#Direktorat Jenderal Perbendaharaan

[hargo-news]

DJPb Paparkan Kinerja APBN di Provinsi Gorontalo hingga Februari 2024

Hargo.co.id, GORONTALO – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Gorontalo mencatat, kinerja APBN sampai dengan Februari 2024 pada sisi pendapatan negara mencapai Rp 199,4 Miliar atau terealisasi 24,59 persen dari target. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, Adnan Wimbyarto mengatakan, capaian tersebut naik 53,37 persen (yoy) dengan rincian penerimaan perpajakan sebesar Rp 117,4…

[robertadhiksp]

Buku Baru: “Transformasi ‘Core System’ Perbendaharaan – Kisah di Balik SPAN, SAKTI, dan MPN”

Buku ini menceritakan kisah di balik pengembangan aplikasi teknologi digital yang terkait dengan Keuangan Negara mulai dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara atau SPAN, Modul Penerimaan Negara atau MPN, sampai SAKTI, mulai dari perjalanan reformasi keuangan negara, perjalanan pengembangan sistem hingga saat ini, sampai dengan masa depan sistem yang diharapkan di masa yang akan datang…

[britam1totoooo]

Peran Kemenkeu dalam Regional Chief Economist dan Financial Advisor

Jakarta (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan sejak 2021 menghadapi tantangan baru untuk menjalankan peran sebagai Regional Chief Economist (RCE).

Chief Economist didefinisikan sebagai posisi yang memiliki tanggung jawab utama untuk pengembangan, koordinasi, dengan ruang lingkup tanggung jawab yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan penyebaran informasi, serta koordinasi penelitian ekonomi.

Dengan predikat regional, maka RCE merupakan peran Chief Economist yang secara spesifik dilaksanakan dalam lingkup wilayah tertentu.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan negara, berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional melalui berbagai inisiatif dan program.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa RCE harus menjelaskan fungsi dan kebijakan fiskal, melihat bagaimana dampak APBN di masing-masing daerah, juga memiliki sensitivitas serta kerangka berpikir bahwa uang negara harus mampu menghasilkan manfaat maksimal bagi rakyat dan bagi perekonomian untuk menciptakan kesejahteraan dan kesempatan kerja.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) memegang fungsi utama sebagai Treasurer yang bertugas mengelola Kas Negara, melaksanakan anggaran khususnya terkait belanja negara, dan menyusun laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.

Sebagai Treasurer, instansi vertikal DJPb yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia memiliki basis data yang sangat besar dan beragam. Data ini seharusnya dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan sebagai bahan dalam memantau kondisi perekonomian dan penyusunan kebijakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan di daerah.

Hal ini memungkinkan insan DJPb untuk dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan negara yang efektif dan efisien, belanja yang lebih berkualitas (spending better), serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang merata di daerah, yang pada akhirnya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional

[beritaaterpopuler]

Ini Kronologi Kapal yang Ditumpangi Petugas KPK dan KKP Alami Kecelakaan di Jembrana

Langkah tanggap darurat KKP berkoordinasi dengan semua pihak, dan memastikan bahwa semua korban ditangani dengan baik, serta berfokus pada pemulihan para korban,” kata dia.

Sementara itu, Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, juga menyampaikan hal serupa terkait kejadian itu. Dia mengatakan, saat kecelakaan, kapal tersebut sedang mengangkut tim dari KPK, Inspektorat KKP, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), dan pihak lainnya.

Menurut Tessa, tim KPK saat ini sudah berada dalam kondisi yang baik. Namun, Tessa mengatakan belum mendapatkan informasi soal korban lainnya. “Saya tidak terinfo untuk korban selain dari KPK,” katanya ketika dikonfirmasi pada Jumat, 25 Oktober 2024.

[kantorberita]

Tujuh Daerah di Bengkulu Terima Dana Insentif Fiskal 2024, Ini Daftarnya!

Tujuh Daerah di Bengkulu Terima Dana Insentif Fiskal 2024, Ini Daftarnya! KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU|| Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mengumumkan bahwa pada tahun 2024, sebanyak tujuh pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu mendapatkan tambahan dana insentif fiskal dari pemerintah pusat dengan total mencapai Rp72,03 miliar. Bantuan ini diharapkan dapat…

[jurnalsultra]

Pemkot Kendari Raih Penghargaan GFS Awards 2023 Kategori Mitra Kerja Terbaik

Kendari, JurnalSultra.com – Pemerintah Kota Kendari sukses meraih penghargaan Government Finance Statistics (GFS) Awards 2023 dalam kategori Mitra Kerja Terbaik Pemerintah Kota. Penghargaan ini diserahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Kota Kendari dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai…

[kabartangsel]

BPJPH Sabet 3 Penghargaan Satker Terbaik dalam Pengelolaan APBN 

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama meraih tiga penghargaan sebagai satuan kerja (satker) terbaik dalam pengelolaan APBN. Penghargaan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Mei Ling, dan diterima oleh Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, pada acara…

[rupaska]

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pasangkayu kembali menorehkan prestasi gemilang

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pasangkayu kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih sejumlah penghargaan bergengsi. Penghargaan ini diberikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Barat atas berbagai capaian dan kinerja luar biasa yang telah ditunjukkan oleh Rutan Pasangkayu dalam pengelolaan anggaran dan program kerja.Dalam upacara penghargaan yang berlangsung meriah, Rutan Pasangkayu dianugerahi beberapa penghargaan penting, antara lain: 1."Satuan Kerja Peraih Nilai Indikator Revisi DIPA Maksimal" 2. "Satuan Kerja Peraih Nilai Indikator Belanja Kontraktual Maksimal" 3. "Satuan Kerja Peraih Nilai Indikator Penyelesaian Tagihan Maksimal" 4. "Satuan Kerja Peraih Nilai Indikator Capaian Output Maksimal" 5. "Satuan Kerja Peraih Nilai Indikator Pengelolaan UP dan TUP Maksimal" 6. “Satuan Kerja Peraih Nilai Indikatir Devisiasi Halaman III DIPA Maksimal”Rangkaian penghargaan ini menjadi bukti keberhasilan Rutan Pasangkayu dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan sangat baik, serta merupakan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan anggaran di masa mendatang. Kepala Rutan Pasangkayu menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh tim atas dedikasi dan kerja keras yang telah ditunjukkan, serta berkomitmen untuk terus berinovasi dan berprestasi dalam pelayanan kepada masyarakat.

[orideknews]

Dorong Pertumbuhan Ekonomi, BI Papua Barat-DJPB Beri Sejumlah Rekomendasi

Orideknews.com, MANOKWARI, – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua Barat bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Barat menggelar diseminasi Moneter-Fiskal pada, Kamis (30/5/24). Kegiatan ini berlangsung di Gedung Keuangan Negara (GKN) Manokwari Lantai II, jalan Brigjen Marinir (purn) Abraham O. Atururi Komplek Perkantoran Gubernur Arfai,…

[lintasbatasindonesia]

Kapolres Tabanan Sambut kedatangan DJPb Evaluasi pelaksanaan anggaran periode TW II Tahun 2024

Tabanan-Rabu (  8/5/2024 ) pukul  10.00 s/d 11.30 Wita bertempat di Ruang Vicon Polres Tabanan telah berlangsung Evaluasi pelaksanaan anggaran periode TW II Tahun 2024 oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali (DJPb) a.n.Ibu Rini  Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain,  Kapolres Tabanan AKBP Leo Dedy Defretes,S.H.,S.I.K.,M.H, PJU Polres Tabanan, Kapolsek Jajaran, PPK Polres dan…

[kanimmamuju]

Apresiasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Kanim Mamuju Terima Penghargaan Dari KPPN

Mamuju – Dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dengan tema "Belanja Berkualitas penuh integritas untuk ekonomi Sulawesi Barat yang lebih kuat", Kepala Seksi Inteldakim, James Mu’dan, hadir mewakili Kakanim Mamuju, Andi Zulpikar Rasdin di Ballroom D'Hotel Maleo, Mamuju, (06/03).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bapak Tjahjo Purnomo membuka kegiatan secara resmi menyampaikan agar para Kuasa Pengguna Anggaran selalu melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap penyerapan anggaran agar meminimalisir adanya deviasi halaman III DIPA serta mengimbau kepada operator agar selalu memperhatikan batas-batas waktu untuk melakukan pemuktahiran halaman III DIPA demi tercapainya Nilai IKPA yang maksimal.

Ferry Taufik Saleh selaku Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Mamuju dalam paparannya menjelaskan agar satuan kerja meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran dan selalu melakukan monitoring terhadap penyerapan anggaran, Ferry juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi satker dalam pelaksanaan anggaran aahun 2023 sehingga nilai yang diperoleh lebih meningkat dari tahun sebelumnya.

Dalam kegiatan tersebut juga KPPN memberikan sejumlah penghargaan kepada satuan kerja salah satunya kepada Kantor Imigrasi Mamuju yang mendapatkan Penghargaan peringkat ketiga dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah kategori pagu kecil Tahun Anggaran 2023.

Kegiatan yang dilaksanakan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Mamuju dalam upaya membangun sinergi, kolaborasi, dan koordinasi dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2024 sekaligus sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pelaksanaan anggaran Tahun 2023.

Sementara itu, secara terpisah, Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Marasidin menyambut baik atas kegiatan tersebut.

“Kami menyampaikan terima kasih atas bantuan dan dukungan dari KPPN Mamuju dan berharap pelaksanaan anggaran di semua jajaran Satuan Kerja Mitra di Sulbar semakin profesional dan akuntabel” tutur salah seorang salah satu kakanwil unit wilayah dibawah kepemimpinan Menkumham, Yasonna itu

[bantennewscoid-blog]

Rapel Gaji PNS dengan Kenaikan 8 Persen Segera Cair

SERANG – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa rapel kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2024 akan disalurkan pada bulan Maret mendatang. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, menyatakan bahwa pihaknya telah memperoleh konfirmasi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu terkait hal ini. Ia menjelaskan, pihaknya menerima informasi bahwa gaji PNS…

[baliportalnews]

Pj Gubernur Mahendra Jaya Ingatkan Penggunaan Dana DIPA dan TKD Sesuai Prioritas dan Fokus pada Hasil

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Penjabat (Pj) Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya mengingatkan agar belanja negara yang dikucurkan ke daerah dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2024 digunakan sesuai prioritas dan fokus pada hasil. Harapan itu disampaikannya pada acara penyerahan DIPA dan TKD Tahun Anggaran 2024 secara digital di Ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Senin (11/12/2023). Untuk diketahui, pada tahun anggaran 2024, Bali menerima alokasi APBN sebesar Rp23,604 triliun, dalam bentuk belanja pemerintah pusat (DIPA) sebesar Rp11,995 triliun serta TKD sebesar Rp11,609 triliun. Lebih jauh Pj Gubernur Mahendra Jaya berharap, dana DIPA dan TKD dialokasikan untuk mendukung terlaksanakan program prioritas pada tahun 2024 yaitu pengurangan kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan prevalensi stunting dengan melakukan pemutakhiran data untuk peningkatan akurasi program perlindungan sosial melalui intervensi kolaboratif. Selain itu, pemerintah juga menaruh perhatian pada upaya peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan untuk meningkatkan daya saing dan penguatan rantai pasok serta daya saing usaha dengan menciptakan iklim investasi yang ramah, kondusif, meningkatkan daya saing UMKM, koperasi, pertanian serta kelautan perikanan. “Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan aksesibilitas menuju pusat pelayanan dasar juga menjadi program prioritas pemerintah di tahun mendatang,” ujarnya. Meneruskan arahan Presiden RI, Joko Widodo, Pj Gubernur Mahendra Jaya mengingatkan agar dana DIPA dan TKD digunakan dengan disiplin, teliti, efisien dan efektif. “Belanja harus sesuai prioritas dengan fokus pada hasil, tingkatkan transparansi dan akuntabilitas dan tidak boleh ada korupsi,” imbuhnya. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah dan percepatan eksekusi pelaksanaan anggaran di awal tahun sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat. Mengakhiri sambutannya, ia menyinggung pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2024. Mahendra Jaya minta seluruh jajaran kementerian/lembaga serta pemerintah daerah membangun sinergi sehingga pemilu dapat terlaksana dengan baik. “Saya juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi aktif, mendukung dan mensukseskan pelaksanaan pemilu,” pungkasnya. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho menyampaikan, bahwa dalam kurun waktu 2020 hingga penghujung tahun 2023, APBN menjadi instrumen yang sangat diandalkan dalam menghadapi gejolak seperti pandemi serta kenaikan harga energi dan pangan. Lebih dari itu, APBN juga berperan penting dalam pemulihan ekonomi serta melindungi masyarakat. Ditambahkan olehnya, bagi Daerah Bali, APBN Tahun 2023 telah menghasilkan output penting dalam mengakselerasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. “Output itu antara lain sejumlah pembangunan infrastruktur seperti Pelabuhan Sanur, Shortcut Mengwitani, Bendungan Sidan, Penataan Kawasan Pura Agung Besakih serta pembangunan jalan dan jembatan yang manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat,” urainya. Pada bagian lain, Dwi Nugroho menginformasikan, bahwa kebijakan fiskal 2024 mengusung tema “Mendukung Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Sejalan dengan tema itu, APBN 2024 didesain untuk akselerasi transformasi ekonomi, sehingga dapat lebih berperan dalam melindungi rakyat dan stabilisasi ekonomi dari guncangan global seperti stabilisasi harga pangan, ketahanan energi dan pengendalian inflasi. Selain itu, APBN sebagai instrumen dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat, penurunan kemiskinan ekstrem, stunting, dan kesenjangan. Penyerahan DIPA dan TKD secara digital ditandai dengan penyentuhan gawai oleh Pj Gubernur Mahendra Jaya yang disaksikan Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama dan Kakanwil DJPb Bali, Teguh Dwi Nugroho. Acara juga diisi dengan penandatanganan pakta integritas oleh Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, Instansi Vertikal dan Bupati/Wali Kota se-Bali atau pejabat yang mewakili.(bpn) Read the full article

[gosulsel]

Gowa Terima Penghargaan Pengelolaan Dana Desa Terbaik di Sulsel - Gosulsel

GOWA, GOSULSEL.COM--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa mendapat penghargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan pada Diseminasi Kajian Fiskal Regional Sulawesi Selatan di Hotel Claro Makassar, Rabu (27/9/2023) kemarin. Kepala Kanwil Ditjen...

http://gosulsel.com/2023/09/29/gowa-terima-penghargaan-pengelolaan-dana-desa-terbaik-di-sulsel/

#PemkabGowa

[kantorberita]

Pj Bupati Bengkulu Tengah Tandatangani MoU dengan Kanwil DJPb Tingkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pj Bupati Bengkulu Tengah Tandatangani MoU dengan Kanwil DJPb Tingkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU TENGAH|| Pada Kamis, 16 Agustus 2024, Pj Bupati Bengkulu Tengah, Dr. Heriyandi Roni, M.Si., didampingi para asisten, staf ahli, dan kepala OPD terkait, mengadakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan…

[himpunid]

Pemda Gorut Bersama DJPp Bahas Pengelolaan Keuangan Daerah

HIMPUN.ID – Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, bersama pihak Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinisi Gorontalo, bahas keuangan Daerah. Pertemuan Pemda Gorontalo Utara dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinisi Gorontalo bertempat di Ruang Kerja Bupati Gorontalo Utara, Rabu 24 Mei 2023. Pihak Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)…