#Anti Rasuah

[madurapost]

Dinilai Mandul Tangani Kasus Karupsi Dana Lapen di Sampang, Polda Jawa Timur Didemo Ormas

SURABAYA, MaduraPost – Sejumlah organisasi kemasyarakatan yang mengatas namakan Jaringan Anti Rasuah Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi di Kanto Mapolda Jawa Timur. Aksi tersebut buntut dari dugaan korupsi Dana Insefti Daerah (DID) melaluin dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai 12 miliar rupiah. Kamis (06/02/2025). Puluhan peserta aksi yang mengepung Mapolda Jawa Timur membentangkan…

[pilarsultra]

Survei Penilaian Integritas KPK: 14 Kabupaten Di Sultra Rentan Resiko Korupsi

PILARSULTRA.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 untuk wilayah seluruh Indonesia termasuk Provinsi Sulawesi Tenggara pada Rabu 22 Januari 2025. Sebanyak 14 kabupaten di Sulawesi Tenggara (Sultra) masuk kategori rentan dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang diselenggarakan Komisi Anti Rasuah tersebut. Sementara dua kota dan satu…

[kazifatagar]

Students wants 'no house arrest' for Najib

The highly anticipated “Himpunan Rakyat Benci Rasuah” rally unfolded peacefully in Kuala Lumpur today, with authorities facilitating the event. Around 200 young protesters, dressed in black, gathered at 2:30 PM near the Sogo KL shopping mall before marching to Dataran Merdeka. The rally ended shortly after 4 PM with participants reiterating their demands for stronger anti-corruption…

[holopiscom]

Hasto Diprediksi Bakal Langsung Ditahan Usai Diperiksa KPK Pekan Depan

JAKARTA – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi memprediksi Hasto Kristiyanto bakal langsung ditahan usai pemeriksaan perdana pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Di mana Hasto akan diperiksa pada hari Senin, 13 Januari 2025. Lembaga anti-rasuah itu menjadwalkan kembali pemeriksaan Hasto pada Senin, 13 Januari 2025 setelah mangkir pada agenda pemeriksaan sebelumnya pada…

[riaunews]

Jadikan Hasto Sebagai Tersangka, Hingga Kini KPK Masih Kumpulkan Bahan Bukti

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu. (Foto: Antara) Jakarta (Riaunews.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap dalam kasus Harun Masiku pada 24 Desember 2024. Namun, hingga kini lembaga anti rasuah tersebut mengaku masih mengumpulkan sejumlah bukti. Direktur Penyidikan KPK, Asep…

[cinews-id]

Kapuspen TNI Belum Menerima Permintaan KPK Terkait Pembahasan Soal Putusan MK

JAKARTA, Cinews.id – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Hariyanto mengatakan, pihaknya belum menerima permintaan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk membahas putusan Mahkamah Konsitusi (MK) perihal uji materil pasal 42 UU KPK. Adapun putusan tersebut membuat lembaga anti rasuah itu dapat mengusut kasus korupsi militer dengan syarat ditemukan oleh pihaknya. “Mabes TNI…

[rasiooid]

IPW Minta Polisi Dalami Asal-Usul Uang Rp 700 Juta yang Digunakan ASN Disdik untuk "Setoran" ke Pegawai KPK Gadungan

  RASIOO.id – Ketua Indonesian Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, meminta kepolisian mendalami asal-usul uang sebesar Rp 700 juta yang digunakan oleh Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk ‘setoran’ kepada Yusuf Sulaeman (YS), yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena mengaku sebagai pegawai lembaga anti-rasuah tersebut. “Yang perlu didalami adalah asal-usul uang Rp…

[kabarkita]

Mahasiswa dan Pemuda Ingin Mengajak KPK Liburan ke Bireuen, Ada Apa?

KABARKITA.CO | Banda Aceh – Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (Alamp Aksi) menyatakan ingin mengajak Komisi Anti Korupsi (KPK) untuk jalan-jalan sembari liburan ke kabupaten Bireuen mengingat banyaknya indikasi korupsi yang mesti ditinjau langsung oleh lembaga anti rasuah itu.   “Bukan tugas dari alamp aksi untuk mencari tahu isu dan persoalan detail terkait korupsi apa yang terjadi di Bireuen.…

[beritaspektrumindonesia]

Bidik TPPU Mardani Maming, KPK Tunggu Salinan Putusan Kasasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menelisik tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga dilakukan eks Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani H Maming. Komisi antirasuah kini tengah menunggu salinan putusan kasasi Maming untuk menelisik perkara TPPU tersebut.

"Betul (menunggu salinan kasasi)," kata Ali saat dikonfirmasi pewarta, Rabu (9/8/2023).

Ali Fikri begitu salinan putusan itu didapat, KPK akan segera mempelajari fakta hukum dugaan TPPU yang dilakukan oleh Maming tersebut. Namun demikian, dikatakan Ali, Majelis Hakim Agung dari peradilan puncak tertinggi itu belum mengirimkan dokumen tersebut ke lembaga anti rasuah.

"Sejauh ini belum dapat salinan putusan lengkapnya," kata Ali.

Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) memutuskan menolak kasasi Mardani H Maming. Sebaliknya, MA memperkuat putusan Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin yang memvonis Mardani H Maming penjara 12 tahun dan denda Rp500 juta, Selasa (1/8/2023).

Maming merupakan terpidana suap izin usaha pertambangan dan operasi produksi (IUP-OP)

Selain itu, MA memutuskan Mardani H Maming harus membayar uang pengganti senilai Rp110,6 miliar dengan subsidair 4 tahun. Artinya, apabila tidak bisa membayar uang pengganti, maka dirinya harus mendekam 4 tahun di bui.

Langkah eksekusi Maming ke Lapas belum bisa juga dilakukan KPK. Sebab, masih menunggu juga salinan resmi dari pihak MA.

[realita-lampung]

Timba Ilmu Kepada KPK, FMPB Akui Sedang Bidik Pejabat Pemkab Pesawaran

Forum Masyarakat Pesawaran Bersatu (FMPB) Kabupaten Pesawaran, Kamis (24/8/23), sambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Kedatangan FMPB ke Komisi anti rasuah tersebut, di terima Diputi Bidang Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK. Dalam pertemuan tersebut pihak KPK menguraikan, menerangkan dan menjelaskan serta memberikan jawaban secara gamblang atas setiap pertanyaan yang diajukan. Menurut Ketua Harian FMPB Pesawaran, Saprudin Tanjung, silaturahmi yang dilakukan ke KPK, menurutnya sangat berguna dan penting sekali, karena selain untuk menambah wawasan pengetahuan, juga dapat dijadikan sebagai jembatan untuk berkordinasi dan konsultasi. Terlebih terkait informasi teknis dan tata cara kerja KPK dalam upaya pengungkapan dan penanganan kasus, serta cara jitunya KPK dalam penerapan operasi tangkap tangan (OTT) yang biasa dilakukannya selama ini terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. " Ya, kami sengaja berkunjung ke KPK, di Jakarta itu, selain untuk menimba ilmu juga untuk berkordinasi dan konsultasi tentang tata cara dalam mengemas informasi yang didapat, untuk dikemas menjadi sebuah laporan pidana, yang siap di layangkan ke APH," ucap Tanjung, Sabtu (26/8/23) Sebab kata Tanjung, sementara ini pihak sedang membidik sejumlah Pejabat dan Dinas di Pemkab Pesawaran, yang menurutnya terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. "Benar, kita sedang pulbaket dan informasi, terhadap laporan yang masuk ke kita, terkait indikasi korupsi yang dilakukan oleh pejabat dan Dinas, yang ada di Pemkab kita ini," bebernya "Laporan dan informasi itu, sekarang sedang kita pelajari dan analisa secara detail, agar tidak mentah saat kita bawa ke KPK nanti. Kalo soal dinasnya, pastinya dinas yang besar lah, masak yang kecil," tukasnya. (Tim PPWI) Read the full article

[tengokcerita2023]

Terima kasih kepada semua rakyat yang terus menyokong Perikatan Nasional (PN)

Terima kasih kepada semua rakyat yang terus menyokong Perikatan Nasional (PN) sejak pilihan raya umum ke-15 (PRU15). Kejayaan PN meraih sokongan Melayu selepas PRU15 boleh dikaitkan dengan beberapa faktor. Menurut artikel dari New Straits Times, PN mendakwa telah memenangi sokongan orang Melayu kerana parti lain tidak dapat "bercakap," menunjukkan bahawa PN dapat menyampaikan dasar dan janjinya dengan berkesan kepada pengundi Melayu, tidak seperti beberapa parti lain. [ 1]. Sentimen anti-BN, ditambah dengan keupayaan PN untuk merangsang pengundi konservatif yang menolak Barisan Nasional (BN), turut memainkan peranan penting dalam kejayaan mereka semasa PRU15. Mesej anti-rasuah terhadap BN, digabungkan dengan ketidakpopularan pemimpin BN Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, dipaparkan dengan ketara dalam kedua-dua kempen PN dan Pakatan Harapan (PH)[3 ] . Kempen PN yang diselaraskan, penggunaan media sosial yang berkesan, dan keupayaan untuk bergema dengan orang Melayu dan pengundi muda di kawasan tertentu di semenanjung juga merupakan faktor penyumbang kepada kejayaan mereka[ 3 ].

Lebih-lebih lagi, pandangan daripada kajian baru-baru ini oleh Pusat Ilham menjelaskan situasi pasca PRU15. Kajian itu mendedahkan bahawa "gelombang Melayu-Islam" yang diperhatikan semasa PRU15 berterusan, dengan PN memenangi 52% undi Melayu, diikuti oleh BN dengan 32% dan PH dengan 15%[ 2 ] . Kajian menunjukkan bahawa momentum PN dalam pengundi Melayu berkemungkinan berterusan disebabkan oleh faktor seperti politik dalaman yang berterusan dalam Umno dan penerimaan sederhana kerajaan perpaduan di kalangan orang Melayu[2 ] . Walaupun kerjasama antara PH dan Umno mungkin menjejaskan perpecahan dalam undi Melayu, ia mungkin tidak mencukupi untuk mengubah keseimbangan yang memihak kepada gabungan persekutuan[ 2 ].

Dari segi pilihan raya negeri yang akan datang dan Selangor, Ilham Center meramalkan bahawa undi Melayu masih sukar difahami untuk gabungan PH-BN, dan cabaran PN untuk menawan kerajaan Selangor bukanlah mudah melainkan ia mendapat sokongan orang Melayu yang besar[2 ] . Walaupun menghadapi cabaran dalam mendapatkan sokongan Melayu, PN dijangka mendapat manfaat daripada pemindahan undi antara penyokongnya dan mereka yang sebelum ini mengundi calon BN, yang boleh menyumbang kepada peningkatan kerusi di kawasan majoriti Melayu[2 ] . Bagaimanapun, tidak mungkin PN dapat mengambil alih sepenuhnya kerajaan negeri[ 2 ].

Secara ringkasnya, keupayaan PN untuk bergema dengan pengundi konservatif, menyampaikan dasar mereka dengan berkesan, dan memanfaatkan sentimen anti-BN memainkan peranan penting dalam mendapatkan sokongan Melayu sejak PRU15. Walaupun cabaran berterusan dalam meraih undi Melayu, momentum PN dalam pengundi Melayu nampaknya berterusan, dengan beberapa ramalan mengenai prestasinya dalam pilihan raya akan datang.

[cakrawalamediacom]

KPK Tetapkan Kabasarnas Jadi Tersangka Kasus Suap

JAKARTA- Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Kabasarnas) RI Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi ditetapkan sebagai tersangka,oleh KPK. Komisi anti rasuah ini menetapkan pimpinan Basarnas tersebut sebagai tersangka dalam dugaan suap pengadaaan barang dan jasa. Ia diduga menerima suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas RI tahun Anggaran Tahun 2021-2023. Perkara…

[goriaucom]

Para Penyidik KPK 'Walk Out' Saat Firli Jelaskan Pemecatan Brigjen Endar, Rekamannya Beredar

JAKARTA - Pemecatan Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan gejolak di internal lembaga anti rasuah tersebut. http://dlvr.it/SmFGsP

[riaunews]

Abrahan Samad dkk Minta KPK Lanjutkan Penyelidikan Kasus-kasus Terkait Keluarga Jokowi

Sejumlah pantan pimpinan KPK dan aktivis pegiat anti-korupsi mendatangi Gedung KPK, minta lembaga anti-rasuah tersebut menyelesaikan kasus-kasus keluarga Joko Widodo. (Foto: Detik) Jakarta (Riaunews.com) – Sejumlah pegiat antikorupsi menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Merah Putih, Jakarta Selatan, pada Kamis (31/10/2024). Dalam kunjungan tersebut, mereka meminta Ketua KPK…

[cinews-id]

KPK Terus Menyelidiki Skandal Demurrage Beras Sebesar Rp294,5 Miliar

JAKARTA, Cinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengejar dan menyelidiki skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar. Lembaga anti-rasuah yang berkantor di Kuningan, Jakarta Selatan ini, sedang menyiapkan bukti baru terkait skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294,5 miliar. “Saat ini, kami terus melakukan pengumpulan bukti serta pendalaman…

[ebisss-my]

23 pegawai JPJ Pulau Pinang ditangkap atas raket perlindungan | Malaysia

23 pegawai JPJ Pulau Pinang ditangkap atas raket perlindungan | Malaysia

Pintu masuk ibu pejabat SPRM di Putrajaya digambarkan pada 19 November 2018. – Gambar oleh Hari Anggara

GEORGE TOWN, 16 April – Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) hari ini menahan 31 individu termasuk 23 anggota dari Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) kerana didakwa melindungi pemandu lori yang melanggar undang-undang lalu lintas di negeri ini.

Timbalan Ketua Pesuruhjaya (Operasi) SPRM…