#Diduga Anggota DPRD
Explore tagged Tumblr posts
Text
Duh… Viral Video Seorang Perempuan Pamer Payudara, Diduga Anggota DPRD
BNews–NASIONAL— Media sosial (medsos) dihebohkan dengan video viral yang diduga oknum anggota DPRD Musi Banyuasin pamer payudara di media sosial (medsos). Video berdurasi 31 detik itu memperlihatkan seorang wanita berada di depan kamera handphone sedang merekam dirinya sendiri dengan hanya menggunakan bra bewarna hitam. Dalam video tersebut tertulis MUBA HOT !!! dan diduga dengan nama oknum…
View On WordPress
#Berita Jateng#Berita Jogjakarta#Berita Magelang#Berita Nasional#Berita Viral#Borobudur News#Diduga Anggota DPRD#Duh… Viral Video Seorang Perempuan Pamer Payudara#tangkapan layar video mesum diduga anggota DPRD
0 notes
Text
Diduga Langgar Ketentuan Pilkada, Oknum Aleg Gorut Dilaporkan ke Bawaslu
Hargo.co.id, GORONTALO – Salah seorang anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), berinisial TY resmi dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat, Senin (11/11/2024). TY dilaporkan lantaran diduga melanggar ketentuan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada), yakni berkampanye tanpa mengantongi izin atau tidak mengajukan izin kampanye. Aksi TY terekam dalam sebuah video, yang…
#Aleg#DPRD Gorontalo Utara#Dugaan#Kampanye#Legislator Pantura#Oknum#Pelanggaran#Pilkada 2024#Pilkada Gorontalo Utara#Pilkada Serentak 2024
0 notes
Text
Polres Singkawang tangkap anggota DPRD tersangka kasus asusila
Seorang anggota DPRD Kota Singkawang berinisial HA yang diduga sebagai tersangka kasus asusila terhadap anak di bawah umur akhirnya ditangkap Satreskrim Polres Singkawang, Minggu."HA berhasil kami amankan dari rumah yang beralamat di Jalan Karya Baru Pontianak sekitar pukul 12.30 WIB," kata Kasatreskrim Polres Singkawang Iptu Deddi Sitepu membenarkan penangkapan tersebut.
Berita lengkapnya : Klik disini
0 notes
Text
Diduga Terlantarkan Anak Istri, Anggota DPRD Kabupaten Bogor Candra Kusuma Digarap Dewan Etik Partai Demokrat
RASIOO.id — Dugaan penelantaran istri dan anak oleh anggota DPRD Kabupaten Bogor, Candra Kusuma, kini menarik perhatian publik. Menanggapi hal ini, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Bogor bergerak cepat dengan rencana pembentukan Dewan Etik untuk menyelidiki lebih lanjut kasus tersebut. Dalam pernyataan resmi yang diterima Selasa, 5 November 2024, DPC Partai Demokrat…
#Candra Kusuma#dede chandra sasmita#DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor#DPRD kabupaten Bogor#Partai Demokrat
0 notes
Text
Imbas Kasus Dana Hibah, Zamachsari Diduga Jadi Tumbal Politik PPP Pamekasan
PAMEKASAN, MaduraPost – Mantan anggota DPRD Pamekasan dari Fraksi PPP, Zamachsari, diduga menjadi “tumbal politik” dalam kasus proyek dana hibah Provinsi Jawa Timur 2022. Berdasarkan informasi yang beredar, sejumlah pengurus DPC PPP Pamekasan, termasuk Ketua Wazirul Jihad, Sekretaris Achmadi, dan Bendahara Andy Suparto, diduga mengendalikan proyek dana hibah yang tersebar di beberapa titik. Salah…
#Dugaan korupsi pokmas#Dugaan korupsi proyek hibah#Kejari Pamekasan#Pengurus DPC PPP#PPP Pamekasan#Proyek dana hibah provinsi#Skandal dana hibah 2022#Transparansi Proyek#Tumbal politik#Zamachsari tersangka
0 notes
Text
Eks Anggota DPRD Indramayu Diduga Jadi Korban TPPO di Myanmar
http://dlvr.it/TFC3Xv
0 notes
Text
Diduga Tunjangan Perumahan DPRD Pesawaran Tidak Sesuai dengan Peraturan Pemerintah
PESAWARAN – Pemerintah Kabupaten Pesawaran pada TA 2023 menganggarkan Belanja Tunjangan Perumahan DPRD sebesar Rp.5.658.000.000,00 dengan realisasi 100%. Belanja tersebut seluruh dibayarkan untuk 41 anggota DPRD dengan besaran Rp.11.500.000/bulan, sedangkan untuk Pimpinan DPRD tidak diberikan tunjangan karena telah diberikan tunjangan perumahan karena telah diberikan fasilitas rumah…
0 notes
Text
Sebabkan Wisatawan Wafat, DPRD Bakal Evaluasi Jalur Wisata Puncak
BOGOR – Anggota DPRD Kabupaten Bogor Nurunnisa Setiawan bakal mengevaluasi lalu lintas (lalin) di kawasan wisata Puncak, setelah seorang wisatawan berinisial NM (56) meninggal dunia diduga kelelahan saat berlibur. Legislator asal Dapil III/kawasan Puncak di Cisarua itu mengungkapkan, pemerintah daerah hingga pemerintah pusat harus bersama-sama mengkaji penataan kawasan wisata Puncak, termasuk…
0 notes
Text
Lio Oknum ASN Sekretariat DPRD Lahat Diduga Bikin Himbauan Kisruh Dan Usir Wartawan
Mmcnews Lahat _Sriwijaya Lahat , 26 Agustus 2024. Salah seorang ASN inisial Lion (40 Tahun) di Sekretariat DPRD Kabupaten telah diduga Alergi kepada Awak Media disaat menjelang Usai acara Pengambil Pengambilan Sumpah Janji Jabatan terhadap 40 Orang Anggota DPRD kabupaten Lahat yang terpilih untuk menjabat sebagai Anggota Legislatif periode 2024- 2029 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung…
0 notes
Text
Tidak Kooperatif Kades Tanjung Lebar Endang Sulastri Diduga Dibekingi Salah Seorang Anggota DPRD Muaro Jambi
Jambi, Satukomando.com – Terkait adanya dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pada pembangunan Gedung Sarana Olah Raga dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Lebar Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi, Kepala Desa Tanjung Lebar Endang Sulastri bersikukuh untuk tidak mau di konfirmasi. Beberapa kali awak media Satukomando mencoba mengkonfirmasi dan meminta klarifikasi via telpon selular,…
View On WordPress
0 notes
Text
Diduga Gelapkan Dana BLT, Begini Kata Kades Ciruji Lebak
LEBAK – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Lebak, Musa Weliansyah menduga adanya penggelapan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat miskin yang diduga telah dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa Ciruji, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Banten. Musa Weliansyah mengatakan, dari total sekitar 36 kelompok penerima manfaat (KPM) yang seharusnya menerima Rp900 ribu untuk pagu bulan…
View On WordPress
0 notes
Text
Soal Isu Telantarkan Anak Istri menyeret Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Partai Demokrat, Wasekjen DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon sebut Bakal Didalami
RASIOO.id – Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, angkat bicara terkait pengaduan yang menyeret nama anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi Demokrat, CK, yang diduga terlibat perselingkuhan dan pernikahan kedua. Pengaduan tersebut pertama kali mencuat melalui media sosial, setelah seorang pengguna akun X @nitaainir, yang mengaku sebagai anak CK, mengunggah keluhannya…
0 notes
Text
Pengurus PPP Pamekasan Diduga Terlibat Kasus Proyek Dana Hibah
PAMEKASAN, MaduraPost – Sejumlah anggota dan pengurus DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, diduga jadi pengendali dan terlibat dalam kasus proyek kelompok masyarakat (pokmas) dari dana hibah Provinsi Jawa Timur. Proyek yang tersebar di berbagai wilayah Pamekasan ini kini menjadi sorotan, menyusul penetapan mantan anggota DPRD Pamekasan Fraksi PPP, Zamachsari,…
0 notes
Text
Polres Singkawang Sebut Ada Fakta Baru Usai Rekonstruksi 8 Adegan Pencabulan
Polres Singkawang gelar rekonstruksi kasus pencabulan anak di bawah umur yang diduga dilakukan anggota DPRD Singkawang dengan memperagakan 8 adegan pada Kamis, 26 September 2024. Usai rekonstruksi tersebut, Polres Singkawang sebut temukan fakta baru terkait kasus tersebut. “Selanjutnya akan kami perdalam lagi karena hasil dari rekonstruksi atau olah TKP ini menunjukkan adanya fakta baru. Sampai…
0 notes
Text
Dinilai Kurang Efektif, Bawaslu Pesawaran Disorot Tiga Elemen Masyarakat
Tiga lembaga non pemerintah di Kabupaten Pesawaran, soroti kinerja Bawaslu Pesawaran yang dinilai lambat dalam memproses laporan masyarakat. Serta diduga lalai dalam menjalankan tugas pengawasan proses tahapan Pemilu Tahun 2024, Senin (19/2/2024). Ketiga lembaga tersebut yaitu Lembaga Pemantau Aset dan Keuangan Negara Republik Indonesia (LPAKN-RI) Projamin Lampung, Forum Masyarakat Pesawaran Bersatu (FMPB), dan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Pesawaran. Ketua Umum Forum Masyarakat Pesawaran Bersatu (FMPB), Mursalin, kepada awak media, mempertanyakan kinerja Bawaslu hingga banyak kejadian dugaan pelanggaran Pemilu tetapi Bawaslu tidak ada ditempat. “Setiap desa itu ada Panwaslu Desa, bahkan personilnya ditambah. Mereka kan punya gaji yang dibayar pemerintah untuk mengawasi berjalannya tahapan-tahapan Pemilu. Atau ada dugaan ada oknum-oknum Panwaslu yang sengaja. Panwaslu ada main dengan salah satu kandidat peserta calon legislatif,” ucapnya. Mursalin selaku Ketua Umum FMPB Pesawaran meminta pihak aparat penegak hukum untuk turun, dan apa bila disitu ada pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu oknum Panwaslu mau pun dari panitia penyelenggara pemilu, dia meminta untuk ditindak tegas. Sementara itu, Ketua LPKAN RI Projamin Lampung, Hermawansyah, ketika dimintai tanggapannya oleh awak media menyampaikan, agar dalam kejadian-kejadian yang terjadi di Kecamatan Way Lima dan Way Khilau aparat penegak hukum untuk bisa kroscek dan turun. “Apabila ada bukti bukti yang yang melanggar hukum dari pada oknum Panwaslu dan panitia penyelenggara pemilu, ya ditindak tegas sesuai undang undang hukum yang berlaku," jelasnya. Dilain sisi Ketua PPWI Kabupaten Pesawaran, Ngatijio, ketika dimintai tanggapannya oleh awak media dia menjawab, pada dasarnya sudah jelas bahwa Panwaslu dalam kerjanya diduga kurang efektif dan lalai. “Kenapa bisa seperti itu? Kan Panwaslu ada di setiap desa, bahkan mungkin di dusun-dusun per TPS. Kan ada kok bisa terjadi kotak suaranya tak tersegel, kemana Panwaslunya? Terus kampanye tanpa STTP kok bisa?,” ujar Tejo, sapaan akrab Ngatijo. Tejo menambahkan, kepada para penegak hukum untuk bisa mengkroscek dan tindak tegas bagi oknum-oknum Panwaslu maupun panitia penyelenggara pemilu yang coba-coba nakal untuk menyelamatkan demokrasi yang ada di pesawaran khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Diberitakan sebelumnya, salah satu Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Pesawaran diduga melakukan kampanye di Kecamatan Way Lima tapi tidak mengantongi STTP. Saat ini Caleg tersebut sudah dilaporkan warga ke Bawaslu Pesawaran. Peristiwa ini diungkapkan oleh Rozi, warga Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran. Beberapa waktu lalu, dia memenuhi panggilan klarifikasi dari Panwaslu Kecamatan Way Lima. Panggilan itu terkait dengan surat laporannya yang menduga ada salah satu Caleg yang melakukan kampanye di malam hari tanpa izin. “Pertama setelah saya konfirmasi tidak ada STTP-nya. Yang kedua, ada bukti bukti alat kampanye yang disampaikan baik secara lisan maupun riil secara materi atau secara wujud,” ujarnya. Lanjut Rozi, setelah saya sampaikan karena mengingat waktu kemarin itu hari libur, dan juga kegiatan khususnya di Panwaslu Kecamatan ini padat di Divisi Penindakan, maka hari ini dipanggil untuk diminta klarifikasi. “Hari ini dipanggil dan berkas ini akan diteruskan ke Bawaslu Kabupaten Pesawaran. Mungkin Hari ini atau selambat lambatnya besok untuk ditindaklanjuti,” tandasnya pada saat dikonfirmasi oleh media ini pada 13 Ferbruari 2024 lalu. (Tim) Read the full article
0 notes