Tumgik
#Bawaslu Malut
korem152 · 10 months
Text
Danrem 152/Baabullah Hadiri Lounching Akselerasi Penanganan Kerawanan Pemilu
Tumblr media
Ternate - Danrem 152/Baabullah menghadiri acara Lounching Akselerasi penanganan kerawanan Pemilu melalui kolaborasi pemerintah daerah yang ada di Maluku Utara dan Polda dengan akronim Krsna Kie Raha, bertempat Ballroom Royal, Kel. Kelumpang Ternate Tengah Kota Ternate. Selasa (21/11/2023).
Jelang Pemilu 2024 Direktorat Intelkam Polda Maluku Utara melaksanakan kegiatan Launching akselerasi kerawanan pemilu yang di gagas oleh Kombes Pol Hadi Wiyono dengan tujuan meminalisir kerawanan-kerawanan yang akan terjadi di masa pemilu sehingga setiap persoalan yang berkaitan dengan keluhan dan kerawanan dilapangan bisa dilaporkan segera mungkin.
Tumblr media
Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Midi Siswoko dalam sambutannya mengatakan, akselerasi yang dilakukan ini karena Provinsi Maluku Utara sering terjadinya konflik Pemilu maupun Pilkada antara penyelenggara, partai politik, elit politik dan masyarakat.
“Permasalahan itu tentu akan berujung pada sengketa Pemilu dan Pilkada di Mahkamah Konstitusi antar pendukung paslon maupun caleg.” Katanya.
Contoh kasusnya, lanjut Midi, seperti di tahun 2014 silam, pelanggaran Pemilu berujung pada keputusan Mahkamah Konstitusi dan akhirnya dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).
“Seperti di Halmahera Selatan dan konflik Pilkada Halmahera Tengah pada tahun 2012 silam. Untuk antisipasi dan meminimalisir hal itu di 2024, Polda melalui Dit Intelkam lakukan akselerasi.” Ungkapnya.
Selain itu, Midi menambahkan, berdasarkan hasil survei Bawaslu, Mabes Polri dan Polda Malut, untuk Provinsi Malut sendiri masuk kategori rawan tingkat nasional pada pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.
Tumblr media
“Hal ini menjadi kompleks dengan kondisi geografis kepulauan. Adanya potensi dan kerawanan, maka diperlukan ide dan gagasan yang melibatkan stakeholder untuk menggagas proyek perubahan, yakni akselerasi penanganan kerawanan Pemilu melalui kolaborasi pemerintah daerah dan Kresna Kie Raha.” .
Tumblr media
Danrem 152/Baabullah Brigjen TNI Elkines Villando Dewangga K, S.AP memberikan apresiasi terbentuknya akselerasi penanganan pemilu tersebut, dan jajarannya siap membantu dan mendukung pemilu yang aman dan damai" ucapnya". (Penrem152).
0 notes
satumaluku · 2 years
Text
Bawaslu Maluku Utara Ingatkan Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik Pemilu
Bawaslu Maluku Utara Ingatkan Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik Pemilu
satumalukuID – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara (Malut) menegaskan pentingnya keterbukaan layanan informasi publik bagi penyelenggaraan pemilu, terutama menghadapi pelaksanaan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. “Keterbukaan layanan informasi publik ini sangat penting dalam penyelenggaraan tahapan pemilu tahun 2024, pasti akan banyak permohonan data dan…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
gamalamanews-blog · 6 years
Text
Bawaslu Malut Raih Award Penanganan Pelanggaran Terbaik 2018
Bawaslu Malut Raih Award Penanganan Pelanggaran Terbaik 2018
TERNATE – Dinominasikan dalam dua dari 12 kategori penilaian Bawaslu Award 2018, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara (Malut) berhasil memboyong Bawaslu Award 2018 untuk kategori Penanganan Pelanggaran Terbaik 2018.
Ketua Bawaslu Provinsi Malut, Muksin Amrin SH MH bersama unsur pimpinan lainnya menerima langsung piagam dan tropi Bawaslu Award 2013 dari Anggota Bawaslu RI Ratna…
View On WordPress
0 notes
siskamenol-blog · 7 years
Text
Nah, Bawaslu Malut Minta Semua Pihak Awasi Praktik Mahar Politik
Siska Menol Berita Nah, Bawaslu Malut Minta Semua Pihak Awasi Praktik Mahar Politik Baru Banyak Artikel Tentang Nah, Bawaslu Malut Minta Semua Pihak Awasi Praktik Mahar Politik Pencarian Artikel Tentang Nah, Bawaslu Malut Minta Semua Pihak Awasi Praktik Mahar Politik Silahkan Cari Dalam Database Kami, Pada Kolom Pencarian Tersedia. Jika Tidak Menemukan Apa Yang Anda Cari, Kemungkinan Artikel Sudah Tidak Dalam Database Kami. Judul Informasi Artikel : Nah, Bawaslu Malut Minta Semua Pihak Awasi Praktik Mahar Politik Bawaslu Provinsi Maluku Utara (Malut) meminta semua pihak agar mengawasi isu terkait dengan mahar politik. http://www.unikbaca.com
0 notes
1nfoindonesia · 4 years
Text
Ingat ! Jelang Pilkada Hati-hati Gunakan Sosial Media
Ingat ! Jelang Pilkada Hati-hati Gunakan Sosial Media
INFO INDONESIA. Dinamika tahapan Pemilihan Kepala Daerah 2020 yang berlangsung di delapan kabupaten/kota. Badan Pengawas Pemillu (Bawaslu) Maluku Utara (Malut) mewanti-wanti jajarannya untuk berhati-hati menggunakan media sosial.
“Kami meminta seluruh komisioner Bawaslu kabupaten/kota berhati-hati berpendapat atau berkomentar persoalan politik yang terjadi saat ini, baik menyangkut partai politik…
View On WordPress
0 notes
inanews-blog1 · 5 years
Text
Tiga TPS di Maluku Utara akan Dilakukan PSU
Inanews - KPU Maluku Utara menjadwalkan Pemungutan Suara Ulang ( PSU) di tiga TPS Kabupaten Halmahera Tengah. Tiga TPS tersebut yaitu TPS 2 Desa Blifitu, Kecamatan Patani Utara, TPS 7 Desa Were, Kecamatan Weda, serta TPS 7 Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah. Ketua KPU Maluku Utara, Syahrani Somadayo mengatakan, PSU di tiga TPS tersebut merupakan tindaklanjut yang dilakukan KPU Maluku Utara atas rekomendasi Bawaslu Maluku Utara, untuk dilakukan PSU di tiga TPS tersebut. “Ada empat rekomendasi dari Bawaslu di antaranya pemilu susulan di salah satu TPS di Kabupaten Kepulauan Sula dan itu sudah dilakukan, kemudian tiga rekomendasi lagi yaitu PSU di tiga TPS di Kabupaten Halmahera Tengah,” kata Syahrani. Untuk PSU di Halmahera Tengah, direncanakan pada 25 April 2019 akan digelar. Namun, ini dapat dimajukan jika seluruh kesiapan termasuk logistik bisa dilakukan lebih cepat. Selain PSU di tiga TPS itu, dua TPS lainnya, kata Syahrani, yaitu satu di Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Halmahera Utara, juga berpotensi untuk lakukannya PSU. Namun, sejauh ini, masih menunggu kajian dari Bawaslu Malut. “Tadi kami sudah tindaklanjuti, PSU direncanakan 25 April tapi itu bisa 23 April tergantung ketersediaan logistik,” kata Syahrani. Ketiga TPS itu dilakukan PSU dengan berbagai bentuk pelanggaran di antaranya, adanya orang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih namun mencoblos. Selain itu, ada pemilih dari daerah lain tidak memiliki form A5 tapi ikut coblos, ada juga yang diberikan surat suara hanya dua sementara yang lain tidak diberikan. “Dari tiga TPS itu, yang dua TPS seluruhnya diulang, sementara yang satu TPS hanya pilpres saja,” kata Syahrani. Read the full article
0 notes
kemocengrapi · 6 years
Text
Pileg 2019, Ini Daftar 38 Eks Koruptor yang Ditetapkan Jadi Caleg
JAKARTA, dawainusa.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah resmi menetapkan Daftar Caleg Tetap (DCT) Pileg 2019. Dari daftar itu, terdapat 38 mantan narapidana korupsi atau koruptor yang masuk dalam DCT.
Melansir Suara.com, ketua KPU Arief Budiman menuturkan telah menetapkan DCT dan menindaklanjuti putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait hasil sengketa mantan narapidana korupsi yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.
Hal itu kata Arief sesuai keputusan Mahkamah Agung (MA) yang telah membatalkan Peraturan KPU (PKPU) Nomer 20 Tahun 2018, sehingga mantan narapidana korupsi boleh mencalonkan sebagai caleg.
Baca juga: ICW Dorong Masyarakat Hukum Parpol Pengusung Caleg Eks Koruptor
“Hari ini KPU sudah menetapkan DCT dan sudah menindaklanjuti fakta-fakta hukum baru, dari putusan sengketa di Bawaslu, Putusan JR di MK, maupun yang dikeluarkan MA. KPU sudah menindaklanjutinya dengan teliti, dan dituangkan dalam keputusan kita,” kata Ketua KPU Arief Budiman di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, Kamis (20/9).
Berkenaan dengan itu, Komisioner KPU Ilham Saputra menyebutkan ada 38 orang mantan narapidana korupsi yang masuk kedalam DCT. Menurutnya, hanya mantan narapidana korupsi yang mengajukan sengketa yang masuk dalam DCT.
“Ada 38 orang, hanya yang mengajukan ajudikasi saja yang diakomodir, sesuai SE kita yang kita kirim ke KPU provinsi, kabupaten/kota,” tutur Ilham.
Berikut 38 Daftar Nama Caleg Mantan Koruptor
Nama-nama Mantan Narapidana Korupsi (Koruptor) yang Jadi Caleg untuk Tingkat DPRD Provinsi.
Baca juga: Soal Larangan Koruptor Jadi Caleg, Antara UU Pemilu dan Moralitas?
Partai Gerindra
1. Mohamad Taufik dari Dapil DKI 3
2. Herry Jones Kere dari Dapil Sulut
3. Husen Kausaha dari Dapil Maluku Utara
Partai Golkar
4. Hamid Usman dari Dapil Maluku Utara 3
Partai Berkarya
5. Meike Nangka dari Dapil Sulut 2
6. Arief Armaiyn dari Dapil Malut 2
Partai Perindo
7. Smuel Buntuang dari Dapil Gorontalo 6
Partai PAN
8. Abdul Fattah dari Dapil Jambi 2
Partai Hanura
9. Midasir dari Dapil Jateng 4
10. Welhelmus Tahalele dari Dapil Malut 3
11. Ahmad Ibrahim dari Dapil Malut 3
Partai PBB
12. Nasrullah Hamka dapil Jambi 1
Tingkat DPRD Kabupaten/Kota
Partai Gerindra
1. Alhajar Syahyan dari Dapil Tanggamus
2. Ferizal dari Dapil Bangka Belitung
3. Mirhammuddin dari Dapil Bangka Belitung
Partai PDIP
4. Idrus Tadjil
Partai Golkar
5. Heri Baelanu dari Dapil Pandeglang
6. Dede Widarso dari Dapil Pandeglang
7. Saiful T Lami dari Dapil Tojo Una-una
Partai Nasdem
8. Abu Bakar dari Dapil Raja Lebong 4
9. Edi Ansori dari Dapil Raja Lebong 3
Partai Garuda
10. Julius Dakhi dari Dapil Nias Selatan
11. Ariston Moho dari Dapil Nias Selatan
Partai Berkarya
12. Yohanes Marinus Kota dari Dapil Ende 1
13. Andi Muttamar Mattotorang dari Dapil Bulukumba 3
Partai PKS
14. Maksum DG Mannassa dari Dapil Mamuju 2
Partai Perindo
15. Zulkifri dari Dapil Pagar Alam 2
Partai PAN
16. Masri dari Dapil Belitung 2
17. Muhammad Afrizal dari Dapil Lingga 3
18. Bahri Syamsu Arief dari Dapil Cilegon 2
Partai Hanura
19. Warsit dari Dapil Blora 3
20. Moh. Nur Hasan dari Dapil Rembang 4
Partai Demokrat
21. Jones Khan dapil Pagar Alam 1
22. Jhony Husban dapil Cilegon 1
23. Syamsudin dapil Lombok Tengah
24. Darmawaty Dareho dapil Manado 4
Parati PKP Indonesia
25. Matius Tungka dapil Poso 3
26. Joni Cornelius Tondok dapil Toraja Utara.*
Selengkapnya: Pileg 2019, Ini Daftar 38 Eks Koruptor yang Ditetapkan Jadi Caleg
#dawai
0 notes
wartakanlah · 6 years
Text
Pileg 2019, Ini Daftar 38 Eks Koruptor yang Ditetapkan Jadi Caleg
JAKARTA, dawainusa.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah resmi menetapkan Daftar Caleg Tetap (DCT) Pileg 2019. Dari daftar itu, terdapat 38 mantan narapidana korupsi atau koruptor yang masuk dalam DCT.
Melansir Suara.com, ketua KPU Arief Budiman menuturkan telah menetapkan DCT dan menindaklanjuti putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait hasil sengketa mantan narapidana korupsi yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.
Hal itu kata Arief sesuai keputusan Mahkamah Agung (MA) yang telah membatalkan Peraturan KPU (PKPU) Nomer 20 Tahun 2018, sehingga mantan narapidana korupsi boleh mencalonkan sebagai caleg.
Baca juga: ICW Dorong Masyarakat Hukum Parpol Pengusung Caleg Eks Koruptor
“Hari ini KPU sudah menetapkan DCT dan sudah menindaklanjuti fakta-fakta hukum baru, dari putusan sengketa di Bawaslu, Putusan JR di MK, maupun yang dikeluarkan MA. KPU sudah menindaklanjutinya dengan teliti, dan dituangkan dalam keputusan kita,” kata Ketua KPU Arief Budiman di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, Kamis (20/9).
Berkenaan dengan itu, Komisioner KPU Ilham Saputra menyebutkan ada 38 orang mantan narapidana korupsi yang masuk kedalam DCT. Menurutnya, hanya mantan narapidana korupsi yang mengajukan sengketa yang masuk dalam DCT.
“Ada 38 orang, hanya yang mengajukan ajudikasi saja yang diakomodir, sesuai SE kita yang kita kirim ke KPU provinsi, kabupaten/kota,” tutur Ilham.
Berikut 38 Daftar Nama Caleg Mantan Koruptor
Nama-nama Mantan Narapidana Korupsi (Koruptor) yang Jadi Caleg untuk Tingkat DPRD Provinsi.
Baca juga: Soal Larangan Koruptor Jadi Caleg, Antara UU Pemilu dan Moralitas?
Partai Gerindra
1. Mohamad Taufik dari Dapil DKI 3
2. Herry Jones Kere dari Dapil Sulut
3. Husen Kausaha dari Dapil Maluku Utara
Partai Golkar
4. Hamid Usman dari Dapil Maluku Utara 3
Partai Berkarya
5. Meike Nangka dari Dapil Sulut 2
6. Arief Armaiyn dari Dapil Malut 2
Partai Perindo
7. Smuel Buntuang dari Dapil Gorontalo 6
Partai PAN
8. Abdul Fattah dari Dapil Jambi 2
Partai Hanura
9. Midasir dari Dapil Jateng 4
10. Welhelmus Tahalele dari Dapil Malut 3
11. Ahmad Ibrahim dari Dapil Malut 3
Partai PBB
12. Nasrullah Hamka dapil Jambi 1
Tingkat DPRD Kabupaten/Kota
Partai Gerindra
1. Alhajar Syahyan dari Dapil Tanggamus
2. Ferizal dari Dapil Bangka Belitung
3. Mirhammuddin dari Dapil Bangka Belitung
Partai PDIP
4. Idrus Tadjil
Partai Golkar
5. Heri Baelanu dari Dapil Pandeglang
6. Dede Widarso dari Dapil Pandeglang
7. Saiful T Lami dari Dapil Tojo Una-una
Partai Nasdem
8. Abu Bakar dari Dapil Raja Lebong 4
9. Edi Ansori dari Dapil Raja Lebong 3
Partai Garuda
10. Julius Dakhi dari Dapil Nias Selatan
11. Ariston Moho dari Dapil Nias Selatan
Partai Berkarya
12. Yohanes Marinus Kota dari Dapil Ende 1
13. Andi Muttamar Mattotorang dari Dapil Bulukumba 3
Partai PKS
14. Maksum DG Mannassa dari Dapil Mamuju 2
Partai Perindo
15. Zulkifri dari Dapil Pagar Alam 2
Partai PAN
16. Masri dari Dapil Belitung 2
17. Muhammad Afrizal dari Dapil Lingga 3
18. Bahri Syamsu Arief dari Dapil Cilegon 2
Partai Hanura
19. Warsit dari Dapil Blora 3
20. Moh. Nur Hasan dari Dapil Rembang 4
Partai Demokrat
21. Jones Khan dapil Pagar Alam 1
22. Jhony Husban dapil Cilegon 1
23. Syamsudin dapil Lombok Tengah
24. Darmawaty Dareho dapil Manado 4
Parati PKP Indonesia
25. Matius Tungka dapil Poso 3
26. Joni Cornelius Tondok dapil Toraja Utara.*
Selengkapnya: Pileg 2019, Ini Daftar 38 Eks Koruptor yang Ditetapkan Jadi Caleg
https://www.dawainusa.com/pileg-2019-ini-daftar-38-eks-koruptor-yang-ditetapkan-jadi-caleg/
0 notes
korem152 · 10 months
Text
Danrem 152/Baabullah menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Pengamanan Pemilu
Tumblr media
Ternate — Danrem 152/BBL Brigjen TNI Elkines Villando Dewangga K. ,S.AP di dampingi KasiIntel Kasrem dan Kasiter Kasrem mengikuti Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dalam Rangka Kesiapan Pengamanan Tahapan Pemilu Tahun 2024, bertempat di Mapolda Maluku Utara, Rabu (15/11/2023)
Acara tersebut dilaksanakan di Lobby Mapolda Malut, Rabu (15/11) yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Irjen Pol Midi Siswoko, S.I.K.
Pelaksanaan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dihadiri sejumlah pejabat tinggi stakeholder terkait yakni Kapolda Malut, Kajati Malut, Danrem 152/Baabullah, Kabinda Malut, mewakili Gubernur Malut Sekda, Ketua DPRD Prov. Malut, Pejabat Utama Polda Malut, Pejabat Utama Korem 152/Baabullah Komisioner KPU Malut, Komisioner Bawaslu Malut, dan tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Kapolda Malut menjelaskan bahwa rapat koordinasi Lintas Sektoral tersebut bertujuan untuk menyampaikan kesiapan Polda Malut dalam mengamankan Pemilu Tahun 2024.
“Hari ini kita berkumpul dalam rangka rapat koordinasi dan akan kami paparkan kesiapan Polda Maluku Utara dalam pengamanan Pemilu Tahun 2024,” ungkap Irjen Pol Midi.
Tumblr media
Selain itu, Kapolda juga mengajak semua peserta rapat untuk melakukan sharing terkait dengan potensi kerawanan yang mungkin muncul selama tahapan Pemilu 2024.
“Rencana ke depan, kita akan melaksanakan briefing terkait hasil pemetaan kerawanan Pemilu Tahun 2024. Kami sudah memiliki data kerawanan Pemilu per Kabupaten/Kota dan Kecamatan,” tambahnya.
Mengacu pada pengalaman tahun 2019, Kapolda Malut mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengantisipasi potensi penyimpangan pada Pemilu 2024.
“Saya berharap agar politik di Maluku Utara berjalan lurus dan adil.
Kapolda Malut mengajak TNI untuk saling bekerja sama dalam mengamankan Situasi Kamtibmas di Maluku Utara selama Pemilu 2024. Dengan sinergi antara TNI-Polri, diharapkan Pemilu dapat berlangsung aman, tertib, dan demokratis.
Tumblr media
“Mengingat pentingnya netralitas TNI-Polri dalam Pemilu, Kapolda Malut menegaskan bahwa Kapolri dan Panglima TNI telah menyampaikan bahwa TNI-Polri tetap netral,”Tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama Danrem 152/Baabullah juga menyampaikan kesiapan jajarannya dalam membantu Pemda dan Polri mengamankan dan mensukseskan pesta demokrasi Pemilu Tahun 2024, Korem dan Jajaran siap mengamankan situasi Kamtibmas di wilayah Maluku Utara serta bersikap Netral dalam Pemilu" tutupnya" . (Penrem152).
0 notes
satumaluku · 2 years
Text
Belum Ada Perempuan Mendaftar Calon Komisioner Bawaslu Maluku Utara
Belum Ada Perempuan Mendaftar Calon Komisioner Bawaslu Maluku Utara
satumalukuID – Tim Seleksi  calon anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara menyebutkan dari 11 orang yang sudah mendaftar calon anggota Bawaslu, belum ada satupun calon dari kalangan perempuan. “Pendaftaran calon anggota Bawaslu Provinsi dibuka 22-30 Juni 2022 dan dan  terdapat 11 pendaftar yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota belum ada perempuan yang mendaftar,” kata Ketua Timsel Bawaslu…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
gamalamanews-blog · 6 years
Text
Ini Harapan Ketua Bawaslu Malut pada Bawaslu Kabupaten Kota Terpilih
Ini Harapan Ketua Bawaslu Malut pada Bawaslu Kabupaten Kota Terpilih
TERNATE – 30 Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kota se-Provinsi Maluku Utara (Malut) terpilih sudah diumumkan Bawaslu Republik Indonesia, Senin (13/8/2018). Ke-30 anggota Bawaslu 10 kabupaten kota yang akan dilantik itu diputuskan sebagaimana dalam pengumuman 0612/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VIII/2018.
Dari 30 nama yang diumumkan itu, 18 orang dari mereka adalah incumbent yang…
View On WordPress
0 notes
kalwedo · 6 years
Text
Bawaslu Malut Gelar Mediasi Atas Sengketa Empat Parpol Pemohon http://bit.ly/2MGPWNv #kotaternate
Bawaslu Malut Gelar Mediasi Atas Sengketa Empat Parpol Pemohon https://t.co/8B1mEZB4vW #kalwedo #kotaternate
— Kalwedo.com 🇮🇩 (@Kalwedocom) September 2, 2018
Source: @Kalwedocom September 03, 2018 at 06:49AM More info Your Website/Page Anchor Text Here
0 notes
satumaluku · 3 years
Text
Bawaslu Ajak Masyarakat Berkomitmen Putus Mata Rantai Politik Uang
Bawaslu Ajak Masyarakat Berkomitmen Putus Mata Rantai Politik Uang
satumalukuID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta semua kalangan masyarakat di Maluku Utara (Malut) harus berkomitmen memutuskan mata rantai politik uang yang sering terjadi pada pemilu maupun pilkada, termasuk menghadapi Pemilu Serentak 2024 nanti. “Politik uang akan melahirkan pemimpin dan pemerintahan yang korupsi, hal ini berkaca dari sejumlah kepala daerah yang diproses hukum, sejatinya…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
gamalamanews-blog · 6 years
Text
Hasil 60 Calon Anggota Bawaslu Jumat Besok Dibawa ke Bawaslu RI
Hasil 60 Calon Anggota Bawaslu Jumat Besok Dibawa ke Bawaslu RI
TERNATE – 60 calon anggota Bawaslu kabupaten kota se Provinsi Maluku Utara, sejak Rabu-Kamis (8-9/8) menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di kantor Bawaslu Provinsi Maluku Utara.
Dimana, pada hari pertama, 5 komisioner Bawaslu Malut melakukan FPT untuk calon anggota Bawaslu Malut di lima kabupaten, disusul lima kabupaten kota dihari kedua.
“FPTnya selama dua hari, sejak…
View On WordPress
0 notes
gamalamanews-blog · 6 years
Text
Tidak Mengikuti Tes Tertulis Psikologi, Soeparman Pawah Terancam Tidak Lolos
Tidak Mengikuti Tes Tertulis Psikologi, Soeparman Pawah Terancam Tidak Lolos
TOBELO – Seleksi anggota Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) kabupaten Halmahera Utara periode kerja 2018-2023, yang dilaksanakan oleh BAWASLU Provinsi Maluku Utara di Ternate, hari ini (Minggu 22/07) telah memasuki hari kedua pelaksanaan tes tertulis.
Yang menarik dari tes tertulis psikologi hari ini, salah satu komisioner aktif Soeparman Pawah, tidak hadir dan mengikuti tes tersebut. “Kita…
View On WordPress
0 notes
gamalamanews-blog · 6 years
Text
Organisasi Cipayung Maluku Utara Beri dukungan ke KPU dan Bawaslu
Organisasi Cipayung Maluku Utara Beri dukungan ke KPU dan Bawaslu
TERNATE– Sejumlah elemen gerakan kemahasiswaan memberikan dukungan kepada Bawaslu dan KPU Malut. Dukungan itu disampaikan KNPI Kota Ternate, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate, PMII Cabang Kota Ternate, Samurai Malut, dJAMAN Malut dan AMPP Togamaloka setelah Polda Maluku Utara memanggil Ketua Bawaslu dan KPU dengan surat panggilan kepolisian nomor B/371/VII/2018/Ditreskrim, tanggal 14…
View On WordPress
0 notes