#Audiensi Tokoh Masyarakat

[kantorberita]

Perkuat Kemitraan, Gubernur Bengkulu Sambut Audiensi Tokoh Masyarakat Rejang

Perkuat Kemitraan, Gubernur Bengkulu Sambut Audiensi Tokoh Masyarakat Rejang KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU|| Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, dengan hangat menyambut kunjungan silaturahmi dan audiensi dari Tokoh Masyarakat Rejang Bengkulu Utara, Kalman Darmawi, serta rombongan di Balai Raya Semarak Bengkulu, pada Sabtu sore (14/9/2024). Pertemuan ini menjadi momen penting dalam memperkuat…

[m1totocsdua]

Eks pimpinan KPK: Pertemuan Alex-Eko Darmanto tidak bermasalah

Jakarta (ANTARA) - Pimpinan KPK Periode 2015-2019 Irjen Pol (Purn) Basaria Panjaitan menilai tidak ada yang salah dalam pertemuan antara Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto

Basaria juga mengaku heran dengan pihak yang mempermasalahkan soal pertemuan yang dilakukan dalam rangka tugas penerimaan laporan.

"Padahal pertemuan tersebut dilakukan dalam konteks pelaporan Pengaduan Masyarakat, dilakukan secara terbuka, bersama staf, serta dengan sepengetahuan dan izin pimpinan lainnya," kata Basaria dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Menurutnya saat pertemuan tersebut terjadi ED bukan pihak yang berperkara. KPK pada saat itu baru pada tahap melakukan pemeriksaan LHKPN milik Eko Darmanto.

"Sekali lagi, pemeriksaan LHKPN adalah pelaksanaan tugas di pencegahan, bukan penindakan," ujarnya.

Lebih lanjut Basaria mengatakan pimpinan suatu lembaga/institusi publik, menerima kunjungan, audiensi, konsultasi, dan diskusi kerja sama lainnya adalah keniscayaan. Mulai dari pejabat negara/publik, kepala daerah, CSO, akademisi, tokoh masyarakat, jurnalis, mahasiswa/pelajar dan berbagai unsur masyarakat lainnya adalah pemangku kepentingan lembaga yang jamak berkunjung dan bertemu dengan pimpinan sebuah institusi.

Pimpinan KPK tidak tabu untuk menerima kunjungan dari berbagai kalangan dengan beragam tujuan, karena KPK memang pada prinsipnya terbuka dengan berbagai masukan, saran, ataupun pengaduan dari masyarakat.

"Seingat saya selama menjabat sebagai Pimpinan KPK Periode 2015 – 2019, bersama Pak Alex juga, ada beberapa hal yang dijunjung tinggi oleh KPK dan disepakati antarpimpinan dalam menerima kunjungan, yaitu: dilaksanakan di ruang rapat, didampingi oleh pejabat struktural/staf, dilakukan saat jam kerja, serta diinformasikan kepada pimpinan lain," ujarnya.

Hal ini diprasyaratkan di KPK untuk memitigasi risiko terjadinya komunikasi yang mengarah kepada perkara-perkara korupsi yang sedang ditangani KPK. Misalnya, ‘jangan diusut perkara yang ini’; ‘tolong jangan dinaikkan ke penyidikan perkara itu’; ‘kalau bisa tuntutannya jangan berat-berat’; atau bahkan mengarah kepada imbalan-imbalan tertentu yang ditawarkan kepada pimpinan.

Menurutnya hal seperti di atas sangat mungkin terjadi, karena keputusan setiap tahap perkara korupsi di KPK diputuskan secara kolektif kolegial oleh pimpinan, dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari unit dan tim terkait.

Oleh karena itu kesepakatan agar kunjungan diterima di kantor, saat jam kerja, didampingi pejabat struktural/staf, dan dilakukan di ruang rapat, tujuannya sebagai mitigasi risiko secara berlapis di KPK.

"Bahkan saya ingat waktu dulu saya menjadi Pimpinan KPK, ada tim di sekretariat Pimpinan yang menelaah dan mencari tahu informasi dan latar belakang pihak yang akan berkunjung atau beraudiensi (background check) sebelum diterima oleh Pimpinan untuk memastikan clear and clean alias tidak ada sangkut pautnya dengan perkara yang sedang ditangani oleh KPK," tuturnya

Dari informasi yang tersebar di media, kata Basaria, penjelasan Alex membuatnya merasa tenang sekaligus salut, karena di akhir dua periode masa jabatannya, Alex masih memegang teguh dan menjunjung tinggi aturan-aturan yang menjadi prasyarat tak tertulis saat Pimpinan KPK menerima kunjungan.

"Pak Eko Darmanto diterima di ruang rapat Pimpinan, sebuah ruang rapat yang letaknya di lantai 15 Gedung Merah Putih KPK. Ruang ini terpisah dari ruang kerja Pimpinan, sehingga siapapun pegawai yang sedang melintas atau ada keperluan di lantai 15 bisa melihat pimpinan sedang rapat atau menerima kunjungan dari siapa. Apalagi sebagian pintunya transparan dari kaca," kata Basaria.

Lain halnya jika kunjungan diterima di ruang kerja Pimpinan, karena ruang kerja Pimpinan yang merupakan restricted area sifatnya lebih privat dan tertutup.

Basaria juga kemudian mempertanyakan mengenai apa yang dilanggar dalam pertemuan tersebut sehingga Polda Metro Jaya harus memeriksa Pak Alex dan beberapa pegawai KPK.

"Kalaupun toh akhirnya Pak ED tersebut berperkara di KPK, bukankah saat bertemu dengan Pak Alex, yang bersangkutan belum ada perkaranya di KPK? Pak ED baru mulai dipanggil untuk klarifikasi LHKPN pada ranah fungsi pencegahan KPK. Apakah kemudian pertemuan Pak Alex dan Pak ED ini, oleh Polda Metro Jaya dianggap suatu tindak pidana?" ujarnya.

Dia juga mengingatkan saat ini KPK sudah mempunyai organ Dewan Pengawas (Dewas) yang salah satu fungsinya adalah untuk mengatur dan menegakkan kode etik insan KPK termasuk Pimpinannya.

Oleh karena itu, seyogyanya Polda Metro Jaya menunggu hasil pemeriksaan Dewas terkait dengan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Pak Alex berikut dengan sanksinya, baru kemudian jika Dewas menilai pertemuan tersebut melanggar etik dan memenuhi unsur pidana maka bisa ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Itupun tidak harus oleh Kepolisian, bisa juga oleh Kejaksaan.

[bantennews]

Polemik Pelebaran Jalan Nyapah-Silebu Kota Serang, PUPR Banten Gelar Audiensi dengan Warga

SERANG – Dinas PUPR Provinsi Banten mengadakan audiensi dengan warga Nyapah di kantor Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Kamis (16/5/2024). Audiensi tersebut membahas polemik pelebaran jalan Nyapah-Silebu yang mengenai lahan warga. Selain Dinas PUPR, audiensi juga dihadiri perwakilan Kejati Banten, Kejari Serang, Polsek Walantaka dan tokoh warga Nyapah. Saat audiensi, para tokoh masyarakat…

[sumbarlivetv]

Polda Sumbar terima Audiensi dengan Kemenkop UKM dan Tokoh Masyarakat, Bahas Dugaan Penyimpangan salah satu Koperasi di Dharmasraya

Sumbar, Sumbarlivetv – Polda Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan audiensi dengan Deputi Bidang Perkoperasian Kementrian Koperasi dan UKM, Dinas Koperasi Prov. Sumbar dan tokoh masyarakat Andre Rosiade membahas terkait dengan dugaan penyimpangan atau fraud pada salah satu Koperasi di Kabupaten Dharmasraya. Audiensi tersebut, dilakukan bersama Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono, S.Ik. SH,…

[baliportalnews]

Dukung Inovasi Seni Musik di Tabanan, Bupati Sanjaya Apresiasi Sanggar Nolin Pupuan yang Mendunia

BALIPORTALNEWS.COM, TABANAN - Wujud kedekatan Pemerintah Kabupaten Tabanan, dalam hal ini Bupati Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., tak hanya melalui peran aktifnya untuk berada dan membangun bersama di tengah-tengah masyarakat, namun juga melalui konsistensinya mendengarkan dan menyerap aspirasi rakyat secara langsung. Hal ini dibuktikannya beserta jajaran menerima berbagai audiensi masyarakat di ruang rapat Bupati, Kamis (16/11/2023). Bersama dengan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra juga para Kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab Tabanan, Bupati Sanjaya menerima secara langsung audiensi dari Panitia Festival Dauh Peken termasuk salah satu anggota DPRD Kabupaten Tabanan, praktisi seni Dauh Peken dan Jajaran Panitia. Pertemuan tersebut membahas terkait rencana dan kesiapan pelaksanaan Festival Dauh Peken yang akan berlangsung pada 26 November mendatang. Audiensi dilanjutkan dengan kunjungan dari DPP Gerakan Pemuda Marhaenis Provinsi Bali dan Kabupaten Tabanan terkait paparan program kerja untuk Tabanan di masa mendatang. Selanjutnya, orang nomor satu Tabanan itu juga menerima kunjungan dari Prajuru Adat Anggasari dan Kebonjero serta dari Sanggar Nolin, terkait rencana pelaksanaan Karya Agung Ngenteg Linggih serta prestasi Sanggar Nolin yang tersohor sampai ke salah satu Negara di timur Tengah, yakni Qatar. Serta terakhir menerima Perbekel dan tokoh-tokoh Banjar Gerombong, Desa Beraban, Seltim. Menariknya saat menerima Prajuru Adat Anggasari dan Kebonjero serta Sanggar Nolin, tentunya mendapat apresiasi dan penghargaan yang sangat baik dari Pimpinan Daerah kebanggaan Tabanan tersebut. Sebab, bidang agama, adat, seni dan budaya sedang digalakkan pelestariannya, untuk mempercepat terwujudnya Visi dan Misi Tabanan Era Baru. Apalagi, Sanggar Nolin yang berasal dari Desa Pujungan mampu membawa angin segar bagi gairah kreatifitas dan inovasi seni muda-mudi di Tabanan. Menyoroti kategori seni musik tradisional mandolin, Sanggar Nolin menjadi nafas baru dalam pembaharuan aspek instrumen dan musikal alat musik dawai di Tabanan. Berdiri pada 2018, revitalisasi dan rekonstruksi kembali kesenian mandolin terbukti mampu membawa nama Tabanan dan menjadi kebanggaan hingga di kancah nasional bahkan Internasional. Bila sebelumnya Bali tersohor dengan kesenian tari juga gamelan, kini Tabanan memiliki kesenian Mandolin yang unik dan istimewa. “Kami dari Pemerintah, tentunya memberikan apresiasi yang sangat baik atas kehadiran seni musik mandolin ini. Dulu pernah ada, tapi kini dibangkitkan kembali dengan inovasi yang kreatif oleh anak-anak muda Tabanan. Patutlah kita berbangga, apalagi musik ini sudah terdengar sampai ke Jakarta dan bahkan sampai diundang ke Qatar. Luar biasa," sebut Sanjaya siang itu. Rasa kagumnya terhadap pembaharuan seni ini, juga ditunjukkannya dengan dukungan kuat yang diberikan. Generasi penerus sudah sepatutnya membawa nama Tabanan untuk lebih berkumandang lebih luas lagi. Pihaknya juga menekankan, kesenian yang hanya dimiliki oleh Tabanan itu sudah sepatutnya mencerminkan perwujudan “Rasa Bangga Jadi Orang Tabanan” di diri kita, sebagai Masyarakat Tabanan. “Mandolin dimainkan secara bergrup sebanyak 8 orang, dan tidak ada Batasan usia. Kami membawa alat musik dawai ini, untuk membawa situasi dan suasana yang lebih variatif di Bali, kita bawakan kesenian-kesenian yang sebelumnya belum ada di Bali bahkan dunia," jelas Reza Angga Nurbawa selaku Ketua Sanggar Nolin di sela-sela audiensinya bersama Bupati Tabanan, mohon doa restu dari Bupati Tabanan untuk keberangkatan ke Qatar. Ia juga menerangkan, sebelumnya Sanggar Nolin pernah berpentas di PKB, Festival Seni Bali Jani dan terakhir pentas di Pekan Kesenian Nasional Jakarta, tanggal 23-27 Oktober lalu.  “Jadi setelah pementasan, Tim Kurator dari Kementerian mengkurasi kami untuk ikut expo Indonesia di Jakarta, kami lolos Kurasi untuk ke Qatar, harusnya November ini berangkat namun karena kondisi terpaksa harus diundur, bukan dibatalkan tapi diundur,” sebut Reza.(bpn) Read the full article

[madurapost]

Datangi DPMD Sampang, Warga Minta Pemilihan BPD Desa Pangongsean Diulang

SAMPANG, MaduraPost – Warga Desa Pangongsean yang tergabung di Aliansi Masyarakat Pengongsean Bersatu (AMPB) Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang kembali menggelar Audiensi ke Kantor DPMD Sampang meminta pemilihan BPD diulang dan meminta Pj Kades dievaluasi. Salah satu tokoh masyarakat Desa Pangongsean, H Syaiful Mu’min menjelaskan bahwa pemilihan BPD Desa Pangongsean cacat hukum dan tidak…

[realita-lampung]

Sampaikan Aspirasi, Marga Buay Belunguh Tanggamus Sambangi Kementerian ATR BPN

JAKARTA - Tokoh Adat Marga Buay Belunguh Tanggamus yang di pimpin oleh ketua tim Irjen Pol (Purn) DR. Ike Edwin S.IK., S.H., M.H., M.M., menyambangi kantor Kementerian ATR/BPN Pusat Jalan Sisingamangaraja Jakarta Selatan pada, Selasa (2/5/2023). Dalam kunjungan Tokoh Adat ke Kantor Kementerian ATR/BPN Pusat diterima oleh Direktur Jenderal (Dirjen) penyelesaian sengketa/Konplik Pertanahan di ruang kerjanya. Adapun tujuan Ketua Tim dan tokoh Adat Marga Buay Belunguh Tanggamus menyambangi kantor Kementerian ATR/BPN Pusat adalah untuk menyerahkan berkas dan riwayat tanah Ulayat Marga Adat Buay Belunguh Tanggamus yang ada di Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Menurut Dang Ike, sapaan akrab Irjen Pol (Purn) DR. Ike Edwin S.IK., S.H., M.H., M.M., selaku ketua Tim yang didampingi oleh Yanuar Firmansyah Gelar Suttan Junjungan Sakti ke-27 dan Amiruddin gelar Dalom Mangku Marga, bahwa mereka mengadakan audensi dengan Dirjen penyelesaian sengketa/konflik pertanahan serta menyerahkan berkas dan bukti-bukti kepemilikan tanah Ulayat Marga Buay Belunguh Tanggamus. "Ya kami sengaja datang ke kantor ATR/BPN untuk mengadakan audensi dengan Dirjen penyelesaian Sengketa/Konflik Pertanahan," ujar Dang Ike. Dang Ike juga mengatakan bahwa, selain melakukan audensi, mereka juga menyerahkan berkas dan bukti-bukti kepemilikan tanah Ulayat Marga Adat Buay Belunguh Tanggamus. "Selain melakukan audensi, kami juga menyerahkan berkas dan bukti-bukti kepemilikan tanah Ulayat Marga Buay Belunguh Tanggamus yang ada di Kecamatan Kota Agung Timur," kata Dang Ike. Lebih lanjut Dang Ike menjelaskan bahwa, tanah eks PT Tanggamus Indah (PT. TI) adalah merupakan tanah Ulayat Marga Buay Belunguh Tanggamus sejak ratusan tahun yang lalu dan sudah turun menurun. "Dalam Audiensi hari ini, saya bersama tokoh Adat Marga Buay Belunguh menjelaskan dan memaparkan bahwa tanah eks PT Tanggamus Indah yang HGU telah habis sejak tanggal 31 Desember 2020 adalah merupakan tanah Ulayat Marga Buay Belunguh, dan HGU tidak diperpanjang lagi oleh pihak PT TI," jelas Dang Ike. Oleh sebab itu kata Dang Ike, mereka datang ke kantor ATR/BPN Pusat karena masyarakat adat Marga Buay Belunguh Tanggamus akan mengambil kembali tanah eks PT TI tersebut untuk dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat adat Marga Buay Belunguh Tanggamus. "Masyarakat adat Marga Buay Belunguh akan mengambil kembali tanah eks PT TI tersebut setelah HGU PT TI habis dan tidak diperpanjang lagi untuk dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat adat Marga Buay Belunguh Tanggamus," imbuh Dang Ike. Masih menurut Dang Ike, hingga saat ini tanah eks PT TI tersebut masih ada aktivitas yang mengatasnamakan PT TI. "Hingga saat ini kan tanah eks PT TI itu masih ada aktivitas-aktivitas orang yang mengatasnamakan PT TI, padahal HGU nya habis sejak tiga tahun terakhir ini, dan belum diserahkan kembali kepada masyarakat adat Marga Buay Belunguh, sehingga untuk mencegah konflik antar masyarakat dengan pihak-pihak yang mengatasnamakan PT TI dan untuk mengembalikan hak-hak marga Adat Buay Belunguh Tanggamus, maka kami laporkan ke kementerian ATR/BPN pusat agar tanah Ulayat Marga Buay Belunguh Tanggamus tersebut dikembalikan masyarakat adat Marga Buay Belunguh Tanggamus," tandas Dang Ike. (Hadi haryanto/Tim) Read the full article

[turisiancom]

TURISIAN.com - Event kesenian kolosal Solo menari akan berlangsung di Kota Surakarta, Solo, Jawa Tengah, Sabtu 29 April 2023. Sedikitnya, ada 700 orang yang akan dilibatkan dalam acara tahunan ini. Sutradara Solo Menari Bobby Ari Setiawan mengemukakan  penyelenggaraan Solo Menari akan dibuka dengan tarian Bedhayan Naradipta. Ia mengatakan selama arak-arakan akan ada rombongan penari Ramayana yang menuju Pasar Gede untuk kemudian mereka pentas di pasar. BACA JUGA: Mengagumi Kemegahan Masjid Sheikh Zayed, Wisata Religi di Kota Solo "Penari akan berinteraksi dengan penjual dan pengunjung. Ini yang menarik," kata Bobby usai melakukan audiensi dengan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka di Balai Kota Surakarta, Kamis 27 April 2023. Selain Pasar Gede, akan pula penampilan para penari yang juga berinteraksi dengan masyarakat, di antaranya di Kampung Batik Kauman, Mal Solo Paragon, dan Balai Kota Surakarta. BACA JUGA: Solo Art Market, Hadirkan Suvenir Unik Hasil Handmade "Konsepnya membaca ruang, bagaimana pertunjukan itu tidak terbatas dan Solo punya potensi lain untuk menjadi ruang terbuka pertunjukan tari," katanya. Sementara itu, dijadwalkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno akan hadir. Dua tokoh pemerintah ini akan menyaksikan acara langsung acara  tersebut. ***

[newscakra]

Gelar Audiensi, Ketua Komisi 1 DPRD Situbondo: Saya Minta Inspektorat Agar Sewa TKD Tidak Disama Ratakan

Gelar Audiensi, Ketua Komisi 1 DPRD Situbondo: Saya Minta Inspektorat Agar Sewa TKD Tidak Disama Ratakan

Situbondo, detik1.com – Polemik Tanah Kas Desa (TKD) di Desa Selomukti, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Terus bergulir, sehingga mendapatkan perhatian Komisi 1 DPRD Situbondo. Sehingga pada hari Jumat 09 Desember 2022, DPRD Situbondo memberikan ruang terhadap Kepala Desa Selomukti, Perangkat Desa Serta Tokoh Masyarakat Selomukti untuk melakukan audiensi bersama Inspektorat,…

[baliwakenews]

Bupati Giri Prasta Terima Audiensi Tokoh Masyarakat Gianyar, Bangli, Karangasem dan Denpasar

Bupati Giri Prasta Terima Audiensi Tokoh Masyarakat Gianyar, Bangli, Karangasem dan Denpasar

Mangupura, baliwakenews.com Sebagai wujud konkret program Badung Angelus Bhuana atau Badung Berbagi dari Badung Untuk Bali, Jumat (9/12) Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta didampingi Sekda Wayan Adi Arnawa dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Ida Ayu Istri Yanti Agustini menerima audiensi tokoh masyarakat dari Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem dan Kota…

[kabartangsel]

Masyarakat Diminta Kawal Pembangunan SMKN 6 Tangsel

Masyarakat Diminta Kawal Pembangunan SMKN 6 Tangsel

Wakil Ketua DPRD Banten Barhum HS, S.IP., menerima audiensi dari Tokoh Masyarakat dan Warga Kecamatan Serpong Utara terkait Pengadaan Unit Sekolah Baru SMKN 6 Tangsel, bertempat di Ruang Rapat Wakil Ketua, Selasa (13/09/22). Turut hadir Kasi Sarana & Prasarana Dindik Banten Asep Mudzaki, Sekcam Serpong Utara Dahlan, Lurah Jalupang Ridwan Arifin, Tokoh Masyarakat Sueb. Dalam pemaparannya Sekcam…

[beritanews]

Kerukunan Keluarga Luwu Raya Temui Gubernur Andalan, Ini Yang Dibahas

Kerukunan Keluarga Luwu Raya Temui Gubernur Andalan, Ini Yang Dibahas

BERITA.NEWS,Makassar– Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menerima audiensi Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Luwu Raya (BPP KKLR) di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel. Sabtu (14/5/2022). Hadir sejumlah pengurus yang juga merupakan tokoh masyarakat di Luwu Raya. Pertemuan membahas terkait persiapan Pelantikan, Rapat Kerja Nasional, dan Halal Bihalal BPP Kerukunan Keluarga…

[unofficialumsumbar]

Pancasila Pelajaran Tersendiri

Pancasila

Jadi Pelajaran Tersendiri

Mulai Tahun Ajaran Baru

 Mulai tahun ajaran baru pada Juli 2022, Pancasila akan kembali diajarkan sebagai pelajaran tersendiri. © Antara/Maulana Surya Mulai tahun ajaran baru pada Juli 2022, Pancasila akan kembali diajarkan sebagai pelajaran tersendiri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi dalam audiensi kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin, melaporkan mulai tahun ajaran baru pada Juli 2022, Pancasila akan kembali diajarkan sebagai pelajaran tersendiri. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan.

"Kalau dulu Pancasila bagian dari pelajaran kewarganegaraan, sekarang kewarganegaraan bagian dari Pancasila," kata Yudian dikutip dari siaran pers, Rabu (6/4).

Yudian mengatakan, untuk menyiapkan rencana tersebut, BPIP telah menyusun 15 buku pelajaran Pancasila dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi. Buku ini juga telah diujicobakan dan sudah dimintakan pendapat dari berbagai pihak mulai dari DPR, unsur pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat dan lainnya.

"Buku ini sudah kita ujicobakan dan sudah kita mintakan pendapat dari Komisi II (DPR RI), Menko Polhukam, juga dari Menteri Agama, tokoh-tokoh masyarakat, sehingga pada prinsipnya buku ini tidak ada masalah," katanya.

Menurutnya, 70 persen berisi praktik ber-Pancasila di lingkungan dan 30 persen teori misalnya tentang sejarah Pancasila.

"Jadi misalnya bagaimana menindaklanjuti gotong royong, bagaimana berkeadilan sosial. Yang intinya guru mengajak siswa berpikir untuk menemukan diri mereka dalam ber-Pancasila di lingkungan masing-masing, sehingga diharapkan nanti akan lahir pahlawan-pahlawan dalam berbagai dimensi, yang bisa dilihat dari lingkungan masing-masing," katanya.

Selain itu, BPIP juga telah menyusun beberapa buku pedoman pendidikan Pancasila untuk TNI/Polri dan ASN. “Kalau nanti diperlukan perbaikan-perbaikan, BPIP akan menerima. Tetapi pada prinsipnya sejauh ini tidak ada masalah dari penerimaan Kementerian/Lembaga maupun Ormas (tentang buku-buku tersebut)," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Wapres Ma'ruf Amin mendukung rencana tersebut dan menilai implementasi nilai nilai Pancasila perlu dilakukan sejak dini kepada siswa. "Saya mendukung dan menyambut baik upaya-upaya implementasi nilai-nilai pancasila kepada siswa mulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan mahasiswa dan alumni perguruan tinggi dalam dan luar negeri," kata Wapres.

Wapres melanjutkan, ia bahkan mendukung upaya pengimplementasian nilai-nilai Pancasila tidak hanya kepada siswa dan mahasiswa tetapi juga masyarakat luas termasuk para pengusaha. Wapres mengatakan, secara politik, Pancasila sebagai dasar negara memang telah selesai. Namun, dalam implementasi nilai-nilainya masih membutuhkan berbagai upaya agar dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan perorangan maupun secara berkelompok atau berorganisasi.

[baliportalnews]

Realisasikan Pembangunan Tersus LNG, Desa Adat Desak DPRD Bali dan Gubernur Koster Tindak Lanjuti ke Pusat

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos., M.Si., didampingi Wakil Ketua Sugawa Korry mengatakan, pihaknya segera akan menemui Gubernur Bali, Wayan Koster untuk menindaklanjuti aspirasi warga (desa adat) untuk segera bisa direalisasikannya pembangunan terminal LNG di Sidakarya, Denpasar. “Desa adat sudah sepakat untuk pembangunan terminal LNG ini agar bisa dilaksanakan, segera saya akan menemui Gubernur Bali untuk menindaklanjutinya ke Pusat,” tegas Adi Wiryatama kepada tokoh dan masyarakat adat Sidakarya dan Serangan saat acara audiensi, Rabu (12/4/2023) di ruang rapat DPRD Bali. Audiensi selain dihadiri sejumlah tokoh adat juga puluhan warga adat turut serta. Bendesa Adat Sidakarya, Ketut Suka mengatakan, terkait harmonisasi yang menjadi kendala, saat ini sudah selesai, tidak ada masalah. Namun yang masih mengganjal adalah adanya imbauan surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B. Pandjaitan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meninjau terminal LNG tersebut. “Hal itu yang menjadi pertanyaan warga. Karena itu kami datang untuk memastikannya. Sebab kalau soal harmonisasi sudah tidak ada kendala,” jelas Suka. Ia bahkan berharap pembangunan terminal itu bisa segera dilaksanakan karena akan memberi manfaat bagi warga. Selain sisi ekonomi, adanya pembangunan terminal itu akan memberi kemudahan bagi warga (adat) dalam melaksanakan kegiatan upacara. “Selama ini warga termasuk nelayan setempat yang hendak melakukan upacara di pantai harus melalui laut. Kalau terminal ini berjalan akan ada penataan pantai, sehingga memudahkan warga,” ujarnya. Di awal pengantarnya, Suka mengatakan, sebelumnya ada berita kalau pembangunan terminal ini terkendala karena kurang harmonisasi. “Saat ini sudah harmonisasi, desa adat mendukung pembangunan LNG karena butuh energi bersih, apalagi keamanannya terjamin. Justru warga sangat berharap agar bisa dilaksanakan segera,” harapnya. Hal senada disampaikan Prajuru Desa Adat Serangan, I Wayan Loka. Ia minta kejelasan akan proyek LNG ini terkait adanya surat Menko Marves kepada Menteri LHK untuk tidak merekomendasikan LNG ini. “Padahal kami mendukung dan membutuhkan proyek ini. Warga berharap dewan bisa sampaikan ke Gubernur atau pihak terkait kalau masyarakat mendukung. Jangan ada intervensi dari manapun untuk pembangunannya,” ujarnya. Penegasan juga disampaikan tokoh setempat, I Wayan Suadi Putra yang juga Anggota DPRD Kota Denpasar. Menurutnya desa adat tidak ada masalah, bahkan justru berharap pembangunannya bisa terlaksana. Atas aspirasi warga adat tersebut, Ketua DPRD Bali, Adi Wiryatama mengatakan akan segera menindaklanjutinya. Dewan pasti setuju dan mendukung asal pembangunan ini berguna bagi masyarakat, legal dan tidak merusak lingkungan. Terkait rekomendasi oleh Menko Marves, menurut Adi kalau sebatas rekomendasi itu bukan harga mati, bukan dilarang. Ia yakin pusat akan bijak dan pro rakyat. “Harus kita cari benang kusutnya agar rencana ini bisa berjalan baik. Jadi nanti Pak Gubernur bisa menyusuri masalah ini. Segera saya akan temui Gubernur,” janji Adi Wiryatama seraya menambahkan juga akan menunjuk Komisi III untuk mendukungnya.(*/bpn) Read the full article

[madurapost]

Pemkab Pamekasan Tetapkan Pilkades Serentak 23 April 2022

Pemkab Pamekasan Tetapkan Pilkades Serentak 23 April 2022

PAMEKASAN, MaduraPost – Setelah melalui proses yang panjang akhirnya pelaksanaan kontestasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur sudah ditetapkan oleh pihak Pemkab setempat. Ketetapan tersebut diputuskan oleh Pemkab setempat pada saat gelaran audiensi bersama Tokoh Masyarakat (Tomas) dan Aliansi Masyarakat Pamekasan Menggugat (AMPM) di Ruang Rapat…

[realita-lampung]

Pemkab Pesibar Gelar Rakor Bersama Para Sai Batin

Pemkab Pesibar Gelar Rakor Bersama Para Sai Batin

Pesisir Barat (RL) – Bupati Pesisir Barat Dr. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H didampingi Wakil Bupati Pesisir Barat A. Zulqoini Syarif, S.H, menghadiri acara audiensi dan rapat koordinasi Para Sai Batin, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat se-Kabupaten Pesisir Barat. Hadir juga anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di…