#BP2MI

[cinews-id]

Kemenaker Bersama BP2MI Berhasil Gagalkan Pemberangkatan 21 PMI Ilegal

JAKARTA, Cinews.id – Tim Gabungan antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berhasil menggagalkan pemberangkatan 21 orang sebagai pekerja migran Indonesia nonprosuderal ke Timur Tengah. Informasi awal didapatkan tim Kemnaker dari masyarakat akan adanya pemberangkatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural melalui Bandara Soetta,…

[bantennews]

Terbukti Pungli kepada Pekerja Migran, Tiga Pegawai BP2MI Divonis 2 Tahun Penjara

SERANG – Majelis hakim Pengadilan Tipikor Serang menjatuhkan vonis kepada tiga mantan pegawai Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) selama 2 tahun penjara. Ketiganya dinilai terbukti melakukan korupsi pungutan liar (pungli) dengan cara menukar mata uang Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal. Vonis dibacakan ketua majelis hakim Dedy Ady Saputra di Pengadilan Tipikor Serang…

[customspediacom]

Pembebasan Bea Masuk Pekerja Migran Indonesia (PMI)

[hargo-news]

Lindungi Pekerja Migran, Pemkab Gorontalo Teken MoU dengan BP2MI

Hargo.co.id, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Gorontalo berkomitmen memberikan perlindungan kepada pekerja migran. Komitmen itu bisa dilihat dari adanya kerjasama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Kerjasama ditandai dengan penanadatanganan momerandum of understanding (MoU) oleh Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo dengan pihak BP2MI, Selasa (20/2/2024) di Aula K.H.…

[baliportalnews]

Ratas Satgas Pencegahan Pemberantasan Sindikat Penempatan Ilegal PMI, Kepala BP2MI : Sikat Sampai Tuntas!

BALIPORTALNEWS.COM, BADUNG - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani menyampaikan arahan kegiatan Rapat Kerja Terbatas Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Sindikat Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI) di kawasan Kuta, Badung, Bali, Kamis (21/12/2023). Benny mengatakan ratas diselenggarakan untuk membahas rencana aksi satgas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan sindikat penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia khususnya pada tahun 2024. "Ratas terbatas satgas pencegahan dan pemberantasan sindikat penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia akan melahirkan rumusan untuk tahun depan. Ini dilakukan sangat serius dan tidak main-main," ujar kepala Kepala BP2MI. Benny mengaku ini memang tugas berat, terutama di dalam rumah sendiri dan dimulai dengan mindset yang harus diubah. "Ketika banyak pejabat kita yang bekerja pada orientasi dan rutinitas penyerapan anggaran. Maklum ini doktrin masa lalu, makanya saya selalu katakan ayo bekerja dengan berlari," jelasnya. Benny menyatakan atas kesadaran moral dan tanggung jawab, pekerjaan ini adalah panggilan merah putih. Tentunya Ini hal yang membanggakan, namun ada pula hal yang menyedihkan karena minimnya anggaran. "Tapi kita komitmen untuk memberantas penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia. Sikat sampai tuntas, kita memiliki undang undang TPPO. Kita tidak boleh membiarkan. Sehingga negara jangan kalah dengan para sindikat," jelasnya. Benny mengaskan bahwa situasi penempatan Pekerja Migran sekarang ini menghadapi ‘Darurat TPPO, Darurat penempatan ilegal’, negara sedang menghadapi perang, perang semesta terhadap sindikat. Sindikat yang mengorbankan saudara-saudara para Pekerja Migran Indonesia, yang rata-rata diantara mereka adalah kaum Perempuan. "Musuh kita sudah jelas siapa. Mereka adalah Para sindikat dan mafia penempatan ilegal yang kadang dibekingi oknum-oknum yang memiliki atributif-atributif kekuasaan. Jika kita sepakat, bahwa perdagangan orang, perbudakan modern itu adalah tindakan kejahatan," tegasnya Benny mengatakan saatnya semua harus berani mengambil posisi untuk menghentikannya para sindikat. Para pelaku kejahatan itu adalah pengkhianatan kepada cita-cita bernegara atas nama, kemanusian. "Maka kita harus berani memeranginya. Negara tidak boleh kalah. Negara Harus Hadir dan Hukum harus Bekerja. Kita sedang memenuhi Panggilan Sejarah. Apakah Jalan yang kita pilih adalah untuk memerangi Sindikat Penempatan Ilegal PMI, atau memilih Jalan untuk menjadi bagian dari Sindikat Penempatan Ilegal PMI itu sendiri," beber Benny. (aar/bpn) Read the full article

[romifc4433]

Pemeriksaan Kedua Benny Rhamdani Di Bareskrim Mabes Polri

[m1totocss2]

Imigrasi gandeng Polri dan BP2MI tingkatkan kapasitas pimpasa

Agar pimpasa kelak dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal, imigrasi perlu memfasilitasi pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Berita lengkapnya : Klik disini

[indonesianacademy]

Kendal Penyumbang PMI Terbanyak Ke-2 Se-Jateng

Kabupaten Kendal merupakan penyumbang terbanyak nomor 2 Pekerja Migran Indonesia / PMI se-Jawa Tengah. Adapun jumlah penempatan PMI di luar negeri tahun 2021 sebanyak 2655, tahun 2022 sebanyak 5235, dan tahun 2023 sebanyak 5099. Adapun tujuan penempatan tertinggi, yaitu negara Taiwan sebanyak 1558 PMI, Hongkong 1514 PMI, dan Singapura sebanyak 448.

Hal itu Bupati Kendal, Dico Ganinduto sampaikan saat Menerima kunjungan Rombongan Komisi IX DPR RI di ruang Ngesthi Widhi Komplek Perkantoran Setda Kendal, Rabu, 24/05/23 silam. Ikut mendampingi rombongan Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI tersebut, tenaga Ahli Bidang Ketenagakerjaan, Muhammad Rizki Ramadhan, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jateng dan DIY, Cahyaning Indriasari, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Pemuda, Multanti, Kepala Kantor Imigrasi Semarang, Guntur Sahaf, BP3MI, Direktur Penempatan Kawasan Amerika dan Pasific, Mukharom, dan Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Rendra Setiawan. Program Perlindungan Kepada PMI Selanjutnya Bupati menjelaskan adapun program strategis dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kendal untuk memberikan perlindungan kepada PMI. Meliputi sosialisasi prosedur dan mekanisme penempatan luar negeri bagi masyarakat dan calon pekerja migran Indonesia. Bekerjasama dengan BP2MI untuk menyelenggarakan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) bagi CPMI, melakukan pembinaan dan monitoring berkala terhadap Lembaga yang terlibat. Baik itu P3MI maupun BLKLN," tutur Bupati Dico. Lebih lanjut, Bupati Dico mengatakan, selain itu juga melakukan koordinasi dengan BP3MI dan Kepolisian. Dalam rangka meminimalisir pemberangkatan PMI non prosedural. Juga melakukan pelatihan bagi CPMI sesuai dengan skill dan kompetensi bersama BBPVP Semarang. Menempatkan 1 petugas khusus di LTSA Kendal untuk memudahkan layanan administrasi Jaminan Sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan. Tentu Masih Banyak Kendala Yang Perlu Perhatian Menurut Bupati Kendal, Kendala yang Pemerintah Kabupaten Kendal hadapi, yaitu CPMI masih kesulitan dalam menggunakan proses pendaftaran dan pengajuan. Terutamanya dengan melalui sistem SIAP Kerja (sistem Kemnaker) sebagai pengganti Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri. Juga ketidaksesuaian dokumen kependudukan CPMI dengan dokumen pendukung lainnya. Juga, Pemkab Kendal tidak memiliki kewenangan dalam pengawasan terhadap lembaga Penempatan (P3MI), karena pengawasan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. "Kedala lainnya, yaitu seperti masih tingginya minat CPMI terhadap penempatan pada sektor informal, keterbatasan personil dalam pelayanan dan pelindungan CPMI di LTSA P2TKLN di Kabupaten Kendal, serta tidak terpusatnya pendaftaran peserta program jaminan sosial pada satu cabang," tambah Bupati Dico. Terkait dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Kendal terhadap pemenuhan pelayanan dan pelindungan CPMI atau PMI terus ditingkatkan. Oleh karena itu, Pemkab Kendal mengharapkan dukungan dari semua pihak untuk penyempurnaan dan penyederhanaan sistem yang digunakan dalam rangka pendaftaran dan pengajuan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). "Kami juga memerlukan dasar hukum mengenai biaya penempatan bagi CPMI, khususnya pada negara-negara penempatan yang belum memiliki acuan besaran biaya penempatan, dan terwujudnya satu data terkait CPMI dan PMI untuk semua program penempatan tenaga kerja di luar negeri," ujar Bupati Kendal.

Selain itu, Bupati Dico juga meminta dukungan terkait fasilitasi anggaran pelatihan bagi CPMI dari sumber dana APBN, dan dukungan untuk layanan pengaduan terintegrasi untuk penanganan pengaduan pekerja migran di luar negeri. Sementara itu, Ketua Rombongan DPR RI, Rahmad Handoyo yang maju dari Partai PDIP Jateng V tersebut menyampaikan, bahwa Kunker pengawasan Peran Pemerintah Daerah terhadap perlindungan PMI di Kabupaten Kendal. PMI Pahlawan Negara Rahmad Handoyo juga mengatakan, kegiatan ini bentuk kehadiran negara untuk memberikan perlindungan kepada PMI yang banyak orang bilang pahlawan negara. "Perlindungan kepada PMI sudah pemerintah lakukan. Namun, kenyataannya masih juga banyak kasus yang terjadi di luar negeri. Saya kira pemerintah terus melakukan upaya pencegahan kasus yang terjadi terhadap PMI, tetapi aparatur kita kan juga terbatas, sehingga harus banyak melakukan sosialisasi dan komunikasi, serta edukasi kepada masyarakat, terutama kepada para Calon PMI agar dapat terhindar dari persoalan yang ada," ujar Rahmad. Ia juga mengimbau kepada masyarakat, jika memiliki keinginan bekerja di luar negeri, harus menempuh sesuai prosedur, mengikuti aturan yang ada. "Mulai dari Pemerintah Daerah tingkat daerah, hingga desa, kelurahan dan tingkat RT juga berperan untuk memberikan informasi edukasi, dan sosialisasi terkait proses bekerja di luar negeri dengan cara yang tepat," pinta Anggota DPR RI, Rahmad Handoyo. Santunan Kematian Peserta BPJS Acara berlanjut dengan menyerahkan santunan kematian peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada 2 orang peserta. "Santunan kali ini kami berikan kepada keluarga almarhum Siti Zulfa Khoirunnisa PMI asal Kabupaten Kendal sebesar Rp. 24.000.000. Kemudian santunan beasiswa dan santunan kematian kepada anak dari almarhum Marwati Yulianingsih yang juga PMI asal Kabupaten Kendal sebesar Rp. 115.600.000," terang Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng-DIY, Cahyaning Indriasari. Kendal Penyumbang PMI Terbanyak Ke-2 Se-Jateng Indonesian Academy – Hong Kong Read the full article

[kabartangsel]

Bareskrim Polri Gelar Perkara Kasus Judi Online Terduga Pelaku Berinisial T

Bareskrim Polri angkat suara terkait kelanjutan proses penyelidikan sosok T yang sempat disebut dalang judi online usai Kepala BP2MI Benny Rhamdani meralat pernyataannya. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro menyebut pihaknya tetap akan menganalisis keterangan Benny sebelum memutuskan apakah akan tetap diusut atau justru dihentikan. “Kita lihat nanti…

[arrahmahcom]

Hendak ke Saudi Secara Ilegal, BP2MI Amankan Puluhan Remaja

JAKARTA (Arrahmah.id) – Sebanyak 25 anak muda diamankan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Para remaja itu diketahui sebagai calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) akan diberangkatkan ke Arab Saudi secara ilegal. “Prosesnya jelas-jelas ilegal, keberangkatannya juga. Maka saya kawal tadi malam agar tetap di proses, kemudian kita teruskan ke penegak hukum,” kata Kepala BP2MI Benny…

[tintainformasi]

Kapolda Lampung dan Jajaran Diganjar Penghargaan BP2MI di Puncak Hari Bhayangkara ke-78.

[bantennews]

16 Tahun TKW Asal Tirtayasa di Arab Saudi Tak Pulang

SERANG – Maemuroh (69), warga Kampung Sedayu, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, tenaga kerja wanita (TKW) di Jeddah, Arab Saudi sudah 16 tahun tak bisa pulang ke kampung halamannya. Diduga ia ditahan oleh majikannya agar tak bisa kembali ke Tanah Air. Pihak keluarga berharap pemerintah bisa memulangkan Maemuroh karena sudah lanjut usia. “Ibu saya beberapa kali minta pulang tapi tak…

[trinugroho]

https://pointconsultant3.blogspot.com/2024/06/surat-izin-perekrutan-pekerja-migran.html

[sultratopmedia]

Sinergi BRI dan BP2MI Tingkatkan Literasi Dana Pensiun Pekerja Migran Indonesia

SULTRATOP.COM, Jakarta – Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia terus meningkat hingga mencapai 237.992 penempatan sepanjang Januari – Oktober 2023. Namun peningkatan tersebut tidak berbanding lurus dengan literasi keuangan, khususnya terkait dana pensiun di antara pekerja Indonesia yang masih rendah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)…

[barisanyasaadisusanto]

Yasa Adi Susanto: Perlindungan dan Dukungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan aset berharga Indonesia yang berjuang di luar negeri. Mereka tidak hanya mencari kehidupan yang lebih baik untuk keluarga dan diri mereka, tetapi juga memberikan kontribusi ekonomi yang besar bagi negara. Dalam artikel ini, kami akan mengulas kisah PMI Agus Listianingsih dan pentingnya perlindungan serta dukungan yang harus diberikan kepada mereka.

Agus Listianingsih: Perjuangan PMI dari Bali

Agus Listianingsih, seorang PMI asal Bali, telah mengalami penderitaan selama delapan bulan di Polandia. Sayangnya, ia belum bisa pulang ke tanah air karena masalah biaya pemulangan yang mencapai 700 jutaan rupiah. Namun, perlindungan untuk Pekerja Migran Indonesia adalah tanggung jawab negara.

Undang-undang Perlindungan PMI

Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melindungi warganya yang bekerja di luar negeri, termasuk PMI seperti Agus Listianingsih. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menggarisbawahi bahwa PMI yang bekerja di luar negeri secara legal memiliki hak atas perlindungan hukum dan bantuan pemulangan jika mereka sakit. Keberangkatan Agus Listianingsih ke Polandia adalah sah, dan oleh karena itu, negara wajib memberikan bantuan yang diperlukan.

Langkah Konkret PSI Bali

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Bali telah merespons dengan cepat situasi yang dihadapi oleh Agus Listianingsih. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Provinsi Bali, Bro Adi, berkomunikasi dengan pejabat terkait, termasuk Kadisnaker & ESDM Bali dan Kepala UPT BP3MI Bali, untuk memastikan pemulangan Agus Listianingsih menjadi prioritas. Saat ini, proses pemulangan telah diambil alih oleh Kementerian Luar Negeri.

LBH PSI Bali: Mendukung PMI

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PSI Bali juga berdiri di samping Agus Listianingsih. Mereka siap memberikan bantuan hukum dan advokasi yang diperlukan agar Agus Listianingsih dapat segera pulang ke Indonesia. Untuk memulai proses ini, LBH PSI Bali membutuhkan surat kuasa dari keluarga Agus Listianingsih. Setelah mendapat surat kuasa, mereka akan berkomunikasi dengan BP3MI, termasuk BP2MI di Jakarta, dan Kementerian Luar Negeri.

Tanggung Jawab Negara

Tentang biaya pemulangan yang mencapai 700 jutaan rupiah, Bro Adi menjelaskan bahwa ini bukan menjadi tanggung jawab PMI, melainkan tanggung jawab negara sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Kewajiban pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk memulangkan PMI yang mengalami masalah, termasuk yang sakit, diatur dalam undang-undang. Lebih lanjut, kewajiban negara untuk membiayai pemulangan PMI yang mengalami masalah dan sakit diatur dalam peraturan pemerintah.

Kesimpulan

Kisah Agus Listianingsih adalah cerminan dari betapa pentingnya dukungan dan perlindungan bagi para PMI Indonesia. Mereka adalah pekerja yang berjuang di luar negeri untuk mencari nafkah dan mengirimkan uang ke tanah air. Dalam situasi seperti Agus Listianingsih, negara dan lembaga seperti PSI Bali memiliki peran penting dalam memastikan pemulangan mereka yang memerlukan perawatan dan dukungan.

Setelah semua, para PMI adalah bagian tak terpisahkan dari Indonesia yang kita cintai. Negara harus selalu bersama mereka, sebagaimana yang diwajibkan oleh undang-undang. Sebuah tangan membantu yang diperlukan adalah tanggung jawab bersama, dan ini adalah janji yang harus dipegang teguh. Dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa PMI Indonesia selalu mendapatkan perlindungan dan dukungan yang mereka butuhkan dalam perjalanan mereka di luar negeri.

[realita-lampung]

Polri Penyegaran, Kapolda Aceh Bersama Dua Wakapolda Berganti

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali melakukan rotasi dan mutasi jabatan. Sebanyak 60 personel Polri baik perwira menengah (pamen) dan perwira tinggi (pati) Polri dimutasi dan rotasi, yang tertuang dalam dua surat telegram (ST) tertanggal 26 September 2023. Dalam ST/2163/IX/KEP./2023 sebanyak 35 personel dimutasi dan ST/2164/IX/KEP./2023 sebanyak 25 personel dimutasi. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, mutasi dan rotasi jabatan di tubuh Polri adalah hal biasa. "Mutasi dan rotasi di tubuh Polri adalah hal biasa merupakan bagian tour of duty dan penyegaran organisasi," kata Ramadhan dalam keterangan tertulisnya. Dalam mutasi pada kali ini, Kapolda Aceh sebelumnya Irjen Ahmad Haydar digantikan oleh Irjen Achmad Kartiko yang menjabat sebagai Pati Baintelkam Polri, yang ditugaskan sebagai Deputi Bidang Penempatan dan Perlindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI. Selain itu, ada 2 jabatan Wakapolda yang mengalami mutasi. Pertama Wakapolda Aceh yang sebelumnya dijabat Brigjen Syamsul Bahri digantikan oleh Kombes Pol Armia Fahmi. Brigjen Syamsul dimutasi lantaran memasuki masa pensiun. Selanjutnya Wakapolda NTT Brigjen Heri Sulistianto yang memasuki masa pensiun digantikan Brigjen Awi Setiyono. Brigjen Awi saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Akademi Kepolisian. Read the full article