#Budi Arie Setiadi
Explore tagged Tumblr posts
Text
Diam-Diam Budi Arie Temui Jokowi Untuk Bikin Partai
JAKARTA – Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengakui bahwa dirinya kerap melakukan pertemuan dengan Presiden ke-7 RI. Bahkan, terbaru Budi Arie mengaku baru saja terakhir bertemu dengan Jokowi beberapa hari kemarin. “Iya (bertemu Jokowi),” kata Budi Arie dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com, Kamis (20/2). Budi Arie mulanya berdalih bahwa pertemuan tersebut hanya kegiatan berbincang biasa…
0 notes
Text
ProJo Sampang Tak Terima Budi Arie Dituduh Terlibat Judi Online
SAMPANG, MaduraPost – Organisasi Masyarakat (Ormas) DPC Pro Jokowi (ProJo) Sampang membantah narasi yang menyebut Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi diduga terlibat dalam kasus judi online yang menjerat pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Budi Arie sebagai Ketua Umum Projo yang pada pemerintahan sebelumnya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang…
#Berita madurapost#budi arie setiadi#DPC Projo Sampang#judol#ketum projo#MaduraPost Sampang#Menteri kominfo
0 notes
Text
Transaksi Judi Online Lewat E-Wallet Capai Rp5,6 Triliun, Pemerintah Gencar Lakukan Pemblokiran
RASIOO.id – Nilai transaksi terkait judi online yang memanfaatkan dompet digital atau e-wallet diperkirakan telah mencapai angka fantastis, yaitu Rp5,6 triliun. Fenomena ini kini menjadi fokus utama pemerintah dalam memberantas kejahatan di ruang digital. “Pemerintah terus mengoptimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan judi online. Penggunaan e-wallet sebagai sarana transaksi merupakan modus…
0 notes
Text
"Indonesia’s new government started an ambitious project on Monday [January 6, 2025] to fight malnutrition by feeding nearly 90 million children and pregnant women that is expected to cost $28 billion through 2029, although critics question whether the program is affordable.
The Free Nutritious Meal program delivers on a campaign promise by President Prabowo Subianto, who was elected last year to lead the nation, which has more than 282 million people and Southeast Asia’s largest economy. He said the program aims to fight the stunting of growth that afflicts 21.5% of Indonesian children younger than 5 and would raise the income of farmers.
Subianto has pledged to accelerate GDP growth to 8% from 5% now.
In his inauguration speech in October, Subianto said many children are malnourished. His promise to provide free school lunches and milk to 83 million students at more than 400,000 schools is part of a longer-term strategy to develop the nation’s human resources to achieve a “Golden Indonesia” generation by 2045.
“Too many of our brothers and sisters are below the poverty line, too many of our children go to school without breakfast and do not have clothes for school,” Subianto said.
Subianto’s signature program could cost upward of 450 trillion rupiah ($28 billion) by the end of his term in 2029. He said his team has made the calculations to run such a program, and “We are capable.”
The government’s target is to reach an initial 19.5 million schoolchildren and pregnant women in 2025 with a budget of 71 trillion rupiah ($4.3 billion) so as to keep the annual deficit under a legislated ceiling of 3% of GDP, said Dadan Hindayana, the head of the newly formed National Nutrition Agency...
Nearly 2,000 cooperatives will be involved in the free meals program by providing eggs, vegetables, rice, fish, meat, milk and other food, Cooperative Minister Budi Arie Setiadi said.
On Monday, a truck carrying food arrived at SD Cilangkap 08, a primary school in the Jakarta satellite city of Depok. The 740 students were provided rice, stir-fried vegetables, tempeh, stir-fried chicken and oranges.
“We will send a team to each school to facilitate the meal distribution to students every day,” Hindayana said, adding that the program will provide one meal per day for each student from early childhood education to senior high school, covering a third of the daily caloric needs for children, with the government providing the meals at no cost to recipients...
According to the 2023 Indonesian Health Survey, the national stunting prevalence was 21.5%, down around 0.8% from the previous year. The United Nations Children’s Fund estimated that one in 12 Indonesian children younger than 5 suffers from low weight while one in five is shorter than normal. Both conditions are caused by malnourishment.
“That’s so bad and must be solved,” Suwarso said. “Child malnourishment has severe consequences, threatening the health and long-term development of infants and young children throughout this nation.”"
-via Time, January 6, 2025
#indonesia#asia#southeast asia#public health#school meals#free school lunches#free school meals#social safety net#malnutrition#childhood stunting#food insecurity#poverty#good news#hope
727 notes
·
View notes
Text
Pemerintah Percepat Program MBG, Dorong Peran Koperasi dan Industri Susu Lokal
Pemerintah terus melakukan percepatan dalam program pangan dan penguatan koperasi, terutama terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan berbagai langkah strategis usai menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo di Istana Merdeka Jakarta,…
#Berita Indonesia#Indonesia#Indonesia News#Kabar Indonesia#Kementerian#Nasional#Nusantara#Warta Indonesia
0 notes
Text
Imbas Efesiensi Anggaran, Kemenkop Bakal PHK 1.235 Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan
Jakarta, CINEWS.ID – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan, Kementerian Koperasi (Kemenkop) akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas 1.235 petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) akibat adanya efisiensi anggaran di Kementerian Koperasi. Menurut Budi, hal ini dikarenakan PPLK masuk dalam pengadaan barang dan jasa sehingga terdampak langsung oleh efisiensi…
0 notes
Text
Komunikasi dan Informasi - Upaya untuk mewujudkan pemilihan perdamaian 2024 melalui gugus tugas anti Hoaks
Jakarta, DifaComputer Indonesia – Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) membentuk gugus tugas anti -Hoaks (gugus tugas) untuk mewujudkan pemilihan perdamaian 2024. Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Arie Setiadi mengatakan, gugus tugas anti HAKS akan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, organisasi non -pemerintah dan media massa. Gugus tugas ini akan…
0 notes
Text
Pemasok Bahan Pangannya
Program Makan Bergizi Gratis Dananya Dari Mana Dan Siapa? Pemasok Bahan Pangannya Bogor,detikindo24.com – Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto meyakini, bahwa bahan pangan program Makan Bergizi Gratis, bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri, yaitu Ribuan koperasi dan berbagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang sudah siap…
#bahan pangan#bumdes#Dana Desa#makan bergizi gratis#Prabowo subianto#produksi dalam negeri koperasi#Program Ketahanan Pangan
0 notes
Text
Berkas Sudah Naik Sidik, Budi Arie Segera Jadi Tersangka?
Mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi diperiksa polisi. Jakarta (Riaunews.com)- Besar kemungkinan mantan Menteri Komdigi Budi Arie Setiadi segera berstatus tersangka. Pasalnya, berkas perkara terkait Budi Arie dalam kasus judi online (judol) sudah naik tahap penyidikan. “Sudah naik sidik,” ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak saat…
0 notes
Text
Tempe Bisa Bikin Orang Jadi Menteri? Ini Dia Manfaat Kesehatannya
JAKARTA – Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa lauk tempe adalah makanan yang bisa mengantarkannya sampai menjadi seorang menteri. Tak hanya suka tempe, Budi Arie mengatakan bahwa ia sampai maniak tempe. Setiap hari ia mengonsumsi tempe dan membuatnya menjadi seorang menteri. “Saya tiap hari harus ada tempe, karena ibu saya tiap hari memberikan saya tempe, makan anaknya bisa jadi…
0 notes
Text
Indonesia's protectionist policies aimed at attracting tech investment may backfire, economists warn
Apple CEO Tim Cook (center) speaking alongside Indonesian Minister of Communication and Information Budi Arie Setiadi (right) and Indonesian Minister of Industry Agus Gumiwang Kartasasmita during a press conference after meeting with Indonesia’s President Joko Widodo at the Merdeka Palace in Jakarta on April 17, 2024. Bay Ismoyo | Afp | Getty Images Indonesia’s efforts to attract capital from…

View On WordPress
0 notes
Link
Apple CEO Tim Cook (center) speaking alongside Indonesian Minister of Communication and Information Budi Arie Setiadi (right) and Indonesian Minister of Industry Agus Gumiwang Kartasasmita during a press conference after meeting with Indonesia's President Joko Widodo at the Merdeka Palace in Jakarta on April 17, 2024.Bay Ismoyo | Afp | Getty ImagesIndonesia's efforts to attract capital from Apple and other tech companies through local investment and manufacturing requirements are not enough to yield long-term gains and may backfire, economists warn. Because of Indonesia's long-standing local content policies, or "TKDN," Apple has been unable to sell its latest iPhone model in the country until it invests or sources more components locally. On Dec. 3, Indonesia's deputy industry minister told reporters that the country plans to increase the local content requirement for smartphone investments.The plans come after the government turned down a $100 million Apple proposal aimed at paving the way for iPhone 16 sales. Instead, the government is now asking Apple to invest $1 billion in cell phone component production in the country.The content requirements, which apply to various industries ranging from solar panels to electric vehicles, aim to protect local industries and create a value-added supply chain in Indonesia. Their potential ramp-up comes at a time when Indonesia is competing with other developing Southeast Asian countries, such as Vietnam, to attract investment and supply chains diverted from China.However, although the content policy has attracted commitments from some manufacturers in the past, economists say it is still misguided and ignores many of the deeper reasons Indonesia has failed to entice tech supply chains."I call it pseudo-protectionism. It's less about protecting the domestic market from imported products and more about trying to scare foreign direct investment into the country," said Bhima Yudhistira Adhinegara, executive director of the Center of Economic and Law Studies (CELIOS), an Indonesian think tank."They think if they scare big corporations like Apple, they will invest more into Indonesia," he added.What's at stake?An Apple analyst previously told CNBC that Indonesia would be a promising growth opportunity for the Cupertino-based company if it is able to get a foothold in the market. Until recently, Apple had won goodwill in the market by building "Apple Developer Academies" in the country, where students are trained in skills such as software development.During a visit to Indonesia in April, Apple CEO Tim Cook announced that the company would open a fourth academy in Bali.However, the government is now seeking more of Apple's supply chain and wants more facilities involved in the actual manufacturing of products.Officials have also said that the value of Apple's previously proposed investments is lower than that of its Indonesian sales, arguing that smartphone companies like China's Xiaomi and South Korea's Samsung have invested more.On Indonesia's side of the bargaining table, it has the largest consumer base in Southeast Asia and the fourth-largest population in the world. Still, Indonesia is a small overseas sales market for Apple, with few consumers wealthy enough to buy a cutting-edge iPhone, economists said. The company's market capitalization alone is bigger than Indonesia's gross domestic product. On that note, Apple may be more interested in using Indonesia as a gateway to the regional market, said Arianto Patunru, board member at the Center for Indonesian Policy Studies.He added that global tech supply chains such as Apple's involve slicing up the value-added, so each country might only contribute a small amount.Indonesia's content policy requires 40% of smartphones and tablets to be locally made.Will Indonesia's 'scare tactics' backfire?Most economists who spoke to CNBC said they did not believe that content policies would work to attract companies like Apple and would instead have the opposite effect."Local content requirements have not been successful in attracting FDI to Indonesia. Quite the contrary," said Patunru, suggesting they contributed to companies like Foxconn's and Tesla's withdrawal of plans in the country in recent years.Instead, Indonesia's attempts to use "scare tactics" towards companies like Apple "may backfire," according to CELIOS' Adhinegara."I think it's very bad for the investment climate in Indonesia and creates uncertainty on regulation," Adhinegara said, noting that often regulations appear to be enforced on a case-to-case basis. Yessi Vadila, a trade specialist at the Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, said that local content requirements in Indonesia have historically been tied to increased costs, decreased export competitiveness, and productivity losses while offering little impact on growth or employment.Other economists noted that the local content policies have racked up some surface-level successes in the past, though they said they would not be enough on their own to attract more investments from companies like Apple."I would say they have been successful in trying to build some factories and facilities," said Indonesian economist Krisna Gupta, noting that other smartphone makers, such as Samsung, have had to invest in the market because of regulations. In addition to its local content requirements, Indonesia has also implemented other protectionist policies, including tariffs, to drive greater investments into the country. Last year, a new law banned TikTok's commerce app until the company invested through a local partner. Holistic approach needed Still, while Gupta said the strategy may find some success in the short to medium term, it will be met with problems in the longer run unless the government is also able to increase productivity and the overall business climate."Indonesia will need to step up their game across the board," Gupta said, noting that companies consider a range of factors, including law enforcement, stability of trade policy, and the labor market."They can't just say, we have a big market; you must want to be here, so please invest more," he added.To attract more FDI, the country must prioritize building competitive infrastructure, building human capital, and offering investment incentives, according to CELIOS' Adhinegara.Economists who spoke to CNBC pointed to Vietnam as a country that has managed to attract more tech investments despite not having as large of a local consumer market as Indonesia.Instead of strict local content requirements, Vietnam has successfully leveraged investment incentives, consistent policies and strong infrastructure relative to its regional peers, they said.The country has also has managed to set up a free trade agreement with Europe, whereas Indonesia is still trying to reach terms on a deal. Vietnam has also been one of the main beneficiaries of shifting supply chains from China amid growing U.S.-China trade tensions.According to Adhinegara, Indonesia may soon be presented with a prime opportunity to attract diverted manufacturing, with Donald Trump set to return to the White House.The president-elect has proposed massive escalations of tariffs on China, which could trigger another trade war and shake up Asian supply chains.However, unless the Indonesian government understands why companies like Apple have chosen Vietnam over it in the past, they could miss out once again, said Adhinegara. While Indonesia's foreign direct investment has been growing over the years, its FDI as a share of GDP has only decreased over the past two decades, according to data from the World Bank.
0 notes
Text
Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas, Menkop Bentuk Pos Pengaduan Koperasi
JAKARTA, Cinews.id – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi membentuk pos pengaduan terkait berbagai permasalahan koperasi di seluruh Indonesia, sebagai perpanjangan tangan dan pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). “Pos itu akan terintegrasi dengan Satgas yang baru dibentuk dalam hal mediasi, audiensi, serta upaya pengawasan preventif terhadap permasalahan koperasi yang akan…
0 notes