#Disdukcapil Kota Tangsel

[tangerangraya]

Gelar Forum Digitalisasi Kependudukan, Disdukcapil Tangsel Sambut Aspirasi Masyarakat

Tangerang Selatan – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang Selatan menggelar Forum Konsultasi Publik yang berlangsung di Pranaya Serpong pada hari Rabu, 30 Oktober 2024. Kepala Disdukcapil Kota Tangsel, Dedi Budiawan, yang akrab disapa Debu, mengatakan bahwa forum ini bukan sekedar sosialisasi, melainkan upaya untuk mendapatkan saran dari berbagai pihak terkait. “Ini…

[kabartangsel]

Pilar Saga Ichsan Targetkan Gedung Bapenda dan Disdukcapil Tangsel Rampung Tahun Ini

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) menargetkan pembangunan Gedung Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dapat selesai di akhir tahun 2024. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan saat meninjau pembangunan Gedung Bapenda, Disdukcapil hingga Gedung Parkir di Kawasan Cilenggang, Serpong, pada…

[radarbanten]

Disdukcapil Kota Tangsel Siap Jalankan Program SIAK

Disdukcapil Kota Tangsel Siap Jalankan Program SIAK

TANGSEL, RADARBANTEN.CO.ID-Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang Selatan sudah siap menjalankan peogram Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). SIAK merupakan program dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan seluruh pendataan kependudukan terintegrasi dalam sistem digital. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang…

[bidiktangsel]

Apa Benar Anjungan Mandiri DISDUKCAPIL Kota Tangsel Yang Pertama di Indonesia ? .. Baca deeeh ; https://bidiktangsel.com/2020/02/walikota-tangsel-resmikan-anjungan-dukcapil-mandiri-pertama-di-indonesia.html .. #Tangsel #SeputarTangsel #tangselupdate #TangerangSelatan #bidiktangsel https://www.instagram.com/p/B85vb2-pPSs/?igshid=10b9nvua0xhod

[dailymailcoid]

FOTO: Pemerintah Tangsel Buatkan KIA untuk Anak-Anak Penderita Spina Bifida

FOTO: Pemerintah Tangsel Buatkan KIA untuk Anak-Anak Penderita Spina Bifida

Seorang anak penderita Spina Bifida melakukan pemotretan pembuatan kartu identitas anak (KIA) di Lapangan Skadron 21 Sena Penerbad, Tangerang Selatan, Banten (25/11/2019). Spina Bifida kelainan pada tubuh janin akibat pembentukan saraf tulang belakang yang tidak sempurna. (merdeka.com/Arie Basuki)

Petugas Disdukcapil Kota Tangerang Selatan melakukan pemotretan kartu identitas anak (KIA) untuk…

[salmanania]

Buat daftar sekolah, ratusan orang tua geruduk Disdukcapil Tangsel

Salma Nania Buat daftar sekolah, ratusan orang tua geruduk Disdukcapil Tangsel Artikel Baru Nih Artikel Tentang Buat daftar sekolah, ratusan orang tua geruduk Disdukcapil Tangsel Pencarian Artikel Tentang Berita Buat daftar sekolah, ratusan orang tua geruduk Disdukcapil Tangsel Silahkan Cari Dalam Database Kami, Pada Kolom Pencarian Tersedia. Jika Tidak Menemukan Apa Yang Anda Cari, Kemungkinan Artikel Sudah Tidak Dalam Database Kami. Judul Informasi Artikel : Buat daftar sekolah, ratusan orang tua geruduk Disdukcapil Tangsel

Tak sedikit warga mengaku kesal dengan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Tangsel dengan menerapkan sistem zonasi pada PPDB kali ini. http://www.unikbaca.com

[bisnisjakarta]

KIA Baru Tercapai 866, Disdukcapil Kerjasama Beri Diskon Bagi Pemegang KIA TANGSEL (Bisnis Jakarta) - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) hingga kini mencatat baru 866 anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).

[tangerangraya]

Terbentur Aturan, KPU Tangsel: Soal Data Orang Meninggal, Akte Kematian Jadi Problem

Tangerang Selatan – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) saat ini sedang melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) di 3.820 tempat pemungutan suara (TPS). Ketua KPU Kota Tangsel, Taufik MZ menerangkan, terkait data yang meninggal akan dicoret ketika coklit. Menurutnya, ketika data yang sudah meninggal muncul lagi itu karena Kemendagri ataupun Disdukcapil Kota Tangsel…

[suarajakartaco]

Disdukcapil Tangsel: Mulai 9 Juli, Bikin E-KTP Bisa Sehari Jadi, Ini Caranya

Disdukcapil Tangsel: Mulai 9 Juli, Bikin E-KTP Bisa Sehari Jadi, Ini Caranya

SuaraJakarta.co, TANGSEL – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang Selatan mengumumkan, mulai Senin, 9 Juli 2018, untuk pengajuan E-KTP sudah bisa diakses online.

Untuk pembuatan KTP Elektronik, bisa sehari jadi. Bukan hanya itu, di dalam web yang disediakan Disdukcapil Kota Tangsel, bisa melayani semua keperluan warga. Seperti membuat akta kelahiran, akta kematian, dan…

[kodamjaya]

Pelda Agus Supriyadi Kawal Disdukcapil Tangsel Data Penduduk KTP Non Permanen

Untuk menciptakan keamanan Pelda Agus Supriyadi Baninsa Koramil 19/Pondok Aren mengawal Petugas Disdukcapil untuk mendata jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan Disdukcapil Kota Tangerang mendata para pendatang yang bertempat tinggal di Kota Tangsel. Pendataan di lakukan melalui Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang di lakukan di Kelurahan Pondok Betung Kecamatan Pondok Aren Kota Tangsel,…

[radarbanten]

Disdukcapil Tangsel Rajin Operasi Yustisi 

PONDOKAREN – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangsel menyiapkan cardreader. Tujuannya untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan masyarakat.

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Heru Sudarmanto mengatakan, saat ini pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih manual. Misal untuk merekam data, masyarakat diminta fotokopi KTP tersebut.

”Nanti akan…

[harianpublik-blog]

Wajah Warga Lesu Karena e-KTP-nya Tak Kunjung Jadi

Wajah Warga Lesu Karena e-KTP-nya Tak Kunjung Jadi

Harianpublik.com – Kasus korupsi proyek e-KTP, berdampak buruk bagi masyarakat. Sebab, lantaran kasus ini, blangko e-KTP kurang, bahkan, masih ada yang kosong. Bukan hanya di Jakarta. Padahal, Kementerian Dalam Negeri sudah mencetak dan mendistribusikannya.

Menjelang siang, suasa­na pelayanan kependudukandi Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan ramai. Belasan warga duduk santai di kursi. Mereka menunggu antrean yang cukup panjang. Tak lama ke­mudian, seorang wanita dengan antusias menuju ke meja petugas saat tahu nomor urut yang dipe­gangnya dipanggil.

Namun, sesaat kemudian, wa­jahnya berubah lesu. “Ya, belum ada juga blangko e-KTP-nya,” keluh Noni, Kamis (8/6).

Proses perekaman e-KTP di Tangerang Selatan dipusatkan di masing-masing Kecamatan. Kecamatan Pamulang sendiri membawahi 8 kelurahan. Antara lain, Pondok Benda, Benda Baru, Bambu Apus, Kedaung, Pamulang Barat, Pamulang Timur, Pondok Cabe Udik dan Pondok Cabe Ilir.

Berdasarkan pengamatan, pembuatan administrasi kepen­dudukan seperti pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan e-KTP menempati gedung baru yang tidak bersebelahan dengan kan­tor Camat Pamulang. Gedung satu lantai itu masing kinclong karena baru sebulan digunakan.

Masuk lebih dalam, terdapat beberapa kursi untuk tempat tunggu masyarakat. Di bagian depan tersedia meja panjang lengkap dengan kursi untuk petugasdan masyarakat. Dii dinding terdapat tulisan “Pelayanan Kependudukan Kecamatan Pamulang”.

Noni mengaku sangat membutuhkan e-KTP untuk memudahkan mengurus keperluan administrasi. Sebab, tidak semua instansi atau lembaga mau men­erima surat keterangan (Suket) sebagai pengganti e-KTP.

“Harus ngotot dulu sama petu­gas, baru mereka mau menerima Suket,” keluhnya.

Staf pelayanan Kependudukan Kecamatan Pamulang Eko Mulyono mengungkapkan, blangko e-KTP di Kecamatan Pamulang sudah kosong sejak September 2016. “Hingga saat ini, lebih dari 65 ribu warga yang belum menerima e-KTP,” ujar Eko, kemarin.

Kendati blangko kosong, kata Eko, setiap hari ada lebih dari 300 orang melakukan pereka­man e-KTP, yang baru maupun ingin pindah alamat. “Mereka hanya diberi Suket yang berlaku enam bulan,” ucapnya.

Ia berharap, dalam waktu dekat, blangko e-KTP telah tersedia. Sebab, Eko kasihan kepada warga yang sudah berbulan-bulan menunggu blangko e-KTP. Tapi, dia berharap, warga tidak ter­ganggu dalam mengurus hal-hal yang berbau administrasi meski hanya menggunakan Suket.

Selain itu, dia menghimbau kepada seluruh warga yang telah memiliki e-KTP, tidak perlu mengurus perpanjangan identitas lagi. Sebab, masa berlaku identi­tas tersebut seumur hidup. “Jadi, tidak perlu diperbarui setiap lima tahun,” tandas Eko.

Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangsel, Heru Sudarmanto mengaku sudah menerima 10 ribu keping blang­ko e-KTP dari Kemendagri. Namun, jumlah tersebut be­lum bisa memenuhi kebutuhan warga. “Total ada 97.733 warga sudah melakukan perekaman data identitas,” ujar Heru.

Menurut Heru, 10 ribu blangko yang baru didapat dari Kemendagri itu akan langsung dilakukan pencetakan e-KTP secara bertahap. “Nanti cetaknya hanya seribu per hari. Itu pun bagi warga yang sudah melaku­kan perekaman identitas sejak bulan lalu,” ujarnya.

Setelah dilakukan verifikasi data lagi, kata dia, pihaknya akan kembali mengajukan permintaan blangko kepada Kemendagri. “Soalnya kebutuhan e-KTP un­tuk warga Tangsel masih banyak yang kurang,” tandasnya.

Bagaimana dengan di Depok, Jawa Barat? Komaruddin, staf Pelayanan Pembuatan e-KTP Kelurahan Pondok Petir, Bojongsari, Depok, Jawa Barat mengatakan, sejak awal Mei blangko e-KTP dari Dukcapil, Depok sudah turun ke kelurahan.

“Kami sudah terima 1.000 blangko dan langsung dicetak bagi yang belum menerima e-KTP sejak Januari 2017,” ujar Komaruddin.

Menurut Komaruddin, seluruh warga Pondok Petir yang sebe­lumnya menerima Suket telah diganti semua dengan e-KTP. Untuk mencetak e-KTP itu, dia mengaku harus lembur kerja agar semua warga mendapat kartu identitas baru tersebut.

“Selama sebulan ini, kami harus masuk kerja Sabtu dan Minggu demi mengganti Suket dengan e-KTP,” tuturnya.

Namun demikian, lanjut Komaruddin, bagi warga yang baru merekam e-KTP pertama kali, harus tetap bersabar karena pemerintah pusat lebih mengu­tamakan warga pindah alamat. “Waktu tunggunya bisa dua sampai tiga bulan,” sebutnya.

Terpisah, Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok, Jaka Susanta mengaku telah menerima 40 ribu blangko e-KTP dari Kemendagri. Penerimaan blangko e-KTP secara bertahap sejak April 2017.

“Distribusi e-KTP memang sempat terkendala karena pe­merintah pusat gagal melakukan lelang blangko pada akhir 2016 dan awal 2017,” ujar Jaka.

Menurut Jaka, pada April 2017, pengadaan blangko e-KTP berhasil dilelang sebanyak 7 juta keping. Jumlah blangko yang diajukan Pemerintah Kota Depok sebanyak 40 ribu ke­ping. “Jumlah tersebut hampir sesuai dengan total warga yang mengajukan pembuatan e-KTP, baik perekaman baru, rusak, hilang dan mengganti alamat di Depok,” sebutnya.

Kemendagri, lanjut Jaka, be­lum bisa memenuhi permintaan blangko yang diajukan Depok, karena jumlahnya terbatas. Pasalnya, blangko yang telah dicetak saat ini didistribusikan ke seluruh kota dan kabupaten se-Indonesia. “Depok termasuk yang mendapatkan alokasi blangko cukup banyak saat ini dibandingkan kota lainnya di Indonesia,” tandasnya.

Jaka menambahkan, blangko diprioritaskan bagi warga yang telah melakukan perekaman sejak Oktober 2016. Sementara, total ada 51 ribu warga yang telah melakukan perekaman baru e-KTP.

“Bagi yang rusak dan hilang ingin diganti, diminta bersabar. Kami prioritaskan yang baru melakukan perekaman,” pungkasnya.

Latar Belakang Kementerian Dalam Negeri Targetkan Masalah e-KTP Selesai Oktober 2017

Kelangkaan blangko e-KTP mulai terjadi sejak September 2016. Kelangkaan ini akibat kasuskorupsi e-KTP yang menyeret sejumlah nama pejabat Kementerian Dalam Negeri.

Tercatat ada dua pejabat Kemendagri terseret kasus yang diduga merugikan negara Rp 2,3 triliun itu. Mereka adalah,bekas Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Irman, dan bekas Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sugiharto.

Untuk menutupi kekurangan blangko e-KTP, Kemendagri sempat melakukan lelang 8 jutablangko akhir tahun 2016, namun gagal karena tidak ada perusahaan yang memenuhi syarat.

Selanjutnya, Kemendagri kembali melakukan lelang pada Februari 2017. Namun, lelang tersebut kembali gagal dengan alasansama, yaitu tidak ada peru­sahaan yang memenuhi syarat.

Sebulan kemudian, kembali dilakukan lelang dan akhirnya ada pemenang. Lelang e-KTP tahap kedua ini, dianggarakan sebesar Rp 367 miliar dan dana alokasi khusus nonfisik khusus kependudukan sebesar Rp 750 miliar.

Dengan anggaran tersebut, pe­merintah ditargetkan mencetak 25,9 juta keping blangko e-KTP. Selanjutnya, pada April 2017, blangko e-KTP mulai didistri­busikan ke seluruh daerah.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh meminta warga yang belum memiliki e-KTP untuk aktif mengecek ketersediaan blangko di daerahnya masing-masing. Menurutnya, sisa di Gudang Dirjen Dukcapil ada 1.321.500 keping blangko e-KTP. “Pembagian tahap pertama diprioritaskan bagi yang kartu­nya sudah siap cetak atau print ready record,” kata Zudan.

Menurut Zudan, warga dalam daftar antrean prioritas untuk mendapat e-KTP, adalah mereka yang telah merekam data kepen­dudukan sebelum 16 Desember 2016. “Mereka dapat langsung melihat ketersediaan blangko ke Dinas Dukcapil atau melalui sam­bungan telepon ke masing-masing kabupaten atau kota,” sarannya.

Zudan menargetkan, pereka­man di daerah-daerah tersebut dapat selesai akhir tahun ini. Menurut data yang dimiliki Kemendagri, ada 97,2 persen warga yang telah melakukan perekaman data kependudukan sampai saat ini.

“Pada 2018 akan berlangsung pilkada seretak di 171 daerah. Kami harus rapikan data kepen­dudukan. Pekerjaan besar adalah menyelesaikan perekaman yang kurang dari 2,48 persen. Kami sudah selesaikan 97,2 persen, tinggal sedikit lagi,” ujarnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya menargetkan distribusi e-KTP selesai pada Oktober 2017. Saat ini, pemerintah telah menyedia­kan 7,8 juta lebih blangko untuk 4,8 juta penduduk yang telah melakukan perekaman data, dan 3 juta blangko tersisa diguna­kan untuk cadangan. “Bila ada penduduk yang pindah rumah atau e-KTP-nya rusak, bisa menggunakan blangko cadangan tersebut,” ujar Tjahjo. Sumber: Rmol Sumber : Source link

[bisnisjakarta]

Minim Dana, OYK di Tangsel Dikurangi TANGSEL (Bisnis Jakarta) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mendadak memangkas durasi merazia dokumen resmi milik warga negara.

[bisnisjakarta]

Data WNA, Disdukcapil Sisir Sekolah Internasional

Data WNA, Disdukcapil Sisir Sekolah Internasional

TANGSEL (Bisnis Jakarta)– Untuk mendata warga negara asing yang ada di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat menyisir sejumlah sekolah internasional yang mempekerjakan tenaga kerja asing. Pendataan dimulai di wilayah Pondok Aren. Di lokasi, ada dua sekolah berstandar internasional, yakni Global International School Bintaro dan Jakarta…

[radarbanten]

Pemkot Tangsel Awasi Penduduk di Wilayah Perbatasan

Pemkot Tangsel Awasi Penduduk di Wilayah Perbatasan

SETU – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangsel kembali lakukan operasi yustisi, Senin (14/8). Operasi dilakukan di Jalan Tekno Widya, Setu. Dalam kegiatan ini, sebanyak 96 orang tidak membawa kartu identitas KTP-el.

Kepala Bidang Kependudukan Disdukcapil Kota Tangsel, Heru Sudarmanto mengatakan, operasi ini merupakan salah satu program yang terus dilakukan. Menyasar…

[bisnisjakarta]

Sepuluh Ribu Blangko E-KTP di Tangsel masih Kurang

Sepuluh Ribu Blangko E-KTP di Tangsel masih Kurang

BJ Online TANGSEL – Meski sudah menerima 10.000 keping blangko e-KTP dari Kemendagri, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)  Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengaku belum bisa memenuhi   kebutuhan warga untuk memiliki e-KTP.

Pasalnya hingga April 2017 ini tercatat lebih dari 97 ribu warga Tangsel yang telah mengajukan pembuatan e-KTP. “Total ada 97.733 warga sudah  melakukan…