InfoPolitik

[iriyanto]

TIMES Indonesia Pak SBY mungkin melihat ada yang keliru dan berusaha memberi masukan. Wajar sekali. Harusnya ditanggapi dengan apresiasi," ucapnya. Fadli lantas mengungkit ketika SBY menjabat sebagai Presiden dan mendapatkan kritikan dari Megawati Soekarnoputri selaku Presiden RI ke-5. Fadli merasa heran dengan Luhut yang berpesan agar SBY seperti Habibie. "Ketika Pak SBY presiden, Bu Mega mantan Presiden tapi masih aktif memimpin partai. Wajar juga memberi masukan bahkan kritik. Setiap orang ada style-nya sendiri," ujarnya. #fadli #habibie #fadlizon #sby #susilobambangyudhoyono #habibiequotes #luhut #politik #kabarpolitik #infopolitik (di Times Madura) https://www.instagram.com/p/CR5hKzZLsN-/?utm_medium=tumblr

[lovechristieblog-blog]

Cerita Dewasa Bidadari Tak Bersayap - Cerita Dewasa Bidadari Tak Bersayap (on Wattpad) https://my.w.tt/6u0yy60a5W Wine4D-Dua th. waktu lalu saya merupakan ketua organisasi remaja, hingga saya makin di kenal oleh beragam kelompok di lingkunganku. Kebetulan di lingkunganku banyak gadis remaja yang cantik-cantik. Termasuk juga pacarku yang saat ini adalah satu diantara gadis sebagai incaran anak-anak muda di lingkungan itu. Tak tahu mengapa dia ingin jadi pacarku. Sebenarnya saya suka pada sebagian gadis cantik terkecuali pacarku itu, namun saya berfikir 2 x bila saya melakukan perbuatan beberapa macam pastinya akan jadi bahan omongan di lingkunganku. Singkat narasi, saya tergoda oleh satu diantara anak tetangga orangtuaku, sebut saja Rhia (nama samaran). Walau sebenarnya saya telah merajut asmara dengan gadis yang tetanggaku. Kami bahkan juga telah bertunangan. Rhia yaitu seseorang mahasiswi. Ia memiliki body yang begitu menggoda, meskipun agak sedikit gemuk, namun ia memiliki bibir yang sexy serta memiliki payudara memiliki ukuran 36B.

[indonesia-24]

Sri Mulyani menjawab MPR yang minta Jokowi pecat dirinya karena anggaran dipotong

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Presiden Joko Widodo memberhentikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dari jabatannya. Ia menilai sebagai perwakilan pemerintah, bendahara negara itu tak menghargai lembaga yang dipimpinnya. Desakan agar Sri Mulyani mundur juga diutarakan oleh Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad karena Sri Mulyani kerap memotong anggaran MPR. Padahal jumlah pimpinan DPR RI saat ini sebanyak sepuluh orang, bertambah dari sebelumnya hanya empat orang. “Kami di MPR ini kan pimpinannya sepuluh orang, dulu cuma empat, kemudian sepuluh orang. Tapi anggaran MPR malah turun, turun terus,” kata Fadel, Selasa (30/11). Menanggapi pernyataan tersebut Menkeu Sri Mulyani angkat bicara. Ia mengaku tidak menghadiri rapat bersama MPR RI pada 27 Juli 2021 karena bersamaan dengan rapat internal Menkeu bersama Presiden yang harus dihadiri. Sehingga, kehadiran Sri Mulyani dalam rapat dengan MPR diwakili Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara. Kemudian, undangan rapat MPR RI dengan Menkeu pada 28 September 2021 juga tak dihadiri olehnya lantaran bentrok dengan rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Menkeu mengatakan rapat kerja dengan Banggar DPR kala itu membahas soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022. “Di mana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam akun instagramnya @smindrawati, Rabu (1/12). Sementara itu, mengenai anggaran MPR dipangkas pada 2021, Sri Mulyani melakukannya karena kebutuhan keuangan negara untuk penanganan pandemi virus corona. Tak hanya MPR, Menkeu menyebut pemerintah tak pandang bulu. Sebab, aturan pemerintah mengharuskan seluruh anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) harus dilakukan refocusing sebanyak empat kali. Mekanisme tersebut bertujuan untuk mengalokasikan dana yang seharusnya diterima K/L untuk membantu penanganan Covid-19 mulai dari klaim pasien, vaksinasi, dan pelaksanaan PPKM di berbagai daerah. “Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja, dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM Level 4,” ucap Menkeu. Di sisi lain, Sri Mulyani menegaskan anggaran untuk pimpinan DPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN. Read the full article

[indonesia-24]

Mahfud MD: Kedudukan MUI Kokoh, Tak Mudah Dibubarkan

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, kekuatan hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat kokoh. Sehingga, wacana pembubaran lembaga ini tak realistis dan sulit terwujud. "Merespon penangkapan tiga terduga teroris yang melibatkan oknum MUI, jangan berpikir bahwa MUI perlu dibubarkan. Itu semua provokasi yang bersumber dari khayalan, buka dari pemahaman atas petistiwa," kicau Mahfud MD melalui akun Twitter-nya @mohmahfudmd, Sabtu (20/11). Kedudukan MUI, lanjut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, sangat kokoh. Karena sudah disebut di dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Misalnya di dalam Undang-undang (UU) Nomor 33 Thn 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Pasal 1.7 dan Psl 7.c). Juga di Pasar 32 (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. "Posisi MUI kuat tak bisa sembarangan dibubarkan," ingatnya. Selain posisi hukum MUI, Mahfud juga mengingatkan, publik siapapun jangan memprovokasi dengan memgatakan bahwa pemerintah via Densus 88 Antiteror menyerang MUI. "Pun penangkapan oknum MUI sebagai terduga teroris janhan diartikan aparat menyerang wibawa MUI," imbaunya. Kata Mahfud, teroris bisa ditangkap di manapun. Baik di hutan, mall, rumah, gereja, masjid, dan tempat lainnya. "Kalau aparat diam dan terjadi sesuatu, nanti dituding kecolongan. Semuanya akan ada proses hukum dan pembuktian secara terbuka," pungkasnya. Sebelumnya, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap tiga terduga teroris di sejumlah wilayah di Kota Bekasi, Jawa Batat, Selasa (16/11). Salah satunya adalah anggota Komisi Fatwa MUI Ahmad Zain An-Najah yang disebut berperan dalam Jamaah Islamiyah. Usai penangkapan ini, isu pembubaran MUI pun mengemuka. Lembaga ini dituding sebagai sarang teroris. Sebelumnya, MUI menegaskan, penangkapan Ahmad Zain An-Najah tak ada kaitannya dengan lembaga ini. MUI juga langsung menonaktifkan status kepengurusan Ahmad Zain. "Dugaan keterlibatan yang bersangkutan dalam gerakan jaringan terorisme merupakan urusan pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan MUI," demikian keterangan dari MUI yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI KH. Miftachul Akhyar dan Sekjen Amirsyah Tambunan. Sementara Wakil Menteri Agama (Wamenag) KH. Zainut Tauhid Sa’adi menyatakan, isu pembubaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) amat berlebihan. "Saya kira hal itu terlalu berlebihan. Ibarat rumah ada tikusnya, masak rumahnya mau dibakar," tutur Zainut. Read the full article

[indonesia-24]

Politisi PDIP: Surya Paloh Sekadar Manuver Cari Simpati Pendukung Jokowi

Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan konstitusi sudah tegas menyatakan bahwa jabatan presiden hanya dua periode. Jika ada usulan penambahan masa jabatan, maka hal itu jelas akan melanggar konstitusi. Begitu tegas politisi PDI Perjuangan Deddy Yevri Hanteru Sitorus menanggapi pernyataan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang ingin Presiden Joko Widodo kembali memimpin untuk periode ketiga, jika tidak ada hambatan konstitusi. "Kalau tidak melanggar tentu UUD harus direvisi. Artinya kalau menurut UUD yang ada, maka 3 periode itu melanggar dong logikanya,” ujar Deddy saat berbincang dengan wartawan, Jumat (12/11). Anggota Komisi VI DPR RI ini berpandangan bahwa apa yang disampaikan Surya Paloh tersebut hanya gimmick untuk mencari perhatian para pendukung Presiden Jokowi. "Saya melihat ini sekadar manuver politik untuk meraih simpati pendukung Jokowi. Karena secara konstitusional tidak dimungkinkan, kecuali UUD diamandemen,” ucapnya. Menurutnya, saat ini yang terpenting adalah bagaimana agar pemerintahan berjalan dengan efektif dan meninggalkan warisan terbaik di masa jabatannya yang akan berakhir 2024 nanti. "Presiden Jokowi itu juga sudah tegas, keras berulang kali menolak gagasan presiden 3 periode, bahkan menyebutnya sebagai upaya menampar muka beliau. Jadi tolong dihargai sikap beliau yang sudah final,” tutupnya. Read the full article

[indonesia-24]

Luhut tak hadir, mediasi dengan Haris Azhar dan Fatia ditunda

Agenda mediasi antara Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dengan aktivis Haris Azhar dan Fatia Maulidia batal digelar hari ini. Hal itu didapat berdasarkan kepastian dari penyidik Polda Metro Jaya. “Sudah ketemu dengan penyidik dan ternyata oh ternyata acara hari ini ditunda oleh penyidik. ditunda utk waktu yang ditentukan,” kata Kuasa Hukum Haris dan Fatia, Pieter Ell di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (21/10). Pieter menjelaskan, pihaknya tidak tahu jika agenda mediasi dibatalkan. Sehingga tim kuasa hukum datang ke Polda Metro Jaya. Selain itu, pihak Luhut pun nampak tak hadir di Polda Metro Jaya. “Dengan alasan kedinasan, jadi alasan kedinasan dari penyidik. Sehingga acara atau rencana mediasi hari ini ditunda untuk waktu yang akan ditentukan oleh penyidik,” jelasnya. Di sisi lain, Pieter mengatakan, kliennya akan mengikuti proses mediasi sesuai ketentuan. “Saya tekankan inisiatif dari penyidik sesuai dengan Peraturan Kapolri nomor 8 dan juga TR dari Kapolri,” tandasnya. Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulida ke Polda Metro Jaya. Laporan ini terkait dengan dugaan penyebaran berita bohong. Laporan ini tertuang dalam normor STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, 22 September 2021. “(Yang dilaporkan) Haris Azhar sama Fatia,” kata Luhut Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (22/9). Laporan ini terkait adanya unggahan video berjudul ‘Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya’ yang diunggah di akun Youtube Haris Azhar. Di sana Haris melakukan wawancara bersama Fatia. Ada pun hal yang dibahas yakni hasil riset sejumlah organisasi termasuk KontraS tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi daerah blok Wabu di Intan Jaya, Papua. Luhut pun turut disebut dalam bahasan ini. Atas dasar itu, Luhut memutuskan membuat laporan polisi. Pasalnya, somasi yang dikirimkannya tidak ditanggapi. Baik Haris dan Fatia pun tidak kunjung meminta maaf. Read the full article