#Diskusi Pemecatan Presiden

[nusawartainfo]

Diskusi Pemecatan Presiden di UGM Berbuntut Teror, Eks Jubir KPK Buka Suara https://t.co/uaFD8LiIuG

Diskusi Pemecatan Presiden di UGM Berbuntut Teror, Eks Jubir KPK Buka Suarahttps://t.co/uaFD8LiIuG

— NUSAWARTA (@nusawartainfo) May 30, 2020

from Twitter https://twitter.com/nusawartainfo

[tipscantiksehat-blog-blog-blog]

Politikus PDIP TB Hasanuddin: Melengserkan Presiden Pilihan Rakyat Rasanya Seperti Mimpi Di Siang Bolong

Politikus PDIP TB Hasanuddin: Melengserkan Presiden Pilihan Rakyat Rasanya Seperti Mimpi Di Siang Bolong

Memakzulkan Presiden Joko Widodo bukan perkara mudah. Sekalipun isu itu terus dikembangkan kelompok tertentu, namun implementasinya tidak sederhana.

Politisi PDI Perjuangan TB Hasanuddin mengurai bahwa ada proses panjang yang harus dilalui untuk memakzulkan presiden. Langkah tersebut, katanya, tidaklah mudah.

“Tidak mudah menurunkan presiden pilihan rakyat. Proses pemakzulan presiden cukup…

[trenopiniid]

Kapan Penguasa Tidak Boleh Ditaati Dan Wajib Dimakzulkan? https://www.trenopini.com/2020/06/kapan-penguasa-tidak-boleh-ditaati-dan.html Wacana #PecatPresiden kembali menggema pasca peristiwa teror para akademisi yang akan mengisi Diskusi hukum bertajuk 'Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan' yang rencananya diselenggarakan oleh Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada atau UGM yang akhirnya diskusi virtual itupun batal digelar. Bagaimana prespektif Islam dalam hal Pemecatan Pimpinan Kekuasaan tersebut...? Nah...untuk mengetahuinya, siapkan secangkir kopi, sambil nyimak artikel yang ditulis oleh Gus Syam. Monggo... (di Trenopini Reborn) https://www.instagram.com/p/CA7T34RJTt-/?igshid=pgd2a1scoha9

[buynowinhere]

Diskusi ‘Pemecatan Presiden’ di UGM Berbuntut Teror ke Pengisi dan Panit...

[kabarmakkah]

Peserta Diskusi 'Pemecatan Presiden' di UGM Diancam Dibunuh Se Keluarga

via https://ift.tt/1nd3msZ

[rumahinjectssh]

Buku BIografi Habibie Ungkap Detail Pencopotan Prabowo Dan Perjelas ISU Pemecatan Prabowo - FROM RUMAHINJECT

WARTABALI.NET -  Kasus lama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali diungkit. Salah satunya soal isu SBY pecat Prabowo.

Peneliti Lembaga Survei Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas mengatakan, SBY merupakan salah satu jenderal yang merekomendasikan Prabowo dipecat sebagai Pangkostrad pada masa pemerintahan BJ Habibie. Isu pemecatan Prabowo dari dinas militer dibantah politisi Gerindra. Mereka menegaskan Prabowo tidak dipecat, melainkan diberhentikan dengan hormat. “Nggak pernah Pak SBY pecat Pak Prabowo,” ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon seraya menambahkan, isu lama ini sengaja dimunculkan oleh pihak-pihak yang tak ingin melihat SBY dan Prabowo bersatu. Klaim Gerindra berbeda dengan catatan Presiden ketiga RI BJ Habibie. Secara runut Habibie menggambarkan pertemuannya dengan Prabowo di Wisma Negara tanggal 22 Mei tahun 1998. Kisah pertemuan Bj Habibie dan Prabowo dituliskan dalam buku biografi Bj Habibie berjudul Detik Detik Yang Menentukan. Dalam buku tersebut dituliskan, Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto datang dengan dua kendaraan, salah satunya ditumpangi oleh pengawal. Anak begawan ekonomi Soemitro Djojohadikusumo itu ingin menanyakan jabatannya yang baru saja dicopot. Sebelum bertemu Habibie, Prabowo diperiksa secara ketat. Senjata yang dibawa juga dilucuti oleh pasukan pengawal presiden. [next] Alasan BJ Habibie Copot Prabowo Pencopotan Prabowo dilakukan karena adanya informasi pergerakan pasukan di bawah kendali Prabowo. Adalah Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto yang melaporkan hal tersebut. Tanpa berpikir panjang Habibie langsung mengambil keputusan. Setelah diberi izin masuk ke dalam ruangan, BJ Habibie dan Prabowo yang memang dikenal akrab kala itu, saling peluk dan mencium pipi. [ads-post] Selanjutnya, terjadi dialog dalam bahasa Inggris, sebelum akhirnya Prabowo berbicara dengan suara lantang. “Ini penghinaan bagi keluarga saya dan keluarga mertua saya Presiden Soeharto. Anda telah memecat saya sebagai Pangkostrad,” tegas Prabowo dikutip dalam buku Prabowo: Ksatria Pengawal Macan Asia karya Femi Adi Soempeno dan Firlana Laksitasari. “Anda tidak dipecat, tapi jabatan Anda diganti,” jawab Habibie. Prabowo kemudian bertanya mengapa jabatannya diganti. Habibie lantas menjelaskan bahwa dia menerima laporan dari Pangab bahwa ada gerakan pasukan Kostrad menuju Jakarta, Kuningan, dan Istana Negara. Prabowo kemudian menjawab bahwa dia mengerahkan pasukan untuk mengamankan presiden. Mendengar jawaban itu, Habibie pun berkata bahwa pengawalan Presiden merupakan tugas Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres, bukan Kostrad. “Itu adalah tugas Pasukan Pengamanan Presiden yang bertanggung jawab langsung pada Pangab dan bukan tugas Anda,” jawab Habibie. “Presiden apa Anda? Anda naif? jawab Prabowo dengan nada marah. “Masa bodoh, saya Presiden dan harus membereskan keadaan bangsa dan negara yang sangat memprihatinkan,” jawab Habibie. “Atas nama ayah saya, Prof Soemitro Djojohadikusumo dan ayah mertua saya Presiden Soeharto, saya minta Anda memberikan saya tiga bulan untuk tetap menguasai pasukan Kostrad,” kata Prabowo. Habibie menjawab dengan nada tegas, “Tidak! Sampai matahari terbenam anda sudah harus menyerahkan semua pasukan kepada Pangkostrad yang baru. Saya bersedia mengangkat Anda menjadi duta besar di mana saja,” tegas Habibie. “Yang saya kehendaki adalah pasukan saya!” jawab Prabowo. “Ini tidak mungkin, Prabowo,” tegas Habibie. Ketika perdebatan masih berlangsung seru, Habibie kemudian menuturkan bahwa Letjen Sintong Panjaitan masuk sembari menyatakan kepada Prabowo bahwa waktu pertemuan sudah habis. “Jenderal, Bapak Presiden tidak punya waktu banyak dan harap segera meninggalkan ruangan,” kata Letjen Sintong Panjaitan yang saat itu menjabat sebagai penasihat militer presiden. Setelah dipecat dari jabatan Pangkostrad, Prabowo menempati posisi baru sebagai Komandan Sekolah Staf Komando (Dansesko) ABRI menggantikan Letjen Arie J Kumaat. Prabowo mengisahkan serah terima jabatan dilakukan secara sederhana dan tertutup. “Belum pernah ada perwira tinggi dipermalukan institusinya, seperti yang saya alami,” kata Prabowo. Selanjutnya, Prabowo harus menjalani sidang Dewan Kehormatan Perwira. Prabowo disinyalir terlibat dalam penculikan aktivis saat masih menjabat sebagai Danjen Kopassus. Sebanyak 15 Perwira tinggi bintang tiga dan empat mengusulkan ke Pangab agar Prabowo dipecat. Salah satu jenderal yang mengusulkan Prabowo dipecat yakni Letjen Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah peristiwa itu, Prabowo meninggalkan Indonesia dan tinggal sementara waktu di Yordania. [next] SMRC Tak Yakin Prabowo dan SBY Koalisi Peneliti Lembaga Survei Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas  menilai pertemuan Prabowo dan SBY di Cikeas beberapa waktu lalu bukan membahas koalisi Pilpres 2019. Pertemuan tersebut lebih pada untuk menunjukkan kesolidan di luar pemerintahan. “Saya melihat pertemuan di Cikeas bukan koalisi tapi pemahaman agenda bersama saja tahun 2019 membangun bersama, mereka ini bagian kelompok di luar pemerintahan,” ucap Sirojudin Abbas dalam diskusi di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta, Minggu (30/7/2017). Sirojudin mengatakan SBY tidak akan mendukung Prabowo sebagai salah satu Capres pada Pilpres 2019. Sebab, SBY salah satu jenderal yang ikut menandatangani surat Dewan Kehormatan Perwira yang memecat Prabowo Subianto. “SBY salah satu jenderal yang merekomendasikan Prabowo dipecat. Posisi pandangan itu, mana mungkin SBY merekomendasikan atau mendukung jenderal yang akan dipecatnya,” ucap Abbas. Demokrat Bantah SBY Pecat Prabowo Menanggapi pernyataan Sirojudin , Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto menyatakan bahwa SBY tidak pernah memberi rekomendasi agar Prabowo dipecat dari dinas militer. Agus menegaskan informasi yang disampaikan Sirajudin tidak valid dan diragukan keabsahannya. “Itu kabar tidak valid. Silahkan ditelusur kembali karena sepengetahuan saya tidak pernah terjadi. Kapan itu, waktu SBY masih menjaga presiden?,” tegas Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI itu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/8). Agus menambahkan, ketika Prabowo masih berkarier di militer, SBY belum menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Maka dari itu, Agus meminta kepada pemberi informasi tersebut untuk mengklarifikasi. Agus memastikan tidak ada permasalahan antara SBY dengan Prabowo. Salah satu bukti bahwa kabar tersebut tidak benar adalah adanya pertemuan antara SBY dengan Prabowo beberapa waktu lalu. Bahkan, menurut Agus pertemuan petinggi Partai Demokrat dan Gerindra itu berlangsung hangat dan tidak ada rasa canggung. “Situasi pertemuan itu membuktikan bahwa keduanya tidak ada masalah,” tandas Agus. [error title="SUMBER BERITA" icon="exclamation-triangle"] Sumber Berita : PJST Judul Asli : [/error]

Terima Kasih Telah Menggunakan Dan Menyebarkan Kembali Berita Dari Wartabali-Media Informasi Kita Yang Senantiasa Dan Selalu Terbuka Untuk Umum - Bookmark Wartabali.net Dan Dukung Terus Perkembangan Kami - Wartabali-Media Informasi Kita 

from Media Informasi Kita http://www.wartabali.net/2017/08/buku-biografi-habibie-ungkap-detail.html

[nusawartainfo]

Guru Besar UII Diteror Gara-Gara Diskusi Pemecatan Presiden, Refly Harun: yang Gak Boleh Maksa Mundur https://t.co/8idIR8bwt3

Guru Besar UII Diteror Gara-Gara Diskusi Pemecatan Presiden, Refly Harun: yang Gak Boleh Maksa Mundurhttps://t.co/8idIR8bwt3

— NUSAWARTA (@nusawartainfo) May 31, 2020

from Twitter https://twitter.com/nusawartainfo

[tipscantiksehat-blog-blog-blog]

Diminta Sikapi Teror Ke Panitia Diskusi UGM, Ali Rif'an: Jokowi Harus Belajar Dari AS, Persoalan Kecil Bisa Jadi Besar

Diminta Sikapi Teror Ke Panitia Diskusi UGM, Ali Rif’an: Jokowi Harus Belajar Dari AS, Persoalan Kecil Bisa Jadi Besar

Dalam situasi krisis yang diakibatkan oleh pandemik virus corona baru (Covid-19), pemerintahan Joko Widodo diminta hati-hati dalam melihat setiap isu yang berkembang di masyarakat.

Analis Politik yang juga Direktur Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an mengatakan, Jokowi harus segera menyikapi insiden intimidasi terhadap panitia dan narasumber dalam diskusi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM)

[ayojalanterus]

Liputan TEMPO: "Kampus Kini Berubah Jadi Sarang Para Centeng Rezim Yang Berkuasa"

Belenggu di Kampus Kita

Kampus, yang seharusnya menjadi arena dialektika bagi civitas akademika, kini berubah menjadi sarang para centeng pemerintah.

Apa yang terjadi jika ada forum diskusi kampus ataupun pernyataan lembaga kemahasiswaan yang mengkritik pemerintah? Acaranya dibubarkan rektor, pembuat kritiknya diperiksa, dirisak, atau akun media sosialnya diretas. Pilihan konsekuensi itu telah menjadi kenyataan pahit bagi banyak universitas di Tanah Air. Kampus, yang seharusnya menjadi arena dialektika bagi civitas academica, kini berubah menjadi sarang para centeng rezim yang sedang berkuasa.

Contoh terbaru adalah reaksi berlebihan pihak rektorat terhadap unggahan akun Instagram Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang mengkritik Presiden Joko Widodo. Tak cukup memanggil dan meminta penjelasan, petinggi kampus juga mendesak pengurus BEM menghapus unggahan berupa meme dengan tulisan Presiden sebagai “The King of Lip Service” alias raja omong kosong.

Upaya mengintervensi kebebasan mahasiswa menyampaikan kritik jelas merupakan langkah yang kebablasan. Alasan BEM UI melanggar aturan dan menghina simbol negara juga tidak masuk akal, baik dari sisi hukum maupun logika demokrasi. Meme yang dibuat itu sepenuhnya datang dari pemikiran kritis para mahasiswa atas situasi politik yang sedang terjadi di era pemerintahan Jokowi. Apalagi konstitusi menyebutkan bahwa simbol negara adalah bendera Merah Putih, bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Presiden tidak termasuk di antaranya.

Pembungkaman terhadap civitas academica di UI menambah panjang daftar campur tangan otoritas kampus terhadap beragam kegiatan mahasiswa untuk berekspresi. Pada September 2019, misalnya, Forum Rektor Indonesia meminta mahasiswa seluruh Indonesia tidak turun ke jalan menolak sejumlah rancangan undang-undang yang dianggap bermasalah.

Pernyataan itu muncul setelah para rektor bertemu dengan Jokowi di Istana Negara. Penegasan itu diperkuat oleh pernyataan dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kala itu, yang meminta mahasiswa menyampaikan aspirasi dengan berdiskusi, bukan berdemonstrasi. Aksi para mahasiswa tersebut malah dituduh sebagai salah satu upaya untuk menggulingkan pemerintah. Perilaku ini menegaskan bahwa pimpinan kampus tak ubahnya corong pemerintah.

Rendahnya kesadaran akan perbedaan pendapat juga membuat mahasiswa dan dosen ditekan banyak pihak. Mereka adalah para kelompok pendukung dan aparat yang semata-mata memakai “kacamata kuda” membela segala rupa tindakan pemerintah. Contoh paling dekat adalah pembatalan diskusi publik berjudul “Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada Juli 2020. 

Penyelenggara dan pemateri diskusi diteror dan dirisak di media sosial. Perangkat seluler dan aplikasi percakapan mereka diretas. Peristiwa yang sama juga dialami pengurus BEM UI. Sampai sekarang, penegak hukum tak pernah berhasil mengungkap seorang pun pelaku di balik teror ini. Padahal Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi dengan nyata menjamin kebebasan kampus menggelar mimbar akademik dan memiliki otonomi keilmuan.

Wajar bila situasi saluran berekspresi dan menyampaikan aspirasi di kampus saat ini mirip dengan pembungkaman di era Orde Baru. Kampus tak ubahnya pabrik yang hanya mencetak para tenaga kerja. Tak ada kesempatan untuk memperluas dialektika terhadap kehidupan bernegara. Setiap ruang berbicara diawasi dan terasa semakin sempit. Kabar suram bagi demokrasi kita.(*)

*Sumber: Koran TEMPO edisi 29 Juni 2021

from Konten Islam https://ift.tt/3yhd9cL via IFTTT source https://www.ayojalanterus.com/2021/06/liputan-tempo-kampus-kini-berubah-jadi.html

[tipscantiksehat-blog-blog-blog]

Diskusi UGM Penuh Teror, Demokrat: Mana Aktivis HAM yang Dulu Kritik SBY?

Diskusi UGM Penuh Teror, Demokrat: Mana Aktivis HAM yang Dulu Kritik SBY?

Politikus Partai Demokrat Jansen Sitindaon mempertanyakan keberadaan para aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dan aktivis pro demokrasi yang saat ini telah bergabung di pemerintahan.

Ia menyinggung hal tersebut ketika membahas adanya teror yang diterima panitia diskusi Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (FH UGM) Yogyakarta.

“Kok bisa hal seperti ini terjadi…

[tipscantiksehat-blog-blog-blog]

Menteri Nadiem Diminta Bersuara Soal Teror Pada Mahasiswa UGM dan Harus Jamin Kebebasan Mimbar Akademik

Menteri Nadiem Diminta Bersuara Soal Teror Pada Mahasiswa UGM dan Harus Jamin Kebebasan Mimbar Akademik

Aksi intimidasi terhadap panitia dan narasumber diskusi Mahasiswa Hukum di Universitas Gadjah Mada (UGM) harus mendapat perhatian dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

Ketua Ikatan Alumni Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) Muhtar Said menyatakan, diskusi bertema “Persoalan pemecatan presiden di tengah pandemik ditinjau dari Sistem ketatanegaraan” masih dalam…

[tipscantiksehat-blog-blog-blog]

Diskusi Mahasiswa UGM Dituding Makar, Fira Mubayyinah: Impeachment 'Halal' Didiskusikan Di Ruang Akademik

Diskusi Mahasiswa UGM Dituding Makar, Fira Mubayyinah: Impeachment ‘Halal’ Didiskusikan Di Ruang Akademik

Impeachment atau pemakzulan adalah sebuah tema yang biasa dilakukan dalam sebuah diskusi di ruang akademik. Sehingga teror dan ancaman yang diterima mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) yang tergabung dalam Constitutional Law Society (CLS) tidak perlu terjadi.

“Tema impeachment adalah tema yang biasa dalam kajian hukum tatanegara. Diskusi di ruang akademik adalah suatu…

[tipscantiksehat-blog-blog-blog]

Komnas HAM Kecam Teror Terhadap Jurnalis dan Panitia Diskusi CLS UGM

Komnas HAM Kecam Teror Terhadap Jurnalis dan Panitia Diskusi CLS UGM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengecam adanya teror kepada panitia dan narasumber diskusi yang diinisiasi oleh Constitutional Law Society (CLS) atau Komunitas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM).

Komnas HAM juga mengecam teror kepada jurnalis yang memberitakan agenda presiden serta kriminalisasi kritik terhadap kebijakan negara.

“(Komnas HAM) mengecam keras…

[tipscantiksehat-blog-blog-blog]

Ramai-ramai Mengutuk Kebebasan Akademik yang Mulai Tergerus

Ramai-ramai Mengutuk Kebebasan Akademik yang Mulai Tergerus

Sebuah diskusi bertema pemecatan Presidenyang digagas Komunitas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), dan seharusnya terselenggara pada Jumat (29/5/2020), batal karena alasan keamanan. Panitia penyelenggara dan calon pembicara mendapat intimidasi dari banyak pihak. Berbagai organisasi dosen mengutuk keras intimidasi tersebut karena bertentangan dengan asas-asas kebebasan…